BUPATI LUMAJANG Lumajang, 19 Agustus 2014
Kepada Yth. 1. Sekretaris DPRD; 2. Inspektur Kabupaten Lumajang; 3. Direktur RSUD dr. Haryoto; 4. Kepala Badan/Dinas/Kantor; 5. Kepala Satuan Polisi PP; 6. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kab Lumajang; 7. Camat se-Kabupaten Lumajang; 8. Lurah se-Kecamatan Lumajang; 9. Kepala Unit Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. di LUMAJANG
SURAT EDARAN NOMOR SE-900/1016/427.36/2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2015 I.
Pendahuluan Sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD 2015 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2015 maka dalam rangka mempercepat proses penyusunan RKA SKPD diterbitkan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD TA 2015 kepada Seluruh SKPD dan RKA PPKD TA 2015 kepada SKPKD berdasarkan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2015 yang telah disetujui antara DPRD dengan Bupati.
Surat Edaran dimaksud dibuat dalam rangka memadukan, sinkronisasi dan menjamin keselarasan pelaksanaan program dan kegiatan yang pro poor, pro job dan pro growth secara adil dan merata dengan memperhatikan sinergisitas antara pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah kabupaten maupun antar SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang. Oleh sebab itulah pedoman penyusunan RKA sangat diperlukan, sebagai acuan Kepala SKPD beserta jajarannya dalam menyusun RKA SKPD TA 2015. II.
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015 Penyusunan merupakan
bagian
Prioritas penting
dan dari
Plafon
Anggaran
mekanisme
Sementara
tahunan
(PPAS)
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Proses penyusunan PPAS yang berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019, dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan pada semua tingkatan mulai dari desa, kecamatan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta kabupaten, yang merupakan penjabaran agar dapat dicapai hasil yang optimal. Selanjutnya dari RKPD disusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang memuat kerangka ekonomi makro daerah yang meliputi perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya dan rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan, asumsi dasar yang digunakan dalam APBD, laju inflasi, pertumbuhan PDRB, gaji PNS, kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah dan didetailkan pada program dan kegiatan yang dituangkan dalam PPAS-APBD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 mengamanatkan pula bahwa prinsip dasar pelaksanaan otonomi yang mengarah pada terciptanya kepemerintahan yang baik (GOOD GOVERNANCE). Maka penyusunan PPASAPBD makin diupayakan untuk memenuhi azas Tertib, Taat pada perundangundangan, Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan dan Bertanggung jawab dengan memperhatikan azas Keadilan, Kepatutan, dan Manfaat.
2
Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2015 adalah : a. Sinkronisasi dan keterpaduan program kegiatan Kabupaten Lumajang dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat yang didasarkan atas prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. b. Sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2015. c. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan pagu maksimal pada setiap rancangan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2015 yang disepakati.
Adapun program prioritas pembangunan daerah Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas a. Meningkatkan angka APM SMA dan Angka melanjutkan siswa SMP ke SMA b. Menuntaskan penanganan buta huruf khususnya untuk usia yang masih produktif c. Melanjutkan BOS Madrasah Diniyah (Madin) d. Meningkatkan kesejahteraan Guru Non NIP dan Pesuruh Sekolah e. Menaikkan bantuan operasional SMA/SMK f.
Mendirikan Perguruan Tinggi Negeri di Lumajang
g. Menciptakan 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Sekolah Dasar Unggulan 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas a. Melanjutkan Program 1 (satu) Desa 1 (satu) Ambulance b. Membangun Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Pasirian c. Memberikan pelayanan kesehatan gratis Rawat Inap untuk Lansia di Puskesmas d. Memantapkan GERBANGMAS SIAGA e. Memberikan fasilitas Ambulance Ponkestren f.
