BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Asas Tugas Pembantuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi dan

Pembantuan, merupakan cerminan dari sistem dan prosedur

penugasan Pemerintah kepada Daerah dan Desa serta penugasan dari Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan hanya menggunakan asas desentralisasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ini meliputi Tugas Pembantuan yang Diterima dan Tugas Pembantuan yang di Berikan.

A. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang di terima Pemerintah Kota Ambon pada Tahun 2014 mendapatkan Tugas Pembantuan yang diterima pada beberapa bidang yaitu: 1. Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon pada tahun 2014 melaksanakan Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap, Ditjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), dan Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab IV- 1 ]

a. Dasar Hukum (1) DIPA Nomor: 032.06.219232/2014 dari Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). (2) DIPA Nomor: 032.07.4.215135/2014 dari Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K).

b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan. Program/Kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima pada tahun 2014 terdiri dari : 1) Program Peningkatan Daya Saing Produksi, dengan kegiatan pengadaan ABF dan pengadaan Cool Box. 2) Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan kegiatan CCDP-IFAD pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha.

c. Realisasi pelaksanaan Program/Kegiatan di tahun 2014 adalah: 1) Program Peningkatan Daya Saing Produksi Perikanan telah terlaksana: (a) Pengadaan 1 unit Air Blast Freezer (ABF) kapasitas 2,5 ton berlokasi di PPI Eri. (b) Pengadaan cool box 20 unit yang diperuntukan bagi 20 orang pemasar. 2) Program Pengelolaan Sumberdaya Laut pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha (CCD-IFAD), berupa: (a) Terwujudnya konservasi/ pengelolaan pesisir di 6 lokasi dengan jumlah pemanfaat sumberdaya sebesar 54 orang yang tersebar pada: (1) Kecamatan Nusaniwe -

Dusun Seri Kelompok Batu Gelang dengan 10 anggota

-

Desa Seilale Kelompok Mange-Mange dengan 9 anggota.


(2) Kecamatan Teluk Ambon -

Desa Hative Besar Kelompok Matakao dengan 7 anggota

-

Desa Tawiri Kelompok Kalesang dengan 9 anggota.

(3) Kecamatan Leitimur Selatan -

Desa Kilang Kelompok Rilanita dengan 10 anggota.

-

Desa Hukurila Kelompok Tihulessy dengan 9 anggota.

(b) Bantuan Alat Tangkap kepada 11 kelompok dengan tenaga kerja 67 orang yang tersebar pada: (1) Kecamatan Nusaniwe -

Dusun Seri (Kelompok Samsi dan Kelompok Suelang, masing-masing 6 anggota)

-

Desa Seilale (Kelompok Anugerah dan Kelompok Rezeki, masing-masing 6 anggota).


Desa Tawiri (Kelompok Lautan Berlian dan Kelompok Tiberias, masing-masing 6 anggota)

-

Desa Hative Besar (Kelompok Tuing-Tuing dan Kelompok Lumba-Lumba, masing-masing 6 anggota).


Desa Hukurila (Kelompok Samandar 7 anggota dan Kelompok Lamadang 6 anggota)

-

Desa Kilang (Kelompok Marlin dengan 6 anggota).

(c) Bantuan Pengolahan kepada 15 kelompok, dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 150 orang, yang tersebar pada: (1) Kecamatan Nusaniwe -

Dusun Seri (Kelompok Sempe dan Kelompok Alkatras, masing-masing 10 anggota, serta Kelompok Rhutu Dehung dengan 11 anggota)

-

Desa Seilale (Kelompok Melati dan Kelompok Mawar, masing-masing 10 anggota).



Desa Tawiri (Kelompok Sinar dan Kelompok Anugerah, masing-masing 10 anggota

-

Desa Hative Besar (Kelompok Kuda Laut, Kelompok Serba Maju, dan Kelompok Mutiara, masing-masing 10 anggota).


Desa Hukurila (Kelompok Tongkol, Kelompok Tuna, dan Kelompok Tangiri, masing-masing 10 anggota)

-

Desa Kilang (Kelompok Qitabela dan Kelompok Sama Sima, masing-masing 10 anggota).

(d) Tersedianya infrastruktur oleh 6 kelompok, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 52 orang yang tersebar pada: (1) Kecamatan Nusaniwe -

Dusun Seri (Kelompok Hausinar dengan 10 anggota)

-

Desa Seilale (Kelompok Pankas dengan 10 anggota).


