EVALUASI DAERAH PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENARGETAN BERBASIS WILAYAH

EVALUASI DAERAH PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENARGETAN BERBASIS WILAYAH Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Kemiskinan

Provinsi Jawa Tengah Surakarta, 9 Februari 2016

Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Badan Pusat Statistik 13.16

DI Yogyakarta

5.91 5.78 5.75 5.25 4.83 4.72

Kalimantan Tengah Kepulauan Riau Banten Bali Kep. Bangka Belitung Kalimantan Selatan

3.61

6.10

Kalimantan Timur

DKI Jakarta

6.22

Maluku Utara

8.44

Kalimantan Barat

6.32

8.82

Riau

Kalimantan Utara

8.98

Sulawesi Utara

6.71

9.12

Jambi

Sumatera Barat

9.57

10.12

Sulawesi Selatan Jawa Barat

10.79

Sumatera Utara

11.90

13.32

Jawa Tengah

Sulawesi Barat

13.53

Lampung

12.28

13.74

Sulawesi Tenggara

Jawa Timur

13.77

Sumatera Selatan

16.54

Nusa Tenggara Barat 14.07

17.11

Aceh

Sulawesi Tengah

17.16

18.16

28.40 25.73 22.58 19.36

Bengkulu

Gorontalo

Maluku

Nusa Tenggara Timur

Papua Barat

Papua

Tingkat Kemiskinan dengan Indikator Persentase Penduduk Miskin (%) menurut Provinsi di Indonesia, September 2015

Persentase Penduduk Miskin Provinsi (%)

Indonesia (11,13%)

3

Sumber: Badan Pusat Statistik 802,290

Nusa Tenggara Barat

345,020 327,770 322,830 311,570 225,540 218,790 217,140 209,980 206,520 189,160 153,210 148,130 114,840

Sulawesi Tenggara Maluku Bengkulu Jambi Papua Barat Bali Sulawesi Utara Kalimantan Timur Gorontalo Kalimantan Selatan Sulawesi Barat

Kalimantan Tengah Kep. Riau

40,930

349,530

Sumatera Barat

Kalimantan Utara

368,670

DKI Jakarta

66,620

405,510

Kalimantan Barat

Kep. Bangka Belitung

406,340

Sulawesi Tengah

72,640

485,560

DI Yogyakarta

Maluku Utara

562,920

Riau

690,660

859,410

Aceh Banten

864,520

Sulawesi Selatan

1,100,680

Lampung 898,210

1,112,530

Sumatera Selatan Papua

1,160,530

1,508,140

Nusa Tenggara Timur

Sumatera Utara

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur 4,485,660

4,505,780

4,775,970

Jumlah Penduduk Miskin (%) menurut Provinsi di Indonesia, September 2015

4

100,000

-

Sumber: Badan Pusat Statistik 340,413 331,028 322,689 318,602 316,464 309,314 307,224 307,104

Kalimantan Barat Bali Nusa Tenggara Barat Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Nusa Tenggara Timur Sulawesi Utara

261,854

340,958 Sumatera Selatan

Sulawesi Selatan

347,721 DI Yogyakarta

269,516

356,436 Banten

Sulawesi Tenggara

356,771 Lampung

274,961

358,426 Jambi

Gorontalo

358,892

Sulawesi Tengah

277,479

360,949

Kalimantan Selatan

Sulawesi Barat

362,370

401,773

Aceh

Maluku Utara

403,947

Sumatera Barat

362,729

405,279

Maluku

Kalimantan Tengah

406,385

Papua

366,137

410,840

Bengkulu

Sumatera Utara

417,164

465,348

480,812

Riau

Papua Barat

Kepulauan Riau

493,086

200,000

Kalimantan Utara

300,000

494,207

400,000

Kalimantan Timur

500,000

503,038

529,979

600,000

DKI Jakarta

Bangka Belitung

Garis Kemiskinan menurut Provinsi di Indonesia, September 2015 Garis Kemiskinan Provinsi (Rp)

Garis Kemiskinan Nasional (Rp 334.809)

5

Relevansi Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dengan Persentase Alokasi Belanja Kesejahteraan (Prov+Kab/Kota) Provinsi Jawa Tengah, 2012-2014 17.00

59.88

59.72

61.30

65.00 60.00

15.00 55.00 13.00

50.00 45.00

11.00

14.98

40.00

14.44

9.00

13.58

35.00 30.00

7.00 25.00 5.00

20.00

2012 Persentase Penduduk Miskin (%)

2013

2014

Persentase Alokasi Belanja Kesejahteraan (%)

Sumber: BPS, Kemenkeu diolah

Alokasi Belanja Kesejahteraan = Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan + Kesehatan + Perumahan dan Fasilitas Umum + Perlindungan Sosial

6

Relevansi Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dengan Persentase Alokasi APBD Fungsi Pendidikan (Prov+Kab/Kota) Provinsi Jawa Tengah, 2012-2014

80.00

45.00

39.48 75.00

37.39

35.84

40.00

35.00 70.00 30.00 65.00

60.00

72.52

74.94

78.57

25.00

20.00 55.00

15.00

50.00

10.00

2012 APM SMP/MTs (%)

2013

2014

Persentase Alokasi APBD Fungsi Pendidikan (%)


7

Relevansi Perkembangan Indikator Kesehatan dengan Persentase Alokasi APBD Fungsi Kesehatan (Prov+Kab/Kota) Provinsi Jawa Tengah, 2012-2014 120.00

14.00

12.00

100.00

80.00

12.28

11.00

10.72

10.00

8.00 60.00

40.00

95.46

92.67

91.66

6.00

4.00 20.00

31.85

31.93

32.92

0.00

2.00

0.00

2012 Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%)

2013

2014 Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%)

Persentase Alokasi APBD Fungsi Kesehatan (%)


8

Relevansi Perkembangan Indikator Infrastruktur Dasar dengan Persentase Alokasi APBD Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum (Prov+Kab/Kota) Provinsi Jawa Tengah 2012-2014 100.00

14.00

11.96

90.00

12.00

10.11

80.00 70.00

10.00

8.50

60.00

8.00

99.78

99.76

99.68

50.00

6.00

40.00 30.00

54.92 60.02

53.51

63.28

53.25

67.43

4.00

20.00 2.00

10.00 0.00

0.00

2012

2013

2014

Proporsi RT dengan Air Minum Layak (%) Proporsi RT dengan Sanitasi Layak (%) Proporsi RT dengan Akses Listrik (%) Persentase Alokasi APBD Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum (%)


9

Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

10

Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan dan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, penciptaan lapangan kerja, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, pengembangan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal dan lain-lain

Meningkatkan Pendapatan

Menurunkan Beban Pengeluaran •

Program Perlindungan Sosial

BANTUAN SOSIAL Tidak ada iuran

JAMINAN SOSIAL Ada iuran

• • • •

Pemberdayaan masyarakat Dukungan pengembangan usaha mikro (KUR) Pelatihan kerja (BLK) Pendampingan usaha sektoral (KUBE)

JHT, JKK, JK

Penanggulangan Kemiskinan

11

Upaya Khusus

Penguatan Pengendalian Program Bersasaran Pemantapan Penargetan Wilayah Prioritas

• Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) • Peningkatan akses pemanfaat program terhadap program bersasaran (penggunaan kartu, dsb.) • Pelaksanaan Muskel/Musdes • Pemantapan pemantauan pelaksanaan program bersasaran di wilayah prioritas • Pemanfaatan Indeks Kesejahteraan Wilayah (IKW) berbasis kemiskinan multidimensi dalam perencanaan fokus program

PENARGETAN BERBASIS WILAYAH 1. Salah satu upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan adalah dengan melakukan penargetan wilayah prioritas pada kantong-kantong kemiskinan (Geographic Targeting of Poverty Alleviation Programs) 2. Penargetan wilayah kantong kemiskinan bukan hal baru dalam program penanggulangan kemiskinan: IDT dan PNPM. 3. Pensasaran wilayah mensasar program didasarkan atas karakteristik/kondisi suatu wilayah –misalnya menyangkut tingkat kemiskinan, akses/transportasi, jumlah faskes/fasdik, dan lainnya. 4. Kriteria pemilihan kantong kemiskinan memperhatikan ciri multidimensi dari masalah kemiskinan. Bukan hanya konsumsi/pengeluaran tetapi juga karakteristik wilayah seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan dan ketenagakerjaan. 13

MENGAPA PENARGETAN BERBASIS WILAYAH 1. Kemiskinan yang terkonsentrasi Masyarakat miskin dapat terkonsentrasi dan merata tinggal dalam suatu wilayah tertentu  kriteria pensasaran jumlah/persentase orang miskin atau pemegang KKS/KPS

2. Mengatasi ketertinggalan, keterisolasian wilayah Permasalahan kemiskinan sangat terkait dengan minimnya akses pada layanan dasar dan infrastruktur  kriteria dapat berupa ketersediaan layanan dasar/infrastruktur atau jarak untuk mencapainya

3. Mainstreaming penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan sektoral dan wilayah Pembangunan sektoral atau wilayah seringkali hanya mengutamakan pertimbangan ekonomi, mainstreaming dapat dilakukan untuk makin mendorong sinergi kebijakan/program untuk penanggulangan kemiskinan

Prioritas Wilayah Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah

Wonosobo Kebumen Brebes Purbalingga Rembang Pemalang Banjarnegara Banyumas Sragen Demak Klaten Purworejo Cilacap Grobogan Blora Wonogiri Magelang Karanganyar Pekalongan Boyolali Pati Kendal Temanggung Batang Kota Surakarta Tegal Sukoharjo Kota Magelang Jepara Kota Tegal Semarang Kota Pekalongan Kudus Kota Salatiga Kota Semarang

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

165,834 21.42 242,308 20.50 355,120 20.00 176,040 19.75 19.50 119,988 236,979 18.44 159,475 17.77 283,475 17.45 130,277 14.87 161,951 14.60 168,182 14.56 14.41 102,107 239,751 14.21 186,528 13.86 13.66 115,976 13.09 123,846 160,477 12.98 12.62 107,292 12.57 109,265 12.36 118,581 148,054 12.06 11.80 110,484 11.55 85,532 11.13 82,118 10.9555,923 140,308 9.87 9.18 78,854 11,019 9.14 8.55 100,484 20,938 8.54 8.05 79,763 23,622 8.02 7.99 65,803 10,7865.93 5.04 84,683

Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota, 2014

Persentase Penduduk Miskin

Sumber: Badan Pusat Statistik

Provinsi (13,58) Nasional (10,96) Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

0.00 400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

Kota Surakarta Kota Magelang Kota Tegal Kota Semarang Kota Pekalongan Pati Brebes Klaten Kota Salatiga Demak Kudus Banyumas Pekalongan Jepara Rembang Sukoharjo Grobogan Kendal Karanganyar Pemalang Purworejo Kebumen Semarang Purbalingga Tegal Wonosobo Cilacap Sragen Boyolali Blora Magelang Wonogiri Temanggung Banjarnegara Batang Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah dengan persentase penduduk miskin di atas nasional dan provinsi

Daerah dengan persentase penduduk miskin di antara nasional dan provinsi

Daerah dengan persentase penduduk miskin di bawah nasional dan provinsi

216,952

229,718

240,845

244,761

246,292

248,903

255,391

255,550

265,714

267,548

271,875

275,022

275,612

277,280

284,409

287,358

288,814

Garis Kemiskinan (Rp)

289,486

290,827

291,949

299,503

299,914

306,281

309,106

314,211

315,570

320,204

327,231

327,452

332,228

338,398

348,824

353,301

376,143

417,807

Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota, 2014 Garis Kemiskinan Provinsi (Rp 281.570)

Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin dan Persentase Alokasi Belanja Kesejahteraan Provinsi Jawa Tengah, 2014

Persentase Alokasi Belanja Kesejahteraan (%)

Kab. Pekalongan Kab. Banyumas

78.00

Kab. Kebumen

Kab. Blora Kab. Purbalingga Kab. Grobogan Kab. Wonogiri Kab. Brebes Kab. Tegal Kab. Magelang Kab. Rembang Kab. Sragen Kota Salatiga Kab. Pati Kab. Demak Kab. KaranganyarKab. Klaten Kab. Jepara Kab. Boyolali Kab. Purworejo Kab. Banjarnegara Kab. Pemalang Kab. Semarang Kab. Sukoharjo Kab. Wonosobo Kota Tegal Kab. Kendal Kab. Cilacap

73.00

68.00

Kota Semarang Kota Magelang

Kab. Kudus

63.00

Kab. Batang Kab. Temanggung Kota Pekalongan Kota Surakarta

58.00 5.00

7.00

9.00

11.00

13.00

15.00

Persentase Penduduk Miskin (%) Sumber: BPS, Kemenkeu diolah

17.00

19.00

21.00

Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal 73.31 79.18 79.78 71.34 81.77 82.37 66.63 74.13 77.07 76.07 79.17 85.62 90.67 80.09 86.65 85.75 90.42 80.91 74.08 79.30 78.45 79.86 72.69 80.22 76.37 71.32 71.78 79.73 70.54 84.81 83.90 88.05 89.19 76.84 76.50

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota, 2014

Kab/Kota


Nasional (77.53%) Provinsi Jawa Tengah (78.57%)

Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Pendidikan dan Persentase Alokasi APBD Fungsi Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2014

Persentase Alokasi APBD Fungsi Pendidikan (%)

Kab. Klaten Kab. Magelang

44.00

A


A


Kab. Wonogiri

54.00

49.00

A

Daerah dengan persentase penduduk miskin di atas nasional dan provinsi

Kab. Kebumen

Kab. Banyumas

Kab. Karanganyar

Kab. Banjarnegara Kab. Sragen Kab. Pemalang Kab. Sukoharjo Kab. Purworejo Kab. Brebes Kab. Purbalingga Kab. Blora Kab. Cilacap Kab. Boyolali Kab. Kendal Kab. Pekalongan Kab. Grobogan Kab. Pati Kota Surakarta Kab. Tegal Kab. Rembang Kab. Temanggung Kab. Jepara Kab. Wonosobo Kab. Demak

