BUPATI LUMAJANG Lumajang, 20 Agustus 2013
Kepada Yth. 1. Sekretaris DPRD; 2. Inspektur Kabupaten Lumajang; 3. Direktur RSD Dr. Haryoto; 4. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor; 5. Kepala Satuan Polisi PP; 5. Camat se - Kabupaten Lumajang 6. Lurah se-Kecamatan Lumajang 7. Kepala Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabupaten, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di LUMAJANG SURAT EDARAN NOMOR SE-900/1016/427.36/2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2014 I.
Pendahuluan Sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD 2013 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2014 maka dalam rangka mempercepat proses penyusunan RKASKPD diterbitkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD 2014 kepada Seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada SKPKD berdasarkan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2014 yang telah disetujui antara DPRD dengan Kepala Daerah. Surat Edaran dimaksud dibuat dalam rangka memadukan, sinkronisasi dan menjamin keselarasan pelaksanaan program dan kegiatan yang pro poor, pro job dan pro growth secara adil dan merata dengan memperhatikan sinergisitas
antara pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah kabupaten maupun antar SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang. Oleh sebab itulah pedoman penyusunan RKA sangat diperlukan, sebagai acuan Kepala SKPD beserta jajarannya dalam menyusun RKA-SKPD T.A. 2014. II.
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014 Penyusunan merupakan
bagian
Prioritas penting
dan dari
Plafon
Anggaran
mekanisme
Sementara
tahunan
(PPAS)
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Proses penyusunan PPAS yang berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2014, dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan pada semua tingkatan mulai dari desa, kecamatan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta kabupaten, yang merupakan penjabaran agar dapat dicapai hasil yang optimal. Selanjutnya dari RKPD disusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang memuat kerangka ekonomi makro daerah yang meliputi perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya dan rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan, asumsi dasar yang digunakan dalam APBD, laju inflasi, pertumbuhan PDRB, gaji PNS, kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah dan didetailkan pada program dan kegiatan yang dituangkan dalam PPAS-APBD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 mengamanatkan pula bahwa prinsip dasar pelaksanaan otonomi yang mengarah pada terciptanya kepemerintahan yang baik (GOOD GOVERNANCE). Maka penyusunan PPASAPBD makin diupayakan untuk memenuhi azas Tertib, Taat pada perundangundangan, Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan dan Bertanggung jawab dengan memperhatikan azas Keadialan, Kepatutan dan Manfaat. Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD T.A. 2014 adalah : a. Sinkronisasi dan keterpaduan program kegiatan Kabupaten Lumajang dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat yang didasarkan atas prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. b. Sebagai penjabaran dari Kebijakan umum Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2014.
2
c. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah dengan pagu maksimal pada setiap
rancangan program dan kegiatan tahun anggaran 2014 yang disepakati. Adapun Program prioritas Nasional yang ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) dan 3 (tiga ) Prioritas lainnya yang harus disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah, maka pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Lumajang tetap konsisten untuk
melaksanakan program/ kegiatan dalam upaya pencapaian
target tujuan tahun 2014 RPJMD Kabupaten Lumajang 2010-2014 yang meliputi:
Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,33 persen.
Pendapatan perkapita 5,91 juta rupiah.
Persentase Satuan Kerja yang memperoleh indeks kepuasan pelayanan masyarakat dengan kategori baik mencapai diatas 95 persen.
Persentase penurunan keluhan dan pengaduan masyarakat 4% (68% menjadi 64%).
Persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin pegawai dibanding jumlah pegawai 0,5 persen (4,5% menjadi 4%).
Persentase penurunan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban 4 persen (26% menjadi 22%).
III. Pokok Pokok Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2014 Pokok-pokok kebijakan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA SKPD tahun 2014 terkait dengan Pendapatan dan Belanja SKPD adalah sebagai berikut : A. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Terhadap penetapan target pendapatan asli daerah, berdasarkan perhitungan yang akurat atas potensi penerimaan yang menjadi kewenangan SKPD, sehingga penentuan dan penetapan yang dianggarkan dalam APBD secara rasional dapat tercapai dalam satu tahun anggaran. Penganggaran Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal- hal sebagai berikut : 1. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan perundangundangan terkait. 2. Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha. 3. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga dilarang menganggarkan penerimaan Pajak Daerah dan
3
Retribusi Daerah
yang bertentangan dengan Perda Nomor 4 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) atau Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) pada Dinas Kesehatan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, Obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan. 5. Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan
modal
atau
investasi
daerah
lainnya,
dengan
memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah) sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud. 6. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penerimaan BLUD RS Dr Haryoto dianggarkan dalam jenis Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, Objek Pendapatan dari BLUD, rincian objek pendapatan BLUD RS Dr. Haryoto. B. Pengelolaan Dana Perimbangan Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan perlu diperhatikan sebagai berikut : Penganggaran Dana Bagi hasil Pajak (DBH) pajak yang terdiri atas DBH Pajak penghasilan (DBH-PPh) dan DBH- Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2014. C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Penganggaran
pendapatan
daerah
yang
bersumber
dari
Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Penyesuaian Lainnya dan Dana Transfer Lainnya dialokasikan sesuai dengan Permenkeu mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana tersebut.
Dalam
hal
Permenkeu
dimaksud
belum
ditetapkan,
penganggaran dana-dana tersebut didasarkan pada alokasi dana Tahun 2013. Apabila Permenkeu tersebut diterbitkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka akan disesuaikan pada P-APBD Tahun Anggaran 2014. 2. Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah propinsi didasarkan pada alokasi belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah propinsi
4
Tahun Anggaran 2014. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2014 mendahului penetapan APBD propinsi, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak daerah Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah
Tahun
Anggaran
2012.
Sedangkan
bagian
pemerintah
Kabupaten Lumajang yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Propinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2013, ditampung dalam P-APBD T.A. 2014 atau LRA bila tidak melakukan P- APBD T.A. 2014. 3. Pendapatan Daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang diterima dari pemerintah
Propinsi
atau
Pemerintah
Kabupaten/Kota
lainnya
dianggarkan dalam APBD/P-APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Atau pada LRA bila tidak mengalami Perubahan APBD T.A. 2014. 4. Penganggaran
penerimaan
hibah
yang
bersumber
dari
APBN,
pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta
dalam negeri/ luar negeri, kelompok masyarakat
maupun perorangan yang tidak mengikat
dan tidak mempunyai
konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Untuk kepastian penerimaan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/ pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber
dari
pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi
dengan kepala Daerah/ pejabat yang diberi kuasa
selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan lainlain pendapatan daerah yang sah dan diuraikan ke dalam jenis objek dan rincian objek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan. 5. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari APBN dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan diuraikan ke dalam jenis objek pendapatan sesuai dan rincian objek pendapatan Dana Darurat.
D. Belanja Daerah Belanja
Daerah
disusun
untuk
mendanai
pelaksanaan
urusan
pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja
5
untuk
penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial yang didasarkan pada Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, SKPD, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk
meningkatkan
akuntabilitas
perencanaan
anggaran
dan
memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. 1. Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung adalah jenis belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, diantaranya Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bansos, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk didalamnya belanja pegawai yang telah diatur dengan ketentuan seperti sistem penggajian,
tunjangan
serta
penghasilan
lainnya
termasuk
tunjangan kinerja yang diberikan oleh daerah. Belanja Pegawai, meliputi penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD sesuai ketentuan Perundang-undangan, dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas, accres gaji ditetapkan 1,5%
(satu
koma
lima
persen),
sejak
tahun
2014
penganggarannya disentralkan di DPKD, sedangkan SKPD berkewajiban membuat rincian masing-masing termasuk di dalamnya tambahan penghasilan berupa uang makan Rp 15.000 (lima
belas ribu
rupiah)
per
orang
per
hari
bagi
yang
melaksanakan 5 (lima) hari kerja dalam seminggu, dan Rp 12.750 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per orang per hari bagi yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dalam seminggu. Penyediaan dan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada UU nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
6
berpedoman pada PP Nomor 69 Tahun 2010, Tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan Guru PNSD yang berasal dari dana Transfer dianggarkan dalam jenis belanja pegawai, obyek tambahan penghasilan PNS, rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan. 2. Belanja Langsung Belanja langsung adalah jenis belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Alokasi
belanja
langsung
dalam
APBD
digunakan
untuk
pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik (masyarakat) dari pada kepentingan aparatur. b. Belanja Pegawai Belanja pegawai dalam kegiatan, terutama untuk penganggaran honorarium bagi pegawai harus dibatasi, dan keberadaan PNSD/ Non PNSD hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa yang bersangkutan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut. Besaran Honorarium PNSD dan Non PNSD
dalam kegiatan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014. c. Belanja Barang dan Jasa 1) Alokasi untuk pemberian jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan, dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014. 2).Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah
pada
kegiatan
yang
bersifat
perlombaan
atau
penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut
7
dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan. 3) Penganggaran untuk belanja barang habis pakai agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata SKPD yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan memperhitungkan sisa persediaan barang tahun anggaran 2013. 4) Penganggaran belanja barang (termasuk berupa aset tetap) yang
akan
diserahkan/dijual
kepemilikannya
kepada
masyarakat/ pihak ketiga pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. 5) Penganggaran untuk kegiatan perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding/kunjungan belajar atau kegiatan sejenis lainnya dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya, dan dikhususkan untuk memenuhi substansi kebijakan yang sedang dirumuskan. Hasil studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. 6) Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Penganggarannya harus secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi. Setiap PNS yang ditugaskan melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan kepada pejabat yang menugaskan. Laporan perjalanan dinas dimaksud bukan formalitas sebatas pertanggungjawaban
keuangan tetapi
memuat laporan hasil perjalanan dinas dan hal-hal yang direkomendasikan untuk diambil manfaatnya oleh pemerintah daerah. 7)
Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan serta
SDM, pimpinan
pejabat / staf
pemerintah
dan anggota DPRD daerah,
yang
tempat
penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetisi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna capaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD Kab/ kota agar berpedoman pada Permendagri Nomor 57 Tahun 2011. 8)
Penganggaran
untuk
penyelengaraan
kegiatan
rapat,
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya
8
diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang tersedia milik pemerintah daerah.
d. Belanja Modal 1) Jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 30 persen dari Belanja Daerah sesuai amanat Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010- 2014. 2) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemda, khusus pengganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Perpres Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan dan Gedung Negara. e. Surplus/Defisit APBD 1) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja daerah. 2) Batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan sebesar 6% dari perkiraan
pendapatan daerah Tahun
Anggaran 2014. 3) Besaran defisit APBD sama dengan selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. E. Pembiayaan Daerah. 1. Penerimaan Pembiayaan : a.
Penganggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional
dengan
mempertimbangkan
perkiraan
realisasi
anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2013. b.
Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
9
c.
Masa penghapusan piutang PBB-P2 sebagai konsekuensi pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi PAD, berpedoman pada UU Nomor 28 Tahun 2009.
2. Pengeluaran Pembiayaan : a.
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai pasal 118 ayat (3) PP No. 58 Tahun
2005
tentang
Pengelolaan
Penganggaran dana bergulir
Keuangan
Daerah.
dalam APBD pada akun
pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. b.
Penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN/BUMD dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Perda tentang penyertaan modal.
c.
Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat
milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. 3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan : a.
Pemerintah Daerah melakukan pengendalian batas maksimal defisit APBD T.A. 2014 dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
b.
Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana
diamanatkan
pasal
28
ayat
(5)
Peraturan
Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
10
IV. Teknis Penyusunan RKA SKPD Dalam menyusun RKA SKPD sebagai bagian dari penyusunan APBD secara khusus perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2014 menjadi acuan utama SKPD dalam menyusun RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014. 2. Secara materi wajib memperhatikan sinkronisasi antara RKPD, KUA dan PPAS, dan RKA-SKPD. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan APBD yang menggambarkan keterpaduan dari seluruh kegiatan dan program
dalam
upaya
peningkatan
pelayanan
umum
dan
kesejahteraan masyarakat. 3. Input data RKA-SKPD dilakukan dengan menggunakan program aplikasi RKA-SKPD Tahun 2014. 4. Tim Peneliti RKA-SKPD melakukan evaluasi dan konseling RKASKPD sesuai jadwal. 5. Untuk memudahkan evaluasi dan penilaian oleh TAPD apakah sebuah kegiatan searah dengan RPJMD Kabupaten atau tidak, maka indikator kinerja, tolok ukur kinerja, dan target kinerja kegiatan pada format RKA-SKPD diisi dengan lengkap dan terukur. 6. RKA-SKPD yang telah disusun dan disampaikan kepada PPKD akan dibahas lebih lanjut oleh TAPD untuk dievaluasi dan ditelaah kesesuaiannya dengan semua dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. V. Teknis Penyusunan APBD. Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan hal- hal sebagai berikut : Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD
NO.
URAIAN
WAKTU
LAMA
1
Penyusunan RKPD
Akhir Mei
2
Penyampaian KUA dan PPAS
Minggu 1 bl Juni
1 Minggu
Pertengahan bl Juni
6 Minggu
oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah 3
KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD
4
KUA dan PPAS disepakati antara
Akhir bulan Juli
Kepala Daerah dan DPRD 5
Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman RKA-SKPD
11
Awal bulan Agustus
1 Minggu
6
Penyusunan dan pembahasan
Awal bulan Agustus
RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta
s/d akhir September
7 Minggu
Penyusunan Rancangan APBD, dengan rincian : a. Penyusunan RKA-SKPD
21 Agustus s.d 17 September
b. Pengiriman hardcopy RKA-
18 September
SKPD (rangkap 6) c. Penelitian dan pemaparan akhir
23 s.d 26 September
RKA-SKPD
7
8
d. Penyusunan RAPBD
27 s.d 30 September
Penyampaian Rancangan APBD
Minggu Pertama
kepada DPRD
Bulan Oktober
Pengambilan persetujuan
Paling lama 1 (satu)
Bersama DPRD dan Kepala
bulan sebelum tahun
Daerah
anggaran yang
2 bulan
bersangkutan 9
Hasil Evaluasi Rancangan APBD
15 hari kerja (bulan Desember)
10
Penetapan Perda APBD dan
Paling lambat akhir
Perkada Penjabaran APBD sesuai
Desember (31
dengan hasil Evaluasi
Desember)
VI. Hal-Hal Khusus Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan RKA SKPD, juga memperhatikan halhal khusus, antara lain sebagai berikut : 1. Dana
DAK yang berasal dari tahun-tahun anggaran sebelumnya
digunakan untuk mendanai kegiatan DAK pada Bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk teknis Tahun anggaran sebelumnya atau Tahun Anggaran 2014. Dana sisa tender kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2014, digunakan untuk mendanai kegiatan baru atau untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan yang sesuai dengan bidang DAK yang sama. 2. Dalam
rangka
penanggulangan
mendukung
efektifitas
kemiskinan
implementasi
melalui
Program
program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pedesaan dan Perkotaan, Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan sosial sesuai Permenkeu Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan
12
Urusan
Bersama
Pusat
dan
Daerah
untuk
Penanggulangan
Kemiskinan. 3. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/ atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, dilakukan dengan cara : a.
Bupati menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
b.
Atas dasar Keputusan Bupati tersebut, pimpinan intansi/ lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan.
c.
Bupati dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat
yang
pertanggungjawabannya
mekanisme diatur
pemberian
dengan
Peraturan
dan Bupati
sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Permendagri Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. 4. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas khusus untuk hal-hal sebagai berikut
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas
dalam dan luar daerah bagi pejabat negara,
pegawai negeri dan pegawai tidak tetap: a. Sewa kendaraan dalam kota (khusus pejabat negara) dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya rill; b. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat menginap lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum; Standar biaya perjalanan dinas diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014. 5. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan
13
perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014. 6. Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi. 7. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah
dinas
bagi
Pimpinan
dan
Anggota
DPRD
sebagaimana maksud Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai pimpinan dan/atau anggota DPRD Kabupaten Lumajang hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami/istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati Lumajang tidak diberikan tunjangan perumahan. 8. Bagi RSD Dr. Haryoto agar : a. penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); b. tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD; Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, khususnya dalam Pasal 11 ayat (3a), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, pagu anggaran BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan dan surplus BLUD, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja 9. Dalam rangka mengantisipasi pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2014 untuk mendanai kegiatan penyempurnaan beberapa
14
regulasi yang terkait, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan serta pengembangan infrastruktur lainnya. 10. Pemberian pelayanan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 101
Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan BPJS Pemerintah Daerah harus menanggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. 11. Pemerintah Daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 dengan kebijakan nasional, antara lain : a. pencapaian MDG’s seperti : kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS dan malaria sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; terkait dengan upaya percepatan pengarustamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemerintah daerah agar mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala
BAPPENAS,
Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012,
Nomor:
SE-33/MK.02/2012,
Nomor:
050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan
dan
Penganggaran
yang
Responsif
Gender
(PPRG); b. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat; c. Dukungan
pelaksanaan
tugas dan
fungsi
Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; d. Penguatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
15
e. Pengembangan kearsipan di daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik mempedomani amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; f. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012; g. Penanganan gangguan keamanan dalam negeri sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di daerah; h. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berbasis NIK secara nasional dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan
dan
Tata
Cara
Pendaftaran
Penduduk
dan
Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya; i. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat, dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan j.
Pelaksanaan Indonesia
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Tahun
2011-2014,
sebagaimana
diatur
dalam
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014.
12. Sebagai kelengkapan Surat Edaran ini, dilampirkan KUA, PPAS Per SKPD, Kode Rekening APBD , Format RKA-SKPD dan RKA-PPKD dan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014. Adapun Standar Satuan Harga untuk penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014 mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013.
16
Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014.
BUPATI LUMAJANG, ttd
DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, M.A.
Tembusan : 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya 2. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang di Lumajang 3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Lumajang
17
