BAB IV TUGAS PEMBANTUAN Tugas pembantuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan sistem dan prosedur penugasan dari pemerintah kepada daerah bawahan penugasan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota ke Kecamatan dan ke Kelurahan, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Penyelenggaraan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi , pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerima tugas pembantuan, DUB, Dekonsentrasi dan Bansos dari Pemerintah Pusat berupa bantuan keuangan APBN dan dana pendampingan APBD Kab. Pekalongan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pekalongan, sebagai berikut : A. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Pada tahun 2014 Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan menerima tugas Pembantuan/urusan bersama berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 1. Dasar Hukum -
Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian / Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN Tahun anggaran 2014.
-
Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor B.167/MENKO/KESRA/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014.
-
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/2411/PMD tanggal 28 Mareti 2014 tentang Penetapan Lokasi Uji coba PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (PNPM-P2B) tahun anggaran 2014.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2012
203
-
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 tentang Pemotongan DUB PNPM Mandiri Perdesaan.
-
Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) PNPM Mandiri Perdesaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Nomor. NPUB-12-26 / PNPM Mandiri Perdesaan/I/2014 tanggal 2 Januari 2014.
-
DIPA Urusan Bersama Satuan Kerja 039465 (BPMPKB Kabupaten Pekalongan TA 2014 No. DIPA/010.05.5.039465/2014 tanggal 5 Desember 2013.
-
Revisi DIPA Nomor DS : 6862-3390-4433-1700 tanggal 15 September 2014 tentang Perubahan pagu anggaran.
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Ditjen PMD 3. SKPD Yang Melaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan 4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya a. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PNPM) 1) Kegiatan Pemberian Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 2) Dana Administrasi Proyek b. MP3KI
(Masterplan
Percepatan
dan
Perluasan
Pengurangan
Kemiskinan Indonesia) 5. Sumber, Jumlah Anggaran dan Realisasi Sumber : Dana Urusan Bersama Jumlah Anggaran : Rp. 23.411.621.000,Realisasi dana BLM mencapai 99,93%. B. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kegiatan Bantuan APBN (Tugas Pembantuan) 1) Dasar Hukum 1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang Undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan 3. Undang Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 4. Undang Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 5. Undang Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 6. Undang Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 7. Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2012
204
8. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 9. Undang Undang No 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 10. Undang Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 11. Undang Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara 12. Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial 13. Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 14. Peraturan Presiden RI No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara 15. Instruksi Presiden RI No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin 16. Permenakertrans
RI
No.
32/MEN/XII/2008
tentang
Tata
Cara
Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Tripartit 17. Permenakertrans RI No. KEP48/MEN/VI/2004 jo Permenakertrans RI No.
PER08/MEN/III/2006
Pengesahan
Peraturan
tentang
Tata
Perusahaan
Cara serta
Pembuatan Pembuatan
dan dan
Pendaftaran PKB. 18. DIPA No. SP DIPA-026.04.4.039460/2014 (5 Des 2013) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan kerja 2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 1. Kementrian Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Repulik Indonesia 2. Kementrian Sosial Republik Indonesia 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan. 4) Program dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya URUSAN KETENAGAKERJAAN i.1 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja i.1.1
Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja I Anggaran : Rp. 235.260.000,Realisasi Keuangan : Rp. 230.960.000,(98,17%) Realisasi fisik
: 100 %
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2012
205
Keluaran(Output)
:
Terlaksananya
Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja I. Hasil (Outcome)
:MengurangiTingkat
Pengangguran sementara. i.1.2
Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja II Anggaran
: Rp. 235.260.000,-
Realisasi Keuangan :Rp.230.960.000,- (97,75%) Realisasi fisik
: 100 %
Keluaran(Output): Terlaksananya
Kegiatan
Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja II. Hasil (Outcome) :
Mengurangi
Tingkat
Pengangguran sementara. i.1.3
Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja III Anggaran
: Rp. 235.260.000,-
Realisasi Keuangan : Rp. 230.960.000,-(97,79%) Realisasi fisik
: 100 %
Keluaran(Output): Terlaksananya Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja III. Hasil (Outcome) :
Mengurangi
Tingkat
Pengangguran sementara. i.1.4
Administrasi Kegiatan Anggaran
: Rp. 55.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp. 44.870.000,- (81,58%) Realisasi fisik
: 100 %
Keluaran(Output):Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kegiatan. Hasil (Outcome) : Lancarnya Administrasi Kegiatan. 5. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran APBN : Rp. 760.780.000,6. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1. Pencari kerja meningkat sedang peluang kerja terbatas. 2. Kegiatan yang dialokasikan di Kabupaten Pekalongan tidak semua diinformasikan lebih awal di Tahun Anggaran. 3. Masih
adanya
penafsiran
yang
berbeda
dalam
implementasi dilapangan yang berkaitan dengan kegiatan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2012
206
b. Solusi 1. Memberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 2. Melakukan komunikasi aktif dengan Dinas terkait. 3. Melakukan koordinasi sehingga tercipta kesepakatan dengan pengelola program ditingkat pusat. A. Tugas Dekonsentrasi Yang Diterima A. Dasar Hukum 1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang Undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan 3. Undang Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 4. Undang Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 5. Undang Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 6. Undang Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 7. Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 8. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 9. Undang
Undang
No
PerimbanganKeuangan
33 antara
Tahun
2004
Pemerintah
tentang
Pusat
dan
Pemerintah Daerah 10. Undang Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 11. Undang Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara 12. Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial 13. Peraturan
Pemerintah
RI
No. 43 Tahun
2004 tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 14. Peraturan
Presiden
RI
No.
47
Tahun
2009
tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara 15. Instruksi Presiden RI No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2012
207
16. Permenakertrans RI No. 32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Tripartit 17. Permenakertrans
RI
No.
KEP48/MEN/VI/2004
jo
Permenakertrans RI No. PER08/MEN/III/2006 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran PKB. 18. DIPA No. SP DIPA-026.13.2.452609/2014 (5 Des 2013) Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Produktifitas 19. DIPA No. SP DIPA-026.05.3.03.039091/2014 (5 Des 2013) ProgramPengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jamsostek 20. DIPA No. SP DIPA-026-08.3.039010/2014 (5 Des 2013) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 21. Surat
Direktur
Penanggulangan
Jenderal Kemiskinan
Pemberdayaan Kementrian
Sosial
Sosial
dan
Republik
Indonesia Nomor 1209/Set.DYS-PK/10/2014 Tanggal 7 Oktober 2014 Perihal Pelaksanaan Bedah Kampung. 22. Surat dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor 467/407 tanggal 8 Oktober 2014 Perihal Pelaksanaan Bedah Kampung. B. Instansi Pemberi Tugas Dekonsentrasi 1. Kementrian Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Repulik Indonesia 2. Kementrian Sosial Republik Indonesia C. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan. D. Program dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya i.
Program dan Kegiatan yang bersumber APBN URUSAN KETENAGAKERJAAN i.1
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja i.1.1
Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi (Sumber Dana Rupiah Murni) Anggaran
: Rp.346.000.000,-
Realisasi Keuangan
:Rp.343.540.200,-
(99,29%) Realisasi Fisik
: 100 %
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2012
208
Keluaran (Output) Terlaksananya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. Hasil (Outcome) Meningkatnya kompetensi kerja dan produktifitas tenaga kerja. i.1.2
Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi (Sumber Dana PNBP) Anggaran
: Rp.69.200.000,-
Realisasi Keuangan
:Rp.68.655.200,-
(99,21%) Realisasi Fisik
: 100 %
Keluaran (Output) Terlaksananya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. Hasil (Outcome) Meningkatnya kompetensi kerja dan produktifitas tenaga kerja. i.1.3
Administrasi Kegiatan Anggaran
: Rp. 52.000.000,-
Realisasi Keuangan: Rp. 36.886.500,- (70,94%) Realisasi fisik
: 100 %
Keluaran(Output):Terpenuhinya
Kebutuhan
Administrasi Kegiatan. Hasil (Outcome) : Lancarnya
Administrasi
Kegiatan. i.2
Program
Perlindungan
Pengembangan
Tenaga
Sistem
Kerja
dan
Pengawasan
Ketenagakerjaan i.2.1
Penyusunan Program Rencana Kerja/Teknis/ Program Anggaran
: Rp.12.720.000,-
Realisasi Keuangan
:Rp. 6.550.000,-
(51,49%) Realisasi Fisik
: 100 %
Keluaran (Output) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2012
209
Terlaksananya Penyusunan Program Rencana Kerja/Teknis/ Program. Hasil (Outcome) Tersusunnya
Program
Rencana
Kerja/Teknis/
Program bidang Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan
Sistem
Pengawasan
Ketenagakerjaan. i.2.2
Pengawasan/Pemeriksaan Ketenagakerjaan Anggaran
: Rp. 37.010.000,-
Realisasi Keuangan
:Rp. 36.991.700,-
(99,95%) Realisasi Fisik
: 100 %
Keluaran (Output) Terlaksananya
Pengawasan/Pemeriksaan
Ketenagakerjaan. Hasil (Outcome) Terlindunginya Tenaga. i.2.3
Administrasi Kegiatan Anggaran
: Rp. 10.200.000,-
Realisasi Keuangan : Rp. 10.200.000,- (100%) Realisasi fisik
: 100 %
Keluaran(Output):Terpenuhinya
Kebutuhan
Administrasi Kegiatan. Hasil (Outcome): Lancarnya
Administrasi
Kegiatan. i.3
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jamsostek i.3.1
Kegiatan Penyuluhan, Pembentukan Sarana HI, PP, PKB, LKS Bipartit, dan Koperasi Pekerja Anggaran
: Rp. 24.800.000,-
Realisasi Keuangan : Rp. 24.204.800,- (97,60%) Realisasi fisik
: 100 %
Keluaran(Output): Kegiatan
Penyuluhan,
Pembentukan Sarana HI, PP, PKB, LKS Bipartit, dan Koperasi Pekerja. Hasil (Outcome) :
Terbentuknya
Sarana
HI,
PP, PKB, LKS Bipartit, dan Koperasi Pekerja. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2012
210
i.3.2
Kegiatan
Sinergitas
Pendataan
HI
dan
Jamsostek Anggaran
: Rp. 7.750.000,-
Realisasi Keuangan : Rp. 7.750.000,- (100%) Realisasi fisik
: 100 %
Keluaran(Output): Terlaksananya
Kegiatan
Pelatihan Berbasis Kompetensi Sumber Dana PNBP Hasil (Outcome) : Meningkatnya
Standarisasi
Kompetensi Kerja dan Ketrampilan Tenaga Kerja. i.3.3
Kegiatan Verifikasi Keanggotaan SP/SB Anggaran
: Rp. 16.600.000,-
Realisasi Keuangan : Rp. 15.703.600,- (96,21%) Realisasi fisik
: 100 %
Keluaran(Output): Terlaksananya
Kegiatan
Verifikasi Keanggotaan. Hasil (Outcome) : Terverifikasinya Keanggotaan SP/SB. i.3.4
Administrasi Kegiatan Anggaran
: Rp. 500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp. 500.000,- (100%) Realisasi fisik
: 100 %
Keluaran(Output):Terpenuhinya
Kebutuhan
Administrasi Kegiatan. Hasil (Outcome): Lancarnya
Administrasi
Kegiatan. URUSAN SOSIAL i.1
Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) i.1.1
Penyaluran
Bantuan
Program
Rehabilitasi
Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) Anggaran
: Rp. 500.000.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.
500.000.000,-
(100%) Realisasi fisik
: 100 %
Keluaran (Output) : Terlaksananyanya Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2014. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2012
211
Hasil (Outcome) : Tersalurkannya
bantuan
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2014 kepada 50 KK @ Rp. 10.000.000,-. i.2
Program Keluarga Harapan (PKH) i.1.1
Penyaluran
Bantuan
Program
Keluarga
Harapan (PKH) Anggaran
: Rp. 23.300.000.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp. 21.122.484.000,-
(90,65%) Realisasi fisik
: 100 %
Keluaran (Output) : Terlaksananyanya Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2014. Hasil (Outcome) :
Tersalurkannya
bantuan
Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2014 kepada 12.661RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) terpilih berdasarkan validasi pada tahun 2014. E. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran APBN
: Rp. 24.376.780.000,-.
C. Dinas Kesehatan Tugas Pembantuan sebagai salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan karena tidak semua wewenang
dan
tugas
pemerintahan
dapat
didesentralisasikan
dan
diotonomkan kepada daerah.Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum.Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan
serta
membantu
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pengembangan pembangunan daerah.Tugas Pembantuan yang diterima di Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan adalah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).Anggaran TP adalah Anggaran APBN dari Pemerintah melalui
Kementerian
Kesehatan
kabupaten/kotamelaksanakan
dalam
pelayanan
membantu
kesehatan
pemerintahan
sesuai
Standar
Pelayanan Minimal (SPM)BidangKesehatan dengan fokus pencapaian target Millennium
Development
Puskesmas dan
Goals(MDGs)
jaringannya
serta
melalui
peningkatan
Poskesdes dan Posyandu
kinerja dalam
menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2012
212
1. Dasar Hukum 2. Instansi pemberi Tugas Pembantuan 3. SKPD yang melaksanakan 4. Program Dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan pelaksanaan Anggaran TP APBN Kementrian Kesehatan yang dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan dengan realisasi sebagai berikut :
No
Program
1A.
Program Bina B. Gizi da Kesehatan Ibu dan Anak (DIPA024.03. 4.039463/2013
Realisasi Belanja Dana APBN-TP Tahun 2014 Kegiatan Jumlah anggaran Realisasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Jumlah
2,409,900,000
2.409.900.000
2,388.203.800
2.388.203.800
%
99,10%
99.10%
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 D. Dinas Pekerjaan Umum Kegiatan Bantuan APBN (Urusan Bersama) 1.1.Dasar Hukum 1) Undang-Undang
No.32
Tahun
2004
tentang
Pemerintah
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008; 2) Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; 3) Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 4) Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 1.2.
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 1)
1.3.
Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya;
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan
1) Dinas Pekerjaan Umum.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2012
213
1.4.
Program dan Kegiatan yang Diterima
1) Program Pembangunan Infrastrutur Perdesaan, dengan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dan Kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan serta Kegiatan Neighbourhood Development (PNPM-ND); 2) Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Air Minum, dengan Kegiatan PAMSIMAS; 3) Program Pengembangan Perumahan, dengan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); 1.5.
Sumber, Jumlah Anggaran dan Pelaksanaannya Dana Tugas Pembantuan (TP) yang diterima DPU Kabupaten Pekalongan tahun 2013 sebesar Rp 36.785.500.000,00 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari 1 kementerian. Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang diterima DPU Kabupaten Pekalongan melalui 3 program dan 5 kegiatan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2012
214