Meningkatkan semua Puskesmas menjadi Rawat Inap
g. Penggratisan biaya kesehatan melalui SKTM bagi Keluarga Miskin yang tidak memiliki Jamkesmas dan Jamkesda. 3. Revitalisasi
pertanian
dan
peningkatan
ketahanan
pangan
berbasis
pemberdayaan masyarakat a. Meningkatkan penggunaan Pupuk Organik b. Menciptakan pengamanan Harga Gabah yang menguntungkan petani melalui penyediaan 1 (satu) Desa 1 (satu) Lumbung Pangan c. Melakukan pemberdayaan semua Kelompok Tani (Poktan) d. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian 3
e. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dalam rangka mengembangkan
perekonomian
masyarakat
dengan
berbasis
pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. 4. Pembentukan daerah tujuan wisata yang kompetitif melalui pengembangan budaya daerah a. Mengembangkan tujuan/tempat pariwisata dan seni budaya lokal b. Mengembangkan 1 (satu) kecamatan 1 (satu) desa wisata. 5. Pengembangan ekonomi berbasis kelompok dalam rangka mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah a. Melanjutkan pemberian pinjaman dana bergulir tanpa bunga bagi kelompok usaha masyarakat dan menyediakan tempat bagi PKL sesuai dengan kawasan perdagangan dan jasa pada Perda Tata Ruang b. Mengembangkan 1 (satu) kecamatan 1 (satu) sentra batik Lumajang dan produk unggulan lainnya c. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan. 6. Intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-potensi Sumber Daya Alam dan pemanfaatan sumber energi dengan memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup a. Memaksimalkan
pemanfaatan
potensi
sumberdaya
alam
yang
berwawasan lingkungan b. Melanjutkan program semua desa sudah dialiri listrik. 7. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan a. Meningkatkan konstruksi seluruh ruas jalan kabupaten dari aspal menjadi hotmix b. Pemeliharaan dan peningkatan jalan-jalan desa/lingkungan, jembatan, dan lain-lain c. Mengentaskan pemenuhan kebutuhan dasar kawasan padat, kumuh dan miskin d. Perluasan Penerangan Jalan Umum (PJU). 8. Peningkatan tata kelola Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik a. Memantapkan dan Mengimplementasi 3 Dimensi Dimensi Ketuhanan Dimensi Kepemimpinan Dimensi Kedisiplinan b. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah dan perangkat desa c. Menaikkan honorarium RT/RW dan meningkatkan kualitas SDM-nya d. Merpercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pada unit-unit pelayanan, salah satunya dengan menetapkan Zona Pakta Integritas (Wilayah Pelayanan Bebas Pungli).
4
9. Penanggulangan
kemiskinan
dan
peningkatan
kesejahteraan
sosial
masyarakat a. Memberikan bantuan sosial santunan uang duka bagi warga miskin yang meninggal b. Merehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat c. Meningkatkan kesejahteraan Guru Ngaji d. Meningkatkan pengelolaan distribusi raskin dari titik distribusi ke lokasi masyarakat penerima (RT/RW/Dusun). III.
Pokok Pokok Penyusunan RKA SKPD Tahun 2015 Pokok-pokok kebijakan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA SKPD tahun 2015 terkait dengan Pendapatan dan Belanja SKPD adalah sebagai berikut : A. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Terhadap penetapan target pendapatan asli daerah, berdasarkan perhitungan yang akurat atas potensi penerimaan yang menjadi kewenangan SKPD, sehingga penentuan dan penetapan yang dianggarkan dalam APBD secara rasional dapat tercapai dalam satu tahun anggaran. Penganggaran
pendapatan
daerah
yang
bersumber
dari
PAD
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan perundangundangan terkait. 2. Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha. 3. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga dilarang menganggarkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertentangan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada Puskesmas di bawah Dinas Kesehatan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan. 5. Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan
modal
atau 5
investasi
daerah
lainnya,
dengan
memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah) sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud. 6. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Penerimaan BLUD RSUD dr. Haryoto dianggarkan dalam jenis Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, Objek Pendapatan dari BLUD, rincian objek pendapatan BLUD RSUD dr. Haryoto. Penerimaan BLUD Akademi Keperawatan dianggarkan dalam jenis Pendapatan Lainlain PAD Yang Sah, Objek Pendapatan dari BLUD, rincian objek pendapatan BLUD Akademi Keperawatan. 7. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada puskesmas dianggarkan dalam jenis Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah, Obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing puskesmas sesuai kode rekening berkenaan.
