BUKU PUTIH SANITASI DAN AIR MINUM 2012 BAB I PENDAHULUAN

BUKU PUTIH SANITASI DAN AIR MINUM

2012

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Secara nasional Pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang sangat serius dalam mencapai salah satu target Millenium Development Goals (MDGs), yakni menurunnya sebesar 50 % jumlah penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar pada tahun 2015. Isu Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (sanitasi) dimaksud tertuang dalam tujuan (goal) ke-7 target 10 MDGs yaitu “Menurunkan Sebesar Separuh, Proporsi Penduduk Tanpa Akses Terhadap Sumber Air Minum Yang Aman dan Berkelanjutan serta Fasilitas Sanitasi Dasar pada tahun 2015 ”. Isu pembangunan air minum dan sanitasi, terangkat secara bersama karena merupakan fakta bahwa penyediaan layanan sanitasi yang layak, sangat tergantung pada ketersediaan air minum yang layak pula, dan penanganan sanitasi yang baik juga merupakan upaya untuk menjaga kualitas sumber daya air minum. Selain itu berdasarkan rencana target MDG’s, air minum nasional 67,78 persen di tahun 2015 dibandingkan dengan kondisi saat ini baru mencapai kurang lebih 56 persen, dengan demikian masih ada gap sebesar sekitar 12 persen yang harus dicapai sampai dengan tahun 2015, dan disamping itu juga pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telah diatur jenis pelayanan berdasarkan indikator kinerja dan target tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yang antara lain meliputi pelayanan Sumber Daya Air, Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan) dan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerah masingmasing, termasuk pelayanan air minum dan sanitasi. Sebagai daerah Kepulauan, Kabupaten kepulauan Sangihe memiliki karakteristik tertentu yang sangat mempengaruhi eksistensi dan pengelolaan sektor sanitasi dan air minum. Dengan karakter kepulauan, terletak diwilayah perbatasan negara, iklim dan cuaca yang tidak menentu, permukiman / perkampungan yang tersebar terpisah di wilayah pesisir dan di 27 (dua puluh tujuh) pulau-pulau kecil yang berpenduduk, jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi yaitu sejumlah 12.813 KK dari 39.307 KK Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendahuluan

I-1


2012

jumlah penduduk daerah ini (33,24%), maka penyediaan dan penyelenggaraan berbagai kebutuhan dasar penduduk sangatlah memerlukan perencanaan yang matang, detil, komprehensif serta perlu didukung oleh sumber daya pembangunan (dana, peralatan, sumber daya manusia dan manajemen) yang memadai. Selain itu kabupaten kepulauan Sangihe sebagai daerah perbatasan negara yang merupakan cerminan atau wujud jati diri bangsa Indonesia perlu dipenuhi dengan ketersediaan kebutuhan dasar penduduk yang memadai. Faktor ini sangatlah penting pengaruhnya demi memelihara tingkat nasionalisme dan wawasan kebangsaan warga negara di wilayah perbatasan sehingga mampu mempertahankan kedaulatan negara diwilayahnya.

Eksistensi ketersediaan pelayanan dasar sektor penyehatan lingkungan dan air minum secara umum di kabupaten kepulauan Sangihe provinsi Sulawesi Utara dapat digambarkan sebagai berikut : Kota Tahuna sebagai ibu kota Kabupaten dengan 3 (tiga) kecamatan, kondisinya relatif lebih baik dibanding kota-kota kecamatan ataupun perdesaan dan permukiman di pulau-pulau kecil. Walaupun demikian ditinjau dari aspek kelayakan

