DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... RINGKASAN EKSEKUTIF

Nomor: LAP-0030/PW06/1/2016 Tanggal 22 Januari 2016

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR................................................................................................. DAFTAR ISI ............................................................................................................ RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................................... BAB I

i ii iii

PENDAHULUAN A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi ......................................... 1 B. Aspek Strategis Organisasi ................................................................. 4 C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi .......................................... 5 D. Struktur Organisasi .............................................................................. 6 E. Sistematika Penyajian ......................................................................... 11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015 - 2019 ........................................................... 1. Pernyataan Visi .............................................................................. 2. Pernyataan Misi ............................................................................. 3. Tujuan ............................................................................................ 4. Sasaran Strategis............................................................................... 5. Sasaran Program ........................................................................... 6. Indikator Kinerja Utama ................................................................... 7. Program dan Kegiatan ................................................................... B. Perjanjian Kinerja 2015 .......................................................................

13 13 15 16 17 17 18 19 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja .................................................................................. B. Analisis Capaian Kinerja ..................................................................... Sasaran Program 1 ...................................... ........................................ Sasaran Program 2 ...................................................................... ........ Sasaran Program 3 .......................................................................... .... Sasaran Program 4 .......................................................................... .... C. Realisasi Keuangan ............................................................................ .

21 23 23 34 36 37 38

BAB IV PENUTUP A. Simpulan Umum ................................................................................. 40 B. Simpulan Capaian Kinerja ................................................................... 41 C. Rencana Tindak .................................................................................. 42 LAMPIRAN Lampiran 1 Rincian Rekomendasi Hasil Pengawasan Lampiran 2 Daftar Opini LKPD & Kinerja BUMD Lampiran 3 Daftar Asistensi dan Fasilitasi Lampiran 4 Analisis Penyusunan dan Penetapan APBD

Laporan Kinerja 2015

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyajian laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai. Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu mempunyai tugas mewujudkan Rencana Kinerja BPKP di daerah serta turut berkontribusi pada capaian kinerja BPKP dalam lingkup nasional. Dalam rangka implementasi penjabaran Rencana Kinerja tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menyusun dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja Tahun 2015. Untuk mencapai sasaran program serta IKU sebagaimana tercantum dalam Renstra BPKP 2015-1019, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu melaksanakan

tiga

program

Pengelolaan Keuangan

teknis

Negara,

yaitu

Program

Program

Perbaikan

Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPI K/L/P/K serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi, dan Program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P, dan satu program dukungan, yaitu Program Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan. Capaian sasaran program diindikasikan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program.

Pengukuran capaian kinerja sasaran

program meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Capaian IKU tahun 2015 pada Program Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara adalah sebesar 161,25% dibandingkan dengan target sebesar 40%. Program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/P/K sesesar 109,1% dibandingkan dengan targetnya sebesar 50%. Dan Program

Meningkatnya

Kualitas

Layanan

Dukungan

Teknis

Pengawasan sebesar 112,71% dengan targetnya sebesar 7 (skala likert 1-10). Meskipun secara umum capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu telah memuaskan, namun terdapat satu sasaran program yang belum tercapai yaitu meningkatnya kapabilitas APIP ke level 3.


iii

BAB I PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerja tahunannya melalui suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat unit kerja. Laporan tersebut pada intinya melaporkan capaian kinerja atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun dibandingkan dengan target-target yang ditetapkan. Capaian kinerja tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk dapat memberikan masukan bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Evaluasi atas pencapaian kinerja tersebut tentunya dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, kebijakan pengawasan tahunan, dan sumber daya yang tersedia di unit organisasi. A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sebagai salah satu unit pelaksana BPKP di daerah memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir, Tugas dan fungsi BPKP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Menurut Peraturan Presiden tersebut, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan

nasional.

Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

BPKP

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; 2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya

terhadap

akuntabilitas

perencanaan,

penerimaan

pelaksanaan,

negara/daerah

dan

dan

pertanggungjawaban

akuntabilitas

pengeluaran

keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain


yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah; 3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah; 4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis; 5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigasi terhadap kasus kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi; 6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersamasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya; 7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; 8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan; 9. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor; 10. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah; 11. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan

atas

penyelenggaraan

akuntabilitas

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;


keuangan

Negara

12. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan 13. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. Selain tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, BPKP juga memiliki peran dalam pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu: 1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a. Kegiatan

yang

bersifat

lintas

sektoral,

yaitu

kegiatan

yang

dalam

pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah karena keterbatasan kewenangan; b. Kegiatan Kebendaharaan Umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Khusus dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern atas kegiatan kebendaharaan umum negara, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan instansi pemerintah lainnya; c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden. 2. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 3. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden; 4. Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional (dari hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya). Di samping itu, menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, BPKP mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah, meliputi kegiatan: 1. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai; 2. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar;


3. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; 4. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah; 5. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan; 6. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/ daerah; 7. Evaluasi

terhadap

penerapan

sistem

pengendalian

intern

dan

sistem

pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi; 8. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif; 9. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.

B. Aspek Strategis Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu memiliki tugas untuk melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP bagi seluruh instansi pemerintah di daerah. Adanya pergeseran paradigma auditor internal telah memengaruhi perubahan peran auditor internal di Indonesia. Peran auditor internal telah berubah menjadi sebuah institusi yang melaksanakan peran “assurance” dan “consulting” bagi stakeholdersnya. Kegiatan BPKP selain dipengaruhi adanya pergeseran paradigma tersebut, juga sangat tergantung pada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan paradigma baru, BPKP harus dapat menunjukkan prestasi melalui unjuk kerja yang optimal sehingga peran BPKP di daerah semakin nyata dalam membantu Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam menyelesaikan permasalahanpermasalahan tata kelola kepemerintahan yang dihadapi. Dalam upaya mewujudkan peran sesuai amanat PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu lebih mengedepankan aspek pencegahan, dengan lebih menekankan membangun sistem yang mampu mencegah atau memudahkan deteksi adanya kecurangan/penyimpangan. Dua peran utama yang dilakukan adalah peran assurance dan consulting bagi stakeholders untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jasa assurance dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan, sedangkan consulting antara lain berupa sosialisasi, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan


konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan. Sementara itu, kerangka kebijakan pengawasan BPKP diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, mencapai terwujudnya penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang independen, profesional dan sinergis serta kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien dan efektif. Untuk itu, BPKP memiliki strategi pengawasan dalam kurun waktu 2015-2019 yang berfokus pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan kapasitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia BPKP. C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Perwakilan

BPKP Provinsi Bengkulu

sebagai unit eselon

II berkewajiban

melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis yang telah ditetapkan guna mendukung program BPKP secara nasional. Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu memfasilitasi pelaksanaan beberapa produk unggulan yang bermanfaat bagi pembenahan manajemen pemerintahan di daerah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis, antara lain: 1.

Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral

2.

Pengawasan atas permintaan stakeholders

3.

Pengawasan atas permintaan Presiden

4.

Pengawasan atas Proyek PHLN

5.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP

6.

Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara

7.

Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL

8.

Pengawasan Penerimaan Negara

9.

Bimtek/asistensi penyusunan LKPD

10. Pengawasan atas kinerja pelayanan publik 11. Bimtek/asistensi GCG/KPI 12. Pengawasan atas kinerja BUMD 13. Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD 14. Sosialisasi Program Anti Korupsi 15. Bimtek/asistensi implementasi FCP 16. Kajian pengawasan


17. Audit investigasi atas Hambatan Kelancaran Pembangunan, Klaim, dan Penyesuaian Harga 18. Audit investigasi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik 19. Audit investigasi atas permintaan instansi lainnya 20. Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat. D. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu merupakan instansi vertikal BPKP di daerah. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu memiliki struktur organisasi sebagai berikut: Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Catatan:------ = Penugasan JFA melalui Bidang Pengawasan/Teknis

Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian/bidang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Bagian Tata Usaha Tugas pokok Bagian Tata Usaha adalah melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan


dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan pelaporan hasil pengawasan. Fungsi yang diselenggarakan adalah: a. Penyusunan rencana dan program pengawasan; b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, dan rumah tangga; c. Pengelolaan perpustakaan; d. Penyusunan laporan berkala hasil pengawasan. Bagian Tata Usaha memiliki sub-sub bagian, yaitu: a. Subbagian Program dan Pelaporan, dengan tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program serta penyusunan laporan berkala hasil pengawasan; b. Subbagian Kepegawaian, dengan tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai; c. Subbagian Keuangan, dengan tugas melakukan urusan keuangan; d. Subbagian

Umum,

dengan

tugas

melakukan

urusan

persuratan,

perlengkapan, urusan dalam, dan rumah tangga serta pengelolaan perpustakaan. 2. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Tugas

pokok

melaksanakan

Bidang

Pengawasan

penyusunan

Instansi

Pemerintah

rencana, program, pelaksanaan

Pusat

adalah

pengawasan

instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan. 3. Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tugas pokok Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah adalah melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas, dan evaluasi hasil pengawasan. 4. Bidang Akuntan Negara Tugas pokok Bidang

Akuntan Negara adalah melaksanakan penyusunan

rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan


good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja

sama,

badan-badan

lain

yang

didalamnya

terdapat

kepentingan

pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan. 5. Bidang Investigasi Tugas pokok Bidang Investigasi adalah melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya. Dalam upaya mencapai tujuan organisasi, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu didukung oleh komponen-komponen dukungan, sebagai berikut: 1. Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2015, didukung sumber daya manusia sebanyak 95 orang, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Per 31 Desember 2015 No

Uraian

1 2 3 4 5 6

Struktural PFA Calon PFA Prakom Arsiparis Analis Kepegawaian PFU Jumlah

7


Golongan IV III II

Jumlah

S2

Pendidikan S1 DIII SLTA

Jumlah

6 7 -

4 39 2 2 2 1

17 -

10 63 2 2 2 1

2 1 -

7 39 2 1 1

1 23 -

2 1 -

10 63 2 2 2 1

13

14 64

1 18

15 95

3

6 56

24

9 12

15 95

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 40 35 30 25 20 15 10 5 0

IV III II

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan 40 35 30 25 20 15 10 5 0

S2 S1 DIII SLTA

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai menurut Jabatan 



   

Jabatan Struktural • Eselon II • Eselon III • Eselon IV Pejabat Fungsional Auditor • Pengendali Teknis • Ketua Tim • Anggota Tim Pejabat Fungsional Pranata Komputer Pejabat Fungsional Arsiparis Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian Pejabat Fungsional Umum

Jumlah (orang) 1 5 4

Total


9 10 46 2 2 1 15 95

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Eselon II

1%

1%

5%

16%

2%

4% Eselon III 10%

Eselon IV

2% Pengendali Teknis 11% Ketua Tim Anggota Tim 48%

Pejabat Fungsional Pranata Komputer Pejabat Fungsional Arsiparis

2. Keuangan Dana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu yang bersumber dari DIPA seluruhnya sebesar Rp21.704.592.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.987.194.897,00 atau 96,69% rincian jumlah anggaran dan realisasi anggaran serta sumber dana tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.3 Anggaran dan Realisasi Tahun 2015 Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja barang Belanja Modal Jumlah

Anggaran 2015 Rencana (Rp) Realisasi (Rp) 13.148.062.000 12.798.813.168 6.992.805.000 6.640.058.097 1.563.725.000 1.548.323.632 21.704.592.000 20.987.194.897

% 97,34 94,96 99,02 96,69

Di samping itu, dalam pelaksanaan penugasan di luar rencana kerja tahunan atau berdasarkan permintaan stakeholder didukung oleh dana penugasan yang bersumber dari stakeholder terkait. Realisasi dana penugasan dari pihak ketiga tersebut sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp500.060.000,00 3. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu meliputi tanah, bangunan, kendaraan dinas, inventaris/peralatan kantor, dan perlengkapan lainnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 1.4 Daftar Sarana dan Prasarana No 1 2 3 4 5 6

Uraian Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Jumlah

Nilai (Rp) 2.301.893.000 4.782.063.497 10.580.026.994 330.760.000 24.962.000 (5.325.269.220) 12.694.436.271

Sarana dan prasarana tersebut di atas telah cukup memadai guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, serta nilainya telah memperhitungkan akumulasi penyusutan. Tanah dan bangunan diperuntukkan sebagai bangunan kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dan rumah negara. Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor dilengkapi dengan sarana/ruang untuk poliklinik, perpustakaan, arsip, aula, koperasi, sarana ibadah dan kantin.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu selama tahun 2015. Capaian kinerja tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) yang dijadikan sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :


Gambar 1.6 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2014


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019 Kepala BPKP telah menetapkan Rencana Strategis BPKP 2015-2019 dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 2 April 2015.

Rencana

Strategis (Renstra) BPKP tersebut merupakan dokumen perencanaan pengawasan periode 2015-2019 yang berisi visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun 2019 atau setelahnya, misi atau rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-program indikatif untuk mencapai visi dan misi. Dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menetapkan beberapa sasaran dan program beserta kegiatan-kegiatan yang mendukung rencana strategis BPKP. 1. Pernyataan Visi Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan. Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai BPKP untuk mewujudkannya. Visi :

Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional Komitmen yang terkandung dalam pernyataaan visi tersebut adalah : a. Auditor Internal Pemerintah RI BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dan korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias, dan tidak diintervensi oleh pihak lain. Terdapat dua hal penting dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu audit intern dan auditor pemerintah RI.


1) Audit Intern Peran BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern memiliki dua sifat aktivitas yaitu sebagai pemberi jasa assurance, dan pemberi jasa consultancy

diperoleh

metodologis

untuk

dengan

pendekatan

mengevaluasi

dan

yang

sistematis

meningkatkan

dan

efektivitas

pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance. Untuk program atau

kebijakan pembangunan

menuntut

penerapan

nasional, pengawasan

pendekatan

evaluasi

(riset

intern

BPKP

sosial)

untuk

menghasilkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut. 2) Auditor Pemerintah RI Sebagai auditor pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi assurance melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas. BPKP mengemban amanah dan tanggungjawab yang besar karena dituntut

mampu mendeteksi berbagai potensi kelemahan

maupun

penyimpangan di bidang keuangan negara b. Auditor Berkelas Dunia Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia, yaitu : 1) Aspek SDM Sumber daya manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan due professional care dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. 2) Aspek Organisasi Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di BPKP. BPKP berkomitmen dan selalu mengupayakan peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang terkait sehingga meningkatkan

kemampuan

dalam

mengidentifikasi

masalah dan solusinya serta perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan.


3) Aspek Produk Bahwa kualitas hasil pengawasan BPKP baik yang berupa assurance maupun consultancy harus mempunyai daya ungkit (leverage) yang cukup signifikan

dalam

meningkatkan

kinerja

pemerintah

dan

program

pembangunan. c. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional Pengawasan

BPKP

dilakukan

untuk

merespon

permasalahan

yang

mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas. 2. Pernyataan Misi Misi merupakan jalan pilihan untuk menuju masa depan. Misi menjabarkan lebih lanjut visi dan berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi:

a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif; dan c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

Penjelasan dari masing-masing misi adalah sebagai berikut : a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif. Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif.


Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten. Sebagai

salah

satu

unsur

penting

SPIP,

Lingkungan

Pengendalian

mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjamin tugas dan fungsinya.

3. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. BPKP menetapakan tiga tujuan untuk mengejawantahkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu : a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif. b. Peningkatan

Efektivitas

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah. c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.


4. Sasaran Strategis Sasaran strategis dalam rumusan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2019 merupakan indikator pencapaian tujuan strategis. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut : a. Meningkatnya

Kualitas

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

dan

Pembangunan Nasional. b. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah

Daerah

dan

Korporasi dan

Program

Prioritas

Pembangunan Nasional. c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi.

5. Sasaran Program Sasaran

program

merupakan

ukuran

kinerja

utama

pencapaian

dan

mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program dan kegiatan yang ditetapkan. Tabel 2.1 Sasaran Program dan Kegiatan No. 1

SASARAN PROGRAM Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

2

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi

3

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

4

Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan


SASARAN KEGIATAN 1. Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP 2. Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP 3. Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP 4. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 5. Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan ketatausahaan

6. Indikator Kinerja Utama Setiap program dan kegiatan dalam Renstra selanjutnya dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakterisitik kualitatif tersebut keberhasilan pencapaian program dan kegiatan akan dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu merupakan indikator kinerja output, yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP. Indikator-indikator kinerja utama tersebut adalah, sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama No. A.

B. 2

C. 3 D. 4

Indikator Kinerja Satuan Target Indikator Kinerja Output Satuan Outcome Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Persentase Perbaikan % 40 1.1 Rekomendasi Hasil Rekomen Tata Kelola, Pengawasan dasi Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Persentase penerapan % 50 2.1 Rekomendasi Pembinaan Rekomen kelima Unsur SPIP Penyelenggaraan dasi pada Pemda secara SPIP/SPI memadai Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P Persentase Tingkat % 5 3.1 Rekomendasi Pembinaan Rekomen Kapabilitas APIP Kapabilitas APIP dasi Pemda (Level 3) Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan Persepsi Kepuasan skala 7 4.1 Jumlah Layanan Laporan layanan Ketatausahaan likert 1Dukungan Manajemen 10 Perwakilan BPKP 4.2 Tersedianya alat Unit pengolah data BPKP 4.3 Terlaksananya m/m² Rehabilitasi Berat Rumah Negara Perwakilan BPKP


Target 138

2

2

60 81 150/580

7. Program dan Kegiatan BPKP melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan pada mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dan peraturan perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kementerian/Lembaga. Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas bahwa setiap Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menggunakan satu program teknis yang spesifik untuk LPND tersebut dan satu atau beberapa program generik, BPKP menetapkan tiga program teknis dan satu program generik. Dari ketiga program tersebut disusun kegiatan-kegiatan teknis terkait. Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sebagai unit eselon II berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan teknis tersebut dalam praktiknya akan dilaksanakan melalui sub kegiatan berupa: 1)

Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral

2)

Pengawasan atas permintaan stakeholders

3)

Pengawasan atas permintaan Presiden

4)

Pengawasan atas Proyek PHLN

5)

Pembinaan penyelenggaraan SPIP

6)

Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara

7)

Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL

8)

Pengawasan penerimaan negara

9)

Bimtek/asistensi penyusunan LKPD

10) Pengawasan atas kinerja pelayanan publik 11) Bimtek/asistensi GCG/KPI 12) Pengawasan atas kinerja BUMD 13) Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD 14) Sosialisasi Program Anti Korupsi 15) Bimtek/asistensi implementasi FCP 16) Kajian Pengawasan


17) Audit investigasi atas Hambatan Kelancaran Pembangunan, Klaim, dan Penyesuaian Harga 18) Audit investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik 19) Audit investigasi atas permintaan instansi lainnya 20) Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat Sedangkan kegiatan generik sebagai dukungan manajemen berupa: 1)

Pelayanan gaji, honorarium dan tunjangan

2)

Pelayanan operasional perkantoran

3)

Penyusunan rencana kerja/teknis

4)

Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian

5)

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan

6)

Penyuluhan dan penyebaran informasi

7)

Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan

8)

Pembinaan dan penilaian Jabatan Fungsional

9)

Pengumpulan data untuk mendukung PASs

10) Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen di internal BPKP 11) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kedinasan

B. Perjanjian Kinerja 2015 Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluru anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu memiliki Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2015 yang merupakan bentuk perjanjian Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu kepada Kepala BPKP pada tanggal 29 Januari 2015. Perkin tersebut berisi kesanggupan untuk mewujudkan target

kinerja

tahunan

dan

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

maupun

kegagalan pencapaiannya. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu selain memenuhi target Perkin tersebut juga melaksanakan berbagai kegiatan teknis pengawasan di luar Perkin serta kegiatan dukungan yang merupakan penugasan khusus dari BPKP Pusat dan unit eselon II lain serta tugastugas pendampingan lainnya sesuai permintaan dari stakeholders di daerah yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk dapat melihat sejauh mana hasil yang diharapkan, yang telah dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat tercapai, harus dilakukan pengukuran, evaluasi, dan analisis melalui pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Tahun 2015.

A. Capaian Kinerja Pengukuran capaian kinerja BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun 2015 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan. Pengukuran dilakukan terhadap capaian kinerja output dan capaian kinerja outcome dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2015. BPKP telah merumuskan sasaran program dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan kinerja sasaran program pendukungnya.

Capaian sasaran program

diindikasikan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program.

Pengukuran capaian

kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya.

Analisis lebih mendalam dilakukan terhadap perkembangan

capaian IKU dan efisiensi penggunaan sumber dana dalam mencapai kinerja IKU. Capaian IKU dan capaian output disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.1 Capaian Indikator Utama

Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi


Indikator Kinerja Utama Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara Persentase penerapan kelima unsur SPIP pada K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai

%

40

64,50

Capaian (%) 161.25

%

50

54,55

109,1

Satuan Target Realiasasi

Meningkatnya Kapabilitas Pengawsan Intern K/L/P

Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)

Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

Persepsi Kepuasan layanan Kesesmaan

%

5

-

-

Skala likert 110

7

7,89

112,71

Tabel 3.2 Capaian Output Sasaran Kegiatan

indikator Kinerja Ouput

Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Tersedianya informasi hasil Rekomendasi pengawasan dalam mencapai Hasil perbaikan tatakelola, Pengawasan perbaikan sistem pengendalin intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Rekomendasi

138

138

100

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Tersedianya informasi hasil Rekomendasi Rekomendasi 2 2 100 pengawasan dalam mencapai Pembinaan perbaikan tatakelola, Penyelenggaraan perbaikan sistem pengendalin SPIP/SPI intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P Tersedianya informasi hasil Rekomendasi pengawasan dalam mencapai Pembinaan perbaikan tatakelola, Kapabilitas APIP perbaikan sistem pengendalin intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Tersedianya dukungan Jumlah layanan manajemen dan pelaksanaan Dukungan tugas teknis lainnya dalam Manajemen mencapai kepuasan layanan Perwakilan BPKP


Rekomendasi

2

2

100

Laporan

60

60

100

Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesemaan

Tersedianya alat pengelolaan data BPKP

Unit

81

85

105

Sedangkan penyerapan dana baik yang berasal dari dana DIPA Perwakilan BPKP Bengkulu Tahun 2015 dan biaya penugasan yang bersumber dari pihak ketiga/mitra disajikan sebagai berikut : Tabel 3.3 Realisasi Penyerapan Dana No Indikator Pengelolaan Keuangan Negara DIPA Dana Mitra Jumlah A. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara 1 Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara 1.1 Rekomendasi Hasil Pengawasan 3.587.388.530 500.060.000 4.087.448.530 B. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi 2 Persentase Penerapan kelima Unsusr SPIP pada Pemda secara memadai 2.1 Rekomendasi Pembinaan 44.620.000 44.620.000 Penyelenggaraan SPIP/SPI C. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P 3. Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3) 3.1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP D. 4.

31.620.000

Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan Persepsi Kepuasan layanan Kesesmaan 4.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen 722.259.350 Perwakilan BPKP 4.2 Tersedianya alat pengolah data BPKP 432.044.469 4.3 Terlaksananya Rehabilitasi Berat Rumah 618.770.000 Negara Perwakilan BPKP Bengkulu

-

31.620.000

-

722.259.350

-

432.044.469 618.770.000

B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Program 1 Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

Sasaran program perbaikan pengelolaan keuangan Negara terkait dengan tujuan pertama BPKP dalam rencana strategis tahun 2015-2019 yaitu peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif.


Sasaran program ini diindikasikan oleh satu IKU yaitu Persentase perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara, diukur dengan menghitung tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan terhadap jumlah rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pengawasan dibandingkan dengan targetnya. IKU dihitung dari rata-rata IKU per bidang. Pengukuran IKU dihitung sebagai berikut: Jumlah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Diberikan % Capaian IKU

=

X 100% Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Diberikan

Realisasi tahun 2015 IKU ini adalah sebanyak tindak lanjut dari Rekomendasi Hasil Pengawasan atau dengan perhitungan sebagai berikut : Bidang

Rekomendasi

IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah

15 14 35 74 138

TL atas Realisasi Rekomendasi 8 8 19 69 104

53,33 57,14 54,29 93,24

Bobot

IKU

25 25 25 25

13,33 14,29 13,57 23,31 64,50

Jika dibandingkan dengan target sebesar 40%, maka capaian IKU tahun 2015 adalah sebesar 161,25%. Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menghasilkan output

berupa rekomendasi hasil pengawasan sebanyak

138

rekomendasi atau 100% dari target sebanyak 138 rekomendasi hasil pengawasan. Capaian kinerja tersebut didukung dengan tindak lanjut atas : 1. Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu telah melaksanakan berbagai kegiatan lintas sektoral selama Tahun 2015. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, terdapat rekomendasi-rekomendasi

yang

diharapkan

dapat

membantu

perbaikan

akuntabilitas pelaporan bagi mitra kerja. Uraian ringkas rekomendasi perbaikan akuntabilitas pelaporan adalah sebagai berikut:


Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat; a. Perbaikan akuntabilitas pelaporan yang dilakukan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu melalui Kepala Divisi Administrasi menginstruksikan operator Simak BMN satker Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu untuk melakukan koreksi pencatatan atas kontrak Pembangunan Rumah Negara Lapas Kelas IIA Bengkulu pada Satker Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu senilai Rp3.616.432.000,00 dari Pos Neraca Konstruksi Dalam Pekerjaan ke dalam Pos Neraca Aset Tetap. b. Dalam rangka perbaikan akuntabilitas pelaporan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III, langkah langkah strategis yang dilakukan atas rekomendasi BPKP antara lain: a) Dalam setiap kontrak pengadaan/rehab dan atau peningkatan Jalan, Kepala Satuan Kerja berkoordinasi dengan petugas simak BMN untuk menentukan perlakukan akuntansi dari kontrak pengadaan barang milik negara dalam mencantumkan nomor register atau NUP dari BMN yang dilakukan rehab atau peningkatan, untuk memenimalisir kesalahan pencatatan aset dalam simak BMN; b) Berkoordinasi dengan KPKNL dalam melakukan penilaian atas tanah badan jalan yang belum di sajikan dalam Laporan Keuangan. c. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu dalam perbaikan akuntabilitas pelaporan mengambil langkah-langkah strategis antara lain: a) Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang Bengkulu untuk melakukan penilaian terhadap tanah yang belum memiliki nilai; b) Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang Bengkulu untuk melakukan penilaian tanah badan jalan dan tanah badan irigasi; c) Melakukan sertifikasi atas tanah yang belum memiliki sertifikat; Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah; a. Rekomendasi kepada Bupati Kaur untuk mempergunakan software dukungan yang kompatibel dengan SIMDA Keuangan dan melakukan kaderisasi petugas administrator

SIMDA

Keuangan

sebelum

mengganti

petugas

lama

dilaksanakan sebagaimana telah disepakati. b. Rekomendasi Perbaikan SPIP terkait penyusunan LPPD yang ditujukan


kepada Gubernur Bengkulu dan Bupati Bengkulu Tengah telah dilaksanakan. c. Rekomendasi agar melakukan langkah perbaikan administrasi WP Daerah dan menempatkan SDM yang kompeten dalam aplikasi SIMDA Pendapatan yang ditujukan kepada Bupati Kaur telah dilaksanakan. d. Rekomendasi Strategis penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD tahun 2014 Kabupaten Bengkulu Tengah telah ditindaklanjuti sesuai dengan arahan rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu tengah.

2. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat; a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu menginstruksikan Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bengkulu untuk memerintahkan Koordinator BKM pada 9 (sembilan) kelurahan yang di uji petik untuk segera menyelesaikan penagihan dan penyetoran tunggakan uang pinjaman pada BKM. b. Bupati Rejang Lebong melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong mendorong penyelesaian penyalahgunaan Dana Bergulir oleh Oknum Ketua UPK pada BKM Bersinar Kelurahan Adirejo Tahun 2012 yang sudah dalam status Penyelidikan oleh Penyelidik dari Kepolisian Resort Rejang Lebong sesuai dengan surat Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong Nomor SP2HP/17/I/2014 Bulan Januari 2014. c. Bupati Bengkulu Selatan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan koordinasi dengan Satker PBL Provinsi Bengkulu, untuk kemudian melalui Tim Koordinasi Kabupaten kegiatan P2KP dan mengusulkan langkah-langkah alternatif kepada Bupati Bengkulu Selatan terkait pola pengawasan terhadap pengelolaan dana bergulir yang dikelola UPK pada 11 BKM/LKM di Kecamatan Kota Manna. Bidang Akuntan Negara; a. Direksi PT Bengkulu Mandiri melaksanakan tindak lanjut dengan mengambil langkah-langkah strategis, sebagai berikut : a) Melakukan evaluasi terhadap unit usaha daging ayam boiler dan benih jagung hibrida baik perjanjiannya maupun manajemennya; b) Menegur pihak kedua atas kelalaiannya menyusun laporan kegiatan pengelolaan usaha benih jagung hibrida;


c) Memerintahkan pihak kedua mempertanggungjawabkan

penggunaan

uang yang belum dipertanggungjawabkan. b. Walikota mengambil melaksanakan tindak lanjut dengan mengambil langkah strategis sebagai berikut : a) mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar membuka kembali skema penyelesaian / penghapusan piutang negara pada PDAM Kota Bengkulu. b) Menginstruksikan Direktur PDAM untuk memastikan pengoperasian aplikasi SIA PDAM dapat berjalan secara berkelanjutan, dengan menyusun SOP untuk setiap bagian serta menunjuk pegawai yang bertindak sebagai administrator dan operator aplikasi SIA PDAM. c. Direktur RSUD Kabupaten kepahiang berkoordinasi dengan instansi terkait (Bagian Hukum, Sekretariat Kabupaten Kepahiang) dalam memproses pengesahan SOP/Pedoman Pengadaan Barang/Jasa khusus yang dibiayai dana BLUD. d. Direktur RSUD Kabupaten Lebong Berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lebong membahas draft RBA Tahun 2015, dan mengusulkan revisi DPA pada saat pengajuan revisi APBD-Perubahan, sehingga pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD Kabupaten Lebong memiliki dasar pelaksanaan anggaran.

3. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi Bidang Akuntan Negara; a. Direktur

RSUD

Dr.

M.

Yunus

Bengkulu

mengambil

langkah

untuk

mempertanggungjawabkan pengeluaran bulan Januari s.d Juli 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Direktur PDAM Kabupaten Kepahiang mengambil langkah strategis sebagai berikut : a) Membuat Surat Keputusan Direktur untuk menambah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bagian Umum sebagai pengelola aset PDAM. b) Menelusuri kembali selisih data aset instalasi sumber air, transimisi dan distribusi, sehingga dapat diperoleh data yang valid. c. Bupati Kepahiang menginstruksikan Direktur RSUD Kabupaten Kepahiang untuk menuntaskan inventarisasi aset dan serah terima aset dari Pemerintah Pusat/ Daerah, sehingga penyajian aset dalam laporan keuangan didukung dengan bukti yang memadai. d. Direktur RSUD Kabupaten Kepahiang mengambil langkah strategis dengan


melakukan pemantauan implementasi SIA BLUD secara berkala dan meningkatkan kompetensi SDM bidang keuangan. e. Direktur PDAM Kabupaten Bengkulu Tengah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pembuatan Berita Acara Pengelolaan atas penyertaan modal/pekerjaan yang diterima oleh PDAM Bengkulu Tengah Sejak Tahun 2010 sampai dengan 2014 dan menelusuri kembali selisih nilai penyertaan modal/pekerjaan. f.

Direktur RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong mengambil langkah strategis dengan melakukan monitoring terhadap proses input data transaksi bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan akuntansi.

g. Bupati Lebong menginstruksikan Direktur RSUD Kabupaten Lebong untuk: a) Membuat usulan draft Peraturan Bupati mengenai Tarif Layanan BLUD yang dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan. b) Membuat Peraturan Pemimpin BLUD mengenai Pedoman/Kebijakan Akuntansi dan Kebijakan Penatausahaan/Pengelolaan Keuangan BLUD. h. Direktur RSUD Argamakmur menginstruksikan penyusunan SOP tentang Penatausahaan/Pengelolaan

Keuangan

BLUD

dan

SOP

Pelaksanaan

SIABLUD yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD. i.

Bupati Bengkulu Utara menginstruksikan Direktur RSDU Argamakmur menunjuk pegawai yang bertindak sebagai administrator dan operator SIA BLUD dengan Surat Keputusan Pemimpin BLUD.

4. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah; a. Gubernur Bengkulu mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan proses dan penyusunan serta penetapan APBD tahun 2015 yang mengalami keterlambatan. b. Gubernur Bengkulu menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan Cash Management System (CMS) yang terintegrasi antara aplikasi SIMDA Keuangan dengan Bank Bengkulu

5. Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah; a. Bupati Bengkulu Utara, Bupati Kaur dan Bupati Lebong mendorong pelaksanaan DAK Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2015.


b. Bupati Bengkulu Utara meningkatkan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan penanggulangan penyakit menular pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. c. Bupati Kepahiang meningkatkan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan penanggulangan penyakit menular pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Bidang Pengawasan Intansi Pengawasan Pusat; a. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum meminta Berita Acara Serah Terima Aset berupa Peralatan dan Mesin kepada Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. b. Kepala

Dinas

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Provinsi

Bengkulu

menginstruksikan seluruh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu untuk mempedomani Sistem Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. c. Bupati Rejang Lebong melakukan analisis kebutuhan tenaga kesehatan dan mengusulkan formasi kebutuhan tenaga kesehatan yang sangat dibutuhkan di Puskesmas dan menganggarkan secara bertahap pembangunan dan pengadaan sarana kesehatan. d.

Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu memerintahkan para Penyidik di jajaran Reskrimsus dan Polres Kabupaten/Kota se-provinsi Bengkulu untuk: a) menyampaikan tembusan Berita Acara Penyitaan beserta barang buktinya kepada Pejabat Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti pada Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu dan Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres sehari setelah dilakukan penyitaan, penyerahan dan pengelolaan barang bukti. b) Seluruh benda sitaan dan barang rampasan harus diungkapkan secara penuh/full disclosure dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

e. Gubernur

Bengkulu memerintahkan Kepala

Dinas

Pertanian

Provinsi

Bengkulu untuk melaksanakan rekomendasi dalam rangka mewujudkan Swasembada Pangan dan Akuntabilitas Keuangan Negara, berupa: a) mendorong percepatan penyerapan anggaran, sehingga ada multiplier effect untuk lebih menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bengkulu. b) mendorong dan mempercepat proses pengadaan peralatan dan mesin pertanian agar tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran serta dapat


segera dimanfaatkan oleh petani. f.

Direktur RSUD Kepahiang mengambil langkah strategis dalam melakukan penagihan klaim pelayanan peserta jamkesda di RSUD Kepahiang pada tahun 2010.

g. Direktur RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong mengambil langkah strategis berupa: a) Merevisi RBA tahun 2015 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dengan melibatkan seluruh bagian dan bidang dalam penyediaan data dan dalam menetapkan dan mengevaluasi capaian kinerja yang telah ditetapkan. b) Menginstruksikan bagian IFRS melakukan kalibrasi alat laboratorium dan radiologi serta melakukan analisa yang akurat untuk alat-alat yang diperlukan penjadwalan kalibrasi secara berkala. h.

Bupati Rejang Lebong menginstruksikan Direktur PDAM Kabupaten Rejang Lebong segera menuntaskan inventarisasi aset sehingga penyajian aset dalam

laporan

keuangan

PDAM

dilakukan

secara

memadai,

serta

menyelesaikan proses pemisahan aset kepada PDAM Kabupaten Kepahiang dan PDAM Kabupaten Lebong. i.

Direktur PDAM Kabupaten Bengkulu Utara mengambil langkah strategis sebagai berikut : a) Menginstruksikan operator SIA PDAM untuk melakukan Back Up data dan menyimpan database harian. b) Membentuk satuan tugas pengelola SIA PDAM dengan Surat Keputusan Direktur.

j.

Direktur PDAM Kabupaten Rejang Lebong mengambil langkah strategis sebagai berikut : a) Menuntaskan inventarisasi aset sehingga penyajian Aset Tetap dalam laporan keuangan PDAM dilakukan secara memadai. b) Menyelesaikan proses pemisahan dan serah terima aset kepada PDAM Kabupaten

Kepahiang

dan

PDAM

Kabupaten

Lebong,

dengan

berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait. k. Bupati Rejang Lebong mengambil langkah strategis sebagai berikut : a) Menginstruksikan Direktur RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan anggaran penanganan limbah melalui APBD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk perbaikan instalasi pengolahan limbah cair.


b) Menginstruksikan Direktur RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong segera mengajukan permintaan atas kebutuhan Dokter Spesialis Radiologi. c) Menginstruksikan Direktur RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan anggaran untuk kalibrasi alat kesehatan. l.

Bupati Bengkulu Selatan mengurangi jumlah Dewan Pengawas RSUD Hasanuddin Damrah Manna sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

61

Tahun

2007

dan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

109/PMK.05/2007. m. Direktur RSUD Hasanuddin Damrah Manna untuk menyusun pedoman/SOP Pengadaan Barang dan Jasa/yang dibiayai dana BLUD. n. Direktur PDAM Kabupaten Rejang Lebong mengambil langkah berupa: a) Menandatangani Pakta Integritas secara berkala dan pada saat terjadinya kejadian atau transaksi penting. b) Berkoordinasi dengan Dewan Pengawas dalam menetapkan mekanisme penilaian kinerja Direktur dan penetapan auditor eksternal termasuk dalam menyusun rencana kerja tahunan Badan Pengawas serta mengawasi efektifitas pelaksanaan audit eksternal. o. Direktur PDAM Kabupaten Bengkulu Tengah mengambil langkah berupa: a) Menandatangani Pernyataan Pakta Integritas dan menyusun Pedoman Penghargaan dan sanksi bagi pegawai di lingkungan PDAM. b) Berkoordinasi dengan Badan Pengawas dan Bupati dalam menunjuk auditor independen yang akan melakukan audit Laporan Keuangan PDAM. c) Menyusun kebijakan mengenai SOP Peningkatan Kualitas Air Minum dan Hak Konsumen. d) Menetepakan struktur organisasi secar formal. e) Menyusun kebijakan SPIP dan manajemen risiko.

6. Rekomendasi Keinvestigasian a. Bupati Kabupaten Seluma melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: a) mengetahui pelaksanaan anggaran, terutama pelaksanaan anggaran pembangunan yang berada di wilayahnya melalui penyelenggaraan sistem pengendalian intern. b) melibatkan Inspektorat Kabupaten Seluma selaku Aparat Pengawasan


Intern Pemerintah (APIP) dengan membangun Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) b. Bupati Lebong melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: a) Menerapkan prinsip perganggungjawaban penggunaan anggaran belanja daerah yang harus mentaati ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya. b) Menerapkan prinsip pengadaan barang/jasa yang harus mentaati Perpres no. 54/2010 yang telah diperbaharui dengan Perpres No.70/2012. c) Menerapkan prinsip tanggung jawab, yaitu pejabat yang bersangkutan atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. c. Gubernur Bengkulu melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: a) Menerapkan prinsip persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan. b) Menginstruksikan pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

harus

mematuhi

menghindari/mencegah

etika,

terjadinya

tidak

saling

pertentangan

mempengaruhi,

kepentingan

serta

menghindari penyalahgunaan wewenang. d. Kepala Kejari Manna melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: a) Penuntut Umum menegaskan kembali bahwa seharusnya kontraktor tidak berhak atas pengadaan barang tersebut karena dalam proses lelangnya sudah diatur/direkayasa sehingga kontraktor juga tidak berhak atas keuntungan tersebut. b) Atas pernyataan/pertanyaan dari pihak tersangka/pembela kepada Ahli diluar keahlian yang bersangkutan agar Jaksa Penuntut dapat memberikan penjelasan kepada tersangka/pembela bahwa pertanyaan/pernyataan tersebut diluar kompetensi Ahli. 7. Rekomendasi Perbaikan SPI Korporasi Bidang Akuntan Negara a. Direktur PDAM PT Tirta Dharma Kota Bengkulu mengambil langkah strategis dengan menindaklanjuti temuan dengan melakukan penagihan kepada masing-masing pegawai. b. Direktur PDAM Tirta Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan finalisasi Corporate Plan serta menyusun RKAP yang dapat diandalkan


termasuk rencana ekspansi jaringan distribusi dan sambungan rumah. c. Direktur PDAM Kabupaten Kepahiang mengambil langkah strategis sebagai berikut : a) Memerintahkan bagian penagihan untuk melakukan penagihan lebih intensif atas piutang pelanggan. b) Mencatat semua perolehan aset tahun 2014 serta mengelola aset yang sudah tidak berfungsi lagi dan menyajikan secara terpisah dalam Laporan Keuangan. d. Direktur PDAM Kabupaten Rejang Lebong mengambil langkah strategis dengan melakukan penagihan lebih intensif serta mengambil langkah-langkah yang strategis atas piutang pelanggan. e. Direktur PDAM Kabupaten Bengkulu Tengah mengambil langkah strategis dengan melaporkan, menyampaikan dan membahas draft Corporate Plan bersama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. f.

Bupati Bengkulu Tengah mengambil langkah strategis dengan memproses Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

g. Direktur PDAM Tirta Manna Kabuapten Bengkulu Selatan mengambil langkah strategis sebagai berikut : a) Mengarahkan karyawan untuk memastikan ketepatan pelaksanaan pekerjaan, mengurangi kesalahpahaman, serta mendorong berkurangnya tindakan pelanggaran. b) Berkoordinasi

dengan

Dewan

Pengawas

dan

membuat

agenda

pertemuan secara berkala. c) Membuat mekanisme yang memungkinkan informasi mengalir keseluruh bagian dan komunikasi yang lancar antar bagian. d) Melakukan pemantauan secara berkala atas catatan persediaan dengan fisiknya dan segera melakukan perbaikan atas selisih yang dijumpai serta melakukan koreksi persediaan pada laporan keuangan. h. Direktur PDAM Kabupaten Bengkulu Utara mengambil langkah strategis sebagai berikut : a) Mempertimbangkan risiko baik yang berasal dari internal maupun eksternal dalam menyusun sasaran dan renstra. b) Mengkomunikasikan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. c) Membandingkan pencatatan atas aset dengan aset fisiknya serta menelusuri jika terdapat selisih.


i.

Direktur PDAM Kabupaten Bengkulu Selatan mengambil langkah sebagai berikut : a) Melakukan

inventarisasi

Aset

Tetap

secara

menyeluruh

dengan

membentuk Tim Inventarisasi Aset Tetap dan melakukan koreksi atas penyajian Aset Tetap dalam Laporan Keuangan sesuai dengan hasil inventarisasi aset tersebut. b) Melakukan inventarisasi piutang dengan membentuk Tim Inventarisasi Piutang dan melakukan koreksi atas Penyajian Piutang dalam Laporan Keuangan sesuai dengan hasil inventarisasi. j.

Direktur PD Rena Skalawi untuk mengambil langkah strategis sebagai berikut: a) Menelusuri nilai saldo awal berdasarkan laporan keuangan sebelumnya serta menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Akuntansi. b) Berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dan DPPKAD Kabupaten Rejang Lebong untuk menelusuri nilai penyertaan modal PD Rena Skalawi sampai dengan tahun 2014. c) Berkoordinasi dengan pegawai dan Direktur masa jabatan sebelumnya untuk

menelusuri

berkas

dokumen

perusahaan

yang

belum

Meningkatnya

Upaya

diserahterimakan.

Sasaran Program 2 Meningkatnya

Kualitas

Penerapan

SPI

KLPK

serta

Pencegahan Korupsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sejak pergantian pemerintahan

pada

tahun 2014, lembaga

BPKP menjadi bagian

dari Kantor

Kepresidenan, dan perannya dipertajam lagi dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Pengawasan intern tidak lagi hanya bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, namun lebih luas lagi yaitu mewujudkan


kesejahteraan rakyat. Untuk mendukung proses kegiatan peningkatan Kualitas Penerapan SPI KLPK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menghasilkan output berupa rekomendasi sebanyak 2 rekomendasi dan telah ditindak lanjuti dalam rangka peningkatan SPIP. A. Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu telah melakukan kegiatan koordinasi dan 35 supervisi pencegahan (Korsupgah) korupsi yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam rangka mendukung program prioritas Nawacita keempat. Kegiatan Korsup Pencegahan Korupsi tahun 2015 dilakukan pada 2 (dua) pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Seluma dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dengan fokus pada bidang: 1) Pengelolaan APBD tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015; 2) Pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2014 dan 2015. Dari hasil kegiatan Korsup Pencegahan Korupsi yang dilakukan pada tahun 2015, BPKP bersama dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak pemerintah Kabupaten Seluma dan Bengkulu Utara dilakukan semiloka yang dilaksanakan di Kantor Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan mengundang instansi/pihak terkait yang dianggap dapat mendorong tindakan preventif dalam penanggulangan

tindak

pidana

korupsi,

tokoh

masyarakat

serta

wartawan.