B. Pengelolaan Dana Perimbangan Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak (DBH-Pajak) yang terdiri atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2015. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur. Sehubungan dengan hal tersebut agar Bagian Ekonomi sebagai sekretariat/koordinator DBH-CHT di Kabupaten Lumajang, segera mengkoordinasikan dengan SKPD terkait tentang jenis kegiatan dan besaran anggaran masing-masing kegiatan untuk disesuaikan dalam RKA SKPD yang menangani DBHCHT. 2. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri
atas
DBH-Kehutanan,
DBH-Pertambangan
Umum,
DBH-
Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2015.
6
3. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2015. 4. Penganggaran
Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan
sesuai
Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2015. SKPD penerima optimalisasi
DAK Tahun Anggaran 2015 dapat melakukan
penggunaan
DAK
dengan
merencanakan
dan
menganggarkan kembali kegiatan DAK Tahun Anggaran sebelumnya. Sisa DAK yaitu dana DAK yang telah disalurkan pemerintah kepada pemerintah daerah dan tidak seluruhnya habis digunakan, sedangkan target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai dan/atau target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, dianggarkan dalam APBD TA 2015 dengan ketentuan : a. Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD TA 2015 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis TA 2015; b. Dalam hal target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD TA 2015 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya. Kegiatan yang dibiayai dari sisa DAK harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Penganggaran
pendapatan
daerah
yang
bersumber
dari
Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG Tahun 2014 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2013. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka akan disesuaikan pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. 7
2. Pendapatan yang diperuntukkan bagi desa yang bersumber dari APBN dalam
rangka
membiayai
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, dianggarkan dalam APBD TA 2015 dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai alokasi APBN yang diperuntukkan bagi desa. 3. Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah propinsi didasarkan pada alokasi belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah propinsi Tahun Anggaran 2015. Dalam hal penetapan APBD TA 2015 mendahului penetapan APBD propinsi TA 2015, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013. Sedangkan bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Propinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2014, ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2015 atau dicantumkan dalam LRA bila tidak melakukan Perubahan APBD TA 2015. 4. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang diterima dari pemerintah propinsi dianggarkan dalam jenis Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, obyek Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Timur, rincian obyek Bantuan Keuangan bidang berkenaan. 5. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan
dimaksud. Untuk kepastian
pendapatan
hibah yang
bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Bupati/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Bupati/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Bupati/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan
ke dalam jenis, objek, dan rincian objek
pendapatan sesuai kode rekening berkenaan. 8
6. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, dan rincian pendapatan Dana Darurat.
D. Belanja Daerah Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerjanya 1. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung adalah jenis belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, diantaranya Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang diatur dengan ketentuan perundangundangan, termasuk didalamnya belanja pegawai yang telah diatur dengan
ketentuan
seperti
sistem
penggajian,
tunjangan,
serta
penghasilan lainnya termasuk tunjangan kinerja yang diberikan oleh daerah. a. Belanja Pegawai, meliputi penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas, acress gaji ditetapkan 0,5% (nol koma lima persen), termasuk di dalamnya tambahan penghasilan berupa uang makan Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per orang per 9
hari bagi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dalam seminggu, dan Rp 12.750 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per orang per hari bagi yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dalam seminggu. Penganggaran
penyelenggaraan
jaminan
kesehatan
bagi
Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta PNSD dibebankan pada APBD TA 2015 dengan mempedomani UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh
BPJS,
tidak
diperkenankan
dianggarkan
dalam
APBD.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan. b. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang. c. Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten untuk pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan. d. Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik, dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan 10
kepada partai politik berpedoman pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
APBD,
Pengajuan,
Penyaluran,
dan
Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. e. Pemerintah kabupaten menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD TA 2015 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah kabupaten menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam obyek belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD TA 2015 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan (6) UU Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya, pemerintah kabupaten memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e UU Nomor 6 Tahun 2014. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. f.