minimal

masih

perlu

dilakukan

peningkatan-peningkatan

guna

mencapai kondisi standar yang ditetapkan. Pelayanan Air Minum di kota Tahuna pada umumnya dilakukan oleh PDAM, dengan kapasitas produksi sebesar 64,28 Liter / detik. Kapasitas ini hanya mampu untuk melayani kebutuhan 6.588 pelanggan ( ± 22.953 Jiwa) atau 68,10 % dari jumlah penduduk kota Tahuna (3 Kecamatan). Selebihnya kebutuhan air minum penduduk masih dipasok oleh Sarana air bersih Kelurahan, Sumur Gali / Pompa dan di wilayah permukiman pinggiran masih menggunakan saluran bambu. Kondisi sanitasi di kota Tahuna relatif telah meningkat jauh. Rumah-rumah penduduk pada umumnya (78 %) telah memiliki kamar mandi dan jamban serta sistem pembuangan (bak septik dan rembesan) yang memenuhi persyaratan teknis / lingkungan. Namun demikian masih terdapat sebagian yang perlu ditingkatkan khususnya penduduk yang masih dibalut kondisi sosial ekonomi keluarga yang dibawah standar (miskin), sehingga aspek sanitasi dan air minum belum menjadi perhatian primer untuk diprioritaskan. Lain halnya di 12 kota kecamatan (selain tiga kecamatan di kota Tahuna), sebagian besar atau 9 (Sembilan) kota Kecamatan telah dilayani oleh jaringan PDAM, sedangkan 3 (tiga) kota kecamatan (semuanya kecamatan kepulauan) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendahuluan

I-2


2012

masih terbatas dengan sarana air bersih perdesaan yang bersumber dari mata air, sungai, sumur maupun air hujan. Kondisi Sanitasi di kota-kota kecamatan tersebut diatas perkembangannya berlangsung alamiah dan parsial sesuai kebutuhan temporer / insidentil setempat berdasarkan penanganan dampak alam yang dinilai telah sangat mengancam aktifitas penduduk, itupun dilakukan tanpa perencanaan yang komprehensif dengan sistem yang kurang memadai. Kabupaten kepulauan Sangihe terdiri atas 22 (dua puluh dua) kelurahan dan 146 (seratus empat puluh enam) Kampung. Selain 22 kelurahan di kota Tahuna dan 24 kampung di kota kecamatan di atas, pada umumnya ketersediaan Air Minum dan sanitasi sangat bervariasi. Kampung-kampung dengan ketersediaan air minum yang memadai kurang lebih 27,38 %, sisanya masih memakai sumur gali, air hujan, bahkan pada triwulan tertentu, penduduk di pulau-pulau kecil harus mengambil air dari pulau Sangihe Besar. Kondisi sanitasi di perdesaan pada umumnya (68 %) tidak memadai. Gambaran ini dapat tercermin pada kondisi perumahan penduduk perdesaan, dimana masih terdapat kurang lebih 4000 rumah tidak layak huni yang identik dengan keterbatasan sosial serta kondisi lingkungannya. Lebih parah lagi dibanding kampung-kampung diatas, adalah kondisi air minum dan sanitasi di kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) pulau-pulau kecil yang berpenduduk, termasuk didalamnya 4 (empat) pulau-pulau terdepan NKRI. Hampir seluruh pulau (selain p. Kawio) tidak memiliki sumber air baku. Selain kondisi umum sebagaimana tergambar diatas, maka tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat merupakan faktor yang sangat mempengaruhi eksitensi sanitasi serta air bersih perdesaan di daerah ini. Pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) perlu lebih ditingkatkan, dipelihara bahkan dikembangkan. Perilaku tradisional dari sebagian masyarakat seperti menggunakan air yang kurang memenuhi syarat kesehatan untuk keperluan rumah tangga, melakukan buang air besar sembarangan (BABS) di sungai, tepi pantai dan kebun perlu diberi pemahaman

guna

merobah

perilaku

disertai

dengan

berbagai

stimulan

percontohan (MCK, SPAL Rumah Tangga dan sejenisnya). Di wilayah tertentu telah berlangsung kegiatan penambangan emas tanpa ijin dapat memberi dampak yang buruk pada daya dukung lahan, daerah aliran sungai (DAS), daerah resapan, areal perkebunan, sumber air baku serta sumber daya alam pada umumnya. Keadaan ini apabila tidak segera dikendalikan memberi akibat buruk yang Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendahuluan

I-3


2012

berkepanjangan khususnya bagi kelestarian lingkungan hidup, kondisi sosial ekonomi serta kualitas kesehatan masyarakat. Sebagai wilayah kepulauan dengan posisi yang sangat terpisah dengan pusat-pusat perkembangan perekonomian regional dan nasional, maka tidaklah heran jika daerah ini memiliki jumlah keluarga niskin yang cukup signifikan. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap kemampuan kondisi keuangan daerah guna membiayai pembangunan di berbagai sektor. Dengan kemampuan pendanaan pemerintah daerah yang sangat terbatas, maka pengembangan sektor-sektor dasar tidak dapat terakselerasi dengan baik. Olehnya Pemerintah kabupaten perlu mengangkat keterbatasan ini agar tidak hanya menjadi beban daerah semata akan tetapi menjadi bagian tak terpisahkan secara integralistik dengan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-undang dasar 1945 dalam upaya mewujudkan

kesejahteraan

rakyat

yang

berkeadilan.

Pemerintah

daerah

berinisiatif menjalin dan menyambut gembira terwujudnya setiap bentuk program yang dinilai mampu mengatasi kondisi ketertinggalan termasuk dibidang sanitasi dan air minum. Selaras dengan amanat pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa sektor sanitasi dan air Minum merupakan salah satu urusan wajib daerah, yang juga tertuang dalam RPJMN tahun 2010-2014 yang menguraikan berbagai sasaran pembangunan sektor sanitasi dan air Minum, maka pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe merasa perlu mengambil suatu kebijakan dengan memberikan perhatian serius terhadap pembangunan sektor sanitasi dan air minum di daerah. Selain itu kebijakan ini diambil sebagai bentuk sinkronisasi perencanaan secara berjenjang, yang antara lain sesuai dengan ratifikasi salah satu kesepakatan Milenium Development Goals (MDGs) pada Johanesburg Summit pada tahun 2002, adalah mengurangi separuh penduduk yang tidak mendapatkan akses air minum yang sehat serta penanganan sanitasi dasar pada tahun 2015. Pembangunan sektor air minum dan sanitasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama ini sudah berlangsung sesuai rencana tahunan daerah, provinsi maupun pusat serta berbagai program/bantuan non pemerintah (NGO, LSM, dll). Namun demikian, penyelenggaraannya masih sering dilakukan secara parsial oleh masing-masing pemangku kepentingan, demikian juga peran serta masyarakat dalam proses penanganan serta pengelolaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi masih diperlukan penguatan dari berbagai aspek. Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendahuluan

I-4


2012

Cakupan kapasitas pelayanan penyehatan lingkungan dan air minum di daerah ini akan sangat tergantung pada pola penanganan yang lebih kolektif, terkordinasi dan terpadu. Selain itu tingkat motifasi dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kondisi lingkungan yang sehat dan berkualitas serta pemeliharaan sumber-sumber air akan sangat memperlancar terwujudnya kondisi lingkungan permukiman

dan

lingkungan

hidup

yang

asri

dan

berkualitas.

Keterlibatan masyarakat dalam mensukseskan suatu program merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan. Olehnya program penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan (sanitasi) akan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan bila menggunakan pola pembangunan bertumpuh pada masyarakat (community

based

development)

melalui

keterlibatan

masyarakat

dengan

pendekatan

terhadap

kebutuhan

partitipasi dasar

seluruh

masyarakat.

Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat berarti bahwa penyediaan sarana dan komponen penunjangnya adalah menjadi kepentingan masyarakat dan / atau yang masyarakat butuhkan (bukan inginkan), sehingga masyarakat termotivasi untuk terpanggil memberi kontribusi bahkan turut membiayai serta mengelola dan memelihara sarana dan prasarana yang dibangun, sehingga mempertebal motifasi rasa memiliki terhadap hasil kegiatan yang dilakukan serta mampu menjamin terpeliharanya kesehatan lingkungan yang berkelanjutan. Guna mewujudkan kondisi kemasyarakatan seperti tersebut diatas, perlu diintesifkan pola dan upaya pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat termotivasi

untuk

berpartisipasi

secara

aktif

dalam

merencanakan,

mempersiapkan, melaksanakan, mengoperasionalkan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungannya secara partisipatif. Sebagai wujud konkrit komitmen pemerintah dan masyarakat daerah ini terhadap peningkatan kualitas penyediaan air minum dan sanitas lingkungan, telah diawali dengan pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja-AMPL) Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 65 tahun 2012 tanggal 30 Maret 2012. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ditugaskan untuk langsung memimpin pelaksanaan tugas-tugas Pokja-AMPL. Susunan Pokja AMPL terdiri atas Tim Teknis / Pelaksana dan Tim Sekretariat / Administrasi, yang diisi oleh personil dari berbagai institusi di lingkungan pemerintah Kabupaten serta lembaga Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendahuluan

I-5


2012

lainnya di daerah yang memiliki korelasi, fungsi dan kompetensi dibidang air minum dan sanitasi. Tim Teknis / Pelaksana Pokja AMPL Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan konsolidasi melalui pertemuan rutin dan berkala serta membagi dan menetapkan tugas-tugas setiap unsur khususnya dalam hal pelatihan tenaga investigasi, pengumpulan data, pengkajian, analisis, termasuk pemetaan kondisi sanitasi dan air minum Kabupaten Kepulauan Sangihe. Buku Putih Sanitasi dan Air Minum (Sanitation and Water White Book) Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah merupakan Hasil kerja Tim Teknis / Pelaksana PokjaAMPL secara kolektif dan paripurna. Buku Putih Sanitasi dan Air Minum, menjadi informasi awal yang selanjutnya digunakan untuk menyusun Strategi Sanitasi dan Air Minum Kabupaten Jangka Menengah. Buku Putih Sanitasi dan Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 ini merupakan Buku Putih Sanitasi dan Air Minum pertama yang disusun berdasarkan data sekunder yang tersedia di masing-masing SKPD dilengkapi hasil investigasi / identifikasi lapangan antara lain survey Environmental Health Risk Assesment (EHRA) dan survey pendukung lainnya. Berdasarkan data sekunder satuan / unit kerja terkait, secara garis besar dapat digambarkan kondisi umum eksistensi sanitasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mencakup penanganan air limbah, persampahan dan drainase dapat dilihat pada tabel 1.1.

I-6

Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendahuluan


2012

Tabel 1.1 Kondisi Umum Sanitasi Kabupaten Kepulauan Sangihe Kondisi Umum Sanitasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini Air Limbah - Regulasi untuk mewujudkan keteraturan penanganan air limbah diatur melalui Perda nomor 8 tahun 1972 tentang Memajukan Ketertiban, Kebersihan, Kerapihan, Keadaan Kesehatan Umum Kota dalam Daerah Kab. Dati II Kepulauan Satal - Keputusan Bupati KDh Tkt. II Kepl. Sangihe dan Talaud, nomor 37 tahun 1992, ttg. Motto “Bersatu” sebagai motto program pembangunan Kab. Dati II Kepl. Sangihe dan Talaud. Limbah cair kategori Grey Water, - Sebagian menggunakan sarana pengolahan air limbah (SPAL) sederhana berupa limbah dialirkan ke saluran lingkungan. - sebagian kecil mengolah limbah dengan cara dialirkan ke bak septik / lobang khusus dan sumur resapan Limbah cair kategori black water, - Pada umumnya untuk rumah penduduk permanen telah memakai sistem bak septik / cubluk individual. - Namun kondisi di kota kecamatan, perdesaan dan pulau-pulau kecil, masih memerlukan pengembangan prasarana / sarana pengolahan limbah black water yang memenuhi persyaratan. - Penanganan air limbah pada umumnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menggunakan sistem individual dan sebagian kecil sistem komunal (sampai dengan 10 KK), dan belum ada sistem terpusat. Limbah RSU - RSUD Liun Kendage sampai sekarang belum memiliki Sistem Pengolahan Limbah (IPAL) terpadu yang memenuhi standar pengolahan Rumah Sakit. Limbah RSUD diolah secara parsial di setiap unit instalasi. Limbah PUSKESMAS - Seluruh Puskesmas di daerah ini belum memiliki Sistem Pengolahan Limbah (IPAL) terpadu yang memenuhi standar pengolahan Puskesmas. Limbah diolah secara sederhana melalui bak septic dan rembesan. Limbah INDUSTRI Sumber :