Desa Tawiri (Kelompok Mulawana dengan 7 anggota)

-

Desa Hative Besar (Kelompok Nelayan Bersatu dengan 10 anggota).


Desa Hukurila (Kelompok Suka Maju dengan 9 anggota)

-

Desa Kilang (Kelompok Nanseri Jaya dengan 6 anggota).

2. Bidang Tenaga Kerja Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Tenaga Kerja, pada tahun 2014 melaksanakan Tugas Pembantuan yang diterima dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. a) Dasar Hukum. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 026.04.4.219229/2014 tanggal 05 Desember 2013 mengenai Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab IV- 4 ]

b) Pelaksanaan Program dan Kegiatan. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu administrasi kegiatan selama 6 bulan, dan padat karya produktif sebanyak 2 paket yang melibatkan 176 orang masyarakat.

c) Realisasi

Pelaksanaan

Program

dan

kegiatan

adalah

terlaksananya

administrasi kegiatan selama 6 bulan dan 2 paket padat karya produktif dan dapat menyerap tenaga kerja baru sebanyak 176 orang.

d) Sumber, Jumlah, dan Realisasi Anggaran. Sumber dana Tugas Pembantuan berasal dari APBN dan dialokasikan sebesar Rp.584.190.000,- dan sampai dengan akhir Desember 2014 telah terealisasi Rp.579.940.000,- atau 98,59%.

3. Bidang Kesehatan Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kesehatan dalam tahun 2014 melaksanakan Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia MELALUI Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. a) Dasar Hukum Pelaksanaan tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan ini didasarkan pada : 1. Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

210/Menkes/Per/I/2010. 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun anggaran 2014 Nomor : DIPA. 024.03.4.219226/2014 untuk bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Pelaksanaan tugas pembantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Maluku No. 06 Tahun 2014 tanggal 27 Januari

2014

tentang

Tata

Cara

Penganggaran,

Pelaksanaan


dan

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/ Kota seMaluku dengan tujuan percepatan pencapaian target MDGs 2015 di Kabupaen/ Kota se-Maluku.

b) Program dan Kegiatan. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) dengan rincian kegiatan : 1) Bantuan Operasional Kesehatan 2) Perencanaan BOK 3) Dokumen monitoring dan Evaluasi 4) Laporan Kegiatan/sosialisasi/Pembinaan Hasil Kegiatannya dapat tergambar pada Indikator Kinerja Kesehatan.

Untuk bantuan dari Pemerintah Provinsi Maluku, dari 14 kegiatan yang ditetapkan hanya 6 kegiatan yang dapat dijalankan dengan dana Tahap satu sebesar Rp. 440.307.350,- atau 30 % dari total anggaran yang disiapkan hal ini disebabkan karena kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah penetapan APBD Perubahan sehingga waktu pelaksanaan pendek dan dananya tidak di droping sekaligus. Droping dana Tahap pertama sebesar 30 % realisasnya 100 % dan tahap ke dua baru di droping dari Kas Derah Propinsi Maluku ke Kas Daerah Kota Ambon pada tanggal 23 Desember 2014,sehingga tidak dapat digunakan. Di harapkan dana tahap dua yang saat ini menjadi silva pada Kas Daerah Pemerintah Kota Ambon dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang belum sempat dilaksanakan pada tahun 2014.

c) Sumber Dana, Jumlah Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan. Sumber Dana : APBN-TP (Rupiah Murni) Melalui Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dengan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan alokasi Dana sebesar Rp. 4.826.800.000,- telah Terealisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab IV- 6 ]

Rp 4.171.678.880. dengan pencapaian 86,43%. Sumber Dana : APBD Propinsi Maluku sebesar Rp.1.452.320.000, untuk membiayai 14 kegiatan dan dana tersebut didroping secara bertahap melalui Kas Daerah Kota Ambon, tahap pertama 30 %, tahap ke dua 45 % dan tahap ke tiga 25 %.

d) Capaian Indikator Bidang Kesehatan (BOK) : Indikator kinerja adalah Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input) keluaran (Output), hasil (Outcome), manfaat (Benefit) dan dampak (inpact). Adapun indikator kinerja yang dipakai : 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan Antenatal K4 sebanyak 7.021 ibu hamil, target 90% dengan pencapaian 75,7%. 2. Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes berkompeten sebanyak 6.532 orang ibu, target 90% dengan pencapaian 73,8%. 3. Cakupan kunjungan bayi sesuai standar target 90% denganPencapaian 78,6% atau 6.703 bayi. 4. Cakupan komplikasi kebidanan target 80% dengan pencapaian 47,5% atau 840 kasus. 5. Cakupan pelayanan nifas sesuai standar target 80% pencapaian sebanyak 72,6%. Atau 6.431 orang ibu. 6. Cakupan Neomutus dengan komplikasi target 80% dengan pencapaian 33,2% atau 471 orang ibu 7. Cakupan peserta KB Aktif dengan target 64% pencapaian 54,2% atau 34.428 orang peserta. 8. Cakupan Desa/Kelurahan UCI dengan target 90% Desa/Kelurahan dengan pencapaian 90% atau 45 Desa /Kelurahan. 9. Cakupan pelayanan anak balita yang memperoleh penentuan pertumbuhan minimal 8 kali target 80% atau pencapaian sebesar 79,7% atau 30.150 anak balita. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab IV- 7 ]

10.Cakupan Balita Gibur dapat pelayanan target 100% kasus yang ditangani dengan pencapaian 100% atau 41 kasus. 11.Cakupan Pemeriksaan kesehatan Siswa SD sederajat oleh Nakes, target 100% dengan pencapaian 76,3% sebanyak 38.882 siswa. 12.Cakupan pelayanan Gawat Darurat (Gadar) level 1, pencapaian 100% (11 rumah sakit di Kota Ambon). 13.Desa/ kelurahan KLB ditangani penyelidikan Epidemiologi < 24 jam pencapaian 6 Desa /Kelurahan dengan target 100%. 14.Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit (P4) AFP, rate per 100.000 pddk < 15 tahun dengan pencapaian O %. 15.Cakupan P4 Penderita Pneumoni balita target 3.697 balita atau 10% dari jumlah balita, pencapaian 124 balita atau 3,35%. 16.Cakupan P4 Penemuan penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati, target 1.512 penderita, pencapaian 1.412 penderita (93,39%). 17.Cakupan P4 Penderita DBD ditangani sesuai SOP, 100% (6 Kasus). 18.Cakupan P4 Penemuan penderita Diare yang ditangani dan diobati target 100%, pencapaian 2.374 penderita (100%). 19.Cakupan desa Siaga Aktif, target 100%, pencapaian 100% (50 Desa). e.

Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan yang dihadapi adalah kemampuan SDM Kesehatan di tingkat puskesmas dalam perencanaan dan intervensi program/ kegiatan masih kurang, sehingga kebijakan strategis yang diambil belum mampu memberikan daya ungkit yang berarti dalam pencapaian target kinerja/ SPM bidang Kesehatan. 2) Solusi yang diambil adalah perlu pendampingan dan pelatihan SDM Kesehatan di tingkat puskesmas tentang sistem perencanaan kesehatan dan intervensi program/ kegiatan yang dapat memberikan daya ungkit besar, efektif, efisien dan tepat sasaran.


4. Bidang Perdagangan Pemerintah Kota Ambon melalui, Dinas Perdagangan dan Peridustrian Kota Ambon jawab untuk melaksanakan Tugas

dalam Tahun 2014 diberikan tanggung

Pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

a) Dasar Hukum Pelaksanaan

Tugas

Pembantuan

ini

di

tertanggal

31

Oktober

090.02.4.215136/2014

dasarkan

pada

2014

DIPA

melalui

Nomor Program

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.

b) Program dan Kegiatan. Program yang di laksanakan pada Tahun Anggaran 2014 adalah Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan yang difokuskan untuk merevitalisasi pasar tagalaya.

c) Sumber Dana, Jumlah Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan. Sumber Dana APBN Melalui Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri sebesar: Rp.5.000.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.509.884.000,- atau 90,20%.

d) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan adalah keterlambatan penerbitan DIPA oleh Kementerian Keuangan RI yakni pada tanggal 31 Oktober 2014. Hal ini menyebabkan waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi sangat sempit. Solusi yang ditempuh untuk menyikapi waktu pelaksanaan pekerjaan yang sempit adalah dengan melakukan penambahan waktu kerja (2 shift kerja) oleh pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan konstruksi.


BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

Recommend Documents