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2014 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA 2015, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
2. Belanja Langsung Belanja langsung adalah jenis belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
11
a. Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi,
persaingan
sehat,
kesatuan
sistem,
dan
kualitas
kemampuan teknis. b. Belanja Pegawai Belanja pegawai dalam kegiatan, terutama untuk penganggaran honorarium bagi pegawai harus dibatasi, dan keberadaan PNSD/ Non PNSD hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa yang bersangkutan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap
efektifitas
pelaksanaan
kegiatan
dimaksud
dengan
memperhatikan pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD dan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan. Besaran Honorarium PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015. c. Belanja Barang dan Jasa 1) Pemberian jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening
berkenaan
dan
besarannya
ditetapkan
dengan
Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015. 2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah
pada
kegiatan
yang
bersifat
perlombaan
atau
penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan. 3) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan 12
fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2014. 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan bersumber dari
jaminan APBD,
kesehatan masih
tetap
melalui
BPJS
dianggarkan
yang
sebagai
Jamkesda dalam belanja bantuan sosial. 5) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN pada puskesmas mempedomani Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penggunaan Biaya yang bersumber dari Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan jaringannya. 6) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan Perda. 7) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan
barang/jasa
sampai
siap
diserahkan. 8) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif, frekuensi, dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. 9) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah,
penganggaran
belanja
perjalanan
dinas
harus
memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut : a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati; b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang 13
bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum; d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015. 10)Penyediaan
anggaran
untuk
perjalanan
dinas
yang
mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggarannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015. 11)Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis
atau
sejenisnya
yang
terkait
dengan
pengembangan SDM pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat/staf
pemerintah
daerah,
yang
tempat
penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam
pendidikan
sejenisnya
dan
pelatihan,
bimbingan
teknis
atau
guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran
daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan
Anggota
DPRD
Kabupaten
agar
berpedoman
pada
Permendagri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
d. Belanja Modal 1) Pengalokasian belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2015 diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 2) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dalam bentuk dokumen RKBMD dan RKPBMD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis 14
Pengelolaan
Barang
Milik
Daerah
dan
memperhatikan Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2007. Khusus pengganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Perpres Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 3) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani
Perpres
Nomor
71
Tahun
2012
tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 40 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Biaya
Operasional
dan
Biaya
Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBD. 4) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
aset
sampai
aset
tersebut
siap
digunakan.
E. Pembiayaan Daerah. 1. Penerimaan Pembiayaan a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2015 yang tidak dapat didanai
akibat
tidak
tercapainya
SiLPA
yang
direncanakan.
Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2014. b. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
15
2. Pengeluaran Pembiayaan a. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai pasal 118 ayat (3) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. b. Penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN/BUMD dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum memenuhi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut. c. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran
dan
rincian
tahunan
dana
cadangan
yang
harus
dianggarkan. d. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali
terakhir
dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
3. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan a. Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2015 bersaldo nol. b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA
Tahun
memanfaatkannya
Berjalan untuk 16
positif,
pemerintah
penambahan
program
daerah dan
harus kegiatan
prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. c. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.
IV.
