BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis perekonomian daerah, sebagai gambaran umum perekonomian Kabupaten Ngawi yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2010 – 2015. Tahun 2012 adalah tahap pertumbuhan pembangunan ekonomi yang merupakan rangkaian proses berkesinambungan. Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Ngawi, dengan memperhatikan kondisi ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional, maka arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan 2010 dan Perkiraan Tahun 2011. Kondisi ekonomi makro Kabupaten Ngawi dengan berdasar indikator seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), pendapatan per kapita, inflasi, investasi dan perkembangan keuangan daerah menjadi referensi dalam menentukan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi khususnya kebijakan ekonomi. Berikut gambaran perkembangan indikator makro ekonomi di Kabupaten Ngawi :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-1
Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Ngawi No 1
Realisasi
Indikator Makro Ekonomi
Tahun 2009
Proyeksi
Tahun 2010*
Tahun 2011**
Tahun 2012**
PDRB : a.
Harga Berlaku (juta Rp)
6.444.782,83
7.245.842,42
7.891.755,06
8.593.147,92
b.
Harga Konstan Tahun 2000 (juta Rp)
2.942.602,51
3.121.821,49
3.315.686,60***
3.469.256,29***
2
Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan (%)
5,65
6,09
6,21***
6,49***
3
Tingkat inflasi
5,72
5,98
5-7
5-7
4
Struktur PDRB menurut sektoral (%) harga konstan
5
6
a.
Pertanian
37,12
36,70
36,70
36,57
b.
Pertambangan dan Penggalian
0,58
0,56
0,57
0,56
c.
Industri Pengolahan
6,28
6,29
6,32
6,34
d.
Listrik, Gas dan Air Bersih
0,61
0,61
0,63
0,64
e.
Bangunan
4,32
4,35
4,31
4,29
28,82
29,57
29,70
30,00
2,57
2,62
2,64
2,67
f.
Perdagangan, Hotel dan Restoran
g.
Pengangkutan dan Komunikasi
h.
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
i.
Jasa-jasa
6,13
6,09
6,03
5,98
13,57
13,22
13,11
12,95
1.092.374,15
1.145.589,73
1.195.619,09
1.247.268,53
16.983,88
17.526,39
18.464,75
19.243,47
184.792,71
196.280,68
205.744,95
216.113,35
Produktivitas Sektoral (juta Rp) a.
Pertanian
b.
Pertambangan dan Penggalian
c.
Industri Pengolahan
d.
Listrik, Gas dan Air Bersih
17.819,46
19.108,85
20.440,06
21.830,41
e.
Bangunan
127.066,94
135.663,44
140.347,25
146.426,76
848.170,35
923.010,01
967.666,21
1.023.007,31
75.655,53
81.775,64
86.110,02
91.119,35
180.511,25
190.048,43
196.388,63
203.888,98
f.
Perdagangan, Hotel dan Restoran
g.
Pengangkutan dan Komunikasi
h.
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
i.
Jasa-jasa
Pendapatan Per kapita ADHB (Ribu Rp)
399.228,25
412.818,32
427.042,58
441.563,04
7.033.529,80
7.547.781,25
8.361.891,06
9.065.500,18
Sumber : PDRB Kabupaten Ngawi 2005-2009 Ket : * Data Sementara ** Data Proyeksi *** Data target dalam RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2010 – 2015
Pada
tahun
2009
perekonomian
di
Kabupaten
Ngawi
mengalami pertumbuhan sebesar 5,65%, sedangkan pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan menjadi sebesar 6,09%. Perkembangan indikator ekonomi daerah merupakan hasil kinerja pembangunan Kabupaten Ngawi yang diukur berdasarkan pada 4 (empat) indikator kinerja utama yaitu : Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk, Pertumbuhan
Ekonomi,
serta
Indeks
Pembangunan
Manusia.
Indikator kinerja utama tersebut dapat dilihat di dalam tabel sebagai berikut : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-2
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Ngawi Realisasi NO.
