Diplomasi. Diplomasi

14 Maret2009 2010 No. 28 21,Tahun TahunIII,II,Tgl. Tgl.15 15Februari Juli - 14- Agustus

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi www.tabloiddiplomasi.com

Presiden RI :

Menlu RI :

Mengenang Seratus Tahun Mohammad Roem

Soft Power

Kontribusi Islam Dan Demokrasi Dalam Membangun Indonesia

Memperkuat Formula Diplomasi

Da’i Bachtiar :

Menyelesaikan Persoalan TKI di Malaysia Dengan Mengemas Interfaith Dialogue Kepala Dingin Dalam

Diplomasi

Menlu RI :

Mengadaptasikan Diplomasi Dalam Geopolitik Global

Kebudayaan, Fondasi Untuk Memperkuat Hubungan RI - Suriname

Nia Zulkarnaen :

“KING”

Sherly Yuliana Molle

Juara Favorit Duta Muda ASEAN-Indonesia 2009.

Film Bertema Bulutangkis Sosialisasikan ASEAN Community diTerdekat Dunia diPertama Lingkungan

Email: [email protected]


ISSN 1978-9173 ISSN 1978-9173


www.tabloiddiplomasi.com

771978 917386 771978 917386 9

9

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Daftar Isi

>4

Fokus

> 13

Lintas

>5

Fokus

> 14

Sorot

> 10

Sorot

> 17

Lensa

Sorot

> 21

Bingkai

> 22

Presiden RI : Soft Power Memperkuat Formula Diplomasi

Presiden RI : Indonesia Semakin Diperhitungkan

Diplomasi Harus Mampu Merumuskan Kepentingan Nasional

> 11

Reformasi Birokrasi Merupakan Proses Yang Berkesinambungan

> 12

7

F

Sherly Yuliana Molle: Sosialisasikan ASEAN Community di Lingkugan Terdekat

O

K

U

S

Raker Kepala Perwakilan RI 2010

Hasil Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI Agenda Aksi Perwakilan RI di Luar Negeri

Indonesia Berada di Garis Depan dalam Interfaith Dialogue

Kilas

US-ASEAN Business Council Mengidentifikasi Peluang Baru

Kilas

Memimpikan Kelembagaan Birokrasi Sesuai dengan Kebutuhan

L

E

N

S

A

16

Indonesia-US Interfaith Cooperation

Menlu RI :

Perwakilan RI Harus Menggerakkan Mesin Diplomasi Secara Total

Diplomasi

Teras Diplomasi

Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi Khariri Ma’mun Redaktur Pelaksana Cahyono

dituntut untuk mampu mengkontekstualisasikan kepentingan Indonesia dengan menampilkan sosok diplomasi Indonesia baru dengan pendekatan yang lebih mengedepankan “soft power” sebagai satu kesatuan upaya diplomasi, dengan motto “Indonesia Incorporated”.

Memasuki tahun 2010, Indonesia membuka babak baru hubungan bilateral dengan AS. Diawali dengan penandatanganan Peace Corps Agreement (PCA RI-AS) pada penghujung tahun lalu, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Indonesia-US Interfaith Cooperation serta rencana kunjungan Presiden Barack Obama ke Indonesia. Program Peace Corps dan Indonesia-US Interfaith Cooperation adalah suatu upaya yang lebih ditekankan kepada peningkatan people to people ties, upaya untuk saling memahami dan melakukan komunikasi antar budaya bagi kedua negara, dan merupakan cerminan dari hubungan bilateral yang semakin kuat antara Indonesia-AS. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia akan memiliki peran yang semakin penting dalam percaturan global kedepan. Untuk itu Indonesia dituntut untuk mampu menangkap berbagai peluang dan mengambil manfaat dari perkembangan global dewasa. Sejalan dengan hal tersebut dan bersamaan dengan masa awal tugas pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II, Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan Rapat Kerja Pimpinan Kementerian Luar Negeri dan Kepala Perwakilan RI, guna menjawab berbagai tantangan dan menangkap peluang dimaksud. Diplomasi Indonesia yang merupakan ways and means bagi pencapaian tujuan nasional untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia,

Dalam perkembangan dunia dewasa ini, soft power telah menjadi sesuatu yang penting, karena Soft power diplomacy yang berwujud culture, ideas, values, policies ataupun achievement itu, sering kali membuat formula diplomasi menjadi semakin kuat dan menjadi wujud lain dari apa yang dilakukan pada tingkat formal. Setiap diplomat Indonesia dituntut untuk memiliki pemahaman yang utuh mengenai prioritas dan arah kerja Pemerintah Indonesia atau pilar utama pembangunan Indonesia lima tahun kedepan yang dititik beratkan pada kesejahteraan rakyat, demokrasi dan keadilan. Setiap diplomat Indonesia dituntut untuk mampu membaca situasi dengan cermat dan beradaptasi secara cepat, tepat, cerdas dan terukur, agar mampu merubah suatu tantangan menjadi suatu peluang. Didalam memperjuangkan kepentingan nasional, setiap diplomat Indonesia juga harus kreatif, inovatif, hands-on dalam memastikan pelaksanaan misi, tidak bersikap rutin, dan berani muncul dengan ide-ide segar serta berpola pikir “thinking outside the box”. Gigih dan pantang menyerah, berpikir dan bekerja secara efektif dan efisien, cakap dan cerdas, serta mampu mensinergikan langkah-langkah yang dilakukan baik di tingkat multilateral, regional, maupun bilateral. Indonesia akan terus menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan menempatkan diri sebagai part of the solution dan bridge-builder dalam mengatasi berbagai tantangan global dewasa ini. Untuk itu setiap diplomat Indonesia haruslah sebagai seorang lobbyist, intelligence analyst, opportunity seeker, dan image builder yang baik dan cakap.[]

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Staf Redaksi Saiful Amin Arif Hidayat Taufik Resamaili Dian harja Irana Tata Letak dan Artistik Tsabit Latief Distribusi Mardhiana S.D. Kontributor M. Dihar Alamat Redaksi Jl. Kalibata Timur I No. 19 Pancoran, Jakarta Selatan 12740 Telp. 021-68663162, Fax : 021-86860256, Surat Menyurat : Direktorat Diplomasi Publik, Lt. 12 Departemen Luar Negeri RI Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat Tabloid Diplomasi dapat didownload di http://www.tabloiddiplomasi.com Email : [email protected] Cover : Sherly Yuliana Molle Juara Favorit Duta Muda ASEANIndonesia 2009. dok.diplomasi Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri R.I bekerjasama dengan Pilar Indo Meditama

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email:

[email protected] Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

F

okus

4 Presiden RI :

Soft Power

Memperkuat Formula Diplomasi Dok.Diplomasi

D

alam krisis perekonomian global yang berlangsung pada tahun 2008-2009 kemarin, meskipun ekornya masih kita rasakan sekarang ini, kita dinilai oleh dunia sebagai negara yang kompeten dan dapat mengeliminir dampak dari krisis global. Ini tentu merupakan jerih payah dan kerja keras kita semua, termasuk kontribusi dari para diplomat kita yang berada di forum global. Soft power itu menjadi sesuatu yang penting dalam dunia masa kini. Soft power diplomacy sering bisa memperkuat formula diplomasi, jadi merupakan wujud lain the defender terhadap apa yang dilakukan pada tingkat formal. Meskipun soft power ini masih kontroversial di AS sendiri, ada pro dan kontra, tetapi kita aplikasikan dalam hubungan internasional sekarang ini, dalam diplomasi yang kita jalankan. Karena itu ada baiknya kita mengerti what is soft power, apa gerangan soft power itu dibanding dengan hard power. Hard power itu berwujud seperti military power, economic power, apalagi yang bersifat kohesif. Sedangkan soft power ini adalah sesuatu yang

No. 28 Tahun III

lain, yang konon lebih atraktif untuk dijalankan. Dan kembali bahwa semua ini untuk mencapai tujuan, to depend national interest. Soft power itu gampangnya adalah sesuatu yang khas yang dimiliki oleh sebuah negara atau bangsa. Dahulu AS mendominasi dunia bukan karena military might, economic power, ataupun political power saja, tetapi juga soft power yang dimilikinya, misalnya Hollywood, Coca Cola, Fried Chicken dan macam-macam. Kemudian juga demokrasi, kapitalisme, rule of law, dan freedom yang pada akhirnya seolah-olah itulah universal values yang bisa diadopsi oleh bangsa-bangsa lain. Dan dalam era dimana orang ingin meniru yang disebut sebagai global style sekarang ini, sering hal itu menjadi alat bagi bangsa lain untuk mengenal AS. Tetapi dalam perkembangannya, kapitalisme ditantang oleh state capitalism, ternyata China yang state capitalism dan tidak selalu mengadopsi nilai-nilai yang diproduksi oleh AS, sejauh ini juga bisa sukses. Oleh karena itu, sesungguhnya banyak yang bisa digerakan dari soft power. Saya ingin menitipkan, barangkali selama menjalankan misi diplomasi, ada yang bisa digerakkan dan dibawa ke negara-negara akreditasi tentang Indonesia, yang saya kategorikan sebagai soft power, itu jangan disiasiakan. Soft power itu bisa berwujud culture, ideas, values, policies ataupun achievement yang dicapai oleh sebuah bangsa. Dalam hal culture, saya menitipkan tolong dikembangkan apa yang saya sampaikan ini. Saya pikir bagus kalau kekhasan Indonesia itu menjadi soft power yang bisa kita jalankan. Misalnya Bali, Bali itu bisa menjadi ajang, alat, dan pintu masuk dalam berdiplomasi memperkenalkan Indonesia. Kedua, Batik, manakala Batik itu menjadi tangible culture heritage pada tingkat global, Batik dengan segala kekhasannya itu

makin dikenalkan pada tingkat dunia, maka Batik identik dengan Indonesia, Batik is Indonesia, dan Indonesia is Batik. Ketiga, adalah ‘nasi goreng’, kita jangan under estimate terhadap nasi goreng, karena kalau itu betul-betul bisa kita kemas sedemikian rupa, mungkin bukan hanya di Den Hag, Amsterdam, Rotterdam, New York dan Tokyo, barangkali suatu saat orang dari berbagai tempat lainnya merindukan ‘nasi goreng’ Indonesia. Keempat, tarian, pilihlah taritarian yang marketable, yang bisa kita bawa ke Eropa, AS, Australia, Afrika, ataupun Asia. Kemudian kopi Luwak, kopi ini banyak menjadi pembicaraan, sewaktu kemarin kami menghadiri APEC Summit disitu ada spouse program, dan istri dari para PM bersama istri saya itu berbicara tentang kopi Luwak. Disana saya juga melihat tayangan televisi tentang kopi Luwak. Tolong itu juga dipikirkan untuk menjadi sarana soft power kita. Kelima, handycraft, saya rajin mengumpulkan handycraft dan berbagai cinderamata dari berbagai negara termasuk dari seluruh Kabupaten di Indonesia. Terus terang, beberapa tahun yang lalu dibandingkan dengan handycraft yang ada di Thailand, Eropa dan dimana-mana handycraft kita agak jauh tertinggal, tetapi sekarang sudah tidak kalah. Setiap ada Inacraft dan exhibition, handycraft kita laris manis habis terjual. Jadi pilihlah handycraft apa yang kira-kira jika itu diperkenalkan dimanapun, melekat nama Indonesia. Keenam, musik, saya pikir angklung, karena angklung sudah menjadi salah satu world culture of heritage yang incometable, kalau dimainkan dengan baik, angklung itu betul-betul adaptif. Kita dulu punya soft power badminton, Presiden Obama ketika bertemu dengan saya, beliau menceritakan bagaimana Indonesia itu hebat badmintonnya. Dulu badminton itu adalah salah satu soft power kita,

badminton is Indonesia, All England is Indonesia. Selain itu kita punya Pencak Silat yang mungkin bisa kita kembangkan di tingkat ASEAN dan Asia. Semua itu, adalah our culture yang bisa betul-betul di branding kan Indonesia dan dikenalkan. Dan apabila kita sungguh-sungguh serius, itu akan luar biasa. Silahkan dipilih lagi, apa saja. Disamping itu, Indonesia mempunyai gagasan, terutama pada dasawarsa terakhir ini, yaitu kenapa antar civilization itu tidak bisa rukun, mengapa antar agama bertengkar terus, mengapa antar media terkadang tidak saling sensitif. Menurut saya kerukunan antar identitas di dunia ini, harmoni among civilization itu juga bisa menjadi jualan kita. Indonesia juga terkenal dimanamana sebagai peace keeper, saya juga pernah bertugas di Bosnia sebagai peace keeper, dan itu adalah amanah dari UUD 1945. Di negara manapun peace keeping forces dari Indonesia ditugaskan, selalu mendapatkan pujian dan award. Ini juga bisa kita jadikan jualan, dan paling tidak kita contribute pada peace making, atau peace keeping di berbagai daerah konflik, dan itu juga bisa kita jadikan sebagai our ideas. Kita bisa membuktikan isu konflik yang sesungguhnya antara Islam dengan demokrasi di Indonesia. Itu juga sesuatu yang dapat kita jual, dengan catatan mari kita matangkan itu di dalam negeri, kita semaikan dan suburkan dan kemudian kita perkokoh, sehingga suatu saat Indonesia dilihat seperti itu. Itu adalah ideas dan masih bisa diketemukan lagi values dari unity and diversity. Ada civilization Hindu Budha yang datang pada abad ke-3, yang disebut dengan nilai ketimuran. Kemudian civilization Islam yang hampir bersamaan dengan civilization barat. Semua perpaduan antara values atau civilization itu juga bisa kita jual, disamping unity and diversity tadi. Jadi banyak nilai-nilai yang bisa digunakan untuk moderasi, ketika persepsi barat bahwa Islam itu keras, memiliki kantongkantong radikalitas dan ektrimitas, kita dapat menunjukan bahwa sesungguhnya Indonesia memiliki sifat moderat. Kalau ini kita persubur dan perkokoh, maka Indonesia values among other adalah bagaimana dia mencintai soft of moderation, itu contoh.[]

