NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN KEJAKSAAN AGUNG NEGARA MEKSIKO SERIKAT TENTANG KERJA SAMA TEKNIS PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOBA, BAHAN-BAHAN PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Negara Meksiko Serikat, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak": MENYADARI bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, bahan-bahan psikotropika dan prekursor merupakan ancaman serius bagi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan manusia, serta memerlukan usaha terpadu Para Pihak di tingkat internasional; MEMPERHATIKAN perkembangan kerja sama lebih lanjut dengan tujuan memberantas peredaran gelap narkoba, bahan-bahan psikotropika dan prekursor dengan melakukan langkah-langkah khusus untuk membangun hubungan langsung dan pertukaran informasi yang efektif; MENGAKUI kebutuhan untuk memperkuat dan melengkapi upaya-upaya yang tertuang dalam Konvensi Tunggal Narkotika, diadopsi di New York tanggal 30 Maret 1961; Protokol yang mengubah Konvensi Tunggal Narkotika, diadopsi di Jenewa tanggal 26 Maret 1972, Konvensi tentang Psikotropika yang diadopsi di Wina tanggal 21 Februari 1971, dan Konvensi PBB Melawan Perdagangan Gelap Narkotika dan Bahan-bahan Psikotropika, diadopsi di Wina tanggal 20 Desember 1988; MENGAKUI pentingnya prinsip kedaulatan, kesetaraan dan hak integritas
teritorial; BERDASARKAN pada hukum dan peraturan yang berlaku di tiap-tiap
negara; Telah menyepakati sebagai berikut :
1
PASAL 1 DEFINISI
1.
"Narkoba" adalah setiap bahan, alami atau sintetis yang tertuang dalam Daftar I dan II Konvensi Tunggal Narkotika 1961 sebagaimana telah diubah dengan Protokol 1972;
2.
"Psikotropika" adalah setiap bahan dalam Daftar I, II, Ill, dan IV dari Konvensi 1971 tentang Psikotropika, dan bahan-bahan sebagaimana tertuang dalam Konvensi PBB Melawan Perdagangan Gelap Narkotika dan Bahan-bahan Psikotropika tahun 1988;
3.
"Prekursor" adalah zat kimia yang digunakan dalam produksi atau pembuatan obat-obat narkotika dan zat psikotropika dalam Daftar I dan II dalam Konvensi PBB Melawan Perdagangan Gelap Narkotika dan Bahan-bahan Psikotropika tahun 1988;
4.
"Obat-obat narkotika, zat psikotropika, dan prekursor kimianya" termasuk juga bahan-bahan yang diklasifikasikan sebagaimana tersebut dalam peraturan nasional para pihak dan yang tergolong sebagai narkoba .
PASAL 2 TUJUAN
Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama antara para pihak untuk membangun pertukaran informasi, teknologi, dan pengetahuan yang saling menguntungkan dalam rangka melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obat narkotika, zat psikotropika, dan prekursor kimianya .
PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Ruang lingkup utama kerja sama antara para Pihak dalam bidang penegakan hukum peredaran gelap narkoba meliputi , tetapi tidak terbatas pada ruang lingkup berikut: a.
Pertukaran informasi akan dilakukan melalui penunjukan kontak poin : -
Atas nama Badan Narkotika Nasional Rl, Deputi Hukum, dan Kerja Sama
-
Atas nama Kejaksaan Agung Negara Meksiko Serikat, Direktur Jenderal Kerja Sama lnternasional 2
b.
