BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis perekonomian daerah, sebagai gambaran umum perekonomian Kabupaten Ngawi yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2010 – 2015. Tahun 2012 adalah tahap pertumbuhan pembangunan ekonomi yang merupakan rangkaian proses berkesinambungan. Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Ngawi, dengan memperhatikan kondisi ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional, maka arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan 2010 dan Perkiraan Tahun 2011. Kondisi ekonomi makro Kabupaten Ngawi dengan berdasar indikator seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), pendapatan per kapita, inflasi, investasi dan perkembangan keuangan daerah menjadi referensi dalam menentukan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi khususnya kebijakan ekonomi. Berikut gambaran perkembangan indikator makro ekonomi di Kabupaten Ngawi :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab III-1

Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Ngawi No 1

Realisasi

Indikator Makro Ekonomi

Tahun 2009

Proyeksi

Tahun 2010*

Tahun 2011**

Tahun 2012**

PDRB : a.

Harga Berlaku (juta Rp)

6.444.782,83

7.245.842,42

7.891.755,06

8.593.147,92

b.

Harga Konstan Tahun 2000 (juta Rp)

2.942.602,51

3.121.821,49

3.315.686,60***

3.469.256,29***

2

Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan (%)

5,65

6,09

6,21***

6,49***

3

Tingkat inflasi

5,72

5,98

5-7

5-7

4

Struktur PDRB menurut sektoral (%) harga konstan

5

6

a.

Pertanian

37,12

36,70

36,70

36,57

b.

Pertambangan dan Penggalian

0,58

0,56

0,57

0,56

c.

Industri Pengolahan

6,28

6,29

6,32

6,34

d.

Listrik, Gas dan Air Bersih

0,61

0,61

0,63

0,64

e.

Bangunan

4,32

4,35

4,31

4,29

28,82

29,57

29,70

30,00

2,57

2,62

2,64

2,67

f.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

g.

Pengangkutan dan Komunikasi

h.

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

i.

Jasa-jasa

6,13

6,09

6,03

5,98

13,57

13,22

13,11

12,95

1.092.374,15

1.145.589,73

1.195.619,09

1.247.268,53

16.983,88

17.526,39

18.464,75

19.243,47

184.792,71

196.280,68

205.744,95

216.113,35

Produktivitas Sektoral (juta Rp) a.

Pertanian

b.

Pertambangan dan Penggalian

c.

Industri Pengolahan

d.

Listrik, Gas dan Air Bersih

17.819,46

19.108,85

20.440,06

21.830,41

e.

Bangunan

127.066,94

135.663,44

140.347,25

146.426,76

848.170,35

923.010,01

967.666,21

1.023.007,31

75.655,53

81.775,64

86.110,02

91.119,35

180.511,25

190.048,43

196.388,63

203.888,98

f.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

g.

Pengangkutan dan Komunikasi

h.

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

i.

Jasa-jasa

Pendapatan Per kapita ADHB (Ribu Rp)

399.228,25

412.818,32

427.042,58

441.563,04

7.033.529,80

7.547.781,25

8.361.891,06

9.065.500,18

Sumber : PDRB Kabupaten Ngawi 2005-2009 Ket : * Data Sementara ** Data Proyeksi *** Data target dalam RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2010 – 2015

Pada

tahun

2009

perekonomian

di

Kabupaten

Ngawi

mengalami pertumbuhan sebesar 5,65%, sedangkan pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan menjadi sebesar 6,09%. Perkembangan indikator ekonomi daerah merupakan hasil kinerja pembangunan Kabupaten Ngawi yang diukur berdasarkan pada 4 (empat) indikator kinerja utama yaitu : Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk, Pertumbuhan

Ekonomi,

serta

Indeks

Pembangunan

Manusia.

Indikator kinerja utama tersebut dapat dilihat di dalam tabel sebagai berikut : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab III-2

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Ngawi Realisasi NO.

Proyeksi

INDIKATOR 2009

2010

2011

2012

3,47 - 2,96

1

Tingkat Pengangguran Terbuka ( % )

4,49

3,98

3,98 - 3,47

2

Persentase Penduduk Miskin (%)

33,39

29,49

29,49 -25,59

3

Pertumbuhan ekonomi ( % )

5,65

5,93

5,93 - 6,21

6,21 - 6,49

4

IPM

68,60

69,33

69,33 -70,05

70,05 - 70,78

25,59 - 21,70

Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka Tahun 2010

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012. a. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2012. Perekonomian di Kabupaten Ngawi secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh perkembangan saat ini dan yang akan datang, baik pada perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan eksternal Kabupaten Ngawi sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian Provinsi Jawa Timur dan Nasional, faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Ngawi pada Tahun 2012 diperkirakan adalah : Pertama, ketergantungan pangan terhadap produk impor, hal ini mengakibatkan ketersediaan produk pangan terganggu, sehingga terjadi ketidakstabilan harga di pasaran. Kedua, terjadinya krisis energi yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi terhadap meningkatnya tekanan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu upaya pengembangan energi alternatif dan subtitusi energi. Ketiga, semakin beratnya beban pemerintah dalam penyediaan subsidi komoditas seperti energi dan pangan serta produk lainnya yang akan menuntut peran daerah yang lebih besar dalam pembangunan daerahnya. Keempat, semakin beratnya persaingan antar wilayah dan antar daerah dalam upayanya menarik investasi, ini disebabkan oleh ketimpangan

daya

tarik

yang

berakibat

tidak

meratanya

penyebaran investasi. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab III-3