Proyeksi
INDIKATOR 2009
2010
2011
2012
3,47 - 2,96
1
Tingkat Pengangguran Terbuka ( % )
4,49
3,98
3,98 - 3,47
2
Persentase Penduduk Miskin (%)
33,39
29,49
29,49 -25,59
3
Pertumbuhan ekonomi ( % )
5,65
5,93
5,93 - 6,21
6,21 - 6,49
4
IPM
68,60
69,33
69,33 -70,05
70,05 - 70,78
25,59 - 21,70
Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka Tahun 2010
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012. a. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2012. Perekonomian di Kabupaten Ngawi secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh perkembangan saat ini dan yang akan datang, baik pada perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan eksternal Kabupaten Ngawi sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian Provinsi Jawa Timur dan Nasional, faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Ngawi pada Tahun 2012 diperkirakan adalah : Pertama, ketergantungan pangan terhadap produk impor, hal ini mengakibatkan ketersediaan produk pangan terganggu, sehingga terjadi ketidakstabilan harga di pasaran. Kedua, terjadinya krisis energi yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi terhadap meningkatnya tekanan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu upaya pengembangan energi alternatif dan subtitusi energi. Ketiga, semakin beratnya beban pemerintah dalam penyediaan subsidi komoditas seperti energi dan pangan serta produk lainnya yang akan menuntut peran daerah yang lebih besar dalam pembangunan daerahnya. Keempat, semakin beratnya persaingan antar wilayah dan antar daerah dalam upayanya menarik investasi, ini disebabkan oleh ketimpangan
daya
tarik
yang
berakibat
tidak
meratanya
penyebaran investasi. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-3
Kelima, semakin tingginya desakan implementasi pembangunan yang berkelanjutan. Keenam, regulasi perekonomian dan advokasi alokasi anggaran Provinsi Jawa Timur dan Pusat disesuaikan dengan peran dan kontribusi Kabupaten Ngawi terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur dan Pusat. Sedangkan
faktor
internal
yang
akan
mempengaruhi
perekonomian Kabupaten Ngawi pada Tahun 2012 diperkirakan adalah : pertama, jumlah penduduk, kondisi ini disatu sisi merupakan potensi pasar barang dan jasa, namun disisi lain merupakan beban pembangunan ekonomi. Kedua, ketersediaan infrastruktur wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang relatif baik akan mempengaruhi tingkat efisiensi perekonomian dan peningkatan daya tarik bagi investor. Ketiga, penurunan kontribusi sektor primer yang mengakibatkan terjadinya pengangguran. Keempat, iklim investasi yang kondusif, seperti rendahnya angka kriminalitas
dan
jumlah
demontrasi,
kondisi
ini
sangat
mempengaruhi kelancaran usaha dan aktifitas ekonomi. Tantangan-tantangan tersebut di atas sangat menentukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi. Oleh karena itu, tantangan ini harus dapat diatasi secara proporsional melalui penetapan prioritas pembangaunan daerah, penetapan rencana kerja dan pendanaannya, serta penataan hubungan tata kerja dalam pelaksanaannya, sehingga terjadinya sinergitas
dan
kebersamaan
dari
semua
stakeholders
pembangunan di Kabupaten Ngawi.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-4
b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012. Fokus Kebijakan ekonomi makro Kabupaten Ngawi Tahun 2012 adalah pemantapan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan utama menciptakan kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin, meningkatkan mutu pelayanan publik. Adanya
situasi
keterbatasan
keuangan
daerah
dalam
pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Ngawi dituntut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan
efisiensi
dan
efektivitas
dalam
pengelolaan
keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang tersebut di atas maka usahausaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah yaitu: Pertama, menciptakan ketenteraman stabilitas ekonomi agar terjaga baik dan ketertiban sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Kedua, menyederhanakan prosedur perijinan usaha. Ketiga,
menyediakan
infrastruktur
Kabupaten
Ngawi
untuk
menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah. Keempat,
menyempurnakan
sistem
pengupahan
guna
peningkatan produktivitas tenaga kerja, Kelima, pemberdayaan UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan
koordinasi
berbagai
instansi/lembaga
melalui
jaringan sistem keuangan mikro. Keenam, memperbaiki modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. Ketujuh,
efisiensi alokasi
sumber daya
dan dana dalam
perekonomian
Kabupaten,
perekonomian daerah Berdasarkan
kondisi
maka
prospek perekonomian tahun 2012 dapat diperkirakan sebagai berikut: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-5
1. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2012 diharapkan dapat di tekan sekitar 3,47% – 2,96%. 2. Persentase penduduk miskn tahun 2012 diperkirakan akan menurun sekitar 25,59% - 21,70% 3. Pertumbuhan
ekonomi
tahun
2012
diperkirakan
akan
mengalami pertumbuhan antara 6,21% - 6,49% 4. Dengan kondisi di atas, diharapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2012 mencapai 70,05 - 70,78.
3.2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Pendapatan Daerah menurut PP No. 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan
daerah
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus; c) Lain-lain. pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya. Berikut perhitungan
adalah
gambaran
secara
kapasitas
keuangan
daerah
lengkap RKPD
mengenai
tahun
2012
berdasarkan proyeksi RPJMD Kabupaten Ngawi tahun 2010-2015 :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-6
Tabel 3.3 Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2012 Kabupaten Ngawi No
Uraian
Proyeksi RPJMD tahun 2012 (Rp)
Catatan
(2)
(3)
(4)
(1) 1 1.1.
1.2.
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah
42.853.698.504,00
Pajak Daerah
13.704.023.952,00
Retribusi Daerah
19.749.208.320,00
Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan
1.625.354.856,00
Lain-Lain PAD yang sah
7.775.111.376,00 826.948.420.000,00
Dana Perimbangan
69.966.400.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
1.3.
Dana Alokasi Umum
687.558.180.000,00
Dana Alokasi Khusus
69.423.840.000,00 184.846.900.080,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
19.578.000.000,00
Hibah Dana Darurat
-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
42.852.914.880,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
37.870.260.000,00
Tambahan Penghasilan Bagi PNS Guru
14.311.050.000,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD
70.234.675.200,00
Total Pendapatan
1.054.649.018.584,00
Sumber : RPJMD Kabupaten Ngawi 2010 - 2015
Perhitungan kapasitas keuangan daerah RKPD tahun 2012 berdasarkan proyeksi RPJMD Kabupaten Ngawi tahun 2010 - 2015, untuk tahun 2012, diproyeksikan pendapatan daerah mencapai Rp..1.054.649.018.584,00 dibandingkan target tahun 2011 sebesar Rp..975.023.289.260,00 maka terdapat peningkatan pendapatan daerah sebesar 8,16%. Proyeksi
pendapatan
daerah
Tahun
2012
ini
telah
mempertimbangkan peningkatan penerimaan dari sektor pajak yang mengalami kenaikan tarif sesuai dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 dan dana perimbangan bagi hasil pajak dari BPHTB yang harus dialih-kelolakan kepada Kabupaten/Kota. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-7
Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah di Kabupaten Ngawi : Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi No
2009 (Rp)
Uraian
1
PENDAPATAN
1.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.1.1.
Pajak Daerah
1.1.2.
Retribusi Daerah
1.1.3.
Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan
1.1.4.
Lain-Lain PAD yang sah
1.2.
Dana Perimbangan
1.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
Rata-rata Pertumb (%) 14,77
2010 (Rp)
2011 (Rp)
797.745.405.403,33 25.894.194.376,33
787.317.769.500,00 26.562.301.550,00
1.030.208.095.000,00 35.313.790.550,00
8.794.830.081,00
9.516.683.300,00
10.717.750.000,00
10,41
10.000.480.061,00
11.246.438.300,00
17.099.799.000,00
32,25
1.093.549.352,60
1.080.530.250,00
1.127.798.050,00
1,59
6.005.334.881,73 673.613.963.345,00
4.718.649.700,00
6.368.443.500,00
6,77
689.123.696.350,00
786.098.768.250,00
8,19
48.141.588.345,00
58.305.339.350,00
61.608.288.250,00
13,39
572.965.157.000,00
654.720.280.000,00
8,69 1,71 82,20
17,76
1.2.2.
Dana Alokasi Umum
555.625.375.000,00
1.2.3.
Dana Alokasi Khusus
69.847.000.000,00
57.853.200.000,00
1.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
98.237.247.682,00
71.631.771.600,00
69.770.200.000,00 208.795.536.200,00
1.3.1
Hibah
15.451.675.000,00
1.100.000.000,00
1.858.575.000,00
-11,96
1.3.2
-
-
-
30.916.382.939,00
30.055.951.600,00
39.019.230.000,00
13,52
12.401.464.000,00
-
43.463.476.000,00
39.467.725.743,00
40.475.820.000,00
39.908.530.000,00
0,58
1.3.6
Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Tambahan Penghasilan Bagi PNS Guru
-
-
14.311.050.000,00
-
1.3.7
Tunjangan Profesi Guru PNSD
-
-
70.234.675.200,00
-
1.3.3 1.3.4 1.3.5
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi
Berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan, secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan persentase kenaikan berfluktuatif. Secara persentase dan nominal Pendapatan Daerah keseluruhan mengalami kenaikan dengan ratarata pertumbuhan selama tahun 2009 - 2011 sebesar 14,77%. Komposisi PAD pada tahun 2011 naik sebesar 32,95%% dari tahun
sebelumnya
(2010)
sebesar
2,58%,
sementara
Dana
Perimbangan pada tahun 2011 naik sebesar 14,07% dari tahun sebelumnya (2010) sebesar 2,30%. Secara rata-rata, peningkatan PAD kurun waktu 2009 - 2011 sebesar 17,76%, sedangkan dana perimbangan sebesar 8,19% dan dari kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan yang signifikan dengan ratarata pertumbuhan sebesar 82,20%. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-8
Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan
daerah
adalah
dari
retribusi
daerah
yang
telah
menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat digunakan sebagai tanda bahwa perlu dilakukan segera
upaya-upaya
terobosan
untuk mencari
sumber-sumber
alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan
menjadi
sumber
penerimaan
daerah,
sehingga
mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat “limitative”. Sebaliknya, dari tahun ke tahun penerimaan dari dana perimbangan menunjukkan tren meningkat. Hal ini, disebabkan oleh adanya potensi komponen dana bagi hasil pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Sedangkan komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga masih memperlihatkan tren peningkatan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai realisasi belanja tidak langsung daerah dan rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kabupaten Ngawi tahun 2009-2011 : Tabel 3.5 Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Ngawi No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Uraian Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung
2009 (Rp)
2010 (Rp)
2011 (Rp)
507.372.005.393,75 109.714.414,13 77.959.155.885,43 5.588.807.206,69
532.651.959.400,00 83.895.600,00 84.403.961.800,00 2.584.570.700,00
689.575.003.250,00 56.840.250,00 17.687.102.000,00 6.399.000.000,00
1.549.039.918,00
1.722.016.400,00
-
41.431.770.160,00
43.260.480.550,00
20.691.273.150,00
-
461.531.250,00
171.559.900,00
634.010.492.978,00
665.168.415.700,00
734.580.778.550,00
Rata-rata Pertumb (%) 17,22 -27,89 -35,39 46,92
-23,88
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-9
7,67
Tabel 3.6 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah No.
Uraian
2009 (Rp)
2010 (Rp)
Rata-rata Pertumb (%)
2011 (Rp)
1.
ASET
1.1.
ASET LANCAR
33.636.403.232,53
38.957.367.431,68
38.957.367.431,68
1.1.1.
Kas
24.900.332.235,53
27.460.357.131,68
27.460.357.131,68
10
5.917.981.213,00
5.917.981.213,00
24 41
1.1.2.
Piutang
4.771.523.901,00
1.1.3.
Persediaan
3.964.547.096,00
5.579.029.087,00
5.579.029.087,00
-
-
-
Investasi Jangka Panjang
25.776.790.980,00
23.356.580.327,00
23.356.580.327,00
- Investasi non Permanen
17.834.362.050,00
15.435.469.225,00
15.435.469.225,00
7.942.428.930,00
7.921.111.102,00
7.921.111.102,00
1.560.438.846.818,71
1.745.545.125.662,67
1.745.545.125.662,67
258.868.190.202,00
258.868.190.202,00
105 8
Investasi Jangka Pendek
- Investasi Permanen 1.2.
ASET TETAP
-13
1.2.1.
Tanah
126.090.048.775,00
1.2.2.
Peralatan dan Mesin
192.650.621.571,40
207.508.137.142,40
207.508.137.142,40
1.2.3.
Gedung dan Bangunan
395.278.986.854,31
417.079.551.362,31
417.079.551.362,31
6
1.2.4.
Jalan, irigasi, dan Jaringan
800.396.280.389,00
822.236.797.952,96
822.236.797.952,96
3
1.2.5.
Aset Tetap Lainnya
38.964.081.931,00
39.224.873.003,00
39.224.873.003,00
1
1.2.6.
Konstruksi Dalam Pengerjaan
7.058.827.298,00
627.576.000,00
627.576.000,00
0
1.3.
ASET LAINNYA
5.867.416.985,00
2.725.499.000,00
2.725.499.000,00
1.3.1.
Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah
-
-
-
1.3.2.
-
-
-
1.3.3.
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
-
-
-
1.3.4.
Aset Tak Berwujud
1.754.500.000,00
1.857.905.000,00
1.857.905.000,00
6
Aset Lain-lain
4.112.916.985,00
867.594.000,00
867.594.000,00
-79
1.625.719.458.016,24
1.810.584.572.421,35
1.810.584.572.421,35
979.321.212,51
678.697.366,45
678.697.366,45
340.623.846,06
314.804.528,75
314.804.528,75
-
-
-
300.623.846,06
274.804.528,75
274.804.528,75
-9
40.000.000
40.00.000
40.00.000
0
638.697.366,45
363.892.837,70
363.892.837,70
638.697.366,45
363.892.837,70
363.892.837,70
1.3.5.
JUMLAH ASET DAERAH 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2 2.2.1.
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Utang Jangka Pendek Lainnya KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam NegeriPemerintah Pusat
-43
3.
EKUITAS DANA
1.624.740.136.803,73
1.809.905.875.054,90
1.809.905.875.054,90
3.1.
EKUITAS DANA LANCAR
33.295.779.386,47
38.642.562.902,93
38.642.562.902,93
3.1.1.
SILPA Pendapatan Yang Ditangguhkan
24.890.281.635,53
27.454.818.481,68
27.454.818.481,68
10
10.050.600,00
5.538.650,00
5.538.650,00
-45
3.1.2.
Cadangan Piutang
4.771.523.901,00
5.917.981.213,00
5.917.981.213,00
24
3.1.3.
Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek
3.964.547.096,00
5.579.029.087,00
5.579.029.087,00
41
(340.623.846,06)
(314.804.528,75)
(314.804.528,75)
41
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-10
No. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.
2009 (Rp)
Uraian
2010 (Rp)
Rata-rata Pertumb (%)
2011 (Rp)
EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
1.591.444.357.417,26
1.771.263.312.151,97
1.771.263.312.151,97
25.776.790.980,00
23.356.580.327,00
23.356.580.327,00
-9
Diinvestasikan Dalam Aset tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainlain Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang
1.560.438.846.818,71
1.745.545.125.662,67
1.745.545.125.662,67
12
5.867.416.985,00
2.725.499.000,00
2.725.499.000,00
-54
(638.697.366,45)
(363.892.837,70)
(363.892.837,70)
-43%
1.625.719.458.016,24
1.810.584.572.421,35
1.810.584.572.421,35
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2012 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan daerah Kabupaten Ngawi sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah : 1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah; 2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi; 3. Meningkatkan
koordinasi
secara
sinergis
di
bidang
Pendapatan Daerah; 4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; 5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai
upaya
meningkatkan
kesadaran
masyarakat
dalam membayar retribusi daerah; 6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, Lembaga Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan. 7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-11
Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB; 2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan. Berdasarkan
perkembangan
realisasi
pendapatan
selama 2 tahun terakhir tahun 2009 dan tahun 2010 terjadi peningkatan pendapatan
pertumbuhan daerah
sebesar
tersebut,
2,58%.
masih
Realisasi
didominasi
oleh
pendapatan daerah yang bersumber dari Pusat dan Provinsi. Perkiraan pendapatan daerah tahun 2011 adalah sebesar Rp..35.313.790.550,00
dan
tahun
2012
sebesar
Rp..38.845.169.605,00. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Ngawi pada tahun 2012 penerimaan
Pendapatan
diarahkan pada optimalisasi Asli
Daerah
(PAD)
dengan
melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD melalui langkah-langkah identifikasi sumber-sumber pendapatan potensial maupun penyesuaian tarif retribusi /pajak
daerah
yang
sudah
tidak
relevan
dengan
perkembangan kondisi dengan tidak membebani masyarakat. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-12
Tabel 3.7 Prosentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi No
Uraian
1 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1 1.3.2
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Darurat
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Tahun 2010 2011 (%) (%) -1,31 30,85 2,58 32,95 8,21 12,62 12,46 52,05 -1,19 4,37 -21,43 34,96 2,30 14,07 21,11 5,66 3,12 14,27 -17,17 20,60 -27,08 191,48 -92,88 68,96 -2,78
29,82
2,55
-1,40
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi
Tabel 3.8 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi No
Uraian
Proyeksi RKPD Tahun 2012 (Rp)
1
PENDAPATAN
1.1.