Selanjutnya atas kegiatan korsup tersebut oleh pihak KPK dilakukan seminar untuk tingkat nasional pada saat peringatan hari anti korupsi sedunia yang dilaksanakan di Gedung Sasana Budaya Ganesha Bandung Jawa Barat. B. Korsup

Pencegahan

Korupsi

tersebut

merupakan

upaya

preventif

dalam

penanggulangan tindak pidana korupsi dengan tujuan: 1) Mendorong pengelolaan APBD dan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Menurunkan peluang terjadinya tindak pidana korupsi; dan 3) Perbaikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.


Sasaran Program 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP menjadi salah satu pendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu terwujudnya penguatan sistem pengawasan intern pemerintah melalui: a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan Internal Auditor Capability Model (IACM) APIP yang mampu mendorong pemantapan penerapan sistem pengendalian intern kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (K/L/P/K) dan mampu bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola yang baik (good governance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. b. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersamasama dengan APIP K/L/P/K serta pengawasan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran untuk mengawal pencapaian sasaran program pembangunan yang bersifat lintas bidang di RPJMN 2015-2019.

Untuk mendukung proses kegiatan peningkatan kapabilitas APIP tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menghasilkan output berupa rekomendasi pembinaan dan peningkatan kapabilitas APIP sebanyak 2 rekomendasi dan telah ditindak lanjuti dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Kapabilitas APIP antara lain: 1. Pelatihan tentang Standar Audit bagi APIP dan Penggunaan Aplikasi Simda berbasis Akrual; 2. Pelatihan Pengendalian Pengadaan PBJ melalui Probity Audit; 3. Melaksanakan penilaian risiko tingkat Kabupaten; 4. Melakukan Sosialisasi Pedoman Reviu RKA SKPD dan PPKD pada Inspektorat; 5. Narasumber Pembekalan Reviu Keuangan Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat Provinsi Bengkulu; 6. Narasumber Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah; 7. Melaksanakan

Bimbingan

Teknis

Pencegahan/Pemberrantasan

Korupsi dalam

Pengadaan Barang dan Jasa dan Peningkatan Kinerja pada Inspektorat; 8. Melakukan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian SPIP atas Aset Tahun 2015 pada Inspektorat.


Di samping itu, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu mendapat kepercayaan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) BPKP Pusat untuk membantu melaksanakan penugasan terkait di wilayah Provinsi Bengkulu dengan beban anggaran Pusbin JFA. Penugasan Pusbin JFA yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu tersebut adalah, sebagai berikut: No. Uraian 1. Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Kota Bengkulu 2. Evaluasi Tata Kelola APIP Pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara 3. Evaluasi Tata Kelola APIP Pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan

Biaya Penugasan 1.650.000 6.960.000 6.780.000

Sasaran Program 4 Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan kualitas dukungan tekns pengawasan memiliki Target outcome di tahun 2015 sebesar 7,00 dari skala Likert 1-10. Capaian

kinerja

outcome

ini

menunjukkan

tingkat

kepuasan

atas

pelayanan

ketatausahaan. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan persepsi kepuasan terhadap layanan Bagian Ketatausahaan dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai di unit kerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Dari survei atas persepsi penerima layanan tahun 2015, capaian IKU atas layanan dukungan teknis pengawasan adalah sebesar 7,89 dari skala Likert 1-10 atau mencapai 112,71% dari target. Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu telah menghasilkan output dalam rangka mendukung capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan, antara lain: a) Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Jumlah laporan dukungan manajemen selama tahun 2015 adalah sebanyak 60 laporan berkala atau 100% dari target. b) Tersedianya alat pengolah data Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menghasilkan output berupa alat pengolah data sebanyak 85 unit atau 105% dari target sebanyak 81 unit.


Realisasi output tersedianya alat pengolah data tersebut terdiri atas: 1) Pengadaan Personal Computer, Notebook Computer dan PC All In One 2) Pengadaan Printer; 3) Pengadaan LCD Projector dan Tablet PC 4) Pengadaan mesin scanner 5) Pengadaan Faximili c) Terlaksananya rehabilitasi rumah negara Tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Provinsi telah melaksanakan rehabilitasi fisik berupa pagar tembok sepanjang 150 m dan rumah negara seluas 580 m2 atau 100% dari target.

C. Realisasi Keuangan Perwakilan BPKP Bengkulu memiliki Anggaran tahun 2015 sebesar Rp21.704.592.000 dengan realisasi sebesar Rp20.987.194.897 atau 96,69%. Rincian per program dan per jenis belanja dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program

1

Program Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

17.840.747.000

17.323.566.372

Capaian (%) 97,10

2

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

3.863.845.000

3.663.628.525

94,82

21.704.592.000

20.987.194.897

96,69

No

Uraian Program

Anggaran

Jumlah

Realisasi

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi anggaran untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp17.323.566.372 dari rencana sebesar Rp17.840.747.000, dan program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

sebesar

Rp3.663.628.525 dari rencana sebesar Rp3.863.845.000. Tabel 3.5 Angaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja No 1 2 3

Uraian Program Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal


Anggaran 13.148.062.000 6.992.805.000 1.563.725.000

Realisasi 12.798.813.168 6.640.058.097 1.548.323.632

Capaian (%) 97,34 94,96 99,02

Tabel diatas menunjukkan realisasi belanja pegawai sebesar Rp12.798.813.168 dari rencana sebesar Rp13.148.062.000, realisasi barang sebesar Rp6.640.058.097 dari rencana sebesar Rp6.992.805.000 dan realisasi belanja modal sebesar Rp1.548.323.632 dari rencana sebesar Rp1.563.725.000.


BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 1. Renstra BPKP Perwakilan BPKP Bengkulu Tahun 2015-2019 memiliki sasaran program serta IKU dengan maksud agar dapat dilakukan penilaian terhadap pencapaian sasaran program. Untuk mencapai sasaran program tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu melaksanakan tiga program teknis, yaitu Program Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara, Program Meningkatnya Kualitas

Penerapan

Meningkatnya

Upaya

SPI

Kementerian/Lembaga/Pemda/Korporasi

Pencegahan

Korupsi,

dan

Program

serta

Meningkatnya

Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P, dan program dukungan, yaitu Program Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan. 2. Kesiapan organisasi BPKP dalam menghadapi perubahan yang terjadi, khususnya bagi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu diwujudkan melalui tugas pengawasan lintas sektoral, pendampingan penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota,

pengawasan

penyelenggaraan

SPIP

dan

dan

pembinaan

peningkatan

korporasi,

kapabilitas

APIP,

pembinaan serta

fungsi

keinvestigasian. 3. Melalui strategi Pengawasan dalam rangka mencapai visi dan misi BPKP menetapkan empat Indikator Kinerja Utama.

a. Persentase perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara;

b. Jumlah Pemda yang telah menerapkan kelima Unsur SPIP pada Pemda secara memadai;

c. Persentase tingkat kapabilitas APIP Pemda (level 3); d. Persepsi Kepuasan layanan Ketatausahaan.


B. Simpulan Capaian Kinerja 1. Sasaran Program 1 Terdapat 104 tindak lanjut rekomendasi atau sebesar 64,50% dari 138 Rekomendasi Hasil Pengawasan. Jika dibandingkan dengan target sebesar 40%, maka capaian IKU tahun 2015 adalah sebesar 161,25%. 2. Sasaran Program 2 Realisasi IKU tahun 2015 sebesar 54,55% (6 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota telah menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai dari 11 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu). Jika dibandingkan dengan target sebesar 50%, maka capaian IKU adalah 109,1%. 3. Sasaran Program 3 Sampai dengan tahun 2015 belum terdapat APIP mencapai kapabilitas level 3, namun demikian proses kegiatan peningkatan Kapabilitas APIP terhadap 11 Provinsi/Kabupaten/Kota berhasil meningkatkan leveling dari Level 1 ke Level 2 pada 1 Pemerintah Kabupaten. 4. Sasaran Program 4 Capaian IKU atas layanan dukungan teknis pengawasan sebesar 7,89 dari skala Likert 1-10 atau mencapai 112,71% dari target. Capaian Kinerja tersebut didukung dengan capaian output sebagai berikut : No.

Indikator Kinerja Output

Satuan

Target

1. 2.

Rekomendasi hasil Pengawasan Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan APIP/SPI Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Tersedianya Alat Pengolah Data BPKP Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara Perwakilan BPKP

Rekomendasi Rekomendasi

138 2

Rekomendasi

2

2

100

Laporan

60

60

100

Unit

81

85

105

m/m²

150/580

150/580

100

3. 4. 5. 6.

Secara

umum,

capaian

kinerja

Perwakilan

BPKP

Realisasi Capaian (%) 138 100 2 100

Provinsi Bengkulu

telah

memuaskan, namun terdapat satu sasaran program yang belum tercapai yaitu kapabilitas APIP level 3, hal tersebut disebabkan : a. Indepensi dan objektivitas APIP belum diterapkan sepenuhnya; b. Kurangnya alokasi dana anggaran belanja APIP dibandingkan dengan total belanja dalam APBD; dan


c. Kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi dan lemahnya manajemen SDM APIP terutama rekrutmen, pola karier dan pola mutasi/rotasi. C. Rencana Tindak Di samping keberhasilan dalam capaian kinerja, kendala yang dialami dalam capaian kinerja

yaitu

proses

penetapan

kinerja

(Tapkin)

yang

belum

sepenuhnya

mengakomodasi permintaan Pemerintah Daerah. Hal tersebut dikarenakan tingginya faktor eksternal yang uncontrollable bagi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, kegiatan seperti itu pada umumnya tidak dimasukkan ke dalam Program Kerja Pembinaan Pengawasan Tahunan (PKP2T). Untuk mengatasi kendala tersebut, strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mengatasinya sebagai berikut: 1. Melakukan

antisipasi

permintaan

penugasan

berdasarkan

data

historis/

pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Setiap awal tahun, semua bidang diwajibkan untuk menyusun rencana penugasan untuk tahun berikutnya. 2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/BLUD untuk mengantisipasi/memastikan permintaan penugasan berdasarkan komitmen Nota Kesepahaman yang telah dilakukan. 3. Meningkatkan

kuantitas

dan

kompetensi

sumber

daya

manusia

yang

melaksanakan penugasan sehingga hasil penugasan dapat memiliki dampak/ outcome kepada stakeholders. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara: a. Mengusulkan tambahan tenaga SDM PFA kepada BPKP Pusat. b. Mengikutsertakan SDM dalam program pelatihan/seminar/workshop yang dapat meningkatkan kompetensi SDM.


Lampiran 1/ 1 - 13

Rincian Rekomendasi Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2015

No.

Jenis Penugasan

(1)

(2) 1 PKKN

PKKN

Kelompok Penugasan

Jenis Rekomendasi

Tindak Nomor dan Tanggal Lanjut % Rekomendasi Strategis/Surat Sudah = 1 Realisasi Atensi / Belum = Outcome 0

Uraian Rekomendasi

Nomor Laporan

(3) (4) Audit dalam Rangka PKKN Rekomendasi atas Perkara Dugaan TPK Keinvestigasian Penyalahgunaan Kas pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Kepahiang TA. 2012 dan Sekretariat DPRD Kab. Kepahiang TA. 2013

(5) Bupati Kabupaten Kepahiang untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Penggunaan uang persediaan tidak boleh digunakan untuk membiayai keperluan/kegiatan diluar tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. 2. Pengeluaran uang negara/daerah tidak dilakukan sebelum barang/jasa diterima oleh instansi pemerintah. 3. Menghindari terjadinya penumpukan saldo kas berupa uang persediaan yang belum dapat dipertanggungjawabkan.

(6) SR-0365/PW06/5/2015

(7) S-0640/PW06/5/2015 tanggal 20 Maret 2015

(8) 1

(9) 100

Audit dalam Rangka PKKN Rekomendasi atas Perkara Dugaan TPK Keinvestigasian Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013

Bupati Kabupaten Seluma untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten Seluma selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara perlu mengetahui pelaksanaan anggaran, terutama pelaksanaan anggaran pembangunan yang berada di wilayahnya melalui penyelenggaraan sistem pengendalian intern 2. Agar melibatkan Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan membangun System Peringatan Dini (Early Warning System ) Bupati Kabupaten Bengkulu Utara untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten Seluma selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara perlu mengetahui pelaksanaan anggaran, terutama pelaksanaan anggaran pembangunan yang berada di wilayahnya melalui penyelenggaraan sistem pengendalian intern 2. Agar melibatkan Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan membangun System Peringatan Dini (Early Warning System ) Bupati Lebong untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Menerapkan prinsip perganggungjawaban penggunaan anggaran belanja daerah yang harus mentaati ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya Nomor 21 Tahun 2011. 2. Menerapkan prinsip pengadaan barang/jasa yang harus mentaati Perpres no. 54/2010 yang telah diperbaharui dengan Perpres no.70/2012 3. Prinsip tanggung jawab, yaitu pejabat yang bersangkutan atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud Gubernur Bengkulu untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Menerapkan prinsip persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar. 2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, seperti bekerja secara profesional dan mandiri, tidak saling mempengaruhi, menghindari/mencegah terjadinya pertentangan kepentingan serta menghindari penyalahgunaan wewenang.