Kelima, semakin tingginya desakan implementasi pembangunan yang berkelanjutan. Keenam, regulasi perekonomian dan advokasi alokasi anggaran Provinsi Jawa Timur dan Pusat disesuaikan dengan peran dan kontribusi Kabupaten Ngawi terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur dan Pusat. Sedangkan

faktor

internal

yang

akan

mempengaruhi

perekonomian Kabupaten Ngawi pada Tahun 2012 diperkirakan adalah : pertama, jumlah penduduk, kondisi ini disatu sisi merupakan potensi pasar barang dan jasa, namun disisi lain merupakan beban pembangunan ekonomi. Kedua, ketersediaan infrastruktur wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang relatif baik akan mempengaruhi tingkat efisiensi perekonomian dan peningkatan daya tarik bagi investor. Ketiga, penurunan kontribusi sektor primer yang mengakibatkan terjadinya pengangguran. Keempat, iklim investasi yang kondusif, seperti rendahnya angka kriminalitas

dan

jumlah

demontrasi,

kondisi

ini

sangat

mempengaruhi kelancaran usaha dan aktifitas ekonomi. Tantangan-tantangan tersebut di atas sangat menentukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi. Oleh karena itu, tantangan ini harus dapat diatasi secara proporsional melalui penetapan prioritas pembangaunan daerah, penetapan rencana kerja dan pendanaannya, serta penataan hubungan tata kerja dalam pelaksanaannya, sehingga terjadinya sinergitas

dan

kebersamaan

dari

semua

stakeholders

pembangunan di Kabupaten Ngawi.


Bab III-4

b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012. Fokus Kebijakan ekonomi makro Kabupaten Ngawi Tahun 2012 adalah pemantapan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan utama menciptakan kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin, meningkatkan mutu pelayanan publik. Adanya

situasi

keterbatasan

keuangan

daerah

dalam

pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Ngawi dituntut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan

efisiensi

dan

efektivitas

dalam

pengelolaan

keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang tersebut di atas maka usahausaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah yaitu: Pertama, menciptakan ketenteraman stabilitas ekonomi agar terjaga baik dan ketertiban sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Kedua, menyederhanakan prosedur perijinan usaha. Ketiga,

menyediakan

infrastruktur

Kabupaten

Ngawi

untuk

menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah. Keempat,

menyempurnakan

sistem

pengupahan

guna

peningkatan produktivitas tenaga kerja, Kelima, pemberdayaan UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan

koordinasi

berbagai

instansi/lembaga

melalui

jaringan sistem keuangan mikro. Keenam, memperbaiki modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. Ketujuh,

efisiensi alokasi

sumber daya

dan dana dalam

perekonomian

Kabupaten,

perekonomian daerah Berdasarkan

kondisi

maka

prospek perekonomian tahun 2012 dapat diperkirakan sebagai berikut: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab III-5

1. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2012 diharapkan dapat di tekan sekitar 3,47% – 2,96%. 2. Persentase penduduk miskn tahun 2012 diperkirakan akan menurun sekitar 25,59% - 21,70% 3. Pertumbuhan

ekonomi

tahun

2012

diperkirakan

akan

mengalami pertumbuhan antara 6,21% - 6,49% 4. Dengan kondisi di atas, diharapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2012 mencapai 70,05 - 70,78.

3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Pendapatan Daerah menurut PP No. 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan

peraturan

daerah

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus; c) Lain-lain. pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya. Berikut perhitungan

adalah

gambaran

secara

kapasitas

keuangan

daerah

lengkap RKPD

mengenai

tahun

2012

berdasarkan proyeksi RPJMD Kabupaten Ngawi tahun 2010-2015 :


Bab III-6

Tabel 3.3 Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2012 Kabupaten Ngawi No

Uraian

Proyeksi RPJMD tahun 2012 (Rp)

Catatan

(2)

(3)

(4)

(1) 1 1.1.

1.2.

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah

42.853.698.504,00

Pajak Daerah

13.704.023.952,00

Retribusi Daerah

19.749.208.320,00

Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan

1.625.354.856,00

Lain-Lain PAD yang sah

7.775.111.376,00 826.948.420.000,00

Dana Perimbangan

69.966.400.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

1.3.

Dana Alokasi Umum

687.558.180.000,00

Dana Alokasi Khusus

69.423.840.000,00 184.846.900.080,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

19.578.000.000,00

Hibah Dana Darurat

-

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

42.852.914.880,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

-

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

37.870.260.000,00

Tambahan Penghasilan Bagi PNS Guru

14.311.050.000,00

Tunjangan Profesi Guru PNSD

70.234.675.200,00

Total Pendapatan

1.054.649.018.584,00

Sumber : RPJMD Kabupaten Ngawi 2010 - 2015

Perhitungan kapasitas keuangan daerah RKPD tahun 2012 berdasarkan proyeksi RPJMD Kabupaten Ngawi tahun 2010 - 2015, untuk tahun 2012, diproyeksikan pendapatan daerah mencapai Rp..1.054.649.018.584,00 dibandingkan target tahun 2011 sebesar Rp..975.023.289.260,00 maka terdapat peningkatan pendapatan daerah sebesar 8,16%. Proyeksi

pendapatan

daerah

Tahun

2012

ini

telah

mempertimbangkan peningkatan penerimaan dari sektor pajak yang mengalami kenaikan tarif sesuai dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 dan dana perimbangan bagi hasil pajak dari BPHTB yang harus dialih-kelolakan kepada Kabupaten/Kota. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab III-7

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah di Kabupaten Ngawi : Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi No

2009 (Rp)

Uraian

1

PENDAPATAN

1.1.