Persampahan

Drainase

- Regulasi Pelayanan kebersihan dan Pengelolaan - Regulasi untuk mewujudkan keteraturan pemeliharaan drainase Persampahan diatur dalam Peraturan Bupati nomor 36 diatur melalui Perda nomor 8 tahun 1972 tentang Memajukan Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan. Ketertiban, Kebersihan, Kerapihan, Keadaan Kesehatan Umum - Keputusan Bupati KDh Tkt. II Kepl. Sangihe dan Talaud, Kota dalam Daerah Kab. Dati II Kepulauan Satal nomor 37 tahun 1992, ttg. Motto “Bersatu” sebagai motto - Keputusan Bupati KDh Tkt. II Kepl. Sangihe dan Talaud, nomor program pembangunan Kab. Dati II Kepulauan Sangihe dan 37 tahun 1992, ttg. Motto “Bersatu” sebagai motto program Talaud pembangunan Kab. Dati II Kepulauan Sangihe dan Talaud - Kota Tahuna (ibukota Kab). Pengelolaan sampah / - Secara umum kondisi drainase di kota Tahuna maupun kota-kota pelayanan kebersihan kota di selenggarakan oleh Dinas kecamatan cukup baik, namun pada kawasan tertentu yang Tata Perkotaan dan Pemadam Kebakaran. terdapat rawa kota, cukup dipengaruhi pasang-surut air laut, - Pola pengelolaan sampah yang dilakukan sudah menganut sehingga menimbulkan masalah saat hujan deras dibarengi paradigma “kumpul-angkut-olah”. pasang laut. - Tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) Kota Tahuna - Untuk kawasan yang memiliki rawa pasang surut permukiman, berada di Kelurahan Santiago, 8 km dari pusat kota. kapasitas drainase sekaligus dapat menampung debit pasang laut. - Luas areal yang disiapkan untuk TPA ini seluas 5 hektar Sistem drainase kota Tahuna : dan telah dimanfaatkan seluas 1,5 ha. - Drainase Primer/Induk memanjang dari timur ke barat panjang - Khusus di kota Tahuna, setiap Kantor, Sekolah, Kompleks ±1.900 m’, dibangun sejak tahun 1935-an. dan instalasi telah tersedia sarana pengomposan lokal - Drainase Sekunder, menampung buangan dari drainase tersier sebagai sub sistem pengelolaan sampah organik. sepanjang ± 6.400 m’ - Timbunan sampah di kota Tahuna yang ada di TPA - Tersier, berupa drainase lingkungan serta sebagian tepi jalan Santiago pada tahun 2011 sebanyak 58,43 m3/hari. umum, sepanjang ± 13.700 m’ - Pengelolaan TPA Tahuna menggunakan sistem controlled - Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum telah dan landfill, pengomposan dan daur ulang limbah non organik akan tetap membangun saluran drainase secara bertahap, baik - Di 3 kota kecamatan berkembang (Petta/Enemawira, untuk jalan maupun untuk permukiman dengan kemampuan yang Tamako dan Manalu) telah disiapkan lokasi dan prasarana dimiliki. TPA (kecil) - Selain itu di beberapa kawasan permukiman, saluran drainase telah dibangun dengan swadaya masyarakat setempat. - Sumur Resapan, dengan KDB yang ideal serta kampanye Gentaharum (Gerakan cinta halaman rumah) maka ketersediaan area resapan air hujan masih proporsional

Bappeda, Dinkes, Dinas PU, Distakot-Damkar, BLH Kabupaten Kepulauan Sangihe

I-7



1.2

2012

Pengertian Dasar Sanitasi

Sanitasi menurut pengertian dari world health organization (WHO) adalah secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan urin dan tinja yang aman. Sanitasi yang tidak memadai adalah penyebab utama penyakit di seluruh dunia dan sanitasi diketahui memiliki dampak positif bagi kesehatan baik di lingkungan rumah tangga dan di masyarakat pada umumnya. Kata “Sanitasi” juga mengacu pada kemampuan menjaga kondisi higienis, melalui layanan pengumpulan sampah dan pembuangan air limbah.

Sanitasi menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yg baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan

masyarakat;

sedangkan

sanitasi

lingkungan

adalah

cara

menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara.