Pertukaran informasi mencakup hal-hal sebagai berikut: 1)
Pertukaran semua jenis informasi dan data tentang perdagangan gelap obat-obat narkotika, zat psikotropika, dan prekursor kimianya, dan kejahatan pencucian uang terkait dengan kejahatan narkoba sesuai dengan undang-undang nasional para Pihak;
2)
Kunjungan ahli untuk Pihak lainnya dengan tujuan untuk membahas kegiatan umum di bidang pemberantasan perdagangan gelap obat-obat narkotika, zat psikotropika, dan prekursor kimianya, dan kejahatan pencucian uang yang terkait dengan kejahatan narkoba;
3)
Organisasi dan penyelenggaraan seminar pelatihan umum bagi personel yang terlibat dalam penegakan hukum dan pemberantasan perdagangan gelap obat-obat narkotika, zat psikotropika, dan prekursor kimianya dengan tujuan untuk mencegah kejahatan, meningkatkan keterampilan dan mengembangkan pengetahuan dan keahlian dalam bidang teori, praktik dan teknis lapangan;
4)
Pertukaran informasi tentang peraturan perundang-undangan para Pihak dalam pemberantasan perdagangan narkoba dan aplikasi praktisnya;
5)
Pertukaran informasi yang berkaitan dengan teknik-teknik baru identifikasi gelap obat-obat narkotika, zat psikotropika, dan prekursor kimianya;
6)
Penyediaan informasi jenis-jenis gelap obat-obat narkotika, zat psikotropika, dan prekursor kimianya yang telah digunakan untuk membuat narkotika jenis baru yang mung kin diperkenalkan di pasar;
7)
Bidang kerja sama lain yang telah disepakati oleh para Pihak;
Pasal 4 BENTUK KERJA SAMA LAIN
Nota Kesepahaman ini tidak akan menghambat para Pihak mengembangkan bentuk-bentuk kerja sama lainnya, konsistensi terhadap perjanjian atau praktikpraktik khusus, sesuai dengan undang-undang tiap-tiap pihak dan perjanjian internasional yang berlaku .
3
PASAL 5 PENG AMANAN INFORM ASI
Para pihak harus mengadopsi seluruh tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin pengamanan informasi yang dipertukarkan berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing .
PASAL 6 PERTEMUAN KELOMPOK KERJA BILATERAL
1.
Untuk meninjau secara berkala situasi yang terkait dengan peredaran gelap narkoba, dan perkursor kimianya, dan kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menjadi tuan rumah pertemuan kelompok kerja bilateral secara rutin dan bergantian melalui video conference atau di wilayah para pihak. Dalam pertemuan-pertemuan ini, upaya-upaya bersama yang sedang berlangsung akan ditinjau ulang dan ruang lingkup kerja sama baru akan diidentifikasi dan dikembangkan.
2.
Apabila diperlukan, pertemuan-pertemuan khusus dapat dilaksanakan .
PASAL 7 MASUK DAN KEBERANGKATAN PERSONEL
Para pihak akan menunjuk otoritas yang berwenang untuk dapat memfasilitasi masuknya, tinggal, dan keberangkatan personel yang terlibat secara resmi dalam berbagai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini. Para personel tersebut wajib mematuhi ketentuan imigrasi , perpajakan, bea cukai, kesehatan, dan keamanan nasional yang berlaku di negara penerima dan tidak boleh melaksanakan setiap kegiatan yang tidak terkait dengan tugas resmi mereka tanpa adanya pemberian izin sebelumnya dari otoritas berwenang nasional masing-masing. Para personel tersebut harus meninggalkan negara penerima sesuai dengan ketentuan dan peraturan nasional negara penerima tersebut.
4
PASAL 8 HUBUNGAN INSTITUSIONAL
Personel yang ditugasi oleh para pihak untuk melaksanakan setiap kegiatan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini wajib mengikuti petunjuk dan arahan dari institusi tempat mereka bertugas. Dengan demikian, tidak ada hubungan institusional yang bersifat substitusi atau gabungan.
PASAL 9 ASURANSI
Para pihak harus memastikan bahwa personel mereka yang terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini memiliki asuransi kesehatan, asuransi cacat tubuh, dan asuransi jiwa sehingga apabila terdapat kecelakaan yang muncul sebagai akibat kegiatan dimaksud , perbaikan atau kompensasi akan ditanggung oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk.
PASAL10 PENYELESAIAN PERTIKAIAN
Setiap perselisihan yang muncul dari penafsiran atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai oleh para Pihak melalui konsultasi dan disampaikan melalui saluran diplomatik.
PASAL11 AMENDEMEN
Nota Kesepahaman ini dapat diperbaiki atau diamendemen sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh para pihak. Perbaikan atau amendemen dimaksud mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan bersama oleh para Pihak.
5
PASAL12 PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
a.
Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.
b.
Nota Kesepahaman ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun dan akan secara otomatis tetap berlaku selama periode yang sama kecuali jika salah satu pihak berkeinginan untuk menghentikan kesepakatan tersebut dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal habis masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa berdasarkan legislasi nasional masing-masing telah menandatangani Nota Kesepahaman ini.
M.~i. ~.O
~.iJY.