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1.

Pajak Daerah

1.1.2.

Retribusi Daerah

1.1.3.


1.1.4.


1.2.

Dana Perimbangan

1.2.1.


Rata-rata Pertumb (%) 14,77

2010 (Rp)

2011 (Rp)

797.745.405.403,33 25.894.194.376,33

787.317.769.500,00 26.562.301.550,00

1.030.208.095.000,00 35.313.790.550,00

8.794.830.081,00

9.516.683.300,00

10.717.750.000,00

10,41

10.000.480.061,00

11.246.438.300,00

17.099.799.000,00

32,25

1.093.549.352,60

1.080.530.250,00

1.127.798.050,00

1,59

6.005.334.881,73 673.613.963.345,00

4.718.649.700,00

6.368.443.500,00

6,77

689.123.696.350,00

786.098.768.250,00

8,19

48.141.588.345,00

58.305.339.350,00

61.608.288.250,00

13,39

572.965.157.000,00

654.720.280.000,00

8,69 1,71 82,20

17,76

1.2.2.

Dana Alokasi Umum

555.625.375.000,00

1.2.3.

Dana Alokasi Khusus

69.847.000.000,00

57.853.200.000,00

1.3.


98.237.247.682,00

71.631.771.600,00

69.770.200.000,00 208.795.536.200,00

1.3.1

Hibah

15.451.675.000,00

1.100.000.000,00

1.858.575.000,00

-11,96

1.3.2

-

-

-

30.916.382.939,00

30.055.951.600,00

39.019.230.000,00

13,52

12.401.464.000,00

-

43.463.476.000,00

39.467.725.743,00

40.475.820.000,00

39.908.530.000,00

0,58

1.3.6

Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Tambahan Penghasilan Bagi PNS Guru

-

-

14.311.050.000,00

-

1.3.7


-

-

70.234.675.200,00

-

1.3.3 1.3.4 1.3.5

Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi

Berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan, secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan persentase kenaikan berfluktuatif. Secara persentase dan nominal Pendapatan Daerah keseluruhan mengalami kenaikan dengan ratarata pertumbuhan selama tahun 2009 - 2011 sebesar 14,77%. Komposisi PAD pada tahun 2011 naik sebesar 32,95%% dari tahun

sebelumnya

(2010)

sebesar

2,58%,

sementara

Dana

Perimbangan pada tahun 2011 naik sebesar 14,07% dari tahun sebelumnya (2010) sebesar 2,30%. Secara rata-rata, peningkatan PAD kurun waktu 2009 - 2011 sebesar 17,76%, sedangkan dana perimbangan sebesar 8,19% dan dari kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan yang signifikan dengan ratarata pertumbuhan sebesar 82,20%. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab III-8

Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan

daerah

adalah

dari

retribusi

daerah

yang

telah

menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat digunakan sebagai tanda bahwa perlu dilakukan segera

upaya-upaya

terobosan

untuk mencari

sumber-sumber

alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan

menjadi

sumber

penerimaan

daerah,

sehingga

mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat “limitative”. Sebaliknya, dari tahun ke tahun penerimaan dari dana perimbangan menunjukkan tren meningkat. Hal ini, disebabkan oleh adanya potensi komponen dana bagi hasil pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Sedangkan komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga masih memperlihatkan tren peningkatan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai realisasi belanja tidak langsung daerah dan rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kabupaten Ngawi tahun 2009-2011 : Tabel 3.5 Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Ngawi No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Uraian Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung

2009 (Rp)

2010 (Rp)

2011 (Rp)

507.372.005.393,75 109.714.414,13 77.959.155.885,43 5.588.807.206,69

532.651.959.400,00 83.895.600,00 84.403.961.800,00 2.584.570.700,00

689.575.003.250,00 56.840.250,00 17.687.102.000,00 6.399.000.000,00

1.549.039.918,00

1.722.016.400,00

-

41.431.770.160,00

43.260.480.550,00

20.691.273.150,00

-

461.531.250,00

171.559.900,00

634.010.492.978,00

665.168.415.700,00

734.580.778.550,00

Rata-rata Pertumb (%) 17,22 -27,89 -35,39 46,92

-23,88



Bab III-9

7,67

Tabel 3.6 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah No.

Uraian

2009 (Rp)

2010 (Rp)

Rata-rata Pertumb (%)

2011 (Rp)

1.

ASET

1.1.

ASET LANCAR

33.636.403.232,53

38.957.367.431,68

38.957.367.431,68

1.1.1.

Kas

24.900.332.235,53

27.460.357.131,68

27.460.357.131,68

10

5.917.981.213,00

5.917.981.213,00

24 41

1.1.2.

Piutang

4.771.523.901,00

1.1.3.

