BUPATI TOJO UNA-UNA Ampana, 20 Oktober 2016 Kepada Yth, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Di Tempat
SURAT EDARAN Nomor : 900/672/BPKAD TENTANG
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun Angggaran 2017 Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 89 Ayat (1) bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS, TAPD menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 maka Kepala SKPD dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2017 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut : I.
POKOK POKOK PENYUSUNAN RKA-SKPD TAHUN 2017 Pokok-pokok kebijakan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA SKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut : A. Pendapatan Asli Daerah 1. Penetapan target pendapatan daerah berdasarkan perhitungan yang akurat atas potensi penerimaan yang menjadi kewenangan SKPD, sehingga dalam penentuan dan penetapan jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat tercapai dalam satu tahun anggaran.
2. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tahun 2017 yang berpotensi terhadap target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya. 3. Guna mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan, SKPD yang berwenang wajib melaksanakan upaya yang optimal dalam pemungutan dan pengawasannnya dengan selalu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. SKPD selaku instansi pemungut bertanggung jawab sepenuhnya atas upaya dan realisasi pencapaian target penerimaan dan secara berkala akan dilakukan evaluasi atas pencapaian target penerimaan. B. Belanja Daerah Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu SKPD harus menetapkan target capaian kinerja dalam konteks Satuan Kerja Perangkat Daerah sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya, dalam program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memilki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud jika ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Berdasarkan pengelompokannya belanja dibagi atas 2 (dua) kelompok yaitu : 1.
Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung adalah jenis belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk didalamnya belanja pegawai yang telah diatur dengan ketentuan seperti sistem penggajian, tunjangan, serta tambahan penghasilan lainnya yang diberikan oleh daerah. a. Penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah bagi SKPD yang mempunyai target Pajak dan retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. b. Tunjangan Profesi Guru PNSD dan dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dari APBN melalui DAK non Fisik dianggarkan pada kelompok Belanja Tidak Langsung jenis Belanja Pegawai Objek Belanja Gaji dan Tunjangan dengan Rincian Objek Belanja sesuai kode rekening berkenaan. c. Penganggaran Belanja hibah dan bantuan sosial harus melalui tahapan verifikasi oleh SKPD terkait, dan selanjutnya SKPD terkait merekeomendasikan hasil verifikasi tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
2.
Belanja Langsung Belanja langsung adalah jenis belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Penganggaran Belanja Langsung dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Penyusunan rencana belanja untuk setiap kegiatan wajib mengutamakan keberpihakan kepada Kepentingan Publik (masyarakat) dari pada kepentingan aparatur, sehingga porsi belanja yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat harus lebih besar dari belanja aparatur dan capaian kinerja dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. b. Perencanaan anggaran harus berdasarkan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dhasilkan dari satu kegiatan sehingga terhindar dari pemborosan. c. Dalam
penyusunan
anggaran
belanja
untuk
setiap
kegiatan
agar
mempedomani/mempertimbangkan standar harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Menurut jenis belanja, belanja langsung dibagi menjadi 3 (tiga) yang terdiri dari: 1. Belanja Pegawai a) Belanja pegawai dalam kegiatan, terutama untuk penganggaran honorarium bagi pegawai hatus dibatasi, dengan mmemperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan Kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. b) Pembentukan Tim dengan pertimbangan substansi persoalan/permasalahan yang dihadapi. Keberadaan PNSD/Non PNSD dalam tim hanya didasarkan pada petimbangan bahwa yang bersangkutan benar-benar memiliki peranan dan konstribusi nyata terhadap efektivitas pelaksaan kegiatan dimaksud. c) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya kedalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium dan rincian objek belanja honorarium PNSD dan NON PNSD. d) Besaran Honorarium bagi PNSD dan NON PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 2. Belanja Barang dan Jasa a) Penganggaran untuk belanja barang habis pakai agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata SKPD yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan memperhitungkan sisa persediaan barang tahun anggaran 2016.
b) Mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kemampuan teknis. c) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan
belanja
barang/jasa
yang akan
diserahkan
kepada pihak
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud, dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
ditambah
seluruh
belanja
yang
terkait
dengan
pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan. d) Penganggaran uang untuk diberikan kepada Pihak ketiga / masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada Jenis Belanja Barang dan Jasa. e) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan tekhnis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya diluar daerah harus dilakukan dengan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis guna pencapaian efektivitas penggunaan anggaran daerah. f)
Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan
g) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat, atau aula yang sudah tersedia untuk Pemerintah Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang pedoman pembatasan pertemuan / rapat diluar kantor dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur.
h) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; i)
Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang setelah melalui tahapan verifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
j)
Penganggaran belanja yang bersumber dari dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah Daerah mempedomani Peraturan Presiden No 32 tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan No 19 tahun 2014 tentang penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada FKTP dan Surat Edaran Menteri dalam Negeri No 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
3. Belanja Modal a) Penganggaran belanja modal harus memprioritaskan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. b) Merencanakan dan menetapkan anggaran untuk kegiatan pengadaan barang dan inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan SKPD didahului dengan evaluasi terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya. c) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang telah melalui tahapan verifikasi bersama sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman tekhnis pengelolaan barang milik daerah dan memperhatikan standar harga barang yang ditetapkan dengan keputusan Bupati, berdasarkan Permendagri Nomor 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 11 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2006, dan khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2011 tentang pembangunan bangunan gedung negara. d) Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi
juga
harus
ditambah
seluruh
belanja
yang
terkait
dengan
pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap diigunakan yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan digunakan dalam kegiatan pemerintaan dan telah memenuhi batas mnimal kapitalisasi aset (kapitalization threshold) e) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
II.
TEKNIS PENYUSUNAN RKA SKPD Dalam menyusun RKA SKPD sebagai bagian dari penyusunan APBD secara khusus perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 menjadi acuan utama SKPD dalam menyusun RKA. 2. Secara materi wajib memperhatikan sinkronisasi antara RKPD, KUA, dan PPAS, dan RKA SKPD. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan APBD yang menggambarkan keterpaduan dari seluruh kegiatan dan program dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. 3. SKPD yang tidak menyampaikan RKA sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, maka untuk tidak menghambat dan mengganggu jadwal penetapan APBD, RKA SKPD sama dengan tahun lalu dengan penyesuaian standar biaya yang telah ditetapkan. 4. Untuk memudahkan evaluasi dan penilaian TAPD sebuah kegiatan searah dengan RPJMD Kabupaten, maka indikator kinerja, Tolak ukur kinerja dan target kinerja kegiatan pada format RKA SKPD diisi dengan lengkap dan terukur. 5. RKA-SKPD yang telah disusun dan disampaikan kepada PPKD akan dibahas lebih lanjut oleh TAPD untuk evaluasi dan ditelaah kesesuaiannya dengan semua dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.
III. TAHAPAN DAN PENJADUALAN PENYUSUNAN APBD 2017 No 1.
Kegiatan
Waktu
Proses penyusunan RKA di SKPD
24 Oktober s.d 06 November
2. 3.
Sinkronisasi data di SIMDA server
07 s.d 08 November
Keterangan Tim RKA SKPD dan Pejabat/petugas input data SKPD Tim Teknis SKPD/Tim Teknis TAPD
Supervisi, konseling dan penelitian RKA oleh Tim Teknis TAPD (sambil berjalan ketika penginputan data di
8 s.d 10 November
SIMDA) 4.
Pembahasan/Supervisi/Asistensi
11 s.d 18 November
dan Revisi RKA SKPD oleh TAPD 5.
Perbaikan/penyempurnaan berdasarkan
hasil
TAPD
RKA
pembahasan
TAPD/Penyiapan dokumen Raperda
19 November s.d 20 November
Tim Teknis TAPD
RAPBD dan Reperbub penjabaran 6.
Pengiriman
Raperda
APBD
dan
Raperbub Ke DPRD disertai lampiran dan Penyampaian Nota keuangan
21 November
TAPD
22 November s.d 19
Banggar Legislatif,
Desember
TAPD dan SKPD
20 s.d 23 Desember
Banggar dan TAPD
oleh Bupati 7.
Pembahasan RAPBD di DPRD/Komisi dan persetujuan bersama
8.
Penyampaian RAPBD dan evaluasi Gubernur
9.
Penyempurnaan sesuai hasil evaluasi Tim Provinsi
10.
27 Desember
Persetujuan Pimpinan DPRD atas hasil
peyempurnaan
evaluasi
28 Desember
Gubernur 11.
Penetapan Perda APBD 2017
12.
Penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
13.
29 Desember 2017 30 Desember 2017
Penyerahan Perda APBD dan Perbup Penjabaran Menteri
kepada
Keuangan
dan
gubernur, Menteri
Dalam Negeri RI ** Jadwal dapat berubah menyesuaikan dengan kegiatan TAPD guna percepatan penyusunan APBD dan setiap perubahan jadwal akan diberitahukan lewat surat
Catatan : -
Untuk menjaga penetapan APBD 2017 tepat waktu, diharapkan seluruh SKPD mempedomani jadwal ini, dan melaksanakan sesuai tahapan.
-
Setiap Permasalahan yang berhubungan dengan pembuatan RKA SKPD termasuk input data di SIMDA harap selalu di koordinasikan dengan Tim Teknis TAPD/Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
IV. HAL-HAL KHUSUS Penyusunan RKA-SKPD tahun Anggaran 2017, selain memperhatikan kebijakan teknis dan teknis penyusunan RKA SKPD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut : 1. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una harus dapat menyusun dan menetapkan APBD tahun anggaran 2017 secara tepat waktu. Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada seluruh kepala SKPD untuk memperhatikan, memenuhi dan mematuhi jadwal proses penyusunan APBD sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan. 2. Setiap SKPD harus memperhatikan pembagian urusan dan kewenangan masing-masing SKPD yang sesuai dengan amanat PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 3. Perencanaan anggaran pada APBD murni harus komprehensif sehingga diharapkan tidak terjadi lagi adanya kesalahan/kekurangan dalam perhitungan, yang pada saatnya nanti akan menjadi beban tambahan anggaran pada saat APBD perubahan. APBD perubahan akan lebih mengarah hanya pada pergeseran anggaran, pemenuhan kewajiban penyediaan dana pendamping sesuai ketentuan dan kegiatan yang sangat prioritas dan sesuai kemampuan keuangan Daerah. 4. Penyediaan Dana pendamping atau sebutan lainnya hanya dimungkinkan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 5. Penganggaran Belanja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), bantuan Operasional Keluarga Berencana
(BOKB),
Peningkatan
Kapasitas
Koperasi,
Usaha
Kecil
Menengah
dan
Ketenagakerjaan (PK2, UKM, dan Naker) dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) yang bersumber dari DAK non Fisik dianggarkan dalam bentuk Program Kegiatan pada SKPD berkenaan. 6. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2016 dengan menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) mempedomani Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SILPA Tahun 2016. b. Dituangkan ke dalam DPA-Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) TA 2017 sesuai DPA-SKPD TA 2016 dengan berpedoman pada format lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. c. Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD masing-masing dilakukan sebagai berikut: 1)
Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya di luar kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan. Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
2)
Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap: a) Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D Tahun Anggaran 2016 atas kegiatan yang bersangkutan; b) Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D Tahun Anggaran 2016; dan c) SP2D yang belum diuangkan.
d. Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (force majeure). Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2017.
BUPATI TOJO UNA-UNA TTD MOHAMMAD LAHAY Tembusan : 1. Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana.