~ N.QY~!'9.~.~r.:.tahun
.... . ....... pada ... .... Ditandatangani di .. . dua ribu.-S.":-.IP,J?.J.~.S.. dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, dan bahasa lnggris. Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa lnggris yang berlaku
KEJAKS~~N
UNTUK BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNTUK AGUNG NEGARA MEKSI~p ~ERIKAT
Signed
Signed
Gories Mere Kepala Badan Narkotika Nasional
Maris'ela.Morafes Ibanez Jaksa Agung
6
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA JUNTA NACIONAL DE NARCOTICOS DE LA REPUBLICA DE INDONESIA Y LA PROCURADURiA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LOS EST ADOS UNIDOS MEXICANOS CONCERNIENTE A LA COOPERACION TECNICA SOBRE COMBATE AL TRAFICO ILiCITO DE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y SUS PRECURSORES QUiMICOS
La Junta Nacional de Narc6ticos (BNN) de Ia Republica de Indonesia, y Ia Procuradurla General de Ia Republica (PGR) de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante denominados de forma individual como Ia "Parte" y colectivamente como las "Partes"; CONSCIENTES de que el abuso y el tratico illcito de estupefacientes, sustancias psicotr6picas y sus precursores qulmicos son un problema que constituye un grave peligro para Ia seguridad nacional, Ia salud y el bienestar de las naciones, que requiere de Ia integraci6n de esfuerzos de las Partes a nivel internacional; INTERESADAS en estrechar Ia cooperaci6n desarrollada con el prop6sito de combatir el abuso y el tratico illcito de estupefacientes, sustancias psicotr6picas y sus precursores qulmicos, a traves de Ia implementaci6n de medidas especlficas para el establecimiento de contacto directo y el efectivo intercambio de informacion; RECONOCIENDO Ia necesidad de fortalecer y complementar las medidas previstas en Ia Convenci6n Onica sobre Estupefacientes, adoptada en Nueva York, el 30 de marzo de 1961, el Protocolo Modificatorio de Ia Convenci6n Onica sobre Estupefacientes, adoptado en Ginebra, el 26 de marzo de 1972, el Convenio sobre Sustancias Sicotr6picas, adoptado en Viena, el 21 de febrero de 1971, y Ia Convenci6n de Naciones Unidas contra el Tratico llfcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotr6picas, adoptada en Viena, el 20 de diciembre de 1988; RECONOCIENDO Ia importancia de los principios de soberanfa, igualdad y derecho a Ia integridad territorial; DE CONFORMIDAD con las leyes y reglamentos vigentes de sus respectivos pafses;
Han acordado lo siguiente:
• ARTiCULO 1 DEFINICIONES
1.
"Estupefaciente" significa cualquier sustancia, natural o sintetica, senalada en los Anexos I y II de Ia Convencion Unica sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por su Protocolo de 1972;
2.
"Sustancias psicotropicas" significan cualquier sustancia, senalada en los Anexos I, II, Ill y IV del Convenio sobre Sustancias Psicotropicas de 1971, asf como las sustancias descritas en Ia Convencion de las Naciones Unidas contra el Tratico llfcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotropicas de 1988;
3.
"Precursores qufmicos" significan sustancias qu1m1cas utilizadas en Ia produccion o fabricacion de los estupefacientes y sustancias psicotropicas senaladas en los Anexos I y II de Ia Convencion de las Naciones Unidas contra el Tratico llfcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotropicas de 1988;
4.
"Estupefacientes, sustancias psicotropicas y sus precursores qufmicos" tambiEm incluyen sustancias clasificadas como tales de conformidad con Ia legislacion nacional de las Partes, asf como las demas a las que se conozcan como drogas.
ARTiCULO 2 OBJETIVO El objetivo de este Memorandum de Entendimiento es promover Ia cooperacion entre las Partes a fin de establecer un intercambio mutuo de informacion, tecnologfa y conocimientos para luchar eficazmente contra el uso indebido y el tratico ilfcito de estupefacientes, sustancias psicotropicas y sus precursores qufmicos.