Persediaan

3.964.547.096,00

5.579.029.087,00

5.579.029.087,00

-

-

-

Investasi Jangka Panjang

25.776.790.980,00

23.356.580.327,00

23.356.580.327,00

- Investasi non Permanen

17.834.362.050,00

15.435.469.225,00

15.435.469.225,00

7.942.428.930,00

7.921.111.102,00

7.921.111.102,00

1.560.438.846.818,71

1.745.545.125.662,67

1.745.545.125.662,67

258.868.190.202,00

258.868.190.202,00

105 8

Investasi Jangka Pendek

- Investasi Permanen 1.2.

ASET TETAP

-13

1.2.1.

Tanah

126.090.048.775,00

1.2.2.

Peralatan dan Mesin

192.650.621.571,40

207.508.137.142,40

207.508.137.142,40

1.2.3.

Gedung dan Bangunan

395.278.986.854,31

417.079.551.362,31

417.079.551.362,31

6

1.2.4.

Jalan, irigasi, dan Jaringan

800.396.280.389,00

822.236.797.952,96

822.236.797.952,96

3

1.2.5.

Aset Tetap Lainnya

38.964.081.931,00

39.224.873.003,00

39.224.873.003,00

1

1.2.6.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

7.058.827.298,00

627.576.000,00

627.576.000,00

0

1.3.

ASET LAINNYA

5.867.416.985,00

2.725.499.000,00

2.725.499.000,00

1.3.1.

Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah

-

-

-

1.3.2.

-

-

-

1.3.3.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

-

-

-

1.3.4.

Aset Tak Berwujud

1.754.500.000,00

1.857.905.000,00

1.857.905.000,00

6

Aset Lain-lain

4.112.916.985,00

867.594.000,00

867.594.000,00

-79

1.625.719.458.016,24

1.810.584.572.421,35

1.810.584.572.421,35

979.321.212,51

678.697.366,45

678.697.366,45

340.623.846,06

314.804.528,75

314.804.528,75

-

-

-

300.623.846,06

274.804.528,75

274.804.528,75

-9

40.000.000

40.00.000

40.00.000

0

638.697.366,45

363.892.837,70

363.892.837,70

638.697.366,45

363.892.837,70

363.892.837,70

1.3.5.

JUMLAH ASET DAERAH 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2 2.2.1.

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Utang Jangka Pendek Lainnya KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam NegeriPemerintah Pusat

-43

3.

EKUITAS DANA

1.624.740.136.803,73

1.809.905.875.054,90

1.809.905.875.054,90

3.1.

EKUITAS DANA LANCAR

33.295.779.386,47

38.642.562.902,93

38.642.562.902,93

3.1.1.

SILPA Pendapatan Yang Ditangguhkan

24.890.281.635,53

27.454.818.481,68

27.454.818.481,68

10

10.050.600,00

5.538.650,00

5.538.650,00

-45

3.1.2.

Cadangan Piutang

4.771.523.901,00

5.917.981.213,00

5.917.981.213,00

24

3.1.3.

Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

3.964.547.096,00

5.579.029.087,00

5.579.029.087,00

41

(340.623.846,06)

(314.804.528,75)

(314.804.528,75)

41


Bab III-10

No. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.

2009 (Rp)

Uraian

2010 (Rp)

Rata-rata Pertumb (%)

2011 (Rp)

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang

1.591.444.357.417,26

1.771.263.312.151,97

1.771.263.312.151,97

25.776.790.980,00

23.356.580.327,00

23.356.580.327,00

-9

Diinvestasikan Dalam Aset tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainlain Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang

1.560.438.846.818,71

1.745.545.125.662,67

1.745.545.125.662,67

12

5.867.416.985,00

2.725.499.000,00

2.725.499.000,00

-54

(638.697.366,45)

(363.892.837,70)

(363.892.837,70)

-43%

1.625.719.458.016,24

1.810.584.572.421,35

1.810.584.572.421,35

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA


3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2012 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan daerah Kabupaten Ngawi sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah : 1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah; 2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi; 3. Meningkatkan

koordinasi

secara

sinergis

di

bidang

Pendapatan Daerah; 4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; 5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai

upaya

meningkatkan

kesadaran

masyarakat

dalam membayar retribusi daerah; 6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, Lembaga Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan. 7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab III-11

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB; 2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan. Berdasarkan

perkembangan

realisasi

pendapatan

selama 2 tahun terakhir tahun 2009 dan tahun 2010 terjadi peningkatan pendapatan

pertumbuhan daerah

sebesar

tersebut,

2,58%.

masih

Realisasi

didominasi

oleh

pendapatan daerah yang bersumber dari Pusat dan Provinsi. Perkiraan pendapatan daerah tahun 2011 adalah sebesar Rp..35.313.790.550,00

dan

tahun

2012

sebesar

Rp..38.845.169.605,00. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Ngawi pada tahun 2012 penerimaan

Pendapatan

diarahkan pada optimalisasi Asli

Daerah

(PAD)

dengan

melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD melalui langkah-langkah identifikasi sumber-sumber pendapatan potensial maupun penyesuaian tarif retribusi /pajak

daerah

yang

sudah

tidak

relevan

dengan

perkembangan kondisi dengan tidak membebani masyarakat. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :


Bab III-12

Tabel 3.7 Prosentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi No

Uraian

1 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1 1.3.2

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Darurat

1.3.3


1.3.4


1.3.5


Tahun 2010 2011 (%) (%) -1,31 30,85 2,58 32,95 8,21 12,62 12,46 52,05 -1,19 4,37 -21,43 34,96 2,30 14,07 21,11 5,66 3,12 14,27 -17,17 20,60 -27,08 191,48 -92,88 68,96 -2,78

29,82

2,55

-1,40


Tabel 3.8 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi No

Uraian

Proyeksi RKPD Tahun 2012 (Rp)

1

PENDAPATAN

1.1.

Pendapatan Asli Daerah

38.845.169.605,00

1.1.1.

Pajak Daerah

11.789.525.000,00

1.1.2.

Retribusi Daerah

19.809.778.900,00

1.1.3.


1.1.4.


1.240.577.855,00 7.005.287.850,00 864.708.645.075,00

1.2.

Dana Perimbangan

1.2.1.


1.2.2.

Dana Alokasi Umum

720.192.308.000,00

1.2.3.

Dana Alokasi Khusus

1.3.


76.747.220.000,00 168.453.598.600,00

1.3.1

Hibah

1.3.2

Dana Darurat

1.3.3


1.3.4


1.3.5


67.769.117.075,00

1.858.575.000,00 42.140.768.400,00 39.908.530.000,00

Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab III-13

Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Ngawi Tahun 2009 s.d tahun 2013 Jumlah NO

Uraian

(1)

(2)

1.1

Pendapatan asli daerah

Realisasi Tahun 2009


Tahun Berjalan 2011

Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2012

Proyeksi /Target pada Tahun 2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

25.894.194.376,33

26.562.301.550,00

35.313.790.550,00

38.845.169.605,00

8.794.830.081,00

9.516.683.300,00

10.717.750.000,00

11.789.525.000,00

12.968.477.500,00

10.000.480.061,00

11.246.438.300,00

17.099.799.000,00

19.809.778.900,00

20.690.756.790,00

42.729.686.565,50

1.1.1

Pajak daerah

1.1.2

Retribusi daerah

1.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1.093.549.352,60

1.080.530.250,00

1.127.798.050,00

1.240.577.855,00

1.364.635.640,50

1.1.4

Lain-lain PAD yang sah

6.005.334.881,73

4.718.649.700,00

6.368.443.500,00

7.005.287.850,00

7.705.816.535,00

1.2

Dana perimbangan

673.613.963.345,00

689.123.696.350,00

786.098.768.250,00

864.708.645.075,00

951.179.509.582,50

1.2.1

Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

48.141.588.345,00

58.305.339.350,00

61.608.288.250,00

67.769.117.075,00

74.546.028.782,50

1.2.2

Dana alokasi umum

555.625.375.000,00

572.965.157.000,00

654.720.280.000,00

720.192.308.000,00

792.211.528.800,00

1.2.3

Dana alokasi khusus

69.847.000.000,00

57.853.200.000,00

69.770.200.000,00

76.747.220.000,00

84.421.942.000,00

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

98.237.247.682,00

71.631.771.600,00

208.795.536.200,00

168.453.598.600,00

173.820.286.572,00

1.3.1

Hibah

15.451.675.000,00

1.100.000.000,00

1.858.575.000,00

1.858.575.000,00

1.858.575.000,00

1.3.2

Dana darurat

-

-

-

-

-

1.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

30.916.382.939,00

30.055.951.600,00

39.019.230.000,00

42.140.768.400,00

45.512.029.872,00

1.3.4


12.401.464.000,00

-

43.463.476.000,00

1.3.5

Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

39.467.725.743,00

40.475.820.000,00

39.908.530.000,00

1.3.6


-

-

14.311.050.000,00

14.311.050.000,00

14.311.050.000,00

1.3.7


-

-

70.234.675.200,00

70.234.675.200,00

70.234.675.200,00

797.745.405.403,33

787.317.769.500,00

1.030.208.095.000,00

1.072.007.413.280,00

1.167.729.482.720,00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)

-

39.908.530.000,00

41.903.956.500.00


3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Dengan

berpedoman

pada

prinsip-prinsip

penganggaran, belanja daerah tahun 2012 disusun dengan pendekatan

anggaran

kinerja

yang

berorientasi

pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah

(OPD)

dalam

pelaksanaan

tugas,

pokok

dan

fungsinya.


Bab III-14

Arah kebijakan belanja daerah ini bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas

perencanan

anggaran

serta

menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun 2012 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui: 1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan masyarakat

perekonomian oleh

karena

itu

dan akan

kesejahteraan terus

dilakukan

peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula. 2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola

penganggaran

yang

berbasis

kinerja

dengan

pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel. 3. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam. 4. Penggunaan

anggaran

berbasis

pada

prioritas

pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Ngawi, Berdasarkan perkembangan realisasi belanja tidak langsung selama 2 tahun terakhir (2009 – 2010) terjadi pertumbuhan sebesar 4,9%. Proyeksi belanja tidak langsung tahun 2011 sebesar Rp. 734.580.778.550,00 dan tahun 2012 sebesar Rp. 783.650.968.143,97


Bab III-15

Arah

kebijakan

belanja

daerah

dengan

tetap

mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, transparasi dan akuntabilitas

penggunaan

penerimaan

pembiayaan

optimalisasi

prioritas

pendapatan daerah

sasaran

daerah

dalam

dan

pencapaian

pembangunan

melalui

mekanisme penyusunan perencanaan partisipatif dan aspiratif. Belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah yang terdiri belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan, berikut realisasi dan proyeksi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Ngawi Tahun 2009 - 2013 ditunjukkan pada tabel berikut ;

Tabel 3.10 Penghitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Ngawi No

Uraian

Proyeksi RPJMD tahun 2012 (Rp)

Proyeksi RKPD tahun 2012 (Rp)

Selisih (Rp)

A

Belanja Tidak Langsung

834.951.520.000,00

783.650.968.143,97

51.300.551.856,03

1.

Belanja Pegawai

768.700.030.000,00

758.532.503.575,00

10.167.526.425,00

2.

Belanja Bunga

4..083.800.000,00

32.362.568,97

4.051.437.431,03

3.

Belanja Subsidi

4.

Belanja Hibah

19.578.000.000,00

17.687.102.000,00

1.890.898.000,00

5.

Belanja Bantuan Sosial

4.034.830.000,00

6.399.000.000,00

(2.364.170.000,00)

6.

Belanja Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

4.668.400.000,00

-

4.668.400.000,00

7.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

37.870.260.000,00

-

37.870.260.000,00

100.000.000,00

1.000.000.000,00

(900.000.000,00)

20.216.728.750,00

216.728.750,00

20.000.000.000,00

8.

Belanja Tidak Terduga

B

Pengeluaran Pembiayaan

1.

Pembentukan Dana Cadangan

-

-

2.

Penyertaan Modal Daerah

-

-

3.

Pembayaran Pokok Utang

20.216.728.750,00

216.728.750,00

4.

Pemberian Pinjaman Daerah

-

-

855.168.248.750,00

783.867.696.893,97

TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT

20.000.000.000,00

71.300.551.856,03



Bab III-16

Ket

Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2009 s.d Tahun 2013 Jumlah NO

Uraian



Tahun Berjalan 2011)


Proyeksi pada Tahun 2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


634.010.492.978,00

665.168.415.700,00

734.580.778.550,00

783.650.968.143,97

859.478.293.077,33

2.1.1

Belanja pegawai

507.372.005.393,75

532.651.959.400,00

689.575.003.250,00

758.532.503.575,00

834.385.753.932,50

2.1.2

Belanja bunga

109.714.414,13

83.895.600,00

56.840.250,00

32.362.568,97

6.437.144,87

2.1.3

Belanja subsidi

-

-

-

-

-

2.1.4

Belanja hibah

77.959.155.885,43

84.403.961.800,00

17.687.102.000,00

17.687.102.000,00

17.687.102.000,00

2.1.5

Belanja bantuan sosial

5.588.807.206,69

2.584.570.700,00

6.399.000.000,00

6.399.000.000,00

6.399.000.000,00

2.1.6

Belanja bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1.549.039.918,00

1.722.016.400,00

-

-

-

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa

41.431.770.160,00

43.260.480.550,00

20.691.273.150,00

-

-

2.1.8

Belanja tidak terduga

2.1

-

461.531.250,00

171.559.900,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

634.010.492.978,00

665.168.415.700,00

734.580.778.550,00

783.650.968.143,97

859.478.293.077,33

2.2

Belanja Langsung

169.663.306.568,83

182.698.086.300,00

354.306.773.550,00

288.139.716.386,03

302.546.702.205,33

2.2.1

Belanja pegawai

-

25.695.941.100,00

30.717.803.700,00

29.512.216.536,03

30.987.827.362,83

2.2.2

Belanja barang dan jasa

67.991.864.407,67

88.308.360.400,00

140.687.170.250,00

125.625.700.250,00

131.906.985.262,50

2.2.3

Belanja modal

101.671.442.161,16

68.693.784.800,00

182.901.799.600,00

133.001.799.600,00

139.651.889.580,00

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

169.663.306.568,83

182.698.086.300,00

354.306.773.550,00

288.139.716.386,03

302.546.702.205,33

TOTAL JUMLAH BELANJA

803.673.799.546,83

847.866.502.000,00

1.088.887.552.100,00

1.071.790.684.530,00

1.162.024.995.282,66


3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2012 struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran

tahun

lalu

saja,

namun

diupayakan

untuk

mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di atas. Realisasi penerimaan pembiayaan selama 2(dua) tahun terakhir (tahun 2009 - 2010) dari tahun ke tahun diambil dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, sehingga penerimaan pembiayaan pada tahun 2012 dapat diprediksi sebagaimana penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun 2010 adalah sebesar Rp. 19.761.565.350,00 dan tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 27.164.818.481,68 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab III-17

Kebijakan

penerimaan

pembiayaan

tahun

2012

diarahkan pada optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan digunakan untuk menutup selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berikut Realisasi dan perhitungan proyeksi pembiayaan tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 3.12 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah No

Uraian

1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1.1

Pelampauan penerimaan PAD

1.2

Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan

1.3

Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1.4

Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya

1.5

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

1.6

Kegiatan lanjutan

2

Pencairan Dana Cadangan

2.1


3

Hasil PenjualanKekayaan Daerah yang Dipisahkan

3.1

4

Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD Hasil penjualan _sset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga Penerimaan Pinjaman Daerah

4.1

Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah

4.2

Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain

4.3

Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank

4.4

Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank

4.5

Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah

5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

5.1

Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman

6

Penerimaan Piutang Daerah

6.1

Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah

6.2

Penerimaan piutang daerah dari pemerintah

6.3

Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain

6.4

Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank

6.5

Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank

3.2


Proyeksi RKPDTahun 2012 (Rp)

Bab III-18

Table 3.13 Proyeksi/Target Penerimaan Daerah Kabupaten Ngawi No

Uraian

Proyeksi RPJMD tahun rencana 2012 (Rp)

Proyeksi RKPD tahun rencana 2012 (Rp)

Selisih (Rp)

Ket

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(1) 1 1.1.

1.2.

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah

42.853.698.504,00

38.845.169.605,00

4.008.528.899,00

Pajak Daerah

13.704.023.952,00

11.789.525.000,00

1.914.498.952,00

Retribusi Daerah

19.749.208.320,00

19.809.778.900,00

(60.570.580,00)


1.625.354.856,00

1.240.577.855,00

384.777.001,00


7.775.111.376,00

7.005.287.850,00

769.823.526,00

826.948.420.000,00

864.708.645.075,00

(37.760.225.075,00)

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

1.3.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

69.966.400.000,00

67.769.117.075,00

2.197.282.925,00

687.558.180.000,00

720.192.308.000,00

(32.634.128.000,00)

69.423.840.000,00

76.747.220.000,00

(7.323.380.000,00)

184.846.900.080,00

168.453.598.600,00

16.393.301.480,00

19.578.000.000,00

1.858.575.000,00

17.719.425.000,00

-

-

-

42.852.914.880,00

42.140.768.400,00

712.146.480,00

-

-

-

37.870.260.000,00

39.908.530.000,00

(2.038.270.000,00) 0

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Tambahan Penghasilan Bagi PNS Guru

14.311.050.000,00

14.311.050.000,00


70.234.675.200,00

70.234.675.200,00

0

1.054.649.018.584,00

1.072.007.413.280,00

(17.358.394.696,00)

Total Pendapatan (a)

Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi Tabel 3.14 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2009 s.d Tahun 2013 Jumlah Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

NO

(1)


(2)


Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2012 (6)

Proyeksi/Target pada Tahun 2013

(4)

(5)

37.226.386.629,79

60.765.461.250,00

35.249.968.481,68

-

-

7.941.750.368,86

19.761.565.350,00

27.164.818.481,68

-

-

26.797.019.960,63

-

-

-

-

1.317.297.400,00

5.758.750.000,00

5.895.150.000,00

-

-

Penerimaan pinjaman daerah

-

34.745.145.900,00

-

-

-

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

-

-

-

-

-

3.1

Penerimaan pembiayaan

3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

3.1.2


3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

3.1.4 3.1.5 3.1.6

Penerimaan piutang daerah

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

(3)

Tahun Berjalan 2011

(7)

1.170.318.900,00

500.000.000,00

1.900.000.000,00

-

-

37.226.386.629,79

60.765.461.250,00

35.249.968.481,68

-

-

3.2

Pengeluaran pembiayaan

6.416.131.112,26

216.728.750,00

716.728.750,00

216.728.750,00

108.364.374,62

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

6.048.921.962,00

-

-

-

-

3.2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

3.2.3

Pembayaran pokok utang

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah

-

-

500.000.000,00

-

-

367.209.420,26

216.728.750,00

216.728.750,00

216.728.750,00

108.364.374,62

-

-

-

-

-

6.416.131.112,26

216.728.750,00

716.728.750,00

216.728.750,00

108.364.374,62

30.810.255.517,53

60.548.732.500,00

34.533.239.731,68

( 216.728.750,00)

(108.364.374,62)

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab III-19

Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2009 S.D Tahun 2013 Kabupaten Ngawi Jumlah NO

Uraian

(1)

(2)

1.1

Pendapatan asli daerah

1.1.1

Pajak daerah



(3)

Tahun Berjalan 2011

(4)


(5)


(6)

(7)