SR-1145/PW06/5/2015

S-1298/PW06/5/2015 tanggal 26 Juni 2015

1

100

SR-1284/PW06/5/2015

S-1348/PW06/5/2015 tanggal 29 Juni 2015

1

100

SR-1344/PW06/5/2015

S-1551/PW06/5/2015 tanggal 28 Juli 2015

1

100

SR-1343/PW06/5/2015

S-1534/PW06/5/2015 tanggal 23 Juli 2015

1

100

Audit dalam Rangka PKKN atas Perkara Dugaan TPK Kegiatan Pemberian Dana Insentif Perangkat Desa Kecamatan Batik Nau Kab. Bengkulu Utara TA. 2014

Rekomendasi Keinvestigasian

Audit dalam Rangka PKKN atas Dugaan TPK Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Kantor Satpol PP Kab. Lebong TA.2014


Audit Dalam Rangka Rekomendasi Perhitungan Kerugian Keinvestigasian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan TPK Kegiatan Optimalisasi Lahan Sawah Dan Lahan siap Tanam Pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu Tahun Anggaran 2013

Lampiran 1/ 2 - 13

(1)

(2) 2 PKA

(3) (4) (5) (6) PKA dalam BAP Penyidik Rekomendasi Penyidik Polres Kaur agar dapat menjelaskan bahwa sesuai dengan ND-027/PW06/5.1/2015 Kepolisian Resor Kaur atas Keinvestigasian kompetensi ahli dibidang akuntansi dan auditing maka berdasarkan Perkara Dugaan TPK Dana pemeriksaan dokumen dan BAP yang dibuat Penyidik, ahli berpendapat Bantuan Langsung terdapat kerugian keuangan negara Sementara Masyarakat (BLSM) Desa Batu Lungun, Kecamatan Nasal, Kab. Kaur TA. 2013 a.n. tersangka Ali Usman bin Asanusi dan Nusmin bin Aji Amat PKA Dalam BAP Penyidik Rekomendasi Penyidik Kejati Bengkulu agar surat panggilan pemberi keterangan ahli ND-021/PW06/5.1/2015 Kejati Bengkulu Atas Perkara Keinvestigasian untuk menghadiri sidang mohon disampaikan jauh hari sebelum Dugaan TPK Pengadaan pelaksanaan sidang, sehingga kami cukup waktu untuk mempersiapkan Lahan Pabrik Semen Di Kab. penugasan maupun kesiapan dari Ahli yang bersangkutan dalam Seluma Pada Dinas ESDM memberikan keterangan di persidangan. Prov. Bengkulu Tahun Anggaran 2007 PKA Dalam BAP Kepada Penyelidik Rekomendasi Pada Perkara TPK Penyimpangan Penyidik Kejari Anggaran Kepahiang Pada agar Seketariat dapat memberikan DPRD Keb.Kepahiang waktu yang Tahun cukup Anggaran bagi 2011 ND-009/PW06/5.1/2015 Keinvestigasian kami untuk mempersiapkan penugasan maupun kesiapan dari Ahli yang bersangkutan dalam memberikan keterangan di persidangan, maka panggilan untuk menghadiri sidang mohon disampaikan jauh hari sebelum pelaksanaan sidang PKA dalam BAP Lanjutan Rekomendasi Penyidik Polres Kaur kami memohon dapat memberikan pemahaman ND-026/PW06/5.1/2015 kepada Penyidik Kepolisian Keinvestigasian kepada para tersangka untuk tidak meminta hasil audit kepada kami, Resor Kaur atas Perkara karena beberapa tersangka yang meminta kepada kami tentang hasil audit. Dugaan TPK Pembayaran Bahwa sesuai dengan ketentuan, kami tidak dapat memberikan Dana Kelebihan Jam informasi/data hasil audit kepada pihak selain Penyidik yang meminta Mengajar (KJM) Sekolah audit. Dasar Negeri di Kab. Kaur TA. 2009 a.n. tersangka Harsisman, S.Pd. Bin Cikdri PKA dalam BAP Lanjutan Rekomendasi Penyidik Polres Kaur agar dapat menjelaskan bahwa sesuai dengan ND-025/PW06/5.1/2015 kepada Penyidik Kepolisian Keinvestigasian kompetensi ahli dibidang akuntansi dan auditing maka berdasarkan Resor Kaur atas Perkara pemeriksaan dokumen dan BAP yang dibuat Penyidik, ahli berpendapat Dugaan TPK Dana Bantuan terdapat kerugian keuangan negara Langsung Sementara (BLSM) Desa Batu Lungun Kec. Nasal Kab. Kaur TA. 2013 a.n. tersangka Ali Usman bin Asanusi PKA dalam BAP Lanjutan Rekomendasi Kepala Kejari Tais untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai ND-036/PW06/5.1/2015 kepada Penyidik Kejaksaan Keinvestigasian berikut: Negeri Tais atas Perkara 1. Agar dapat memberikan waktu yang cukup bagi kami untuk Dugaan TPK pada Proyek mempersiapkan penugasan maupun kesiapan dari Ahli yang bersangkutan Pekerjaan Penetrasi Jalan dalam memberikan keterangan di persidangan, maka panggilan untuk Talang Rami-Talang Ramimenghadiri sidang mohon disampaikan jauh hari sebelum pelaksanaan Penyabungan Kecamatan sidang Seluma Utara Kabupaten 2. Jika terdapat pernyataan/pertanyaan dari pihak tersangka/pembela Seluma TA. 2011 a.n. kepada Ahli diluar keahlian yang bersangkutan, agar Jaksa Penuntut dapat tersangka Hon Syahri, S. Sos memberikan penjelasan kepada Tersangka/Pembela bahwa pernyataan/pertanyaan tersebut diluar kompetensi Ahli 3. Hasil audit tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku Memberikan Keterangan Ahli Rekomendasi Dalam Sidang Perkara Atas Keinvestigasian Nama Terdakwa Ichsan Ramli Bin Ramli, Dkk.

Kepala Kejati Bengkulu untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Agar Jaksa Penuntut Umum menegaskan kembali bahwa meskipun Ahli/tim audit tidak turun ke lapangan, tetapi pihak-pihak yang terkait dipanggil melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk dimintai keterangan atau klarifikasi 2. Apabila terdapat pernyataan/pertanyaan dari pihak tersangka/pembela kepada Ahli diluar keahlian yang bersangkutan, agar Jaksa Penuntut dapat memberikan penjelasan kepada Tersangka/Pembela bahwa pernyataan/pertanyaan tersebut diluar kompetensi Ahli 3. Hasil audit tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku

S-0447/PW06/5/2015


(8) 1

(9) 100

S-0479/PW06/5/2015 tanggal 26 Februari 2015

1

100

S-0548/PW06/5/2015 tanggal 5 Maret 2015

1

100


1

100

S-2708/PW06/5/2015 tanggal 31 Desember 2015

1

100


1

100

S-1926/PW06/5/2015 tanggal 21 September 2015

1

100

Lampiran 1/ 3 - 13

(1)

(2)

(3) (4) Memberikan Keterangan Ahli Rekomendasi Dalam Sidang Perkara Atas Keinvestigasian Nama Terdakwa Imam Supardi Bin Samian, dkk., Terdakwa Hari Mukti Dan Terdakwa Ir. Yalinus.

(5) Kepala Kejari Kepahiang untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Agar dapat memberikan waktu yang cukup bagi kami untuk mempersiapkan penugasan maupun kesiapan dari Ahli yang bersangkutan dalam memberikan keterangan di persidangan, maka panggilan untuk menghadiri sidang mohon disampaikan jauh hari sebelum pelaksanaan sidang 2. Apabila terdapat pernyataan/pertanyaan dari pihak tersangka/pembela kepada Ahli diluar keahlian yang bersangkutan, agar Jaksa Penuntut dapat memberikan penjelasan kepada Tersangka/Pembela bahwa pernyataan/pertanyaan tersebut diluar kompetensi Ahli 3. Hasil audit tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku

(6) S-0556/PW06/5/2015


(8) 1

(9) 100

Memberikan pendapat Rekomendasi sebagai ahli dalam BAP Keinvestigasian kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kepahiang atas Dugaan TPK Penyalahgunaan Kas pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Kepahiang TA. 2012 dan Sekretariat DPRD Kab. Kepahiang TA.2013

Kepala Kejari Kepahiang untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Agar dapat memberikan waktu yang cukup bagi kami untuk mempersiapkan penugasan maupun kesiapan dari Ahli yang bersangkutan dalam memberikan keterangan di persidangan, maka panggilan untuk menghadiri sidang mohon disampaikan jauh hari sebelum pelaksanaan sidang 2. Apabila terdapat pernyataan/pertanyaan dari pihak tersangka/pembela kepada Ahli diluar keahlian yang bersangkutan, agar Jaksa Penuntut dapat memberikan penjelasan kepada Tersangka/Pembela bahwa pernyataan/pertanyaan tersebut diluar kompetensi Ahli 3. Hasil audit tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku

ND-047/PW06/5.1/2015


1

100

Memberikan keterangan sebagai ahli dalam Sidang Perkara Dugaan TPK Pembayaran Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Sekolah Dasar Negeri di Kab. Kaur TA. 2009 a.n. tedakwa Mardi Saleh, S.Pd. bin Muhammad Saleh, Dkk PKA dalam BAP Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Utara atas Perkara Dugaan TPK Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Tengah TA. 2013 PKA dalam BAP Pada Perkara TPK Kegiatan Pembangunan USB SMK Negeri 1 Air Napal dan SMK Negeri 1 Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara pada Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu TA. 2013 PKA dalam BAP kepada Penyidik Kejari Tubei atas Perkara Dugaan TPK Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kab. Lebong TA.2013


Penyidik Polres Kaur kami memohon dapat memberikan pemahaman kepada para tersangka untuk tidak meminta hasil audit kepada kami, karena beberapa tersangka yang meminta kepada kami tentang hasil audit. Bahwa sesuai dengan ketentuan, kami tidak dapat memberikan informasi/data hasil audit kepada pihak selain Penyidik yang meminta audit.

S-0564/PW06/5/2015


1

100


Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Utara agar surat panggilan untuk Ahli agar disampaikan jauh hari sebelum pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sehingga memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan penugasan maupun kesiapan dari Ahli yang bersangkutan dalam memberikan keterangannya.

ND-052/PW06/5.2/2015


1

100


Penyidik Kejari Arga Makmur agar dimasa yang akan datang dapat memberikan waktu yang cukup bagi kami untuk mempersiapkan penugasan maupun kesiapan dari Ahli yang bersangkutan dalam memberikan keterangannya, maka panggilan untuk yang bersangkutan mohon disampaikan jauh hari sebelum pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

ND-062/PW06/5.2/2015


1

100


Penyidik Kejari Tubei agar dapat memberikan waktu yang cukup bagi kami untuk mempersiapkan penugasan maupun kesiapan dari Ahli yang bersangkutan dalam memberikan keterangan di persidangan, maka panggilan untuk menghadiri sidang mohon disampaikan jauh hari sebelum pelaksanaan sidang

ND-070/PW06/5.1/2015

S-0869/PW06/5/2015 tanggal 5 Mei 2015

1

100

Lampiran 1/ 4 - 13

(1)

(2)

(3) (4) Memberikan Keterangan ahli Rekomendasi dalam BAP kepada penyidik Keinvestigasian Kejari Mukomuko atas Pekara Dugaan TPK Kegiatan Pengadaan Paket Wira Usaha Nila dan Lele pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko TA.2010 a.n. tersangka Pitriyani, S.Pt binti H. Ilyas

(5) Kepala Kejari Mukomuko untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Agar dimasa yang akan datang dapat memberikan waktu yang cukup bagi kami untuk mempersiapkan penugasan maupun kesiapan dari Ahli yang bersangkutan dalam memberikan keterangannya, maka panggilan untuk yang bersangkutan mohon disampaikan jauh hari sebelum pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 2. Apabila terdapat pernyataan/pertanyaan dari pihak tersangka/pembela kepada Ahli diluar keahlian yang bersangkutan, agar Jaksa Penuntut dapat memberikan penjelasan kepada Tersangka/Pembela bahwa pernyataan/pertanyaan tersebut diluar kompetensi Ahli 3. Hasil audit tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku

(6) ND-074/PW06/5.2/2015

(7) S-0870/PW06/5/2015 tanggal 5 Mei 2015

(8) 1

(9) 100

PKA dalam BAP kepada Rekomendasi penyidik Kepolisian Daerah Keinvestigasian Bengkulu atas perkara Dugaan TPK Penyimpangan Dana Jasa Tim Pembina Manajemen di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu TA. 2010 s.d. 2012 PKA dalam BAP kepada Rekomendasi Penyidik Kejari Curup atas Keinvestigasian Perkara Dugaan TPK dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kab. Rejang Lebong TA. 2010

Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu agar surat panggilan untuk Ahli agar disampaikan jauh hari sebelum pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sehingga memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan penugasan maupun kesiapan dari Ahli yang bersangkutan dalam memberikan keterangannya.

ND-107/PW06/5.1/2015

S-0943/PW06/5/2015 tanggal 15 Mei 2015

1

100

Kepala Kejari Curup untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Untuk dapat mengoptimalkan pemberian keterangan ahli kami, maka panggilan pemberi keterangan ahli untuk menghadiri sidang mohon disampaikan jauh hari sebelum pelaksanaan sidang, sehingga kami cukup waktu untuk mempersiapkan penugasan maupun kesiapan dari Ahli yang bersangkutan dalam memberikan keterangan di persidangan 2. Jika terdapat pernyataan/pertanyaan dari pihak tersangka/pembela kepada Ahli diluar keahlian yang bersangkutan, agar Jaksa Penuntut dapat membantu memberikan penjelasan kepada Tersangka/Pembela bahwa pernyataan/pertanyaan tersebut diluar kompetensi Ahli 3. Terkait dengan substansi dan nilai kerugian keuangan negara, pendapat Ahli atas materi hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan masih dalam ruang lingkup audit. Untuk itu kepada Penyidik agar dapat memerikan pertanyaan kepada Ahli terbatas pada ruang lingkup audit yang telah dilakukan 4. Hasil audit tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku Kepala Kejari Manna untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Agar Penuntut Umum menegaskan kembali bahwa seharusnya kontraktor tidak berhak atas pengadaan barang tersebut karena dalam proses lelangnya sudah diatur/direkayasa sehingga kontraktor juga tidak berhak atas keuntungan tersebut. 2. Jika terdapat pernyataan/pertanyaan dari pihak tersangka/pembela kepada Ahli diluar keahlian yang bersangkutan agar Jaksa Penuntut dapat memberikan penjelasan kepada tersangka/pembela bahwa pertanyaan/pernyataan tersebut diluar kompetensi Ahli 3. Hasil audit tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku

ND-106/PW06/5/2015

S-1351/PW06/5/2015 tanggal 29 Juni 2015

1

100

S-1035/PW06/5/2015

S-1350/PW06/5/2015 tanggal 29 Juni 2015

1

100

Kepala Kejari Mukomuko untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Agar Penuntut Umum dapat membantu menjelaskan dan menegaskan kembali bahwa seharusnya kontraktor tidak berhak atas pengadaan barang tersebut karena dalam proses lelangnya sudah diatur sehingga kontraktor juga tidak berhak atas keuntungan tersebut. 2. Agar Jaksa Penuntut dapat memberikan penjelasan kepada tersangka/pembela bahwa pertanyaan/pernyataan tersebut diluar kompetensi Ahli 3. Hasil audit tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku

S-1048/PW06/5/2015

S-1349/PW06/5/2015 tanggal 29 Juni 2015

1

100

PKA dalam sidang kepada Rekomendasi atas Perkara Dugaan TPK Keinvestigasian Kegiatan Pengadaan Buku Keagamaan, Kitab Suci, dan Buku Ensiklopedia SMA, serta Buku Kamus dan Buku Referensi Perpustakaan SMK pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Bengkulu Selatan TA. 2013 PKA dalam sidang atas Rekomendasi Dugaan TPK Pembangunan Keinvestigasian Pabrik Es di Desa Pondok Baru, Kec. Teramang Jaya, Kab. Mukomuko pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bengkulu TA. 2012 a.n. terdakwa Ir. Bismalinda binti Bachtiar, dkk

Lampiran 1/ 5 - 13

(1)

3

(2)

Sosialisasi PAK

(3) (4) PKA dalam BAP atas Perkara Rekomendasi Dugaan TPK Penyelewengan Keinvestigasian Pengadaan Buku Pengyaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik SD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Lebong TA. 2010 a.n. tersangka A. Rahman bin Zakaria

(5) Kepala Kejari Tubei untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Agar Penuntut Umum dapat membantu menjelaskan bahwa sesuai kompetensinya bahwa denda merupakan hak negara dan mengenai wanprestasi bukan kewenangan Ahli untuk berpendapat. 2. Jika terdapat pernyataan/pertanyaan dari pihak tersangka/pembela kepada Ahli diluar keahlian yang bersangkutan agar Jaksa Penuntut dapat memberikan penjelasan kepada tersangka/pembela bahwa pertanyaan/pernyataan tersebut diluar kompetensi Ahli 3. Hasil audit tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku

(6) ND-105/PW06/5.1/2015

(7) S-1352/PW06/5/2015 tanggal 29 Juni 2015

(8) 1

(9) 100

PKA dalam sidang Perkara Rekomendasi Dugaan TPK Bantuan Keinvestigasian Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Tengah TA. 2013 a.n. terdakwa Samsuri, S.Pd., M.M., dkk

Kepala Kejari Arga Makmur untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Agar Jaksa Penuntut Umum menegaskan kembali bahwa semua PKBM penerima BOP Paket B tidak seharusnya menerima Dana BOP Paket B karena semua PKMB tersebut tidak memenuhi persyaratan, baik administratif maupun teknis sehingga PKBM tidak berhak menerima BOP Paket B tersebut 2. Jika terdapat pernyataan/pertanyaan dari pihak tersangka/pembela kepada Ahli diluar keahlian yang bersangkutan, agar Jaksa Penuntut dapat memberikan penjelasan kepada Tersangka/Pembela bahwa pernyataan/pertanyaan tersebut diluar kompetensi Ahli 3. Hasil audit tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku

S-1170/PW06/5/2015


1

100

PKA dalam sidang perkara Rekomendasi Dugaan TPK Pengadaan Keinvestigasian Lahan Pabrik Semen di Kab. Seluma pada Dinas ESDM Prov. Bengkulu TA. 2007 a.n. Terdakwah H. Murman Efendi, SE,. SH,. MH bin H. Ismail dkk

Kepala Kejati Bengkulu untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Agar Penuntut Umum dapat membantu menjelaskan dan menegaskan kembali bahwa pembayaran kepada PT PSP tidak diakui karena menurut keterangan Ahli Darwis Saragih, pihak yang melakukan pengelolaan lahan di kawasan hutan lindung tidak berhak memperoleh kompensasi ganti rugi dari pemerintah 2. Jika terdapat pernyataan/pertanyaan dari pihak tersangka/pembela kepada Ahli diluar keahlian yang bersangkutan agar Jaksa Penuntut dapat memberikan penjelasan kepada tersangka/pembela bahwa pertanyaan/pernyataan tersebut diluar kompetensi Ahli 3. Hasil audit tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku

S-1164/PW06/5/2015

S-1631/PW06/5/2015 tanggal 7 Agustus 2015

1

100

PKA dalam sidang Perkara Dugaan TPK Pembangunan Unit Gedung Baru TK Pembina Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur TA. 2011 a.n. terdakwa Kasmi Harasti binti Hanafi


Kepala Kejari Bintuhan untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Agar Penuntut Umum dapat membantu menjelaskan bahwa sesuai kompetensinya bahwa bisa atau tidaknya bukti tersebut diakui setelah dilakukan prosedur audit berupa konfirmasi/klarifikasi 2. Jika terdapat pernyataan/pertanyaan dari pihak tersangka/pembela kepada Ahli diluar keahlian yang bersangkutan agar Jaksa Penuntut dapat memberikan penjelasan kepada tersangka/pembela bahwa pertanyaan/pernyataan tersebut diluar kompetensi Ahli 3. Hasil audit tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku

S-1269/PW06/5/2015

S-1782/PW06/5/2015 tanggal 28 Agustus 2015

1

100

PKA dalam sidang perkara Rekomendasi dugaan TPK Pengadaan Keinvestigasian Barang Lampu Jalan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Lampu Jalan Kab. Rejang Lebong TA. 2010 a.n. Terdakwa Ir. Lutfi Syam Als Lutfi Bin Syaripudin, dkk

Kepala Kejari Curup untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Agar Jaksa Penuntut Umum menegaskan kembali bahwa seharusnya rekanan/penyedia barang tidak berhak atas pengadaan barang tersebut karena dalam proses lelangnya ditemukan adanya penyimpangan sehingga rekanan juga tidak berhak atas keuntungan tersebut 2. Jika terdapat pernyataan/pertanyaan dari pihak tersangka/pembela kepada Ahli diluar keahlian yang bersangkutan agar Jaksa Penuntut dapat memberikan penjelasan kepada tersangka/pembela bahwa pertanyaan/pernyataan tersebut diluar kompetensi Ahli 3. Hasil audit tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku

S-1271/PW06/5/2015


1

100

Sosialisasi Program Anti Korupsi di Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Walikota Bengkulu untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Perlunya Dukungan dan Komitmen Para Pemimpin Untuk Taat Aturan 2. Peran Aktif dari Aparat Pengawasan Intansi Pemerintah 3. Perlunya Komitmen dari Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Taat Aturan

LS-0282/PW06/5/2015

S-2168/PW06/5/2015 tanggal 26 Oktober 2015

1

100

3

Sosialisasi PAK

Lampiran 1/ 6 - 13

(1)

4

5

(2)

Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan

(3) Melakukan Sosialisasi Program Anti Korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Utara

Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan

6

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

(5) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Bengkulu Utara untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Perlunya Dukungan dan Komitmen Para Pemimpin Untuk Taat Aturan 2. Perlunya Dukungan dan Komitmen dari para Pendidik untuk memberikan teladan anti korupsi; 3. Peran Aktif dari Aparat Pengawasan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bnegkulu Utara dalam memerangi korupsi; 4. Perlunya ditambah materi pelajaran anti korupsi bagi para pelajar Pembinaan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

Penggunaan SQL 2005 tidak kompatibel dengan SIMDA Keuangan versi Rekomendasi Perbaikan 2/7/5; Melakukan kaderisasi petugas administrator SIMDA Keuangan Akuntabilitas Pelaporan sebelum mengganti petugas lama Perbaikan SPIP terkait penyusunan LPPD Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan

Perbaikan SPIP terkait penyusunan LPPD

Rekomendasi Perbaikan Melakukan langkah perbaikan administrasi WP Daerah dan menempatkan Akuntabilitas Pelaporan SDM yang kompeten dalam aplikasi SIMDA Pendapatan Rekomendasi Strategis penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut hasil Rekomendasi Perbaikan pemeriksaan BPK-RI atas LKPD tahun 2014 Kabupaten Bengkulu Tengah Akuntabilitas Pelaporan

Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah


Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi

Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi


Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi

Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi

Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi

(6) LS-0266/PW06/5/2015

(7) S-2169/PW06/5/2015 tanggal 26 Oktober 2015

(8) 1

(9) 100

S- 1769/PW06/3/2015 tgl 28 Agustus 2015 (ditujukan kpd Bupati Bengkulu Selatan)

0

50

NA

S- 1770/PW06/3/2015 tgl 28 Agustus 2015 (ditujukan kpd Bupati Bengkulu Tengah)

0

50

NA

S-0684/PW06/3/2015 tgl 27 Maret 2015 (ditujukan kpd Bupati Kaur) S-0826/PW06/3/2015 tgl 24 April 2015 (ditujukan kpd Gubernur Bengkulu) S-1020/PW06/3/2015 (ditujukan kpd Bupati Bengkulu Tengan) S-1021/PW06/3/2015 (ditujukan kpd Bupati Kaur) S-1296/PW06/3/2015 tgl 26 Juni 2015 (ditujukan kpd Bupati Bengkulu Tengah) S-0685/PW06/3/2015 tgl 27 Maret 2015 (ditujukan kpd Gubernur Bengkulu) S-0827/PW06/3/2015 tgl 24 April 2015 (ditujukan kpd Gubernur Bengkjulu) S-1500/PW06/3/2015 TGL 13 JULI 2015 (ditujukan kpd bupati BU)

1

100

1

100

1

100

0

0

1

100

0

0

1

100

1

100

S-1501/PW06/3/2015 TGL 13 JULI 2016 (ditujukan kpd Bupati Kaur)

1

100

S-1502/PW06/3/2015 TGL 13 JULI 2017 (ditujukan kpd bupati Lebong)

1

100

Pembinaan dan peningkatan kapasitas APIP

Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan

7

8

(4)

NA NA NA NA NA

Proses dan penyusunan dan penetapan APBD th 2015 mengalami keterlambatan

NA

Penerapan Cash Management System (CMS ) yang terintegrasi antara aplikasi SIMDA Keuangan dengan Bank Bengkulu

NA

Pelaksanaan DAK Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2015.

NA


NA


NA

Rekomendasi Strategis Pengawasan Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah atas Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

S- 1865/PW06/3/2015 tgl 14 September 2015 (ditujukan kpd Bupati BU)

1

100

NA

Rekomendasi Strategis Pengawasan Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah atas Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang

S- 1906/PW06/3/2015 tgl 16 September 2015 (ditujukan kpd Bupati Kepahiang)

1

100

NA

S- 1907/PW06/3/2015 tgl 16 September 2015 (ditujukan kpd Walikota Bengkulu) S- 1761/PW06/3/2015 tgl 27 Agustus 2015 (ditujukan kpd Bupati Seluma)

0

0

1

100

Atensi Rekomendasi Strategis atas Quality Assurance Tim Probity Audit Pengadaan Genset di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu Tahun 2015 Perbaikan dalam pengelolaan dan mekanisme pembayaran barang dan jasa yg bersumber dari APBD

NA NA

Lampiran 1/ 7 - 13

(1) 9

(2) Perbaikan Penyelenggaraa n SPIP Pemda

(3) Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda

10

Asistensi Asistensi Penilaian Risiko Penilaian Resiko

11

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

12

Audit atas Laporan Keuangan PAMSIMAS II

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan


(4)

(5) Permasalahan kelemahan pada SPIP terkait penyerapan anggaran

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan

(6)

NA

penilaian risiko di Lingkungan Bawaslu Provinsi Bengkulu baik tahapan Pemilukada maupun kegiatan rutin Sekretaris Bawaslu Provinsi Bengkulu

LBA-0241/PW06/2/2015

(7) S- 1570/PW06/3/2015 Tgl 30 Juli 2015 (ditukukan kpd Gubernur Bengkulu, dg tembusan Wali Kota Bengkulu, Bupati Kaur, Bupati BU, Bupati Mukomuko) S-1412/PW06/2/2015 Tgl 6 Juli 2015

(8) 0

(9) 0

1

100

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu yaitu melalui Kepala Divisi Administrasi agar menginstruksikan kepada operator Simak BMN satker Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu untuk melakukan koreksi pencatatan atas kontrak Pembangunan Rumah Negara Lapas Kelas IIA Bengkulu pada Satker Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu senilai Rp3.616.432.000,00 dari Pos Neraca Konstruksi Dalam Pekerjaan ke dalam Pos Neraca Aset Tetap Rekomendasi Perbaikan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum agar meminta secara tertulis Kinerja Program kepada Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Pembangunan Pusat, Indonesia Berita Acara Serah Terima Aset berupa Peralatan dan Mesin Daerah, dan Korporasi senilai Rp 1.323.323.959,00 Rekomendasi Perbaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kinerja Program Provinsi Bengkulu agar menginstruksikan seluruh Kepala Dinas Tenaga Pembangunan Pusat, Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu untuk Daerah, dan Korporasi mempedomani PP 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

LAP-0046/PW06/2/2015

S-1049/PW06/2/2015 Tgl 3 Juni 2015

1

100

LAP-0044/PW06/2/2015

S-0739/PW06/2/2015 Tgl 10 April 2015

1

100

LAP-0049/PW06/2/2015

S-1285/PW06/2/2015 Tgl 25 Juni 2015

0

0

Rekomendasi Perbaikan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III dapat mengambil Akuntabilitas Pelaporan langkah langkah strategis antara lain: 1. Dalam setiap kontrak pengadaan/rehab dan atau peningkatan Jalan agar Meminta Kepala Satuan Kerja agar berkoordinasi dengan petugas simak BMN untuk menentukan perlakukan akuntansi dari kontrak pengadaan barang milik negara dengan mencantumknan nomor register atau NUP dari BMN yang dilakukan rehab atau peningkatan, untuk memenimalisir kesalahan pencatatan aset dalam simak BMN; 2. Berkoordinasi dengan KPKNL untuk melakukan penilaian tanah badan jalan yang belum di sajikan dalam Laporan Keuangan

LAP-0031/PW06/2/2015

S-1286/PW06/2/2015 Tgl 25 Juni 2015

0

0

Rekomendasi Perbaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu agar Penyelenggaraan SPIP melakukan sosialisasi terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) K/L sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK05/2014 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga pada KPU Provinsi Bengkulu dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dan menerbitkan Surat Edaran KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Rekomendasi Perbaikan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu agar dapat Akuntabilitas Pelaporan mengambil langkah-langkah strategis antara lain: 1. Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang Bengkulu untuk melakukan penilaian terhadap tanah yang belum memiliki nilai; 2. Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang Bengkulu untuk melakukan penilaian tanah badan jalan dan tanah badan irigasi; 3. Melakukan sertifikasi atas tanah yang belum memiliki sertifikat;

LAP-0045/PW06/2/2015

S-0808/PW06/2/2015 Tgl 20 April 2015

0

0

LAP-0030/PW06/2/2015

S-0695/PW06/2/2015 Tgl 7 April 2015

1

100

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara

LAI-0127/PW06/2/2015

S-0907/PW06/2/2015 Tgl 7 Mei 2015

0

0

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selaku Ketua Pokja AMPL Kabupaten Bengkulu Selatan agar menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan supaya mempercepat penyelesaian pekerjaan pembuatan saluran gravitasi di Desa Keban Jati Kecamatan Ulu Manna senilai Rp463.650.000,00 sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat setempat

12

(1)

13

Audit atas Laporan Keuangan PAMSIMAS II (2)


(3)

Audit atas Audit atas Laporan Laporan Keuangan PNPM Mandiri Keuangan PNPM Perkotaan Mandiri Perkotaan

14

Audit Kinerja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Audit Kinerja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

15

Audit Tujuan ttt atas Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Hasil Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Audit Tujuan ttt atas Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Hasil Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Lampiran 1/ 8 - 13

(4) Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara

(5) Bupati Kaur agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk melengkapi bukti pembayaran kepada pihak ketiga/kwitansi yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp 382.302.141,00

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu agar menginstruksikan kepada Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bengkulu untuk memerintahkan Koordinator BKM pada 9 (sembilan) kelurahan yang di uji petik untuk segera menagih dan menyetor hasil penagihan tunggakan uang pinjaman pada BKM yang lebih dari 3 (tiga) bulan ke kas UPK sebesar Rp295.380.500,00 serta memerintahkan Satker PIP Kota Bengkulu dan Koordinator Kota untuk melakukan penagihan uang kas UPK BKM yang telah disalahgunakan oleh 27 (dua puluh tujuh) pengurus UPK dan BKM sebesar Rp 147.386.000,00 dan mengembalikan ke kas UPK BKM Rekomendasi Perbaikan Bupati Rejang Lebong agar melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kebijakan dan Tata Kabupaten Rejang Lebong untuk mendorong penyelesaian terhadap Kelola Kebendaharaan penyalahgunaan Dana Bergulir oleh Oknum Ketua UPK pada BKM Bersinar Umum Negara Kelurahan Adirejo Tahun 2012 sebesar Rp 62.000.000 yang sudah dalam status Penyelidikan oleh Penyelidik dari Kepolisian Resort Rejang Lebong sesuai dengan surat Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong Nomor SP2HP/17/I/2014 Bulan Januari 2014 Rekomendasi Perbaikan Bupati Bengkulu Selatan agar melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kebijakan dan Tata Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan koordinasi dengan Satker PBL Kelola Kebendaharaan Provinsi Bengkulu, untuk kemudian melalui Tim Koordinasi Kabupaten Umum Negara kegiatan P2KP yang telah dibentuk dengan SK. Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 600/432 Tahun 2014 tanggal 10 Juli 2014, segera mengusulkan langkah-langkah alternatif kepada Bupati Bengkulu Selatan terkait pola pengawasan terhadap pengelolaan dana bergulir yang dikelola UPK pada 11 BKM/LKM di Kecamatan Kota Manna Rekomendasi Perbaikan Bapak Bupati Rejang Lebong agar melaksanakan beberapa hal dibawah ini Kinerja Program dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan ini Pembangunan Pusat, kami memberikan atensi bahwa Tenaga Medis dan Fasilitas serta Alat Daerah, dan Korporasi Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Rejang Lebong belum sesuai dengan kebutuhan yang diatur dalam standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014. Atas kondisi tersebut kami rekomendasikan kepada Bapak Bupati agar melakukan analisis kebutuhan tenaga kesehatan dan mengusulkan formasi kebutuhan tenaga kesehatan yang sangat dibutuhkan di Puskesmas dan menganggarkan secara bertahap pembangunan dan pembelian sarana kesehatan Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi

Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu agar memerintahkan kepada para Penyidik baik di jajaran Reskrimsus maupun di Polres Kabupaten/Kota seprovinsi Bengkulu untuk: 1. menyampaikan tembusan Berita Acara Penyitaan beserta barang buktinya kepada Pejabat Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti pada Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu dan Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres sehari setelah dilakukan penyitaan, penyerahan dan pengelolaan barang bukti. 2. Seluruh benda sitaan dan barang rampasan harus diungkapkan secara penuh / full disclosure dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

(6) LAI-0107/PW06/2/2015

(7) S-1413/PW06/2/2015 Tgl 6 Juli 2015

(8) 0

(9) 0

LAI-0133/PW06/2/2015

S-0941/PW06/2/2015 Tgl 11 Mei 2015

1

100

LAI-0120/PW06/2/2015

S-1287/PW06/2/2015 Tgl 25 Juni 2015

1

100

LAI-0111/PW06/2/2015

S-0891/PW06/2/2015 Tgl 6 Mei 2015

1

100

LHA-0150/PW06/2/2015

S-1440/PW06/2/2015 Tgl 6 Juli 2015

0

0

LHA-0312/PW06/2/2015

S-1594/PW06/2/2015 Tgl 31 Juli 2015

1

100

Lampiran 1/ 9 - 13

(1) 16

(2) Monitoring dan Evaluasi (Reviu) atas Pelaksanaan Program Akselerasi Swasembada Pangan

(3) Monitoring dan Evaluasi (Reviu) atas Pelaksanaan Program Akselerasi Swasembada Pangan

(4) Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi

(5) Bapak Gubernur agar memerintahkan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan beberapa hal dibawah ini dalam rangka mewujudkan Swasembada Pangan dan Akuntabilitas Keuangan Negara, dengan ini kami memberikan atensi bahwa: 1. Realisasi penyerapan Anggaran Sarana dan Prasarana Pertanian per tanggal 9 September adalah sebesar Rp41.691.692.466,00 atau 19,03% dari pagu sebesar Rp219.067.625.000,00. Atas permasalahan tersebut kami mengharapkan Bapak dapat mendorong percepatan penyerapan anggaran, sehingga ada multiplier effect untuk lebih menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bengkulu. 2. Pengadaan 8 (delapan) jenis Alat Dan Mesin Pertanian (Combine Harvester, Vertical Dryer padi, Vertical Dryer Jagung, Corn Sheller, Traktor Roda 3, Pompa Air, Power Thresher multiguna, dan Rice Milling unit) untuk kelompok tani dan gapoktan sejumlah Rp15.088.404.900,00 progres fisik masih 0,00%. Atas kondisi tersebut dapat mengakibatkan penyaluran tidak tepat waktu, jumlah, dan sasaran saat ini yang mengakibatkan petani belum mendapat kemanfaatan sebagaimana diharapkan, oleh karena itu kami mengharapkan Bapak Gubernur mendorong dan mempercepat proses pengadaan peralatan dan mesin pertanian

(6) LHM-0298/PW06/2/2015

(7) S-1932/PW06/2/2015 Tgl 22 September 2015

(8) 0

(9) 0

17

Reviu Verifikasi pertanggungjaw aban keuangan Dana Hibah Pilkada Serentak pada Pada Badan Pengawasan Pemilu

Reviu Verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dana Hibah Pilkada Serentak pada Pada Badan Pengawasan Pemilu

Rekomendasi Akuntabilitas Prioritas Pembangunan

Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu agar: 1. Memerintahkan secara tertulis Ketua Panwas Kabupaten dan Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten untuk menyampaikan Laporan realisasi penggunaan anggaran secara bulanan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu dan melakukan verifikasi seluruh SPJ dan melengkapi bukti pendukung atas dana yang telah direalisasikan; 2. menginventarisir belanja-belanja yang telah direalisasikan berdasarkan RKA-KL awal dan tidak tersedia lagi anggaran dalam RKA-KL hasil perubahan dan melakukan mapping pelaporan kepada akun yang sejenis; 3. melakukan koordinasi dengan Sekjen Bawaslu dan KPPN untuk penyempurnaan aplikasi SAS agar bisa mengajukan SP2DHL.

LAP-0422/PW06/2/2015

S-2578/PW06/2/2015 14 Desember 2015

0

0,00

18

Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja

LEV-0196/PW06/4/2015 Tanggal 7 Juli 2015

S-1663/PW06/4/2015 Tgl 12 Agustus 2015

1

100


S-1673/PW06/4/2015 Tgl 13 Agustus 2015

1

100


S-1517/PW06/4/2015 Tanggal 15 Juli 2015

1

100


S-1518/PW06/4/2015 Tanggal 15 Juli 2015

1

100

LEV-0319/PW06/4/2015 Tanggal 28 September 2015

S-1962/PW06/4/2015 Tgl 28 September 2015

1

100

Rekomendasi Perbaikan Direktur PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu untuk mengambil langkah SPI Korporasi strategis untuk Menindaklanjuti temuan uang muka kerja yang belum dapat dipertanggungjawabkan dengan melakukan penagihan kepada masingmasing pegawai. Rekomendasi Perbaikan Direktur PDAM Tirta Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah agar segera SPI Korporasi melakukan finalisasi Corporate Plan dan ditahun berikutnya menyusun RKAP yang dapat diandalkan termasuk rencana ekspansi jaringan distribusi dan SR (Sambungan Rumah) untuk mengoptimalkan pendapatan penjualan air. Rekomendasi Perbaikan Direktur PDAM Kabupaten Kepahiang untuk mengambil langkah strategis SPI Korporasi sebagai berikut : 1. Memerintahkan bagian penagihan untuk melakukan penagihan lebih intensif, serta mengambil langkah-langkah yang strategis atas piutang pelanggan. 2. Mencatat semua perolehan aset tahun 2014 serta memberi nomor registrasi aset dan membuat daftar aset yang sudah tidak berfungsi lagi dan menyajikan terpisah dalam kelompok aktivitas lain-lain. Rekomendasi Perbaikan Direktur PDAM Kabupaten Rejang Lebong untuk mengambil langkah SPI Korporasi strategis untuk memerintahkan bagian penagihan untuk melakukan penagihan lebih intensif serta mengambil langkah-langkah yang strategis atas piutang pelanggan. Rekomendasi Perbaikan Direktur RSUD Kepahiang agar mengambil langkah strategis untuk Kinerja Program Melakukan penagihan klaim pelayanan peserta jamkesda di RSUD Pembangunan Pusat, Kepahiang pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 210.378.293,37. Daerah dan Korporasi

Lampiran 1/ 10 - 13

(1)

19

20

(2)

Bimtek / Asistensi Penyusunan Corporate Plan / Manajemen Aset / Profil Pada BUMD / PDAM

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern PDAM Berbasis COSO pada PDAM

(3)

Bimtek / Asistensi Penyusunan Corporate Plan / Manajemen Aset / Profil Pada BUMD / PDAM

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern PDAM Berbasis COSO pada PDAM

(4) Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi

(5) Direktur RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong agar mengambil langkah strategis sebagai berikut: 1. Mervisi RBA tahun 2015 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dengan melibatkan seluruh bagian dan bidang dalam penyediaan data dan dalam menetapkan dan mengevaluasi capaian kinerja yang telah ditetapkan. 2. Menginstruksikan bagian IFRS melakukan kalibrasi alat laboratorium dan radiologi serta melakukan analisa yang akurat untuk alat-alat yang diperlukan penjadwalan kalibrasi secara berkala. Rekomendasi Perbaikan Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu untuk mengambil langkah untuk Kebijakan Korporasi Mempertanggungjawabkan pengeluaran bulan Januari s.d Juli 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rekomendasi Perbaikan Direksi PT Bengkulu Mandiri untuk mengambil langkah-langkah strategis, Kebijakan dan Tata sebagai berikut : Kelola Kebendaharaan 1. Melakukan evaluasi terhadap unit usaha daging ayam boiler dan benih Umum Negara jagung hibrida baik perjanjiannya maupun manajemennya; 2. Menegur pihak kedua (Ny. Reni Nurlaili) atas kelalaiannya terhadap laporan kegiatan pengelolaan usaha benih jagung hibrida; 3. Memerintahkan pihak kedua (Ir.Suprapto) untuk mempertanggungjawabkan atas penggunaan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan

(6) LEV-0293/PW06/4/2015 Tanggal 7 September 2015

(7) S-1885/PW06/4/2015 Tanggal 14 September 2015

(8) 1

(9) 100

LEV-0332/PW06/4/2015 Tanggal 8 Oktober 2015

S-1963/PW06/4/2015 Tanggal 25 September 2015

1

100

LEV-0483/PW06/4/2015 Tanggal 21 Desember 2015

S-2683/PW06/4/2015 Tanggal 31 Desember 2015

1

100

Rekomendasi Perbaikan Direktur PDAM Kabupaten Bengkulu Tengah agar mengambil langkah SPI Korporasi strategis untuk Segera melaporkan, menyampaikan dan membahas draft Corporate Plan dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memperoleh komitmen program pengembangan PDAM dan pembiayaannya serta memfinalkan Corporate Plan tersebut.

LBA-0123/PW06/4/2015 Tanggal 7 Mei 2015

S-1039/PW06/2/2015 Tgl 28 Mei 2015

1

100

Rekomendasi Perbaikan Direktur PDAM Kabupaten Kepahiang untuk mengambil langkah strategis Kebijakan Korporasi sebagai berikut : 1. Segera membuat Surat Keputusan Direktur untuk menambah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bagian Umum sebagai pengelola aset PDAM, agar pencatatan aset lebih tertib dikemudian hari. 2. Menelusuri kembali selisih data aset instalasi sumber air, transimisi dan distribusi, sehingga dapat diperoleh data yang valid. Rekomendasi Perbaikan Bupati Bengkulu Tengah agar mengambil langkah strategis untuk segera SPI Korporasi memproses Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

LBA-0353/PW06/4/2015 Tanggal 6 November 2015

S-2363/PW06/4/2015 Tanggal 18 November 2015

1

100

LBA-0352/PW06/4/2015 Tanggal 16 Oktober 2015

S-1883/PW06/4/2015 Tanggal 14 September 2015

1

100

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi

LBA-0081/PW06/4/2015 Tanggal 18 Maret 2015

S-0950/PW06/4/2015 Tanggal 18 Mei 2015

1

100


S-2184/PW06/4/2015 Tgl 29 Oktober 2015

0

0


S-2143/PW06/4/2015 Tanggal 20 Oktober 2015

0

0

Bupati Rejang Lebong agar menginstruksikan Direktur PDAM Kabupaten Rejang Lebong untuk segera menuntaskan inventarisasi aset sehingga penyajian aset dalam laporan keuangan PDAM dilakukan secara memadai, serta menyelesaikan proses pemisahan aset kepada PDAM Kabupaten Kepahiang dan PDAM Kabupaten Lebong. Rekomendasi Perbaikan Direktur PDAM Tirta Manna Kabuapten Bengkulu Selatan agar mengambil SPI Korporasi langkah strategis sebagai berikut : 1. Memberikan arahan secara berkesinambungan kepada karyawan untuk memastikan ketepatan pelaksanaan pekerjaan, mengurangi kesalahpahaman, serta mendorong berkurangnya tindakan pelanggaran. 2. Berkoordinasi dengan Dewan Pengawas dan membuat agenda pertemuan secara berkala. 3. Membuat mekanisme yang memungkinkan informasi mengalir keseluruh bagian dan komunikasi yang lancar antar bagian. 4. Melakukan pemantauan secara berkala atas catatan persediaan dengan fisiknya dan segera melakukan perbaikan atas selisih yang dijumpai serta koreksi persediaan pada laporan keuangan. Rekomendasi Perbaikan melakukan Direktur PDAM Kabupaten Rejang Lebong untuk mengambil langkah SPI Korporasi strategis sebagai berikut : 1. Mempertimbangkan untuk merubah bentuk organisasi ke Tipe B, karena meningkatnya jumlah pelanggan. 2. Berkoordinasi dengan Dewan Pengawas dan membuat agenda pertemuan secara berkala. 3. Menyusun prosedur pengamanan fisik aset dan membuat rencana pemulihan setelah berencana (Disaster Recovery Plan )

Lampiran 1/ 11 - 13

(1)

21

22

(2)

Evaluasi / Bimtek Perkembangan dan Penerapan SIA dan Billing System pada PDAM

Asistensi/ Bimtek / Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan pada PDAM / RSUD

(3)

(4) (5) Rekomendasi Perbaikan Direktur PDAM Kabupaten Bengkulu Utara agar mengambil langkah SPI Korporasi strategis sebagai berikut : 1. Dalam menyusun sasaran dan renstra mempertimbangkan risiko baik yang berasal dari internal maupun eksternal. 2. Mengkomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada seluruh karyawan tentang Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 3. Secara berkala membandingkan pencatatan atas aset dengan aset fisiknya serta menelusuri jika terdapat selisih. Evaluasi / Bimtek Rekomendasi Perbaikan Walikota mengambil langkah strategissebagai berikut : Perkembangan dan Kebijakan dan Tata 1.mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar membuka kembali skema Penerapan SIA dan Billing Kelola Kebendaharaan penyelesaian / penghapusan piutang negara pada PDAM Kota Bengkulu System pada PDAM Umum Negara mengingat batas waktu penyelesaian utang telah berakhir per 4 Juli 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2012 2. Menginstruksikan kepada Direktur PDAM untuk memastikan bahwa pengoperasian aplikasi SIA PDAM dapat berjalan secara berkelanjutan, dengan menyusun SOP untuk setiap bagian serta menunjuk pegawai yang bertindak sebagai administrator dan operator aplikasi SIA PDAM. Rekomendasi Perbaikan Direktur PDAM Kabupaten Bengkulu Utara agar mengambil langkah Kinerja Program strategis sebagai berikut : Pembangunan Pusat, 1. Menginstruksikan operator SIA PDAM untuk melakukan Back Up data Daerah dan Korporasi dan menyimpan database harian. 2. Membentuk SATGAS (satuan tugas) pengelola SIA PDAM dengan Surat Keputusan Direktur sehingga penerapan aplikasi SIA PDAM menjadi lebih efektif. Asistensi/ Bimtek / Fasilitasi Rekomendasi Perbaikan Bupati Kepahiang agar menginstruksikan Direktur RSUD Kabupaten Penyusunan Laporan Kebijakan Korporasi Kepahiang untuk menuntaskan inventarisasi aset dan serah terima aset Keuangan pada PDAM / dari Pemerintah Pusat/ Daerah, sehingga penyajian aset dalam laporan RSUD keuangan didukung dengan bukti secara memadai. Rekomendasi Perbaikan Direktur RSUD Kabupaten Kepahiang untuk agar mengambil langkah Kebijakan Korporasi strategis untuk Melakukan pemantauan terhadap implementasi SIA BLUD secara berkala dan meningkatkan kompetensi SDM bidang keuangan, sehingga laporan keuangan RSUD Kepahiang yang disusun dengan bantuan SIA BLUD dapat disajikan secara memadai. Rekomendasi Perbaikan Direktur PDAM Kabupaten Bengkulu Selatan mengambil langkah sebagai SPI Korporasi berikut : 1. Melakukan inventarisasi Aset Tetap secara menyeluruh dengan membentuk Tim Inventarisasi Aset Tetap dan melakukan koreksi atas penyajian Aset Tetap dalam Laporan Keuangan sesuai dengan hasil inventarisasi aset tersebut. 2.Melakukan inventarisasi piutang dengan membentuk Tim Inventarisasi Piutang dan melakukan koreksi atas Penyajian Piutang dalam Laporan Keuangan sesuai dengan hasil inventarisasi tersebut Rekomendasi Perbaikan Direktur PDAM Kabupaten Rejang Lebong mengambil langkah strategis Kinerja Program sebagai berikut : Pembangunan Pusat, 1. Segera menuntaskan inventarisasi aset sehingga penyajian Aset Tetap Daerah dan Korporasi dalam laporan keuangan PDAM dilakukan secara memadai. 2. Menyelesaikan proses pemisahan dan serah terima aset kepada PDAM Kabupaten Kepahiang dan PDAM Kabupaten Lebong, dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Rejag Lebong, kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong. Rekomendasi Perbaikan Direktur PDAM Kabupaten Bengkulu Tengah agar berkoordinasi dengan Kebijakan Korporasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah untuk pembuatan Berita Acara Pengelolaan atas penyertaan modal/ pekerjaan yang diterima oleh PDAM Bengkulu Tengah Sejak Tahun 2010 sampai dengan 2014 dan menelusuri kembali selisih nilai penyertaan modal / pekerjaan tersebut diatas. Rekomendasi Perbaikan Direktur RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong agar mengambil langkah Kebijakan Korporasi strategis untuk melakukan monitoring terhadap proses input data transaksi bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan akuntansi sehingga SIA BLUD dapat diterapkan secara efektif dalam mendukung proses pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan.

(6) LEV-0340/PW06/4/2015 Tanggal 30 Oktober 2015

(7) S-2183/PW06/4/2015 Tgl 29 Oktober 2015

(8) 0

(9) 0

LHE-0196/PW06/4/2015 Tanggal 15 April 2015

S-0968/PW06/4/2015 Tgl 19 Mei 2015

0

0

LHE-0105/PW06/4/2015 Tanggal 20 April 2015

S-0817/PW06/4/2015 Tgl 23 April 2015

1

100


S-0951/PW06/4/2015 Tgl 18 Mei 2015

0

0


S-0663/PW06/4/2015 Tgl 18 Mei 2015

1

100

LBA-0106/PW06/4/2015 Tanggal 20 April 2015

S-0889/PW06/4/2015 Tgl 6 Mei 2015

1

100


S-0664/PW06/4/2015 Tanggal 18 Mei 2015

1

100

LBA-0143/PW06/4/2015 Tanggal 8 Juni 2015

S-1327/PW06/4/2015 Tanggal 29 Juni 2015

1

100


S-1326/PW06/4/2015 Tanggal 29 Juni 2015

1

100

Lampiran 1/ 12 - 13

(1) 23

(2) Asistensi / Bimtek Penyusunan (PBJ/ RBA/ SPM/ RSB/ Tata Kelola) pada RSUD / BLUD

(3) Asistensi / Bimtek Penyusunan (PBJ/ RBA/ SPM/ RSB/ Tata Kelola) pada RSUD / BLUD

(4) Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi

24

Bimtek SIA BLUD

25

Fasilitasi Diagnostik/ Asistensi/ Bimtek Penerapan GCG pada PDAM/ Perusda

Bimtek SIA BLUD

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi

(5) Direktur RSUD Kabupaten kepahiang segera berkoordinasi dengan instansi terkait (Bagian Hukum, Sekretariat Kabupaten Kepahiang) untuk memproses pengesahan SOP / Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa khusus yang dibiayai dana BLUD tersebut mengusulkan oleh Bupati Kepahiang. Direktur RSUD Kabupaten Lebong Berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lebong untuk membahas draft RBA Tahun 2015, dan mengusulkan revisi DPA pada saat pengajuan revisi APBD-Perubahan, sehingga pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD Kabupaten Lebong memiliki dasar pelaksanaan anggaran. Bupati Lebong menginstruksikan Direktur RSUD Kabupaten Lebong agar: 1. Membuat usulan draft Peraturan Bupati mengenai Tarif Layanan BLUD yang dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan. 2. Membuat Peraturan Pemimpin BLUD mengenai Pedoman / Kebijakan Akuntansi dan Kebijakan Penatausahaan/ Pengelolaan Keuangan BLUD. 1. Direktur RSUD Argamakmur agar segera menyusun SOP tentang Penatausahaan/ Pengelolaan Keuangan BLUD dan SOP Pelaksanaan SIA BLUD yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD. 2. Menunjuk pegawai yang bertindak sebagai administrator dan operator SIA BLUD dengan Surat Keputusan Pemimpin BLUD. Bupati Rejang Lebong mengambil langkah strategis sebagai berikut : 1. Menginstruksikan Direktur RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan anggaran penanganan limbah melalui APBD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk perbaikan instalasi pengolahan limbah cair. 2. Menginstruksikan Direktur RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong segera mengajukan permintaan atas kebutuhan Dokter Spesialis Radiologi sehingga keakuratan foto hasil Thorax dapat dibaca dan lebih bermanfaat bagi pasien. 3. Menginstruksikan Direktur RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan anggaran untuk kalibrasi alat kesehatan sehingga dapat diperoleh kualitasSealatan alat kesehatan yang lebihjumlah akurat.Dewan Pengawas RSUD Bupati Bengkulu agar mengurangi Hasanuddin Damrah Manna dari 4 (empat) orang menjadi 3 (tiga) orang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007. Direktur RSUD Hasanuddin Damrah Manna untuk menyusun pedoman / SOP Pengadaan Barang dan Jasa/ yang dibiayai dana BLUD.

Bupati Bengkulu Utara menginstruksikan Direktur RSDU Argamakmur untuk menunjuk pegawai yang bertindak sebagai administrator dan operator SIA BLUD dengan Surat Keputusan Pemimpin BLUD. Fasilitasi Diagnostik/ Rekomendasi Perbaikan Direktur PD Rena Skalawi untuk mengambil langkah strategis sebagai Asistensi/ Bimtek Penerapan SPI Korporasi berikut: GCG pada PDAM/ Perusda 1. Menelusuri nilai saldo awal berdasarkan laporan keuangan sebelumnya serta menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Akuntansi. 2. Berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dan DPPKAD Kabupaten Rejang Lebong untuk menelusuri nilai penyertaan modal PD Rena Skalawi sampai dengan tahun 2014. 3. Berkoordinasi dengan pegawai dan Direktur masa jabatan sebelumnya untuk menelusuri berkas dokumen perusahaan yang belum diserahterimakan. Rekomendasi Perbaikan Direktur PDAM Kabupaten Rejang Lebong agar dapat : Kinerja Program 1. Menandatangani Pakta Integritas secara berkala dan pada saat Pembangunan Pusat, terjadinya kejadian atau transaksi penting. Daerah dan Korporasi 2. Berkoordinasi dengan Dewan Pengawas tentang mekanisme penilaian kinerja Direktur dan penetapan auditor eksternal termasuk dalam menyusun rencana kerja tahunan Badan Pengawas serta mengawasi efektifitas pelaksanaan audit eksternal.

(6) LBA-0092/PW06/4/2015 Tanggal 6 April 2015

(7) S-1038/Pw06/4/2015 Tanggal 2 Mei 2015

(8) 1

(9) 100


S-0788/Pw06/4/2015 Tanggal 20 April 2015

0

0


S-0947/PW06/4/2015 Tanggal 18 Mei 2015

0

0


S-0700/Pw06/4/2015 Tanggal 8 April 2015

0

0

LBA-0239/PW06/4/2015 Tanggal 7 Agustus 2015

S-1683/Pw06/4/2015 Tanggal 7 Agustus 2015

0

0


S-0759/PW06/4/2015 Tgl 16 April 2015

1

100


S-0976/Pw06/4/2015 Tanggal 21 Mei 2015

0

0

LAP-0114/PW06/4/2015 Tanggal 6 Mei 2015

S-0890/Pw06/4/2015 Tanggal 6 Mei 2015

1

100

LAP-0226/PW06/4/2015 Tanggal 31 Juli 2015

S-1692/PW06/2/2015 Tgl 18 Agustus 2015

0

0

LBA-0451/PW06/4/2015 Tanggal 14 Desember 2015

S-2600/PW06/2/2015 Tgl 16 Desember 2015

0

0

Lampiran 1/ 13 - 13

(1)

(2)

(3)

(4) Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi

(5) Direktur PDAM Kabupaten Bengkulu Tengah agar : 1. Menandatangani Pernyataan Pakta Integritas dan menyusun Pedoman Penghargaan dan sanksi bagi pegawai di lingkungan PDAM. 2. Berkoordinasi dengan Badan Pengawas dan Bupati untuk menunjuk auditor independen yang akan melakukan audit Laporan Keuangan PDAM. 3. Menyusun kebijakan mengenai SOP Peningkatan Kualitas Air Minum dan Hak Konsumen. 4. Menetepakan struktur organisasi secar formal 5. Menyusun kebijakan SPIP dan manajemen risiko.

(6) LBA-0452/PW06/4/2015 Tanggal 14 Desember 2015

(7) S-2606/PW06/2/2015 Tgl 17 Desember 2015

(8) 0

(9) 0

Lampiran 2/1 - 1

DAFTAR OPINI LKPD & KINERJA BUMD A.

DAFTAR PEMDA YANG MEMPEROLEH OPINI WTP DAN WDP TAHUN BUKU 2012-2014 No.

Nama PEMDA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu Kabupaten Mukomuko Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Lebong Kabupaten Kepahiang Kabupaten Bengkulu Tengah Kabupaten Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kaur

2011 WTP WTP WTP WDP WDP WDP WDP WTP TW WDP WTP

Opini 2012 2013 WTP WTP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WDP WDP WTP WTP TMP WDP WTP WTP WDP WDP WDP WDP WTP WTP

2014 WTP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WTP TW WTP WTP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK

WTP WDP TW TMP

: : : :

B.

DAFTAR BUMD/ PDAM YANG KINERJANYA BERNILAI BAIK TAHUN BUKU 2014 No 1 2 3 4 5 6

Wajar Tanpa Pengecualian Wajar Dengan Pengecualian Tidak Wajar Tidak Memberikan Pendapat

Nama PDAM PDAM Tirta Manna Kabupaten Bengkulu Selatan PDAM Tirta Dharma Kabupaten Rejang Lebong PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara PDAM Tirta Manna Kabupaten Kepahiang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu PDAM Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong Total/Rata-rata

Nilai 1,64 2,35 2,95 2,60 2,19 2,42 2,36

BPPSPAM Kategori SAKIT KURANG SEHAT SEHAT KURANG SEHAT SAKIT KURANG SEHAT KURANG SEHAT

Lampiran 3/1 - 1

Asistensi Good Corporate Governance (GCG) pada BUMD No. 1. 2.

Kegiatan Asistensi Fasilitasi Diagnostik GCG (Good Corporate Governance ) pada PD Rena Skalawi Asistensi Fasilitasi Diagnostik GCG (Good Corporate Governance ) pada PT Bengkulu Mandiri

Jumlah Kegiatan 1 1

3.

Asistensi Fasilitasi Diagnostik GCG (Good Corporate Governance ) pada PDAM Kabupaten Bengkulu Selatan

1

4.

Asistensi Fasilitasi Diagnostik GCG (Good Corporate Governance ) pada PDAM Kabupaten Bengkulu Tengah

1

5.

Asistensi Fasilitasi Diagnostik GCG (Good Corporate Governance ) pada PDAM Kabupaten Kepahiang

1

6.

Asistensi Fasilitasi Diagnostik GCG (Good Corporate Governance ) pada PDAM Kabupaten Rejang Lebong

1

Jumlah

6

Asistensi Peningkatan Tata Kelola BLUD RSUD No. 1. 2. 3. 4. 5.

Kegiatan Asistensi Penyusunan Rencana Stratejik Bisnis (RSB) pada RSUD Argamakmur Asistensi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada RSUD Curup Asistensi Penyusunan Pedoman Tata Kelola BLUD pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna Asistensi Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada RSUD Kabupaten Lebong Asistensi Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BLUD pada RSUD Kepahiang Jumlah

Jumlah Kegiatan 1 1 1 1 1 5

Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan PDAM/BLUD

No. 1.

2.

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan PDAM (PDAM Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan)

Jumlah Kegiatan 3

Fasilitasi Penyusunan Lap. Keuangan BLUD (RSUD Dr. M. Yunus, RSUD Kepahiang, Curup, dan Arga Makmur)

4

Jumlah

7

Asistensi Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada PDAM/BLUD

No. 1.

2.

Kegiatan Asistensi implementasi Sistem Informasi Akuntansi PDAM (PDAM Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Utara) Asistensi implementasi Sistem Informasi Akuntansi BLUD (RSUD Dr. M. Yunus, RSUD Kepahiang, Curup, dan Arga Makmur) Jumlah

Jumlah Kegiatan 5

5 10

Lampiran 4/1 - 1

Analisis Penyusunan dan Penetapan APBD No

Nama Pemda

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Bengkulu Tengah

Penetapan APBD Tahun 2014

Ketepatan Waktu

11/01/2015 31/12/2014 02/01/2015 12/01/2015 09/01/2015 29/12/2014 31/12/2014 23/12/2014 31/12/2014 31/12/2014

Terlambat Tepat Waktu Terlambat Terlambat Terlambat Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... RINGKASAN EKSEKUTIF

Recommend Documents