-1-
BUPATI
BOLAANG MONGONDOW UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA PERIODE 2012-2017 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka upaya memaksimalkan dan memelihara kerukunan antar umat beragama agar dapat tercipta hubungan yang harmonis, aman, damai dan tentram, maka dipandang perlu penanganan yang proporsional dan profesional dengan melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah; b. bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama merupakan wadah pemersatu guna memelihara kerukunan antar umat beragama yang dibentuk Pemerintah Daerah sejak tahun 2008 dengan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 99 Tahun 2008, dan kepengurusannya berakhir pada tahun 2011, sehingga perlu ditetapkan kembali; c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini adalah hasil Musyawarah Daerah ke – II FKUB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 19 Desember tahun 2011 dan dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Periode 2012-2017;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Penetapan Presiden yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
-2-
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Pendirian Rumah Ibadah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan dan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya; 12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
-3-
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 63);
MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU :
Menetapkan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Periode 2012-2017 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
KEDUA
:
Forum Kerukunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas: a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; b. menampung aspirasi organisasi keagamaan dan aspirasi masyarakat; c. menyalurkan aspirasi organisasi keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai kebijakan Bupati; d. melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
KETIGA
:
Pengurus Forum Kerukunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan pertemuan rutin minimal 1 (satu) kali setiap bulan di Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama;
KEEMPAT
:
Ketua Presidium ditunjuk secara periodik berdasarkan musyawarah bersama dengan anggota;
KELIMA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Kerukunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara;
KEENAM
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012;
-4-
KETUJUH
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 23 Februari 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 3. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 4. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Manado; 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 6. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 8. Camat Se Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 9. Yang bersangkutan; 10. A r s i p,-
-5-
LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 53 TAHUN 2012 TANGGAL : 23 FEBRUARI 2012 TENTANG : FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA PERIODE 2012-2017.
SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA PERIODE 2012-2017
DEWAN PENASEHAT KETUA
:
Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara.
WAKIL KETUA
:
Kepala Kantor Kementerian Bolaang Mongondow Utara.
SEKRETARIS
:
Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
ANGGOTA
:
1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Bolaang Mongondow Utara; 2. Kapolsek Urban Kaidipang; 3. Perwira Penghubung Kodim 1303 di Boroko; 4. Kacabjari Kotamobagu di Boroko.
I.
Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua
: : :
Djafar Pontoh Hamlan Pohontu, S.Ag W.B. Kalo, S.Pd
II.
Sekretaris Wakil Sekretaris
: :
Ahmad Modeong, S.Ag Abdul Gani Tuna, S.Ip
III.
Anggota
:
1. Hi. H.T. Misaalah; 2. Lasa Korompot; 3. Is Kohongia, S.Pd; 4. Abdul Rahman Bata, S.Pd.I; 5. Akmal Lamarang; 6. Ny. Patricia Kumangki Mokoginta; 7. Samaun Van Gobel, S.Pd.I; 8. Tasmut Talango, S.Pd; 9. H. Kamarudin Babay, S.Pd; 10. Pdt. Artur Sahensolar, S.Th; 11. Pdt. W. Pandelaki, S.Th; 12. Drs. S.S. Manajang.
Agama
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