Teknis Penyusunan RKA SKPD Dalam menyusun RKA SKPD sebagai bagian dari penyusunan APBD secara khusus perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2015 menjadi acuan utama SKPD dalam menyusun RKA SKPD Tahun Anggaran 2015. 2. Secara materi wajib memperhatikan sinkronisasi antara RKPD, KUA dan PPAS, serta RKA SKPD. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan APBD yang menggambarkan keterpaduan dari seluruh program dan kegiatan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. 3. Input data RKA SKPD dilakukan dengan menggunakan program aplikasi RKA SKPD Tahun 2015. 4. Tim Peneliti RKA SKPD melakukan evaluasi dan konseling RKA SKPD sesuai jadwal. 5. Untuk memudahkan evaluasi dan penilaian oleh TAPD apakah sebuah kegiatan searah dengan RPJMD Kabupaten atau tidak, maka indikator kinerja, tolok ukur kinerja, dan target kinerja kegiatan pada format RKA SKPD harus diisi dengan lengkap dan terukur. 6. RKA SKPD yang telah disusun dan disampaikan kepada PPKD akan dibahas lebih lanjut oleh TAPD untuk dievaluasi dan ditelaah kesesuaiannya dengan semua dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.
V.
Teknis Penyusunan APBD. Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2015, pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD NO
URAIAN
WAKTU
1
Penyusunan RKPD
Akhir bulan Mei
2
Penyampaian Rancangan KUA dan
Minggu 1 bulan Juni
PPAS oleh Ketua TAPD kepada bupati
17
LAMA 1 Minggu
3
Penyampaian Rancangan KUA dan
Pertengahan bulan Juni
6 Minggu
PPAS oleh bupati kepada DPRD 4
Kesepakatan antara bupati dan DPRD
Akhir bulan Juli
atas Rancangan KUA dan PPAS 5
Penerbitan Surat Edaran Bupati perihal
Awal bulan Agustus
1 Minggu
Penyusunan dan pembahasan RKA
Awal bulan Agustus s/d
7 Minggu
SKPD dan RKA PPKD serta
akhir bulan September
Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD 6
Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD, dengan rincian : a. Penyusunan RKA SKPD
22 Agustus s/d 5 September
b. Pengiriman hardcopy RKA SKPD
8 September
(rangkap 5) c. Penelitian dan pemaparan akhir
15 s.d 20 September
RKA SKPD
7
8
d. Penyusunan RAPBD
22 s.d 26 September
Penyampaian Rancangan Perda tentang
Minggu Pertama Bulan
APBD kepada DPRD
Oktober
Pengambilan persetujuan bersama
Paling lama 1 (satu)
DPRD dan bupati
bulan sebelum tahun anggaran berkenaan
9
Menyampaikan Raperda tentang APBD
3 hari kerja setelah
dan Raperbup tentang Penjabaran
persetujuan bersama
APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi 10
11
Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang
Paling lama 15 hari
APBD dan Rancangan Perbup tentang
kerja setelah diterima
Penjabaran APBD
gubernur
Penyempurnaan Rancangan Perda
Paling lambat 7 hari
tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang
kerja (sejak diterima
ditetapkan dengan keputusan pimpinan
keputusan hasil
DPRD tentang penyempurnaan
evaluasi)
Rancangan Perda tentang APBD 12
13
14
Penyampaian keputusan DPRD tentang
3 hari kerja setelah
penyempurnaan Rancangan Perda
keputusan pimpinan
tentang APBD kepada gubernur
DPRD ditetapkan
Penetapan Perda tentang APBD dan
Paling lambat akhir
Perbup tentang Penjabaran APBD
Desember
sesuai dengan hasil evaluasi
(31 Desember)
Penyampaian Perda tentang APBD dan
Paling lambat 7 hari
Perbup tentang Penjabaran APBD
kerja setelah Perda dan
kepada gubernur dan mendagri
Perbup ditetapkan
18
2 bulan
VI.
Hal-Hal Khusus Penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2015, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan RKA SKPD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut : 1. Penyelesaian permasalahan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempedomani Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. 2. Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai maksud Pasal 79A UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas
Kependudukan
UU
Nomor
23
Tahun
diatur
bahwa
pengurusan
2006 dan
tentang
Administrasi
penerbitan
dokumen
kependudukan tidak dipungut biaya. 3. Dana DAK yang berasal dari tahun-tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau Tahun Anggaran 2015. Dana sisa tender kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2014, digunakan untuk mendanai kegiatan baru atau untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan yang sesuai dengan bidang DAK yang sama. 4. Dalam rangka mendukung efektifitas implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, pemerintah daerah harus menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan sosial sesuai PMK Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan. 5. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial dilakukan dengan cara : a. Bupati menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
19
b. Atas dasar keputusan bupati tersebut, pimpinan intansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan; c. Bupati dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan bupati sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; dan d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD. 6. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau
pemberian
bantuan
kepada
daerah
lain
dalam
rangka
penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan ke dalam RKA SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud; b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan. Sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Apabila penyediaan anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam LRA; dan c. Pemanfaatan
saldo
anggaran
yang
tersedia
dalam
Sisa
Lebih
Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan
pergeseran
Belanja
Tidak
Terduga
untuk
bantuan
penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan. 7. Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DAK, Dana BOS, Dana Darurat, dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta 20
pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan cara : a. Menetapkan peraturan bupati tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD; b. Menyusun RKA SKPD dan mengesahkan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; c. Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD, atau dicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD. 8. Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi. 9. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 20 PP Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai pimpinan dan/atau anggota DPRD Kabupaten Lumajang hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami/istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati Lumajang tidak diberikan tunjangan perumahan. 10. Bagi
BLUD
RSUD
dr.
Haryoto
dan
BLUD
Akademi Keperawatan
memperhatikan antara lain sebagai berikut : a. penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); b. tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD; Dengan ditetapkannya PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, khususnya dalam Pasal 11 ayat (3a), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, pagu anggaran BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan dan 21
surplus BLUD, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja 11. Dalam rangka efektifitas pemberlakuan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk mendanai kegiatan peningkatan dan pengembangan
sumber
daya
manusia,
dan
peningkatan
serta
pengembangan infrastruktur lainnya. 12. Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 3 Tahun 2005, didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga. 13. Dalam rangka pengawasan penyerapan anggaran daerah oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA), pemerintah daerah dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung efektifitas kerja TEPPA. 14. Pemerintah daerah menganggarkan biaya pemilihan kepala desa dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014. 15. Pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 115 UU Nomor 6 Tahun 2014. 16. Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 dengan kebijakan nasional, antara lain : a. pencapaian
MDG’s
seperti:
kesetaraan
gender,
penanggulangan
HIV/AIDS dan malaria sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; terkait dengan upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemerintah daerah agar mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri 22
Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Nomor:
270/M.PPN/11/2012,
Nomor:
SE-
33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); b. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat; c. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan
Keluarga
mempedomani
Permendagri
Pemberdayaan
Masyarakat
(TP-PKK)
Nomor melalui
1
Kabupaten Tahun
Gerakan
2013
dengan tentang
Pemberdayaan
dan
Kesejahteraan Keluarga; d. Pengembangan kearsipan di daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik mempedomani amanat UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemda; e. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan dengan mempedomani Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012; f.
Penanganan
gangguan
diamanatkan
Instruksi
keamanan Presiden
dalam
Nomor
1
negeri Tahun
sebagaimana 2014
tentang
Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah; g. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berbasis NIK secara nasional dengan mempedomani UU Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan h. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat, dan sederhana dengan mempedomani UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 17. Sebagai kelengkapan Surat Edaran ini, dilampirkan dokumen KUA, PPAS Per SKPD, Kode Rekening APBD , Format RKA SKPD dan RKA PPKD, Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun Anggaran 2015, Standar Biaya Tahun Anggaran 2015, dan Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015.
23
Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2015.
WAKIL BUPATI LUMAJANG, ttd
Drs. H. AS’AT, M.Ag.
Tembusan : 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya 2. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang di Lumajang 3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Lumajang
24