15 FEBRUARI - 14 MARET 2010

F

okus

5 Presiden RI :

Indonesia

Semakin Diperhitungkan

Dok.Diplomasi

T

idakkah dunia melihat bahwa our democracy is a life sekarang ini, freedom, human rights dan sebagainya. Tidakkah mereka juga tahu, bahwa reformasi yang kita jalankan sejak tahun 1999 itu moving a head, meskipun belum rampung dan masih ada masalahmasalah. Tidakkah mereka tahu our economic, meskipun kita sendiri masih ingin meningkatkan, tetapi itu juga telah diakui oleh dunia sebagai salah satu kisah sukses. Yang terakhir, bahwa amanat Indonesia rules kita dihargai. Ketika pertamakali saya hadir di G-8 Summit, sebelumnya tidak pernah Presiden Indonesia di undang dalam G-8 summit, yang diperluas dan kemudian di G-20 dan lain-lain, saya tahu diri, saya diam agak di belakang dan belum berani memberi salam para pemimpin dunia yang hadir. Tetapi ternyata mereka begitu akrabnya dan datang bercakap-cakap dengan saya, dan tidak melihat Indonesia itu berada di rangking kesekian. Merah Putih sudah semakin


berkibar, kita dianggap sebagai bagian dari mereka dan masuk kedalam klub dunia. Ini tidak datang dengan sendirinya, mereka melihat bahwa ada achievement meskipun jelas belum cukup, dan tidakkah ini kita jadikan sesuatu yang sangat baik, dan saya ingin kita menggunakan soft power lebih banyak lagi kedepan. Satu bulan sebelum pelaksanaan G-20 Summit yang pertama pada bulan Oktober 2008, saya dihubungi oleh Kevin Rudd, beliau menyampaikan bahwa nampaknya Bush akan menelpon saya untuk meminta pertimbangan Indonesia, karena G-20 ini versinya masih macammacam. Ada yang berpendapat tidak perlu dirubah, tetap G-8 namun ditambah siapa partnernya. Kemudian ada yang berpendapat, G-8 plus lima negara yang selama ini menjadi mitra, yaitu China, India, Brazil, Meksiko dan South Afrika. Ada yang berpendapat ini tidak cukup, bagaimana kalau menjadi G-20. Kevin Rudd meminta saya untuk mendukung usulan G-20 dan mencari alasan yang bagus, agar Australia juga bisa ikut masuk. Pada saat Bush menelpon, ada dua hal yang ditanyakan kepada saya. Pertama bagaimana pandangan saya mengenai forum ini, apakah G-20 atau diluar G-20. Yang kedua, menurut saya kapan sebaiknya G-20 Summit ini dilakukan. Ini tumben-tumbennya super power bertanya pada Indonesia. Saya katakan bahwa G-20 akan jauh lebih baik dan lebih presenting, karena memuat

semua elemen yang ada pada tingkat global. Dengan G-20 ada tiga negara yang seolah-olah mewakili Islamic Civilization yaitu Arab Saudi, Turki dan Indonesia. Dengan masuknya Indonesia, tentu ASEAN akan happy, karena the biggest economic in the region is included didalam G-20 forum ini, dan lain-lain. Ketika Bush menanyakan when, pada waktu itu di bulan Nopember akan ada APEC Summit di Lima, Peru. Bisa dibayangkan kalau harus berangkat ke G-20 Summit pada bulan Oktober kemudian kembali ke Indonesia dan dua minggu kemudian balik lagi ke Peru. Tapi Alhamdulillah usulan kita disetujui, G-20 Summit dilaksanakan hanya selang beberapa hari sebelum APEC Summit. Poin saya adalah, bahwa kita sudah mulai diajak untuk memikirkan, membahas, dan merumuskan sesuatu. Dan saya melihat tanda-tanda, bahwa kita akan semakin dilibatkan. Contohnya di Midle East, tatkala Afghanistan memanggil Dubes kita, saya berbincang-bincang dengan para pemimpin Eropa, Presiden Obama, Senator John Cary dan lain-lainnya, mengenai bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan, dan tampaknya pandangan Indonesia didengar. Oleh karena itu ketika Menlu meminta ijin untuk menghadiri pertemuan di London, saya langsung mengizinkan begitu mendengar bahwa topiknya adalah mengenai rekonsiliasi yang kita gagas. Poinnya adalah kita sudah mulai masuk orbit klub global. Jangan sia-siakan semua ini, dan mari kita gunakan soft power dengan sebaik-baiknya. Negeri kita kaya akan culture, ideas, values, dan other maters yang bisa kita jual, menjadi selling point kita dalam diplomasi pada tingkat global. Dalam menjalankan tugas diplomasi, jadilah seorang lobbyist, inteligence analyst, opportunity seeker, dan image builder yang baik untuk Bangsa dan Negara kita.[]

No. 28 Tahun III

F

okus

Menlu RI :

Indonesia Bagian dari Solusi

P

olitik Luar Negeri dan diplomasi harus diabdikan untuk mencapai 3 pilar pembangunan yang telah digariskan oleh Pemerintah untuk periode 5 tahun kedepan. Keduanya harus dijadikan alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat; menjadi bagian dari proses mematangkan kehidupan demokrasi di tanah air; dan dapat berkontribusi terhadap terjaminnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendek kata, politik luar negeri dan diplomasi bukanlah dunia sendiri yang terlepas dari konteks lain yang melingkupinya. Keduanya harus membumi, dapat dirasakan keberadaannya, dapat diterjemahkan dalam upaya untuk mensejahterakan rakyat, dan dapat dijadikan kepanjangan tangan dari pembangunan nasional. Disamping peran polugri dalam mencapai 3 pilar pembangunan tersebut, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Bapak Presiden, terdapat 7 misi lainnya yaitu: Kontribusi Indonesia terhadap penanangan masalah perdamaian dan keamanan dunia termasuk masalah Timur Tengah; Peran Indonesia dalam memajukan dialog antar agama dan peradaban; Peran Indonesia dalam menghadapi tantangan food, energy dan water security (FEW); Kontribusi Indonesia menyangkut masalah ekonomi global, termasuk perubahan tatanan ekonomi dunia; Kontribusi Indonesia dalam mengatasi ancaman penyakit menular; Serta peran aktif Indonesia dalam mengatasi tantangan perubahan iklim. Menurut hemat kami, dalam mengupayakan pencapaian misi termaksud, Indonesia memiliki berbagai aset yang perlu dimanfaatkan. Transformasi Indonesia menjadi negara yang demokratis, terbuka dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu contoh aset yang mendudukan Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani. Oleh karena itu, politik luar negeri Indonesia perlu terus mengedepankan transformasi ASEAN menjadi suatu komunitas yang semakin menghormati dan

No. 28 Tahun III

peduli terhadap masalah HAM. Oleh karena itu pula, keberpihakan pada masalah termaksud akan senantiasa mewarnai politik luar negeri Indonesia secara umum, beyond ASEAN. Namun selaras dengan pengalaman nasional Indonesia, yang mengingatkan bahwa proses demokratisasi pada hakekatnya hanya dapat dicapai melalui perubahan dari dalam, maka pemajuan prinsip HAM tersebut, dalam polugri tidak akan ditandai oleh sikap yang menggurui melainkan melalui berbagi pengalaman dan peningkatan kapasitas. Aset polugri lainnya adalah kenyataan bahwa Indonesia merupakan bukti bahwa demokrasi, Islam dan modernitas dapat berjalan beriringan. Oleh karena itu, polugri akan mengoptimalkan ciri khas yang dimiliki Indonesia termaksud. Ini antara lain berarti bahwa, sesuai arahan Presiden RI, Indonesia akan menjadi garda terdepan dalam mempromosikan dialog antar agama dan peradaban. Kami berkeyakinan, dialog sebagaimana termaksud, dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi berbagai tantangan internasional dewasa ini, termasuk ancaman terorisme, dan dapat menjembatani berbagai jurang perbedaan antar negara dan bahkan dalam negara. Indonesia, dalam batas-batas kemampuan dan sesuai prinsip politik luar negerinya, akan siap memfasilitasi penyelesaian berbagai konflik. Karakteristik Indonesia lainnya adalah daya tahan dan tingkat survival yang tinggi sebagai sebuah bangsa. Dunia telah menyaksikan ketahanan Indonesia untuk keluar dari krisis multidimensi pasca reformasi. Krisis ekonomi, politik, sosial, ancaman separatisme bahkan bencana alam dalam skala besar, tidak membuat Indonesia menjadi negara yang gagal. Justru sebaliknya, melalui politik luar negeri, kita membuktikan kemampuan untuk mengubah suatu tantangan atau adversity menjadi sebuah peluang. Bencana alam yang melanda Indonesia, misalnya mendorong kita menjadi negara pemimpin di bidang humanitarian

diplomacy. Contoh lain, kejahatan terorisme di negara kita, justru mendorong Indonesia untuk menjadi part of the solution dengan memprakarsai berbagai kerjasama bilateral maupun regional di bidang counter terorrism. Tantangan perubahan iklim, khususnya terkait dengan tekanan internasional agar Indonesia dapat mengatasi masalah deforestasi sebagai sumber emisi, justru telah memotivasi polugri untuk mengambil posisi kepemimpinan di bidang perubahan iklim. Tidak kalah penting, dengan memetik pembelajaran, maka krisis ekonomi yang melanda Indonesia satu dekade yang lalupun telah menjelma menjadi faktor positif. Ditengah krisis keuangan dewasa ini, dunia telah menyaksikan ketahanan ekonomi Indonesia. Sementara krisis keuangan telah menghancurkan sendi ekonomi sejumlah negara maju, Indonesia bahkan tampil dengan tingkat pertumbuhan ekonomi positif terbesar ketiga sebesar 4.3% setelah China dan India. Pengakuan internasional terhadap Indonesia juga tercerminkan pada keanggotaan tetap Indonesia dalam G-20. Kesemuanya ini adalah wujud kemampuan kita mengubah tantangan menjadi peluang. Sementara memahami berbagai aset polugri Indonesia, kita semua jangan pernah terbuai dan menjadi lengah. Karena pada hakekatnya, aset-aset termaksud baru merupakan suatu potensi belaka, dan harus ditransformasikan menjadi real currency untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Dengan memahami benar potensi yang Indonesia miliki, adalah menjadi kewajiban kita selanjutnya untuk mentransformasikan potensi dimaksud menjadi tangible currency demi kepentingan Bangsa dan Negara. Kita harus mampu membuka peluang untuk mendulang apa yang saya istilahkan sebagai “democratic dividend”. Disinilah kita harus secara cerdas mengambil manfaat dari perubahan yang telah terjadi untuk kepentingan nasional. Indonesia

Dok.Diplomasi

baru yang dihargai perannya oleh masyarakat internasional, bukan dengan memaksakan kehendaknya, melainkan melalui kualitas diplomasinya; Indonesia baru yang selalu menjadi bagian dari solusi; dan Indonesia baru yang selalu menjembatani perbedaan. Untuk dapat memanfaatkan sebesar-besarnya aset dan potensi Indonesia, kita harus memahami secara mendalam kondisi global yang saat ini kita hadapi. Sebagaimana telah diuraikan oleh Presiden RI dalam arahannya, kondisi global penuh dengan tantangan, namun juga terbentang peluang.[]


Diplomasi fokus

Menlu RI :

M

7

Perwakilan RI Harus Menggerakkan Mesin Diplomasi Secara Total

elalui kinerja diplomasi, para Kepala Perwakilan RI tentunya dituntut untuk mewujudkan pilar utama pembangunan 5 tahun kedepan yang telah digariskan, yaitu kesejahteraan rakyat, demokrasi dan keadilan. Kehadiran misi diplomatik Republik Indonesia di segala penjuru dunia, tidaklah hanya dimaksudkan untuk membuktikan keberadaan Indonesia, tetapi harus sungguhsungguh dimanfaatkan sebagai aset penting dalam meraih kepentingan nasional Indonesia. Hal ini hanya dapat dilakukan jika seluruh Perwakilan RI di luar negeri terus mengoptimalkan mesin diplomasinya. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia saat ini dihadapi dengan kondisi global yang sangat menantang. Berbagai tantangan yang bersifat multi-dimensional dan tidak mengenal batas negara. Tatanan internasional yang bersifat multipolar dengan berbagai pusat pengaruh dan kekuatan. Globalisasi yang mengantarkan rakyat Indonesia bekerja di berbagai belahan dunia, apakah sebagai tenaga profesional, anak buah kapal ataupun penata laksana kerumahtanggaan, menuntut perlindungan yang maksimal bagi Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut Selain itu, era revolusi teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini membuat dunia hampir tanpa batas. Kejadian apapun yang terjadi di belahan dunia yang sangat jauh, secara real time dapat dibaca, disaksikan dan bahkan tidak jarang dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat Indonesia pada saat yang bersamaan. Berbagai dinamika tersebut mengharuskan seluruh Kepala Perwakilan RI di luar negeri, dan setiap diplomat Indonesia yang bertugas di luar negeri untuk mampu membaca situasi dengan cermat, serta


Dok.Infomed

beradaptasi secara cepat, tepat, cerdas dan secara terukur. Agar dapat merubah tantangan menjadi suatu peluang. Dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia, para Kepala Perwakilan harus kreatif, inovatif, hands-on dalam memastikan pelaksanaan misi, tidak bersikap rutin, dan berani muncul dengan ide-ide segar serta berpola pikir “thinking outside the box” sangatlah mutlak dibutuhkan. Nilai kegigihan dan pantang menyerah merupakan suatu keniscayaan. Semua karakter dimaksud harus melekat pada diri setiap Diplomat RI untuk menggerakan mesin diplomasi secara total. Sosok seorang diplomat yang tegar dalam memperjuangkan kepentingan bangsa, namun tetap dengan penuh kesantunan. Kemlu akan terus mengedepankan asas merit atau kecakapan dalam pembinaan karir. Ini adalah satu-satunya pilihan dalam menciptakan sosok diplomat yang handal dan professional. Diplomat yang memahami kepentingan

nasional. Diplomat yang mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang. Dan tidak kalah penting, diplomat yang memiliki empati terhadap permasalahan WNI berdasarkan azas perlindungan dan keberpihakan. Kita semua sangat menyadari, bahwa kondisi di masing-masing wilayah akreditasi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, para Kepala Perwakilan dituntut harus mampu mengidentifikasikan peluang di setiap negara akreditasi mereka, sebagaimana digarisbawahi oleh Bapak Presiden. Dengan kata lain, Kepala Perwakilan harus dapat mengkontekstualisasikan apa yang menjadi kepentingan Indonesia. Menampilkan sosok Indonesia baru di negara akreditasi. Sebagai satu kesatuan upaya diplomasi, dengan motto “Indonesia Incorporated”, para Kepala Perwakilan dituntut berpikir dan bekerja secara efektif dan efisien, cakap dan cerdas serta mampu mensinergikan langkah-langkah yang dilakukan baik di tingkat mul-

tilateral, regional, maupun bilateral. Sementara itu, visi politik luar negeri “a million friends, zero enemy” merupakan dasar dan pedoman bagi upaya untuk memajukan “all directions foreign policy”, yang sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia telah dan akan terus menjalankan politik luar negeri yang menjadikannya sebagai part of the solution dan bridge-builder dalam mengatasi berbagai tantangan ini. Selain itu, cara pendekatan diplomasi Indonesia yang mengedepankan “soft power” telah mendapatkan apresiasi dari banyak pihak internasional. Diplomasi sebagaimana yang kita maklumi merupakan satu kontinum yang terus berproses, dan sematamata diabdikan untuk kepentingan nasional bangsa dan negara. Setidaknya dalam empat bulan terakhir ini, Presiden RI telah berkenan terlibat langsung dalam berbagai rangkaian pertemuan tingkat tinggi, termasuk KTT ASEAN di Cha-am Hua Hin, KTT APEC di Singapura, COP-15 UNFCC di Kopenhagen, dan Bali Democracy Forum ke-II. Indonesia juga telah berpartisipasi aktif di berbagai pertemuan pada tingkatan Menteri, seperti pertemuan ASEAN di Da Nang, FEALAC di Tokyo dan Konferensi Internasional Tentang Afghanistan di London. Indonesia juga terus secara intensif mengupayakan peningkatan hubungan bilateral dengan berbagai Negara sahabat. Dalam konteks yang sama, seluruh mesin birokrasi diplomasi, baik yang di dalam negeri maupun di perwakilan, terus dan akan selalu bekerja tanpa mengenal jeda. Diplomasi tidak dapat lengah sedikitpun dan harus terus konstan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara.[]