Pendapatan Asli Daerah
38.845.169.605,00
1.1.1.
Pajak Daerah
11.789.525.000,00
1.1.2.
Retribusi Daerah
19.809.778.900,00
1.1.3.
Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan
1.1.4.
Lain-Lain PAD yang sah
1.240.577.855,00 7.005.287.850,00 864.708.645.075,00
1.2.
Dana Perimbangan
1.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2.
Dana Alokasi Umum
720.192.308.000,00
1.2.3.
Dana Alokasi Khusus
1.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
76.747.220.000,00 168.453.598.600,00
1.3.1
Hibah
1.3.2
Dana Darurat
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
67.769.117.075,00
1.858.575.000,00 42.140.768.400,00 39.908.530.000,00
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-13
Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Ngawi Tahun 2009 s.d tahun 2013 Jumlah NO
Uraian
(1)
(2)
1.1
Pendapatan asli daerah
Realisasi Tahun 2009
Realisasi Tahun 2010
Tahun Berjalan 2011
Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2012
Proyeksi /Target pada Tahun 2013
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
25.894.194.376,33
26.562.301.550,00
35.313.790.550,00
38.845.169.605,00
8.794.830.081,00
9.516.683.300,00
10.717.750.000,00
11.789.525.000,00
12.968.477.500,00
10.000.480.061,00
11.246.438.300,00
17.099.799.000,00
19.809.778.900,00
20.690.756.790,00
42.729.686.565,50
1.1.1
Pajak daerah
1.1.2
Retribusi daerah
1.1.3
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1.093.549.352,60
1.080.530.250,00
1.127.798.050,00
1.240.577.855,00
1.364.635.640,50
1.1.4
Lain-lain PAD yang sah
6.005.334.881,73
4.718.649.700,00
6.368.443.500,00
7.005.287.850,00
7.705.816.535,00
1.2
Dana perimbangan
673.613.963.345,00
689.123.696.350,00
786.098.768.250,00
864.708.645.075,00
951.179.509.582,50
1.2.1
Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak
48.141.588.345,00
58.305.339.350,00
61.608.288.250,00
67.769.117.075,00
74.546.028.782,50
1.2.2
Dana alokasi umum
555.625.375.000,00
572.965.157.000,00
654.720.280.000,00
720.192.308.000,00
792.211.528.800,00
1.2.3
Dana alokasi khusus
69.847.000.000,00
57.853.200.000,00
69.770.200.000,00
76.747.220.000,00
84.421.942.000,00
1.3
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
98.237.247.682,00
71.631.771.600,00
208.795.536.200,00
168.453.598.600,00
173.820.286.572,00
1.3.1
Hibah
15.451.675.000,00
1.100.000.000,00
1.858.575.000,00
1.858.575.000,00
1.858.575.000,00
1.3.2
Dana darurat
-
-
-
-
-
1.3.3
Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
30.916.382.939,00
30.055.951.600,00
39.019.230.000,00
42.140.768.400,00
45.512.029.872,00
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
12.401.464.000,00
-
43.463.476.000,00
1.3.5
Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
39.467.725.743,00
40.475.820.000,00
39.908.530.000,00
1.3.6
Tambahan Penghasilan Bagi PNS Guru
-
-
14.311.050.000,00
14.311.050.000,00
14.311.050.000,00
1.3.7
Tunjangan Profesi Guru PNSD
-
-
70.234.675.200,00
70.234.675.200,00
70.234.675.200,00
797.745.405.403,33
787.317.769.500,00
1.030.208.095.000,00
1.072.007.413.280,00
1.167.729.482.720,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)
-
39.908.530.000,00
41.903.956.500.00
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Dengan
berpedoman
pada
prinsip-prinsip
penganggaran, belanja daerah tahun 2012 disusun dengan pendekatan
anggaran
kinerja
yang
berorientasi
pada
pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah
(OPD)
dalam
pelaksanaan
tugas,
pokok
dan
fungsinya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-14
Arah kebijakan belanja daerah ini bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas
perencanan
anggaran
serta
menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun 2012 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui: 1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan masyarakat
perekonomian oleh
karena
itu
dan akan
kesejahteraan terus
dilakukan
peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula. 2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola
penganggaran
yang
berbasis
kinerja
dengan
pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel. 3. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam. 4. Penggunaan
anggaran
berbasis
pada
prioritas
pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Ngawi, Berdasarkan perkembangan realisasi belanja tidak langsung selama 2 tahun terakhir (2009 – 2010) terjadi pertumbuhan sebesar 4,9%. Proyeksi belanja tidak langsung tahun 2011 sebesar Rp. 734.580.778.550,00 dan tahun 2012 sebesar Rp. 783.650.968.143,97
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-15
Arah
kebijakan
belanja
daerah
dengan
tetap
mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, transparasi dan akuntabilitas
penggunaan
penerimaan
pembiayaan
optimalisasi
prioritas
pendapatan daerah
sasaran
daerah
dalam
dan
pencapaian
pembangunan
melalui
mekanisme penyusunan perencanaan partisipatif dan aspiratif. Belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah yang terdiri belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan, berikut realisasi dan proyeksi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Ngawi Tahun 2009 - 2013 ditunjukkan pada tabel berikut ;
Tabel 3.10 Penghitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Ngawi No
Uraian
Proyeksi RPJMD tahun 2012 (Rp)
Proyeksi RKPD tahun 2012 (Rp)
Selisih (Rp)
A
Belanja Tidak Langsung
834.951.520.000,00
783.650.968.143,97
51.300.551.856,03
1.
Belanja Pegawai
768.700.030.000,00
758.532.503.575,00
10.167.526.425,00
2.
Belanja Bunga
4..083.800.000,00
32.362.568,97
4.051.437.431,03
3.
Belanja Subsidi
4.
Belanja Hibah
19.578.000.000,00
17.687.102.000,00
1.890.898.000,00
5.
Belanja Bantuan Sosial
4.034.830.000,00
6.399.000.000,00
(2.364.170.000,00)
6.
Belanja Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
4.668.400.000,00
-
4.668.400.000,00
7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
37.870.260.000,00
-
37.870.260.000,00
100.000.000,00
1.000.000.000,00
(900.000.000,00)
20.216.728.750,00
216.728.750,00
20.000.000.000,00
8.
Belanja Tidak Terduga
B
Pengeluaran Pembiayaan
1.
Pembentukan Dana Cadangan
-
-
2.
Penyertaan Modal Daerah
-
-
3.
Pembayaran Pokok Utang
20.216.728.750,00
216.728.750,00
4.
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
855.168.248.750,00
783.867.696.893,97
TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT
20.000.000.000,00
71.300.551.856,03
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-16
Ket
Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2009 s.d Tahun 2013 Jumlah NO
Uraian
Realisasi Tahun 2009
Realisasi Tahun 2010
Tahun Berjalan 2011)
Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2012
Proyeksi pada Tahun 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Belanja Tidak Langsung
634.010.492.978,00
665.168.415.700,00
734.580.778.550,00
783.650.968.143,97
859.478.293.077,33
2.1.1
Belanja pegawai
507.372.005.393,75
532.651.959.400,00
689.575.003.250,00
758.532.503.575,00
834.385.753.932,50
2.1.2
Belanja bunga
109.714.414,13
83.895.600,00
56.840.250,00
32.362.568,97
6.437.144,87
2.1.3
Belanja subsidi
-
-
-
-
-
2.1.4
Belanja hibah
77.959.155.885,43
84.403.961.800,00
17.687.102.000,00
17.687.102.000,00
17.687.102.000,00
2.1.5
Belanja bantuan sosial
5.588.807.206,69
2.584.570.700,00
6.399.000.000,00
6.399.000.000,00
6.399.000.000,00
2.1.6
Belanja bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
1.549.039.918,00
1.722.016.400,00
-
-
-
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa
41.431.770.160,00
43.260.480.550,00
20.691.273.150,00
-
-
2.1.8
Belanja tidak terduga
2.1
-
461.531.250,00
171.559.900,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
634.010.492.978,00
665.168.415.700,00
734.580.778.550,00
783.650.968.143,97
859.478.293.077,33
2.2
Belanja Langsung
169.663.306.568,83
182.698.086.300,00
354.306.773.550,00
288.139.716.386,03
302.546.702.205,33
2.2.1
Belanja pegawai
-
25.695.941.100,00
30.717.803.700,00
29.512.216.536,03
30.987.827.362,83
2.2.2
Belanja barang dan jasa
67.991.864.407,67
88.308.360.400,00
140.687.170.250,00
125.625.700.250,00
131.906.985.262,50
2.2.3
Belanja modal
101.671.442.161,16
68.693.784.800,00
182.901.799.600,00
133.001.799.600,00
139.651.889.580,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
169.663.306.568,83
182.698.086.300,00
354.306.773.550,00
288.139.716.386,03
302.546.702.205,33
TOTAL JUMLAH BELANJA
803.673.799.546,83
847.866.502.000,00
1.088.887.552.100,00
1.071.790.684.530,00
1.162.024.995.282,66
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2012 struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran
tahun
lalu
saja,
namun
diupayakan
untuk
mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di atas. Realisasi penerimaan pembiayaan selama 2(dua) tahun terakhir (tahun 2009 - 2010) dari tahun ke tahun diambil dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, sehingga penerimaan pembiayaan pada tahun 2012 dapat diprediksi sebagaimana penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun 2010 adalah sebesar Rp. 19.761.565.350,00 dan tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 27.164.818.481,68 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-17
Kebijakan
penerimaan
pembiayaan
tahun
2012
diarahkan pada optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan digunakan untuk menutup selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berikut Realisasi dan perhitungan proyeksi pembiayaan tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 3.12 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah No
Uraian
1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
1.1
Pelampauan penerimaan PAD
1.2
Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan
1.3
Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.4
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
1.5
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
1.6
Kegiatan lanjutan
2
Pencairan Dana Cadangan
2.1
Pencairan Dana Cadangan
3
Hasil PenjualanKekayaan Daerah yang Dipisahkan
3.1
4
Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD Hasil penjualan _sset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga Penerimaan Pinjaman Daerah
4.1
Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
4.2
Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain
4.3
Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank
4.4
Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank
4.5
Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah
5
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
5.1
Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
6
Penerimaan Piutang Daerah
6.1
Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah
6.2
Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
6.3
Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain
6.4
Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank
6.5
Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank
3.2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Proyeksi RKPDTahun 2012 (Rp)
Bab III-18
Table 3.13 Proyeksi/Target Penerimaan Daerah Kabupaten Ngawi No
Uraian
Proyeksi RPJMD tahun rencana 2012 (Rp)
Proyeksi RKPD tahun rencana 2012 (Rp)
Selisih (Rp)
Ket
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(1) 1 1.1.
1.2.
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah
42.853.698.504,00
38.845.169.605,00
4.008.528.899,00
Pajak Daerah
13.704.023.952,00
11.789.525.000,00
1.914.498.952,00
Retribusi Daerah
19.749.208.320,00
19.809.778.900,00
(60.570.580,00)
Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan
1.625.354.856,00
1.240.577.855,00
384.777.001,00
Lain-Lain PAD yang sah
7.775.111.376,00
7.005.287.850,00
769.823.526,00
826.948.420.000,00
864.708.645.075,00
(37.760.225.075,00)
Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
1.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
69.966.400.000,00
67.769.117.075,00
2.197.282.925,00
687.558.180.000,00
720.192.308.000,00
(32.634.128.000,00)
69.423.840.000,00
76.747.220.000,00
(7.323.380.000,00)
184.846.900.080,00
168.453.598.600,00
16.393.301.480,00
19.578.000.000,00
1.858.575.000,00
17.719.425.000,00
-
-
-
42.852.914.880,00
42.140.768.400,00
712.146.480,00
-
-
-
37.870.260.000,00
39.908.530.000,00
(2.038.270.000,00) 0
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Tambahan Penghasilan Bagi PNS Guru
14.311.050.000,00
14.311.050.000,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD
70.234.675.200,00
70.234.675.200,00
0
1.054.649.018.584,00
1.072.007.413.280,00
(17.358.394.696,00)
Total Pendapatan (a)
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi Tabel 3.14 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2009 s.d Tahun 2013 Jumlah Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
NO
(1)
Realisasi Tahun 2009
(2)
Realisasi Tahun 2010
Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2012 (6)
Proyeksi/Target pada Tahun 2013
(4)
(5)
37.226.386.629,79
60.765.461.250,00
35.249.968.481,68
-
-
7.941.750.368,86
19.761.565.350,00
27.164.818.481,68
-
-
26.797.019.960,63
-
-
-
-
1.317.297.400,00
5.758.750.000,00
5.895.150.000,00
-
-
Penerimaan pinjaman daerah
-
34.745.145.900,00
-
-
-
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
-
-
-
-
-
3.1
Penerimaan pembiayaan
3.1.1
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
3.1.3
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
3.1.4 3.1.5 3.1.6
Penerimaan piutang daerah
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
(3)
Tahun Berjalan 2011
(7)
1.170.318.900,00
500.000.000,00
1.900.000.000,00
-
-
37.226.386.629,79
60.765.461.250,00
35.249.968.481,68
-
-
3.2
Pengeluaran pembiayaan
6.416.131.112,26
216.728.750,00
716.728.750,00
216.728.750,00
108.364.374,62
3.2.1
Pembentukan dana cadangan
6.048.921.962,00
-
-
-
-
3.2.2
Penyertaan modal (Investasi) daerah
3.2.3
Pembayaran pokok utang
3.2.4
Pemberian pinjaman daerah
-
-
500.000.000,00
-
-
367.209.420,26
216.728.750,00
216.728.750,00
216.728.750,00
108.364.374,62
-
-
-
-
-
6.416.131.112,26
216.728.750,00
716.728.750,00
216.728.750,00
108.364.374,62
30.810.255.517,53
60.548.732.500,00
34.533.239.731,68
( 216.728.750,00)
(108.364.374,62)
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-19
Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2009 S.D Tahun 2013 Kabupaten Ngawi Jumlah NO
Uraian
(1)
(2)
1.1
Pendapatan asli daerah
1.1.1
Pajak daerah
Realisasi Tahun 2009
Realisasi Tahun 2010
(3)
Tahun Berjalan 2011
(4)
Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2012
(5)
Proyeksi /Target pada Tahun 2013
(6)
(7)
25.894.194.376,33
26.562.301.550,00
35.313.790.550,00
38.845.169.605,00
42.729.686.565,50
8.794.830.081,00
9.516.683.300,00
10.717.750.000,00
11.789.525.000,00
12.968.477.500,00
1.1.2
Retribusi daerah
10.000.480.061,00
11.246.438.300,00
17.099.799.000,00
19.809.778.900,00
20.690.756.790,00
1.1.3
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1.093.549.352,60
1.080.530.250,00
1.127.798.050,00
1.240.577.855,00
1.364.635.640,50
1.1.4
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
6.005.334.881,73
4.718.649.700,00
6.368.443.500,00
7.005.287.850,00
7.705.816.535,00
1.2
Dana perimbangan
673.613.963.345,00
689.123.696.350,00
786.098.768.250,00
864.708.645.075,00
951.179.509.582,50
1.2.1
Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak
48.141.588.345,00
58.305.339.350,00
61.608.288.250,00
67.769.117.075,00
74.546.028.782,50
572.965.157.000,00
654.720.280.000,00
720.192.308.000,00
792.211.528.800,00
1.2.2
Dana alokasi umum
555.625.375.000,00
1.2.3
Dana alokasi khusus
69.847.000.000,00
57.853.200.000,00
69.770.200.000,00
76.747.220.000,00
84.421.942.000,00
1.3
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
98.237.247.682,00
71.631.771.600,00
208.795.536.200,00
168.453.598.600,00
173.820.286.572,00
1.3.1
Hibah
15.451.675.000,00
1.100.000.000,00
1.858.575.000,00
1.858.575.000,00
1.858.575.000,00
1.3.2
Dana darurat
-
-
-
-
-
1.3.3
Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
30.916.382.939,00
30.055.951.600,00
39.019.230.000,00
42.140.768.400,00
45.512.029.872,00
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
12.401.464.000,00
-
43.463.476.000,00
1.3.5
Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
39.467.725.743,00
40.475.820.000,00
39.908.530.000,00
1.3.6
Tambahan Penghasilan Bagi PNS Guru
-
-
14.311.050.000,00
14.311.050.000,00
14.311.050.000,00
1.3.7
Tunjangan Profesi Guru PNSD
-
-
70.234.675.200,00
70.234.675.200,00
70.234.675.200,00
A
JUMLAH PENDAPATAN
797.745.405.403,33
787.317.769.500,00
1.030.208.095.000,00
1.072.007.413.280,00
1.167.729.482.720,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
634.010.492.978,00
665.168.415.700,00
734.580.778.550,00
783.650.968.143,97
859.478.293.077,33
2.1.1
Belanja pegawai
507.372.005.393,75
532.651.959.400,00
689.575.003.250,00
758.532.503.575,00
834.385.753.932,50
2.1.2
Belanja bunga
109.714.414,13
83.895.600,00
56.840.250,00
32.362.568,97
6.437.144,87
2.1.3
Belanja subsidi
2.1.4
Belanja hibah
41.903.956.500.00
39.908.530.000,00
-
-
-
-
-
77.959.155.885,43
84.403.961.800,00
17.687.102.000,00
17.687.102.000,00
17.687.102.000,00
2.1.5
Belanja bantuan sosial
5.588.807.206,69
2.584.570.700,00
6.399.000.000,00
6.399.000.000,00
6.399.000.000,00
2.1.6
Belanja bagi hasil pajak dariProvinsi dan Pemerintah pemerintah daerah lainnya
1.549.039.918,00
1.722.016.400,00
-
-
-
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
41.431.770.160,00
43.260.480.550,00
20.691.273.150,00
-
-
2.1.8
Belanja tidak terduga
-
461.531.250,00
171.559.900,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
B
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
634.010.492.978,00
665.168.415.700,00
734.580.778.550,00
783.650.968.143,97
859.478.293.077,33
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-20
Jumlah NO (1) 2.2
Uraian (2) Belanja Langsung
2.2.1
Belanja pegawai
2.2.2
Belanja barang dan jasa
Realisasi Tahun 2009
Realisasi Tahun 2010
Tahun Berjalan 2011
(3)
(4)
169.663.306.568,83
182.698.086.300,00
Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2012
(5)
Proyeksi /Target pada Tahun 2013
(6)
354.306.773.550,00
(7)
288.139.716.386,03
302.546.702.205,33
-
25.695.941.100,00
30.717.803.700,00
29.512.216.536,03
30.987.827.362,83
67.991.864.407,67
88.308.360.400,00
140.687.170.250,00
125.625.700.250,00
131.906.985.262,50
2.2.3
Belanja modal
101.671.442.161,16
68.693.784.800,00
182.901.799.600,00
133.001.799.600,00
139.651.889.580,00
C
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
169.663.306.568,83
182.698.086.300,00
354.306.773.550,00
288.139.716.386,03
302.546.702.205,33
TOTAL JUMLAH BELANJA
D
803.673.799.546,83
847.866.502.000,00
1.088.887.552.100,00
1.071.790.684.530,00
1.162.024.995.282,66
Surplus/(Defisit)
(5.928.394.143,50)
(60.548.732.500,00)
(58.679.457.100,00)
216.728.750,00
5.704.487.437,30
3.1
Penerimaan pembiayaan
37.226.386.629,79
60.765.461.250,00
35.249.968.481,68
-
-
3.1.1
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
7.941.750.368,86
19.761.565.350,00
27.164.818.481,68
-
-
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
26.797.019.960,63
-
-
-
-
3.1.3
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
1.317.297.400,00
5.758.750.000,00
5.895.150.000,00
-
-
3.1.4
Penerimaan pinjaman daerah
-
34.745.145.900,00
-
-
-
3.1.5
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
-
-
-
-
-
1.170.318.900,00
500.000.000,00
1.900.000.000,00
-
-
37.226.386.629,79
60.765.461.250,00
35.249.968.481,68
-
-
3.1.6
Penerimaan piutang daerah
E
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3.2
Pengeluaran pembiayaan
6.416.131.112,26
216.728.750,00
716.728.750,00
216.728.750,00
108.364.374,62
3.2.1
Pembentukan dana cadangan
6.048.921.962,00
-
-
-
-
3.2.2
Penyertaan modal (Investasi) daerah
-
-
500.000.000,00
-
-
3.2.3
Pembayaran pokok utang
367.209.420,26
216.728.750,00
216.728.750,00
216.728.750,00
108.364.374,62
3.2.4
Pemberian pinjaman daerah
-
-
-
-
-
F
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
6.416.131.112,26
216.728.750,00
716.728.750,00
216.728.750,00
108.364.374,62
Pembiayaan neto
30.810.255.517,53
60.548.732.500,00
34.533.239.731,68
( 216.728.750,00)
(108.364.374,62)
G
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun rencana (SILPA)
24.881.861.374,03
-
(24.146.217.368,32)
-
-
H
PAGU ANGGARAN Belanja Langsung SKPD = (G tahun lalu + A + E) – (B+F)
182.698.086.300,00
306.014.338.813,36
288.139.716.386,03
308.142.825.268,05
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-21