ARTiCULO 3 Areas de Cooperaci6n Los principales rubros de cooperacion entre las Partes en materia de procuracion de justicia contra el trafico ilfcito de drogas incluiran, de manera enunciativa mas no limitativa, las siguientes areas y modalidades: a. lntercambio de informacion a traves de los puntas de contacto designados: PorIa Junta Nacional de Narcoticos de Ia Republica de Indonesia, Ia Subdireccion Jurfdica y de Cooperacion. Por Ia Procuradurfa General de Ia Republica de los Estados Unidos Mexicanos, Ia Direccion General de Cooperacion Internacional.
b. El lntercambio de informacion abarcara lo siguiente: 1)
lntercambio de todo tipo de informacion o datos sobre el trafico ilicito de estupefacientes, sustancias psicotropicas, sus precursores qufmicos y el delito de lavado de dinero relacionado con los referidos delitos en materia de narcoticos, de conformidad con Ia legislacion nacional de las Partes;
2)
La visita de expertos a Ia otra Parte, con el proposito de discutir sobre actividades comunes en materia de combate al trafico ilicito de estupefacientes, sustancias psicotropicas, sus precursores qufmicos y el delito de lavado de dinero relacionado con los referidos delitos en materia de narcoticos;
3)
Organizacion y celebracion de seminaries de capacitacion para el personal competente en materia de procuracion de justicia y combate al trafico ilfcito de estupefacientes, sustancias psicotropicas y sus precursores qufmicos, con el objetivo de prevenir estos delitos, mejorar sus habilidades, y desarrollar el conocimiento y experiencia en los campos teorico, practice y tecnico;
4)
lntercambio de informacion sobre Ia legislacion de las Partes en materia de combate al trafico de drogas y su aplicacion practica ;
5)
lntercambio de informacion sobre nuevas tecnicas de identificacion de estupefacientes, sustancias psicotropicas y sus precursores quimicos;
6)
Suministro de informacion sobre tipos de estupefacientes, . sustancias psicotropicas y sus precursores quimicos, que hayan sido empleados para desarrollar nuevos narcoticos quimicos que son o pueden ser introducidos al mercado, y
7)
Cualquier otra area de cooperacion acordada entre las Partes.
ARTiCULO 4 OTRAS FORMAS DE COOPERACION
El presente Memorandum de Entendimiento no impedira a las Partes desarrollar otras formas de cooperacion compatibles con acuerdos y practicas especificas, de conformidad con su respectiva legislacion nacional y los Tratados internacionales aplicables.
ARTICULO 5 PROTECCION DE LA INFORMACION
Las Partes adoptarEm todas las medidas necesarias para garantizar Ia protecci6n de Ia informacion intercambiada al amparo del presente Memorandum de Entendimiento, de conformidad con su legislaci6n y reglamentos aplicables.
ARTICULO 6 REU NIONES DEL GRUPO BILATERAL DE TRABAJO
1.
A fin de examinar Ia situaci6n relativa a las drogas ilfcitas y sus precursores qufmicos, asf como los avances en Ia implementaci6n de este Memorandum de Entendimiento, las Partes acuerdan sostener alternadamente Reuniones del Grupo Bilateral de Trabajo en forma peri6dica, ya sea a traves de videoconferencia o en los territories de las Partes. En dichas reuniones se revisaran los esfuerzos conjuntos y se identificaran y desarrollaran nuevas areas de cooperaci6n.
2.
En caso de necesidad, se podra convocar a reuniones extraordinarias.
ARTICULO 7 ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL
Las Partes gestionaran ante sus autoridades correspondientes, las facilidades necesarias para Ia entrada, permanencia y salida del personal que intervenga de manera oficial en las actividades que se deriven del presente Memorandum de Entendimiento. Dicho personal se sometera a las disposiciones migratorias, fiscales, aduaneras, sanitarias y de seguridad nacional vigentes en el pafs receptor y no podra dedicarse a ninguna actividad ajena a sus funciones sin Ia autorizaci6n previa de las autoridades nacionales respectivas en esta materia. El personal dejara el pafs receptor, de conformidad con Ia legislaci6n nacional y disposiciones del mismo.
ARTiCULO 8 RELACION LABO RAL
El personal designado por las Partes para realizar alguna de las actividades previstas en el presente Memorandum de Entendimiento continuara bajo Ia direccion y dependencia de Ia institucion a Ia que pertenezca , por lo que no se crearan relaciones de caracter laboral con Ia otra Parte, a Ia que en ningun caso se considerara como patron sustituto o solidario.
ARTiCULO 9 SEGUROS
Las Partes se aseguraran de que su personal participante en las actividades previstas en el presente Memorandum de Entendimiento cuente con seguro medico, de darios personales y de vida, a efecto de que en caso de siniestro resultante de tales actividades, Ia reparacion del dario o indemnizacion sea cubierta por Ia institucion de seguros correspondiente.
ARTiCULO 10 SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Cualquier controversia derivada de Ia interpretacion e instrumentacion del presente Memorandum de Entendimiento, sera resuelta amigablemente entre las Partes mediante consultas transmitidas a traves de los canales diplomaticos.
ARTiCULO 11 MODIFICACION
El presente Memorandum de Entendimiento podra ser revisado o modificado en cualquier momenta, por consentimiento mutuo y por escrito de ambas Partes. Dicha revision o modificacion entrara en vigor en Ia fecha que las Partes mutuamente determinen.
ARTiCULO 12 ENTRADA EN VIGOR, DURACION Y TERMINACION
1.
El presente Memorandum de Entendimiento entrara en vigor en Ia fecha de su firma .
2.
El presente Memorandum de Entendimiento permanecera vigente por un periodo de cinco (5) anos, y podra renovarse automaticamente por periodos de igual duraci6n, a menos que una de las Partes notifique por escrito su intenci6n de dar por terminado el presente Memoranda de Entendimiento 6 (seis) meses antes de su terminaci6n .
En fe de lo cual, los infrascritos debidamente autorizados de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales, han firmado el presente Memorandum de Entendimiento. Firm ado en Ia ciudad de .. .. ....... .. el .. .. .. ......... de ... ... ..... del ano dos mil ........ ...... , en dos ejemplares originales en los idiomas indonesia, espanol e ingles, siendo ambos textos igualmente autenticos. En caso de divergencia en Ia interpretacion, el texto en ingles prevalecera.
POR LA JUNTA NACIONAL DE NARCOTICOS DE LA REPUBLICA DE INDONESIA ~
Signed Gories Mere Director de Ia Junta Nacional de Narc6ticos
•
POR LA PROCURADURiA GENERAL DE LA REPUBJ{~A DE LOS ESTADOS UNID~~~~MEXICANOS
Signed Mar\sela
Mir~lds Ibanez
Pr~~~A General
il? l!mlf
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF THE UNITED MEXICAN STATES CONCERNING TECHNICAL COOPERATION ON COMBATING ILLICIT TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, AND ITS CHEMICAL PRECURSORS
The National Narcotics Board (BNN) of the Republic of Indonesia and tt1e of the Attorney General of the nepublic (PGR) of the United Mexican States, hereinafter individually as the "Party" and collectively as the "Parties"; Of~ice
REALIZING that drug abuse and illicit trafficking in narcotic drugs, psycnotropic substances, and its chemical precursors is a problem which constitutes a serious danger to national security, health and welfare of nations and needs integrating efforts of the Parties on international level; INTERESTED in further cooperation development with the purpose of combating drug abuse and illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances, and its chemical precursors, by means of the implementation of specific measures for the establishment of direct contact and effective information exchange; RECOGNIZING the need to strengthen and complement the measures provided in the Single Convention on Narcotic Drugs, adopted in New York, on March 30th, 1961; the Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, adopted in Geneva, on tvlarch 26th, 1972; the Convention on Psychotropic Substances, adopted in Vienna, on February 21 5 \ 1971, and the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substancefi, adopted in Vienna on December 20th, 1988;
RECOGNIZING the importance of the principle of sovereignty, equality and the right to territorial integrity; PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective
countnes; Have agreed as follows:
2 ARTICLE 1 DEFINITIONS
1.
"Narcotic drugs" means any substances, natural or synthetic, in Schedules I and II of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by its 1972 Protocol;
2.
"Psychotropic substances" means any substances in Schedules I, II, Ill and IV of the 1971 Convention on Psychotropic Substances, as well as substances described in the 1988 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances;
3.
"Chemical Precursors" means chemical substances used in the production or manufacture of the narcotic drugs and psychotropic substances, in Schedules I and II of the 1988 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances;
4.
"Narcotic drugs, psychotropic substances and its chemical precursors,; also includes substances classified as such in accordance with the national legislation of the Parties and further referred to as drugs.
ARTICLE2 PURPOSE
The purpose of this Memorandum of Understanding is to promote cooperation between the Parties in order to establish mutual exchange of information, technology and knowledge in order to effectively fight against drug abuse and illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, and its chemical precursors.