Sanitasi oleh program PPSP didefinisikan sebagai upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan dan sekitarnya.

Ruang lingkup penanganan Sanitasi dalam program PPSP adalah sebagai berikut: 1.

Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

2.

Penanganan Limbah Cair, yang terdiri dari : a. Black water adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir. b. Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan mandi dan cuci. Penanganan Air Limbah Rumah Tangga (domestik) dapat dilakukan antara lain dengan sistem : a. Pengolahan On Site menggunakan sistem septik-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. b. Pengelolaan Of Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat.

3.

I-8

Penanganan drainase lingkungan / tersier yaitu sistem saluran awal yang melayani kawasan kota tertentu, seperti kompleks perumahan, area pasar, areal industri, dan perkantoran. Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendahuluan


4.

2012

PHBS yaitu penanganan aspek non-teknis dari sanitasi meliputi promosi kesehatan, perubahan perilaku, dan sanitasi di rumah tangga.

1.3

Maksud dan Tujuan Buku Putih Sanitasi dan Air Minum ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai karakteristik dan kondisi sanitasi dan air minum serta prioritas / arah pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan masyarakat pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi

Penilaian

Resiko

Kesehatan

Lingkungan (Environmental

Health

Risk

Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menangani secara langsung pembangunan dan pengelolaan sektor sanitasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tujuan dari penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Air Minum ini adalah : 1.

Mendapatkan gambaran karakteristik dan kondisi sanitasi dan air minum, serta prioritas / arah pengembangan kabupaten dan masyarakat saat ini.

2.

Menghasilkan data dasar tentang kondisi sanitasi kabupaten saat ini bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan Monitoring & Evaluasi Sanitasi.

3.

Menghasilkan kebijakan daerah terkait sanitasi yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan seluruh lintas pelaku (stakeholder) AMPL Kabupaten Kepulauan Sangihe.

4.

Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan pengorganisasian pelaksanaan pembangunan sanitasi secara efektif, efisien, sistematis, terpadu dan berkelanjutan.

1.4

Pendekatan dan Metodologi Penyusunan buku putih sanitasi dan air minum ini dilaksanakan secara partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan di daerah, transparan dan akuntabel. I-9 Pendekatan dan metodologi dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Air Minum ini adalah sebagai berikut :



2012

1. Fasilitasi oleh tim konsultan / fasilitator, bukan menggantikan, artinya tugas POKJA Kabupaten untuk menyusun BPS, SSK dan MPSS akan didampingi oleh Tenaga Ahli KMW dalam berbagai aspek keahlian dan pengalaman seperti teknik sipil, lingkungan, tata ruang, komunikasi, statistik, kelembagaan, keuangan,

dan

kesehatan

masyarakat.

Dengan

demikian

kesenjangan

pengalaman dan keahlian dari POKJA untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menyusun BPS, SSK, dan MPSS dapat dijembatani. 2. Pemberdayaan POKJA Kabupaten melalui pertemuan untuk saling tukar pengalaman dan memperoleh solusi terhadap kendala yang dialami dari setiap unsur POKJA, maupun pertemuan tematik tertentu. 3. Pelatihan dan atau pembekalan dalam berbagai bentuk sesuai dengan peluang yang diciptakan agar proses berlatih dan melatih diri dapat tercapai tanpa mengganggu kegiatan tugas pekerjaan POKJA atau CF. Pendekatan yang digunakan bertumpu pada: 1. Pendekatan partisipatif (participatory approach) dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di kabupaten Kepulauan Sangihe. 2. Pendekatan berbasis kebutuhan (demand responsive approach) 3. pendekatan berbasis fakta (evidence based approach)

Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Air Minum secara menyeluruh, maka beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.

Sumber Data Sumber data antara lain mencakup : a. Data Statistik Sangihe Dalam Angka 2011, oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe; b. Data Base, arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing SKPD / Instansi terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. c. Narasumber, yang terdiri dari beragam kompetensi yang terkait dengan tugas SKPD / Instansi terkait, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat untuk klarifikasi data. Dalam mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa survei terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti Enviromental Health Risk Assesment Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendahuluan

I - 10


2012

(EHRA), survei peran media dalam perencanaan sanitasi, survei kelembagaan, survei keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survei keuangan, survey priority setting area beresiko serta survei peran serta masyarakat dan gender. 2.

Pengumpulan Data Pengumpulan data menggunakan berbagai teknik antara lain : •

Desk Study (kajian Literature, data sekunder)

•

Field Research (Observasi, wawancara responden)

•

FGD dan in-depth interview

Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini. 3.

Analisis Data Analisis data dilakukan secara Deskriptif kualitatif dan kuantitatif. a.

Data yang dibutuhkan antara lain : •

Data sanitasi Kabupaten (baik fisik maupun non fisik), data tersebut diambil dari beberapa SKPD yang terkait langsung dengan sanitasi.

•

Data demografi yang diambil dari SKPD Bappeda dan Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Kepulauan Sangihe.

•

Data sosial ekonomi yang diambil dari data PDRB Kabupaten Kepulauan Sangihe.

•

Data institusi / kelembagaan yang diambil dari beberapa SKPD yang berkaitan dengan sanitasi.

•

Data tata ruang bersumber dari Bappeda Kabupaten Kepulauan Sangihe.

b.

c.

Teknik pengumpulan data : •

Desk study (kajian literature, data sekunder, browsing, internet, dll).

•

Field Research (observasi, wawancara responden).

•

FGD dan indepth interview.

I - 11

Teknik analisis : Deskriptif kualitatif dan kuantitatif .



d.

2012

Tatap muka antara Tenaga Ahli KMW dengan POKJA,, PF dan CF melalui pertemuan terpusat, regional atau kunjungan. kunjungan

e.

Pembelajaran

jarak

jauh

menggunakan

jaringan

komunikasi

yang

dimungkinkan seperti telepon dan e-mail. mail. Penyajian modul, hand out dan atau sheet,, bahan template dan suplemen dari Tenaga Ahli KMW.

1.5

Posisi Buku Putih Buku Putih Sanitasi dan Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 ini memiliki posisi sebagai acuan dasar bagi penyusunan strategi sanitasi Kabupaten (SSK) serta dasar untuk monitoring dan evaluasi perkembangan sanitasi di Kabupaten. Selanjutnya dari data dasar yang ada pada setiap etiap tahun akan dibuat “Laporan Sanitasi dan Air Minum Tahunan” yang merupakan gabungan gabu antara laporan tahunan ahunan SKPD dan status kegiatan sanitasi dan air minum. minum Laporan Sanitasi dan Air Minum Tahunan tersebut akan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi dan Air Minum Tahun 2012 dan tahun-tahun selanjutnya, yang akan dirangkum dan menjadi masukan dalam Revisi Buku Putih Sanitasi dan Air Minum. Gambar 1.1 Posisi Buku Putih dalam Perencanaan Strategis PPSP PPS

1.6

Sumber Data Data sekunder der dalam buku putih sanitasi dan air minum Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen-dokumen resmi Kabupaten Kepulauan Sangihe antara lain Profil Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sangihe Pendahuluan

I - 12


2012

Sangihe Dalam Angka, RTRW, RPJPD, RPJMD, RPIJM, dan dokumen lainnya pada SKPD terkait. Data sekunder tersebut terdiri atas data demografi (populasi dan proyeksi), kepadatan penduduk, kemiskinan dan jumlah keluarga miskin, cakupan layanan sanitasi, data sarana dan prasana sanitasi, arah dan kebijakan pembangunan kabupaten,

data kelembagaan,

data keuangan,

data

aspek

komunikasi, dan data lainnya sesuai kebutuhan. Data Primer dalam buku putih sanitasi dan air minum Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli antara lain opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer yang digunakan adalah hasil survey / study SKPD terkait anggota Pokja AMPL dan survey study EHRA yang telah dilaksanakan oleh Pokja AMPL Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan metode kuosioner untuk penggalian data. 1.7

Peraturan Perundangan Penyusunan Buku Putih untuk pengembangan Strategi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum di Kabupaten Kepulauan Sangihe didasarkan pada aturanaturan dan produk hukum yang meliputi : A. Undang-undang: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan


I - 13


2012

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. B. Peraturan Pemerintah : 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

9.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014. C. Keputusan Presiden : 1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.