25.894.194.376,33

26.562.301.550,00

35.313.790.550,00

38.845.169.605,00

42.729.686.565,50

8.794.830.081,00

9.516.683.300,00

10.717.750.000,00

11.789.525.000,00

12.968.477.500,00

1.1.2

Retribusi daerah

10.000.480.061,00

11.246.438.300,00

17.099.799.000,00

19.809.778.900,00

20.690.756.790,00

1.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1.093.549.352,60

1.080.530.250,00

1.127.798.050,00

1.240.577.855,00

1.364.635.640,50

1.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

6.005.334.881,73

4.718.649.700,00

6.368.443.500,00

7.005.287.850,00

7.705.816.535,00

1.2

Dana perimbangan

673.613.963.345,00

689.123.696.350,00

786.098.768.250,00

864.708.645.075,00

951.179.509.582,50

1.2.1

Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

48.141.588.345,00

58.305.339.350,00

61.608.288.250,00

67.769.117.075,00

74.546.028.782,50

572.965.157.000,00

654.720.280.000,00

720.192.308.000,00

792.211.528.800,00

1.2.2

Dana alokasi umum

555.625.375.000,00

1.2.3

Dana alokasi khusus

69.847.000.000,00

57.853.200.000,00

69.770.200.000,00

76.747.220.000,00

84.421.942.000,00

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

98.237.247.682,00

71.631.771.600,00

208.795.536.200,00

168.453.598.600,00

173.820.286.572,00

1.3.1

Hibah

15.451.675.000,00

1.100.000.000,00

1.858.575.000,00

1.858.575.000,00

1.858.575.000,00

1.3.2

Dana darurat

-

-

-

-

-

1.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

30.916.382.939,00

30.055.951.600,00

39.019.230.000,00

42.140.768.400,00

45.512.029.872,00

1.3.4


12.401.464.000,00

-

43.463.476.000,00

1.3.5

Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

39.467.725.743,00

40.475.820.000,00

39.908.530.000,00

1.3.6


-

-

14.311.050.000,00

14.311.050.000,00

14.311.050.000,00

1.3.7


-

-

70.234.675.200,00

70.234.675.200,00

70.234.675.200,00

A

JUMLAH PENDAPATAN

797.745.405.403,33

787.317.769.500,00

1.030.208.095.000,00

1.072.007.413.280,00

1.167.729.482.720,00

2.1


634.010.492.978,00

665.168.415.700,00

734.580.778.550,00

783.650.968.143,97

859.478.293.077,33

2.1.1

Belanja pegawai

507.372.005.393,75

532.651.959.400,00

689.575.003.250,00

758.532.503.575,00

834.385.753.932,50

2.1.2

Belanja bunga

109.714.414,13

83.895.600,00

56.840.250,00

32.362.568,97

6.437.144,87

2.1.3

Belanja subsidi

2.1.4

Belanja hibah

41.903.956.500.00

39.908.530.000,00

-

-

-

-

-

77.959.155.885,43

84.403.961.800,00

17.687.102.000,00

17.687.102.000,00

17.687.102.000,00

2.1.5

Belanja bantuan sosial

5.588.807.206,69

2.584.570.700,00

6.399.000.000,00

6.399.000.000,00

6.399.000.000,00

2.1.6

Belanja bagi hasil pajak dariProvinsi dan Pemerintah pemerintah daerah lainnya

1.549.039.918,00

1.722.016.400,00

-

-

-

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

41.431.770.160,00

43.260.480.550,00

20.691.273.150,00

-

-

2.1.8

Belanja tidak terduga

-

461.531.250,00

171.559.900,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

B

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

634.010.492.978,00

665.168.415.700,00

734.580.778.550,00

783.650.968.143,97

859.478.293.077,33


Bab III-20

Jumlah NO (1) 2.2

Uraian (2) Belanja Langsung

2.2.1

Belanja pegawai

2.2.2

Belanja barang dan jasa



Tahun Berjalan 2011

(3)

(4)

169.663.306.568,83

182.698.086.300,00


(5)


(6)

354.306.773.550,00

(7)

288.139.716.386,03

302.546.702.205,33

-

25.695.941.100,00

30.717.803.700,00

29.512.216.536,03

30.987.827.362,83

67.991.864.407,67

88.308.360.400,00

140.687.170.250,00

125.625.700.250,00

131.906.985.262,50

2.2.3

Belanja modal

101.671.442.161,16

68.693.784.800,00

182.901.799.600,00

133.001.799.600,00

139.651.889.580,00

C

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

169.663.306.568,83

182.698.086.300,00

354.306.773.550,00

288.139.716.386,03

302.546.702.205,33

TOTAL JUMLAH BELANJA

D

803.673.799.546,83

847.866.502.000,00

1.088.887.552.100,00

1.071.790.684.530,00

1.162.024.995.282,66

Surplus/(Defisit)

(5.928.394.143,50)

(60.548.732.500,00)

(58.679.457.100,00)

216.728.750,00

5.704.487.437,30

3.1

Penerimaan pembiayaan

37.226.386.629,79

60.765.461.250,00

35.249.968.481,68

-

-

3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

7.941.750.368,86

19.761.565.350,00

27.164.818.481,68

-

-

3.1.2


26.797.019.960,63

-

-

-

-

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1.317.297.400,00

5.758.750.000,00

5.895.150.000,00

-

-

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

-

34.745.145.900,00

-

-

-

3.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

-

-

-

-

-

1.170.318.900,00

500.000.000,00

1.900.000.000,00

-

-

37.226.386.629,79

60.765.461.250,00

35.249.968.481,68

-

-

3.1.6

Penerimaan piutang daerah

E

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.2

Pengeluaran pembiayaan

6.416.131.112,26

216.728.750,00

716.728.750,00

216.728.750,00

108.364.374,62

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

6.048.921.962,00

-

-

-

-

3.2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

-

-

500.000.000,00

-

-

3.2.3

Pembayaran pokok utang

367.209.420,26

216.728.750,00

216.728.750,00

216.728.750,00

108.364.374,62

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah

-

-

-

-

-

F

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

6.416.131.112,26

216.728.750,00

716.728.750,00

216.728.750,00

108.364.374,62

Pembiayaan neto

30.810.255.517,53

60.548.732.500,00

34.533.239.731,68

( 216.728.750,00)

(108.364.374,62)

G

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun rencana (SILPA)

24.881.861.374,03

-

(24.146.217.368,32)

-

-

H

PAGU ANGGARAN Belanja Langsung SKPD = (G tahun lalu + A + E) – (B+F)

182.698.086.300,00

306.014.338.813,36

288.139.716.386,03

308.142.825.268,05



Bab III-21

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents