DIPLOMASI PRO RAKYAT

DIPLOMASI PRO RAKYAT

DAFTAR ISI

Surat Pembaca 4 Target 6 Become A World Class Organization

Bincang-bincang Tugas Berat Memupus Sindikat Tki Ilegal

Jajak Pendapat

Masa Depan Kemlu Di Era Pemerintahan Jokowi-Jk

26

Wacana 28 8

Progress 10 Habis Gelap Terbitlah Remun

Realita 12 Jangan Ada Mal-Administrasi Di Antara Kita

Rookies Forum, Hanya untuk Para Pemberani!!!

Opini 30

Ucapan Selamat 32 Introspeksi 34 Barangkali Hanya Ada di Indonesia: Beragam Cara Mencari Fulus

Info 16

Dokumentasi 40

E-Perjalanan Dinas: Langkah Kecil Menuju Perubahan Besar

Pendampingan: Agar Mitra Menempuh Jalan Aman

18. Laporan Utama - Diplomasi Ekonomi: Menyihir Fatamorgana Menjadi Kenyataan

44. Ragam Transportasi Massal Idaman

Celotehan Audit

42

- Diplomat Jualan? Kenapa Tidak

- Dr. Damos Dumoli Agusman - Irmawan Emir Wisnandar - Priyo Iswanto

- Diplomat Sebagai

Hangout 46

- Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi: Diplomasi Pro Rakyat

Catatan Akhir 48

Marketers

2

Dr. Dino Patti Djalal: Menjadi Penjuru Diplomasi & Menjaga Kontinuitas Prestasi Politik Luar Negeri

Mereka-reka arah Diplomasi Ekonomi dan Perlindungan WNI ala Jokowi-JK

WasWisWus 14 Postur Diplomat dalam Tantangan Baru

36. Wawancara

- Cerita Sedih - Alasan Saya Lelah! - Promosi Jabatan - Tidur Saat Bekerja Tone At The Top

OKTOBER 2014

EDITOR’S NOTE

Salam QuAs,

K

ehidupan selalu diwarnai perubahan dan setiap perubahan pasti menciptakan tantangan. Demikian halnya dengan kehidupan Majalah Quas, tak lekang dari perubahan dan tantangan. Penerbitan QuAs Edisi 7 dihadapkan pada perubahan dan tantangan. Kepindahan M. Aji Surya, Pemimpin Redaksi QuAs, dari Inspektorat Jenderal ke Ditjen Protokol Konsuler, tentu adalah perubahan dan sekaligus tantangan dalam menjaga kelangsungan QuAs. Memang, kepindahannya tidak serta merta meninggalkan QuAs. Sentuhansentuhan jurnalistiknya tetap hadir di QuAs dan diharapkan akan menyapa kembali para pembaca melalui tulisan-tulisannya. Namun, ibarat kapal yang sedang mengarungi samudra, pekerjaan nakhoda yang bertambah, apalagi di kapal lain, tentunya telah diantisipasi dengan keahlian anggota crew lain untuk sekali-kali menakhodai kapal tersebut. Kapal tidak boleh terdampar dan harus tetap mengembangkan layar mengarungi samudra menuju pulau tujuan. Terbitnya QuAs Edisi 7 membuktikan bahwa majalah ini tetap berlayar demi tercapainya tujuan peningkatan good and clean governance di Kemlu. Syukur Alhamdulillah, Pimred telah mewariskan ilmunya kepada anggota redaksi lainnya dalam mengelola dan tentunya menulis QuAs. Tantangan lainnya yang justru terasa berat adalah menentukan tema QuAs edisi 7 ini. Berbagai isu strategis terkait manajemen dan pengawasan di Kemlu, termasuk yang berkategori “panas”, rasarasanya telah dikupas habis dalam QuAs edisi-edisi sebelumnya. Namun, didasari semangat dan niat membangun Kemlu yang kita cintai, gagasan selalu muncul dari para anggota redaksi yang semakin mumpuni. Toh kehidupan sangat dinamis, terus bergerak menciptakan perubahan dan tantangan baru, termasuk dalam dunia diplomasi. QuAs berkeyakinan hanya yang selalu memiliki gagasan yang mampu mengantisipasi dan mengelola perubahan tersebut menjadi manfaat dan maslahat Terbentuknya Kabinet Kerja di bawah Jokowi-JK dengan visi dan misinya adalah perubahan yang memicu munculnya tema QuAs Edisi 7. Perubahan tersebut seolah membulatkan ribuan gagasan yang selama ini tersebar dan tampak seperti fatamorgana hasrat dan mimpi perubahan di lingkungan Kemlu. QuAs telah mendeteksi adanya hasrat dan mimpi kehadiran diplomasi ekonomi dalam arti yang lebih high profile, dan kualitats diplomat yang lebih baik dalam mempromosikan dan menegosiasikan kepentingan dan sekaligus kelebihan strategis Indonesia. Quas juga mendeteksi adanya pandangan bahwa hasrat dan mimpi tersebut tak mungkin tercapai tanpa dukungan perubahan manajemen dan administrasi yang mumpuni. Dalam konteks inilah, munculnya antara lain E-Perjalanan Dinas, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan impian perbaikan remunerasi menarik perhatian QuAs. Dengan diiringi harapan dan optimisme, pada kesempatan ini, Redaksi QuAs mengucapkan selamat atas terpilihnya Ibu Retno Lestari Priansari Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri dan Bapak A.M Fachir sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Redaksi Quas juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. R.M. Marty M. Natalegawa dan Bapak Dr. Dino Patti Djalal atas dharma baktinya menakhodai Kementerian Luar Negeri dalam menjalankan tugas pembangunan nasional di bidang hubungan dan politik luar negeri. Semoga dapat terus sukses dalam tugas dan peran baru sebagai putra terbaik bangsa.

















Susunan Redaksi Pembina :

Inspektur Jenderal, M. Ibnu Said Penanggung Jawab :

Sekretaris Itjen, Bambang Antarikso

Pemimpin Redaksi :

M. Aji Surya

Redaktur Pelaksana :

Dodo Sudrajat Staf Redaksi:

Ika Kartika Surjani, Destarata Hamarsan Mustafa, Umar Badarsyah, Musa Derek, Amita Pramasufi, Dewi Ratna Asih Sekretariat/Umum : Dharmaginta Thanos Usep Kusaeri Arifin Ramadhatun K. Nugraheny Olivia Martina Monica M. Christina Taryoto Gunawan Sutrisno

Redaksi

OKTOBER 2014

3

SURAT PEMBACA

Day Care dan Nursing Room

K

ami sangat mengapresiasi atas adanya artikel dengan judul “Awas, Perempuan Mulai Merangsek “ pada majalah Quas edisi bulan Maret 2014. Artikel tersebut juga mengangkat salah satu tema terkait dengan sarana dan prasarana yang diidamkan oleh kebanyakan pegawai wanita di Kemlu yaitu adanya Day Care dan Nursing Room yang memadai. Bravo dan terima kasih kami atas tersedianya ruang laktasi di Ditjen Multilateral yang difasilitasi oleh Ses. Ditjen Multilateral dan ruangan Day Care di BAKP yang difasilitasi oleh Kepala BAKP yang ditujukan untuk anak-anak pegawai Kemlu. Besar harapan kami melihat kondisi dan animo pegawai Kemlu agar sarana tersebut mendapat perhatian dan dukungan penuh dari Kemlu secara instansi agar kiranya dapat memenuhi kriteria Day Care dan ruang laktasi yang memadai. (Aspirasi Diplomat Muda Wanita Dit.Amselkar)

Mohon sempurnakan foto-foto dan gambar Ilustrasi

Q

uas menyajikan ulasan tentang isu yang penting dan menantang namun dengan bahasa yang mudah dicerna. Dengan demikian, isu-isu tersebut tidak lagi hanya dimengerti dan dimiliki oleh kaum elit Kemlu, melainkan oleh berbagai kalangan. Foto-foto dan ilustrasi gambar di Quas juga cukup menarik, namun masih perlu disempurnakan agar selain enak dibaca juga enak dipandang. Joevi Roedyati, BPPK

“Terima kasih atas masukannya. Insya Allah Quas akan terus memperbaiki kualitas termasuk pada foto dan gambar ilustrasi.” (red)

Quas mendorong perhatian serius terhadap manajemen dan organisasi

S

alah satu yang penting digalakkan di Kemlu adalah perhatian yang lebih serius seluruh pejabat dan stafnya terhadap persoalan-persoalan manajemen, termasuk isu good and clean governance. Pada sisi ini, majalah Quas sebagai in house magazine memiliki kontribusi yang nyata dalam mendorong peningkatan perhatian pejabat dan staf Kemlu terhadap manajemen organisasi. Saya harap Quas dapat lebih meningkatkan kualitasnya baik dari aspek pembahasan isu, bahasanya, maupun kemasannya sehingga semakin mampu meningkatkan Quality Assurance manajemen di Kemlu. Aries Asriady, Dit. Amselkar

“Terima kasih atas masukannya semoga menjadi pertimbangan dinas” (red)

“Terima kasih Pak Aries. Quas akan senantiasa meningkatkan kualitasnya” (red)

Quas memberikan pencerahan mengenai good and clean governance

S

ebagai istri dari seorang diplomat, saya tidak boleh terlalu buta mengenai Kemlu. Bukan untuk mencampuri urusan kantor suami jika sebagai istri ingin mengetahui pentingya good and clean governance di kantor suami. Hal ini untuk lebih memberikan suasana kondusif dan dorongan bagi suami agar lebih semangat bekerja berdasarkan prinsip good and clean governance. Dalam kaitan inilah, majalah Quas yang selalu dibawa suami ke rumah memberikan pencerahan yang cukup memadai kepada saya mengenai good and clean governance. Ika Kartika, Bekasi

“Terima kasih Bu Ika atas tanggapannya mengenai Quas” (red)

Transparansi Korpri Jambo! Habari yako? QuAs. ertama kali membaca majalah QuAs saya sangat tertarik untuk mengisi pada salah satu kolom karena QuAs merupakan khasanah ajang diskusi mengenai isu internal di Kemlu. Setiap kali saya melihat slip gaji yang diterima setiap bulan saya tergelitik untuk menanyakan tentang Potongan iuran Korpri, memang sih jumlah yang dipotong tidak seberapa namun kalau jumlah tersebut dikalikan dengan seluruh pegawai Kemlu di Pusat maupun di Luar Negeri tentunya akan terdapat nominal yang cukup besar tiap bulannya belum pertahunnya. Dan saya yakin

P 4

Organisasi Korpri di Kemlu tentunya telah melakukan banyak hal untuk kesejahteraan pegawai dari jumlah nominal yang diterimanya tersebut. Namun begitu alangkah baiknya sekiranya Korpri Kemlu mampu untuk memberikan laporan keuangan secara transparan tentang pertanggungjawaban keuangan tersebut sehingga dapat diketahui secara jelas ke mana arah penggunaanya dan memiliki program kegiatan yang jelas dan bermanfaat bagi kepentingan para anggotanya. Demikian terima kasih. Gondokesowo

“Setuju!” (red)

OKTOBER 2014

Prosedur Pengurusan Kartu-kartu Penting

P

ertama-tama terima kasih telah menjadi salah satu corong komunikasi staf Kementerian Luar Negeri. Artikel-artikel dan tema yang diangkat QuAs selalu tajam dan menarik untuk menjadi bahan diskusi lebih lanjut. Salah satu topik yang saya kira akan menarik untuk dibahas adalah tentang administrasi kepegawaian seperti pengurusan BPJS Kesehatan, program Pensiun (Taspen) dan bahkan kartu pegawai. Kartu-kartu yang krusial namun sering kali malas diurus karena proses yang rumit atau malah kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengurusan. Mohon kiranya suatu saat nanti ada artikel yang menjelaskan prosedur pengurusan administrasi tersebut, dan mungkin bisa dibahas mengapa pengurusan kolektif dari kantor tidak dilakukan dan harus dilakukan dengan ‘gerilya’ (itu pun memakan waktu yang lama. Seyogyanya, jika kita ingin Kementerian ini maju, hal-hal seperti ini perlu diperbaiki dan disempurnakan. Terima kasih banyak, QuAs. Semoga sukses selalu. Dian Ardhini Hapsari

“Ide bagus!” (red)

Quas menyajikan ulasan dengan bahasa yang ringan namun lincah

Q

uas bahasanya ringan namun lincah sehingga tidak mem­ bosankan ketika dibaca. Majalah ini juga muatannya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari di Kemlu dan mengupas isu-isu yang sebelumnya tabu menjadi layak dibaca dengan pikiran jernih. Bravo Quas!



Rumondang Sumartiani, Dit KST

“Terima kasih Bu Rumondang. Dukungan berupa pujian dan kritik para pembaca akan mendorong Quas semakin berkualitas” (red)

Pembenahan Jabatan Fungsional di Kemlu

U

U ASN menandakan era baru birokrasi pemerintahan di Indonesia. Era ini ditandai dengan basis keahlian, kompetensi dan kesejahteraan yang koheren antara profil pegawai dan jabatan yang diembannya. Jabatan fungsional dipertajam dan menjadi tulang punggung birokrasi. Pada masa sebelumnya, jabatan fungsional diletakkan pada porsi yang kurang prestisius dibandingkan dengan jabatan struktural sehingga formasi struktural menggemuk demi mengakomodir banyaknya struktur jabatan yang dapat diisi. Alhasil, birokrasi menjadi tidak efisien dan lamban. Nah, penajaman jabatan fungsional ini perlu dan sebagai bagian dari lembaga pemerintahan, harus dilakukan di Kemlu. Ini adalah momentum untuk membenahi jabatan fungsional diplomat, agar SDM Diplomat yang ada dapat ditugaskan sesuai dengan fitrahnya, tidak sebagai jabatan fungsional umum. Kredit dalam negeri kembali dihidupkan karena tugas diplomasi secara de facto juga dilakukan di dalam negeri, dari mulai korespondensi diplomatik, perencanaan diplomasi, hubungan dengan perwakilan asing hingga pelaksanaan pertemuan internasional sebagai tuan rumah. Perlu pula dilakukan pengadaan jabatan fungsional baru untuk memenuhi kebutuhan dan penataan pola kerja di Kemlu, terutama bagi PKKRT. Sebagai pembawa suara pegawai di Kemlu, saya berharap QuAs dapat menggali dan ikut mendorong pembenahan jabatan fungsional di Kemlu. Semoga QuAs sukses selalu.” Widya Notodihardjo, Pusdiklat

“Usulan Tema yang menarik, bisa kami pertimbangkan!” (red)

Majalah QuAs Diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri, Gedung Utama, Jalan Taman Pejambon No.6, Jakarta 10110 Telp: (021) - 3849373, Fax (021) - 3502638 Surat Elektronik : [email protected], [email protected]

OKTOBER 2014

5

TARGET

BECOME A WORLD CLASS

P

ernahkah anda mendengar motto “become world class organization”? Sebagian besar dari anda pastinya pernah mendengar motto ini. Selain itu, pastinya anda juga ingin organisasi sebesar Kementerian Luar Negeri RI menjadi organisasi kelas dunia seperti motto tadi. Untuk menjadi organisasi kelas dunia (world class), tentu saja organisasi juga harus menghasilkan output kelas dunia juga. Prinsip sederhananya, untuk menghasilkan output yang hebat maka diperlukan sebuah proses kinerja yang hebat. Sebuah proses kinerja yang hebat selalu memerlukan input yang hebat pula. Sebagaimana selama ini, Kemlu adalah ujung tombak kebijakan luar negeri (foreign policy) Indonesia yang tentu saja tataran kebijakannya tak hanya bersifat lokal namun bersifat global. Namun, apakah output yang dihasilkan oleh Kemlu telah dapat menjadikan Kemlu sebagai world class organization? Menghadapi kabinet yang baru yang dipimpin oleh presiden terpilih Bapak Joko Widodo, tentu sistem organisasi juga harus melakukan peningkatan terhadap manajemen kinerjanya. Seperti halnya yang ditulis oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Bapak Dino Pati Djalal yang tertuang dalam Memo kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia, “First Class, World Class: Modernisasi Kementerian Luar negeri di Abad 21” yaitu untuk secara jujur mengkaji apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki, dan bukan mengatakan “everything is fine.” Dari sisi manajemen kinerja yang telah dimiliki oleh Kemlu, rasanya saat ini kita perlu mengkaji ulang apakah manajemen kinerja kita telah baik dan apakah kita dapat mengukur keberhasilannya. Tapi sebelumnya, apakah manajemen kinerja itu? Dari berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk membangun kesepakatan bersama tentang apa yang ingin dicapai, apa ukuran keberhasilannya, dan bagaimana mencapainya. Nah, yang menjadi penekanan utama dari manajemen kinerja adalah setiap keberhasilan dari setiap proses memiliki sebuah ukuran keberhasilan. Salah satu alat (tools) mana­ jemen kinerja yang saat ini cukup populer digunakan di lingkungan instansi

6

pemerintah Republik Indonesia adalah Balanced Scorecard. Beberapa instansi yang menerapkan Balanced Scorecard adalah Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Sandi Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain. Hampir seluruh lembaga yang menerapkan Balanced Scorecard mendapatkan nilai yang sangat baik pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa perlu meng­ guna­kan Balanced Scorecard? Jawabannya berkaitan dengan kuliah umum dari Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (Setwapres RI) kepada para pejabat pengelola manajemen kinerja di seluruh instansi pemerintah, seperti Kepala Biro Perencanaan, Inspektur, dan lain-lain, dalam rangka menindaklanjuti arahan Wakil Presiden RI untuk percepatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur khususnya di bidang manajemen kinerja lembaga. Kuliah umum tersebut diseleng­ garakan pada tanggal 19 Januari 2013 dengan tema “The Secret of Successful Strategy Execution in Public and Nonprofit Sector with Strategy Maps and Scorecards to Accelerate Bureaucracy Reform in Indonesia”. Nah, yang menarik adalah pembicara utamanya yaitu Prof. Robert S. Kaplan dari Harvard University yang merupakan salah satu pencetus dari Balanced Scorecard. Kuliah umum ini seperti mengisyaratkan bahwa Wakil Presiden RI saat itu, Bapak Boediono, sebagai Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional merekomendasikan Balanced Scorecard sebagai alat mana­ jemen kinerja yang perlu diterapkan di instansi pemerintah Indonesia utamanya di bidang manajemen kinerja lembaga. Selain itu, penyusunan dokumen Balanced Scorecard sendiri tergolong sederhana dan mudah untuk diterapkan di berbagai organisasi, baik sektor swasta maupun sektor publik. Yang menjadi tantangan dari penyusunan Balanced Scorecard di instansi pemerintah adalah

merubah paradigma bahwa semua kegiatan harus berorientasi pada output utama, bukan proses. Perubahan paradigma ini menjadi sesuatu yang mudah apabila seluruh aparaturnya siap menjadi dan menjalankan proses yang lebih baik. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri RI yang sudah memiliki wawasan internasional yang sangat mumpuni mampu dengan cepat menyesuaikan diri terhadap paradigma baru OKTOBER 2014

ORGANIZATION

yang lebih baik ini. Salah satu survei yang dilakukan oleh Bain and company’s tentang management tools and trends menunjukkan bahwa sejak tahun 2008 hingga 2013 Balanced Scorecard selalu masuk dalam “Top 10 Management Tools”. Ada beberapa keunggulan Balanced Scorecard yang menjadikannya populer untuk diterapkan. Pertama, dengan adanya Key Performance Indicator (KPI) atau Indikator Kinerja OKTOBER 2014

Utama (IKU) maka pimpinan organisasi dituntut untuk berpikir secara kuantitatif dan terukur, tidak hanya sampai pada tataran berpikir filosofis dan umum yang dapat membangun multipersepsi. Kedua, peta strategi (strategy map) dalam Balanced Scorecard mudah dipahami. Peta strategi ini memungkinkan setiap orang dapat memahami rencana strategis organisasi yang terdiri dari puluhan halaman dengan hanya membaca satu halaman peta strategi. Peta strategi ini juga menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas antar strategi organisasi, sehingga pembaca dapat memahami dari mana visi dan misi organisasi tersebut tercapai dan strategi mana yang menjadi prioritas untuk dimulai terlebih dahulu. Dalam penyusunan peta strategi ini pimpinan organisasi dituntut untuk berpikir lebih sistematis dan integratif terhadap setiap unit kerja yang ada di bawahnya. Ketiga, organisasi memiliki banyak sudut pandang terhadap setiap unit kerja sehingga mampu memberikan obyektifitas yang tinggi. Dengan banyaknya sudut pandang obyektif, maka pimpinan organisasi mampu melihat organisasi secara satu kesatuan yang utuh, bukan parsial lagi. Keempat, kesederhanaan Balanced Scorecard membuat alat manajemen kinerja ini dapat dipelajari oleh setiap orang dari berbagai disiplin keilmuan dalam waktu reltif singkat. Kelima, Balanced Scorecard ber­sifat fleksibel, sehingga dapat diinte­ grasikan dengan alat manajemen lainnya di organisasi. Pada prinsipnya, Balanced Scorecard diciptakan bukan untuk menggantikan alat-alat manajemen yang ada, akan tetapi untuk melengkapinya. Balanced Scorecard juga dapat disusun menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi, selama esensi utamanya tetap dipertahankan. Output akhir dari Balanced Scorecard adalah sebuah dokumen dengan peta strategi dan IKU yang komprehensif dan sangat terukur serta siap diimplementasikan. Keterlibatan seluruh unit kerja dalam penyusunan dan implementasinya merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Koordinasi antara unit kerja perencanaan dan pengawasan juga sangat krusial demi tercapainya

kinerja yang optimal. Satu hal yang harus dimiliki organisasi agar implementasi Balanced Scorecard dapat tercapai dengan optimal, yaitu memiliki SDM yang kompeten di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, manajemen SDM berbasis kompetensi merupakan hal yang mutlak untuk diterapkan. Rumus sederhananya dapat digambarkan sebagai berikut: WHAT (Target hasil dari Balanced Scorecard)

+ HOW (SDM yang Kompeten)

= Outstanding Performance

Untuk dapat memulai proses penyu­ sunan Balanced Scorecard dengan optimal, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelumnya antara lain : Struktur organisasi yang jelas dan sesuai dengan proses organisasi, serta telah diformalkan Tugas dan fungsi berorientasi pada mutu pekerjaan Komitmen puncak pimpinan untuk menerapkannya Setiap pegawai siap untuk diukur kinerjanya Mempersiapkan SDM yang kompeten untuk menyusun, meng­im­plementasikan, serta mengawasi implementasinya. Mempersiapkan integrasi antara penilaian kinerja dengan tunjangan kinerja. Kembali mengutip pernyataan Dino Pati Djalal dalam memo di atas, bahwa terdapat empat rekomendasi yang diusulkan untuk Kemlu, yaitu modernisasi struktural, modernisasi policy process, modernisasi korps diplomat Indonesia, dan modernisasi prasarana. Hal ini sejalan dengan penerapan Balanced Scorecard, tentu saja dengan penyesuaian terhadap organisasi Kemlu itu sendiri. Mencermati empat rekomendasi tersebut dan dengan diterapkannya Balanced Scorecard pada Kemlu, sejatinya akan mengusung Kemlu pada tataran world class organization yang mana tentu saja akan mendukung pemerintahan yang baru dalam memajukan Indonesia. n

n

n

n

n

n

Amita Pramasufi

7

BINCANG-BINCANG

8

TUGAS BERAT MEMUPUS SINDIKAT TKI ILEGAL Salah satu program unggulan Presiden Jokowi adalah perlindungan TKI di luar negeri. Tugas Kemlu ini tidak gampang karena berhadapan langsung dengan mafia. Apalagi, kewenangan Kemlu dalam masalah ini hanya sebatas di hilir. So?

foto-foto: DOK. KEMLU

P

ertemuan antara para dubes RI dari negara-negara TimurTengah plus Singapura dan Malaysia dengan Menlu RI siang itu (8/10) terasa agak spesial. Maklumlah, pagi harinya, para dubes harus menghadiri pembukaan Trade Expo di Kemayoran. Selesai pembukaan, mereka langsung bergegas menuju Kemlu untuk makan siang lalu berdiskusi dengan menteri membahas nasib TKI. Menlu Marty Natalegawa sendiri sempat meminta maaf kepada kepada para dubes karena telah menganggu aktivitas mereka. Maklumlah, para dubes tersebut datang ke Jakarta untuk mendampingi para pengusaha negara tempat mereka bertugas yang diharapkan akan mem­ borong dagangan yang dipamerkan demi peningkatan devisa bangsa. “Saya me­ mahami kesibukan para dubes di Jakarta. Maaf sedikit menyita waktu yang ada. Itu semua karena pertemuan ini saya anggap sangat penting,” ujar Menlu dengan mimik sungguh-sungguh. Rupanya, pertemuan itu memang sudah lama ditunggu-tunggu oleh para dubes. Mereka ingin menumpahkan ke­ kesalan­nya mengenai masalah TKI yang tidak kunjung beres. Mereka merasakan betapa diplomasi luar negeri akhirnya banyak didominasi oleh masalah TKI dan dalam batas tertentu malah bisa menurunkan gengsi bangsa Indonesia. Di Timur-Tengah, misalnya, Indonesia seringkali dikesankan sebagai bangsa TKW. Kemanapun pergi, pembicaraan Indonesia jarang dikaitkan dengan G-20 atau negara jawara demokrasi, melainkan soal TKW dan urusan pembantu rumah tangga yang konotasinya: bisa “dibeli”, bodoh dan miskin. Lihat saja, bagaimana dubes Indo­ ne­sia di Manama dengan lantang me­nya­­ takan bahwa TKW di tempatnya bertugas termarginalkan sedemikian rupa. Me­ nurutnya, undang-undang di Bahrain tidak menjangkau tenaga kerja sektor domestik. Sistem kafalah (sponsorship) menempatkan majikan (kafil) dalam posisi yang amat kuat sehingga berkuasa untuk mempekerjakan atau melepas TKW. Jadi, kalau Indonesia mengirimkan TKW, nasibnya nyaris dipasti­ kan akan buntung. Dubes RI di Baghdad juga menge­ luhkan soal yang mirip. Meskipun wilayah­ nya masih berkecamuk perang, namun tidak sedikit TKW yang datang akibat ulah para sindikat yang tidak bertanggungjawab. Diakui, aturan ketenaga­kerjaan di Indonesia sudah cukup memadai, namun yang masih lemah adalah penegakannya. “Saya masih menemukan TKW tetap diberangkatkan meski­pun terbukti tidak sehat, berpaspor

TKW di hotel prodeo Dubai

palsu dan ada beberapa data yang dimanipulasi,” ujarnya kesal. Ditengarai, pengiriman TKI ilegal bocor di beberapa bandara besar di tanah air. Seperti di bandara Soekarno-Hatta,

Husein Sastranegara dan juga Juanda. Ketidakketatan dalam pengawasan menyebabkan banyak sindikat yang mengirimkan TKW dengan data abal-abal ke negara yang entah berantah. Tidak peduli OKTOBER 2014

negara itu lagi krisis ekonomi atau bahkan lagi berkecamuk perang bersaudara. Yang penting dapat duit. Berbagai keluhan itu bukanlah sebuah isapan jempol. Dubai, sebagai salah satu hub penerbangan internasional di negara TimurTengah, misalnya, tiap hari menjadi tempat transit para TKW yang sedang menuju negara penempatan. Konjen RI untuk Dubai mengatakan, pernah melakukan pengamatan terhadap kedatangan para TKW itu yang kalau dihitung dalam sehari bisa mencapai 100an orang. Dari situ, mereka akan diberangkatkan ke negara lain untuk dipekerjakan secara ilegal dengan resiko yang amat besar. Apa lacur, kalau para TKW sudah berangkat ke luar negeri maka tidak satupun staf perwakilan RI dapat mencegahnya. Maklumlah, hak bepergian ke luar negeri adalah bagian dari HAM yang dijunjung tinggi semua orang Indonesia. Tidak hanya itu, para TKW ilegal tersebut sudah dibekali dengan ilmu silat lidah yang sungguh luar biasa. Ketika ditanya oleh staf KBRI tentang paspornya misalnya, maka biasanya enggan menunjukkan. Tidak hanya itu, perusahaan pengirimpun tidak akan diungkapkan. “Tidak usah khawatir pak, saya juga nanti dijemput di negara tujuan. Teman saya yang sukses disana juga banyak kok,” demikian celotehnya standar. Jadi, sebagian pengirim tenaga kerja atau sering dikenal dengan istilah PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia) memang tidak peduli dengan kenyataan negara tujuan. Mereka mengirimkan TKW untuk meraup fulus jutaan tanpa menghiraukan nasib yang akan dialami sang TKW. Bahkan terus memberikan informasi yang salah dan meminta TKW untuk terus menghindar dari staf kedutaan Indonesia --kecuali saat menghadapi masalah. Mereka ini juga tidak mengindahkan adanya moratorium pengiriman tenaga kerja ke beberapa negara seperti Jordan, Kuwait, Suriah, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Bahkan, negara yang tidak mengakui tenaga kerja rumahan seperti Mesir, kini juga mulai mendapatkan getah pengiriman tenaga kerja illegal dimaksud. Salah satu dampak pengiriman tenaga ilegal dapat dilihat di kota Al-Ain, perbatasan antara Oman dan Uni Emirat Arab. Di kota yang lumayan sejuk ini, terdapat banyak toko yang menjual jasa TKW yang umumnya berasal dari Pakistan, Bangladesh, serta Ethiopia. Sejalan dengan moratorium, maka jumlah TKW yang dijual disini tidak terlalu banyak. Tidak pelak, terdengar nyaring tentang permintaan TKW Indonesia dari waktu ke waktu. “TKW Indonesia sangat diminati oleh OKTOBER 2014

Iklan tki di media Timur Tengah

keluarga Arab karena ketekunan dan jarang mengeluh,” kata seorang agen tanpa tedeng aling-laing. Dalam penelusuran majalah Peduli, seorang warga Indonesia berstatus TKW, dapat ditransaksikan sebesar 6 ribu dolar AS, atau setara dengan kisaran Rp 70 juta. Dari jumlah tersebut, sang agen atau penjual bisa meraup keuntungan sebanyak 3 ribu dolar atau hampir Rp 40 juta. Eloknya lagi, dalam pasaran ramai, sehari tiap agen bisa menjual sampai puluhan TKW. Sangat menggiurkan. Tidak hanya itu, dampak TKI ilegal juga diarasakan oleh KBRI di Abu Dhabi. Setiap hari, kedutaan menerima 3-6 TKW kaburan dari majikan karena aneka macam alasan. Akibatnya, pada akhir September tahun ini, misalnya, penampungan di KBRI dijelali lebih 150 TKW bermasalah. Padahal, penampungan itu hanya berkapasitas 40-50 orang saja. Sudah barang tentu, masalah TKI ilegal di negara Timur Tengah tersebut hanya sebagian kecil dari masalah TKI yang tersebar di banyak negara di dunia. Menurut data Direktorat PWNI dan BHI, TKI Indonesia di luar negeri berjumlah 2,6 juta, atau merupakan 60 persen dari jumlah WNI di luar negeri. Sementara itu, jumlah profesional sebesar 350 ribu dan pelajar 900 ribu. “Jumlah riil TKI kita di luar negeri bisa jadi jauh lebih banyak dari data yang kita miliki. Itu karena mereka tidak melapor ke perwakilan Indonesia di luar negeri,” ujar Tatang Budi Utama Razak, Direktur Perlindungan WNI Kemlu. Lebih lanjut, Tatang mengatakan bahwa direktorat yang dipimpinnya setiap hari menangani pengaduan masalah TKI tanpa ada jeda. Maklumlah, urusannya sangat beragam. Mulai dari soal hukuman mati, tinggal lebih lama dari yang dibolehkan (overstay), datang ke negeri orang tanpa visa, eksploitasi, korban perdagangan manusia, pemulangan dari daerah konflik hingga pemulangan jenazah

dan penanganan anak-anak TKW tanpa ada kejelasan bapaknya secara hukum. Dengan demikian, sebenarnya penanganan masalah TKW ini sangat sulit diatasi kalau Kementerian luar negeri hanya berada di ujungnya. Tanpa menggenggam kewenangan yang lebih luas. Apesnya, di mata masyarakat pada umumnya, karena TKW bermasalah di luar negeri, maka tumpuan harapannya selalu kepada Kementerian Luar Negeri. Ruwetnya urusan TKI ini sebenarnya berawal di Indonesia. Ditengarai tidak sedikit yang melakukan kegiatan pemalsuan data hingga sertifikat pelatihan. Umur yang baru 16 tahun disulap menjadi 26 tahun. Alamat di kota A dipindah ke kota X agar paspor bisa dibuat. Sertifikat Pelatihan 200 jam bisa dibikin dengan sim salabim lalu datang sendiri ke rumah. Kartu tanda bekerja di luar negeri yang mestinya gratis harus dibayar sampai sekian juta. Memang, ujung-ujungnya terkait dengan duit juga. Dan sayangnya, semua itu berada di luar kewenangan Kemlu. Apa boleh buat. Dus, kalau saja Pemerintahan baru hendak memperbaiki tingkat perlindungan TKI di luar negeri, maka hulunya harus ikut dipermak. Penegakan hukum bagi pengerah tenaga kerja yang nakal mungkin bukan hanya dicabut izinnya tetapi terkena hukuman pidana. Bahkan, TKW yang bekerja di luar negeri secara ilegal, maka bila mendapatkan masalah harus diberikan pelajaran khusus agar menjadi jera. Tidak hanya itu, oknum pejabat yang bermain harus segera dicokok KPK. Terlepas dari itu semua, seorang pengamat masalah buruh migran pernah menyatakan bahwa carut marut soal TKI ini dikarenakan tiga hal: kemiskinan, ke­ bodohan dan ketidak pedulian. Bila saja itu diamini, maka masalah TKW, sekali lagi, bukan hanya menjadi beban Kementerian Luar Negeri, tetapi harus dipikul secara ber­­sama-sama oleh berbagai instansi yang terkait. Untuk itulah, salah satu obat mujarab yang menjadi rekomendasi pertemuan para dubes dengan Menteri Luar Negeri pada siang tersebut adalah usulan memperluas moratorium ke seluruh wilayah TimurTengah plus meningkatkan penegakan hukum. Sebab kalau moratirium hanya berada di beberapa negara, maka TKW akan datang dan datang lagi melalui negara yang tidak menerapkan moratirium. Akhirnya masalah tidak pernah kering. “Saya juga setuju usulan moratorium pengiriman ke semua negara Timur-Tengah,” ujar Menteri Marty Natalegawa menutup pertemuan yang berlangsung 2,5 jam non-stop. M. Aji Surya

9

PROGRESS

HABIS GELAP TERBITLAH REMUN Setengah tahun lebih dinanti, akhirnya rapelan periode Januari-Juli sekaligus remunerasi ke-13 cair bulan Agustus lalu. Dijamin aman mengalir lancar sampai akhir tahun ini dan tahun depan.

H

ari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, Bejo Sakmadyo sudah bersemangat sejak bangun tidur dan bersiap pergi ngantor. Hari ini hari istimewa, Kemlu – instansi tempat Bejo mengabdi sebagai PNS selama 23 tahun terakhir ini – berulang tahun ke-69. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada hari besar begini selalu ada syukuran yang juga menyuguhkan hiburan untuk seluruh pegawai. Setibanya di kantor dan melakukan ritual presensi sidik vena dengan catatan masuk jam 7:42, Bejo langsung naik ke

10

ruangan kerjanya di lantai 9. Dilihatnya Mas Kus, staf Bagian Keuangan sedang membolak-balik Rakyat Merdeka. “Jo, nanti kita ke Ruang Nusantara ya, ada motor lho! Mana tahu rejeki! Oh ya, besok rapelan remun juga sudah ada,” kata Mas Kus menyapa Bejo. “Iya Mas, saya juga pingin banget gantiin motor anak saya yang tempo hari ditarik leasing, gara-gara nunggak cicilannya,” balas Bejo. Sejak acara dimulai, Bejo sudah duduk manis mendengarkan sambutan Pak Menlu, menyaksikan hiburan demi hiburan dan menunggu sampai saat pengumuman penerima door prize motor. Ternyata Bejo

tidak ditakdirkan sebagai pemenangnya. Namun tidak setitik pun Bejo kecewa karena yakin Sang Khalik sudah menyiapkan rencana lain untuknya. Memang Gusti Allah Maha Pemurah, rejeki itu datang esok harinya. Pulang kerja, turun dari bis jemputan, biasanya Bejo langsung naik angkot. Tetapi sore ini, dia ingin mampir ke ATM BNI di dekat situ untuk melihat apakah rapelan remun sudah masuk ke rekeningnya. Siang tadi semua orang sedang mabuk remun, maklumlah karena selama ini sudah sangat dirindukan. “Alhamdulillah!,” Bejo berbisik penuh syukur saat dibacanya layar ATM yang dengan jelas menampilkan saldo di rekeningnya, rapelan remunerasi bulan Januari-Juni 2014. Beberapa hari kemudian saldonya bertambah dengan remunerasi ke-13, dan minggu depannya masuk lagi remunerasi bulan Juli. Dengan bungah Bejo membayar uang muka motor baru untuk anak sulungnya. Besar rasa optimis Bejo, kali ini cicilan motor anaknya akan selamat sampai lunas nanti. Harapan Bejo memang bukan sekadar isapan jempol. BPO telah memberikan konfirmasi bahwa pembayaran tunjangan kinerja pegawai Kemlu sampai akhir tahun nanti, dan untuk Tahun Anggaran 2015 tidak akan mampet lagi. ABT tunjangan OKTOBER 2014

kinerja untuk tahun ini akhirnya turun setelah proses yang panjang. Sedangkan untuk tahun depan, dari anggaran Kemlu yang berjumlah sekitar Rp. 5,5 triliun, Rp. 115 miliar lebih telah dialokasikan untuk tunjangan kinerja. Lalu, bagaimana dengan tahun 2016? Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran Kementerian BPO, Sudarsin, menjelaskan kepada QuAs bahwa usulan anggaran untuk tunjangan kinerja mengacu pada baseline. Artinya, perhitungannya didasarkan pada anggaran tahun sebelumnya, dan sejumlah faktor seperti pengisian atau penyesuaian formasi pegawai serta usulan dari setiap satuan kerja. Pengusulannya pun baru dapat dilakukan tahun 2015 nanti. Dalam lampiran Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2015, sebagai upaya menjaga tingkat kesejahteraan aparatur, pemerintah akan menaikkan gaji pokok PNS dan anggota TNI/Polri, penyesuaian uang makan PNS dan uang lauk pauk anggota TNI/Polri dan pensiun pokok. Selain itu program remunerasi K/L (yang belum memperoleh remunerasi) masih akan berlanjut. Dalam jangka menengah periode 2016-2018, kebijakan belanja K/L salah satunya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan OKTOBER 2014

yang efektif dan efisien melalui: (i) perbaikan kesejahteraan aparatur negara; dan (ii) menampung kebutuhan anggaran remunerasi K/L terkait RB. Jokowi-JK pun menempatkan kesejahteraan PNS dan anggota TNI/Polri pada point pertama 9 Program Nyata yaitu meningkatkan profesionalisme, menaikkan gaji, dan kesejahteraan PNS, TNI dan Polri secara bertahap selama 5 tahun. Program remunerasi PNS akan dituntaskan di tingkat pusat dan diperluas sampai ke level daerah. “Jika kami terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kami berkomitmen untuk menjalankan programprogram nyata ini,” tegas Jokowi. Deputi Sumber Daya Manusia Ke­ menpan-RB, Iwan Setiawan Wangsaat­ madja mengatakan, ke depan peng­hasil­an PNS akan ditentukan oleh tiga hal. “Pertama gaji pokok; kedua, tunjangan kinerja; dan ketiga, tunjangan kemahalan,”  demikian seperti dikutip liputan6.com. Pemerintah, tambah dia, mendorong setiap PNS berkinerja baik. Sehingga tunjangan-tunjangan tersebut akan cair mengikuti gaji pokok para aparatur sipil negara. “Kalau nggak berkinerja baik, ya nggak akan keluar tunjangan itu. Makanya kinerja yang paling berpengaruh ke penghasilan PNS,” tuturnya. Iwan mengaku, pihaknya sedang meng­­­ga­rap Rancangan Peraturan Pe­me­rin­tah (RPP) untuk mengatur pendapatan ber­basis kinerja. Dia berharap, PP tersebut bisa segera terbit sebelum pemerintahan ini berakhir. “Di RPP bunyinya seperti itu, maka­­nya ketika PP terbentuk, mau nggak mau mendorong PNS berkinerja baik. Dan Okto­­ber 2014 diharapkan selesai,” imbuh dia. Tunjangan Kinerja diberikan sebagai reward atas capaian Kemlu dalam program Reformasi Birokrasi Nasional. Sejak tahun 2012, penilaian kesiapan dan kemajuan pelaksanaan RB instansi pemerintah dilakukan secara mandiri. Untuk itu dikembangkan sistem penilaian berbasis web yang disebut Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online. Pada tahap akhir, Tim Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) Kemenpan-RB melakukan verifikasi lapangan dan memberikan nilai 63 kepada Kemlu. Tim juga merekomendasikan Ke­ menterian Keuangan untuk mem­bayarkan tunjangan kinerja sebesar 55%. Pada perkembangannya, berdasarkan berbagai pertimbangan, Komite Pengarah RBN yang dipimpin Wakil Presiden RI memutuskan besaran tunjangan kinerja yang diberikan kepada Kemlu dan 27 K/L lainnya yang sekelompok adalah sebesar 47%.

Beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menjanjikan perbaikan melalui akun tweeter-nya, “Utk tingkatkan meritokrasi, Kemlu akan perjuangkan tunjangan KINERJA pegawai Kemlu bisa naik dari 47% jadi 65%. They deserve it,” mendapat 6 favorites, di-reply dengan “fully support” oleh sebuah akun dan di-retweets oleh 19 lainnya. Screen shot-nya beredar di banyak grup Whatsapp pegawai Kemlu, dan ada yang berkomentar, “Hm 65%....kenapa tidak 100%?” Namun perlu diingat bahwa kenaikan besaran tunjangan kinerja tidak dapat diputuskan secara instan. K/L harus melalui sederet proses evaluasi dan monitoring melalui PMPRB online untuk memperoleh skor minimal sebagai syarat untuk dilakukan peninjauan kembali besaran tunjangan kinerja, yang selanjutnya diputuskan dalam rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang dipimpin oleh Wakil Presiden. Bagi K/L yang sudah melaksanakan RB, peninjauan tunjangan kinerja dapat dilakukan setelah instansi terkait minimal berada pada Level 4 atau rentang nilai mulai 71. Sedangkan bagi  instansi yang baru mengajukan dokumen usulan RB, minimum nilai akhir PMPRB berada pada rentang 31 sampai dengan 50 atau Level 2. Pertimbangan lain yang tak kalah penting adalah ketersediaan anggaran. Prinsip penganggaran dalam kerangka RB adalah meningkatkan efisiensi, efektifitas dan pengoptimalan pagu belanja. Artinya sebisa mungkin anggaran diambilkan dari optimasi anggaran K/L tersebut. Contohnya adalah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, yang bersama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan tiga instansi sebagai pilot project program RB. Dari ketiga instansi tersebut, yang mendapatkan besaran remunerasi 100% baru Kemkeu, sedangkan BPK 80% dan MA 70%. Setelah sekitar 6 tahun sejak pertama kali menerima tunjangan kinerja pada tahun 2008, baru pada tahun ini besarannya mengalami penyesuaian atau kenaikan tunjangan kinerja yang signifikan. Sebagaimana dikutip dari laman unej.ac.id, Kemenpan-RB dan Kemenkeu pernah membuat simulasi remunerasi 100% PNS di seluruh Indonesia dan untuk itu setidaknya perlu anggaran hingga Rp. 250 triliun per tahun. Dengan base besaran APBN sekarang, remunerasi 100% baru dapat terwujud jika APBN mencapai Rp. 5-6 ribu triliun yang diperkirakan terwujud dalam sepuluh tahun mendatang. Kartika Surjani

11

REALITA

P

ertahankan dan tingkatkan, demikian Menlu Marty Natalegawa menulis di lembar disposisi, mengomentari Nota Dinas Inspektur Jenderal bulan Juli lalu, yang melaporkan penilaian Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terhadap Unit Pelayanan Publik Kemlu. Tersirat senang dan bangga dalam kalimat singkat Menlu tersebut. Empat satuan kerja Kemlu dinilai telah berhasil memberikan pelayanan publik yang berkualitas prima. Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman pun disampaikan oleh Menlu kepada Direktorat Konsuler, Direktorat Fasilitas Diplomatik, Direktorat PWNI-BHI dan Unit Layanan Pengadaan pada upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-69 tanggal 17 Agustus 2014. Secara keseluruhan, pada tahun ini Ombudsman memberikan penghargaan predikat kepatuhan kepada 17 kementerian, 12 lembaga negara, 21 pemerintah provinsi dan 26 pemerintah kota. Ketua Ombudsman, Danang Girindrawardana, mengatakan, penyam­ paian predikat kepatuhan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi atas usaha peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat unit layanan. Penganugerahan ini sekaligus juga memperingati 5 tahun kelahiran UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. “Sudah saatnya birokrasi kita menjadi birokrasi yang turun tangan untuk menggiatkan peningkatan kualitas pelayanan publik,” terang Danang. Inspektur Jenderal M. Ibnu Said menuliskan dalam laporannya bahwa sejak tahun 2013, Ombudsman melakukan observasi kepatuhan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan UU 25/2009. Ombudsman juga memantau pelaksanaan komitmen Kementerian/Lembaga untuk memperbaiki pelayanan publik. Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2014 di Kemlu, Kemlu melakukan self-assessment terhadap lima satuan kerja di Kemlu yang menyelenggarakan pelayanan publik yaitu Direktorat Konsuler, Direktorat Fasilitas Diplomatik, Direktorat PWNI-BHI, Unit Layanan Pengadaan dan Direktorat Informasi dan Media. Ombudsman kemudian melakukan survei awal untuk verifikasi self-assessment yang telah dilakukan Kemlu. Hasilnya dituangkan dalam Penilaian Kepatuhan Kemlu, dimana 3 unit kerja termasuk dalam Zona Kuning yaitu Direktorat Fasilitas Diplomatik, Direktorat Informasi dan Media serta Unit Layanan Pengadaan, dan 2 unit kerja termasuk dalam Zona Merah yaitu

12

JANGAN ADA MAL-ADMINISTRASI DI ANTARA KITA Saat ini adalah era good governance untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Praktek “kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah” mestinya sudah tinggal sejarah.

Direktorat PWNI-BHI serta Direktorat Konsuler). Hasil penilaian pelaksanaan UU 25/2009 dibagi dalam 3 kategori yaitu Zona Merah atau kepatuhan rendah dengan nilai 0-500; Zona Kuning atau kepatuhan sedang dengan nilai 501-800 dan Zona Hijau atau

kepatuhan tinggi dengan nilai 801-1000. Dari hasil survei awal, untuk memacu peningkatan zona kepatuhan, Inspektorat Jenderal kemudian segera melakukan pendalaman langsung dan self-assessment pada tanggal 10-11 Juli 2014 pada kelima satuan kerja tersebut. OKTOBER 2014

DOK. KEMLU

Inspeksi mendadak juga dilakukan untuk mengamati kondisi riil, dan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan tingkat kepatuhan terhadap standar layanan publik pada masing-masing unit sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pada tahapan final, Ombudsman melakukan observasi untuk memverifikasi hasil self-assessment, dan hasilnya Direktorat Konsuler memperoleh skor 930; Direktorat Fasilitas Diplomatik meraih 925; Direktorat PWNI-BHI mendapat 875 dan Unit Layanan Pengadaan memperoleh 865. Sedangkan Direktorat Informasi dan Media mengantongi nilai 785 dengan predikat tingkat kepatuhan sedang. Salah satu indikator tata pemerintahan

yang baik (good governance) adalah pelayanan publik yang berkualitas. UU 25/2009 merumuskan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga OKTOBER 2014

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Gagasan good governance sejatinya lahir bersamaan dengan semangat reformasi tahun 1998. Sayangnya, setelah 16 tahun berjalan, penerapan good governance masih jauh api dari panggang. Masih banyak saja terjadi maladministrasi, kalau tidak bisa dibilang makin menjadi-jadi. “Praktik korupsi bukan semakin habis, tapi semakin merajalela. Korupsi bukan hanya terjadi di sektor dan pusat kekuasaan, tapi juga sudah merasuk ke dalam sel sistem kehidupan kemasyarakatan,” demikian komentar Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, sebagaimana dikutip republika.co.id. Danang mengatakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan tiga aspek penting agar roda pemerintahan berjalan efektif, yaitu aspek kompetitif, inovatif dan partisipatif. “Kompetitif ini terkait insentif kepada instansi yang berhasil menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik,” ujar Danang. Inovasi diperlukan sebagai terobosan dalam sistem pemerintahan. Namun, Danang juga menyadari bahwa inovasi yang sifatnya baik sering kali dianggap berseberangan dengan sistem pemerintahan yang sedang berjalan. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan advokasi kepada aparaturnya agar inovasi bisa dilakukan selama tidak terjadi mal-administrasi terhadap pelayanan publik. Sedangkan aspek yang ketiga yaitu aspek partisipatif dari publik adalah sesuatu yang perlu dikedepankan. Menurutnya, publik berhak menilai pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah. “Hak itu dilindungi Undang-Undang. Tanpa keterlibatan publik, maka kebijakan yang diambil mal-administratif, dan itu salah satu indikator korupsi,” kata Danang. Menurut pasal 1 angka 1 UU 37/2008 tentang ORI, mal-administrasi dijelaskan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/ atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. W.S. Pierce, dalam “Bureaucratic Failure and Public Expenditure” (1981) menyebut bentuk-bentuk mal-administrasi yang terkait dengan korupsi, yaitu pencurian

aset atau inventaris, penggunaan jam kerja untuk keperluan pribadi, penyuapan, kesalahan penggunaan kantor dan konflik kepentingan. Selanjutnya dapat dipahami bahwa pelayanan publik yang jelek merupakan ladang yang subur bagi tumbuhnya korupsi, terutama penyuapan. Sebaliknya, maladministrasi atau korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam bentuk pencurian aset, penggunaan jam kerja dinas untuk kepentingan pribadi dan menguatnya konflik kepentingan, berujung pada kualitas pelayanan publik yang payah. Teten Masduki dalam “Good Governance dan Ombudsman” (2005) menguraikan jenis-jenis mal-administrasi seperti keputusan-keputusan atau tindakan pejabat publik yang ganjil (inappropriate), menyimpang (deviate), sewenang-wenang (arbitrary), melanggar ketentuan (irregular/ illegitimate), penyalahgunaan kekuasaan (abuses of power), keterlambatan yang tidak perlu (undue delay) atau pelanggaran kepatutan (equity). Memang fakta tidak terbantahkan, setelah merdeka selama 69 tahun pun, pelayanan publik yang baik seolah menjadi barang mewah bagi sebagian besar masyarakat, apalagi mereka yang miskin. Meluasnya praktek penyuapan membuat masyarakat lapisan bawah semakin tersisih karena mereka tidak mampu membayar sejumlah uang demi mendapatkan pelayanan yang baik. D a l a m L a p o r a n Ta h u n a n Ombudsman RI Tahun 2013, disebutkan bahwa perbaikan terhadap kepatuhan tidak sulit dan dapat dilaksanakan dalam waktu tidak terlalu lama, jika didukung adanya komitmen pimpinan. Hal ini terjadi pada Kementerian, setelah dilakukan perbaikan dan diobservasi kembali, ternyata mengalami kemajuan yang luar biasa: Kementerian tidak ada yang memiliki kepatuhan rendah. Penilaian kepatuhan merupakan program jangka panjang dan berkelanjutan. Jangka panjang karena kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang rendah berpotensi mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan publik yaitu perilaku mal-administrasi, korupsi, pungutan tidak resmi, pengabaian, ketidakpastian hukum, kesewenang-wenangan, dan lain-lain. Berkelanjutan karena tingkat kepatuhan merupakan salah satu tahapan penilaian kualitas pelayanan publik menuju penilaian berikutnya: efektivitas dan kualitas pe­ layanan; kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Kartika Surjani

13

Waswiswus

Postur Diplomat dalam

K

emlu sebagai mesin diplomasi akan diperhadapkan se­ cara bersamaan oleh dua perkembangan baru yang fundamental. Pertama, pelaku diplomasi atau diplomat akan dimasukkan dalam sistem kepegawaian yang baru menyusul diundangkannya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara (UU ASN). Kedua, Kabinet Jokowi-JK diperkirakan akan memperkenalkan pola manajemen baru yang bersifat profesional plus. Selain itu doktrin politik luar negeri “poros maritim”-nya tentu akan menformat postur diplomasi Indonesia. Kedua hal ini akan melahirkan pertanyaan yang sama, yaitu bagaimana profile diplomat yang tepat di tengah-tengah tantangan baru ini. Baik UU ASN maupun visi dan misi Kabinet yang akan datang kelihatannya berbicara hal yang sama tentang postur ideal aparatur negara, yaitu profesionalisme, kompetensi dan kompetisi. Tambahan lagi, mengingat Jokowi-JK adalah berlatar belakang pelaku usaha, maka business-like model akan mewarnai gaya kepemimpinan yang akan datang yaitu antara lain efisiensi, cost and benefit, ‘time is money’, kualitas serta akuntabilitas. Kesemua ini, suka atau tidak, akan menjadi ciri manajemen pemerintahaan yang akan datang. Dengan parameter ini maka ke arah manakah postur diplomat diharapkan pada masa-masa yang akan datang? Yang pasti adalah, diplomat sudah diharapkan tidak lagi menjadi birokrat murni, yang hanya berkutat pada standar dan norma birokrasi yang selama ini kental dengan prosedur dan hirarkhi. Mental ini bakal tidak bersahabat dengan komunitas kewiraswastaan karena bagi mereka outcome lebih penting daripada prosedur, hasil lebih penting dari cara. Diplomat Indonesia patut berbangga karena pada umumnya mereka sudah keluar dari mental birokrasi ini. Diplomat Indonesia sekarang pada umumnya hanya berjubah PNS (birokrat) namun sudah berperilaku dan ber-’perfomance’ profesional. Berpenghasilan PNS tapi memproduksi nilai jual kompetitif. Kualitas diplomat Indonesia dapat disandingkan dengan

14

profesional pada umumnya. Namun persoalannya tidak berhenti disini. Baik UU ASN maupun gaya manajemen Jokowi-JK tampaknya menuntut Diplomat menjadi profesional plus. Globalisasi melahirkan tantangan baru, antara lain munculnya isu-isu yang bersifat khusus, teknis, spesifik yang penanganannya tidak dapat lagi didekati dengan common sense semata-mata. Semua diplomat di Kemlu merasakan ber­kembang biaknya isu-isu baru seperti per­dagangan, investasi, lingkungan, di­plo­ masi yang semakin teknis yang pe­nangan­ an­n ya membutuhkan tidak hanya pe­ mahaman tetapi juga keterampilan teknis. Para diplomat di Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI), misalnya, sudah semakin dihadapkan pada per­ soalan-persoalan teknis-juridis hukum inter­nasional yang menuntut kemampuan teoritis dan teknis pula. Terhadap tantangan ini, maka pertanyaan klasik yang pro-cons akan muncul kembali. Apakah diplomat saat ini tetap menjadi ‘generalists” atau sudah harus diarahkan menjadi ‘specialists”? atau harus mengambil jalan tengah? Terhadap pertanyaan ini terdapat dua kubu pandangan

yang berseteru. Kubu pertama tetap menginginkan agar diplomat adalah ‘jack of the all trades” yang bisa mengerjakan apa saja dan dimana saja. Postur diplomat “supermarket’ ini telah terdogma dan terkeristal bahkan sejak penulis di Sekdilu. Selanjutnya, kubu ini menginginkan agar diplomat hanya menangani masalah umum yang mampu ditangani dengan bermodalkan common sense sedangkan persoalan teknis diserahkan pada instansi terkait yang lebih berkompetensi. Sedangkan kubu yang lain menghendaki sepesialisasi diplomat karena wilayah diplomasi itu sendiri sudah semakin berkarakter teknis dan spesial. Persoalan nyata yang dihadapi oleh diplomat Indonesia adalah karakter generalist ini semakin membuat diplomat tersisihkan dalam kiprah diplomasinya pada persoalan yang semakin teknis sehingga yang tersisa adalah peran diplomat sebagai ‘events organizers’. Diplomat tidak lagi mampu bernegosiasi masalah tarif barriers karena konon katanya memahami persoalan teknis ini adalah urusan instansi teknis. Diplomat di Direktorat Jenderal HPI, misalnya, mengalami persoalan yang lebih kronis. Mereka harus menangani isuisu teknis juridis manakala para pakarnya OKTOBER 2014

Tantangan Baru

tidak atau belum tersedia di instansi teknis. Biasanya, yang terlebih dahulu memahami (sekalipun belum pakar) isu-isu hukum internasional adalah diplomat Indonesia sebelum membumi di publik. Contoh legacy adalah Dubes Hasjim Djalal. Tantang­an ini mengakibatkan diplomat di HPI ‘ter­­ paksa’ harus memahami persoalan teknis juridis sehingga pada akhirnya mereka harus menjadi seolah-olah spesialist. Maksudnya, mereka menangani issu layaknya seorang spesialist bukan ‘by design’kebijakan Kemlu, melainkan ‘by accident’ karena kebutuhan memaksa di lapang­an. Kembali ke UU ASN. Tampaknya, baik semangat UU ASN maupun tuntutan Kabinet Jokowi-JK semakin mengharuskan diplomat ke arah profesional dan spesialist. Diplomat tidak lagi semata-mata “dokter umum” yang dapat mendiagnosa persoalan namun tidak bisa menanganinya. Diplomat harus menjadi ‘dokter spesialis’ yang me­m ahami dan berkompetensi dalam bidangnya. Ke arah spesialisasi inilah tampak­nya UU ASN di-design. UU ini hanya menyediakan jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan. Keculai diplomat di luar negeri, diplomat di dalam negeri secara ideal hanya diarahkan OKTOBER 2014

pada jabatan fungsional (keahlian) dan jabatan pimpinan.Jabatan fungsional ini dalam berbagai definisi dimaknai sebagai profesional yang mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan tek­ nologi di bidang keahliannya. Konon, tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis. Jika demikian tuntutannya, maka Kemlu perlu mendesign ulang kebijakan SDM-nya. Kemlu harus menetapkan kualifikasi tentang spesialisasi (kompetensi) yang dituntut untuk seorang diplomat. Bahwa calon diplomat harus lulusan S1, S2, S3 dari fakultas tertentu, itu sudah pasti. Namun pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut adalah keahlian dan spesialisasi apa yang dibutuhkan oleh diplomasi Indonesia di tengah-tengah tantangan tersebut? Doktrin ‘poros maritim’ jelas mem­ butuhkan diplomat yang spesialist. Dunia maritim itu sendiri adalah dunia kompleks yang keahliannya berbeda dengan dunia darat. Dunia maritim melahirkan antara lain persoalan delimitasi, pertahanan dan keamanan laut, transportasi, sumber daya, lingkungan, alur-alur laut dan issue baru lainnya. Persoalan di maritim sudah meng­gurita dari persoalan yang saling kait mengait antara strategis kebijakan dengan pernik-pernik detil nya. “Menjual” maritim Indonesia dalam kerangka diplomasi mengharuskan diplomat keluar dari ‘traditional box’-nya yang selama ini berkutat hanya pada Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler. Diplomat harus paham banyak hal tentang maritim dan sayangnya memahami maritim tidak bisa lagi dengan pendekatan generalist alias ‘banyak tahu tapi tidak mendalam’. Masalah maritim adalah masalah yang luas dan kompleks sehingga hanya dapat dipahami jika menspesialisasikan diri terhadap bidang ini, itu pun hanya bagian­ nya. Di lingkungan HPI, misalnya, tidak mungkin diplomat memahami semua masalah maritim. Mereka yang paham tentang hukum lingkungan laut belum

Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, Sesditjen Hukum dan Perjanjian Internasional

tentu memahami hukum delimitasi maritim dan sebaliknya. Memahami semua aspek maritim akan identik dengan tidak memahami sama sekali (knowing everything is knowing nothing). Terlepas dari kontroversi generalistspesialist ini, tampaknya sudah waktunya Kemlu melakukan ‘fitting’ terhadap UU ASN sebelum peraturan pelaksanaannya ‘terjahit’ buat diplomat. Mengingat di­ plomat bersifat ‘double personality’, yaitu di­plomat yang berstatus ASN atau ASN yang bergelar diplomatik, maka sebaiknya status ganda ini tidak menyulitkan bagi di­ plomat untuk menjadi seorang profesional sekaligus spesialist sesuai dengan tantangan di depan. Untuk itu dimana profesi diplomat ini dalam jubah UU ASN, perlu pengkajian yang mendalam. “Jack of all trades” mungkin sudah tidak pas lagi karena akan bertentangan dengan hakekat jabatan fungsional keahlian itu sendiri. Sistem jabatan fungsional keahlian ala UU ASN tampaknya memustahilkan adanya “orang yang serba bisa”, yang bisa berpindah dari suatu keahlian tertentu ke keahlian yang lain, atau bisa ditugaskan dimana saja dan di direktorat mana saja. Namun mengharuskan diplomat menjadi spesialist secara ekstrim juga terlalu berlebihan dan terlalu dini. Mungkin perlu dicari titik kompromi yang tidak menghilangkan kualifikasi minimal diplomat sebagai diplomat (pendekatan generalist), namun perlu dituntut nilai tambah tentang kompetensi khususnya (semi-specialist). Ini berarti, harus menjadi diplomat plus, yaitu memiliki kemampuan generalist sebagai seorang diplomat, namun berwarna kompetensi-specialist tertentu. Sehingga, jika diplomat A ditugaskan menangani masalah trade tidak lagi karena dia memiliki modal kemampuan insti­ tutio­nal memory (alias sejak awal dia memegang issue ini), namun karena dia memiliki kompetensi untuk bidang di­ maksud. Idealnya, kompetensi diplomat harus berwarna warni, diplomat ahli trade, hukum laut, climate change, investasi, dan seterus­nya. Diplomat nantinya akan di­ kenali dari warna kompetensi ini bukan dari gelar diplomatiknya.

15

INFO

L

angkah  kecil menuju perubahan besar ibarat buah apel  yang akan dimakan.  Apel yang telah diris-iris kecil memungkinkan bagi organisasi untuk mencicipi terlebih dahulu rasa apel tersebut. Jika apel tersebut terasa enak, maka organisasi akan lebih mudah melahapnya dan bahkan akan menyampaikan ke organisasi lainnya mengenai betapa enaknya apel tersebut dan merekomendasikan untuk membelinya bukan hanya dalam jumlah kecil namun dalam jumlah yang besar. Hal ini akan meningkatkan dukungan terhadap upaya transformasi dan menciptakan legitimasi di mata para pemangku kepentingan khususnya dan karyawan pada umumnya. Kotter dari Harvard menyatakan bahwa awal perubahan (transformasi) adalah dengan melakukan kegiatan yang sifatnya kecil dan dapat cepat terlaksana yang kemudian dilanjutkan dengan perubahan besar. Kotter benar, data empiris menunjukkan bahwa perubahan terjadi dalam berbagai skala kecil dan dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam periode tertentu. Perubahan dalam skala kecil membantu pimpinan dan para pemangku kepentingan belajar memahami kompleksitas di lapangan dan ekspektasi terhadap perubahan itu sendiri. Setiap Peraturan dan kebijakan soal Perjalanan Dinas adalah langkah kecil. Namun selama ini, perubahan tersebut senantiasa disikapi karyawan dengan sikap riuh-rendah pro dan kontra. Mudahmudahan, hal itu karena suatu niat, yaitu manajemen orgnaisasi yang lebih baik dan bersih. Tak lama lagi,sebuah konsep yang dinamakan e-Perjalanan Dinas, sebuah upaya transformasi tata kelola perjalanan dinas akan diterapkan di Kemlu. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas organisasi, efisiensi penggunaan anggaran, dan peningkatan layanan. Untuk tingkat nasional, e-Perjalanan Dinas hanya sebuah upaya perubahan kecil memang, tetapi sarat makna tentang perubahan  beragam aspek penting, yaitu teknis, sistem, konsep, dan tentunya tata nilai. Aspek-aspek tersebut sangat baik untuk menuju perubahan besar di Kemlu, yaitu perubahan tata kelola organisasi menuju good governance dan clean government.Langkah ini  merupakan salah satu langkah inovatif baru Kemlu menyusul langkah-langkah inovatif sebelumnya yaitu One Day Service (ODS) untuk menfasilitasi kepentingan karyawan, seperti e-dispo, integrasi MDS atau TV Kemlu yang berada di sejumlah titik dengan intranet. kemlu.go.id, v-Con, complaint handiling

16

E-Perjalanan Dinas:

Langkah Kecil  Menuju Perubahan Besar Efisiensi bukan lagi sebuah ilusi, dan jaldis bukan lagi upaya mengisi pundi-pundi. e-Perjaldis adalah upaya tertib administrasi demi berkontribusi untuk negeri yang mandiri. dalam bentuk aspirasi.kemlu.go.id, dan ruang layanan penerimaan paket dan surat. Dalam skala besar, tim membahas mengenai antara lain GRMS (Government Resource Management System) melalui ITMP (Information Technology Master Plan), kantin yang ramah lingkungan, dan e-Perjalanan Dinas. Tak mudah menelurkan konsep e-Perjalanan Dinas. Sebuah Tim yang dinamakan Kelompok Kerja Ad-Hoc e-Government dan Open Government, dalam kurun November 2011-Desember

2012, setiap hari Senin pagi, membahas secara intens berbagai upaya transformasi dalam skala mikro. Mereka terkadang harus berdebat dengan sengit untuk satu soal. Hal ini demi suatu nilai bahwa gagasan tersebut benar-benar melalui proses deliberasi yang memadai dan tidak sekedar kosmetik. Upaya mengembangkan e-Perjalanan Dinas adalah dilakukan secara bertahap. dengan melakukan pertemuan informal dengan sejumlah organisasi besar (antara lain kantor Bank Dunia di Jakarta dan Bank Danamon) yang telah melakukan perubahan

OKTOBER 2014

terhadap proses bisnis perjalanan dinas. Bagi kedua lembaga tersebut, isu anggaran perjalanan dinas menjadi salah momok karena layanannya tidak terstandarisasi. Solusinya adalah penerapan sentralisasi proses pengadaan tiket dan pelayanan perjalanan dinasmelalui apa yang dikenal sebagaiCorporate Travel Management. Upaya sentralisasi bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap perjalanan dinas, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, dan meningkatkan daya tawar organisasi terhadap biro perjalanan atau maskapai penerbangan. Peningkatan daya tawar tersebut  digunakan untuk mengharuskan penyedia jasa perjalanan atau maskapai penerbangan untuk memberikan berbagai jenis layanan prima (misalnya asuransi perjalanan, 24/7 call centre, emergency evacuation, dan management information system). Ilustrasi dari taya tawar yang besar adalah: “Jika seorang karyawan harus bernegosiasi langsung dengan biro perjalanan untuk memperoleh tiket, maka daya tawarnya relatif kecil vis-à-vis dengan penyedia jasa perjalanan atau maskapai penerbangan.” Bayangkan jika pengadaan semua anggaran dinas tersentralisir, maka daya tawar organisasi akan membesar vis-à-vis biro perjalanan atau maskapai. Karyawan tidak perlu melakukan negosiasi langsung dengan biro perjalanan, namun organisasi mewakili semua karyawan dalam

OKTOBER 2014

melakukan negosiasi dengan pihak penyedia jasa. Jadi organisasi berada di depan dalam berhadapan dengan penjedia jasa dan organisasi meminta penyedia jasa untuk melindungi kepentingan karyawan. Dengan sentralisasi ini, organisasi menggunakan besaran volume perjalanan dinas sebagai daya ungkit untuk memberikan tekanan ke penyedia jasa untuk memberikan layanan yang lebih baik.  Untuk memperoleh layanan tersebut, organisasi harus juga dapat membuat tawaran yang relatif atraktif bagi penyedia jasa untuk memberikan layanan yang mumpuni dari sekedar menyediakan tiket. Ini adalah prinsip 101 pelajaran ekonomi mikro. Hal ini yang mendasari pembuatan konsep E-Perjalanan Dinas untuk bagaimana menemukan titik temu antara demand dari organisasi dan supply dari penyedia jasa. Hal lainnya adalah penyedia jasa wajib bersedia diaudit Itjen, BPPK, dan BPK serta KPK untuk memastikan akuntabilitas dan transparasi sistem ini. Konsep ini memperoleh dukungan dari Kabinet Indonesia Bersatu  II melalui surat Kepala UKP4 dan Kepala Bappenas bahwa e-Perjalanan Dinas menjadi proyek nasional. Penamaan awal adalah Government Travel Management namun UKP4 mengubah menjadi e-Perjalanan Dinas. Pengubahan ini adalah blessing in disguise karena memaksa Kemlu untuk menerjemahkan konsep “e” tersebut ke dalam TOR penawaran ke penyedia jasa yang disambut dengan gagasan dari pemenang sayembara yakni Vayatour dengan memadukan konsep “e” dan corporate/government travel management. Penyedia jasa yakni Vayator menawarkan konsep “e” dengan menggunakan sarana teknologi informasi dimana organisasi dapat antara lain memantau “real time” mengenai pergerakan pejabat dan penyerapan anggaran.  Datadata  tersebut akan memudahkan organisasi mengkaji dan memberikan input kepada pimpinan mengenai upaya-upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Sebagai ilustrasi, misalkan data pada November 2014 menunjukkan trend pergerakan dalam volume besar dengan maskapai ke wilayah tertentu. Organisasi dapat menggunakan data tersebut untuk meminta ke penyedia jasa agar melakukan negosiasi dengan pihak maskapai penerbangan tersebut untuk memberikan penurunan harga. Ini adalah potensi dari konsep “e” tersebut yang organisasi dapat manfaatkan. e-Perjalanan Dinas ini akan diterapkan per 1 Oktober 2014. Organisasi akan mengalami sedikit turbulensi karena adanya

transformasi dari sistim pengadaan tiket yang terdesentralisir menjadi sentralisir. Transformasi ini bukan sesuatu yang sangat sulit dan bahkan mustahil dilakukan mengingat kita tidak mengirim awal kapal luar angkasa ke Mars. Transformasi ini akan memodernisasi mekanisme perjalanan dinas dan memberikan layanan prima bagi semua karyawan dalam bentuk standarisasi layanan. Sekretaris Jenderal menyatakan kepada Tim Juri yang menentukan pemenang sayembara e-Perjalanan Dinas, bahwa tugas dan fungsi utama Kemlu adalah di bidang diplomasi dan dengan melaksanakan e-Perjalanan Dinas menunjukkan bahwa  Kemlu telah “exert extra effort” di luar tugas dan fungsinya. Secara implisit dapat bermakna bukan saja Kemlu “excel” di diplomasi, namun juga berkontribusi nyata bagi proses transformasi skala nasional. Ini adalah ciri-ciri organisasi modern yang adaptif (“adaptive organization”) terhadap perubahan lingkungan eksternal dengan langkah nyata, inovatif, dan akuntabel.  Sebelumnya Kemlu telah memiliki pengalaman sebagai pironeer pada perubahan tingkat nasional, salah satunya gagasan pendirian Komnas HAM. e-Perjalanan Dinas dapat menjawab dengan konkrit upaya mitigasi keluhan masyarakat luas dan Kabinet Indonesia Bersatu II mengenai membengkaknya anggaran perjalanan dinas K/L dari tahun ke tahun. Untuk 2014, anggaran Perjalanan Dinas mencapai kurang lebih 36 triliun, meningkat dari 24 triliun di 2013. Terlebih, hal ini telah menajdi sorotan Tim Transisi President-elect Jokowi dan media massa sehingga menyerukan efisiensi. Melalui e-Perjalanan Dinas, Insya Allah akan meningkatkan dan memberikan kepastian standar pelayanan bagi semua karyawan yang melakukan perjalanan. Potensi e-Perjalanan Dinas tidak akan pernah terealisir tanpa adanya lingkungan yang memadai yakni dukungan dari pimpinan, karyawan, dan para pemangku kepentingan di luar Kementerian Luar Negeri. e-Perjalanan Dinas diharapkan menjadi perubahan yang dapat berkontribusi pada penciptaaan lingkungan yang nyaman bagi karyawan untuk bekerja dan berinovasi dan menghadapi masa depan yang penuh tantangan. John F. Kennedy mengatakan “change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.” Mari kita semua bekerjasama dalam menciptakan Kemlu yang Lebih Baik.  Odo Rene Mathew Manahutu

17

LAPORAN UTAMA

DIPLOMASI EKONOMI:

MENYIHIR FATAMORGANA MENJADI KENYATAAN Ketika ekonomi menguasai bumi, tak ada kompromi untuk berdiam diri. Diplomasi ekonomi adalah strategi mumpuni, agar nagari bisa berdikari di bawah panji TRISAKTI.

P

ada suatu siang di awal Agustus 2014, lima orang diplomat muda tampak bediskusi serius sambil menikmati makan siang di Kantin Kemlu. Isu yang dibahas sungguh keren, “diplomasi ekonomi”. Maklum, sejak Jokowi ditetapkan sebagai Presiden terpilih, isu tersebut menghangat kembali di kalangan diplomat Kemlu. Pemicunya adalah visi misi Jokowi-JK yang berjudul ‘Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian’. Dokumen tersebut memuat penekanan-penekanan yang perlu ditindaklanjuti dan diperjuangkan melalui diplomasi ekonomi pada ranah hubungan luar negeri. Tengok saja beberapa poin penting dari Visi Misi Jokowi-JK. Dari tiga problem pokok bangsa yang diangkat, salah satunya adalah melemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa. Untuk itu, JokowiJK menekankan ekonomi berdikari sebagai salah satu cara meneguhkan kembali jalan ideologis nasional TRISAKTI. Dari tujuh misi, Jokowi-JK menorehkan salah satu misi (Misi no3), “Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri Indonesia sebagai Negara maritim”. Poin-poin penting di atas tentunya berdampak pada kebijakan luar negeri. Apabila dikaitkan dengan Misi no.1 yang menekankan antara lain pada kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, maka esensi Misi no.3 adalah untuk memperkuat diplomasi guna mengamankan dan menggunakan kepentingan strategis ekonomi maritim dalam menjalankan polugri.” Dalam mematok janji membangun wibawa polugri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global, Jokowi-JK juga tegas menyebutkan penguatan diplomasi ekonomi sebagai salah satu cara. Lantas, bagaimana isu diplomasi ekonomi bergulir di Kemlu. Tak diragukan,

18

para pemimpin dan sebagian diplomat di Kemlu, tentunya sudah sangat menyadari makna strategis elemen konomi dalam diplomasi internasional untuk kepentingan nasional. Wajar saja demikian, UUD 45 sebagai hukum tertinggi Republik Indonesia yang senantiasa menjadi dasar pelaksanaan

tugas-tugas pembangunan nasional termasuk di bidang hubungan luar negeri, dalam pembukaannya menorehkan tujuan mensejahterakan rakyat sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara. Berpolitik luar negeri adalah bagian dari berbangsa dan bernegara. OKTOBER 2014

Paling tidak dalam 3 tahun terakhir, Isu diplomasi ekonomi cukup gandrung diucapkan dan didiskusikan dalam berbagai kesempatan di lingkungan Kemlu seperti salah satunya pada makan siang di kantin. Isu tersebut menjadi perhatian serius sebagai salah satu jalan strategis memperjuangkan kepentingan nasional di forum inter­nasio­ nal. Tak kurang, Menlu Marty Natalegawa, dalam pernyataan pers akhir tahun 2013, menegaskan bahwa seiring pulihnya perekonomian di Eropa, diplomasi ekonomi masih akan menjadi pokok perhatian Kemlu. Terakhir, pada siaran pers pertama kalinya setelah serah terima jabatan dari Menlu lama, Menlu Retno L.P. Marsudi menegaskan “Pilar ekonomi merupakan salah satu prioritas diplomasi luar negeri Indonesia. Diplomasi ekonomi ini bertujuan untuk menopang kemandirian ekonomi nasional.” Di lingkungan Kemlu, istilah diplomasi ekonomi mengalami ibaratnya trending topic, melebihi istilah-istilah kebijakan luar negeri yang dilontarkan oleh para pemimpin Kemlu sebelumnya yang mengernyitkan dahi untuk memahaminya seperti Inter-mestic, concentric circle, dan dynamic equilibrium. Isu diplomasi ekonomi lebih digunjingkan dan diperdebat­ kan tanpa ujung dengan segala macam gagasan dan keluh kesah. Mungkin karena dianggap terkait langsung dengan perut rakyat kebanyakan. Banyak yang berharap Kemlu menyempurnakan infrastruktur kebijakan luar negerinya untuk memperkuat diplomasi ekonomi. Para diplomat muda dan madya, pada tataran pemahaman konsep, tentunya tidak perlu diragukan,sangat gape memahami arti dan esensi diplomasi ekonomi. Maklum, karena profesinya, mereka senantiasa bergumul dengan perkembangan hubungan internasional dan tentunya termasuk dalam hal ekonomi strategis. Apalagi mereka banyak yang lulusan S2 bahkan S3 dari per­ guruan tinggi-perguruan tinggi luar negeri. Dengan kondisi demikian, pada tingkat operasional, sejatinya konsep di­ plo­­masi ekonomi tidak seharusnya men­ jadi perdebatan, apalagi sampai berujung pada kekeliruan dalam pe­mahaman dan imple­m en­t asinya.Sebagian diplomat, terutama yang memiliki pengalaman istimewa berdiplomasi di forum-forum perundingan/ negosiasi internasional, tak sulit memahami konsep diplomasi ekonomi dan menerapkannya. Mereka sering “mengunyahnya”. Namun, tak sedikit diplomat yang gandrung dan pede dalam berucap istilah diplomasi ekonomi tetapi tetap saja masih memerlukan pencerahan dalam tataran OKTOBER 2014

konsep maupun penerapannya. Simak saja misalnya, sebagian isi dari diskusi oleh lima orang diplomat pada makan siang tersebut. “Gue kan udah gejalanin diplomasi ekonomi, tiap ada pameran TTI (Trade, Tourism, Investment) di wilayah akreditasi, KBRI gue bantu fasilitasi kepesertaan pengusaha Indonesia di pameran tersebut”, tegas Engly (bukan nama sebenarnya), diplomat madia berpenampilan ala model Gentlemen Quarterly (GQ). Pernyataan Engly diamini oleh tiga diplomat lainnya yang juga memaparkan pengalamannya yang sami mawon dengan Engly, seolah diplomasi ekonomi adalah TTI ansih, itu pun sebatas fasilitasi. Hanya 1 (satu) temannya dalam per­ s amuhan tersebut yang serentak berargumen beda terhadap pemahaman Engly mengenai diplomasi ekonomi. “Wah,kalau begitu peran Kemlu dan Perwakila RI hanya sebagai EO dong; mendaftarkan kepesertaan, menjemput peserta, memesankan booth pameran dan hotel, dan mengantar jalan-jalan delegasi”, ujar Badrun sedikit sinis. Entah mengutip dari mana atau hanya imaginasinya, Badrun lantas berteori “Diplomasi Ekonomi, kalau menurut gue, diplomasi dimana faktor ekonomi dimainkan peran stategisnya baik sebagai tujuan maupun sebagai alat dalam memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang pada forum internasional.” Badrun sigap memberikan contoh antara lain penggunaan isu suplai energi oleh Rusia untuk mencapai kepentingan politik luar negerinya di Kawasan Eropa, terkait Ukraina. Contoh lainnya, langkah strategis China di kawasan Afrika dimana peran ekonomi dapat dikavitalisasi untuk kepentingan politik strategis di kawasan dan vise versa. Sementara untuk kasus Indonesia lanjutnya, kesempatan yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk perolehan peluang ekonomi yang lebih mudah dan lebih besar di Myanmar melalui pemanfaatan koneksi politik tingkat tinggi dengan para elit Myanmar manakala Indonesia membantu transisi demokrasi di Negara tersebut. Argumen Badrun cukup men­cerah­ kan. DIPLO Foundation dalam situsnya menyatakan “Economic diplomacy deals with the nexus between power and wealth in international affairs.” Dijelas­kan bahwa diplomasi ekonomi tidak hanya mem­ promosikan kesejahteraan negara, tetapi jika memungkinkan dan terdapat kesempatan, mensiasati hubungan luar negeri di bidang keuangan dan komersial untuk mendukung kebijakan luar negeri. Selanjutnya R. Saner, L. Yiudari Netherlands Institute of International Relations menegaskan bahwa diplomasi ekonomi menggunakan sumber

daya ekonomi sebagai imbalan atau sanksi dalam upaya memperjuangkan tujuank husus kebijakan luar negeri. Kembali kepada misi kebijakan luar negeri Jokowi-JK, konsep-konsep diplomasi ekonomi di atas kiranya dapat dijadikan rujukan. TTI tidak salah sebagai bagian dari diplomasi ekonomi, tetapi bukan satu-satunya. Penekanan kuat Jokowi-JK pada elemen-elemen jati diri negara maritim, kemandirian ekonomi, pembangunan wibawa politik luar negeri, reposisi peran dalam isu-isu global kiranya dapat diletakan melalui salah satunya pengejawantahan diplomasi ekonomi Indonesia dalam koteks the nexus bewteen power and wealth in international affairs. Toh, tidak sedikit yang meyakini Indonesia sebagai Middle Power. Status tersebut memiliki arti strategis, semestinya dapat dimainkan Indonesia di kawasan, paling tidak dalam konteks mengoptimalkan Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan nasional. Pemahaman Engly mengenai diplomasi ekonomi yang terkesan sederhana pastinya tidak mewakili pandangan seluruh diplomat Kemlu. Namun, adanya pemahaman tersebut dapat dijadikan refleksi diri untuk upaya menorehkan dan sekaligus memperjelas konsep dan implementasi diplomasi ekonomi pada dokumen-dokumen perencanaan Kemlu. Sudah menjadi standar umum, bahwa pemikiran dan harapan pimpinan ditorehkan dan diterjemahkan dalam dokumen resmi panduan operasional organisasi, termasuk tentunya mengenai diplomasi ekonomi. Dokumen-dokumen tersebut sejatinya cukup valid untuk penuangan konsep diplomasi ekonomi sampai pada tingkat rencana kegiatan berikut alokasi anggaran dan sumber daya manusianya. Dokumen tersebut semakin nyata dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja, sehingga benar-benar sebagai rujukan substansi dan operasional organisasi. Harapan dan langkah ke arah yang lebih baik senantiasa hadir di Kemlu. Paling tidak,dalam buku Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri yang terbit pada 2013 ditegaskan bahwa diterbitkannya Peraturan Menteri Luar Negeri No.07 Tahun 2011, merupakan upaya fine tuning terhadap restrukturisasi organisasi Kemlu sebelumnya yang dipandang kurang memadai untuk mendukung diplomas iekonomi. Fine tuning kiranya juga kontekstual dilakukan terhadap UU Hubungan Luar Negeri No.37 Tahun 1999 agar tidak terkesan mengabaikan peran Kemlu dalam diplomasi ekonomi. Dodo Sudradjat

19

LAPORAN UTAMA

DIPLOMAT JUALAN? KENAPA

O

“

m, dibeli donk…, buat anak-anak di rumah ya om”. Begitulah seorang bocah penjaja mainan puzzle di salah satu pusat jajan makanan di Jakarta menyapa. “Ayo donk om…., aku buat uang sekolah nie….”, ujar bocah tersebut agakagak setengah memaksa. Pemandangan bocah usia sekolah berjualan memang sudah menjadi suatu hal yang biasa di kota besar seperti Jakarta. Sebagian besar penduduk di Jakarta memang sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Siapapun juga sudah terbiasa melihat bocah-bocah usia sekolah (antara 6-14 tahun) berjualan demi mendapatkan uang tambahan untuk memenuhi berbagai keperluannya. Namun hari itu, Joko melihat bocah yang jualan tersebut dari suatu perspektif yang berbeda. Hari itu ia melihat semangat juang yang tinggi seorang bocah untuk memperjuangkan kebutuhan sehariharinya, khususnya untuk biaya sekolah. Jokopun sejenak melihat dan memperhatikan bocah tersebut menawarkan dan menjajakan barang dagangannya kepada orang yang lalu-lalang. Saat itu pula, terbersit dalam kepalanya pertanyaan umum yang sering ditanyakan, yaitu “apa”, “bagaimana”, dan “kenapa”. Apa yang dijual? Bagaimana menjualnya? Dan kenapa berjualan? Ketiga pertanyaan tersebut muncul di dalam benak kepala Joko. Tanpa mencari tahu jawabannya, Joko langsung berpikir bahwa ia bisa melakukan hal-hal yang dilakukan bocah tersebut. Semua juga bisa berjualan! Dalam dunia diplomasi, berjualan bukan merupakan hal yang tabu. Kalau bocah tersebut berjualan untuk berjuang memenuhi kebutuhan hidup, seorang diplomat berjualan untuk memenuhi kebutuhan rakyat di negaranya. Kebutuhan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berjualan dalam dunia diplomasi merupakan salah satu strategi diplomasi ekonomi yang seyogyanya harus dilakukan. Setiap diplomat Indonesia harus mampu berjualan untuk mendukung pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Presiden Susilo Bambang Yudho­ yono pada tahun 2010 di depan para Ke­

20

Kemlu di masa pemerintahan baru akan mewajibkan diplomatnya menjadi seorang sales sejati. Perlu pelatihan khusus dan mental wirausahawan yang tangguh. pala Perwakilan RI di seluruh dunia menyampaikan bahwa para diplomat Indonesia yang bertugas di berbagai belahan dunia agar lebih proaktif mengundang investor luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Presiden Yudhoyono juga meminta para diplomat untuk gigih melihat peluang ekspor perdagangan Indonesia di setiap negara tempat bertugas. Selain itu, Presiden juga meminta para diplomat untuk terus mempromosikan pariwisata Indonesia dan menjadi perwakilan citra Indonesia di luar negeri. Joko Widodo yang dilantik sebagai Presiden RI periode 2009-2014 pada tanggal 20 Oktober ini, juga telah menyampaikan keinginannya agar para Duta Besar RI dan jajarannya untuk menjadi marketing

produk usaha Indonesia di luar negeri. Keinginan tersebut telah disampaikannya pada beberapa kesempatan sebelumnya, termasuk pada saat dilakukan debat capres beberapa waktu yang lalu. Para Duta Besar RI dan jajarannya harus bisa mencari pasar, bernegosiasi, hingga bertransaksi di negara tempat bertugas masing-masing. Hal ini diperlukan agar Indonesia bisa “menyerang” negaranegara lainnya dengan produk-produk dalam negeri Indonesia, terutama hasil usaha kecil dan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia saat ini menempati prioritas utama kerjasama hubungan luar negeri Indonesia. “Berjualan” merupakan aspek yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan diplomasi ekonomi yang

OKTOBER 2014

TIDAK pada gilirannya mendukung keberhasilan diplomasi Indonesia di luar negeri. Dalam dunia usaha modern, menurut banyak literatur, berjualan (selling) identik dengan sales. Untuk bisa maju dalam dunia usaha, proses selling tidak dapat dipisahkan dari proses pemasaran (marketing). Hal ini menyebabkan bahwa sales dan marketing merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sulit untuk terjadi proses selling tanpa marketing, dan marketing yang dilakukan tanpa diikuti dengan proses selling-pun tidak akan memberikan keuntungan. Oleh sebab itu, seorang diplomat harus mampu menguasai teknik marketing dan selling untuk memperjuangkan kepentingan diplomasi ekonomi Indonesia di luar negeri. Pelaksanaan diplomasi ekonomi di luar negeri seyogyanya memperhatikan prinsip pro-aktif, antisipatif, inovatif, kreatif, cepat, mutakhir (up-date), dan data driven. Hal ini penting untuk dilakukan, mengingat bahwa setiap negara dan wilayah memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Para diplomat Indonesia di per­

OKTOBER 2014

wakilan RI di luar negeri harus mampu berperan sebagai mak comblang (matchmaker) dan penjembatan/fasilitator (bridge builder) untuk mempertemukan dunia usaha di negara akreditasi dengan dunia usaha di dalam negeri sesuai dengan kebutuhan yang ada. Selain itu, para diplomat juga harus mampu untuk mencari berbagai peluang (opportunity seeker) dan menjadi seorang pemasar (marketer) dari berbagai produk unggulan Indonesia di negara akreditasi. Para diplomat juga harus memiliki kemampuan untuk mengatur dan menye­ lenggarakan pertemuan bisnis maupun seminar, melakukan lobi kepada berbagai pihak di negara akreditasi dengan meng­ integrasikan dan mempromosikan berbagai sektor yang ada. Peran ini hanya dapat dilakukan de­ngan baik oleh para diplomat apabila sebelumnya telah dilakukan riset pasar (market research) atas berbagai peluang dan kesempatan yang terbuka di negara akreditasi. Seorang diplomat, dengan demikian, harus mampu untuk berjualan (selling) dengan menempatkan dirinya sebagai agen perubahan yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan yang ada seperti rakyat, dunia usaha, maupun pesaing (competitor) lainnya. Hal ini dikarenakan seorang diplomat memiliki keunggulan dengan mengetahui hal-hal yang mungkin tidak diketahui oleh pihak lainnya. Oleh karena itu, seorang diplomat mampu mendorong perubahan pola pikir dan perilaku. Selling merupakan sebuah upaya konkret untuk mencapai tujuan diplomasi ekonomi Indonesia di luar negeri. Agar seorang diplomat dapat melakukan upaya selling yang tepat sasaran, kiranya perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu: konkret, integritas, kejujuran, konsisten, saling menghormati, disiplin, menghargai perbedaan, dan tidak memaksa. Konkret diperlukan untuk menun­ jukkan bahwa “barang” dagangan yang dijual benar-benar ada dan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Integritas, kejujuran, dan konsistensi dibutuhkan untuk mendapatkan kepercaya­ an dari pihak-pihak yang diharapkan menjadi pembeli atas barang dagangan yang ditawarkan. Selain itu, hal ini diharapkan akan menunjukkan kredibilitas pribadi seorang diplomat yang pada akhirnya akan menunjukkan kredibilitas barang yang didagangkan. Prinsip saling menghormati, disiplin, menghargai perbedaan, dan tidak memaksa dibutuhkan untuk menunjukkan sifat

kemanusiawian sehingga tidak terkesan arogan dan mau menang sendiri. Perlu diingat bahwa dalam dunia dagang, menjelek-jelekkan orang lain maupun barang/produk yang dijualnya tidak akan memberikan keuntungan melainkan bisa menjadi bumerang yang justru dapat membawa dampak kerugian yang sangat besar. Dengan menggunakan prinsip di atas, diharapkan pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia di luar negeri akan semakin menunjukkan kinerja ke arah yang lebih positif. Walaupun kinerja ekonomi Indonesia saat ini masih lebih baik dari beberapa negara di dunia, namun dikhawatirkan kondisi negatif ekonomi global yang terjadi saat ini akan ikut mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, kinerja ekonomi Indonesia tetap perlu untuk terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan melalui berbagai upaya dan terobosan yang ada. Penanganan diplomasi ekonomi Indonesia masih dirasakan tidak berjalan secara sinergi. Secara institusional, perlu dipertimbangkan untuk mengadakan unit kerja khusus yang menangani diplomasi ekonomi Indonesia. Selain itu, koordinasi dengan berbagai instansi terkait juga masih perlu untuk ditingkatkan sehingga tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini tidak berlebihan mengingat bahwa Presiden Joko Widodo telah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap berbagai isu peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan adalah menciptakan kualitas diplomat Indonesia yang economic-minded. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus di bidang diplomasi ekonomi. Pendidikan dan pelatihan tersebut khususnya pada teknik pemasaran (marketing) dan teknik berjualan (selling) yang efektif dan efisien. Selain itu, diklat khusus tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelajaran bagi para diplomat untuk me­nge­ ta­hui bagaimana membuat suatu riset pa­sar yang efektif dan efisien. Hal ini sangat pen­ ting untuk mendukung proses marketing dan selling dari produk Indonesia di luar negeri. Dengan diklat khusus tersebut, diharapkan setiap diplomat mampu untuk memasarkan dan menjual berbagai produk unggulan Indonesia secara tepat sasaran. Dan pada gilirannya akan ikut bantu menyumbang peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Royhan N. Wahab

21

LAPORAN UTAMA

P

ada awal tahun 2013 perusahaan elektronik terkemuka Apple membuat headline di berbagai media terkemuka dunia dengan merekrut Presiden Direktur/ CEO Burberry, Angela Ahrendts sebagai Head of Retail and Online Commerce. Ahrendts, sebagaimana ditulis oleh majalah Forbes, terkenal di dunia fashion karena keberhasilannya menaikkan pendapatan Burberry tiga kali lipat menjadi US$ 3 Milyar serta berhasil merevitalisasi merek/ brand Burberry. Pada minggu kedua September 2014, kembali beredar berita di berbagai media online mengenai rencana Apple untuk merekrut lagi seorang marketer handal dari dunia fashion yaitu Marcela Aguilar. Aquilar yang saat ini menjabat sebagai Senior Global Director-Marketing Communications pada perusahaan Fashion terkemuka GAP, dikabarkan akan diangkat sebagai DirectorGlobal Marketing Communications. Sejak kematian Steve Jobs tanggal 5 Oktober 2011, Apple memang sangat kehilangan bukan hanya seorang CEO namun juga seorang marketer yang sangat handal. Keberhasilan Apple dalam menjual produknya diakui sangat ditopang gaya marketing Steve Jobs.Rekruitmen yang dilakukan Apple menunjukkan kesadaran akan kebutuhan untuk memiliki sosoksosok marketer handal dan bersedia membayar mahal untuk merekrut tenaga marketing terbaik di dunia. Dalam dunia bisnis, fungsi marketing diakui sebagai ujung tombak keberhasilan sebuah perusahaan. Dengan demikian tidak heran jika di berbagai perusahaan, posisi marketing atau yang bertanggungjawab atas marketing diisi dengan orang-orang terbaik yang diberikan kompensasi keuangan yang memadai. Sebagai seorang pengusaha, Presiden terpilih Jokowi sangat memahami arti penting pemasaran dalam meningkatkan nilai jual sebuah produk. Jokowi juga memahami kesulitan pengusaha di Indonesia, khususnya pengusaha kecil dan menengah dalam memasarkan produknya di dalam negeri apalagi di luar negeri. Dengan demikian dapat dipahami alasan Jokowi mengharapkan Perwakilan RI di luar negeri agar dapat menjadi ujung tombak pemasaran produk-produk Indonesia. “Menurut saya, 80-90% yang diurus Dubes itu harusnya bisnis. Mereka ngurus politik kalau ada masalah-masalah saja,” ungkap Jokowi sebagaimana dikutip oleh berita online Kompas tanggal 31 Mei 2014. Pandangan tersebut juga ditegaskan secara terbuka oleh Jokowi pada acara

22

DIPLOMAT SEBAGAI

MARKETERS Kemlu adalah gudang diplomat. Tapi apakah diplomat Kemlu sesuai yang dikehendaki Jokowi-JK? Wallahu a’lam bisawab.

“Debat Capres” yang disiarkan secara langsung oleh sejumlah stasiun TV tanggal 22 Juli 2014 dengan tema debat “Politik Internasional dan Ketahanan Nasional”. Jokowi pada kesempatan tersebut menyatakan bahwa Dubes diharapkan 80 persen melakukan diplomasi di bidang ekonomi.Dubes harus mencari pasar, bernegosiasi hingga memfasilitasi transaksi bisnis di negara tempat bertugas. Setelah dilantik sebagai Presiden RI

ke-7 pada tanggal 20 Oktober mendatang, pandangan Jokowi terkait tugas diplomasi ekonomi Dubes tersebut tentunya akan menjadi salah satu kebijakan utama bidang luar negeri Indonesia. Dengan demikian tugas tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang Dubes namun juga harus didukung segenap sumber daya yang dimiliki Kemlu sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia. Sumber daya paling penting yang OKTOBER 2014

dimiliki Kemlu yang membuatnya unik serta membedakannya dari Kementerian lain bukanlah dukungan keuangan dan sarana prasarana namun keberadaan pejabat diplomatik dan konsuler - diplomat. Hal ini tentunya tidak mengurangi arti penting fungsi pendukung lainnya di Kemlu seperti staf administrasi, keuangan dan komunikasi. Apakah diplomat yang dimiliki Kemlu dapat menjadi marketer yang handal, bukannya diplomat biasanya hanya mengurus urusan politik, sidang-sidang internasional, pertemuan bilateral antar negara dan perlindungan TKI di luar negeri?

Demikian pandangan masyarakat awam yang lebih sering muncul terhadap diplomat Indonesia. Dino Patti Djalal, Wakil Menteri Luar Negeri paling tidak telah membuktikan bahwa seorang diplomat mampu menjadi marketer yang handal dan hasil kerjanya diakui oleh dunia bisnis. Markplus, sebuah lembaga konsultan marketing ternama di Asia, pada ajang MarkPlus Conference 2013 di Jakarta menetapkan Dino sebagai OKTOBER 2014

Marketer of the Year. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan inovasi Dino dalam memasarkan Indonesia di dunia inter­nasional, termasuk program Diaspora Indonesia yang dilakukan Dino pada saat menjadi Dubes Indonesia di Amerika Serikat. Tentunya tidak dapat dinafikan bahwa masih banyak Dino yang lain di Perwakilan RI di luar negeri namun fungsi marketing yang selama ini dijalankan Kemlu melalui Perwakilan RI di luar negeri memang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Bagaimana seorang diplomat memfasilitasi deal bisnis antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing di luar negeri atau melakukan berbagai promosi produk dan pariwisata Indonesia memang tidak semenarik berita penganiayaan TKI di Malaysia. Saat ini Biro Kepegawaian Kemlu mencatat terdapat 1.921 Diplomat dari total 3.406 pegawai yang bekerja di Kemlu. Jenjang pendidikan yang dimiliki diplomat ber­variasi, 1.738 S1, 920 S2 serta 35 diplomat telah menyelesaikan pendidikan S3.Rencana rekruitmen 150 diplomat pada tahun ini akan menambah jumlah diplomat secara total menjadi 2.071. Jumlah tersebut menggambarkan potensi SDM yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mensukseskan diplomasi Indonesia. Ke­b erhasilan pelaksanaan diplomasi ekonomi sebagai salah satu core kebijakan luar negeri Indonesia sangat ditentukan oleh efektifitas diplomat dalam menjalankan berbagai aspek diplomasi ekonomi.Kemlu dalam hal ini dituntut untuk mempersiapkan diplomat yang dimilikinya melalui pen­ d idikan dan pelatihan khusus serta sistem jenjang karir dan suasana kerja yang kon­dusif. Satuan Kerja di Kemlu yang secara khusus ditugaskan memperlengkapi diplomat dengan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkannya adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat). Untuk diplomat paling tidak ada tiga pendidikan berjenjang yang diselengarakan Pusdiklat yaitu Sekolah Dinas Luar Negeri (Sekdilu), Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu) serta Sekolah Pimpinan Dinas Luar Negeri (Sesparlu). Sehubungan dengan keperluan penguat­ a n diplomasi ekonomi yang selalu didengungkan oleh Jokowi, Jean Anes, Direktur Sesdilu dalam kesempatan wawancara dengan Redaksi Quas menya­ takan dukungannya terhadap ke­bijakan luar negeri tersebut. Dukungannya ters­ ebut didasarkan pada kenyataan bahwa persaingan ekonomi di tingkat global telah

mendorong pemerintah berbagai negara terlibat secara aktif dalam melakukan berbagai upaya guna memperjuangkan kepentingannya di bidang ekonomi. Jean Anes mengungkapkan bahwa sejak mulai menjabat sebagai Direktur Sesdilu tahun 2012, dua tema besar selalu diberikan tempat khusus dalam kurikulum pendidikan Sesdilu yaitu Perlindungan WNI dan BHI serta Diplomasi Ekonomi. “Kurikulum yang dikembangkan di Sesdilu diharapkan dapat memacu diplomat muda Kemlu guna mengembangkan pengetahuan di bidang ekonomi, paling tidak dapat memahami dengan baik potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia,” ungkap Jean Annes. Kelas mengenai pengenalan potensi ekonomi Indonesia sampai dengan riset pasar dan cara pemasaran yang efektif serta kunjungan lapangan ke beberapa pelaku industri menjadi bagian penting dari Sesdilu. Selain pengetahuan di bidang ekonomi, terdapat beberapa keahlian pe­ nunjang yang sangat penting untuk di­ miliki dan senantiasa dikembangkan oleh seorang diplomat.Keahlian dimaksud di­ antaranya kemampuan untuk membangun networking serta kemampuan public speaking untuk mempromosikan Indonesia secara efektif.“To improve the art of communication, Sesdilu menyediakan sesi pengajaran dan pelatihan public speaking yang cukup banyak,” ungkap Jean Anes. Penekanan pembelajaran diplomasi ekonomi di Sesdilu sebagaimana diungkap­ kan oleh Jean Anes paling tidak dapat memberikan gambaran umum kebijakan penyusunan kurikulum pendidikan berjenjang diplomatik di Pusdiklat yang telah mempertimbangkan kebutuhan peningkatan kemampuan diplomasi ekonomi yang perlu dimiliki oleh diplomat Indonesia. Tentunya kesiapan diplomat dalam penanganan isu diplomasi ekonomi tidak hanya berhenti pada pendidikan di Pusdiklat. Pengembangan pengetahuan dan keahlian tersebut tentunya tidak bisa digantungkan sepenuhnya kepada program pendidikan yang diselenggarakan Pusdiklat Kemlu. Pengembangan diri seorang diplomat harus berlangsung secara berkelanjutan dalam sistem kerja dan pengembangan karir yang mendukung. Terlepas dari sistem seperti apa yang digunakan oleh Kemlu dalam pengem­ bangan SDM, yang ingin diketahui mas­ yarakat umum Indonesia adalah hasil akhir dari kegiatan diplomasiyang dapat meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. Musa Derek Sairwona

23

LAPORAN UTAMA

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi:

Diplomasi Pro M

enteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi telah menyelenggarakan konferensi pers pertama­ nya di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri hari Rabu siang (29/10). Dengan didampingi Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman M. Fachir dan para pejabat Eselon I Kemlu, Menlu memaparkan rencana Kementerian Luar Negeri untuk melaksanakan Politik Luar Negeri  Indonesia di lima tahun ke depan di hadapan para pejabat Kemlu dan anggota media massa.  Secara khusus, Menlu menyampaikan bahwa Politik Luar negeri harus membumi dan dekat dengan rakyat. “Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia harus membumi. Tidak boleh berjarak dengan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, diplomasi yang akan dilakukan oleh Kemlu adalah diplomasi pro rakyat, diplomacy for the people,” ujar Menlu sambil menambahkan, “Diplomasi harus dapat memberikan solusi, menjembatani perbedaan dan juga membuka peluang untuk kepentingan rakyat dan negara Indonesia.” Secara mendetail, Menlu memapar­ kan rencana Politik Luar Negeri yang akan dilaksanakan berdasarkan visi dan misi Presiden RI Joko Widodo, khususnya tiga pilar Trisakti yaitu Politik yang berdaulat, Ekonomi yang berdikari dan Budaya yang berkepribadian. Di bidang politik, fokus utama da­ lam negeri adalah menjaga kedaulatan RI. Sedangkan untuk luar negeri, Men­ lu menekankan pentingnya kerja sama maritim. “Kita ingin mendorong terwujud­ nya poros maritim Nusantara melalui pendekatan kedaulatan, keamanan dan kemakmuran,” demikian dinyatakan Menlu. “Selain itu, kita juga ingin menge­ depankan doktrin poros maritim dalam pertemuan ASEAN melalui ASEAN Maritime Forum dan mendorong terwujud­ nya konektivitas maritim dan memfasilitasi pembangunan jalur laut serta kerja sama dengan negara-negara kepulauan,” tambah Menlu.

24

OKTOBER 2014

BeritaDaerah.co.id

Rakyat

OKTOBER 2014

Menlu menyampaikan bahwa tiga konferensi internasional yang akan diselenggarakan di bulan November yaitu Konferensi APEC di Tiongkok (10-16 November), KTT ASEAN di Myanmar (1213 November), dan KTT G-20 di Australia (15-16 November) merupakan kesempatan yang baik untuk menjelaskan gagasan Indonesia mengenai poros maritim kepada dunia. “Itu salah satu kesempatan In­ donesia untuk menjelaskan rencana pembangunan dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim,” ujar Menlu.” Di bidang ekonomi, Menlu menekankan pentingnya membuka akses pasar untuk produk-produk Indonesia, membuka pasar-pasar baru yang belum tergarap secara optimal, menarik investasi asing di sektor-sektor prioritas sambil melindungi investasi Indonesia, mendorong kerja sama strategis dan komprehensif bilateral, memanfaatkan ASEAN Economic Community dan melakukan kerja sama peningkatan kapasitas dan triangular. Selain itu, Menlu meminta kepada para diplomat untuk meningkatkan diplomasi ekonomi.“Kemlu akan menyiapkan guidelines kepada semua Kepala Per­ wakil­an Indonesia di luar negeri untuk meningkatkan diplomasi ekonomi. Perlu suatu perubahan mindset bagi para diplomat Indonesia bahwa kita harus lebih aktif dalam diplomasi ekonomi. Diplomat indonesia, bahkan Dubesnya harus juga blusukan,” tambah Menlu.Terkait pilar budaya, Menlu menyatakan akan menguatkan soft power Indonesia melalui kerja sama budaya, moderasi, demokrasi, pendidikan serta riset dan teknologi.Menlu menyampaikan pentingnya menghilangkan ego sektoral agar sinergi dan kerja sama dapat ditingkatkan, sesuatu yang telah ditekankan Presiden RI. Menlu juga menekankan pentingnya masukan dan kritikan dari para stakeholders terkait Politik Luar Negeri. Terkait hal tersebut, Menlu menyatakan akan mengadakan press briefing sekali seminggu dimana Jubir akan didampingi Dirjen atau Direktur yang isunya menjadi pembahasan pada waktu itu agar media bisa mendapatkan informasi mendetail. Terkait para stakeholders, Menlu juga menyatakan akan mengadakan berbagai pertemuan dengan berbagai pihak termasuk media massa, LSM dan lain-lain di waktu dekat.   (sumber: Dit. Infomed/TMY). Dikutip sesuai aslinya dari laman Web-site Kementerian Luar Negeri yang memuat “Paparan Rencana Politik Luar Negeri Indonesia Lima tahun Ke Depan”, 31 Oktober 2014.

25

JAJAK PENDAPAT

MASA DEPAN KEMLU DI ERA

K

ling..sebuah pesan masuk ke dalam whatsapp group Roker. Isinya antara lain sebagai berikut: “Jam 11.30 Kirab budaya/ batik carnival/ bumd berjalan menuju istana dan monas. Ada kuliner sepanjang jalan, makan gratis. Ada pembagian bendera merah putih.” Syukuran rakyat atau pesta rakyat, begitulah nama momen penyambutan Presiden RI ketujuh, Jokowi – JK. Begitu tinggi harapan rakyat akan masa depan Indonesia yang lebih baik lagi menuju negara yang maju dan tidak terperangkap dalam negara “middle income” di tangan Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Di saat rakyat bersuka cita dengan kehadiran Presiden dan Wakil Presiden baru, menjelang pengumuman kabinet, pegawai pemerintahan deg-degan menunggu siapa Menteri yang akan memimpin Kementerian/ Lembaga-nya. Tak terkecuali pegawai Kemlu yang harap-harap cemas menanti PEJAMBON 1. Redaksi QuAs segera bergerak melakukan survei untuk mengetahui harapan rakyat Pejambon akan Menlu baru. Terdapat 82 responden (44 Pria dan 38 Wanita) dari berbagai kalangan yang berpartisipasi dalam survei tersebut. Ingin mengetahui apa sebagian isi hati rakyat Pejambon terhadap masa depan Kemlu di era Pemerintahan JokowiJK? Simak infografis di bawah ini: Destarata Hamarsan Mustafa dan Umar Badarsyah

1

26

2

OKTOBER JUNI 2014

PEMERINTAHAN JOKOWI-JK 3

4

5

6

JUNI 2014 2014 OKTOBER

27

WACANA

Rookies Forum, Hanya untuk Para Pemberani!!! Kesuksesan adalah milik para pemberani, yang berani menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Tidak akan ada pebisnis sukses kecuali orang yang berani mengambil resiko besar untuk mendapatkan hasil yang besar. No pain no gain!

R

DOK. KEMLU

uang Nusantara, Kementerian Luar Negeri, pukul 12.15, suasana masih sepi. Ruang yang berkapasitas lebih dari 100 (seratus) orang itu baru terisi oleh delapan orang saja. Satu di antaranya adalah Ferry. Tampak ada sedikit ketegangan dan gugup diwajahnya. Seiring berjalannya waktu rasa itu semakin tampak di wajahnya, meski sesekali diatasinya dengan tawa kecil, menanggapi candaan kawan-kawannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 12.45. Rookies Forum yang semestinya dimulai belum juga dibuka, peserta yang hadir pun belum bertambah signifikan, belasan orang saja. Ferry tak sanggup lagi menahan rasa gelisahnya. “Waduh semakin lama menunggu, jadi semakin gugup nih,” akunya di hadapan

28

sejumlah teman-teman seangkatannya, Sek­ dilu 34. “Wah hapus dulu keringat di­kening Fer,” seorang temannya men­candai sambil menghapuskan peluh di kening Ferry. Hari itu Ferry akan menyampaikan gagasannya dalam Forum Rookies, sebuah forum bagi para diplomat muda untuk menyampaikan gagasan di depan sesama diplomat muda lainnya dan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Jalal. Boleh jadi, kehadiran Wakil Menteri lah yang menjadi sumber terbesar kekhawatirannya. Ferry, kandidat doktoral hukum internasional di Erasmus Rotterdam University, hari itu akan mempresentasikan gagasannya soal peran Indonesia dalam pengembangan Peradilan Pidana Internasional. Menurutnya Indonesia mempunyai profil yang kuat untuk menjadi pelopor pengembangan

Peradilan Pidana Internasional. Ide yang cukup kontorversial, mengingat posisi Indonesia yang konservatif dan berhati-hati soal hal ini. Ferry tidak sendiri, seorang diplomat muda lainnya terlihat membolak-balik clue card yang dibuat untuk membantu presentasinya sambil sesekali memastikan power point yang disiapkan sesuai dengan ekspektasinya. Dia akan menyampaikan pandangannya soal kebangkitan Tiongkok sebagai hegemon – raksasa baru. Ibu muda berjilbab yang merupakan lulusan pasca sarjana University of Melbourne itu juga nampak gugup, tak sabar dia bertanya kepada temannya yang juga panitia forum, “Kok belum juga dimulai ya?” Sampai akhirnya seorang diplomat muda lain yang menjadi penanggung jawab forum menyampaikan lokasi forum di pindah ke ruang rapat Wakil Menteri. Alhasil, kedua presenter dan rekan-rekan diplomat mudanya bergegas pindah dari Ruang Nusantara yang semula menjadi tempat penyelenggaraan forum diskusi itu, menuju tempat yang disebutkan. “Hayo loh Fer, malah sekarang harus datengin Pak Wamen!” Ferry dijadikan bulan-bulanan temannya.

Identitas dan Intelektualitas Rookies Forum merupakan wadah diskusi dan pertukaran ide antar diplomat muda. Mereka yang tergolong muda adalah diplomat penempatan pertama ke bawah. Forum ini diselenggarkan setiap pekan pada hari Rabu jam istirahat siang. Diplomat muda yang berminat untuk menjadi pembicara dalam diskusi dapat mengajukan ringkasan atau outline gagasannya mulai pada setiap hari Kamis ke Sekretariat Wakil Menteri Luar Negeri. Forum ini digagas oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Pati Djalal. Dalam pandangannya, para diplomat muda perlu memiliki identitas yang kuat. Sekedar muda saja tidak cukup tetapi harus memiliki kemampuan yang juga mumpuni, terutama di bidang kebijakan. “Jadilah diplomat muda yang policy capable, yang tidak hanya mengerti dan menjalankan kebijakan tetapi juga mempengaruhi kebijakan,” demikian ujarnya, dalam kesempatan forum diskusi Rookies pertama beberapa waktu lalu. Saat Ferry dan kawannya usai presentasi, pesan itu ditekankannya sekali lagi, “Dengan semangat, kebanggaan dan intelektualitas yang kalian miliki, kalian dapat melakukan berbagai hal, bahkan membantu policy recommendation pada level kalian saat ini!” Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat ini mencontohkan OKTOBER 2014

bagaimana Marty muda, dirinya dan kawankawan lain dulu sudah sejak dini berperan dalam berbagai penentuan kebijakan strategis. Arah kebijakan pengembangan ASEAN saat ini, benih dan cikal bakalnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Marty Natalegawa muda, begitupun penyelesaian dan rekonsiliasi antara Timor Timur dan Indonesia, banyak hal terobosan yang digagas dan dipengaruhi oleh ide-ide Dino muda. Terminologi rookies sendiri dipakai bukan tanpa alasan. Rookies mewakili tidak hanya sosok muda, tetapi juga sosok yang memiliki kapasitas dan kapabilitas mumpuni yang dinilai dapat menjawab tantangan dan hambatan di masa depan. Rookies mewakili harapan. Dino yang menghabiskan usia pendidikannya di Amerika Serikat melihat istilah itu begitu kuat dan prestisius digunakan di Amerika. Contohnya di bidang olahraga seperti di liga basket amerika, NBA. Setiap awal musim liga bergulir, para tim yang memiliki rekor kemenangan buruk memiliki harapan untuk dapat men-draft, memilih rookies peringkat teratas. Rookies ini adalah para pebasket muda tingkat universitas dan bahkan sekolah menengah atas yang telah lama dipantau perkembangan dan potensinya. Dengan merekrut satu atau dua dari rookies peringkat teratas ini, timtim papan bawah memiliki harapan dan peluang untuk memperbaiki performa, bahkan bukan tidak mungkin, menjadi juara. Klub Chicago Bulls tidak pernah diperhitungkan sebagai juara sejak didirikan tahun 1966 hingga awal tahun 1980. Nasib tim dengan simbol kepala banteng berwarna merah ini berubah sejak mereka mendraft rookie urutan nomor 3 pada NBA draft tahun 1984, Michael Jordan. Jordan, pebasket tim Tar Heel dan lulusan Universisty of North Carolina sejak saat itu membawa Bulls mendobrak dominasi Lakers dan Celtics yang dibintangi Magic Johnson dan Larry Bird. Puncaknya Bulls merajai liga tersebut pada era 90an dengan enam kali menjuarai NBA, yaitu pada tahun 1991-1993 dan 1996-1998. Setelah lama redup di era Jordan, Lakers kembali berjaya sejak memilih rookie urutan ke-13 pada Draft NBA tahun 1996. Kobe Bryant, yang dipilih sejak lulus SMA membawa Lakers kembali menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Bersama Bryant, Lakers menjuarai NBA sebanyak 5 kali. Sejarah juara NBA tahun 2014, San Antonio Spurs juga tidak luput dari Tim Duncan, rookie nomor 1 yang dipilih oleh Spurs tahun 1997. Lulusan Wake Forest University ini sudah mengantarkan Spurs menjadi juara di tahun keduanya bermain, OKTOBER 2014

yaitu tahun 1999, Spurs belum pernah sekalipun menembus final NBA sejak bergabung dengan liga tersebut tahun 1976. Dengan Tim Duncan sebagai tulang punggung tim, Spurs lima kali menjuarai NBA tahun 1999, 2003, 2005, 2007 dan terakhir tahun 2014. Penggunaan istilah rookies bagi diplomat muda dinilai tepat. Seperti rookies pada NBA yang dipantau dan tersaring oleh para pemandu bakat dan para pemilik klub, diplomat muda merupakan hasil saringan rekrutmen Kementerian Luar Negeri yang memenuhi standar internasional ISO 9001. Kualitas hasil saringan rekrutmen Kemlu diakui oleh Kementerian PAN dan RB sehingga proses rekrutmen nasional saat ini sedikit banyak mencontoh apa yang dilakukan oleh Kemlu. Dengan potensi dan mutu kualitas yang ada, Wakil Menteri melihat Rookies forum menjadi salah satu upaya men-tap dan mengakselerasi kualitas diplomat muda. Dengan forum diskusi, ide-ide segar dan kreatif bermunculan, para diplomat muda dilatih dan dirangsang untuk bisa menggagas ide dan mengadu intelektualitasnya. Keberadaan forum semacam ini menjadi penting, terlebih menghadapi tantangan diplomasi di masa kini dan masa depan, intelektualitas akan menjadi kunci kesuksesan diplomasi. “Dalam forum perundingan, intelektualitas akan menjadi pembeda, faktor-faktor modalitas negara seperti perbedaan jumlah penduduk yang besar, GDP dan kekuatan ekonomi dapat diatasi dengan ide-ide cemerlang dan kekuatan intelektualitas manakala kita berhadapan dengan counterpart kita,” demikian ungkap Dino Patti Djalal.

Sepi Peminat Sayangnya forum positif ini masih sepi peminat. Alasan pemindahan ruangan dari ruang Nusantara ke ruang Rapat Wakil Menteri, pada sesi ke-empat Rookies Forum di atas, boleh jadi karena kapasitas Ruang Nusantara terlalu besar bagi belasan orang yang hadir. Sepinya peminat ini dikeluhkan oleh Andalusia, diplomat menengah di kantor Wakil Menteri yang menjadi penanggung jawab pengelolaan forum diskusi tersebut. “Kenapa ya, kok kawankawan banyak yang tidak hadir?” Ada nada pasrah dalam pertanyaannya. Saat pertama dilaksanakan, forum ini diselenggarakan pada jam pulang kantor. Pertemuan perdana di ruang Jayakarta II dihadiri oleh cukup banyak diplomat muda, meski tidak sebanyak yang diharapkan. Ternyata pada kesempatan kedua jumlah

kehadirannya merosot. Untuk meningkatkan partisipasi, waktu pelaksanaan forum diubah menjadi waktu makan siang. Jam pulang kantor dipandang kurang tepat karena sebagian besar pegawai, termasuk diplomat muda, orientasinya pulang untuk beristirahat dan bertemu keluarga. Upaya untuk mendorong peningkatan jumlah peserta juga dilakukan melalui jalur resmi. Nota Dinas undangan dan himbauan Rookies Forum disampaikan oleh Wakil Menteri ke seluruh satuan kerja Kementerian Luar Negeri. Harapannya, para diplomat muda memiliki dorongan lebih untuk hadir. Sayangnya hingga pertemuan ke-empat, masih saja sepi peminat. Ada banyak alasan mengapa forum ini masih sepi peminat. Kurang percaya diri salah satunya. “Waduh, gue sih kayaknya kurang pede ya. Habis peserta yang presentasi hebat-hebat dan presentasinya di depan Wamen lagi,” ujar seorang diplomat Sekdilu angkatan 37. Beda lagi dengan Tobias, bukan nama sebenarnya, dia menyoroti hal ini sebagai masalah peminatan.“Tidak semua diplomat punya keinginan menjadi Marty atau Dino-nya Kemlu. Ada yang ingin berkarya tapi tetap under the radar atau ada juga yang fokus dan minatnya di bidang manajemen, yang tidak kalah pentingnya dengan substansi diplomasi,” demikian ujar diplomat penempatan pertama tersebut. Meski demikian, forum ini tidak kehilangan peminat. Dari pantauan QuAs banyak rekan-rekan yang berminat menyampaikan gagasannya suatu hari di forum tersebut. Hanya saja waktu, jadwal dan tanggung jawab pekerjaan masingmasing masih menghalangi mereka. Seperti pengakuan Pandu, diplomat muda yang baru saja menyelesaikan studi pasca sarjana di Australian National University.”Insya Allah, barangkali paling cepat dua minggu lagi,” demikian jawabnya saat reporter QuAs menanyakan apakah dia berminat untuk menyampaikan gagasannya pada kesempatan Rookies Forum berikutnya. Setelah presentasi dan mendapat masukan dari Wakil Menteri Luar Negeri dan peserta forum, Ferry bernafas lega. Kawan-kawannya mengucapkan selamat atas presentasinya. Ada kepercayaan diri yang tiba-tiba merasuki dirinya. Hari ini dia berhasil presentasi di depan Wakil Menteri, hari lain atau di masa yang akan datang dia siap berargumentasi di meja perundingan atau presentasi di level-level resmi yang lebih tinggi. Dilayangkannya pandangan kepada teman-temannya seraya menantang. “I’m a rookie, I have been roasted. Your turn, I dare you!!” Umar Badarsyah

29

OPINI

Mereka-reka arah Diplomasi Ekonomi dan Perlindungan WNI ala Jokowi-JK

D

ari sekian banyak urusan dan agenda yang dihadapi pemerintahan Jokowi-JK, yang tidak kalah menarik ialah berkaitan dengan wacana arah kebijakan luar negeri dan tugastanggungjawab jajaran Kemlu kemasa depan sebagai institusi terdepan dalam memperjuangkan kepentingan nasional RI melalui penyelenggaraan politik luar negeri. Isu hangat yang mengemuka dari kubu Jokowi-JK pada saat kampanye pilpres 2014 ialah penguatan diplomasi ekonomi dan peningkatan perlindungan WNI pada era Kabinet 2014-2019. Penguatan peran diplomat sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan luar negeri sebagai bagian utama dari multitrack diplomacy adalah keniscayaan. Sejatinya, para diplomat telah dibekali dengan pemahaman tentang Rencana Strategis (Renstra) pembangunan nasional yang diartikulasikan pada renstra Kemlu, segenap satuan kerja baik pusat maupun Perwakilan RI. Dengan artikulasi Renstra yang tepat dan kepiawaian menterjemahkan SWOT negara mitra yang berpengaruh kepada kepentingan RI, para diplomat akan dapat berperan optimal dalam menjalankan diplomasi ekonomi dan tugas-tugas lainnya. Diplomasi ekonomi adalah salah satu fungsi dan peranan diplomat untuk memanfaatkan peluang pasar negara mitra, memperluas jaringan pemasaran produk unggulan nasional sehingga hasil dan outcomes-nya dapat dicapai demi sebesar-besarnya kepentingan nasional. Guna memperluas jaringan hubungan dan kapasitas market access, maka mesin diplomasi melalui promosi oleh diplomat dan perwakilan – (market survey dan market intelligent) yang nota bene selama ini melekat dan telah ada dalam program kerja tahunan perlu dipertajam dengan hasil yang lebih akurat dan handal serta didukung pelaku yang kompeten dan dana yang cukup. Harus diakui bahwa hasil market survey dan market intelligent

30

oleh Perwakilan RI selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemangku kepentingan di dalam negeri guna memperluas jaringan kerjasama ekonomiinvestasi dan perluasan market access. Kedepan, cakupan promosi ekonomi dan perdagangan tampaknya perlu direvitalisasi sejalan dengan ucapan Presiden SBY dan juga penggantinya, Presiden Jokowidodo, bahwa para dubes dan diplomat harus berperan sebagai salesmen Indonesia a.l. dengan menjadikan seluruh Perwakilan RI sebagai rumah promosi Indonesia dengan memanfaatkan IT yang lebih luas serta terus membangun dan meningkatkan inter-linkage antara Perwakilan RI dengan pengusaha-pengusaha RI dalam rangka membangun go global market strategy. Hal ini tentu saja harus didukung oleh dana promosi yang memadai dan sikap tanggap dalam menyikapi berbagai hambatan

perdagangan (tariff dan non-tariff barriers), isu dumping, anti circumvention, CCO dll.. Di lain pihak, pemerintah harus menetapkan prioritas pengembangan dan garapan negara yang memiliki potensi sumber investasi terutama FDI yang besar, baik Inward Investment maupun Outward Investment. Adalah mustahil mengharapkan seluruh negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan RI sebagai sumber investasi. Dalam kaitan ini, menyikapi wacana dan arah kebijakan diplomasi ekonomi Kabinet Jokowi-JK mendatang, sejatinya segenap jajaran Kemlu utamanya Perwakilan RI di mancanegara mampu menyusu Renstra yang dapat mendukung arah kebijakan strategis penguatan diplomasi ekonomi sehingga dapat menjadi lebih fokus. Topik lain yang juga hangat dan tidak kalah menarik pada masa OKTOBER 2014

Sahat Sitorus Inspektur Wilayah III

kampanye Pilpres dan wacana kedepan ialah terkait dengan perlindungan WNI di mancanegara. Perlindungan sebagai salah satu fungsi diplomasi telah sejak lama menjadi prioritas Kemlu dan segenap jajaran Perwakilan RI. Penguatan aturan dan dasar hukum pelaksanaan perlidungan pada tingkat Kepmenlu guna melengkapi UU No 39/2004 dan amanah UUD 1945 tentang perlindungan TKI merupakan wujud kepedulian Kemlu dalam menjalankan perlindungan WNI dan BHI di mancanegara. “Tidak satu pun WNI akan dibiarkan terlantar tanpa perlindungan di mancanegara” adalah jargon dan wujud komitmen Menlu RI serta menjadi soko guru bagi segenap jajaran Kemlu dan Perwakilan RI dalam melakukan perlindungan WNI/BHI. Ditengarai, selama ini terdapat asumsi dan pemahaman yang kiranya perlu OKTOBER 2014

diluruskan dalam upaya membenahi dan memperkuat program perlindungan WNI di mancanegara di masa mendatang. Asumsi tersebut ialah bahwa perlindungan WNI di mancanegara adalah tanggungjawab sepenuhnya perwakilan RI. Pemahaman ini kedepan harus diluruskan, karena perlindungan sejatinya tidak hanya berwujud pemulangan TKI Informal Bermasalah (TKIIB), penyelesaian tunggakan gaji, dan melepaskan pelaku aksi pidana dari hukuman pancung (qisash) atau denda Diyat, apalagi jika didasarkan atas belas kasihan, dan mengabaikan azas perikeadilan. Perlindungan WNI-TKIIB yang paripurna dapat terwujud dengan rasa tanggungjawab dan sikap sadar hukum dari segenap pemangku kepentingan dengan menepis jauh-jauh naluri menjadikan bisnis TKIIB sebagai sumber nafkah yang menghalalkan segala cara. Harus diakui, kasat mata – selama ini sebagian besar pemangku kepentingan terkait eksportasi TKIIB telah melakukan pelanggaran serius terhadap UU no 39 tahun 2004 tentang perngiriman TKI yang dalam salah satu pasalnya mengamanahkan bahwa pengiriman TKI hanya boleh dilakukan ke negara yang memiliki MOU Perlindungan atau memiliki UU tentang perlindungan TKA (a.l. Hong Kong, dll). Sangat disayangkan, bahwa selama ini telah terjadi pengabaian (ignorance) dan bahkan pelanggaran oleh par penegak hukum dan pemangku kepentingan. Menyikapi dan menyambut wacana peningkatan perlindungan TKI ala Jokowi-JK, terdapat rekomendasi yang dapat dijadikan titik tolak pembenahan perlindungan TKI khususnya TKI-IB di mancanegara sbb: Pemerintah secara tegas dan penuh tangggungjawab menegakkan aturan sesuai dengan isi dan amanah UU no 39 tahun 2004 tentang pengiriman TKI ke mancanegara Menegakkan aturan dan mewajibkan seluruh pemangku kepentingan untuk mendahulukan pentingnya kewajiban

uji sertifikasi kompetensi calon TKIIB tanpa kecuali, sehingga TKIIB terkirim ialah mereka yang benar-benar memenuhi syarat ujiklinisfisik, uji mental danusia, dan mengkuhum berat dan menjerat para pemalsu data diri TKIIB serat pemalsu ijajazah TKIIB dengan menerakan ketentuanUU tentang Sertifikasi Uji Kompetensi dan ketentuan KHUP terkait. Mewajibkan dan mengawasi secara ketat program pelatihan guna menghindari eksportasi TKIIB bodong tanpa pelatihan yang memadai. Mewajibkan pusat-pusat pelatihan TKIIB dengan sosialisasi melalui tayangan video mengenai kondisi kemasyarakatan/ lingkungan, adat istiadat, kondisi rumah majikan, jumlah keluarga calon majikan, dan kebiasaan masyarakat negara tujuan. Meningkatkan kerjasama/koordinasi antar pemangku kepentingan (Kemhukham, Polri, Bareskrim, Kemenakertrans, BNP2TKI, APJATI, MUI/Kemenag (men­ cegah salah guna fasilitas Umroh), maskapai penerbangan dan kedutaan asing di Jakarta. Mengkaji ulang penerapan bebas visa kesejumlah negara di kawasan Teluk karena ditengarai nyata-nyata telah memudahkan penyalahgunaan lalulintas manusia/TKIIB kekawasanTeluk. Pesan moral dari rekomendasi ini ialah bahwa tidak ada jalan pintas yang menjamin terlaksananya perlindungan paripurna bagi TKIIB kecuali didukung tindakan tegas dan sikap fokus Kabinet Jokowi-JK untuk membenahi perlidungan WNI dan TKIIB di mancanegara melalui penegakan hukum secara murni dan konsekwen secara berkesinambungan dan tidak angin-anginan, apalagi sekedar pencitraan. Sebelum terlambat dan terpuruk lebih jauh, kita harus dan perlu segera melakukan Image Rebuilding khususnya di kawasan Teluk, mengingat jargon yang sangat menyakitkan gendang telinga, dan memilukan hati bahwa kita adalah bangsa yang getol mengekspor Tenaga Kerja kategori low skill…..wallahualam…

31

32

OKTOBER 2014

OKTOBER 2014

33

Introspeksi

Barangkali Hanya Ada di Indonesia:

B

agi kebanyakan rakyat, ungkapan bahwa Indonesia adalah bangsa yang subur loh jinawi dengan kekayaan alam yang melimpah dan memiliki aneka ragam budaya mungkin telah sering terdengar sejak di bangku SD. Itu benar, faktanya Belanda jauh jauh datang ke tanah air kita hanya untuk mengeruk kekayaan alamnya. Indonesia juga ternyata gudangnya beragam kreatifitas, termasuk dalam cara mencari uang. Munculnya beragam ekonomi dan industri kreatif tak lepas dari melimpahruahnya kekayaan alam, keanekaragaman seni dan budaya, dan tentunya tumbuhnya kreatifitas di negeri yang kita cintai ini. Namun, untuk hal tumbuhnya kreatifitas, selain karena gizi, pendidikan dan lingkungan yang tambah baik, bisa juga karena tekanan berat kehidupan. Untuk penyebab yang terakhir, kreatifitas bisa berbuah karya yang bermanfaat tapi bisa

34

GATRA/ARDI WIDI YANSAH

Beragam Cara Mencari Fulus

juga beraneka ragam akal bulus. Dilalahnya, sejumlah kreatifitas jenis ini mungkin hanya ada di Indonesia dan tidak ada atau paling tidak jarang terdapat di negara lainnya, yang lebih miskin sekalipun. Berikut beberapa kreatifitas ringan, nyata, namun terabaikan. Ada yang positif, dan ada yang negatif.

peledak mungkin mudah di cari di negara yang sedang atau selesai berperang, tapi ranjau paku untuk ngempesin ban rasanya belum ada ceritanya dari negara lain.

Kutebar Benih Besi Tajam, Fuluspun Mengalir

Menggantikan Pak Polisi untuk Meraup Ratusan bahkan Ribuan keping “gopekan”

agi kebanyakan tukang tambal ban, khususnya di Jakarta, jika hanya menunggu kendaraan yang bannya kempes tanpa disengaja, bisa-bisa tak satu rupiah pun dalam sehari, bahkan bisa seminggu, masuk ke kantongya. Untuk mensiasati agar pengguna jasanya meningkat, munculah akal bulus tukang tambal ban menanam ranjau paku di jalanan. Mungkin para tukang tambal ban tersebut salah mengilhami salah satu bait lagu lawas “tongkat kayu pun jadi tanaman”. Ranjau

eningkatnya jumlah kendaraan, buruk­nya pengaturan lalu-lintas, dan tumbuh suburnya budaya jalan pintas rupanya ditangkap oleh para Pak Ogah. Cring! 1 keping gopekananda berikan ke Pak Ogah,terbukalah jalan bagi pengendara di perapatan yang ruwet, putara balik alias putbal, dan di pelintasan alternatif. Bayangkan, jika ratusan bahkan mungkin ribuan pengendara menggunakan jasa Pak Ogah setiap hari berapa ribu keping gopekan di raup. Untuk yang ini, cukup

B

M

OKTOBER 2014

membantu memang, tetapi tetap saja, di beberapa tempat, terselip akal bulusnya yaitu sengaja membuat ruwet perapatan dan putbal untuk mening­katkan penggunaj asa. Satulagi, di beberapa tempat, mobil anda digores jikat idak memberikan upah. Silahkan cari Pak Ogah di negara lain, anda akan sulit mendapatkannya.

Menyewa Si Kecil Untuk Menawarkan Iba

P

emandangan ibu-ibu meneng­adah­ kan tangan sambil memasang muka nan muram sambil menggendong bayi kecil sudah lumrah di jalanan di kotakota besar di Indonesia. Menggunakan bayi atau anak kecil oleh pengemis tersebut nampaknya di­anggap cukup ampuh untuk menyentuh nurani rasa iba. Tak aneh jika banyak pengemis menggunakan bayi atau anak kecil sebagai penggugah iba, termasuk menye­wa­nya dari orang lain yang pasti miskin juga. Pengemis tentunya di manapun ada. Tapi, sepertinya cara mengemis di Indonesia yang paling beragam di dunia. Janganlah bicara tentang aneka cara mengemis kaum berdasi meminta jatah proyek atau jatah lainnya untuk mendapatkan uang. Menyewa anak kecil atau bayi untuk mengemis sepertinya hanya di Indonesia, setidak-tidaknya paling marak. Kreatifitas yang menyesatkan ini rupanya bagian dari berkembangnya cara pengerahan pengemis secara terorganisir.

La..la…la..plok…plok…plok, lantas kepingan logam gopekan-pun digenggam..

fulus yang bias didapat para pengamen tersebut. Silahkan ceritakan pengalaman anda menemukan cara mengamen seperti di atas di negara lain.

Nongkrong di perempatan lampu merah hanya bermodal satu buah lap basah

C

ar wash adalah jasa yang umum di setiap negara dan tumbuh berkembang sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan. Bahkan, di sejumlah negara, berbagai cara daya tarik ditawarkan jasa car wash termasuk menggunakan jasa wanita cantik nan seksi berbikini dan berbasah ria untuk membuat mobil anda tambah kinclong. Namun cara jasa car wash yang satu ini rasanya sulit didapat di negara lain. Bayangkan, anak-anak usia sekolah hanya dengan bermodalkan satu buah lap basah nan kumal dengan satu dua kali gosok pada kaca depan mobil anda, satu dua keping gopekan atau ribuan rupiah didapatkannya. Lagi-lagi, bayangkan jika sehari ada ratusa dari ribuan pengendara yang tidak pelit, cukup banyak juga fulus yang terkumpul dari jasa tersebut.

Sedia Payung Sebelum Hujan

P

ribahasa di atas bukan saja lupa dimaknai nilai filosofinya dalam hal lain, tetapi terkadang lupa dilakukan dalam arti sebenarnya. Mungkin karena kesibukan atau tidak mau sedikit repot, banyak orang lupa membawa payung pada musim hujan.

Tetapi bagi sebagian anak jalanan dan dari kalangan yang kurang mampu hujan dimaknai sebagai berkah. Mungkin mereka tidak berfikir tinggi-tinggi amat bahwa hujan bisa menyuburkan tanah atau menggelontorkan polusi asap dan debu. Mereka hanya berpikir bahwa pada musim hujan banyak orang yang tidak sedia payung. Maka dalam arti sebenarnya, para anak jalanan pun memegang teguh prinsip Sedia Payung Sebelum Hujan. Ya! payung itu mereka siapkan untuk mengantarkan para pengguna ojek payung yang lupa sedia payung sebelum hujan. Untuk jasa informal yang satu ini, karena manfaat yang dirasakan para pengguna jasa lebih dibutuhkan dan terasa, sering para pengguna jasa yang tidak pelit memberikan uang yang cukup banyak, terkadang 10.000 ribu rupiah, namun yang pasti lebih dari 2000 rupiah. Jika anda kehujanan di luar negeri, dapatkah anda mendapatkan jasa ojek payung di jalanan?. Silahkan jawab. Selaini yang di atas, masih terdapat ragam kreatifitas yang sedikit nyeleneh lainnya untuk menyambung hidup di negeri yang kita cintai ini. Ragam realitas di atas, suka tidak suka, sulit dihindari karena kondisi ekonomi belum memungkinkan menempatkan mereka pada pekerjaan atau sekolah yang layak. Munculnya kreatifitas di atas juga pada beberapa bagian ada manfaatnya. Namun sepanjang yang mengandung akal bulus apalagi kriminalitas hendaknya jangan dikembangkan. Semoga untuk para abdi negara tidak mengembangkan kreatifitas akal bulus pada pengelolaan anggaran negara. Dodo Sudradjat

M

OKTOBER 2014

antara/ FANNY OCTAVIANU

engamen di jalanan untuk mendapatkan uang tidakhanya ada di Indonesia. Di beberapa tempat, jasa pengamen bahkancukup menghibur dan dilakukan di tempat yang cukup layak untukdinikmati. Tetapi, mengamen alakadarnya, ,dan dilakukan di perampatan lampu merah mungkin hanya ada di Indonesia. Barangkali memang mereka tidak berniat menjual jasa hiburan. Hanya beberapa petikan dawai gitar atau beberapa pukulan kecrekan atau beberapa tepukan tangan atau satu bait nyanyian yang tidak jelas iramanya di perampatan lampu merah dapat menghasilkan satu atau beberapa keeping/lembar ribuan Rupiah. Bayangkan, jika ada ratusan bahkan ribuan pengendara yang tidak pelit di setiap perapatan lampu merah, berapa

35

wawancara

Dr. Dino Patti Djalal:

Menjadi Penjuru Diplomasi & Menjaga Kontinuitas Prestasi Politik Luar Negeri

D

DOK. GATRA/TRESNA NURAINI

i tengah tantangan nasional dibawah pemerintahan baru dan tantangan global yang semakin meningkat, banyak harapan yang diarahkan kepada Kementerian Luar Negeri agar mampu mengelola tantangan tersebut sehingga dapat meningkatkan profile Indonesia pada tingkat global dan kontribusinya yang nyata terhadap kepentingan nasional. Harapan tersebut salah satunya disampaikan oleh Dr. Dino Pati Djalal, dalam kesempatan wawancara dengan Quas hanya dua hari sebelum beliau mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Diplomat karir yang sukses dan dikenal memiliki ide-ide cemerlang tersebut menyampaikan

harapan-harapan dan pemikiran-pemikiran­ nya tentang Kementerian Luar Negeri dan diplomasi kepada M. Aji Surya, Pemimpin Redaksi Quas pada minggu ketiga Oktober 2014 sebagai berikut: Ini hari terakhir Dr. Dino menjabat sebagai Wakil Menteri, apa komentar dan kesan yang ingin disampaikan? Pertama, I wish there were more days karena baru beberapa bulan menjabat sejak Juli 2014. Banyak hal yang saya coba lakukan tetapi waktu terbatas sehingga saya lebih banyak fokus pada beberapa hal yang bisa dicapai. Saya sendiri selama 10 tahun ini berada di luar struktur Kemlu, di Istana tujuh tahun kemudian di Amerika selama tiga tahun. Ketika kembali, saya harus berusaha memahami apa tantangan yang dihadapi, terutama secara internal. Hal paling penting yang menjadi tantangan kita bersama adalah membangun kembali semangat corps di Kemlu dan bagaimana membuat struktur Kemlu itu lebih adaptif terhadap tuntutan diplomasi kita. Sekarang ini kita mempunyai profil diplomasi yang sangat berbeda. Kita adalah regional power dan global player. Ini berarti bahwa diplomasi kita benar-benar mendunia dan memerlukan sejumlah kegiatan dan kapasitas yang benar-benar sesuai dengan profil itu. Akan tetapi, struktur Kemlu masih belum memadai untuk keep up dengan tuntutan diplomasi seperti itu. Oleh karena itu, diperlukan structural up-grading. Untuk melakukan perubahan ini, hal yang paling penting adalah jangan ada sikap every thing is ok. Sikap

tersebut adalah awal dari kegagalan. Kalau ada masalah kita harus terbuka melihat masalah itu. Jika kita terbuka dan jujur, maka kita akan mendapatkan solusi yang tepat dan terbaik. Dalam beberapa bulan ini, Wamen merangsang begitu banyak aktifiktas dari anak-anak muda Kemlu dan pegawai kemlu secara keseluruhan, apa sih yang menjadi targetnya? Saya ingin melihat anak-anak kita itu semangat dalam berdiplomasi. Kalau mereka kehilangan semangat, itu akan tercermin dalam kualitas diplomasi mereka. Kerjanya menjadi asal-asalan; kebijakan terbengkalai ;hubungan dengan negara sahabat jadi tidak jelas arahnya. Hal ini saya deteksi dalam beberapa kesempatan saya mengamati situasi di lapangan. Jadi penting sekali bagi mereka untuk step up to the plates. Saya juga ingin agar di Kemlu ini ada suasana yang intelectually rich environment. Lingkungan yang kaya intelektual, kaya pemikiran, kaya ide. Oleh karena itu saya mengadakan Rookies Forum dan mencoba mengadakan berbagai seminar yang di Kemlu, agar pegawai dapat ikut mendengarkan dan memperluas wawasannya. Banyak orang yang tidak tahu arti rookies, apa di balik itu semua? Selama ini kan tidak ada istilah khusus bagi diplomat muda. Saya ingin sekali melihat diplomat muda itu punya identitas dan kebanggaan karena saat ini belum terlihat itu ada. Diplomat muda saat ini dari segi fasilitas minim dan gajinya juga sedikit. Mereka berada dalam fase mencari-cari apakah ini karir yang benar atau tidak untuk mereka. Istilah rookies itu menunjukkan anak muda yang cemerlang, berpotensi dan juara. Saya ingin kalau anak muda, diplomat rookies benar-benar berpotensi seperti itu. Saya juga menggunakan forum rookies itu untuk talent scouting. Dari beberapa kali forum diadakan, ada beberapa OKTOBER 2014

yang bagus sekali, confident, berbakat, cerdas dan segala macam tetapi belum pernah terlihat dan masuk radar. Jadi mudah-mudahan beberapa talent yang terlihat itu bisa lebih tercatat oleh sistem. Kita mulai Senin punya peme­ rintahan baru di bawah Jokowi-JK, kira-kira hal apa yang perlu dilakukan Kemlu dalam hal penyesuaian dengan pemerintahan baru? Kemlu mempunyai posisi yang sangat strategis nantinya. Dalam pemerintahan yang baru, Kemlu harus menjadi penjuru dari diplomasi serta menjadi lembaga yang menjaga kontinuitas dari prestasi dan profil luar negeri kita selama ini, bukan yang lain. Kementerian Perdagangan,BPKPM dan Pertahanan tentu menjadi penanggung jawab pada bidangnya masing-masing. Akan tetapi, Kemlu menjadi leader dari seluruh sektor tersebut. Untuk itu, Kemlu harus mempunyai global strategic team dan global strategic view. Seluruh pimpinan hingga ke bawah harus mempunyai pemahaman yang sama agar pelaksanaan politik luar negeri kita tidak tercecer dan parsial. Saya mengamati , pejabat yang menangani hubungan bilateral dengan negara A bekerja mengurusi hubungan teknis tetek bengek bilateral tanpa memiliki pemahaman konteks global dan konteks strategisnya, apakah hubungan bilateral dengan negara A ini bagian dari kepentingan yang lebih besar? Sebaliknya, orang yang mengurusi suatu kawasan tidak selalu memahami koneksi kepentingan kita di kawasan tersebut dengan kepentingan global atau kepentingan kita di kawasankawasan lain. Hal inilah yang mendasari pertemuan khusus Eselon satu yang saya adakan selama menjabat sebagai Wakil Menteri. Setiap minggu kita adakan satu pertemuan di mana intinya adalah melakukan global strategic review. Dirjen A menyampaikan apa yang dilakukan oleh Amerika pekan ini, apa yang dilakukan oleh Tiongkok, bagaimana sikap Jepang, Eropa merespon dengan melakukan hal apa dan aktor-aktor penting lainnya. Dengan demikian semua on the same page dan semua berpikiran secara global, terkoordinir dan koheren, tidak terpisah-pisah. Apakah kita juga perlu semacam white book for foreign policy? Sangat perlu. Dulu pernah diinstruksikan Presiden dan sudah ada first draftnya. Hanya saja first draft itu masih perlu diperbaiki untuk menjadi suatu white paper yang benar-benar mencerminkan global foreign policy kita. Apa do’s and don’ts nya? Apa strategi utamanya? Pembuatan buku putih juga jangan OKTOBER 2014

dilakukan dengan pendekatan birokratis, diberikan ke suatu unit yang kemudian menyelesaikannya. Akhirnya, produk tersebut tidak menjadi dokumen kemlu dan memang belum siap menjadi dokumen Kemlu. Dokumen white paper Kemlu perlu benar-benar dirapatkan. Dengan berbagai kali dialog, mencari masukan kiri kanan, benar-benar saw searching process, baru itu bisa menjadi white paper yang diyakini dan dijiwai oleh seluruh Diplomat Indonesia. Upaya itu juga harus dilakukan dari atas. Tidak dengan artian top down tetapi ditulis oleh diplomat-diplomat yang sudah kawakan bukan oleh diplomat yang baru masuk. Faktor pengalaman dan wawasan sangat penting dalam menyusun white paper. Apakah Anada melihat ada semacam paradigm shifting antara kebijakan luar negeri SBY dan kebijakan Jokowi, berkaitan dengan visi misinya? Presiden terpilih Jokowi harus menjaga keberlanjutan politik bebas aktif. Selanjutnya, hal-hal yang sudah menjadi aset nasional, seperti Bali democracy Forum, menurut saya harus dijaga. Terkait dengan visi Poros Maritim, perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan bersama. Poros Maritim ini menurut saya merupakan the next step dari konsep Wawasan Nusantara. Jadi kalau beliau mau membangun poros maritim tentu harus konsisten dan komplementer dengan aset yang sudah ada yaitu Wawasan Nusantara. Secara keseluruhan menurut saya belum terlihat adanya perubahan paradigma yang terlalu besar. Pak Jokowi menginisiasi bahwa diplomat itu harus menjadi marketer. Diplomasi macam apa yang harus dikembangkan Kemlu? Diplomasi ekonomi adalah salah satu dimensi yang perlu kita terus rumuskan dan lakukan bersama. Saat ini dalam struktur Kemlu terdapat sub direktorat ekonomi, keuangan dan pembangunan di setiap direktorat regional selain politik dan keamanan serta sosial budaya. Meski demikian, kita membutuhkan semacam ekonomic blue print. Minggu ini kita baru menyelesaikan economic template. Economic Template itu berisi hal-hal praktis yang bisa dilakukan diplomat kita untuk diplomasi ekonomi. Sifatnya nonbinding tapi bisa menjadi sumber rujukan bagi pelaksana fungsi ekonomi. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana menjadi negara perdagangan, trading nation. Kita sekarang masih belum mencapai itu dan hal tersebut memang membutuhkan keahlian khusus dari para diplomat kita.

Kalau diplomat kita sendiri, harus berubah seperti apa dari tuntutan diplomasinya Pak Jokowi ini? Apakah sebagai marketer? Dari segi SDM, skills yang paling penting adalah lobying dan networking capacity. Diplomat benar-benar harus aktif melakukan lobying dan networking dengan berbagai pelaku ekonomi di luar negeri. Dalam pengamatan saya itu memang tantangan diplomat kita. Keduanya belum mendapat porsi yang memadai di pusdiklat, di universitas pun skills tersebut tidak diajarkan. Padahal itu adalah skill atau kapasitas yang paling penting dalam diri seorang diplomat. Apalagi untuk menjadi diplomat di bidang ekonomi. Kita pernah cukup tampil di bidang ekonomi ketika kita memiliki Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri (HELN), apa yang bisa kita ambil dari pengalaman masa lalu? Waktu itu diplomasi ekonomi kita sangat terfokus. Ditjen Heln benar-benar menjadi konduktor dari diplomasi ekonomi kita. Unit tersebut bisa membuat keputusan, bisa follow up , bisa berhubungan dengan dirjen-dirjen lain bahkan dengan kementerian lain. Menurut saya ini yang paling dibutuhkan sekarang ini. Dengan struktur saat ini di Direktorat Jenderal Aspasaf dan Amerop memang terdapat porsi ekonominya masing-masing tetapi siapa yang memegang peranan sebagai konduktornya? Apakah dibutuhkan perubahan struktur? Setidaknya terdapat dua hal yang mesti dilakukan. Pertama, pendekatan struktur berdasarkan isu atau sektor perlu dikembalikan berdasarkan country base. Dalam prakteknya, secara de facto direktorat-direktorat regional itu sudah berfungsi country base bukan sectoral base. Kedua, perlu ada hubungan yang lebih terintegrasi dengan Kementerian Perdagangan dan BPKPM terutama dengan perdagangan. Di sejumlah negara lain seperti Australia dan Inggris dua kementerian ini, luar negeri dan perdagangan disatukan, kalau kita tidak. Perlu dilakukan mandatory coordination meeting, sehari setiap minggu antara pejabat Kemlu dengan Kemdag. Hal ini diperlukan karena banyak hal yang dari segi follow up berjalan sangat lamban. Presiden Jokowi, sebagaimana Presiden SBY mengedepankan per­ lindungan WNI di luar negeri. Bagaimana pandangan Bapak mengenai hal ini? Apakah struktur PWNI saat ini perlu ditingkatkan menjadi satu direktorat jenderal sendiri atau bagaimana?

37

wawancara Direktorat Perlindungan WNI dan BHI sudah melakukan tugasnya dengan baik sekali. Salah satu indikatornya adalah kesuksesan direktorat tersebut mendapatkan ISO. Fasilitasnya memadai dan staffingnya diperkuat dengan diplomat yang dedikatif. Kunci kesuksesan satuan kerja adalah pertama staffing harus bagus. Kedua, fasilitas harus bagus dan ada perhatian khusus terhadap sektor itu. Ke depan kita harap tidak hanya di Direktorat PWNI, direktorat-direktorat lain perlu mendapatkan fasilitas dan perhatian seperti itu. Mengenai masalah-masalah TKI yang kita hadapi, umumnya muara permasalahannya ada di agen-agen yang nakal. Ini yang memang harus didisiplinkan, ditindak dengan tegas. Beberapa kali di era SBY dilakukan tindakan tegas tapi nampaknya mafianya terlalu banyak. Selain itu, seringkali masalah yang terjadi sebenarnya berada di luar kontrol Kemlu. Jadi memang ini memerlukan penegakan interdep-intersektoral dan di sinilah yang menjadi kelemahan cara kita menangani isu ini. Hal ini sebenarnya dapat ditangani sekiranya koordinasi di tingkat interdep kuat. Kembali kepada masalah SDM. Apa yang Anda lihat soal SDM Kemlu saat ini? Potensi besar tapi belum menyamai prestasi yang diharapkan. Ada anak muda yang bekerja di perusahaan finansial terkemuka di luar negeri dengan gaji setara Rp 500 (lima ratus) juta setahun, sekitar Rp. 42 juta perbulan. Dia memutuskan untuk berhenti dan bergabung dengan Kemlu. Begitu bergabung dia kecewa, bukan karena gaji tetapi ada hal-hal yang menurutnya menurunkan semangat, seperti meritrokasi. Apakah pengorbanan atau karirnya itu akan terjamin ke depan? Kita jangan marah melihat orangorang yang berpikiran seperti ini karena justru harus jujur dengan permasalahan dan terus mereformasi kemlu karena banyak sekali sektor-sektor yang harus direformasi bahkan ditransformasi. Kalau SDM Kemlu itu sudah bagus bagaimana mengoptimalkan agar sesuai dengan kualitasnya? Kuncinya ada pada meritokrasi. Dengan UU ASN, sistem penilaian DP3 sudah dihapuskan dan ini bagus. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam prosesnya kita mengajukan DP3 sendiri, atasan kemudian menandatangani. Kita harus mengggantinya dengan sistem yang dapat melakukan penilaian secara kredibel. Pimpinan pun harus mengalokasikan perhatian serius dan waktu khusus, misalnya

38

tiga hari dalam satu tahun tanpa melakukan substansi, fokus melakukan assesment penilaian kinerja stafnya. Harus ada sistem meritokrasi di mana sistem ini benar-benar bisa menjaring orang yang potential dan mempunyai bakat. Saya melihat banyak orang yang mempunyai bakat tapi ditempatkan di tempat yang kurang tepat. Sistem seharusnya dapat mengidentifikasi, misalkan pegawai ini hebat di bidang speech writing, negosiasi, dan saat dia dipercaya melakukan suatu tugas dia benar-benar berprestasi. Jadi benar-benar ada personal attention terhadap potensi orang. Pada biro kepegawaian harus terdapat orang yang benar-benar peduli dan ahli masalah manajemen orang serta passionate. Kemlu perlu mengorangkan pegawai. Jangan menganggap diplomat dan SDM kita adalah angka yang harus tunduk dengan tugas. Memang benar mereka harus tunduk dengan misi tetapi ada dua sisi yang perlu diperhatikan. Kita menuntut diplomat dan SDM untuk selalu memberikan yang terbaik pada negara dan misi tetapi kemlu juga berkewajiban memberikan yang terbaik kepada mereka. Kita harus memiliki paradigma sistem manajemen dan sistem pembangunan fasilitas kemlu yang people oriented. Saat ini seorang pegawai Kemlu begitu dia masuk ke gerbang dia langsung ke kantornya, duduk di mejanya. Sekiranya dia butuh ada waktu untuk dirinya, makan sandwich, baca buku atau keluar dari mejanya, tidak ada ruang yang memadai, tidak ada, istilah saya “Me space,” tidak ada ruang yang nyaman. Kantin kita kan kantin panas. Apa kita mau membawa duta besar ke sana? Mengapa kita tidak membuat kantin yang benar-benar representatif, meski mahal sekalipun. Ada rupa ada harga dan selama ini untuk karyawan kemlu, kebahagian mereka, kenapa harus pelit-pelit? Perlu dibangun budaya corporate mengorangkan SDM dalam sistem manajemen dan dalam sistem fasilitas kita. Karyawan itu pusat dari paradigma manajemen kita. Dalam proses rekrutmen, pelamar tahun ini paling rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain pegawai kita ini pendapatannya jauh dibandingkan dengan kesejahteraan pegawai DKI. Apakah menurut Anda ada korelasi? Mungkin tidak. Pertama, ini adalah tahun pertama di mana dalam proses rekrutmen CPNS secara nasional, peserta harus memilih satu, tidak bisa memilih dua tempat. Orang yang dulu kalau bisa pertama memilih Kemlu baru yang lain, sekarang lebih memilih yang lain. Kedua, memang salah satu hal yang

membuat saya agak shock itu mengenai gaji. Gaji diplomat muda itu Rp 1,8 juta, di bawah UMR dan ini sangat mengusik. Gaji supir saya lebih tinggi dari diplomat, padahal skill yang dibutuhkan tentu lebih tinggi diplomat. Kita harus bisa mengembangkan konsep bahwa diplomat itu adalah high skill job. Beberapa waktu lalu saya baru berkunjung ke Akademi Militer di Magelang. Gaji taruna lulusan SMA saja sekitar Rp 4 jutaan. Sementara diplomat menangani hubungan dengan negara berpenduduk ratusan juta orang, dengan tingkat perdagangan yang tinggi, berapa gajinya? Padahal itu kan highly skills job. Ini harus menjadi misi korporat Kemlu ke depan. Jangan menjadi misi menterinya saja karena berganti menteri nanti berganti prioritas. Jika menjadi misi korporat Kemlu siapapun yang menjadi pemimpin akan terus diperjuangkan. Misinya adalah menaikkan remunerasi dari 47 % menjadi 65% yang semestinya memang menjadi hak kita, dan kemudian setelah itu dari 65% menjadi 100%. Ini bukan karena serakah tetapi untuk menjadikan diplomat kita dapat hidup paling tidak wajar. Menurut salah satu survey, Jakarta lebih mahal dari New York dan Bangkok. Dengan uang Rp 4-5 juta saja masih di bawah angka kebutuhan dasar. Kalau diperjuangkan tapi tidak diterima itu one thing. Kewajiban moral kita adalah untuk memperjuangkan, kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi sampai berhasil. QuAs baru saja melakukan jajak pendapat minggu lalu, apa yang paling mereka prihatinkan dalam Kemlu ini. Hasilnya antara 60%-70% menyatakan masalah manajemen. Bagaimana menurut Anda? Meritokrasi! Bagaimana orang yang punya talent itu bisa maju. Bukan urut kacang. Bagaimana orang yang punya talent bisa di-scout dan diidentifikasi. Sekarang belum ada sistem itu. Saya mengusulkan sistem A-list. Dalam sistem ini orang yang mempunyai prestasi teruji dan kriteriakriteria tertentu lain seperti kepemimpinan, policy capability, kemampuan bahasa atau kemampuan lainnya, dapat diusulkan oleh atasannya masuk ke A-list dan dia harus di approve oleh minimal dua orang senior lain. Jadi prosesnya tidak subyektif, tidak boleh karena kasihan atau KKN harus ada honored sistem. Orang yang sudah masuk A-list berhak mendapat gaji ekstra, sebagai reward. Taruhlah Rp 3 juta ekstra. Tiga juta itu kan USD 300, dalam setahun sebesar USD 3600. Apakah negara G-20 tidak punya uang hanya untuk tambahan sebesar itu saja? Untuk memberikan reward OKTOBER 2014

kepada yang the best and brightest. Dia juga bisa mendapat fasilitas enam bulan percepatan kenaikan pangkat. Kalau yang A+ list yang sudah excellent sekaliber Ali Alatas mungkin bisa diberikan lebih lagi rewardnya. Intinya adalah terdapat sistem yang mampu melakukan scouting talent dan bisa merangsang serta memberikan insentif lebih bagi orang-orang yang berkualitas ini. Ada yang berpikir bahwa Kemlu ini terjebak pada pendekatan substansi tapi ignorance terhadap manajemen, sehingga yang maju substansi nya tapi termehek-mehek di bidang manajemen. Anda melihat itu? Saya memang melihat ada faktor itu, buktinya apa? Banyak keluhan-keluhan. Salah satu keluhan yang paling banyak saya dengar adalah mengenai penempatan. Ada diplomat muda, rookies yang sudah enam tahun belum penempatan. Itu harus diperbaiki. Banyak negara atau kawasan penting yang understaf. Ada satu kawasan sangat penting hanya ada satu orang kasubdit dan satu orang staf. Ini berarti apa? Ada yang harus diperbaiki dari segi manajemen. Para rookies yang terbaik biasanya lari ke negara-negara so called DunHill seperti New York , Paris dan sebagainya. Padahal di sisi lain, kita berpikir untuk membuka pasar-pasar baru di luar yang sudah exhausted dan ini membutuhkan SDM yang mumpuni. Bagaimana menurut Anda? Memang menurut saya perlu ada perubahan mindset bahwa diplomat kita harus melihat pekerjaan atau posting sebagia karier challenge. Bagi saya misalnya, saya sudah mendapat posting di Amerika sebagai tempat salah satu Dunhill post tapi sebenarnya kalau dulu saya dikasih Vietnam atau Tiongkok, saya juga akan senang karena dari segi challenge, Tiongkok masih terus berkembang menjadi raksasa dan kebijakan kita terhadap negeri Tirai Bambu masih terus evolving. Vietnam juga negara kawasan yang sangat penting dan terus berkembang. Jadi kalau kita berorientasi pada policy challenge itu, kita akan lebih tertarik ke sana. Menurut saya diplomat muda harus lebih melihat ke sana, sebagai adventure. Saya juga mengusulkan perlunya ktia membuat hybrid embassies. Hybrid embassies itu adalah kedutaan yang kecil tapi fast speed, versatile. Bisa melakukan berbagai hal, gesit dan berisi diplomatdiplomat terbaik. Jadi menurut saya kalau kita bisa mulai menerapkan pilot project, membuat hybrid embasisy kecil semacam special forces di militer, tapi bisa melakukan fungsi dengan tangkas dan cepat, mudah-mudahan bisa menjadi OKTOBER 2014

model diplomasi yang baru. Salah satu manajemen yang biasanya menjadi concern kita adalah konsistensi aturan. Contohnya Permenlu 04 yang sering menimbulkan permasalahan. Bagaimana menurut Anda? Benar, saya kira memang pada pemerintahan berikutnya, pimpinan kemlu benar-benar harus dengan seksama meneliti Permenlu 04 ini dan melihat ekses-ekses apa atau komplikasi apa yang timbul dari penerapannya. Saya tidak mempunyai solusinya saat ini tetapi saya tahu ini menjadi masalah selama ini dan menjadi salah satu agenda yang perlu dibereskan pimpinan kemlu berikutnya. Jokowi pasca dilantik dan mem­ bentuk kabinet akan langsung me­ nuntut kita segera bekerja. Anda melihat persiapan kita di era jokowi ini bagaimana? Kita harus menyambut panggilan tugas itu. Kalau bos gerakannya cepat kita juga harus mengikuti bahkan kalau bisa kita harus lebih cepat. Tapi yang penting memang Kemlu harus bisa menterjemahkan visi Presiden Jokowi menjadi praktik diplomasi terutama mengenai poros maritim dan diplomasi marketing yang beliau sampaikan itu. Saya yakin kita bisa. Menurut anda, karakter pimpinan kemlu mana yang pas untuk gaya jokowi? Diperlukan pimpinan yang dapat menjadikan foreign policy itu merakyat. Kemampuan mengkomunikasikan bahasa langit diplomasi menjadi sesuatu yang mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat. Pada level SDM juga hal ini menjadi penting. Barangkali ke depan, diplomat yang baru saja lulus pendidikan harus magang tidak hanya di berbagai departemen tetapi juga harus dengan UKM. Sebagai contoh mungkin di sentra UKM di Tasik seminggu dengan pedagang, dan pengrajin jadi benar-benar memahami pola operasi UKM pada tingkat yang sangat mikro. Ketika dia bertugas di luar dapat menjadi penghubung UKM kita yang jumlahnya sekitar 56 juta orang itu dengan dunia luar. Agar kebijakan luar negeri bisa down to earth kira-kira apa yang perlu Kemlu lakukan? Pertama komunikasi harus jalan. Dahulu, Pak Hassan Wirajuda punya foreign policy breakfast yang menurut saya harus dijadikan suatu institusi Kemlu. Kedua juga harus lebih sering turun ke lapangan. Saya tahu menteri luar negeri bukan menteri dalam negeri tapi perlu ada program yang terencana dan berkala dimana pimpinan

Kemlu selalu bisa menjelaskan politik luar negeri kepada masyarakat. Terutama yang paling urgent adalah ASEAN Community karena sewaktu saya keliling Indonesia kemarin, pertanyaan yang paling sering dilontarkan adalah komunitas ASEAN itu apa? Kita bisa menanggapi ini dengan dua cara. Pertama, berpretensi tidak ada masalah jadi menganggap semua orang sudah tahu. Kalau itu yang terjadi, tahun depan kita akan menabrak dinding. Ini dikarenakan akhir Desember 2015 ASEAN Community berlaku. Sementara semakin banyak orang yang berteriak, apa ini? Ini bagus tidak buat kita? Hal ini akan membuat situasi tidak baik. Pendekatan kedua, kita benar-benar dengan kepala dan hati terbuka, jujur mengakui ada masalah awareness dan pemahaman terhadap Komunitas ASEAN. Dari awal kita melakukan sosialisasi yang aktif agar rakyat bukan hanya tahu tapi senang dan mendukung ide Komunitas ASEAN. Ini memerlukan kejujuran intelektual dan kita harus mengakui jangan defensif kalau konsep Komunitas ASEAN ini belum banyak dimengerti. Public awareness terhadap foreign policy sangat penting dan kita harus melakukan kampanye secara sistematis. Terakhir, dua hari lagi akan mening­galkan Kemlu. Apa perasaan Anda? Saya hanya meninggalkan jabatan tapi sebagai diplomat Kemlu saya tetap di sini. Saya dari awal tidak pernah mengejar jabatan. Kedua, saya menggunakan ilmu dan nasihat Pak Hasyim Djalal. Ilmunya itu seperti berlian, ditaruh di lumpur atau di tempat berminyak sekalipun tetap berlian, selama kita ada skill dan reputasi serta kita lindungi reputasi itu, selama kita punya networking saya yakin masih bisa terus berkarya. Beliau contohnya di usia 81 tahun ilmunya dan networkingnya dimana dipakai dan tetap dianggap sebagai pendekar Kemlu yang mumpuni hingga saat ini. Kalau pesan-pesan terakhir untuk kemlu seperti apa? Saya ingin melihat kemlu menjadi first class dan world class, sebagai suatu organisasi diplomasi indonesia. Jadi suatu organisais diplomat yang elit, bukan elitis. Elitis itu arogan , ekslusif. Yang elit itu berarti yang benar-benar unggul, versatile. Seorang diplomat indonesia itu bisa diterjunkan di medan manapun dan bisa mengerjakan tugas dengan baik . Dia juga bisa bekerja dengan siapapun mengerjakan apapun. Dia juga agen nasionalisme tapi juga agen internasionalisme. Jadi benar-benar cream de la cream Pemerintah Indonesia. First class world class!

39

DOKUMENTASI

PENDAMPINGAN:

AGAR MITRA MENEMPUH JALAN AMAN

T

FOTO-FOTO: DOK. KEMLU

ak ingin permasalahan menumpuk, tak ingin pula Satuan Kerja “terperosok” dalam pelanggaran dan “bergerumul” terus dengan masalah yang dihadapi, Inspektorat Jenderal sebagai konsultan dan mitra mengintensifkan pendampingan terhadap Satuan Kerja baik di Pusat ataupun Perwakilan. Tidak hanya sekedar memberikan penjelasan mengenai aturan-aturan tentang Reformasi Birokrasi atau Pelayanan Publik, Itjen juga “blusukan” untuk melihat kondisi riil di lapangan terutama kondisi aset Pemerintah dan kendala yang dihadapi mitra kerja dalam pengelolaannya. Sebagai upaya memperkuat Early Warning System dan Quality Assurance agar Kemlu menempuh “Jalan Aman”, Inspektur Jenderal dan jajarannya selama periode September-Oktober 2014, melakukan pendampingan dan membangun komunikasi yang cair dengan mitranya sebagaimana terekam dalam foto-foto di bawah ini:

Irjen bersama DCM tengah melihat hasil pengerjaan asrama penampungan atau shelter TKI bermasalah di KBRI Bandar Seri Begawan.

40

JUNI 2014

Irjen menyampaikan perubahan paradigma pendekatan pengawasan Inspektorat Jenderal dihadapan jajaran KBRI Helsinki.

Pendampingan kepada Sekretariat Jenderal sebagai mitra strategis dalam mewujudkan Kemlu yang lebih baik.

Pendampingan kepada Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Inspektur Jenderal memulai paparannya pada pendampingan Direktorat Jenderal Multilateral.

JUNI 2014

“Kegiatan inilah yang ditunggu-tunggu Satker”, ucap Direktur Jenderal Amerika dan Eropa pada acara pendampingan.

41

CELOTEHAN AUDITi Dr. Damos Dumoli Agusman

Melangkah Pasti Menuju Good Governance and Clean Government

D

alam hal upaya membangun pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih, Kementerian Luar Negeri telah melangka pasti sejak dicanangkannya Benah Diri di lingkungan organisasi dengan mengusung 3 T (Tertib Administrasi, Tertib Waktu, dan Tertib Fisik -red). Bukti keberhasilan upaya tersebut antara lain menurunya temuantemuan penyimpangan keuangan dengan maksud memperkaya diri. Tentu masih terdapat sejumlah temuan yang bersifat penyimpangan, namun hal ini lebih disebabkan terutama karena dua hal, Pertama, akses terhadap peraturan dan ketentuan yang terbatas dan adanya multi-interpretasi terhadap aturan yang disebabkan karena ketidakjelasan aturan serta adanya aturan yang beragam untuk hal yang sama. Melihat hal itu, kiranya Kemlu perlu melanjutkan benah diri terutama dalam penataan peraturan-peraturan yang menyangkut kepegawaian dan keuangan agar menjadi dasar hukum yang solid bagi organisasi Kemlu dan seluruh pegawaianya. Dengan dasar hukum yang solid, dan tentunya dengan pengawasan yang baik dalam pelaksanaannya, saya yakin good governance dan clean government akan semakin nyata di Kemlu. Saya menaruh harapan besar terhadap pengawasan intern dengan para digma baru yang lebih mengedepankan early detection dan early warning system sehingga mampu mencegah dan me­minimalisir penyim­pangan. Dalam hal ini, peran konsultansi dan pendampingan Itjen sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah semakin strategis.

42



Sekretaris Ditjen Hukum dan Perjanian Internasional

OKTOBER 2014

Irmawan Emir Wisnandar,

Semangat Perubahan Menuju Kebaikan

B

anyak perubahan yang terjadi dalam pola pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Tidak ada kecenderungan untuk mencari kesalahan dan mulai mengedepankan fungsi pendampingan dengan terus melakukan pengawasan. Pemeriksaan yang dilakukan berjalan dengan serius namun tetap santai. Profesionalitas dalam bekerja semakin meningkat, dan hal ini terlihat dari kinerja para auditor. Semangat yang dibangun oleh Itjen mulai mengarah kepada semangat kekeluargaan untuk terus membenahi Kemlu menjadi lebih baik lagi. Itjen telah memposisikan diri sebagai konsultan dan membuka diri untuk diskusi demi mencari solusi terhadap masalah-masalah utamanya yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi. Meski demikian, koordinasi antara pusat dan perwakilan perlu ditingkatkan untuk Kemlu yang lebih baik. Dalam hal ini, Itjen yang sudah mulai memposisikan diri sebagai konsultan hendaknya dapat mulai mempertimbangkan untuk membuka help desk sehingga memudahkan koordinasi. Pemahaman yang lebih baik terhadap suatu peraturan sebaiknya disosialisasikan ke unit-unit kerja demi menciptakan pemahaman yang sama dan kinerja yang lebih sempurna. Dengan demikian komunikasi dua arah akan terjalin dengan sangat baik. Dalam melakukan audit, kinerja Itjen sudah cukup baik dengan memberikan rekomendasi perbaikan bagi satuan kerja dan akan lebih baik lagi jika hal ini diikuti dengan tindak lanjut yang cepat dan tepat oleh pusat. Duta Besar RI di KBRI Viantiane, Republik Rakyat Demokrasi Laos

Priyo Iswanto

Itjen Membimbing Agar Terhindar Dari Penyimpangan

U

nsur pengawasan bagi beroperasinya sebuah organisasi itu sangat penting, karena itu berfungsi sebagai checks and balances dan sangat menentukan bagi berkembangnya organisasi itu sendiri. Memang perlu ditanamkan persepsi yang sama tentang apa itu pengawasan.Selama ini pengawasan yang menonjol dipahami masih pada aspek pemeriksaan (audit) yang intinya melakukan verifikasi bahwa subyek pemeriksaan telah berjalan atau diselesaikan sesuai standar, peraturan, dan praktik yang berlaku. Nah pemahaman diatas yang kadang belum dibagi-bagi ke semua stakeholders sehingga waktu terjadi pemeriksaan timbul kesan pemeriksa mencari-cari kesalahan. Demikian pula sebaliknya, sikap pemeriksa memang harus obyektif dan tidak boleh menafsirkan sendiri terhadap suatu peraturan. Saya rasa sikap demikian telah ditunjukkan oleh Tim Itjen Kemlu dalam melakukan pemeriksaan internal selama ini.  

foto-foto: DOK. KEMLU

Saat ini, pengawasan yang dilakukan oleh Itjen lebih mengedepankan konsultansi dan pendampingan. Kita semua menyambut baik pendekatan ini dan diharapkan  menghapus kesan adanya mencari-cari kesalahan di pihak pelaksana. Selain itu konsultansi dan pendampingan lebih bersifat preventif hasilnya diharapkan lebih baik daripada yang bersifat penyembuhan (kuratif). Kita semua tentu saja berharap pendekatan baru ini dapat terus mendorong kinerja dan akuntabilitas Kemlu dan Perwakilan. Bravo. Mantan Wakil Kepala Perwakilan RI di Roma

OKTOBER 2014

43

RAGAM

TRANSPORTASI MASSAL Suatu kota dikatakan sebagai kota modern bila telah memiliki moda transportasi massal yang cepat, nyaman, dan murah. Dengan kata lain, bila Jakarta ingin dianggap menjadi kota kelas dunia, ia harus memiliki angkutan cepat massal yang biasa disebut sebagai metro, subway, atau mass rapid transportation (MRT).

S

aat ini, melintasi Jalan Thamrin hingga Lebak Bulus menjadi momok bagi warga selatan Jakarta, terutama pada jam-jam sibuk seperti jam masuk dan pulang kerja. Maklum pembangunan MRT Jakarta yang digadang-gadang akan menjadi salah satu solusi pengurai kemacetan di ibukota tercinta justru membuat ruas tersebut tambah macet untuk sementara. Ibarat pribahasa “Bersakit-sakit dahulu berenang-renang ketepian,” “Bersabar” barang kali kata kunci untuk mendapatkan tranporatasi yang nyaman. Menurut PT MRT Jakarta, badan usaha milik yg dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, MRT nantinya akan meningkatkan kapasitas transportasi publik sehingga akan mampu mengurangi kepadatan kendaraan di jalan karena. Hal ini karena MRT dapat menggantikan kendaraan pribadi masyarakat yang selain membuat sesak jalan juga boros. Diharapkan pada tahun ketiga pengoperasian MRT Jakarta, kapasitas penumpang yang diangkut akan mencapai angka lebih dari 400 ribu penumpang per hari. Selain itu, Pembangunan MRT Jakarta juga diharapkan mampu memberi dampak positif lainnya bagi Jakarta dan warganya, setidaknya 3 manfaat. Pertama, menciptakan lapangan kerja. Selama periode konstruksi, proyek tersebut dapat mempekerjakan sekitar 48.000 orang. Kedua, peningkatan mobilitas warga. Rute Lebak Bulus -Bundaran HI yang biasanya ditempuh 1-2 jam pada jam sibuk akan menjadi hanya 30 menit, sedangkan dari Lebak Bulus sampai Kampung Bandan target waktu tempuh sekitar 52,5 menit. Peningkatkan mobilitas warga Jakarta selain akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota juga kualitas hidup warga kota. Terakhir, pengoperasian MRT mendukung penyelamatan lingkungan karena diperkirakan akan menyumbang pengurangan emisi CO2 sebesar 0,7% atau sekitar 93.663 ton per tahun, dan

44

penghematan konsumsi BBM. Yang terakhir pastinya baik untuk dompet PNS Kemlu yang remunerasinya masih 47 persen. Nah, sambil berangan-angan naik MRT Jakarta secepat, secanggih, dan senyaman seperti naik Metro di Tokyo, Paris, New York, London, atau Beijing,

terdapat setidaknya 12 fakta penting dan menarik mengenai transportasi massal yang biasa disebut metro atau subway di belahan dunia lain. Hingga bulan April 2014, terdapat 168 jaringan sistem metro yang tersebar di 55 negara di dunia. Jaringan metro tertua di

OKTOBER 2014

IDAMAN dunia ialah London Underground di Inggris. Jaringan ini biasa disebut sebagai “The Tube” yang diresmikan pada pada tahun 1863. Kota yang memilik stasiun metro terbanyak di dunia ialah kota New York. New York City Subway memiliki 468 stasiun (421 stasiun, jika stasiun yang menjadi stasiun penghubung dihitung hanya sebagai satu stasiun). Kota kedua yang memiliki stasiun metro terbanyak ialah kota Paris diikuti dengan kota Madrid, Seoul, dan London. Dua kota terbesar di Tiongkok

memiliki jaringan metro terpanjang di dunia. Kota di dunia yang memiliki jaringan metro terpanjang ialah Shanghai sepanjang 538 kilometer dan diikuti oleh Beijing sepanjang 465 kilometer. Namun rekor ini mungkin akan berbalik karena pemerintah kota Beijing menargetkan pengoperasian Beijing Subway sepanjang 1.050 kilometer pada tahun 2020 mendatang. Tokyo memiliki tiga jaringan metro yang ketiganya bila dijumlahkan menjadikan Tokyo sebagai kota dengan jaringan metro tersibuk di dunia dari sisi jumlah penumpang dengan rata-rata 3,2 miliar lebih orang orang menggunakan jaringan ini per tahun-nya. Jaringan metro tersibuk kedua dimiliki oleh kota Beijing dengan 3,209 miliar penumpang per tahun yang dicetak pada tahun 2013. Sementara itu Beijing Subway mencetak rekor “hari tersibuk” yang dicetak pada tanggal 30 April

2014 dengan 11,2414 juta penumpang. Stasiun metro bawah tanah terdalam di dunia ialah Stasiun Arsenalna pada jaring­ an Kiev Metro, Ukrania. Kedalaman stasiun ini mencapai 105,5 meter di bawah tanah. Budapest Metro di Hungaria merupakan satu-satunya jaringan metro yang masuk ke dalam kategori Situs Warisan Dunia UNESCO. Jaringan ini merupakan jaringan tertua kedua di dunia, setelah London Underground. Jaringan metro pertama di dunia yang diperuntukan khusus untuk kepentingan ibadah ialah Al Mashaeaer Al Muqaddassah Metro di Saudi Arabia. Jaringan ini me­mi­ liki panjang 18,1 kilometer. Jaringan ini melayani pergerakan jemaah haji antara kota Mekah, Bukit Arafah, Mudzalifah, dan Mina. Jaringan metro tercepat di dunia menggunakan metode maglev (magnetic levitation) yang dioperasikan oleh Shanghai Metro pada jalur Longyang Road menuju airport internasional di Pudong. Kereta ini tercatat mencapai kecepatan maksimum pada 501 kilometer per jam, namun pada operasi sehari-hari kecepatan maksimum yang diperkenankan hanya pada batas 431 kilometer per jam. Metro di kota Moskwa, Rusia, digadang-gadang oleh banyak orang sebagai jaringan metro yang memiliki stasiun tercantik di dunia. Atap dan lorong stasiun dihiasi oleh lukisan-lukisan indah dan diterangi oleh lampung gantung yang cantik. Bahkan, terdapat satu kereta yang disebut sebagai “Kereta Aquarelle” yang memajang replika dari karya-karya seniman ternama untuk dinikmati oleh penumpangnya. Beberapa negara telah meng­operasi­ kan kereta otomatis tanpa masinis, seperti Amerika Serika, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Spanyol, dan Kanada. Ibukota Denmark, Kopenhagen, merupakan kota yang mengoperasikan kereta metro tanpa masinis selama 24 jam penuh dan Dubai Metro merupakan pemegang rekor sebagai jaringan metro otomatis terpanjang di dunia dengan panjang 75 kilometer. Kata “metro” sesungguhnya di­ ambil dari kata “Paris Metropolitan”. Me­­ nurut sejarahnya, Métro merupakan sing­ katan nama dari perusahaan yang saat itu mengoperasikan jaringan metro di Paris, yaitu “La Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris”, disingkat men­jadi “Le Métropolitain”. Sejak saat itu nama metro menjadi nama generik untuk menye­ but jaringan kereta di bawah tanah (subway) maupun di atas permukaan tanah. Dewi Ratna Asih

OKTOBER 2014

45

HANG OUT

Cerita Sedih Tiga orang karyawan bekerja pada sebuah kantor yang terletak di lantai 30. Siang itu ketiganya turun untuk makan siang. Saat mereka kembali ke kantor, seluruh listrik mati. Otomatis lift gedung pun tidak berfungsi. Padahal ada rapat penting yang harus segera mereka hadiri dalam waktu 30 menit.

Alasan Saya Lelah! Selama beberapa tahun bekerja, saya berpikir bahwa penyebab saya kelelahan adalah karena volume dan tekanan pekerjaan yang terlalu besar sehingga saya kurang istirahat. Sekarang, saya menemukan alasan yang sebenarnya.

46

Akhirnya, ketiganya memutuskan naik lewat tangga. Supaya tidak terasa lelah, mereka memutuskan untuk naik tangga sembari bercerita. Karyawan pertama bertugas menceritakan kisah-kisah lucu dari lantai 1 sampai lantai 10. Sedangkan karyawan kedua bertugas menceritakan kisah-kisah seram mulai dari lantai 11 hingga lantai 20. Karena lucunya cerita karyawan pertama, tak terasa ketiga orang tersebut telah sampai di lantai 10. Begitu juga dengan karyawan kedua, karena seramnya cerita yang disampaikan, 10 lantai berikutnya dapat dilalui tanpa kendala berarti. Kali ini tiba giliran karyawan ketiga. Mulai lantai 21 hingga lantai 30, karyawan ketiga bertugas menyampaikan cerita-cerita sedih. Karyawan tersebut pun memulai gilirannya. Tanpa disadari mereka naik sambil terus menangis. Kini ketiga karyawan tersebut sudah berada di lantai 29. Tersisa 1 lantai untuk masuk ke ruangan kantor mereka dan karyawan ketiga mengatakan kalau masih ada satu cerita lagi yang paling sedih dari semua cerita yang sudah ia sampaikan. Pada awalnya kedua temannya tidak mau mendengar karena sudah tidak sanggup lagi untuk menangis. Namun karena karyawan ketiga memaksa, akhirnya kedua orang temannya mengizinkan. Judul cerita yang terakhir itu adalah: KUNCI KANTOR YANG TERTINGGAL DI RUANG SECURITY, LANTAI 1...

Jumlah penduduk Indonesia 250 juta, yang sudah memasuki pensiun 137 juta. Tersisa 113 juta penduduk dengan usia produktif. Dari jumlah tersebut, 47 juta orang masih duduk di bangku sekolah. Ini berarti jumlah usia bekerja di Indonesia 66 juta. Orang yang saat ini sedang menjalani hukuman di penjara sebanyak 24 juta, menyisakan 42 juta yang bebas untuk

berkarya. Hingga saat ini, jumlah pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit sebesar 20 juta. Jadi, jumlah pekerja yang sehat sebanyak 22 juta. Dari 22 juta, 9 juta bekerja untuk pimpinannya dan 11 juta orang tunakarya. Sekarang, hanya tersisa 2 orang untuk bekerja, saya dan Anda. Dan Anda, anda sekarang sedang duduk membaca sebuah lelucon.

OKTOBER 2014

Promosi Jabatan Suatu hari, seorang staf mendatangi direkturnya. “Pak, mohon maaf. Sudah 10 tahun saya bekerja disini, tetapi tugas dan posisi saya masih seperti ini saja. Tidak ada perubahan. Dengan dedikasi saya selama ini, mohon kiranya Bapak dapat mempertimbangkan promosi kenaikan jabatan untuk saya. Saya rasa, saya sudah cukup menunjukkan loyalitas dan kecapakan saya dalam bekerja. Tidak hanya di tempat ini, kemampuan saya bahkan diketahui oleh 3 perusahaan besar sehingga mereka mengejar saya. Jadi, saya akan sangat berterima kasih jika Bapak bersedia mempertimbangkannya.” Sang Direktur pun berusaha untuk menenangkan pegawai tersebut. Melalui diskusi yang cukup panjang, akhirnya disetujui untuk diajukan proposal kenaikan jabatan bagi staf tersebut. Dengan wajah berseri, staf itu pun pamit untuk meninggalkan ruang Direktur. “Ngomong-ngomong, perusahaan mana saja yang mengejar kamu?”, tanya direktur sambil lalu. “PLN, Telkomsel, dan Bank BRI.” Direktur,” Heh?!!”

Tidur Saat Bekerja Beberapa alternatif jawaban yang dapat Anda berikan jika tertangkap basah sedang tidur pada jam kerja: • “Maaf, saya baru saja minum obat flu.” • “Sorry, persediaan kopi di kantor habis sih.” • “Saya tidak tertidur. Saya hanya mencoba konsentrasi untuk mencari inspirasi menyelesaikan pekerjaan dari Big Boss.” • “Ini merupakan salah satu dari seven habits pegawai dengan produktifitas tinggi.” • “Oh, sebetulnya saya sedang mencoba Stress Level Elimination Exercise Plan (SLEEP). Ini salah satu metode manajemen stres yang diajarkan dalam seminar SDM kemarin.” Dan salah satu cara yang cukup simpel adalah tetap pejamkan mata, angkat kepala dan kedua tangan perlahan sembari katakan, “Amin...”

OKTOBER 2014

47

catatan akhir

Bambang Antarikso, Ses. Itjen Kemlu

TONE AT THE TOP

M

ungkin kita pernah melihat sekelompok bebek yang jalan beriring-iringan secara teratur atau sekawanan burung yang terbang dalam formasi V dengan sang pemimpin berada di depan.Gambaran tersebut dalam organisasi dapat dianalogikan sebaga ipentingnya pemimpin berada di depan dalam menentukan arah bersama, menentukan tujuan organisasi untuk mencapai visi dan misinya, tone at the top. Dalam manajemen organisasi, tone at the top adalah istilah yang pada awalnya digunakan di lingkungan akuntansi dan audit.Guna menghindari berbagai tindakan yang tidak etis dan menghindari kemungkinan terjadinya penggelapan atau kecurangan financial (fraud) dalam sebuah organisasi, maka harus dimula idari atas (pemimpin). Dalam kaitan ini, aspek pencegahan dan deteksi dini atas system pertanggungjawaban keuangan harus diterapkan oleh sang pemimpin yang kemudian mengimplementasikannya dengan cara member contoh, to lead by example. Dalam perkembangannya istilah tone at the top tidak lagi terbatas pada aspek akuntansi atau audit, namun berkembang luas keberbagai aspek manajemen dan budaya kerja yang berujung pada aspek kepemimpinan secara menyeluruh. Contoh kegagalan tone at the top yang paling fenomenal mungkin adalah kasus Enron Corporation ,perusahaan energi yang berpusat di Houston, AS. Kasus ini bermula dari beberapa pimpinan Enron yang berusaha “menyembunyikan” irregularities dalam laporan keuangan perusahaan.Namun usaha tersebut tidak dapat bertahan lama karena terus membengkakd an akhirnya menjadi hutang yang jumlahnya mencapai milyaran Dollar AS. Ketika kasus ini terkuak pada Oktober 2001, harga saham Enron jatuh dari US$ 90,75per lembar saham di pertengahan tahun 2000 menjad ihanya US$ 1 pada November 2001.Kejadian tersebut telah menghancurkan kepercayaan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan akhirnya membuat Enron Corporation harus dinyatakan pailit/ bangkrut. Terlepas dari berbagai polemik yang ada dibalik kebangkrutan

48

Enron, pelajaran berharga yang dapat kita catat adalah, ketika etika sudah mulai dikompromikan dan kepatuhan terhadap peraturan semakin longgar,maka keberlangsungan hidup sang pemimpin dan bahkan hidup organisasi mulai dipertaruhkan. Tone at the top sebenarnya bagian dari mekanisme kontrol internal yang sesungguhnya merupakan bagian esensial dari sebuah organisasi. Dalam organisasi Pemerintahan di Indonesia dikenal dengan nama Sistem Pengen­ dalian Intern Pemerintah (SPIP). Me­ lalui mekanisme pengen­d alian yang menjadi bagian tak terpisahkan dari organisasi (build in) dan melibat­ kan unsure pimpinan pada setiap tingkat­an diharapkan berbagai bentuk penyimpangan (irregularities) dapat segera terdekteksi pada tahapan awal. Dan selanjutnya organisasi dapat melakukan penyesuaian atau perbaikan yang diperlukan sehingga dapat kembali berada pada arah dan jalur yang telah ditetapkan sejak awal atau melakukan koreksi yang dipandang perlu. Memang leadership bukanlahsatusatunya faktor yang akan menentukan keberhasilan sebuah organisasi, masih ada banyak factor lainnya yang turut menyumbang bagi keberhasilan organi­ sasi. Integritas SDM yang ada, budaya kerja yang telah tertanam dalam organisasi, misalnya, juga merupakan factor penting yang menentukan kelangsungan hidup sebuah organisasi.Namun demikian takdapat dipungkiri bahwa leadership menjadi salah satu faktorkunci jalannya organisasi.Harus diakui bahwa dalam perkembangannya, keberhasilan sebuah organisasi modern tidak semata-mata ditentukan oleh satu factor namun merupakan sinergi dari beberapa factor secara bersamaan. Dalam kaitan inilah organisasi modern yang efektif adalah sebuah organisasi yang mampu mengubah perencanaan yang telah disusun dengan baik(strategi),menjadi sebuah hasil nyata (outcome) yang menjadiekspektasibersama para pemangkukepentingan. Dan hasil tersebut akan tercapai bukan hanya karena SDM-nya yang berkualitas atau adanya budaya kerja yang telah tertanam dalam tubuh organisasi, namun juga ditentukan leadership sang pemimpin, tone at the top. OKTOBER 2014

OKTOBER 2014