ARTICLE 3 AREAS OF COOPERATION
The main areas of cooperation between the Parties in the field of law enforcement against illicit drugs shall include, but not be limited to the following areas and modalities: a. Information exchange shall be conducted through the designated points of contact~
On behalf of the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia, the Deputy for Law and Cooperation. On behalf of the Office of the Attorney General of the Republic of the United Mexican States, the General Direction of International Cooperation . •
-r:,,
3 b. Information exchange shall cover the following: 1)
Exchange all kind of information and data on illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, its chemical precursors and money laundering crime related to the above mentioned drug crimes, in accordance with the national legislation of the Parties;
2)
Visits of experts to the other Party, with the purpose to discuss common activities in the area of combating illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances, its chemical precursors and money laundering crime related to the above mentioned drug crimes;
3)
Organization and holding of common training seminars for personnel engaged in law enforcement and combating illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, and its chemical precursors, with the aim to prevent crimes, improve their skills, and to develop knowledge and expertise in the theoretical, practical and technical fields;
4)
Exchange of information about legislation of the Parties in the area of combating drug trafficking and their practical application;
5)
Exchange of information concerning new techniques of identification of narcotic drugs, psychotropic substances, and its chemical precursors;
6)
Provision of information of types of narcotic drugs, psychotropic substances and its chemical precursors, which have been used to built new chemical narcotics that are or may be introduced in the market, and
7)
Any other areas of cooperation as agreed by the Parties.
ARTICLE 4 OTHER FORMS OF COOPERATION
This Memorandum of Understanding shall not impede that the Parties develop other forms of cooperation, consistent with specific agreements or practices, in accordance with its respective national legislation and the applicable international treaties .
ARTICLE 5 PROTECTION OF THE INFORMATION
The Parties shall adopt all the necessary measures to guarantee the protection of the information exchanged under this Memorandum of Understanding, in accordance with their applicable laws and r.egulations.
4 ARTICLE 6 BILATERAL WORKING GROUP MEETINGS
1.
In order to review the situation dealing with illicit drugs and its chemical precursors and progress made in the implementation of this Memorandum of Understanding, the Parties agree to host alternatively Bilateral Working Group Meetings periodically either through videoconference or in the territories of the Parties. In these meetings, ongoing joint efforts shall be reviewed and new areas for cooperation shall be identified and developed.
2.
In case of necessity, extraordinary meetings may be convened.
ARTICLE 7 ENTRANCE AND DEPARTURE OF PERSONNEL
The Parties shall lean on their competent authorities to facilitate the entrance, stay and departure of the personnel who is officially involved in the activities derived from this Memorandum of Understanding. Such personnel shall comply with the immigration, tax, customs, health and national security provisions in force in the receiving country and may not carry out any activity unrelated to their official duties without the previous authorization of the respective national authorities in this field. The personnel shall leave the receiving country in accordance with the national legislation and provisions thereof.
ARTICLE 8 INSTITUTIONAL RELATION
The personnel assigned by the Parties to carry out any of the activities established in the present Memorandum of Understanding shall continue under the direction and dependence of the institution to which they pertain, therefore no institutional relation shall be created with the other Party, which in no case shall be considered as a substitute or joint employer.
ARTICLE 9 INSURANCE
The Parties shall ensure that their personnel involved in the activities established in the present Memorandum of Understanding have medical, personal damage and life insurance policies so that if damage results from such activities, repair or compensation shall be covered by the corresponding insurance company .
.,, 'L...__ __
_
_
_
:;,_ -
--
'·'
5 ARTICLE 10 SETTLEMENT OF DIFFERENCES
Any differences arising from the interpretation and implementation of this Memorandum of Understanding, shall be settled amicably by both Parties through consultations and transmitted through the diplomatic channel.
ARTICLE 11 AM ENDMENT
This Memorandum of Understanding may be revised or amended at anytime by mutual written consent of both Parties. Such re,;ision or amendment shall entor into force on the date mutually determined by both Parties.
ARTICLE 12 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1.
This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing.
2.
This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall be automatically renewed for the same period unless either Party notifies in writing of its intention to terminate this Memorandum of Understanding 6 (six) months prior to the expiration of its termination. In witness whereof, the undersigned being duly authorized in accordance with their respective national legislation, have signed this Memorandum of Understanding.
this ~~~ .. N~.~~~ the year two Done at ~~~~~.. ~~-~'-on thousand .. .e.J~v.e.O ... in two originals in the Indonesian, Spanish and English languages, both texts being equally authentic. In case of divergence in the in1erpretation, the English text shall prevail.
FOR THE NATION AL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA \
Signed Gories Mere Head of the National Narcotics Board
FOR TH E OFFICE OF THE ATTORNEY GENI AL OF THE REPUBLIC OF E UNITED MEXICAN TES
Signed Mari~el~ M r61~~ Ibanez Attorney General