No. 28 Tahun III

Diplomasi F

O

K

U

S

Dok.Diplomasi

8

G

eopolitik global telah berubah menjadi multipolar dengan berbagai pusat pengaruh dan kekuatan. Berbagai tantangan dan ancaman saat ini bersifat multi-dimensional tanpa mengenal lagi batas negara dan waktu. Ancaman mutakhir kepada dunia saat ini bersifat non tradisional, tetapi memiliki potensi dampak yang luar biasa. Perubahan iklim, krisis pangan, energi, air dan keuangan bisa disebutkan diantaranya, serta bahaya pandemik global yang dapat menjadi mesin pembunuh manusia dalam skala global. Fakta revolusi teknologi dan informasi yang terjadi, juga telah mengubah dunia menjadi small village. Kondisi global tersebut, mendorong semua dari kita untuk mampu beradaptasi secara cepat, tepat, cerdas dan terukur. Kita dituntut lebih cepat untuk membaca apa yang menjadi kepentingan Indonesia dan menciptakan peluang baru. Kita dituntut pula untuk dapat memanfaatkan aset dan potensi yang kita miliki, sehingga harapan mesin diplomasi dapat menjadi

Menlu RI :

Mengadaptasikan Diplomasi Dalam Geopolitik Global

alat untuk mencapai kepentingan nasional, dapat terwujud. Untuk dapat menerjemahkan aset diplomasi menjadi tangible currency demi kepentingan rakyat Indonesia, pada seluruh tingkatan, baik bilateral, regional maupun multilateral, kita dituntut untuk dapat mengidentifikasi secara cermat apa yang menjadi

”

No. 28 Tahun III

kepentingan nasional dan bagaimana mewujudkannya. Dalam forum multilateral, kita dituntut untuk memilah secara cerdas apa yang menjadi esensi kepentingan Indonesia. Baik dalam forum PBB maupun dalam forum multilateral lainnya, Indonesia harus mampu membawa agenda dan

Kondisi global tersebut, mendorong semua dari kita untuk mampu beradaptasi secara cepat, tepat, cerdas dan terukur. Kita dituntut lebih cepat untuk membaca apa yang menjadi kepentingan Indonesia dan menciptakan peluang baru.

kepentingan nasional sebagai agenda prioritas di forum multilateral. Tidak ada dalam kamus diplomasi Indonesia, kita hanya menjadi pihak yang reaktif dan berdiam diri. Kita harus selalu tampil sebagai negara yang selalu mengedepankan solusi multilateral, yang memiliki inisiatif. Untuk itu reformasi PBB dan seluruh tatanan global harus terus di dorong untuk dapat menjadikan PBB sebagai organisasi yang memiliki legitimasi dan kredibilitas serta yang responsif terhadap tantangan global dewasa ini. Reformasi DK PBB, termasuk kelayakan Indonesia untuk duduk sebagai anggota dalam DK PBB yang telah direformasi, serta reformasi penataan sistem ekonomi dan keuangan global akan terus menjadi prioritas nasional Indonesia. Dalam forum G-20, Indonesia akan terus menyuarakan kepentingan negara berkembang dan memastikan bahwa tatanan ekonomi dan keuangan serta perdagangan dunia harus lebih adil dan sungguh-sungguh berdampak positif terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, sekali lagi, dalam memperjuangkan hal tersebut Indonesia tidak akan justru mempertajam perbedaan melainkan membangun persamaan. Dalam lingkup regional, Indonesia kedepan harus tampil sebagai negara yang bukan hanya berpengaruh di lingkungan kawasan terdekatnya, Asia Tenggara tetapi harus memastikan peran dan pengaruh Indonesia pada lingkup yang lebih luas. Evolusi ASEAN menjadi suatu komunitas yang lebih terbuka harus dapat dimanfaatkan Indonesia sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dibutuhkan kerja keras dan cermat seluruh Diplomat RI di kawasan, khususnya ASEAN, untuk memastikan peluang yang ada dari kerjasama ekonomi dan perdagangan di kawasan menjadi mesin penggerak ekonomi dan


Diplomasi L pembangunan nasional. Pada tataran bilateral, kami melihat ke depan, terdapat kebutuhan mendesak bagi kita untuk senantiasa memastikan upaya yang terus menerus dalam menerjemahkan kedekatan politis dengan negara lain, menjadi kedekatan kerjasama ekonomi. Kerjasama perdagangan, investasi, pariwisata dan penciptaan kesempatan kerja, sangat penting dan vital bagi perekonomian nasional. Diplomasi ekonomi perlu terus ditingkatkan, dan naiknya tingkat investasi, perdagangan, nilai ekspor Indonesia, jumlah tenaga profesional yang bekerja di negara akreditasi dan kedekatan serta perhatian perwakilan terhadap masalah WNI, menjadi indikator utama keberhasilan misi perwakilan. Untuk memastikan bahwa kita dapat memaksimalkan aset dan potensi Indonesia baru dalam lingkungan global saat ini, seluruh mesin diplomasi harus digunakan secara maksimal. Dalam kaitan ini, kami ingin menggarisbawahi beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh Diplomat RI yang ditegaskan oleh Presiden RI, yaitu: sebagai lobbyst yang unggul; intelligence analyst yang baik, opportunity seeker atau pencari peluang yang cerdas; image builder atau pembangun image mengenai Indonesia yang baik. Dalam kaitan ini, kami ingin menegaskan beberapa hal. Pertama, seluruh Kepala Perwakilan dan diplomat Indonesia, tanpa terkecuali, perlu terus mempertajam pemahaman mengenai apa saja yang menjadi kepentingan Indonesia di negara akreditasi. Kenali kepentingan nasional dan pertajam kepekaan terhadap negara akreditasi. Kepala Perwakilan dan seluruh diplomat Indonesia perlu terus lebih aktif mengidentifikasi peluang-peluang baru yang terbuka dengan negara akreditasi. Kedua, perlindungan WNI merupakan prioritas. Semangat kepedulian dan keberpihakan


E

N

S

A

9

Dok.Vivanews

bukan hanya menjadi motto, melainkan, sebagaimana telah dibuktikan selama ini, terwujud secara nyata. Prinsip ‘kepedulian dan keberpihakan’ kepada WNI akan senantiasa menjadi panduan bagi setiap diplomat Indonesia dalam melaksanakan tugastugasnya. Terlepas dari kenyataan, bahwa permasalahan TKI yang mencuat di luar negeri (hilir), kerap kali disebabkan oleh lemahnya persiapan di sektor hulu bagi pemberangkatan tenaga kerja, Perwakilan tetap harus secara aktif memperjuangkan aspek-aspek perlindungan TKI. Perwakilan juga harus terus meningkatkan dan mengedepankan pelayanan warga yang berkualitas dan profesional, yang antara lain diwujudkan melalui pelayanan yang cepat, murah, mudah, dan ramah. Ketiga, rutinitas bukanlah

sebuah pilihan. Tantangan diplomasi yang sangat berat kedepan, menuntut kita semua untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam melaksanakan tugas diplomasi. Tidak ada jeda dan istirahat dalam menjalankan mesin diplomasi. Jangan lengah dan berpangku tangan, tetapi kerja keras. Marilah kita berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Tunjukkan bahwa kita layak dan pantas untuk mewakili 220 juta lebih rakyat Indonesia. Kita hadir untuk kepentingan nasional Indonesia dan kesejahteraan rakyat kita. Keempat, benah diri merupakan keniscayaan. Benah diri yang selama ini berjalan harus terus dilakukan. Tidak ada kata berjalan di tempat apalagi mundur dalam proses benah diri. Perubahan yang terus menerus ke arah yang lebih baik

harus melekat dalam diri setiap diplomat. Setiap dari kita, harus menjadi bagian dari proses tersebut. Hal ini mutlak diperlukan kalau kita ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Diplomat RI harus memiliki suatu “corporate culture” yang profesional, akuntabel serta mempunyai dedikasi dan integritas diri. Dengan komitmen yang tinggi dari semua kita, bukan hanya sebagian dari kita tetapi semua, kita semua jajaran Kemlu dan Perwakilan RI harus memiliki sikap zero tolerance terhadap pelanggaraan dan penyalahgunaan wewenang. Saya ulangi lagi, zero tolerance terhadap pelanggaraan dan penyalahgunaan wewenang. Tidak akan melakukan tindakan tidak terpuji, penyalahgunaan jabatan, serta korupsi, kolusi dan nepotisme.[]

No. 28 Tahun III

Diplomasi

10

S

O

R

O

T

Triyono Wibowo

Wamenlu

Dok.Diplomasi

Diplomasi Harus Mampu Merumuskan Kepentingan Nasional

D

unia telah berubah, bangsa Indonesia juga sudah berubah, lingkungan geo-strategis kita berubah. Dunia kita hari ini adalah dunia yang sedang runtuh, dan tidak berlebihan apabila saya mengatakan bahwa geo-politik mungkin juga harus digantikan dengan apa yang disebut sebagai geo-economic. Dalam geo-economic, maka kehebatan kekuasaan suatu negara dewasa ini, diukur dari seberapa banyak dia mampu mengekspor produksinya, seberapa tinggi tingkat produktifitasnya, dan seberapa tinggi tingkat pertumbuhan ekonominya. Semua negara di dunia ini sekarang sedang berlomba untuk dapat melakukan atau berhubungan erat dengan negara lain. Semua negara berlomba untuk meningkatkan tingkat produktifitas, dan semua itu dimaksudkan untuk dapat meningkatkan ekspornya, dan dengan demikian meningkatkan pertumbuhan ekonominya, meningkatkan kesejahteraan kepada rakyatnya termasuk juga negaranya. Semua negara dewasa ini berlomba untuk menciptakan berbagai macam mekanisme untuk memungkinkan hal-hal itu tadi dapat terjadi. Barangkali kita masih ingat berapa banyak Free Trade Area (FTA) yang kita buat dalam 5 tahun terakhir, berapa banyak mekanisme atau dukungan yang kita sebut sebagai strategic partnership,

No. 28 Tahun III

comprehensive partnership dan yang terakhir unlimited partnership. Semua itu dimaksudkan untuk mewujudkan keinginan suatu negara untuk mampu mengadakan hubungan yang menentukan bagi negaranya. Indonesia hari ini adalah Indonesia yang tengah berubah, Indonesia yang berbeda dengan lima tahun yang lalu, Indonesia yang berbeda dengan lima tahun yang akan datang dan menjadi sangat berbeda pada 10 atau 15 tahun mendatang. Menurut beberapa ramalan dari para ahli, bahwa pada tahun 2025 nanti, yaitu 15 tahun lagi dari sekarang, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi dunia nomor 14 dengan GDP diperkirakan akan mencapai USD 1,5 triliun. Pada tahun 2050, Indonesia diramalkan akan menjadi kekuatan ekonomi dunia nomor 7, yaitu setelah China, AS, India, Brazil, Meksiko dan Rusia. Dalam posisi ini kita sudah akan meninggalkan di belakang kita Jepang, Inggris, Perancis dan Jerman. Dan GDP kita pada tahun 2050 diperkirakan akan mencapai USD 8 triliun. Kalau semua ramalan itu benar dan akan terjadi, maka dunia kita akan merupakan dunia yang sama sekali berbeda dengan dunia kita pada hari ini. Indonesia pada saat itu akan berbeda dengan Indonesia pada saat ini. Pesan yang ingin saya sampaikan dengan mengungkapkan hal ini, adalah bahwa kita harus mampu merumuskan apa yang sebetulnya

menjadi interest kita. Dan kalau kita bicara mengenai interest, maka national interest itu akan selalu berubah mengikuti sesuai dengan perubahan persepsi terhadap kekuatan yang dimiliki. Pada masa yang lalu, kekuatan diplomasi kita adalah terletak pada kebenaran moral dan power of argument. Kekuatan argument kita dan keyakinan kebenaran moral itulah yang telah membuat Indonesia dan diplomasi Indonesia tegar selamanya. Sikap kita yang anti penjajahan, telah menjadikan Indonesia sebagai pemimpin diantara negara-negara dunia ketiga untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan atau memperoleh kemerdekaan. Power of argument kita itulah yang antara lain menjadikan kita selalu dikenal oleh pihak lain dalam berbagai persoalan, misalnya mengenai keadilan ekonomi internasional, lingkungan hidup, climate change dan sebagainya. Diplomasi Indonesia yang bersandar kepada kekuatan kebenaran moral dan argumentasi, tentu saja akan terus kita perhatikan, tetapi bersandar kepada hal itu saja menurut saya pada situasi dunia yang sudah berubah dewasa ini, kiranya tidak lagi cukup. Kita di ikut-sertakan dalam G-20, bukan semata-mata karena kebenaran moral atau power of argument kita. Kita berada di G-20 karena kita di serve untuk berada disana, karena kekuatan baru yang

kita miliki, kekuatan ekonomi, perdagangan, demokrasi, dan kekuatan-kekuatan baru kita. Karena itu sudah saatnya bagi kita, untuk mampu merumuskan apa sebenarnya interest kita, apa sesungguhnya kepentingan nasional kita ketika berhubungan dan berinteraksi dengan negara lain melalui berbagai forum regional maupun global. Kita harus mampu merumuskan agenda kita sendiri dan bukan hanya sekedar mengikuti, apalagi terbawa agenda pihak lain, karena banyak inisiatif baru muncul di sekitar kita. Banyak gagasan dilontarkan untuk membentuk arsitektur baru global maupun regional. Sekarang ini kita harus mampu merumuskan bentuk arsitektur apa yang sesuai dengan kepentingan kita atau bentuk arsitektur baru seperti apa yang kita inginkan. Kepentingan nasional apa yang bisa kita peroleh dari bentuk arsitektur baru seperti itu, dan apa yang dapat kita kontribusikan untuk menjamin dan menterjemahkan kepentingan nasional kita melalui tatanan arsitektur regional dan global baru tersebut. Itu adalah tugas kita semua, dan kalau kita merasa belum sanggup untuk merumuskan apa yang menjadi kepentingan kita atau apabila rumusan policy national interest itu masih menjadi porsi orang lain, maka menjadi kewajiban dan tugas kita untuk memastikan bahwa kita mampu mengamankan national interest kita. Saya kira itulah diplomasi kita.[]


