FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ( FKIP ) UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 2015

Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri

PERHITUNGAN PPh PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKANMETODE GROSS UP UNTUK PERENCANAAN PAJAK PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X PABRIK GULA LESTARI PATIANROWO NGANJUK

SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan ( S.Pd. ) Pada Jurusan PE FKIP UNP Kediri

OLEH : KRISTINA AYU PRAMITASARI NPM : 11.1.01.04.0051

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ( FKIP ) UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 2015 Kristina Ayu Pramitasari| 11.1.01.04.0051 FKIP – Pendidikan Ekonomi Akuntansi

simki.unpkediri.ac.id || 1||


Kristina Ayu Pramitasari| 11.1.01.04.0051 FKIP – Pendidikan Ekonomi Akuntansi






PERHITUNGAN PPh PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKANMETODE GROSS UP UNTUK PERENCANAAN PAJAK PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X PABRIK GULA LESTARI PATIANROWO NGANJUK Kristina Ayu Pramitasari 11.1.01.04.0051 FKIP – Pendidikan Ekonomi Akuntansi [email protected] Tjetjep Yusuf A, S.Pd., S.E., M.M dan Hestin Sri W, S.Pd.,M.Si

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi hasil wawancara dan dokumentasi peneliti bahwa PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari belum melakukan perencanaan pajak yang efisien. Permasalahan dari penelitian ini adalah (1)bagaimana perlakuan PPh pasal 21 terhadap gaji karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari Patianrowo Nganjuk (2) seberapa besar perbedaan koreksi fiskal antara metode gross up dengan metode tanpa gross up pada PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari Patianrowo Nganjuk. Variabel independen penelitian ini adalah perhitungan PPh pasal 21 dengan metode gross up sedangkan variabel dependen adalah perencanaan pajak. Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan membandingkan laba rugi metode gross up dan tanpa gross up dengan cara menghitung PPh pasal 21 dengan kedua metode tersebut sehinggadapat dilakukan koreksi fiskal antara kedua metode dan dapat diketahui seberapa besar keefisiensian metode gross up dalam perencanaan pajak. Hasil yang diperoleh dari penghitungan PPh pasal 21 yang di lakukan adalah beban gaji gross up sebesar Rp. 1.374.008.400 dan tanpa gross up Rp 1.350.370.800 sehingga terdapat selisih beban gaji fiktif sebesar Rp 23.637.600, sedangkan beban pajak tanpa gross up adalah Rp 22.705.200 dan dengan gross up sebesar Rp 23.638.800 jadi terdapat selisih beban pajak pasal 21 sebesar Rp 993.600 sedangkan hasil penghitungan koreksi fiskal untuk pajak penghasilan tanpa gross up adalah Rp 8.764.203.500 dan dengan Gross up sebesar Rp 8.433.912.200 sehingga terdapat penghematan untuk pajak penghasilan sebesar Rp 42.291.300. Hasil penghitungan perencanaan pajak yang dilakukan dengan metode gross up, perusahaan dapat melakukan penghematan sebesar Rp 41.357.700 dalam satu tahun pajak. Disimpulkan bahwa perlakuan PPh pasal 21 yang dilakukan perusahaan kurang baik dalam perencanaan pajak sehingga penulis menyarankan lebih baik perusahaan menggunakan perlakuan penghitungan PPh pasal 21 dengan metode gross up untuk perencanaan pajak

Kata Kunci : PPh Pasal 21, metode gross up, perencanaan pajak PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari




I.

mencapai tujuan tersebut dapat

Latar Belakang Pajak

merupakan

kontribusi

ditempuh

dengan

berbagai

dari wajib pajak kepada negara

alternatif di antaranya dengan

yang

menekan

terutang

oleh

orang

atau

pribadi atau badan yang bersifat

biaya-biaya.

memaksa

Sesuai

dengan

tidak

menghemat

dengan

kebijakan

mendapatkan imbalan secara

ekonomi di Indonesia saat ini

langsung dan digunakan untuk

yaitu

keperluan

negara

bagi

penghasilan atau pemasukan

kemakmuran

rakyat.

Fungsi

bagi negara dari sektor pajak,

Pajak inilah yang menempatkan

maka berbagai peraturan dan

pajak

ketetapan baik itu perubahan

sebagai

alat

bagi

meningkatkan

pemerintah untuk menghasilkan

dari

penerimaan

setinggi-

maupun munculnya peraturan

tingginya dari sektor pajak.

baru telah dikeluarkan untuk

Oleh

setiap

memacu pendapatan dari sektor

memerlukan

pajak bagi pemerintah. Salah

yang

karena

itu,

perusahaan manajemen

agar

dapat

suatu

satu

peraturan

penyumbang

lama

terbesar

melakukan perencanaan pajak

dalam penerimaan pajak adalah

yang benar dan sesuai dengan

pajak penghasilan.

peraturan perundang-undangan.

Dalam perpajakan khususnya

Pada umumnya tujuan utama

pajak penghasilan, laba bersih

perusahaan

adalah

perusahaan merupakan salah

menghasilkan keuntungan yang

satu objek pajak yang akan

maksimal. Keuntungan tersebut

dipotong pajak untuk disetor

diharapkan

kepada

terus

meningkat

pemerintah

sebagai

untuk setiap periode, di mana

pemasukan

hal

untuk

Dampak kebijakan perpajakan

mempertahankan kelangsungan

tersebut dalam dunia usaha,

hidup

khususnya pajak penghasilan

ini

dimaksudkan

meningkatkan karyawan, membayar

perusahaan, kesejahteraan maupun

untuk

kewajiban-

kewajiban perusahaan. Dalam Kristina Ayu Pramitasari| 11.1.01.04.0051 FKIP – Pendidikan Ekonomi Akuntansi

merupakan perusahaan, besar

bagi

negara.

beban karena

bagi semakin

laba/penghasilan

kena

pajak (PKP), semakin besar simki.unpkediri.ac.id || 5||


pula

pajak

penghasilan

kewajiban

perpajakannya

terutang. Oleh karena itu agar

dengan baik.

tujuan

Peraturan

perusahaan

tercapai

perpajakan

yang

yakni memperoleh laba setinggi

selalu mengalami perubahan

mungkin,

mengharuskan

maka

perusahaan

berupaya

untuk

wajib

pajak

untuk selalu aktif mengikutinya

mengefisiensikan beban pajak

supaya

melalui perencanaan pajak (tax

informasi. Pemahaman tentang

planning)

peraturan perpajakan penting

Setiap tahun, setelah tahun

bagi wajib pajak untuk dapat

pajak berakhir para wajib pajak

melaksanakan

badan

pajaknya

secara

terhindar

dari

akan

kewajibannya

memenuhi mengisi

menyampaikan

dan

tidak

ketinggalan

kewajiban benar

dan

sanksi-sanksi

surat

yang dapat merugikan wajib

pemberitahuan tahunan pajak

pajak. Sehingga dengan adanya

penghasilan wajib pajak badan

self assesement system maka

ke kantor pelayanan pajak atau

perusahaan sebagai pemotong

kantor

pajak

penyuluhan

pajak.

atas

penghasilan

Dalam sistem self assesment

karyawan hendaknya memiliki

yang dianut oleh negara kita,

strategi perhitungan pajak yang

SPT tahunan PPh wajib pajak

dapat

menguntungkan

badan merupakan sarana bagi

perusahaan,

tetapi

wajib

merugikan karyawan maupun

pajak

badan

melaporkan

untuk

sekaligus

tidak

negara.

menghitung dan menerapkan

Perencanaan pajak merupakan

besarnya

penghasilan

proses

terutang dan dibayar dalam

usaha

tahun pajak yang bersangkutan.

kelompok

Dengan

sedemikian rupa sehingga utang

pajak

demikian

undang-

mengorganisasikan wajib

pajak wajib

atau pajak

undang perpajakan memberikan

pajaknya,

kepercayaan

wajib

penghasilan

untuk

pajak lainnya, berada dalam

sendiri

posisi yang paling minimal,

pajak

kepada badan

melaksanakan

baik

pajak

maupun

pajak-

sepanjang hal itu dimungkinkan Kristina Ayu Pramitasari| 11.1.01.04.0051 FKIP – Pendidikan Ekonomi Akuntansi



baik oleh ketentuan peraturan

dikurangkan menurut peraturan

perundang-undangan

perpajakan dan tarif pajak

perpajakan

maupun

secara

Untuk perhitungan PPh pasal

komersial.

21

Dalam praktek bisnis, pajak

perusahaan,

penghasilan pasal 21 dapat

perusahaan akan menanggung

diperlakukan dengan tiga cara,

PPh pasal 21 atas penghasilan

yaitu : PPh pasal 21 dibayar

yang diterima oleh karyawan.

oleh pemberi kerja, PPh pasal

Karyawan

21 ditanggung oleh karyawan

penghasilan (gaji) secara utuh

dan PPh pasal 21 dibebankan

tanpa pemotongan PPh pasal

kepada

21.

perusahaan

dengan

yang

ditanggung dalam

akan

Apabila

oleh hal

menerima

perusahaan

metode gross up. Metode gross

menerapkan kebijakan pajak

up dalam perhitungan PPh pasal

penghasilan

21

sebagai

PPh pasal 21 yang ditanggung

dengan

oleh perusahaan maka jumlah

bentuk penghematan pajak (tax

pph pasal 21 terutang yang

saving)

dibayar

dimaksudkan

perencanaan

Sistem

pajak

yang

digunakan

pegawai

perusahaan

berupa

tersebut

tidak dapat dibebankan sebagai

perusahaan dalam melakukan

biaya

dan

pembayaran penghasilan untuk

digunakan untuk mengurangi

pegawainya itu tergantung pada

penghasilan

masing

masing

perusahaan.

menentukan

Apakah

akan

ditanggung

penghasilan kena pajak (PKP)

pemberi kerja atau akan berupa

wajib pajak badan, hal ini akan

tunjangan yang tentunya akan

menyebabkan laba perusahaan

disesuaikan

dengan

sarana

menjadi lebih besar, sehingga

manajemen

pajak,

yaitu

pajak terutang akan menjadi

penghematan

dalam

pajak

besar pula. Masalah tersebut

boleh

bruto

dalam besarnya

penghasilan dimana pengaturan

dapat

pada pajak penghasilan tersebut

menggunakan metode lainnya,

ditujukan

yaitu pajak atas gaji karyawan

pada

komponen

diatasi

tidak

dengan

komponen yang terdiri atas :

yang

penghasilan, biaya yang boleh

penghasilan bersih karyawan


dipotongkan

cara

dari



ditambah

dengan

tunjangan

berupa

pemberian

pajak. Tunjangan pajak tersebut

pajak

akan

besarnya sama dengan pajak

besarnya laba fiskal atau PKP

yang

wajib pajak badan, sehingga

dipotongkan

dari

tunjangan

mempengarui

karyawan. Metode ini dikenal

akan

dengan

jumlah PPh badan terutang.

metode

gross

sedangkan

up,

tambahan

mempengaruhi

pula

Pada PT. Perkebunan Nusanara

penghasilan ini disebut dengan

X

tunjangan PPh pasal 21.

Patianrowo belum menerapkan

Pemberian tujangan PPh pasal

perencanaan

21

metode

kepada

karyawan

Pabrik

Gula

Lestari

pajak

gross

dengan

up

sehingga

merupakan benefit in cash dan

penelitian ini dianggap perlu

telah dikenakan pemotongan

guna

PPh pasal 21, maka biaya ini

pada perusahaan.

merupakan pengeluaran yang

Berangkat dari kondisi yang

dapat

sebagai

ada, maka penulis berusaha

biaya. Tunjangan dapat diakui

melakukan penelitiaan dengan

sebagai biaya oleh perusahaan

judul “Perhitungan PPh Pasal

dan biaya yang ditambahkan

21

dapat

Metode

dibebankan

mengurangi

perusahaan,

sehingga

laba secara

memberikan

Dengan

masukan

Menggunakan

Gross-Up

Perencanaan

Untuk

Pajak

PT.

otomatis pajak yang ditanggung

Perkebunan Nusantara X Pabrik

oleh perusahaan akan menjadi

Gula Lestari Patianrowo

lebih

kecil

atau

jumlahnya

dapat diminimalkan. Metode gross up merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk yang

meminimalkan akan

pajak

dibayarkan

ke

pemerintahan. Penerapan penghasilan

kebijakan

pajak

pegawai

baik

berupa PPh pasal 21 ditanggung oleh

perusahaan

maupun


II. Metode Penelitian Teknik

analisis

data

merupakan proses mengatur urutan data,

setelah

pengumpulan

dilakukannya data

kemudian

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :



Membandingkan laba rugi metode gross up dengan tanpa gross up. 1. Menghitung PPh pasal 21 untuk

a.

Gross Metod

b.

Net Metod

c.

Gross up Metod

karyawan tetap

Perlakuan PPh pasal 21 terhadap

a. PPh pasal 21 dibayar oleh

gaji

pemberi

kerja

dengan

metode tanpa Gross Up b. PPh

pasal

metode

21

pada

PT

Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari masih menggunakan

dengan

Net Metod. Hal itu bisa dilihat

Up

dari pemotongan PPh pasal 21,

Gross

(tunjangan pajak).

dimana

2. Melakukan perhitungan laba rugi komersil tanpa metode gross up

perusahan

yang

menanggung pajak karyawannya 2. Pemberian

tunjangan

pajak

kepada karyawan oleh pemberi

3. Melakukan perhitungan laba rugi

kartawan

fiskal

dengan

metode

Gross Up dan tanpa Gross Up. 4. Melakukan rekonsiliasi fiskal

kerja, dilakukan dalam rangka perencanaan pajak dengan bentuk penghematan pajak (tax saving). Metode gross up adalah cara

dengan metode Gross Up dan

untuk

tanpa Gross Up.

tunjangan pajak yang diberikan

5. Menentukan

menentukan

seberapa

besar

kepada karyawan yang nantinya

yang

dapat

akan

penghematan dilakukan.

sama

jumlah

6. Menarik

besarnya

kesimpulan

dan

PPh

besarnya pasal

dengan

21

yang

dibayarkan oleh pegawai tetap.

memberi saran dari gambaran

Dengan

keadaan yang ada, baik berupa

gross

uraian maupun angka.

terhindar dari koreksi positif atas

analisa

up

metode

perusahaan

akan

pembebanan pajak penghasilan

III. Hasil dan Kesimpulan Berdasarkan

menerapkan

yang

telah

dalam

laporan

laba

rugi

dilakukan pada bab

sebelumnya

perusahaanmeskipun

maka

kesimpulan

membayar PPh pasal 21 lebih

dapat

diambil

sebagai berikut :

besar

1.

Perlakuan PPh pasal 21 terhadap

perhitungan

gaji karyawan pada dilakukan

pajak. Biaya pajak penghasilan

dengan tiga metode yaitu

tidak boleh diperlakukan sebagai


daripada

harus

tanpa

menerapkan tunjangan



beban

bagi

perusahaan

menanggung karyawan.

PPh

pasal

Dengan

tunjangan

yang

tambahan

21

pada

pemberian

pajak

akan

tunjangan

beban

gaji

pajak dalam

metode gross up. b.

Beban Pajak Pasal 21 tanpa

menguntungkan bagi karyawan

gross up adalah sebesar Rp

karena

22.705.200

tunjangan

menambah

pajak

akan

penghasilan

dan

sedangkan

dengan gross up sebesar Rp.

karyawan tidak membayar pajak

23.638.800,

penghasilan pasal 21 terutang

selisih beban pajak pasal 21

karena

yang

sebesar Rp. 993.600. Hal

perusahaan

tersebut disebabkan karena

besarnya sama dengan PPh pasal

beban gaji dalam metode

21 terutang yang dibayarkan oleh

gross up lebih besar sehingga

karyawan.

Hal

paling

beban pajak pasal 21-nya

mendasar

dalam

penerapan

juga lebih besar dari pada

tunjangan

diberikan

metode

pajak

oleh

yang

gross

up

untuk

perencanaan pajak adalah bisa

jadi

terdapat

tanpa gross up. c.

Pajak penghasilan perusahaan

melakukan penghematan Pajak

tanpa gross up adalah sebesar

Penghasilan yang ditanggung oleh

Rp. 8.764.203.500 sedangkan

perusahaan.

perhitungan


koreksi fiskal antara metode gross

8.433.912.200, jadi terdapat

up dan tanpa gross upyang telah

selisih beban pajak terutang

dilakukan

sebesar (lebih hemat) Rp.

Dari

terdapat

perbedaan

beban gaji, beban PPh 21, pajak

42.291.300.

penghasilan

dipengaruhi oleh beban gaji

dan

penghematan

Hal

tersebut

pajak sebagai berikut :

metode gross up (lebih besar)

a.

Beban gaji tanpa gross up

karena

dapat

dijadikan

adalah

sebagai

faktor

pengurang

sebesar

1.350.370.800

Rp.

sedangkan

penghasilan, sehingga EBT-


nya lebih kecil demikian juga

1.374.008.400, jadi terdapat

dengan pembebanan pajak

selisih beban gaji sebesar Rp.

tentunya.

23.637.600.

Hal

tersebut

disebabkan

karena

adanya




d.

Perhitungan

penghematan

terutang metode gross up

yang dapat dilakukan dengan

lebih

metode gross up dalam 1

42.291.300 sedangkan beban

tahun

Rp

pajak penghasilan pasal 21

Perhitungan

metode gross up lebih besar

adalah

41.357.700.

sebesar

tersebut diakibatkan adanya

kecil

sebesar

Rp.

sebesar Rp. 993.600.

selisih antara beban pajak

IV.

Daftar Pustaka Arikunto, Suharsimi, 2010 . Prosedur Penelitian. Jakarta:Rineka Cipta Hammadi, 2010, Ilmu Pendidikan. Jakarta:Rineka Cipta Hussin, Sadam, 2007. Analisis perbandingan perhitungan pasal 21 metode gross net dan gross up dan dampaknya terhadap beban pajak penghasilan badan koperasi satya ardhia mandiri. Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , UINSyarif Hidayatullah. Indriantoro Nur, Bambang Supomo, 2009. Metodologi Penelitian Bisnis (Edisi 1)Yogyakarta:BPFE Lubis, Irwansyah. 2011. Tinjauan pajak dengan metode gross up. Jakarta : Media Akuntansi Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Andi offset Margaretha, Silvia. 2013. Analisis Penggunaan Metode Gross Up Sebagai Alternatif Dalam Perhitungan Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Pajak Pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Nganjuk. Kediri: fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, universitas nusantara PGRI Kediri. Nasir, Mohammad. 2010. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia Pohan, Chairil Anwar. 2011. Optimizing Corporate Tax Management, Kajian Perpajakan Dan Tax Planingnya Terkini. Jakarta : Bumi A ksara. Resmi Siti, 2013. Perpajakan Teori dan kasus ( edisi 3 dan edisi 6). Jakarta: Salemba Empat. Sholikhah, Meiliya Imroatus.2010. Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pph Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Suandy, Erly.2011. Perencanaan pajak. Jakarta: Salemba Empat.




Sukardi. 2010. Metodologi penelitian pendidikan. Bandung: Salemba Empat Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung:Alfabeta Susanto, Irene. 2013. Analisis Penggunaan Metode Gross Up Sebagai Alternatif Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan. Bandung: Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama. Waluyo, 2010. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Pasal 17 ayat (1) UU pajak penghasilan tahun 2013 tentang tarif pajak progresif pajak orang pribadi dalam negeri. PMK nomor 162/PMK.011/2012 perubahan tarif penghasilan tidak kena pajak http://www.pajak.go.id. Diunduh tanggal 10 april 2015, pukul 15.30 WIB.



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ( FKIP ) UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 2015

Recommend Documents