39.00

Kab. Batang Kab. Kudus

34.00

Kab. Semarang

Kota Magelang Kota Salatiga

Kota Pekalongan Kota Semarang

Kota Tegal 29.00 66.00

71.00

76.00

81.00

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)


86.00

91.00

Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal 93.19 98.58 90.44 96.05 94.89 94.10 93.87 95.98 96.55 99.31 98.87 99.17 100 97.26 97.49 97.93 98.75 100 99.08 96.58 96.17 97.36 98.41 96.75 96.06 84.33 90.84 91.61 84.37 100 100 98.65 99.40 99.37 99.43

Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Provinsi Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota, 2014 Kab/Kota


Nasional (87.09%) Provinsi Jawa Tengah (95.46%)

Persentase Alokasi APBD Fungsi Kesehatan (%)

26.00

Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Kesehatan dan Persentase Alokasi APBD Fungsi Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2014 Kota Tegal

24.00

22.00

A


Kab. Semarang

18.00

Kab. Pekalongan

Kota Salatiga

16.00

Kab. Tegal Kab. Purbalingga

14.00

Kab. Brebes

Kab. Pemalang

10.00

8.00 84.00

A


Kota Magelang

20.00

12.00

A


86.00

88.00

90.00

Kota Pekalongan Kab. Boyolali Kab. Banyumas Kab. Kebumen Kab. Batang Kab. Pati Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Rembang Kab. Blora Kab. Wonosobo Kab. Kendal Kab. Wonogiri Kab. Demak Kab. Kudus Kab. Purworejo Kab.… Kab. Sukoharjo Kab. Cilacap Kab. BanjarnegaraKab. Temanggung Kab. Karanganyar Kab. Klaten Kota Semarang Kab. Magelang Kota Surakarta 92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Sumber: BPS, Kemenkeu diolah

102.00

Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal

67.84 61.88 58.74 31.07 67.87 68.78 15.57 62.24 66.24 81.86 91.26 71.06 87.68 79.38 69.70 60.23 69.95 82.64 86.20 48.12 76.93 74.46 42.80 65.13 53.74 49.50 64.11 54.89 62.07 76.90 84.19 92.61 91.93 89.91 84.73

Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Provinsi Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota, 2014 Kab/Kota Nasional (61.08%) Provinsi Jawa Tengah (67.43%)

Persentase Alokasi APBD Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum (%)

Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Infrastruktur Dasar dan Persentase Alokasi APBD Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Provinsi Jawa Tengah, 2014 25.00

Kota Semarang

A


A


A


23.00 21.00

Kota Salatiga Kab. Demak

19.00

Kab. Jepara

17.00 15.00

Kab. Wonosobo

Kab. Pekalongan

Kab. Banjarnegara

13.00

Kab. TegalKab. Brebes

Kab. Rembang Kab. GroboganKab. Pati Kab. Semarang Kab. Kudus

Kab. Purbalingga

Kab. Kebumen Kab. Banyumas Kota… Kab. Magelang Kab. Purworejo Kab. Pemalang Kab. Cilacap Tegal Kab. Boyolali Kab. Sragen KotaKab. Sukoharjo Kab. Batang Kab. Wonogiri Kab. Kendal Kota MagelangKab. Karanganyar Kota Surakarta Kab. Temanggung Kab. Klaten

11.00 9.00 7.00 5.00 15.00

Kab. Blora

25.00

35.00

45.00

55.00

65.00

75.00

Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Sumber: BPS, Kemenkeu diolah

85.00

DIMENSI

PRIORITAS I

PRIORITAS II

PENDIDIKAN

• • • • • • •

Wonosobo Demak Temanggung Batang Kudus Kota Pekalongan Kota Tegal

• • • • • • • • • •

Klaten Banyumas Banjarnegara Brebes Pemalang Cilacap Magelang Pekalongan Boyolali Sukoharjo

• • • • • • • •

Brebes Rembang Cilacap Wonosobo Purworejo Banjarnegara Demak Magelang

• • • • •

Purbalingga Kebumen Pekalongan Tegal Batang

• • • • • • • • •

Banyumas Pemalang Cilacap Kebumen Magelang Boyolali Batang Kendal Temanggung

• • • • • • • •

KESEHATAN

INFRASTRUKTUR DASAR

Wonosobo Banjarnegara Purbalingga Brebes Blora Pekalongan Jepara Tegal

RINGKASAN DAERAH PRIORITAS MENURUT DIMENSI PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN INFRASTRUKTUR DASAR

Daerah dengan kemiskinan di atas nasional dan provinsi

Terima kasih

EVALUASI DAERAH PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENARGETAN BERBASIS WILAYAH

Recommend Documents