Diplomasi S

Asmawai Rewansyah

Kepala Lembaga Administrasi Negara

Reformasi Birokrasi Merupakan Proses Yang Berkesinambungan

P

ada beberapa tahun yang lalu ada kolumnis internasional yang men’cap’ Indonesia sebagai the mistake state, negara yang moratmarit dan kacau-balau. Dan sekarang ini justeru banyak pihak yang menilai Indonesia sebagai emerging economic dan models of democracy. Bahkan Indonesia dapat berbicara dengan percaya diri di percaturan internasional, karena Indonesia mempunyai kekuatan ekonomi baru sebagai kekuatan ekonomi terbesar dengan pertumbuhan tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Namun demikian Presiden mengatakan, bahwa meskipun kita tetap berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 4 %, namun kegiatan investasi dan perdagangan luar negeri mengalami penurunan yang tajam. Oleh karena itu Presiden mengharapkan kepada seluruh komponen birokrasi pemerintahan, baik di pusat, propinsi dan kabupaten/kota untuk aktif dan mewaspadai dampak krisis ekonomi terhadap perekonomian didaerahnya masing-masing. Arah kebijakan ekonomi kita adalah tetap melakukan pemulihan ekonomi akibat krisis, seraya menjaga kesejahteraan rakyat dengan terus melaksanakan program-program yang pro-rakyat, utamanya bidang pendidikan, kesehatan dan penyediaan infra struktur dasar. Kita juga tetap harus dapat menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, menurunkan inflasi, mendorong kegiatan investasi dan perdagangan untuk terus bertahan atau bahkan meningkat, serta menjaga ketahanan pangan dan energi. Kebijakan dibidang ekonomi ini senantiasa berlandaskan pada konsep the people base strategy, yaitu strategi yang pro-growth, projob and pro-poor. Dalam konteks strategi ini, kebijakan ekonomi nasional dilakukan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui peningkatan investasi


dan perdagangan dalam dan luar negeri. Pembangunan ekonomi juga ditujukan dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan memutar roda ekonomi, dan oleh karena itu pembangunan ekonomi difokuskan untuk mengurangi kemiskinan melalui kebijakan revitalisasi pertanian dan pedesaan, serta program-program yang pro-rakyat. Pada Sidang Kabinet Indonesia bersatu tanggal 23 Oktober 2009 yang lalu, Presiden menegaskan, bahwa reformasi birokrasi dan penertiban pemerintah yang baru merupakan prioritas utama dari 11 program nasional yang direncanakan oleh Kabinet Indonesia Bersatu jilid II 20092014. Hal ini paling pokok dan penting, karena kalau reformasi birokrasi dan penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik tidak berjalan, maka 10 prioritas yang lainnya juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Reformasi birokrasi dan tata-kelola pemerintahan yang baik atau good governance merupakan faktor determinan utama didalam memberikan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan negara. Presiden menyatakan, bahwa reformasi birokrasi merupakan proses yang berkesinambungan dan menyeluruh, karena menyangkut perubahan sikap dan berlaku di seluruh jajaran birokrasi pemerintah, mulai dari tingkat yang paling tinggi hingga di tingkat pelaksana. Perubahan ini tidak hanya menyangkut perubahan struktur organisasi, tetapi juga menyangkut cara kerja, disiplin dan komitmen para pekerja, serta terbangunnya sistim insentif dan hubungan yang adil dan setara. Pemerintah telah dan sedang melaksanakan program reformasi birokrasi secara bertahap hingga dapat diselesaikan pada keseluruhan Kementerian dan Lembaga Negara pada tahun 2011. Secara bersamaan dan bertahap, reformasi birokrasi ditingkat Pemerintahan Daerah juga harus mulai dilaksanakan secara terencana, terorganisir dan

berkesinambungan. Pemerintah menegaskan bahwa berdasarkan pembangunan, itu semua bisa dicapai dengan penguasaan dan ketersediaan lima kunci sukses. Pertama adalah strategi dan program yang eksklusif, merata dan berkeadilan. Hal ini hanya dapat diwujudkan dengan hadirnya kualitas kepemimpinan yang efektif dan bertanggung jawab, baik di pusat maupun di daerah. Tidak ada satu hal yang bisa diraih oleh suatu daerah yang pemimpinnya hanya bekerja dengan apa adanya, tanpa semangat dan tekad untuk bekerja lebih baik. Tidak mungkin ada pembangunan yang berhasil tanpa ada kepemimpinan yang cakap dan memiliki integritas dengan bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Yaitu kepemimpinan yang mendedikasikan seluruh hati,jiwa, tenaga dan pikiran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Itulah kepemimpinan yang soleh, tidak berkhianat atau bahkan berkonflik dengan kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Kunci sukses yang kedua, adalah kebersamaan dan produktifitas positif diantara seluruh komponen bangsa. Penggalangan kekuatan bersama, baik Pemerintah, Lembaga Negara, dunia usaha, perguruan tinggi, serta civil society, adalah suatu keniscayaan bagi berhasilnya pembangunan. Tidaklah mungkin pembangunan dapat diraih, jika hanya pemerintah saja yang bekerja keras tanpa dukungan positif dari dunia usaha maupun elemen masyarakat lainnya. Oleh karenanya, pembangunan harus merupakan media dasar yang terbuka lebar bagi partisipasi seluruh elemen bangsa, apapun posisinya serta dimana dia berada. Kunci suksek yang ke-tiga, adalah bahwa pembangunan harus mendapat dukungan luas dari masyarakat. Kontribusi dan dukungan masyarakat luas adalah modal umum dalam pembangunan

O

R

O

T

11

dok.matanews

di segala bidang. Masyarakat akan terlibat aktif dalam proses pembangunan jika mereka merasa memiliki, sebaliknya rakyat yang mendapat pelayanan kurang baik, tidak akan terpanggil untuk mensukseskan pembangunan di wilayahnya. Kunci sukses yang ke-empat, adalah integritas dan typikal profesionalisme bagi para pemimpin dan para pelaku pembangunan, oleh karena itu saya tidak pernah berhenti mengajak terutama seluruh jajaran pemerintahan sebagai pelaku pembangunan untuk senantiasa menjaga mentalitas dan integritas dan etika profesionalisme jati dirinya. Jangan pernah berpikir untuk berkompromi dengan integrity, utamanya menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan diri sendiri ataupun golongan. Kunci sukses yang ke-lima, adalah lingkungan dalam negeri yang kondusif. Pembangunan hanya akan berjalan lancar ketika stabilitas politik terjaga, keamanan dan ketertiban tidak terganggu serta ketahanan ekonomi dan sosial tidak terjepit. Sebaliknya pembangunan akan terus mengalami sandungan dan berjalan tertatih-tatih jika situasi politik terus bergejolak. Dinamika politik harus terus kita kelola agar keramaiannya tetap seiring dengan tujuan dan upaya pembangunan, yang tentunya tanpa mengkebiri kenyamanan kita dalam menikmati kebebasan berdemokrasi, yaitu demokrasi yang dipagari dengan aturan main yang adil, balance dan konstitusional. Demokrasi yang tetap berjalan diatas derap hukum dan kewajiban masyarakat.

No. 28 Tahun III

Sherly Yuliana Molle

Juara Favorit Duta Muda ASEAN-Indonesia 2009.

tentang ASEAN didapatkannya dari pengalaman pribadinya, disamping juga mencari-cari dari lingkungan sekitarnya dan juga ditunjang oleh International Law Youth Core yang diikutinya. “Di situ saya belajar banyak tentang hukum internasional, khususnya organisasi-organisasi internasional, termasuk ASEAN”.

Dok.Diplomasi

“Saya sangat optimis bahwa ASEAN benar-benar bisa mewujudkan dirinya menjadi sebuah ASEAN Commnunity pada 2015, andaikan kita sebagai Warga Negara Indonesia dan Warga Negara dari anggota ASEAN lainnya ikut serta didalam mewujudkan hal tersebut dengan mengambil peran sebanyakbanyaknya dalam setiap kebijakan yang ditetapkan oleh ASEAN”, demikian Sherly mengungkapkan keyakinannya. Mengenai pemahaman generasi muda Indonesia tentang

Sosialisasikan ASEAN Community

G

adis cantik yang tinggi semampai ini, pada malam Grand Final Penobatan Duta Muda ASEAN-Indonesia 2009 yang digelar pada tanggal 12 Desember 2009 di Auditaorium Utama TVRI dan disiarkan secara langsung ke seluruh penjuru tanah air, berhasil menyabet gelar sebagai Juara Favorit Duta Muda ASEAN-Indonesia 2009, bersama-sama dengan Mario Masaya. Mahasiswi Semester V Fakultas Hukum Universitas Surabaya ini, mengaku baru pertama kali mengikuti ajang PDMAI. Namun demikian sejumlah prestasi telah berhasil diraih oleh Sherly, diantaranya sebagai Putri Persahabatan Jawa Timur. Saat ini Sherly juga dipercaya menjabat sebagai Sekjen Ikatan Alumni Putri Indonesia, Jawa Timur. Sherly yang memiliki hobby nonton dan traveling ini, menyatakan sangat bersyukur telah terpilih sebagai Juara Favorit Duta Muda ASEAN-Indonesia 2009, karena bagaimanapun dirinya sudah berhasil melewati begitu banyak proses seleksi yang harus dijalani. Bagi Sherly, apa yang didapatkan selama mengikuti ajang PDMAI-2009

No. 28 Tahun III

ini sangat bermanfaat, karena dirinya bisa bertemu dengan banyak orang. “Disini kita dapat bertemu dengan orang-orang yang tidak setiap hari kita temui dalam kehidupan kita seharihari, dan mendapatkan pengalamanpengalaman baru yang luar biasa”, jelas Sherly. Seleksi PDMAI 2009 ini, menurut Sherly dilakukan dengan sangat ketat. Dari awal, para peserta harus mengirimkan beberapa requirement yang harus dikirimkan secara urut, baik itu berupa CV, Nilai KHS, dan IP. Selain itu, para peserta juga diharuskan membuat essay tentang ASEAN, dengan tema the rule of youth in ASEAN community, dan itu harus dibuat dengan sebaik mungkin. Bagi Sherly, latar belakang pendidikannya di bidang hukum itu sangat relatif untuk dikatakan jauh atau tidak dengan tugas yang akan diemban sebagai Duta Muda ASEAN-Indonesia. “ Apalagi karena sebenarnya ASEAN itu sangat dekat dengan kita, hanya saja kita yang kurang aware untuk melihat hal itu”. Sherly mengakui bahwa substansi

Dok.Diplomasi

di Lingkugan Terdekat ASEAN, Sherly yang senang berkomunikasi dengan banyak orang ini menyimpulkan, bahwa sebenarnya sampai saat ini pengetahuan anak-anak muda Indonesia tentang ASEAN, khususnya anak-anak muda di daerah tempat tinggal Sherly di Surabaya, masih sangat minim. Karena itu sebagai seorang Duta Muda ASEANIndonesia, Sherly akan berusaha mensosialisasikan tentang ASEAN secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Menurut Sherly, setidaknya dia bisa melakukan sosialisasi tentang ASEAN melalui cara yang paling mudah dan dekat, misalnya melalui internet, facebook atau Twiter. Bagi Sherly tidak ada kata “tidak ada jalan” dan “tidak mungkin” untuk mewujudkan ASEAN Community kalau kita mau. “Kita lakukan di lingkungan yang terdekat dengan kita, apalagi setiap stakeholder itu tentunya mempunyai fungsi sosial, dan kalau kita bekerjasama, maka tidak ada kata ‘tidak mungkin’ untuk mewujudkan ASEAN Community”, jelas Sherly.[]

Diplomasi l

i

ntas

13

Raker Kepala Perwakilan RI 2010

Sebagai bagian dari upaya mensinergikan program kerja Kemlu RI dan Perwakilan RI, pada akhir Raker, seluruh Pokja menyampaikan rekomendasi dan Rencana Aksi yang merupakan wujud dari pengejawantahan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II. Total Indonesia Guna Mendukung Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis dan Adil”. Dalam Raker ini, para Pimpinan Kemlu dan Kepala Perwakilan RI memperoleh paparan mengenai prioritas program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II dari sejumlah Pejabat setingkat Menteri, Menteri dan Menko, serta membahas isuisu spesifik dalam beberapa Kelompok Kerja (Pokja). Raker dibuka oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada tanggal 4 Februari 2010 pagi. Hadir dalam


acara tersebut menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Komisi I DPR RI, Mochtar Kusumaatmadja, Hassan Wirajuda dan diplomatdiplomat senior lainnya. Pada siang harinya, para peserta Raker mendapat pengarahan dari Menlu, Dr. Marty M. Natalegawa, di Gedung Pancasila, Kemlu RI. Sebagai bagian dari upaya mensinergikan program kerja Kemlu RI dan Perwakilan RI, pada akhir Raker, seluruh Pokja menyampaikan rekomendasi dan Rencana Aksi yang merupakan wujud dari pengejawantahan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II.[]

Dok.Diplomasi

G

una memberikan pemahaman yang utuh atas visi, misi dan prioritas program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II, pada tanggal 4-9 Februari 2010 lalu, Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan Rapat Kerja Pimpinan Kemlu dan Kepala Perwakilan RI, bertempat di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Pejambon, Jakarta. Raker yang diikuti oleh 118 Kepala Perwakilan RI serta 97 Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemlu ini mengangkat tema “Meningkatkan Sinergi Dalam Pelaksanaan Diplomasi

Delapan Misi dan Empat Peran Khusus Diplomat Indonesia Ada delapan misi yang harus diemban para diplomat Indonesia di luar negeri ; 1. Menyukseskan pembangunan lima tahun mendatang sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Antara lain melalui kerjasama perdagangan, investasi, dan pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 7 % pada tahun 2014. Untuk itu diperlukan investasi besar-besaran di bidang infrastructure building, industry, agriculture, dan lain-lain. Rata-rata diperlukan Rp 2000 triliun setiap tahunnya yang bisa dimobilisasi dari sumber-sumber dalam negeri. 2. Memberikan solusi bagi permasalahan di Timur Tengah, terutama terkait dengan masalah terorisme. 3. Meningkatkan dialog antar-peradaban dan antar-agama. Indonesia harus berperan secara aktif dalam menyelenggarakan dialogdialog dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. 4. Peningkatan food, energy and water security dengan mengajak negara akreditasi untuk bermitra dan bekerjasama dengan Indonesia

di dalam membangun green energy. 5. Menciptakan peluang kerjasama ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara, mengingat economic cooperation itu tidak bisa dielakkan dalam tatanan dunia sekarang ini. 6. Menjalin komunikasi untuk memerangi HIV/ AIDS. 7. Memberikan kontribusi untuk permasalahan climate change. 8. Meningkatkan hubungan baik dengan negara lain. Sementara empat peran khusus diplomat Indonesia, adalah ; 1. Menjadi pelobi (lobbyist) yang unggul dengan menggunakan lebih banyak skill, karena lobi itu lebih merupakan art. 2. Menjadi intelligence analyst yang baik. 3. Menjadi pencari peluang (opportunity seeker) dari setiap tantangan yang ada. 4. Menjadi pembangun citra (image builder) yang baik dengan meluruskan berbagai mispersepsi tentang Indonesia.[]

No. 28 Tahun III

Diplomasi

14

S O R O T Dok.Diplomasi

Hasil Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI

Agenda Aksi Perwakilan RI di Luar Negeri

R

apat Kerja Pimpinan Kementerian Luar Negeri dan Kepala Perwakilan RI ini memiliki nilai yang sangat penting, mengingat penyelenggaraannya yang berkenaan dengan awal kerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dan satu minggu setelah selesainya Program 100 Hari Pemerintah RI. Adalah sangat tepat waktunya bagi kita semua untuk memahami dengan baik misi diplomasi RI dan karakter diplomat yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada saat Pembukaan Raker tanggal 4 Februari 2010 di Istana Negara, serta menuangkannya di dalam Agenda Aksi. Berdasarkan arahan Presiden dan Menlu serta paparan dari beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, maka dalam Raker Keppri ini telah dilaksanakan pembahasan di bawah 7 (tujuh) Kelompok Kerja (Pokja), yakni Pokja Aspasaf, Pokja Amerop, Pokja ASEAN, Pokja Multilateral, Pokja Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Pokja Isu-Isu Khusus, serta Pokja Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Ketujuh Pokja tersebut telah melakukan pembahasan secara komprehensif, integratif dan rinci, dan telah berhasil menetapkan serangkaian Agenda Aksi yang akan menjadi program kerja di wilayah akreditasi masing-masing. Perlu kami laporkan, bahwa Agenda Aksi juga mencakup hal-hal yang masih memerlukan berbagai koordinasi dan pembenahan di tingkat Pusat. Karena tanpa hal tersebut, akan banyak tugas-tugas di Perwakilan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai harapan. Beberapa hal pokok yang kiranya dapat kami laporkan pada kesempatan ini dari ketujuh Pokja dimaksud adalah : Aspasaf (Asia, Pasifik dan Afrika) : Aspasaf sebagai kawasan yang dinamis pada saat ini, memiliki banyak peluang yang dapat dimanfaatkan melalui rangkaian kegiatan diplomasi. Dalam kaitan

No. 28 Tahun III

ini, telah ditetapkan serangkaian Agenda Aksi bagi Perwakilan RI di kawasan, yaitu : 1. Upaya peningkatan promosi Trade, Tourism, dan Investment (TTI). 2. Penerobosan pasar-pasar nontradisional seperti Afrika, Timur Tengah dan Asia Tengah. 3. Mengoptimalkan kerjasama bilateral, termasuk dengan negara-negara yang telah memiliki kemitraan strategis/ komprehensif dengan Indonesia. 4. Membantu penyelesaian konflik, terutama kawasan Timur Tengah. 5. Perlindungan dan pembinaan WNI di luar negeri. Pembinaan ini diperlukan khususnya bagi WNI di negara-negara tertentu, dimana terdapat kecenderungan yang membahayakan loyalitas kepada NKRI. Mengingat dinamika dan karakteristik negara-negara di kawasan Aspasaf yang berbedabeda, maka Agenda Aksi yang disusun tidaklah sama. Sebagai contoh, Agenda Aksi untuk pasar Jepang berbeda dengan strategi penetrasi pasar di Nigeria. Demikian juga dengan unsur-unsur penunjang kegiatan sektor ekonomi lainnya seperti perbankan dan transportasi. Oleh karena itu, Perwakilan harus dapat menerjemahkan sejumlah Agenda Aksi yang telah dirumuskan sesuai dengan dinamika yang terjadi di wilayah akreditasi. Amerop (Amerika dan Eropa) : Kawasan Amerika dan Eropa mempunyai arti yang cukup penting dan strategis bagi Indonesia. Sebagian dari kawasan merupakan pasar tradisional dan mitra Indonesia di bidang perdagangan, investasi, pendidikan dan lain-lain, sementara sebagian dari kawasan merupakan pasar alternatif yang perlu diperhatikan secara cermat. Dalam upaya merancang strategi untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik di masa mendatang, maka Comprehensive/Strategic Partnership yang dimiliki Indonesia

dengan beberapa negara kunci di Amerika dan Eropa dapat digunakan untuk memberikan nilai tambah (added value) bagi hubungan bilateral Indonesia dengan kawasan tersebut. Diantara sejumlah Agenda Aksi prioritas yang dihasilkan oleh Pokja Amerop adalah sebagai berikut : 1. Melakukan investment roadshow ke sejumlah negara akreditasi yang berdekatan. 2. Memfasilitasi komunikasi Kementerian dan Lembaga Teknis dengan negara di kawasan Amerika dan Eropa serta organisasi di kawasan UE, EFTA, NAFTA dan Mercosur, guna membantu memahami dan memenuhi regulasi dan standarisasi. 3. Mengupayakan kerjasama dengan negara akreditasi di bidang pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor pariwisata Indonesia. 4. Mendorong pengembangan kerjasama litbang dan alih teknologi di bidang Food, Energy and Water (FEW). ASEAN Berlakunya Piagam ASEAN pada tanggal 15 Desember 2008, telah merubah ASEAN menjadi organisasi yang berdasarkan hukum dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Piagam ASEAN diharapkan akan memperkuat kerjasama bidang politik-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya mewujudkan Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Cetak biru pembentukan Komunitas ASEAN 2015 memuat berbagai program aksi dalam bidang politik-keamanan, ekonomi dan sosial budaya yang juga mencakup 6 (enam) bentuk tantangan dan peluang yang diuraikan Presiden RI. Implementasi program aksi tersebut membutuhkan koordinasi dan sinergi yang efektif antar lembaga serta antara lembaga pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk antara Pemerintah Pusat dengan Perwakilan RI. Mekanisme 3 (tiga) Dewan Komunitas ASEAN

Letjen TNI (Purn) Andi M. Ghalib

Ketua Pleno Penutupan Rakerpim Kemlu dan Keppri 2010

memiliki peranan koordinasi dalam melaksanakan berbagai program aksi secara terkoordinir, termasuk dalam mengatasi 6 (enam) butir tantangan dan memanfaatkan peluang-peluangnya. Namun demikian, kedepan ASEAN masih dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain bagaimana ASEAN dapat tetap berperan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan, serta membantu menciptakan perdamaian dunia secara lebih luas. Disamping itu, ASEAN juga dituntut untuk mampu menjawab permasalahan-permasalahan baru, seperti menciptakan ketahanan pangan, energi dan air. ASEAN juga dituntut untuk mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui peningkatan volume perdagangan, pariwisata dan investasi antar negara ASEAN, penanganan penyakit menular dan mengatasi dampak perubahan iklim dan bencana alam. Tantangan lain yang dihadapi ASEAN adalah bagaimana ASEAN mampu mempertahankan sentralitas ASEAN (ASEAN-led) dalam proses pembentukan arsitektur regional. Diantara sejumlah Agenda Aksi prioritas yang dihasilkan oleh Pokja ASEAN adalah sebagai berikut : 1. Mengkaji kesiapan dan langkahlangkah negara-negara ASEAN dalam implementasi AEC Blueprint, AFTA dan FTA dengan negara-negara mitra wicara. 2. Melakukan economic intelligence untuk mengidentifikasi langkahlangkah dalam memanfaatkan peluang dan mengatasi


Diplomasi K tantangan implementasi CEPTAFTA dan ASEAN FTA dengan mitra wicara ASEAN. 3. Mendorong implementasi ASEAN Single Window. 4. Melakukan pengamatan dan menyampaikan informasi mengenai kesiapan negara akreditasi dalam menghadapi ASEAN Connectivity. 5. Melakukan investment intelligence terkait dengan kebijakan dan peraturan perundangan terkait di negara akreditasi, khususnya ASEAN dan negara mitra wicara. Multilateral Dalam penanganan isu pada forum multilateral, kendala yang dihadapi adalah : (1) menguatnya sifat intermestik isu-isu, sehingga perlu peningkatan koordinasi terpadu secara cepat, baik antra instansi terkait di Pusat maupun di Perwakilan ; (2) secara internal, terdapat struktur yang tidak lagi sesuai dan staffing yang kurang memadai ; (3) di tingkat nasional, lemahnya koordinasi dan perbedaan tingkat komitmen serta kedalaman pemahaman para mitra Kemlu dalam konteks Diplomasi Total, yang memerlukan “de-bottlenecking” khususnya dalam upaya pembentukan platform nasional dan kesamaan langkah untuk setiap isu strategis. Mengingat banyaknya isu Multilateral, Pokja sepakat membahas beberapa isu antara lain non-proliferasi senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, perdamaian dunia/resolusi konflik, food security, energy security, water security, peningkatan peran Indonesia di G-20, kerjasama Selatan-Selatan, kesehatan, terorisme, kejahatan terorganisir lintas batas negara, korupsi, pencucian uang, illicit trafficking dan abuse of narcotic drugs, isu perubahan iklim, serta penguatan hubungan dengan Sekretariat badan-badan internasional. Dalam kaitan ini, telah ditentukan sejumlah Agenda Aksi dalam penanganan isu Multilateral, diantaranya : 1. Berperan sebagai bridge builder dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai part of the solution. 2. Pelaksanaan Agenda Aksi oleh Pusat dan PerwakilanPerwakilan RI yang terkait dengan isu yang ditangani,


secara terpadu dan berkesinambungan. 3. Peningkatan kapasitas diplomat yang mampu menjadi lobbyist, intelligence analyst, opportunity seeker, dan image builder. Perlindungan WNI dan BHI Keberadaan TKI di luar negeri telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Namun demikian, sejumlah TKI mengalami permasalahan di negara tujuan penempatan sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif bagi TKI serta citra Pemerintah dan Negara. Perlindungan WNI di luar negeri memiliki karakteristik yang khusus dan unik mengingat trkaitnya yurisdiksi hukum nasional, internasional dan hukum negara setempat. Untuk itu, Pokja PWNI-BHI telah membahas isu-isu penting, yaitu : (1) penguatan dasar hukum/ aturan/ketentuan/prosedur pengiriman dan perlindungan WNI ; (2) standarisasi pemberian pelayanan minimum di Perwakilan RI ; (3) penanganan isu-isu khusus ; dan (4) pelayanan Kekonsuleran Umum dan Peningkatan Kapasitas. Dari pembahasan tersebut telah dihasilkan sejumlah Agenda Aksi sebagai berikut : 1. Memprioritaskan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan penyelarasan dengan aturan/ standar internasional tentang perlindungan tenaga kerja secara umum. 2. Terus mengupayakan penguatan penegakan hukum dengan memperkuat koordinasi dan sinergi antar istansi pemerintah dan pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun di daerah. 3. Mengoptimalisasikan pelayanan dan perlindungan melalui antara lain peningkatan standar pelayanan minimum bagi WNI. 4. Mendorong corporate culture staf perwakilan dengan mengusung tema kepedulian dan keberpihakan. 5. Mengembangkan jejaring dengan pihak-pihak terkait di negara akreditasi untuk mendukung perlindungan bagi WNI. 6. Mempromosikan potensi TKI terampil di negara akreditasi dan mengoptimalkan fungsi market intelligence di negara akreditasi

untuk mengidentifikasi sektorsektor yang dapat diisi oleh TKI terampil. Isu-Isu Khusus Pokja Isu-Isu Khusus telah membahas antara lain : penyelesaian masalah batas wilayah, penanganan Isu Papua, demokrasi sebagai aset diplomasi publik, penanggulangan smuggling of migrants, pemajuan dialog antar agama dan peradaban, ‘soft power’ sebagai aset diplomasi publik, monitoring dan evaluasi perjanjian bilateral, dan peningkatan kerjasama penanggulangan penyakit menular. Dalam kaitan ini, telah ditetapkan sejumlah Agenda Aksi yang diharapkan dapat menjadi sole guidance bagi Pusat dan Perwakilan RI dalam memahami dan menghadapi persoalan isu-isu dimaksud. Beberapa isu menonjol yang membutuhkan perhatian dan penanganan segera (immediate action), antara lain : 1. Mengoptimalisasikan penerapan soft power diplomacy untuk kepentingan nasional. 2. Menghidupkan kembali Pokja (Desk) Papua yang sebelumnya dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik. 3. Memberikan pemahaman kepada pihak-pihak terkait, khususnya kepada semua Kepala Perwakilan RI terkait prosedur pembuatan, pengesahan, dan pelaksanaan Perjanjian Internasional, sesuai UU No.24/2000 dan UU No.37/1999. 4. Perlu membuat kajian awal terhadap suatu perjanjian internasional guna memastikan pelaksanaan perjanjian internasional dimaksud. 5. Memonitor dan mengevaluasi implementasi perjanjian internasional. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pokja Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola telah membahas 7 (tujuh) isu utama, yaitu : (a) peningkatan kapasitas diplomat sebagai lobbyist, intelligence analyst, opportunity seeker, dan image builder ; (b) manajemen SDM ; (c) penguatan kelembagaan ; (d) administrasi dan Tata Kelola ; (e) pelaksanaan Agenda Aksi reformasi birokrasi di Kemlu dan Perwakilan RI

I

L

A

S

15

; (f) pelaksanaan budaya tertib fisik, tertib administrasi dan keuangan, tertib waktu, dan aman (3T 1A) ; dan (g) pengawasan dan akuntabilitas. Pokja mengidentifikasi sejumlah permasalahan pada masing-masing isu utama terkait, termasuk soal kendala dan peluang yang dihadapi, serta merumuskan Agenda Aksi yang perlu dilakukan Kemlu dan Perwakilan dalam kaitan ini. Mengenai manajemen SDM, pembahasan Pokja difokuskan pada aspek pengembangan SDM Kemlu, termasuk soal peningkatan kualitas dan profesionalitas diplomat berbasis budaya kerja business unusual dan penguasaan Information and Communication Technology (ICT). Dari pembahasan telah dihasilkan sejumlah Agenda Aksi, antara lain : 1. Dalam rencana Agenda Aksi peningkatan kualitas dan profesionalisme diplomat, Pokja antara lain mengusulkan penambahan kurikulum pelatihan kemampuan lobbyist, intelligence analyst, opportunity seeker, dan image builder dalam diklat fungsional diplomat, mengupayakan pengembangan kerjasama dengan Kedubes asing guna peningkatan penguasaan bahasa asing setempat bagi diplomat Indonesia, serta menguatkan kembali budaya kerja yang “business unusual” dan penguasaan information and communication technology (ICT). Khusus Jabatan Fungsional Diplomat (JFD), Pokja berpendapat Keppri wajib memberi perhatian khusus pelaksanaan SKI. 2. Pokja memberikan sejumlah masukan Agenda Aksi, yaitu antara lain : pemberian gelar diplomatik Duta Besar kepada pejabat Eselon I, mengupayakan penerapan kebijakan penempatan dan penarikan secara periodik, konsisten dan terencana dengan baik dan mengupayakan sistem perlindungan asuransi kesehatan dan jiwa yang terpadu dan menyeluruh bagi pegawai Kemlu yang bertugas ke/di luar negeri . Berbagai Agenda Aksi dimaksud akan menjadi program dan langkah tindak dari Perwakilan, khususnya dalam masa 2010-2014.[]

No. 28 Tahun III

L

E

N

S

16

A

K

ementerian Luar Negeri RI bekerjasama dengan Departemen Luar Negeri AS, menyelenggarakan Indonesia-US Interfaith Cooperation (Kerjasama Lintas Agama RI – AS) dengan tema Building Collaborative Communities: Enhanching Cooperation among People of Different Faiths, pada tanggal 25 - 27 Januari 2010 di Jakarta, dan dibuka secara resmi oleh Menteri Luar Negeri RI, Dr. Marty M. Natalegawa di Gedung Pancasila, Kemlu RI. Delegasi RI yang beranggotakan 30 (tiga puluh) orang tokoh lintas Agama, think tanks, LSM, akademisi, media serta pejabat dari Kemlu dan Kementerian Agama, dipimpin oleh Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI, Andri Hadi. Sedangkan delegasi AS yang dipimpin oleh Mr. Pradeep Ramamurthy; Senior Director of Global Engagement for the White House National Security Council beranggotakan 20 (dua puluh) orang tokoh lintas agama, think tanks, akademisi dan LSM. Selain delegasi tersebut, kegiatan ini juga diikuti oleh 10 (sepuluh) orang tokoh lintas agama dari beberapa negara di kawasan Asia sebagai observer. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Menlu RI dan Menlu AS pada tanggal 8 Juni 2009 di Washington DC serta wujud implementasi dari pandangan kedua kepala negara mengenai hubungan Islam dan Barat yang tercermin dalam kuliah umum Presiden Barack Obama di Universitas Al Azhar, Kairo, 4 Juni 2009 dan kuliah umum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Harvard University, 29 September 2009. Selain mendiskusikan tiga isu utama mengenai ; (1) Global Engagement: Confronting the Challenges of Poverty Eradication and Climate Change; (2) Education: Promoting Understanding and Collaboration through Education; (3) Good Governance: How Civil and Faith Leader can Enhance Governance melalui plenary session dan working group, delegasi juga melakukan seminar mengenai Strengthening Cooperation Among Indonesia-US Civil Societies for the Common Good di Center for Dialogue among Culture and Civilization (CDCC).

No. 28 Tahun III

P

Melengkapi kegiatan diskusi dan seminar yang dilakukan, seluruh delegasi beserta observer juga melakukan kunjungan ke pesantren Darunnajah, masjid Istiqlal, gereja Katedral, dan pura Adhitya Jaya. Kunjungan tersebut adalah sebuah upaya agar seluruh delegasi memperoleh persepsi yang lebih utuh tentang kemajemukan beragama di Indonesia. Selama ini Indonesia telah menggagas kegiatan dialog lintas Agama secara bilateral dengan negara Tahta Suci Vatikan,

ara pemimpin berbagai Agama yang berbeda, masyarakat sipil, akademisi, media dan LSM dari Indonesia dan Amerika, mengimplementasikan komitmen untuk memperkuat promosi mengenai moderasi, dan memupuk dialog untuk kerjasama sebagai satu upaya guna meng-address berbagai tantangan critical dewasa ini. Selain dari AS dan Indonesia, para pemimpin dari sejumlah negara di kawasan Asia juga diundang pada prakarsa ini – hal ini tidak hanya akan memperkaya diskusi, tetapi pada waktu yang sama mereka juga bisa berperan untuk berbagi objektifitas kedua negara di dalam menciptakan keselarasan antar peradaban. Di Universitas Kairo, President AS, H.E. Barack Obama, mulai menekankan babak baru hubungan AS dengan Muslim di dunia, yaitu suatu hubungan yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan membutuhkan. Di Universitas Harvard, Presiden RI, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, menjawab pertanyaan dengan menawarkan kesiapan Indonesia untuk memainkan perannya sebagai bridge builder antara Muslim dan dunia Barat, disamping juga melakukan kerjasama didalam mengidentifikasi berbagai tantangan yang ada saat ini. Saya percaya bahwa interfaith dialogue and cooperation ini merupakan langkah awal masa depan kita bersama yang di impi-impikan oleh kedua negara. Hari ini, dengan penuh rasa sukacita saya luncurkan sebuah coffee

Belanda, Kanada, Lebanon, Austria, Italia, Inggris, dan Rusia. Sementara pada tataran regional, Indonesia telah berpartisipasi dalam Regional Interfaith Dialogue di kawasan Asia Pasifik, ASEM Interfaith Dialogue, serta kegiatan serupa dalam Organisasi Konferensi Islam. Berbeda dengan interfaith dialogue dan kegiatan serupa yang telah dilakukan sebelumnya, Indonesia-US Interfaith Cooperation ini bertujuan untuk mengaplikasikan kegiatan dialog lintas Agama dalam bentuk kegiatan yang lebih nyata dikalangan masyarakat madani di kedua negara. Oleh karena itu, rekomendasi yang dihasilkan dari Indonesia-US Interfaith Cooperation ini adalah berupa kegiatan-kegiatan praktis dalam dialog lintas Agama melalui kegiatan pendidikan, promosi good governance, dan peningkatan kinerja masyarakat madani (civil society), sekaligus juga menjawab berbagai tantangan mengenai isu-isu global, seperti pengentasan kemiskinan dan climate change.[]

Menlu RI:

Interfaith Cooperation

Membangun Kemitraan Komprehensif Indonesia dan AS Dok.Diplomasi

Dok.Diplomasi

Indonesia-US Interfaith Cooperation

table book berjudul “Insight Indonesia: the Perspective of Americans”. Buku ini merupakan koleksi tulisan para pemimpin AS yang berbagi dengan kami mengenai kesan positif dan apresiasi mereka yang tinggi terhadap Indonesia. Di dalam lingkungan strategis yang baru, ini adalah critical untuk membayar perhatian khusus didalam mempromosikan people to people contact. Bagaimanapun, people adalah inti dari demokrasi. Saya memuji prakarsa Duta Besar Sudjadnan Parnohadiningrat dan Andri Hadi, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik untuk menerbitkan buku ini, karena ini merupakan upaya yang penting. Saya berharap bahwa interfaith dialogue dan penerbitan buku ini dapat membantu membangun kemitraan yang komprehensif antara Indonesia dan AS, terutama di bidang kerjasama sosial-budaya.


17

L

E

N

S

A

Retno L.P. Marsudi Dirjen Amerop Dok.Diplomasi

Indonesia Berada di Garis Depan dalam Interfaith Dialogue

K

alau kita berbicara mengenai masalah interfaith dengan AS, tentunya ini memiliki suatu arti khusus, karena kita tahu bahwa superiority kita sebenarnya disini, sehingga kita mulai memformulasikan suatu konsep baru interfaith dialogue dengan AS. Indonesia dan AS masing-masing mengirimkan 20 anggota delegasi, plus kita juga

mengundang 10 tokoh interfaith dari kawasan untuk hadir dalam dialog ini. Setiap kali kita melakukan dialog, kita tidak hanya menjadikan dialog itu sebagai forum untuk berbicara, tetapi bagaimana dialog itu bisa merealisasikan kerjasama secara kongkrit, itu yang selalu kita tekankan. Jadi setelah berdialog, kita akan mengidentifikasi

Din Syamsudin

Dok.Diplomasi

Dialog Lintas Agama RI - US Merancang Dialog Yang Dialogis

K

ita bisa melihat bahwa ada dialog saja dunia ini masih penuh dengan konflik, apalagi kalau tidak ada dialog. Namun demikian dialogdialog antar agama ini harus lebih maju lagi dan tidak hanya sekedar berhenti pada ritual, apalagi pada tataran normatif yang hanya bertemu dan bertemu. Kita harus melangkah ke arah yang saya sebut sebagai paradigma baru dari dialog, yaitu dialogical dialogue, sebuah dialog yang dialogis. Karena dialog yang telah terjadi selama ini, sesungguhnya itu belum merupakan dialog, itu hanya merupakan beberapa monolog.


Kita harus berupaya menciptakan dialog yang sejati dan terutama dialog yang dialogis. Yang dimaksud dengan dialog yang dialogis itu adalah ; pertama, adalah dialog yang komprehensif, yaitu yang menyertakan seluruh elemen. Jadi permasalahan dunia, termasuk permasalahan Indonesia, seperti terjadinya berbagai konflik, itu tidak sematamata disebabkan oleh faktor agama, tetapi juga ada faktorfaktor non-agama. Oleh karena itu, maka kelompok non-agama, dimana dalam hal ini bisa di isi oleh media, intelektual dan lainlainnya, itu perlu diajak untuk duduk bersama dalam satu meja, itu yang namanya dialog yang komprehensif. Kemudian yang kedua adalah dialog total, dalam pengertian kita mengajak seluruhnya, termasuk to include the excluded, untuk memasukkan yang sering dikeluarkan. Seringkali bahwa yang diundang untuk berdialog itu hanyalah faksi-faksi tengah, atau kelompok moderat, sehingga pada saat dilakukan dialog tidak ada masalah, tetapi begitu keluar dari ruangan dialog, barulah ada masalah. Hal ini dikarenakan

kelompok tertentu, katakanlah kelompok garis keras, itu tidak di ikutsertakan dalam dialog, inilah yang saya pikirkan dari sebuah paradigma baru. Dan yang ketiga dari paradigma dialog dialogis itu adalah yang menyelesaikan masalah, jadi merupakan dialog yang bertumpu kepada ketulusan, keterbukaan dan keterusterangan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada, atau to problem solving. Saya yakin dengan paradigma baru itu, dialog-dialog akan menjadi lebih maju lagi dan akan menjadi lebih fungsional didalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI, baik pada tingkat regional dan bilateral seperti ini, maupun pada tingkat internasional, itu sudah cukup maju, karena dalam hal ini Kemlu juga melibatkan unsurunsur lain, jadi tidak hanya tokoh-tokoh agama, melainkan juga tokoh-tokoh akademisi dan media.[]

kerjasama apa saja yang bisa kita lakukan dan kemudian akan kita tindak lanjuti. Indonesia sekarang ini sudah bisa melakukan dialogue with realized cooperation setiapkali melakukan dialog, jadi tidak hanya bicara saja. AS melihat kita selalu berada di front line pada saat kita berbicara tentang interfaith dialogue, dan Indonesia adalah yang pertama meng-introduce interfaith dialogue di ASEM misalnya, yang kemudian diikuti sampai sekarang. Secara bilateral, kita banyak sekali melakukan interfaith dialogue, jadi mereka juga melihat bahwa Indonesia selalu berada di depan pada saat bicara mengenai masalah ini. Dan kita sadar bahwa ada suatu jembatan yang harus kita bangun, yaitu untuk menjembatani grass root level, dan itu kita coba melalui interfaith dialogue ini. Kita melihat ada new approach yang berusaha dilakukan oleh AS terhadap dunia, dan tentunya kita menyambut positif approach itu. Dalam hal ini saya tidak akan mengomentari apakah mereka menghadapi kendala didalam mengimplementasikannya, itu mungkin saja, tetapi kita telah memulai, kita coba menyambut baik approach baru yang lebih dialogis dengan dunia. Terkait dengan masalah terorisme, itu bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dalam waktu satu hari. Upaya membangun untuk meng-counter terorisme itu harus dilakukan selapis demi selapis, dari satu blok ke blok berikutnya, dan sebagainya. Dan interfaith dialogue adalah salah satu cara yang kita coba gunakan untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik mengenai agama dan kepercayaan yang ada, sehingga tidak ada kesalahan persepsi atau gap perception diantara pemerintahan.[]

No. 28 Tahun III

L

E

N

S

18

A

Mengemas Interfaith Dialogue dalam

Dok.Diplomasi

Diplomasi

Anggota Komisi I DPR RI

Tantowi Yahya

No. 28 Tahun III

P

enyelenggaraan interfaith dialogue antara Indonesia dan Amerika Serikat adalah hal yang patut didukung, baik oleh pemerintah maupun parlemen. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan diplomasi publik dengan masyarakat AS, itu sangat penting didalam menciptakan pengertian yang lebih baik diantara orang Indonesia dengan orang AS. Pelaksanaan Interfaith Dialogue ini sangat positif,

karena kecurigaan-kecurigaan itu muncul dari kurangnya knowledge dari bangsa AS, khususnya terhadap bangsa Indonesia, terutama mengenai agama dan kepercayaan yang berkembang di negara masingmasing. Hal ini bisa kita lihat, contohnya bagaimana dunia Barat itu mencurigai Islam, banyak dari negara-negara Barat itu yang masih beranggapan bahwa Islam berada dibalik kerusuhankerusuhan yang terjadi, dibalik aksi-aksi terorisme selama ini. Hal-hal seperti itu perlu dijembatani melalui dialog-dialog seperti ini, agar semua pihak memahami bahwa sebenarnya Islam itu bukan agama yang memprovokasi kekerasan. Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan kehalusan, dan bahwa dalam implementasinya ada yang dilaksanakan agak melenceng oleh umatnya, kita sebut itu adalah oknum, demikian juga halnya dengan agama Kristen dan agama-agama lainnya. Sebenarnya dialog-dialog seperti ini, yaitu dialog yang mengarah kepada penciptaan kerjasama kemasyarakatan yang baik dan saling mendukung diantara kedua negara sudah dilakukan jauh sebelum Obama menjabat sebagai Presiden AS, tetapi momentumnya itu memang harus kita pelihara di era Obama ini, karena kedekatan Obama dengan kawasan Asia, khususnya Indonesia, dan kemudian juga latar belakang orang tuanya yang secara negara dekat dengan kultur Islam. Semua itu harus dijadikan momentum untuk

menciptakan ini, karena masa lima tahun itu tidak lama, jadi jangan sampai pemerintahan Obama ini tidak membuahkan hasil apa-apa yang berarti bagi dunia Islam, khususnya Indonesia. Selama ini program yang lebih banyak dilakukan oleh PPIA itu adalah bidang pendidikan, karena bidang ini cukup mudah. Kalau kita bisa mengirim pelajar-pelajar atau mahasiswa-mahasiswa kita untuk belajar di AS dalam waktu beberapa bulan saja, itu sudah akan merubah cara pandang mereka mengenai AS. Dan ketika mereka pulang ke Indonesia, kita harapkan mereka akan bercerita dan menularkan apa yang mereka ketahui itu kepada masyarakat Indonesia yang lainnya. Program-program seperti itu harus lebih banyak lagi dilakukan di era Obama ini, karena dengan mengirimkan lebih banyak lagi orang Indonesia, terutama orangorang yang berpengaruh, dampaknya akan kita rasakan dimasa depan. Akan semakin banyak orang yang mengerti bahwa sebenarnya AS itu seperti apa, apakah seburuk yang dikira oleh sebagian orang, jawabannya adalah dengan mengirim orang-orang itu. Jadi menjalin pengertian melalui budaya, termasuk didalamnya agama, itu akan bisa membantu kedua negara, Indonesia dan AS, dalam menciptakan hubungan yang lebih baik kedepannya.[]


19

L

E

N

S

A

U

ntuk melihat rumusan arti penting dari penyelenggaraan interfaith dialogue ini, kita harus meletakkan dulu rumusan ini kedalam khasanah rumusan cita-cita. Sebagai sebuah rumusan citacita, penyelenggaraan interfaith dialogue itu baik dan lengkap sebagai sebuah proses. Dan hal ini bukan saya yang mengatakan, tetapi dua orang teman saya, yaitu seorang Kardinal dan seorang Uskup dari AS. Pada waktu-waktu luang disela-sela penyelenggaraan interfaith dialogue, saya berbincang-bincang bersama mereka, dan tanpa ditanya mereka memuji kegiatan ini. Persoalannya sekarang, adalah bagaimana cita-cita itu dirumuskan dalam beberapa ruang komitmen. Pertama, adalah ruang pribadi para partisipan; kedua, ruang komitmen komunitas dimana dia dipakai; ketiga, ruang komitmen komunitas dimana orang itu tinggal, di AS atau di Indonesia. Ada dua hal yang sangat mencolok yang perlu diperhatikan kalau kita berfikir dalam kerangka mayoritas dan minoritas. Di Indonesia ada minoritas, tetapi minoritas disini adalah mayoritas di AS, dan sebaliknya minoritas di AS adalah mayoritas disini. Maka untuk itu diputuskan sebuah landasan bersama, rumusan nilai bersama, yang tidak menggantungkan diri kepada komunitas tetapi pada nilai. Dan nilai-nilai itu berupa nilai-nilai universal yang terdapat pada semua agama kita, jadi tinggal bagaimana nilai-nilai itu dapat digali langsung keluar, dan kemudian dapat dipakai bersamasama. Dalam hal ini saya belum melihat bentuk langkah-langkah kongkritnya seperti apa, tetapi yang penting adalah bagaimana


kami pulang ke komunitas kami masing-masing untuk memberitakan dan menawarkan memasukkan ini. Di Indonesia, kita bisa melakukan hal ini tidak dari titik nol, karena Kementerian Agama kita sudah membuat program untuk itu, Kementerian Luar Negeri kita juga sudah membuat Direktorat Diplomasi Publik dan di komunitaskomunitas agama sendiri, program-program seperti itu juga sudah ada. Maka sekarang kita perlu berpikir, bahwa hal-hal yang baik yang sudah ditumbuhkan itu akan lebih kuat daripada halhal yang dianggap kurang baik

yang selama ini ada, karena kita mempunyai cita-cita yang sama. Saya sendiri merasa bahwa hal ini belum bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada, karena hal ini baru diletakkan pada rumusan cita-cita. Tetapi bagaimana kemudian hal ini bisa masuk menjadi kekuatan bagi masing-masing komunitas untuk menyediakan komitmennya, saya kira kedepan kita harus bergerak pada apa yang disebut dengan ‘diseminasi’ di komunitas masingmasing. Dan mungkin juga Kementerian Luar Negeri RI akan mengundang kami sekali lagi, bersama-sama dengan

Dok.Diplomasi

Tokoh Agama Amerika Memuji Penyelenggaraan Interfaith Cooperation RI-US Romo Ismartono SJ

Kementerian Agama, untuk nantinya kami bisa bertemu kembali dan mencek sejauh mana langkah-langkah yang sudah dilakukan, karena bagaimanapun langkah-langkah yang berikut ini adalah langkah-langkah yang harus keluar dari dalam dan bukan yang disuruh dari luar.[]

RI – US Interfaith Cooperation Mempertemukan Pemuka Agama Dan Aktifis NGO Pdt. Elga Joan Sarapung

P

elaksanaan RI-US Interfaith Cooperation ini sudah sejak lama direncanakan, sebab saya sendiri pernah mengikuti program dari US Department dalam rangka interfaith di AS. Disamping itu AS juga berinisiatif untuk mendatangkan para pemuka agama atau aktifis-aktifis agama ke AS. RI-US Interfaith Cooperation ini sebenarnya bukan merupakan pertemuan antara dua negara atau pemerintahan, tetapi lebih kepada pertemuan para pemuka agama dan aktifis-aktifis NGOs yang berkaitan dengan isu-isu agama, jadi saya kira hal ini sangat baik. Karena disini kita membicarakan tentang bagaimana agama-agama itu harus mempunyai inisiatif dan kegiatan yang bertujuan untuk menghadapi isu-isu yang

berkaitan dengan kemanusiaan. Misalnya seperti masalah kemiskinan, pendidikan, global warming, climate change dan good governance. Kita semua memang berharap bahwa nantinya ada bentukbentuk kongkrit berupa berbagai kegiatan, jadi selain bagaimana kita bisa men-support dalam bidang pendidikan, kita juga perlu adanya hal-hal praktis yang jelas di masyarakat. Dan hal itu sudah disepakati, yaitu bahwa akan ada kegiatan di level guru-guru, di sekolah-sekolah, juga perempuan dan anak-anak, jadi saya kira ini sangat baik. Mudah-mudahan, sebagaimana kita semuanya mengharapkan, bahwa nantinya akan ada pertemuan lanjutan setelah ini, karena pertemuan ini merupakan embrio yang kita harapkan tidak putus begitu saja. Pertemuan ini sangat penting, karena kita bisa duduk bersama-

Dok.Countertheocracy.blogspot

sama dengan sekian banyak orang dari sekian banyak agama dan banyak kalangan, untuk bertukar pengalaman dan pikiran tentang apa yang bisa kita lakukan bersama-sama kedepan guna kebaikan semua orang. Namun demikian, hal ini tentunya membutuhkan waktu dan proses, tetapi yang penting adalah bahwa komitmen kita itu jelas dan bahwa kita mau melakukan itu.[]

L

E

N

S

20

A

Dr. Bernard Adeney Risakotta

RI – US Interfaith Dialogue

Dok.Diplomasi

Dialog Lintas Agama Pertama Yang dilakukan Amerika

I

nterfaith dialogue RI -US dilaksankan dalam waktu yang singkat, namun diskusinya berjalan dengan sangat baik, khususnya sebagai upaya untuk menghubungkan orang-orang dan berbagai orientasi. Jadi saya kira hubungan secara pribadi maupun lembaga itu sangat penting, dan bisa saja menghasilkan sesuatu yang penting dan berarti untuk masa depan. Dan pada tahap sekarang ini, saya rasa konferensi ini tidak bisa menghasilkan terlalu banyak, karena masih dalam tahap permulaan. Tetapi hal yang mungkin paling penting untuk dimengerti, adalah bahwa ini pertama kalinya dalam sejarah AS, AS mengadakan konferensi interfaith, jadi sebelumnya tidak pernah. Bagi pemerintah Indonesia hal ini sudah biasa, sementara bagi

pemerintah AS ini adalah suatu yang baru, dan ini merupakan tindakan langsung pertama yang kongkrit sejak pidato Presiden Obama di Kairo. Jadi konferensi ini dilihat oleh orang AS sebagai kelanjutan dari pidato di Kairo untuk coba mulai mewujudkan apa yang dijanjikan disitu. Disamping itu, ini juga salah satu cara untuk mempersiapkan hubungan Indonesia-AS dan kunjungan Presiden Obama yang mungkin akan dilaksanakan lebih cepat daripada yang sudah dijadwalkan semula. Tetapi hal ini juga mencerminkan perubahan dalam kebijakan AS yang sebelumnya tidak mau tahu tentang agama. Bagi mereka, agama dilihat sebagai sesuatu yang tidak relevan atau bahkan negatif dalam hubungan antar negara. Tetapi dengan

pemerintahan Obama ini, dengan situasi yang baru, mereka menyadari bahwa sebenarnya agama sangat penting didalam hubungan antar negara, dimana mereka harus mempertimbangkan dan melibatkan tokoh-tokoh agama dan orang-orang yang peduli tentang agama. Tentunya kita semua disini sangat menginginkan adanya bentuk atau kegiatan lebih lanjut dari pelaksanaan konferensi ini. Saya kira keinginan untuk

melakukan suatu langkah yang lebih kongkrit itu jelas ada. Dan yang juga sangat menarik bagi saya adalah bahwa diantara mereka yang terlibat dalam konferensi ini, salah satunya adalah USAID. Jadi mungkin saja nantinya akan ada proyek-proyek, khususnya proyek kerjasama antara AS dengan organisasiorganisasi di Indonesia, dimana saya kira yang sangat terbuka adalah lebih banyak dalam bentuk pertukaran pelajar dan juga para ahli. Dan saya kira kita berharap, bahwa kalau program kerjasama pertukaran ini ada, itu bisa dilakukan secara seimbang. Jadi kita di Indonesia ini tidak hanya menerima, tetapi kita juga memberi, dimana itu tidak harus dalam bentuk uang, tetapi bisa dalam bentuk pertukaran ide, pengalaman dan orang. Jadi bukan hanya orang dari sini mau ke Barat, tetapi juga sebaliknya, orang dari Barat mau kesini untuk belajar mengenai pengalaman Indonesia dan pengalaman kami disini.[]

Dunia Barat Sudah Selayaknya Melihat Islam Indonesia Dok.Hidesi.wordpress

Franz Magnis Soeseno

K

epentingan Indonesia di dalam penyelenggaraan interfaith dialogue antara para pemuka agama di Indonesia

No. 28 Tahun III

dan AS, adalah untuk terus memperkenalkan diri sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan negara berpenduduk Muslim atau beragama Islam terbesar di dunia. Dan meskipun selalu ada permasalahanpermasalahan, namun hubungan diantara umat beragama itu tetap berjalan dengan cukup baik. Selanjutnya jika seandainya dunia Barat ingin mengembangkan seluruh hal mengenai Islam mereka harus melihat Indonesia. Selama ini mereka kurang memperhatikan situasi di Indonesia, dimana presentasi umat Islam terbesar di dunia tinggal disini. Maka dari itu acara ini sebetulnya untuk memperkenalkan Indonesia, sekaligus juga Indonesia merasa perlu untuk mendorong atau

memberi input kepada dunia internasional untuk mengatasi ketegangan-ketegangan, katakan saja misalnya antar peradabanperadaban, dan itu bisa dilakukan melalui dialog antar umat beragama. Dan menurut saya sebetulnya penyelenggaraan acara ini tidak ada keterkaitan langsung dengan kebijakan Obama yang ingin lebih dekat dengan dunia Islam, karena inter religious dialogue yang disponsori oleh Kementerian Luar Negeri RI ini sudah berjalan jauh sebelum Obama menjabat sebagai Presiden AS. Akan tetapi dengan keberadaan Presiden Obama yang kelihatannya lebih terbuka, tentunya ada momentum yang lebih besar. Jadi dengan demikian diharapkan bahwa input kita menjadi mendapat lebih banyak

perhatian dari AS, dan mungkin juga AS merasa dibantu dengan input seperti itu. Oleh karena saya bukan ahli dibidang politik, karena itu saya tidak tahu seberapa jauh dampak dan efektifitas dari penyelenggaraan acara ini terhadap hubungan kedua negara, tetapi saya bisa membayangkan adanya konsultasi yang lebih intensif antara Indonesia dengan AS secara umum. Jadi mungkin AS akan melihat, khususnya di Asia, bahwa tidak hanya China dan India, tetapi juga Indonesia. Tentu saja dalam semua wilayah kehidupan antar bangsa, hubungan politik luar negeri bisa di intensifkan, tetapi secara spesifik saya tidak memiliki pandangan mengenai hal itu.[]

Diplomasi K Menlu RI :

I

L

A

S

21

US-ASEAN Business Council

P

ertemuan ASEANAS Business Council di Jakarta merupakan kegiatan rutin yang betujuan untuk mengetahui berbagai potensi dan kesempatan yang terbuka bagi perusahaan AS di kawasan ASEAN, dimana umumnya perusahaanperusahaan ini adalah perusahaan yang telah puluhan tahun beroperasi di Indonesia. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, kami memaparkan mengenai perkembangan di Indonesia, yang intinya semakin menunjukkan adanya peluang-peluang yang baik bagi perusahaan-perusahaan AS untuk melakukan investasi dan perdagangan dengan Indonesia. Disamping itu kami juga menyampaikan perkembangan hubungan Indonesia-AS yang juga berkembang dengan sangat baik Dan yang tidak kalah pentingnya, adalah perkembangan dalam konteks kerangka kawasan, dimana kerjasama ASEAN dan AS terjalin semakin erat, sebagaimana tercerminkan dalam pertemuan leaders meeting antara Obama dengan para pemimpin ASEAN di sela-sela penyelenggaraan APEC yang lalu. Perkembangan di tiga tingkatan itu, semuanya menunjukkan hal-hal yang positif. Mereka juga sepakat bahwa potensinya memang sangat besar,


dimana banyak potensi kedepan. Kami juga menyampaikan kesiapan Kemlu untuk senantiasa bisa bekerjasama untuk mendengar jika seandainya ada masalah-masalah yang dihadapi. Kita ingat, bahwa salah satu tekad pemerintah saat ini adalah untuk menghilangkan atau menghapus bottle neck atau hambatanhambatan yang muncul. Jadi kita perlu mendengar dari para pelaku bisnis, seandainya mereka menghadapi hambatan-hambatan, dan bagaimana agar hal itu bisa kita atasi. Mereka tidak mengkhawatirkan mengenai CAFTA (China-ASEAN Free Trade Area), melainkan hanya menanyakan sejauhmana perkembangannya. Perlu saya tambahkan disini, bahwa Indonesia sudah memiliki pemahaman akan adanya pergerakan kearah pasar terbuka di komunitas kawasan ini sejak tahun 1994, yaitu ketika kita mencanangkan Bogor Goals

berkaitan dengan APEC, yang kemudian dikembangkan oleh ASEAN, termasuk diantaranya adalah CAFTA. Pemerintah Indonesia sudah berulangkali menyampaikan mengenai AFTA ini, yaitu bahwa kita menerima berbagai masukan dari berbagai sektor yang meminta perhatian khusus, kepedulian dan keprihatinan. Hal itu sudah dan sedang terus kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait untuk bisa diatasi dalam kerangka perjanjian yang sudah disepakati. Pada intinya, mereka menggaris-bawahi bahwa mereka telah puluhan tahun berada di Indonesia, namun di lain pihak mereka juga mengidentifikasi peluang-peluang baru, misalnya mengenai kerjasama di bidang penanganan bencana. Bagaimana menciptakan kapasitas untuk bisa mengatasi ancaman bencana alam. Mereka juga menanyakan perihal kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri RI di bidang iptek. Dan kami

sampaikan bahwa aplikasi dari teknologi itu, antara lain bisa membantu misalnya dalam rangka memperlancar kemampuan kita untuk memberikan perlindungan dan kepedulian kepada warga negara kita di luar negeri dan lainlainnya. Jadi US-ASEAN Business Council ini merupakan forum dialog yang kita lakukan setiap tahun dengan para pelaku bisnis AS dan ASEAN. Dan ini merupakan bagian dari diplomasi total kita, dimana Pemerintah, yaitu Kemlu dengan kementerian terkait, bergerak bersama-sama secara komprehensif, Tentunya setiap kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia didasarkan pada konsep saling menguntungkan, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di tanah air. Jadi bisa dipastikan bahwa setiap peran swasta AS ini harus demi kebaikan Indonesia dan juga sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di negara kita.[]

Dok.Diplomasi

Dok.Diplomasi

Mengidentifikasi Peluang Baru

No. 28 Tahun III

Diplomasi K

S

I

L

A

S

alah satu aspek penting dalam sistem administrasi negara adalah birokrasi. Birokrasi di Indonesia saat ini, selalu dikonotasikan dengan struktur kelembagaan yang terlalu besar, tambun dan tidak memiliki sistem kerja atau ketata-laksanaan yang baik,serta SDM nya yang kurang berkualitas atau kurang profesional. Selain itu, salah satu aspek yang juga menentukan adalah budaya organisasi atau budaya kerja yang juga masih belum terbentuk dengan baik. Empat hal tersebut saling berkait dan berpilin, sehingga program reformasi harus menyentuh aspek-aspek tersebut. Sebetulnya penataan birokrasi itu sendiri sudah dilakukan sejak masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, misalnya, sudah mulai dilakukan penataan dari sisi aspek pelayanan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menerbitkan KepMenPAN tentang Pelayanan Prima, tetapi hal itu belum menjadi sebuah gelombang besar. Baru pada era reformasi terjadi, dimana masyarakat menuntut bahwa birokrasi itu harus benarbenar ideal bagi mereka, yaitu birokrasi yang melayani dan bukan birokrasi yang minta dilayani. Kalau kita kaitkan dengan konteks Kabinet Indonesia Bersatu II, kita memang melihat ada sedikit penekanan yang lebih intens terkait dengan program reformasi birokrasi, sehingga ada satu kementerian yang ditambah fungsinya, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan ini diharapkan, bahwa pada tahun 2012 nanti, seluruh kementerian dan lembaga nonkementerian sudah menjalankan program reformasi birokrasi. Dengan begitu kita mengharapkan akan tercipta birokrasi yang berkarater: kelembagaan yang benar-benar menjadi efektif, dan sesuai dengan kebutuhan (right sizing), tata kelola (administrative process) menjadi lebih simple dan efisien, SDM aparatur yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Untuk itu, salah satu komponen penting yang harus diperhatikan adalah optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Sekedar melihat birokrasi di negara-negara maju, seperti Jepang, semua prosesnya itu sudah serba elektronik, sehingga komunikasi

No. 28 Tahun III

Reformasi Birokrasi:

Memimpikan Kelembagaan Birokrasi Sesuai dengan Kebutuhan Dok.Diplomasi

22

Anwar Sanusi, PhD Peneliti Senior Kajian Kinerja Kelembagaan LAN

yang sifatnya personal itu bisa terkurangi, sehingga kesempatan untuk melakukan illegal transaction itu juga akan bisa diminimalisir. Kendala aplikasi TI dalam birokrasi menurut saya bukan terletak pada kemampuan untuk menyediakan, namun pada visi dan juga komitmen yang belum terbangun di kalangan birokrat itu sendiri. Akibatnya, banyak proyek pembangunan sistem informasi yang berbasis IT menjadi proyek yang “sia-sia”, tidak bisa memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja. Terkait dengan pembangunan SDM aparatur, masih banyak PR besar yang harus dikerjakan terutama dalam membangun kompetensi atau kapasitas. Memang kita mewarisi budaya birokrasi yang belum bisa menempatkan masyarakat sebagai stakeholders bahkan shareholders yang utama. Kondisi ini diperparah dengan sistem pengembangan SDMnya yang belum bisa membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil. Untuk itu, diperlukan adanya satu grand design pengembangan SDM aparatur yang lebih komprehensif. Salah satunya melalui program pendidikan dan pelatihan. Dengan SDM yang professional dan system yang baik, maka akan memunculkan kreativitas dan inovasi yang

berdampak pada peningkatan kinerja birokrasi itu sendiri. Singkatnya, kita mengharapkan adanya suatu system yang membuat SDM yang ada di dalamnya tahu betul apa yang harus dilakukan, know what they do, do what they know. Jabatan Wakil Meteri Mengenai keberadaan Wakil Menteri, itu memang menjadi perdebatan yang cukup panjang, tentang perlu atau tidaknya posisi Wakil Menteri itu. Dalam hal ini ada dua mazhab yang berkembang, yang pertama adalah “mazhab” yang tidak menginginkan adanya Wakil Menteri karena beranggapan bahwa tugas-tugas Menteri itu lebih banyak kepada tugas politik. Sementara untuk tugas yang sifatnya birokratis, dilakukan oleh birokrat, dalam hal ini ada Dirjen, Sekjen dan Irjen, bahkan juga ada lembaga pendukung seperti Badan Diklat atau Badan Litbang. Mazhab kedua, menginginkan dibentuknya Wakil Menteri, yaitu dalam rangka menjadikan posisi tersebut sebagai ‘jangkar’ kepentingan birokrasi terhadap kepentingan politik. Karena selama ini Sekjen, Dirjen, dan Irjen itu berada dalam posisi satu level, eselon mereka sama, sementara kalau Wakil Menteri, posisi dia itu setingkat lebih tinggi. Jabatan Wakil Menteri diperlukan karena berfungsi sebagai jembatan didalam mengkomunikasikan kepentingan birokrasi dengan tugas atau fungsi politik yang ikut diemban oleh Menteri. Di beberapa negara, misalnya Jepang, mereka juga mengembangkan adanya Wakil Menteri yang berfungsi sebagai ‘jangkar’ kepentingan antara birokrat dengan politik. Sekilas saya melihat bahwa tahun ini birokrasi di Jepang mengalami suatu perubahan yang sangat drastic terutama dari mitra politiknya, para birokrat yang selama ini bekerjasama dengan LDP sekarang ini dia harus bekerjasama dengan GDP, namun sepertinya tidak terlalu menimbulkan banyak persoalan. Hal ini mungkin salah satunya disebabkan oleh komunikasi yang sangat baik antara

birokrat dengan politik. Mazhab yang kedua inilah yang akhirnya kita gunakan saat ini, dan itu ada landasan hukumnya, yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Kemudian dioperasionalkan lagi dengan Perpres No. 47 Tahun 2009, dimana pada Bab IV pasal 68 sampai pasal 70, disitu disebutkan secara jelas, apa tugas Wakil Menteri, tanggung jawabnya kemana, kemudian juga yang mengisi jabatan Wakil Menteri itu haruslah seorang pejabat karir. Sebelum adanya Perpres No. 47 Tahun 2009 ini, muncul perdebatan bahwa pejabat karir itu adalah orang yang memiliki karir, dan itu bisa birokrat sebagai PNS atau dari swasta. Perpres No. 47 kemudian menjelaskan bahwa Wakil Menteri harus PNS dan golongannya adalah pangkat yang paling tinggi yaitu IA, karena nantinya dia akan mengkoordinir Dirjen, Sekjen, Irjen dan lain sebagainya. Jadi ketika pertama kali jabatan Wakil Menteri itu dibentuk, yaitu di Kemlu, karena alasan Menterinya sering berada di luar negeri, kalau dalam kacamata kami itu sebenarnya adalah alasan yang kurang ilmiah. Alasan ilmiah dari dibentuknya jabatan Wakil Menteri adalah sebagai jembatan, karena yang namanya politisi itu sifatnya ‘come and go’, life time nya sangat cepat, hanya lima tahun, apalagi mungkin saja ditengah jalan dia digantikan oleh orang lain, karena pengangkatan dan pemberhentian seorang Menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Kalau aman, dia dapat terus menjalankan tugasnya selama lima tahun dan mungkin dipilih kembali pada periode berikutnya. Karena memang jabatan karier PNS dan memang jelas aturannya yang kita tunggu adalah konsistensi dan komitmen dari Presiden untuk menjalankannya. Memang masih ada ruang prerogratif Presiden untuk menentukan Kementerian mana yang perlu jabatan wakil menteri atau tidak. Masyarakat menunggu semoga dengan adanya jabatan tersebut kinerja kementerian semakin baik. Good luck.[]


23

APA KATA MEREKA Dengan kepemimpinan Presiden SBY sekarang ini, Indonesia sudah lebih dikenal oleh dunia luar dan percaturan internasional. Utamanya dalam bidang kebudayaan, seperti misalnya Batik dan sebagainya. Kerjasama di bidang ekonomi dengan negara-negara lain semakin meningkat, dan investasi juga sudah mulai banyak masuk ke Indonesia. Melihat perkembangan yang saya ikuti selama ini, nampaknya Indonesia juga sudah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dalam hal isu global, seperti misalnya usulan Menteri Kesehatan mengenai Hari Hepatitis Dunia kemarin, sehingga dengan demikian dunia sudah tidak memandang Indonesia dengan sebelah mata. Itu merupakan salah satu langkah Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam persoalan dunia, yang selama ini mungkin lebih di dominasi oleh AS dan China, dan Indonesia secara bertahap sekarang ini telah menuju kearah sana. Indonesia adalah sebuah negara yang sangat strategis, apalagi dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang cukup besar, karena itu saya melihat bahwa pada beberapa tahun kedepan Indonesia akan memiliki peran penting di dunia. Sekarang ini saja Indonesia sudah mulai memunculkan taringnya, jadi saya optimis dengan peran Indonesia dalam perkembangan kawasan dewasa ini. Indonesia akan mampu lebih berperan aktif didalam pengembangan dunia secara global, dan khususnya bagi Indonesia sendiri. Jadi menurut saya, Indonesia telah bergerak ke arah yang lebih maju, dan saya optimis bahwa pemerintah Indonesia kedepan akan mampu membawa bangsa ini menjadi lebih baik.

Destia Handri Mahasiswi Universitas Negeri Jakarta Melihat perkembangan yang ada, saya fikir Indonesia yang saat ini masih berstatus sebagai negara berkembang, mungkin akan meningkat menjadi sebuah negara maju. Untuk itu Indonesia harus meningkatkan kapasitasnya guna mengangkat nama Indonesia tidak hanya di kawasan ASEAN tetapi juga dimata dunia, dan sekaligus untuk membawa ASEAN itu sendiri menjadi lebih besar lagi. Indonesia harus melakukan berbagai perubahan untuk menghadapi perkembangan yang akan terjadi kedepan, terutama dalam bidang ekonomi, karena sekarang ini Indonesia masih kurang dipandang oleh walaupun untuk kawasan ASEAN dan Asia Indonesia telah mempunyai kapasitas tersendiri. Untuk memasuki ASEAN Community 2015 nanti, dimana cakupannya menjadi lebih besar, saya fikir para pelajar/mahasiswa Indonesia juga harus mempersiapkan diri untuk lebih memiliki keahlian yang berkualitas, sehingga dapat bersaing dengan para pelajar/mahasiswa dari negara-negara ASEAN lainnya didalam memasuki pasar tenaga kerja, baik di kawasan maupun dalam lingkup global. Untuk itu kita harus meningkatkan kualitas diri kita dengan memastikan bidang yang kita pilih dan kemudian serius menekuninya. Selain itu kita juga perlu menambah keahlian atau keterampilan dapat menunjang kualitas diri kita, sehingga memiliki keunggulan. Dan saya melihat bahwa sebenarnya kemampuan para pelajar/mahasiswa Indonesia itu tidak kalah dengan para pelajar/mahasiswa dari negara-negara lain, hal itu terbukti dengan seringnya pelajar/mahasiswa Indonesia meraih juara di Olimpiade Fisika, Kimia dan sebagainya.

Dok.Diplomasi

Dok.Diplomasi

Irene Desy Evelina Mahasiswi Universitas Kristen Indonesia

dunia,

yang ajang

Bella Karina Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Dok.Diplomasi

Saya melihat bahwa peran Indonesia sekarang ini sudah semakin bagus, dengan masuknya Indonesia di G-20, itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran penting di percaturan internasional. Jadi kita ikut berpartisipasi didalam membahas berbagai persoalan global, dan image kita menjadi lebih baik dimata internasional. Dan dengan masuknya Indonesia kedalam G-20, itu akan membuat Indonesia lebih baik didalam menangani permasalahan ekonominya sendiri dan bisa meningkatkan kerjasama bidang ekonomi dengan berbagai negara. Indonesia juga bisa lebih meningkatkan upaya pemberantasan korupsi, walaupun dalam hal ini Indonesia masih dikategorikan sebagai negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi, namun Indonesia sudah mulai bergerak kearah perwujudan good governance. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, Indonesia dinilai telah berhasil melaksanakan pemilu dengan baik dan aman, serta senantiasa memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi rakyatnya. Indonesia juga berperan aktif didalam penyelesaian masalah Palestina dan konflik di berbagai negara. Semua itu telah semakin meningkatkan image Indonesia untuk memiliki peran yang lebih bagus di dunia internasional. Saat ini Indonesia juga lebih mengedepankan soft power melalui dialog dan perundingan, dimana peran para diplomat Indonesia saat ini saya rasa cukup baik didalam mengangkat citra dan meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional. Harapan saya, tentunya diplomasi dan para diplomat kita bisa lebih membahwa Indonesia untuk memiliki peran yang lebih besar.

No. 28 Tahun III

No. 21, Tahun

Diplomasi No. 28 Tahun III, Tgl. 15 Februari - 14 Maret 2010

http://www.diplomasionline.net

TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi www.tabloiddiplomasi.com

D

alam acara pembukaan IndonesiaUS Interfaith Cooperation (Kerjasama Lintas Agama RI – AS) yang bertema Building Collaborative Communities: Enhanching Cooperation among People of Different Faiths, di Gedung Pancasila, tanggal 25 Januari 2010, Menteri Luar Negeri RI, Dr. Marty M. Natalegawa juga berkesempatan meluncurkan buku “Insight Indonesia: the Perspective of Americans”. Buku ini merupakan hasil kolaborasi antara Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kemlu RI dengan Kedutaan Besar RI di Washington DC. Buku ini berisi kumpulan artikel yang ditulis oleh 18 (delapan belas) orang tokoh warga AS (Friends of Indonesia) yang memiliki perhatian besar serta kecintaan terhadap Indonesia, antara

Menlu RI :

Mengenang Seratus Tahun Moham Peluncuran Buku Kontribusi Isla “Insight Indonesia: the Dan Demokras Perspective ofDalam Americans” Memban

Indonesia

lain ; mantan Menlu AS, Henry Kissinger ; anggota Kongres AS, Senator Christopher Bond, dan Senator Dan Burton ; akademisi, seperti Prof. Karl Jackson dan Prof. Robert Hefner ; serta pengamat ekonomi seperti Craig Charney dan James Castle. Buku “Insight Indonesia: the Perspective of Americans” ini diluncurkan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam bagi kalangan luas di AS mengenai Indonesia yang ditulis oleh warga AS sendiri, khususnya terkait dengan upaya reformasi di Indonesia, wajah Islam Indonesia yang moderat,

Da’i Bachtiar :

Menyelesaikan Pers TKI di Malaysia Den Kepala Dingin

Kebudayaan, Fondasi Memperkuat Hubunga RI - Suriname Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Andri Hadi, menyerahkan buku “Insight Indonesia: the Perspective of Americans” kepada Menlu, Dr. Marty M. Natalegawa

Nia Zulkarna

dan proses demokratisasi yang telah berjalan selama 10 tahun terakhir, peluang investasi, peningkatan

kerjasama ekonomi dan perdagangan, serta masalah sosial budaya di Indonesia.[]

“KIN

Film Bertema Bulutang Pertama di Du

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

http://www.tabloiddiplomasi.com

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

[email protected]

Dok.Diplomasi

Direktorat Diplomasi Publik

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3513094

Diplomasi. Diplomasi

Recommend Documents