I - 14


3.

2012

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

D. Peraturan Menteri Republik Indonesia : 1.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Kualitas Air.

2.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

3.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum.

4.

Peraturan Menteri PU No14/PRT/M/2010

tentang Standar Pelayanan

Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

E. Keputusan Menteri : 1.

Keputusan

Menteri

Lingkungan

Hidup

Republik

Indonesia

Nomor

35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 2.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum.

3.

Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No 337/1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL.

4.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL –UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum.

5.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/Menkes/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan.

6.

Kepmen Kimpraswil 534/2000 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Permukiman.

7.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.

8.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

9.

Keputusan

Menteri

1205/Menkes/Per/X/2004

Kesehatan tentang

Republik Pedoman

Indonesia

Persyaratan

Nomor Kesehatan

Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).


I - 15


2012

10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil. 11. Kepmen PU Nomor 21 tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan persampahan. 12. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

F. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe : 1.

Peraturan daerah Kabupaten Dati II Kepulauan Sangihe dan Talaud nomor 2 tahun 1992 tentang RDTRK Kota Tahuna.

2.

Peraturan daerah Kabupaten Dati II Kepulauan Sangihe dan Talaud nomor 1 tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

3.

Peraturan daerah Kabupaten Dati II Kepulauan Sangihe dan Talaud nomor 8 tahun 1972 tentang Memajukan Ketertiban, Kebersihan, Kerapihan, Keadaan Kesehatan Umum Kota dalam Daerah Kab. Dati II Kepulauan Satal.

4.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 02 Tahun 2006 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD)

Kabupaten Kepulauan Sangihe 2005-2025. 5.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 05 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Sangihe 2005-2015.

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pengawasan Kualitas Air.

7.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe 2011-2016.

8.

Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

9.

Keputusan Bupati KDh Tkt. II Kepl. Sangihe dan Talaud, nomor 37 tahun 1992, ttg. Motto “Bersatu” sebagai motto program pembangunan Kab. Dati II Kepl. Sangihe dan Talaud.

I - 16



1.8

2012

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Buku Putih Sanitasi dan Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe ini terdiri dari 6 bab yang meliputi : BAB I

PENDAHULUAN Berisikan latar belakang, pengertian dasar sanitasi, maksud dan tujuan, metode yang digunakan dalam penyusunan, kedudukan buku putih, peraturan perundangan yang dipakai, dan sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Berisikan

Geografis,

Kependudukan,

Topografis

Pendidikan,

dan

Geohidrologi,

Kesehatan,

Sosial

Administratif, Masyarakat,

Perekonomian, Visi dan Misi Kota, Institusi dan Organisasi Pemda, serta Tata Ruang Wilayah.

BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Berisikan Kondisi Umum Sanitasi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pengelolaan Limbah Cair, Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan Drainase, Penyediaan Air Minum, Komponen Sanitasi Lainnya, dan Pembiayaan Sanitasi kabupaten/Kota. BAB IV RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI YANG SEDANG BERJALAN Berisikan Visi Misi Sanitasi Kota, Strategi Penanganan Sanitasi Kota, Rencana Peningkatan Pengelolaan Limbah Cair, Rencana Peningkatan Pengelolaan Sampah, Rencana

Peningkatan Pengelolaan Saluran

Drainase Lingkungan, Rencana Pembangunan Penyediaan Air Minum, Rencana Peningkatan Kampanye PHBS. BAB V

INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI Berisikan Area Beresiko Tinggi dan Permasalahan Utamanya, Kajian dan Opsi Partisipasi Masyarakat dan Jender di Area Prioritas, Komunikasi untuk Peningkatan Kepedulian Sanitasi, Keterlibatan Sektor Swasta dalam Layanan Sanitasi. Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendahuluan

I - 17


2012

BAB VI PENUTUP Memuat harapan dan langkah langkah tindak lanjut (opsi pengembangan) yang dapat dipertimbangkan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam penyusunan SSK.

I - 18


BUKU PUTIH SANITASI DAN AIR MINUM 2012 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents