BAB I PENDAHULUAN. RENSTRA Dinas Dikmenof (Revisi 2) 1

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang. Pembangunan daerah merupakan upaya pemanfaatan semua sumber daya yang

dimiliki daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh baik dalam aspek sosial, ekonomi, kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, kemampuan daya saing, kehidupan beragama maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Untuk mencapai hasil yang optimal perlu perencanaan pembangunan melalui proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Rencana pembangunan daerah dapat dibedakan dalam beberapa klasifikasi yang diantaranya dikenal dengan istilah rencana pembangunan jangka panjang daerah yang disingkat dengan RPJPD. Dokumen RPJPD lazimnya disusun untuk sebuah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Sedangkan klasifikasi rencana

pembangunan daerah yang lebih pendek dikenal dengan istilah rencana pembangunan jangka menengah daerah yang disingkat dengan RPJMD. Dokumen RPJMD lazimnya disusun untuk sebuah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Berikutnya klasifikasi rencana kerja pembangunan daerah atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah yang dikenal dengan RKPD yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun. Bagi satuan kerja di bawah pemerintah daerah kabupaten/kota yang disebut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), memiliki rencana kerja lima tahunan bagi dikenal dengan nama rencana strategis atau Renstra. Rencana strategis ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang ingin dicapai khususnya untuk mewujudkan visi dan misi untuk periode 5 (lima) tahun. Sedangkan rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Recana kerja tahunan sifatnya lebih operasional yang berisi program dan kegiatan serta nilai anggaran yang akan dijalankan. Fungsi Renstra Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul adalah membantu arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam upaya penyelenggaraan pembangunan daerah karena sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Bantul pada Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal. Renstra disusun sebagai ibarat sebuah jalan bagi SKPD

yang jika berjalan diatasnya dengan benar akan

membantu mengoptimalkan dalam menjalankan togas pokok dan fungsinya, mempermudah RENSTRA Dinas Dikmenof 2009-2014 (Revisi 2)

1

dalam mencapai semua impian dan citat-citanya

serta mengetahui dan menghindari

terjadinya kesalahan atau berada pada jalan yang sesat. Perkembangan lingkungan strategis mengharuskan daerah untuk mengkaji ulang dasar pendekatan dan system penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik, pemerintahan yang demokratis, partisipatif, transparan, profesional, berkeadilan, menegakkan supremasi hukum dan HAM, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Renstra Dinas Dikmenof Kabupaten Bantul disusun melalui tahap perumusan rancangan Renstra, yang meliputi; 1) Pengolahan data dan informasi

tentang gambaran

pelayanan serta pengelolaan pendanaannya, 2) Analisis gambaran umum pelayanan Dinas Dikmenof,

3) Review Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada lingkup

pendidikan menengah dan pendidikan nonformal, Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul,

3) Penelaahan Rencana Tata Ruang

4) Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD, 5) Perumusan isu-isu strategis pada pendidikan menengah dan pendidikan nonformal, 6) Perumusan visi dan misi, 7) Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah, dan 8) Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah pada Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal Kabupaten Bantul. Renstra Dinas Dikmenof Kabupaten Bantul sebagai dokumen perencanaan tehnis operasional merupakan bentuk penjabaran teknis dari RPJM Kabupaten Bantul, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Renstra ini juga akan diperinci lebih oprasional dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal Kabupaten Bantul yang disusun secara periodik setiap tahun. 1.2

Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

RENSTRA Dinas Dikmenof 2009-2014 (Revisi 2)

2

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5

Undang-Undang Nomor 39Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Bantul; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 Tahun 2011-2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul; 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra adalah memberikan diskripsi yang lebih jelas, lebih operasional menggapai visi, mewujudkan misi, mencapai tujuan, merealisasikan semua sasaran dengan menerapkan strategi dan kebijakan pada Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.


3

Tujuan penyusunan Renstra adalah : a.

Menentukan strategi dalam kurun waktu 2009-2014.

b.

Menetapkan kebijakan dalam kurun waktu 2009-2014.

c.

Menentukan prioritas program dan kegiatan kurun waktu 2009-2014.

d.

Mengevaluasi capaian kinerja dalam kurun waktu tahun 2009-2014

1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Menyajikan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, fungsi Renstra, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra dengan perencanaan pembangunan yang relevan. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra BAB II GAMBARAN PELAYANAN Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas sumber daya yang dimiliki, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan, mengemukakan capaian program prioritas, dan mengulas hambatanhambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana. 2.2 Sumber Daya Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3 Kinerja Pelayanan Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang.. RENSTRA Dinas Dikmenof 2009-2014 (Revisi 2)

4

BAB II

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

BAB III

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Dikemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD kabupaten. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS Penentuan Isu-isu Strategis Memuat review faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: 1. gambaran pelayanan SKPD; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota; 4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan 5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1.1 Visi dan Misi 1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 1.3 Strategi dan Kebijakan

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB V

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


5

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul dibentuk bedasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Bantul. Kedudukan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bantul yang menangani manajemen dan pengelolaan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan nonformal serta pendidikan informal yang dipimpin Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Tugas: Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 208 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul dijelaskan bahwa rincian tugasnya adalah : 1. Kepala Dinas mempunyai tugas : a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. 2. Sekretaris mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan susunan kegiatan sekretariat; d. mengumulkan, mengolah dan menyajikan data rencana anggaran dan belanja kegiatan masing-masing unit kerja; e. mengkoordinasikan bidang-bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dinas; f.

menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan dan rumahtangga, urusan hukum, kepegawaian, gaji pegawai, monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana;

g. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepagawaian, keuangan, sarana prasarana, serta perpustakaan dinas; h. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i.

memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang akan diambil sesuai bidang tugasnya;


6

j.

menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan l.

mengevaluasi dan menyususn laporan pelaksanaan tugas.

2a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyiapkan dan memfasilitasi urusan hokum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dinas; d. memenyelenggarakan

tata

naskah

dinas,

humas

dan

protocol,

kearsipan,

kepustakaan, surat menyurat, dan alat tulis unit kerja; e. mengelola kebersihan, ketertiban, dan keamanan runag kerja seerta lingkungan dinas; f.

menyiapkan, memelihara, mengelola dan mendistribusikan barang kebutuhan dinas;

g. melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusiankebuthan rumahtangga; h. memelihara kendaraan dinas; i.

melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf dinas;

j.

menyiapkan perlengkapan rapat dan pelayanan tamu dinas;

k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bdiang tugasnya; l.


m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan n. mengevaluasi dan menyususn laporan pelaksanaan tugas. 2b. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; d. melaksanakan penatausahaan keuangan dengan system akuntansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. menerima, menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f.

melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dam pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


7

g. melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan

teknis

pelaksanaan

anggaran

kepada

pengelola

keuangan

atau

pengadministrasian keuangan; h. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelola keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i.

mengkoordinasikan penyusnan RKA-SKPD dan DPA-SKPD;

j.

melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang tugas pembantuan;

k. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan dana tugas pembantuan; l.

melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan keuangan pertanggungjawaban pengeloa asset;

m. mengusulkan penghapusan asset; n. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bdiang tugasnya; o. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan q. mengevaluasi dan menyususn laporan pelaksanaan tugas. 2c. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. mengumulkan, menelaah, dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian; d. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai degan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai; f.

menyiapkan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional;

g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bdiang tugasnya; h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

3

i.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

j.


Bidang Pendidikan Menengah Atas mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan;


8

b. menhyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat; d. menyelenggarakan perencanaan program pendidikan di SMA/MA; e. merumusakan kebijakan teknis penyelenggaraan program pendidikan di SMA/MA; f.

mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan di SMA/MA;

g. mengembangkan sarana dan prasarana di SMA/MA berdasarkan standar nasional; h. mengembangkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tingkat satuan pendidikan di SMA/MA; i.

menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan pendidikan di SMA/MA;

j.

menyelenggarakan analisis dan pengembangan pendidikan di SMA/MA;

k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan menegnai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; l.


m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan n. mengevaluasi dan menyususn laporan pelaksanaan tugas. 3a Seksi Kurikulum dan tenaga Kependidikan mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. melaksanakan perumusan kebijakan operasional pendidikan di SMA/MA; d. melaksanakan perencanaan operasional program pendidikan di SMA/MA; e. melaksanakan dan ssosialisasi standar nasional pendidikan di SMA/MA; f.

melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di SMA/MA;

g. menyusun rekomendasi kelayakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan di SMA/MA; h. menyelenggarakan dan atau mengelola pendidikan berbasis keunggulan local di SMA/MA; i.

memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi;

j.

melaksanakan pengelolaan dan penyaluran bantuan biaya penyelenggraan pendidikan di SMA/MA;

k. menyelenggarakan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan SMA/MA sesuai kewenangannya; RENSTRA Dinas Dikmenof 2009-2014 (Revisi 2)

9

l.

melaksanakan sosialisasi keerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan di SMA/MA;

m. menyusun analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di SMA/MA; n. menhyiapkan rencana kebuthan pendidikan dan latihan untuk pengembangan Sumber Daya manusia (SDM) pendidik dan tenag kependidikan di SMA/MA; o. menyusun analisis peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan di SMA/MA; q. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah di SMA/MA; r. menyediakan biaya penyelenggaraan ujian sekolah di SMA/MA; s. melaksanakan evaluasi pengelola satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan di SMA/MA; t.

melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan di SMA/MA;

u. melaksanakan supervise dan fasilitasi satuan pendidikan di SMA/MAdalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan; v. melaksanakan supervise dan fasilitasi pendidikan di SMA/MA bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional; w. melaksanakan supervise dan fasilitasi satuan pendidikan di SMA/MA berbasis keuanggulan local dalam penjaminan mutu; x. melaksanakan evaluasi pelaksanaan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan di SMA/MA; y. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penilaian hasil belajar di SMA/MA; z. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penilaian hasil belajar di SMA/MA; aa menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan kurikulum pendidik dan tenaga kependidikan di SMA/MA; bb. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan menegnai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; cc. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan ee. mengevaluasi dan menyususn laporan pelaksanaan tugas. 3b. Seksi Pengembangan dan Sarana mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan; RENSTRA Dinas Dikmenof 2009-2014 (Revisi 2)

10

b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan

pengumpulan

data,

informasi,

permasalahan,

peraturan

perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengembangan sarana dan prsarana di SMA/MA; d. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan di SMA/MA; e. melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana di SMA/MA; f.

melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran di SMA/MA;

g. melakuka pendataan dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana di SMA/MA; h. melaksanakan pengadaan barang/jasa sarana prasarana pendidikan pada satuan pendidikan di SMA/MA sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; i.

melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasaran di SMA/MA;

j.

memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan menegnai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; l.


m. mengevaluasi dan menyususn laporan pelaksanaan tugas. 4. Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat; d. menyelenggarakan perencanaan program pendidikan di SMK/MAK; e. merumusakan kebijakan teknis penyelenggaraan program pendidikan di SMK/MAK; f.

mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan di SMK/MK;

g. mengembangkan sarana dan prasarana di SMK/MK berdasarkan standar nasional; h. mengembangkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tingkat satuan pendidikan di SMK/MAK; i.

menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan pendidikan di SMK/MAK;

j.

menyelenggarakan analisis dan pengembangan pendidikan di SMK/MAK;


11

k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan menegnai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; l.


m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan n. mengevaluasi dan menyususn laporan pelaksanaan tugas. 4a Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundangundangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan di SMK/MAK; d. melaksanakan perumusan kebijakan operasional pendidikan di SMK/MAK; e. melaksanakan perencanaan operasional program pendidikan di SMK/MAK; f.

melaksanakan dan sosialisasi standar nasional pendidikan di SMK/MAK;

g. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di SMK/MAK; h. menyusun rekomendasi kelayakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan di SMK/MAK; i.

menyelenggarakan dan atau mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal di SMK/MAK;

j.

melaksanakan

pengelolaan

dan

penyaluran

bantuan

biaya

penyelenggaraan

pendidikan di SMK/MAK; k. menyelenggarakan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan SMK/MAK; l.

melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan di SMK/MAK;

m. menyusun analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di SMK/MAK; n. menyiapkan rencana kebuthan pendidikan dan latihan untuk pengembangan Sumber Daya manusia (SDM) pendidik dan tenag kependidikan di SMK/MAK; o. menyusun analisis peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan di SMK/MAK; p. membantu pelaksanaan ujian nasional di SMK/MAK; q. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah di SMK/MAK; r. menyediakan biaya penyelenggaraan ujian sekolah di SMK/MK;


12

s. melaksanakan evaluasi pengelola satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan di SMK/MAK; .

melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan di SMK/MAK;

u. melaksanakan supervise dan fasilitasi satuan pendidikan di SMK/MAK dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan; v. melaksanakan supervise dan fasilitasi pendidikan di SMK/MAK bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional; w. melaksanakan supervise dan fasilitasi satuan pendidikan di SMA/MA berbasis keuanggulan local dalam penjaminan mutu; x. melaksanakan evaluasi pelaksanaan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan di SMA/MA; y. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penilaian hasil belajar di SMA/MA; z. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penilaian hasil belajar di SMA/MA; aa menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan kurikulum pendidik dan tenaga kependidikan di SMA/MA; bb. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan menegnai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; cc. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan ee. mengevaluasi dan menyususn laporan pelaksanaan tugas. 4b. Seksi Pengembangan dan Sarana mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan

pengumpulan

data,

informasi,

permasalahan,

peraturan

perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengembangan sarana dan prsarana di SMK/MAK; d. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan di SMK/MAK; e. melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana di SMK/MAK; f.

melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran di SMK/MAK;

g. melakuka pendataan dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana di SMK/MAK; RENSTRA Dinas Dikmenof 2009-2014 (Revisi 2)

13

h. melaksanakan pengadaan barang/jasa sarana prasarana pendidikan pada satuan pendidikan di SMK/MAK sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; i.

melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasaran di SMK/MAK;

j.

memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan menegnai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; l.


m. mengevaluasi dan menyususn laporan pelaksanaan tugas. 5

Bidang Pengembangan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data,

informasi, peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Informal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak atau bentuk lain yang sederajat; d. menyelenggarakan

perencanaan

program

Pendidikan

Non

Formal,

Pendidikan

Informal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak; e. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan program Pendidikan Non Formal, Pendidikan Informal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak; f.

mengembangkan kurikulum tingkat satuan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Informal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak;

g. mengembangkan sarana dn prasarana Pendidikan Non Formal, Pendidikan Informal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) danTaman Kanak-kanak berdasarkan standar nasional; h. mengembangkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan tingkat satuan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak; i.

menyelenggarakan pembinaan, kordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Informal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak;

j.

menyelenggarakan analisis dan pengembangan Pendidikan non Formal, Pendidikan Informal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak;

k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; l.

menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permaslahan sesuai bidang tugasnya;


14

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya, dan n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 5a Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan

pengumpulan

data,

informasi,

permasalahan,

peraturan

perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan non formal dan pendidikan informal. d. melaksanakan

perumusan

kebijakan

operasional

pendidikan

non

formal

dan

pendidikan informal; e. melaksanakan perencanaan operasional prohgam pendidikan non formal dan pendidikan informal; f.

melaksanakan dan sosialisasi standar nasional pendidikan pada pendidikan non formal dan pendidikan informal;

g. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non formal dan pendidikan informal; h. menyusun rekomendasi kelayakan pemebrian izin mendirikan serta pencabutan izin satuan pendidikan non formal; i.

menyelenggarakan dan/atau mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan non formal dan pendidikan informal;

j.

melaksanakan

pengelolaan

dan

penyaluran

bantuan

biaya

penyelenggaraan

pendidikan non formal; k. menyelenggarakan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan non formal sesuai kewenangannya; l.

menyusun analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal;

m. menyiapkan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan untuk pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal; n. menyusun analisis peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal; o. membantu pelaksanaan ujian nasional pada pendidikan non formal dan pendidikan informal; p. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian pada pendidikan non formal dan pendidikan informal; RENSTRA Dinas Dikmenof 2009-2014 (Revisi 2)

15

q. menyediakan biaya penyelenggaraan ujian pendidikan non formal dan informal; r. melaksanakan evaluasi pengelola satuan, jalur, jenjang dn jenis pendidikan pada pendidikan non formal dan pendidikan informal; s. melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan non formal dan pendidikan informal; t.

membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan non formal;

u. melaksanakan supervise dan fasilitasi satuan pendidikan pada pendidikan non formal dan pendidikan informal dalam penjmainan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan; v. melaksanakan supervise dan fasilitasi pendidikan pada pendidikan non formal dan pendidikan informal bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional; w. melaksanakan supervise dan fasilitasi satuan pendidikan pada pendidikan non formal dan pendidikan informal berbasis keunggulan local dalam penjaminan mutu; x. melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan pada pendidikan non formal dan pendidikan informal; y. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penerimaan siswa baru pada pendidikan non formal dan pendidikan informal; z. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penilaian hasil belajar pada pendidikan non formal dan pendidikan informal; aa. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan kebutuhan standar nasional sarana dan prasaran pendidikan pada pendidikan non formal dan pendidikan informal; bb melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sasrana dan prasarana pada pendidikan non formal dan pendidikan informal; cc melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada pendidikan non formal dan pendidikan informal; dd melakukan pendataan dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pada pendidikan non formal dan pendidikan informal; ee melaksanakan pengadaan barang/jasa sarana prasarana pendidikan pada satuan pendidikan non formal dan pendidikan informal sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; ff

melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pada pendidikan non formal dan pendidika informal;

gg. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan menegnai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;


16

hh menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; ii


jj


5b Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan

pengumpulan

data,

informasi,

permasalahan,

peraturan

perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak; d. melaksanakan perumusan kebijakan operasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak; e. melaksanakan perencanaan operasional progam pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak; f.

melaksanakan dan sosialisasi standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak;

g. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak; h. menyusun rekomendasi kelayakan pemberian izin mendirikan serta pencabutan izin satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak; i.

menyelenggarakan dan/atau mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak;

j.

melaksanakan

pengelolaan

dan

penyaluran

bantuan

biaya

penyelenggaraan

pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak; k. menyelenggarakan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak sesuai kewenangannya; l.

melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak;

m. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD); n. menyusun analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak; o. menyiapkan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan untuk pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak; RENSTRA Dinas Dikmenof 2009-2014 (Revisi 2)

17

p. menyusun analisis peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman kanakkanak; q. melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak; r. melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak; s. melaksanakan supervise dan fasilitasi satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan; t.

melaksanakan supervise dan fasilitasi pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;

u. melaksanakan supervise dan fasilitasi satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu; v. melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan pada pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak; w. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penilaian hasil belajar pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak; x. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan kebutuhan standar nasional sarana dan prasaran pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak; y. melaksanakan

pengawasan

pendayagunaan

bantuan

sasrana

dan

prasarana

pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak; z. melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak; aa melakukan pendataan dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak; bb melaksanakan pengadaan barang/jasa sarana prasarana pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; cc melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak; dd. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan menegnai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; ee menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; ff



18

gg mengevaluasi dan menyususn laporan pelaksanaan tugas 6

Bidang Bina program mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan Bidang; b. menyiapkan bahan kerja; c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pendidikan menengah dan non formal; d. menghimpun, menelaah, menganalisis, mengklasifikasi dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dokumen perencanaan; e. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pendidikan menengah dan pendidikan non formal, pendidikan informal, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak; f.

menyusun dan mengelola dokumen perencanaan SKPD;

g. menyusun dan mengelola data base; h. menyusun dan mengelola system informasi; i.

menyusun pelaporan;

j.

melaksanakan analisis pengembangan pendidikan menengah dan non formal, pendidikan informal, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak;

k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; l.

menginventarisasi,

mengeidentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan

permasalahan sesuai bidang tugasnya; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya, dan n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 6a Seksi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. mengkoordinasikan penyusunan Renstras-SKPD, Renja SKPD, KUA-SKPD, PPAS-SKPD, dan PPA SKPD; d. mengkoordinasikan penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan menengah dan pendidikan non formal, pendidikan informal, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak; e. mengkoordinasikan

penyusunanbahan

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati, laporan


19

Kinerja Instansi

Pemerintah Daerah (LAKIP) Daerah,

dan Indeks Kepuasan

Masyarakat; f.

melaksanakan

sinkronisasi

dan

humanisasi

kebijakan

operasional

pendidikan

menengah dan non formal, pendidikan informal, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi; g. melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan operasional program pendidikan menengah dan non formal, pendidikan informal, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional; h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; i.

menginventarisasi,

mengeidentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan

permasalahan sesuai bidang tugasnya; j.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya, dan

k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 6b. Seksi Pendataan dan Informasi mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyusun dan menglola data base; d. mengembangkan Sistem Informal; e. mendokumentasikan

peraturan

perundang-undangan

yang

berkaitan

dengan

pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dan informal; f.

melaksanakan sosialisasi produk hokum dan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dan informal;

g. melaksanakan koordinasi penyusunan profil pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal; h. melaksanakan pendataan satuan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal; i.

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pencapaian SPM Dinas;

j.

melaksanakan analisis standarisasi satuan pendidikan pada menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal;


20

k. menyusun rekomendasi kelayakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan pada menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal; l.

memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

m menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permaslahan sesuai bidang tugasnya; n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 7. Unit Pelaksana Teknis Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tetang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis. 8

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya; b. megumpulkan, mengolah dan menganalisis data sesuai bidangnya; c. melaksanakan kehgiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku; d. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkahlangkah yang diambil sesuai bidangnya; dan e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada tugas.

Fungsi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal; d. pelaksanaan kesetaraan Dinas, dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya;

Struktur Organisasi RENSTRA Dinas Dikmenof 2009-2014 (Revisi 2)

21

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, sebagai berikut: a.

Kepala Dinas;

b.

Sekretariat, terdiri atas : -

Sub Bagian Umum;

-

Sub Bagian Kepegawaian; dan

-

Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c.

Bidang Pendidikan Menengah Atas, terdiri atas : -

Seksi Kurikulum dan Ketenagaan; dan

-

Seksi Pengembangan Sarana Prasarana;

d.

Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, terdiri atas : -

Seksi Kurikulum dan Ketenagaan; dan

-

Seksi Pengembangan Sarana Prasarana;

e.

Bidang Pengembangan Pendidikan Non Formal, terdiri atas : -

Seksi Taman Kanak-kanan dan Pendidikan Anak Usia Dini; dan

-

Seksi Pendidikan Non Formal.

f.

Unit Pelaksana Teknis (UPT);

g.

- Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kelompok Jabatan Fungsional -

Guru dan Kepala Sekolah, meliputi; Guru TK, Guru SMA, Guru SMK, Guru diperbantukan di Kementerian Agama.

-

Pengawas Sekolah, meliputi; Pengawas TK, Pengawas SMA, dan Pengawas SMK

-

Penilik Pendidikan Non Formal

-

Pamong Belajar

-

Tutor, yaitu tenaga pendidik pada Kejar Paket pada jalur pendidikan nonformal.

-

Pendidik PAUD, yaitu tenaga pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur nonformal.


22

Bagan Struktur Organisasi

KEPALA DINAS Drs. H. Masharun, MM Kelompok Jabatan

SEKRETARIS Sigit Murdiyanto, SH

Fungsional Subbag Umum Drs. Istadi

Subbag Kepegawaian Ismunardi, SPd

Subbag Keuangan Warsito, S.Pd

Bidang Pendidikan Menengah Atas Suhirman, M.Pd

Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Sukarjo, M.Pd

Bidang Pengembgn Pendidikan Non Formal Suprihastuti, MM

Bidang Bina Program Listiawan, SH

Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidkn M. Ghozali, MA

Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidkn Suparwanto, S.IP

Seksi Pendidikan Non Formal

Seksi Perencanaan dan Pelaporan

Retno Wulandari, SH

M. Ali Syuriansah, M.Pd

Seksi Pengembg dan Sarana Dra. Ani Supriyati

Seksi Pengembg dan Sarana Rojiyah, SE

Seksi PAUD dan TK

Seksi Pendataan dan Informasi Dwi Wahyuni, S.Sos

UPT


Eny Kurnia, S.Sos Sanggar Kegiatan Belajar Suwarningsih, S.Pd

23

2.2

Sumber Daya

Sumberdaya Manusia (Personalia) Pegawai berdasarkan kualifikasi akademik/pendidikannya adalah: 1. Pendidikan SD/MI sebanyak 0 orang 2. Pendidikan SMP/MTs sebanyak 0 orang 3. Pendidikan SMA/SMK/MA (SLTA) sebanyak 21 orang 4. Pendidikan D2 sebanyak 0 orang 5. Pendidikan D3 sebanyak 8 orang 6. Pendidikan S1 sebanyak 45 orang 7. Pendidikan S2 sebanyak 39 orang 8. Pendidikan S3 sebanyak 0 orang. Pegawai berdasarkan pangkat/golongan adalah: 1. Golongan 1 sebanyak 2. Golongan 2 sebanyak 3. Golongan 3 sebanyak 4. Golongan 4 sebanyak

0 orang 23 orang 25 orang 66 orang

Tabel : Jabatan Struktural dan Fungsional No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

JABATAN Struktural. STRUKTURAL Kepala Dinas Sekretaris Kabid Dikmentas Kabid Dikmenjur Kabid PPNF Kabid Bina Program Kasubbag Umum Kasubbag Keuangan Kasubbag Kepegawain Kasi Kurikulum Kasi Pengb dan Sarana SMA Kasi Kurikulum Kasi Pengb dan Sarana SMK Kasi PNF Kasi PAUD dan TK Kasi Perenc. dan Pelapr Kasi Data dan Informs

Strukl 17 18 19 20 21 22 23

NAMA

NIP

Fungs.

JABATAN Fungsional Pengawas SMA Pengawas SMA Pengawas SMA Pengawas SMA Pengawas SMA Pengawas SMA Pengawas SMA

Drs. H. Masharun Sigit Murdiyanto, SH Suhirman, M.Pd Drs. Sukardjo, M.Pd Dra. Suprihastuti, MM Listiawan, SH Drs. Istadi Warsito, S.Pd Ismunardi, S.Pd Suhirman, M.Pd Dra. Ani Supriyati

PANGKAT/ GOLONGAN

195807031985031016

Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina (IV/a)

196006111985011001

Pembina (IV/b) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Penata (III/c) Penata (III/c)

196001241985031004

195904281986032011

Pembina (IV/a) Penata Tk I (III/d)

Suparwanto, SIP Rojiyah, SE

Penata (III/c)

Retno Wulandari, SH Eni Kurnia, SE M. Ali Syuriansah, M.Pd

196611011997101001

Penata Tk I (III/d) Penata (III/c) Pembina (IV/a)

Dwi Wahyuni, S.Sos

195903081983032002

Penata Tk I (III/d)

NAMA Drs. Ismudari Drs. F. Rasmono Sumaryanta, M.Pd Suminardi, S.Pd Drs. Kun Purwanto Drs. Hermawan Nusanto Estika Widianti, M.Pd


NIP 195406071977101001 195601291981031003 19612211987011002 196008171980121003 196012041988031007 196204121991031008 196706141998022002

KET

PANGKAT/ GOLONGAN Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a)

KET

24

No 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Struk

Fungsional Pengawas SMA Pengawas SMA Pengawas SMA Pengawas SMA Pengawas SMA Pengawas SMA Pengawas SMA Pengawas SMA Pengawas SMA Pengawas SMA Pengawas SMA Pengawas SMA Pengawas SMA

NAMA Rohmat, M.Pd Suwito, M.Pd Sri Suryani, M.Pd Drs. Triyanto Wahyudi, M.M Dra. Ririn Kuswarini Dra. Sri Rahayu, M.Pd Heri Sujana, M.Pd Tukino, M.Pd Rini Kuswaryanti, M.Pd Dra. Sri Haryati, M.Pd Warsono, M.Pd Suhari, M.Pd

NIP 196306091989031013 196706111990011002 196904011994022002 195804241988031003 195804021981031008 196901311995122001 196211201988032006 196211101987031015 196701201997021002 196901311995122001 196610011988092001 196902151995121003 196608071992011001

PANGKAT/GOL Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a)

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas

SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK

Ir. Rahmat Sulistyo Budi Drs. Saebani Sra. Amik Setiaji, M.Pd Drs. Hudiyono Drs. Bambang Sartono Drs. Haris Wahyudi, M.Pd Dwi Suranto, M.Pd Surojo, M.Pd Sudarman, M.Pd Dra. Endang Suryaningsih Sutarto, M.Pd Ariani Sri Purwaningsih MM

195512251977031004 195606301985031007 196306111989031013 195507081979031011 195701311982031006 196201181984031003 196306081989031013 196104231986031009 196012151983031022 195811051985032008 196306291990031007 196305101989022001

Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina

Tk I (IV/b) (IV/a) (IV/a) (IV/a) Tk I (IV/b) (IV/a) (IV/a) (IV/a) (IV/a) (IV/a) (IV/a) (IV/a)

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas

TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK

Parjimah, SPd Sri Sundari, S.Pd Siti Juwariyah, S.Pd. Dra. Rahayuningsih Dra Yuni Purwati, M.Pd Tri Darmasiwi, SPd Jumarno, S.Pd. Sri Umiyati, S.Pd Drs. Mujadi Drs. Subiyarsih Suhardi, S.Pd Drs. Sukamto Hadi P Drs. Susilo Muslimah, S.Pd Tukijan, S.Pd Suyatminah, S.Pd Jariyah, S.Pd Tugirah, M.Pd Ali Arifin, M.Pd Dra. Suratini Dra. Sri Handayani Sri Murwananik, S.Pd

195605111979032004 195802161979032002 196101121981032003 196101121982032006 196306151983032004 196310061983032005 195112081974031003

Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina

(IV/a) (IV/a) (IV/a) (IV/a) (IV/a) (IV/a) (IV/a) (IV/a) (IV/a) (IV/a) (IV/a) (IV/a) (IV/a) (IV/a) (IV/a) (IV/a) (IV/a) (IV/a) (IV/a) (IV/a) (IV/a) (IV/a)

71 72 73 74 75

Penilik Penilik Penilik Penilik Penilik

Hawimah, S.Pd Mulyono, S.Pd Bambang Priyono, S.Pd. Surtini, S.Pd Sabari, S.Pd

195412121976032004 195505051979031033 195709131986031005

Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Penata Tk I (III/d) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a)

PNF PNF PNF PNF PNF


KET

25

Sumberdaya Barang / Aset / Modal Tahun 2012 No

NAMA/JENIS BARANG

BAHAN

UKURAN

JLH

SAT (Rp)

TOTAL (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kursi Kerja Meja Kerja 1/2 Biro Meja Kerja Biro Mesin Ketik Standar Bangku sekolah Almari Kayu 2 Pintu Almari Kayu 2 Pintu Filing Kabinet Filing Kabinet Kursi Kerja Kursi Kerja Kursi Kerja Bertangan

Kayu/Rotan Kayu Kayu Besi Kayu Kayu Kayu Besi Besi Besi/Spon Besi/Spon Kayu/Spon

40x40x85 100x70x75 140x90x76 14 SM 115x45x75 96x40x180 100x40x180 45x60x100 47x62x98 45x45x87 40x40x85 58x60x75

1 2 1 1 3 1 1 2 2 3 3 1

10,000 21,500 75,000 110,000 37,500 80,000 80,000 11,000 11,000 20,500 20,500 80,550

10,000 43,000 75,000 110,000 112,500 80,000 80,000 22,000 22,000 61,500 61,500 80,550

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Kursi Kerja Bertangan Kursi Kerja Bertangan Kursi Kerja Bertangan Kursi Tamu Meja Tamu Almari Sorok Kursi Kerja Kursi Kerja Kursi Kerja Kursi Kerja Bertangan Mesin Ketik Long Mesin Ketik Long Almari Data 20 Laci Almari Sorok Kursi Kerja Kursi Kerja Kursi Kerja Bertangan Meja Kerja 1/2 Biro Meja Kerja Biro Meja Kerja Biro Almari Besi Meja Kerja 1/2 Biro Kursi Lipat Almari Kayu 2 Pintu Kursi Kerja Meja Kerja Rangka Besi Almari Sorok Almari Sorok Almari Sorok Minibus Almari Besi Almari Kayu 8 Pintu Kursi Kerja Kursi Lipat Meja Kerja 1/2 Biro Rangka Besi Rak Besi Rak Besi Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Kursi Lipat Kursi Tunggu

Kayu/Spon Kayu/Spon Kayu/Spon Kayu/Spon Kayu Kayu/Kaca Kayu/Rotan Kayu/Rotan/Spon Kayu/Rotan Kayu/Spon Besi Besi Kayu Kayu/Kaca Kayu/Rotan Kayu Kayu/Spon Kayu Kayu Kayu Besi Kayu Besi/Spon Kayu Kayu Besi/Kayu Kayu/Kaca Kayu/Kaca Kayu/Kaca Besi Besi Kayu Kayu Besi/Spon Besi/Kayu Besi Besi Besi Besi Besi Besi Besi Besi Besi/Spon Kayu

54x58x78 54x58x78 58x60x75 66x65x73 183x72x58 150x40x180 45x45x92 40x40x85 40x40x85 58x60x74 27 " 18 SM 190x40x163 180x60x186 40x40x85 40x40x75 58x60x75 100x70x75 180x90x75 150x130x70 90x38x180 120x60x75 40x40x75 120x40x180 45x45x75 120x60x75 150x50x180 150x55x180 150x45x125

1 2 1 6 1 1 9 5 5 1 3 1 1 2 8 14 1 1 1 3 1 25 3 1 1 17 1 1 2 1 1 2 6 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3

80,550 80,550 80,550 55,000 80,000 200,000 11,000 11,000 11,000 85,000 175,000 198,000 220,000 220,000 11,500 12,000 87,500 45,000 120,000 120,000 60,000 40,000 32,000 390,000 35,000 95,000 325,000 325,000 295,000 37,000,000 280,000 462,000 40,000 41,000 265,000 215,000 215,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 12,500 122,500

80,550 161,100 80,550 330,000 80,000 200,000 99,000 55,000 55,000 85,000 525,000 198,000 220,000 440,000 92,000 168,000 87,500 45,000 120,000 360,000 60,000 1,000,000 96,000 390,000 35,000 1,615,000 325,000 325,000 590,000 37,000,000 280,000 924,000 240,000 82,000 265,000 645,000 215,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 25,000 367,500


90x38x180 120x45x180 45x45x87 40x40x75 120x60x75 150x30x120 200x30x100 100 CC 100 CC 100 CC 100 CC 100 CC 100 CC 40x40x75 170x60x75

26

No 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

NAMA/JENIS BARANG Meja Kerja 1/2 Biro Sepeda Motor Almari Besi CPU Minibus Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Kursi Lipat Meja Komputer Meja Komputer CPU Meja Kerja 1/2 Biro Rangka Besi Meja Komputer Sepeda Motor Meja Kerja Biro Minibus Radio Tape Sepeda Motor Sepeda Motor

BAHAN Kayu Besi Besi Elektronik Besi Besi Besi Besi Besi Besi Besi Besi Besi Besi/Spon Partikel Partikel Elektronik Besi/Kayu Partikel Besi Kayu Besi Elektronik Besi Besi

UKURAN 115x60x78 100 CC 90x38x180 P4

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Sepeda Motor Wireless Kursi Lipat Meja Kerja 1/2 Biro Meja Komputer Meja Komputer Monitor PC Unit Rak Kayu Almari Sorok Kursi Kerja Meja Kerja 1/2 Biro Meja Komputer Mesin Ketik Standar Monitor Pesawat Telephone Printer CPU Filing Kabinet Kipas Angin Kursi Kerja Putar Meja Komputer Monitor PC Unit Printer Printer AC Split Almari Arsip Kursi Rapat Almari Pakaian Almari Sorok/Etalase Filing Kabinet Jam Dinding Kursi Kerja Putar Kursi Rapat

Besi Elektronik Besi/Spon Kayu Partikel Partikel Elektronik Elektronik Kayu Kayu/Kaca Kayu/Rotan Kayu Partikel Besi Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik Besi Elektronik Besi/Spon Partikel Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik Kayu Besi/Spon Partikel Almunium/Kaca Besi Elektronik Besi/Spon Besi/Spon

105 CC ZW 660 C 40x40x75 98x65x75 80x40x70 130x60x70 14 " P4 180x40x120 150x45x125 45x47x85 110x65x80 110x45x70 18 SM 14" No 7494074 P4 47x62x130


100 CC 100 CC 100 CC 100 CC 100 CC 100 CC 100 CC 100 CC 40x40x75 100x52x75 100x52x75 P4 120x60x75 100 CC 150x70x75 105 CC 100 CC

80x40x70 14" P4 Celeron 1 PK 95x45x65 40x40x75 65x55x185 100x50x155 47x62x130 70x70x120 40x40x75

JLH 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 60 1 1 2 3 1 7

SAT (Rp) 75,000 4,800,000 336,000 1,700,000 35,000,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 3,700,000 4,900,000 49,500 175,000 250,000 2,610,000 371,000 450,000 5,300,000 225,000 33,200,000 3,750,000 5,800,000 5,000,000

TOTAL (Rp) 75,000 4,800,000 672,000 1,700,000 35,000,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 3,700,000 4,900,000 49,500 175,000 750,000 2,610,000 371,000 450,000 5,300,000 675,000 33,200,000 3,750,000 5,800,000 5,000,000

5,800,000 4,950,000 49,500 175,000 165,000 125,000 580,000 4,250,000 535,000 560,000 175,000 235,000 195,000 800,000 625,000 750,000 270,000 6,174,000 1,225,000 300,000 250,000 82,500 475,000 6,174,000 400,000 425,000 3,450,000 415,000 231,250 785,000 1,232,000 1,450,000 50,000 1,855,000 270,000

5,800,000 4,950,000 297,000 175,000 330,000 125,000 580,000 4,250,000 535,000 560,000 875,000 235,000 195,000 1,600,000 625,000 750,000 270,000 6,174,000 1,225,000 300,000 250,000 165,000 950,000 6,174,000 1,200,000 425,000 3,450,000 415,000 13,875,000 785,000 1,232,000 2,900,000 150,000 1,855,000 1,890,000

27

No 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

NAMA/JENIS BARANG Meja Kerja 1/2 Biro Meja Rapat Rak Besi Almari Sorok/Etalase Filing Kabinet Filing Kabinet Kursi Kerja Kursi Tamu LCD Viewer Meja Kerja 1/2 Biro Meja Tamu Papan Agenda Papan Data Papan Data Papan Peta PC Unit Printer AC Split Filing Kabinet Meja Kerja Biro Monitor PC Unit PC Unit UPS Kursi Kerja Putar Kursi Tamu LCD Viewer Meja Kerja Biro Meja Rapat Notebook PC Unit PC Unit Printer Printer Printer

BAHAN Kayu Partikel Besi Almunium/Kaca Besi Besi Kayu/Rotan Kayu/Spon Elektronik Kayu Kayu/Kaca Melamin Melamin Melamin Melamin Elektronik Elektronik Elektronik Besi Kayu Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik Besi/Spon Kayu/Spon Elektronik Kayu Kayu Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik

UKURAN 120x65x75 120x62x74 150x30x120 100x50x155 47x62x98 47x62x135 40x40x75 1 Set 150x70x75 122x52x40 120x118 240x120 240x120 120x118 Core 2 Duo 2 PK 47x62x130 166x86x76 14" P4 Celeron P4 1000 VA

153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

Rak Kayu Rak Kayu Surat Almari Sorok Bufflet Kayu Meja kerja Meja Kerja Meja Kerja 1/2 Biro Meja Kerja Biro Meja Rapat Papan Agenda Papan Agenda PC Server Rak Kayu AC Split Alat Pemotong Kertas Almari Besi Sliding T 1/2 Almari Laci APBD Bell/Sirine Brand Kas Facsimile Filing Kabinet Gordyn/Fitrace/Rell Alumunium HT VHF FM

Kayu Kayu Kayu/Kaca Kayu/Kaca Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Melamin Melamin Elektronik Kayu Elektronik Besi Besi/Kaca Kayu Kertas

240x57x200 80x15x135 100x50x180 100x50x180 114x60x78 115x60x78 120x60x75 125x80x80 125x60x75 150x120 120x75 72x40x175 1 PK 52 SK 91x46x92 40x30x95

Baja/Besi Elektronik Besi

HS 807 A KX-MB772 47x62x130 210 m TK 2A

Elektronik


60x53x84 125x80x80 175x60x78 core 2 Duo P4 P4 -

JLH 2 5 1 1 1 2 7 4 1 7 1 1 1 8 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 8 1 2 6 1 5 1 1 1 1

SAT (Rp) 640,000 670,000 170,000 1,369,000 1,000,000 1,250,000 150,000 200,000 19,500,000 1,500,000 250,000 85,000 100,000 100,000 85,000 7,800,000 1,650,000 6,255,000 1,475,000 972,000 735,000 6,174,000 7,116,400 1,500,000 400,000 450,000 16,400,000 1,080,000 1,100,000 22,500,000 7,500,000 5,600,000 1,400,000 3,450,000 5,750,000

TOTAL (Rp) 1,280,000 3,350,000 170,000 1,369,000 1,000,000 2,500,000 1,050,000 800,000 19,500,000 10,500,000 250,000 85,000 100,000 800,000 85,000 15,600,000 1,650,000 6,255,000 4,425,000 972,000 735,000 6,174,000 7,116,400 1,500,000 400,000 3,600,000 16,400,000 2,160,000 6,600,000 22,500,000 37,500,000 5,600,000 1,400,000 3,450,000 5,750,000

2 1 2 1 4 1 17 1 5 1 1 1 1 4 1 8 1 3 1 1 1 5 1 2

2,350,000 834,500 760,000 1,150,000 875,000 754,000 1,188,000 1,350,000 876,500 75,000 75,000 30,000,000 475,000 3,900,000 950,000 1,700,000 1,275,000 15,000 200,000 34,500,000 5,580,000 2,950,000 4,817,000 1,400,000

4,700,000 834,500 1,520,000 1,150,000 3,500,000 754,000 20,196,000 1,350,000 4,382,500 75,000 75,000 30,000,000 475,000 15,600,000 950,000 13,600,000 1,275,000 45,000 200,000 34,500,000 5,580,000 14,750,000 4,817,000 2,800,000

28

No

203 204 205

NAMA/JENIS BARANG Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 Keputusan Presiden No 95 KUHAP Perdata KUHAP Pidana Kursi Kerja Putar Kursi Rapat Kursi Tunggu Lap Top Meja Kerja Biro Meja Komputer Meja Rapat Meja Telephone Mesin Hitung Mesin Ketik Long Mesin Stensil Overhead Projektor Panduan Kegiatan Sadar Hukum Papan Pengumuman Papan Visual Elektronik PC Unit Pedoman Keuangan 59 Pedoman Pengelolaan Keuangan Pedoman Pengelolaan Keuangan Pedoman Pengelolaan Keuangan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah Pengelolaan Barang Daerah Permendagri No 17 Pesawat Telephone

206

Pesawat Telephone

Partikel

207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 No 219 220

Pokok-pokok Kepegawaian Pokok-pokok Kepegawaian PP No 95 Pengadaan Barang Printer Rak Kayu Surat Rak TV Kembang Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor NAMA/JENIS BARANG Sepeda Motor Sepeda Motor Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Sofa/Meja Tamu Software Anti Virus Software OS Tangga Alumunium Telephone PABX UPS UU BNP UU Guru UU Guru UU Guru dan Dosen UU HAKI

Kertas Kertas Kertas Elektronik Kayu Kayu/Kaca Besi Besi Besi Besi Besi Besi BAHAN Besi Besi

177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202

221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232

BAHAN

UKURAN

JLH

SAT (Rp)

TOTAL (Rp)

Kertas

2

50,000

100,000

Kertas Kertas Kertas Besi/Spon Besi/Spon Kayu Elektronik Partikel Partikel Kayu Kayu Elektronik Besi Elektronik Elektronik Kertas Melamin Scrind Elektronik Kertas Kertas Kertas Kertas

1 1 1 16 40 3 2 16 8 8 1 5 2 1 2 1 2 2 8 1 3 1 2

45,000 45,000 40,000 1,525,000 425,000 900,000 10,400,000 1,375,000 450,000 1,375,000 1,450,000 535,000 2,300,000 30,500,000 3,500,000 300,000 2,200,000 3,700,000 7,425,000 110,000 225,000 224,000 225,000

45,000 45,000 40,000 24,400,000 17,000,000 2,700,000 20,800,000 22,000,000 3,600,000 11,000,000 1,450,000 2,675,000 4,600,000 30,500,000 7,000,000 300,000 4,400,000 7,400,000 59,400,000 110,000 675,000 224,000 450,000

Kertas

1

90,000

90,000

Kertas

2

45,000

90,000

Kertas Kertas Partikel

2 1 1

27,000 50,000 1,075,000

54,000 50,000 1,075,000

2

1,000,000

2,000,000

110,000 128,000 82,000 1,625,000 1,225,000 1,350,000 14,014,000 14,014,000 14,014,000 14,014,000 14,014,000 14,014,000 SAT (Rp) 14,014,000 14,014,000

220,000 384,000 246,000 6,500,000 1,225,000 5,400,000 14,014,000 14,014,000 14,014,000 14,014,000 14,014,000 14,014,000 TOTAL (Rp) 14,014,000 14,014,000

2

45,000

90,000

1 2 3 1 1 8 1 3 1 1 2

6,250,000 525,000 900,000 750,000 19,785,000 475,000 20,000 37,000 37,000 20,000 55,000

6,250,000 1,050,000 2,700,000 750,000 19,785,000 3,800,000 20,000 111,000 37,000 20,000 110,000

62x50x105 40x40x75 170x60x75 14 " 151x75x75 120x48x74,5 170X65X60 125x55x75 12 Digits 18 SM Folio 2000 Lms 120x240 80 ERS -

sc8507030006527 FWD Motorola FX 805

154x25x104 180x45x198 125 CC 125 CC 125 CC 125 CC 125 CC 125 CC UKURAN 125 CC 125 CC

Kertas Kayu/Spon/Kaca CD CD Alumunium Partikel Elektronik Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas


1 Set

KX-TE82474X 650 VA

2 3 3 4 1 4 1 1 1 1 1 1 JLH 1 1

29

No 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

NAMA/JENIS BARANG UU Pegawai Negeri Sipil UU Pegawai Negeri Sipil UU Pegawai Negeri Sipil UU Perpajakan UU Sisdiknas UU Sisdiknas UU Sisdiknas UU SNP UU SNP UU SNP Wireless AC Split Gordyn/Fitrace/Rell Alumunium Handycamp Kamera Digital Kipas Angin Kursi Kerja Putar LCD Projector

BAHAN Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Elektronik Elektronik

251

PC Server

Elektronik

252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

Printer Printer Software OS Brand Kas Printer Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Gedung Kantor Compact Disc Player Lemari ES Laptop Gordyn/Rell Alumunium Gordyn/Rell Alumunium Minibus Televisi Sound System PP Nomor 70 Tahun 2012 Petunjuk Teknis Pengadaan barang/jasa Sisdiknas PC Unit PC Unit Printer Monitor IPAD/Tablet AC Split PC Unit Gordyn/Rell Alumunium Televisi Tanah

Elektronik Elektronik CD Besi/Baja Elektronik Besi Besi Besi Besi Besi Beton Elektronik Elektronik Elektronik

272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283

UKURAN

JLH 3 1 3 2 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 20 1

SAT (Rp) 125,000 124,000 125,000 60,000 15,000 55,000 55,000 25,000 45,000 45,000 6,000,000 3,500,000 950,000 6,000,000 3,500,000 1,000,000 500,000 10,000,000

TOTAL (Rp) 375,000 124,000 375,000 120,000 15,000 165,000 110,000 25,000 90,000 45,000 6,000,000 7,000,000 950,000 6,000,000 3,500,000 2,000,000 10,000,000 10,000,000

1

17,500,000

17,500,000

3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2

4,275,000 4,500,000 2,500,000 7,150,000 750,000 14,394,030 14,394,030 14,394,030 14,394,030 14,394,030 3,002,849,888 985,000 1,500,000 4,550,000 750,000 450,000 280,417,750 7,000,000 5,973,000 45,000

12,825,000 4,500,000 2,500,000 7,150,000 2,250,000 14,394,030 14,394,030 14,394,030 14,394,030 14,394,030 3,002,849,888 985,000 1,500,000 18,200,000 750,000 450,000 280,417,750 7,000,000 5,973,000 90,000

Kertas

2

137,500

275,000

Kertas Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik Kain/Alumunium Elektronik

3 1 5 1 3 1 4 1 1 1 1

45,000 7,450,000 6,350,000 1,500,000 875,000 5,000,000 5,600,000 6,070,000 985,000 815,000 97,541,000

135,000 7,450,000 31,750,000 1,500,000 2,625,000 5,000,000 22,400,000 6,070,000 985,000 815,000 97,541,000

ZW 800 C 2 1/2 PK

Elektronik Elektronik Elektronik Besi/Spon Elektronik

Besi Elektronik Elektronik Kertas

JUMLAH


sn : 01-A00007223

D3 60a 110 CC 110 CC 110 CC 110 CC 110 CC

2500 CC

947 M2

4,674,252,938

30

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD

a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) untuk urusaan wajib, maka kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel : Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul Target Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun keIndikator Kinerja sesuai Tugas dan Target Target SPM Indikator Fungsi SKPD ***) IKK Lainnya 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

NO (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15)

SPM A.

Pendidikan Formal

3.

SMA/MA a) Partisipasi anak bersekolah

60 %

83

83,5

84

84,5

b) Angka putus sekolah (APS)

<1%

0,90

0,85

0,80

0,75

0,75

c) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis yang ditetapkan

90 %

90,5

91

91,5

92

92

d) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru

80 %

80,5

81

81,5

82

82

e) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan

90 %

91

91,5

92

92,5

96

90 %

91

91,5

92

92,5

94

g) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa

100 %

87,5

90

92,5

95

86

h) Jumlah siswa per kelas

30-40

34

32

32

32

32

Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional

90 %

87,5

90

92,5

95

75

Jumlah lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi

25 %

53

55

60

65

70

a) Angka putus sekolah (APS)

<1%

0,90

0,85

0,80

0,75

0,75

b) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis yang ditetapkan

90 %

90,5

91

91,5

92

70

c) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru

80 %

80,5

81

81,5

82

80

d) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan

90 %

91

91,5

92

92,5

90

e) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional

90 %

91

91,5

92

92,5

90

100 %

87,5

90

92,5

95

60

g) Jumlah siswa per kelas

30-40

34

32

32

32

32

h) Jumlah lulusan SMK melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi

20 %

20

21

21

22

20

20 %

40

45

50

52

60

f)

i)

j)

Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional

69,88 71.04

k) Indikator lainnya ...... l)

Indikator lainnya ......

m) Indikator lainnya ...... 4.

SMK

f)

Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa

i)

Jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya.

j)


k) Indikator lainnya ......


31

Target Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun keIndikator Kinerja sesuai Tugas dan Target Target SPM Indikator Fungsi SKPD ***) IKK Lainnya 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

NO (1)

(2)

B.

Pendidikan Non Formal

1.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15)

Pendidikan Keaksaraan a) Semua penduduk usia produktif (1544) tahun bisa baca dan menulis

100 %

b) Orang buta aksara dalam kelompok usia produktif (15-44) tahun

<7%

100

100

100

100

7

6

6

5,5

5

< 30%

30

30

29

29

28

a) Peserta paket A bagi penduduk usia sekolah yang belumbersekolah SD/MI

85 %

85

85

85

86

87

b) Peserta didik Paket A yang tidak aktif

< 10%

10

10

9

9

9

c) Kepemilikan modul program paket A oleh peserta didik

100 %

100

100

100

100

100

d) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan Paket A

95 %

95

95

95

95,5

96

e) Jumlah lulusan Program Paket A dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (SMP/MTs) atau Program Paket B

95 %

95

95

95

95,5

96

90 %

89

89

90

90

91

g) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket A yang diperlukan

100 %

100

100

100

100

100

h) Kualifikasi tutor Program Paket A yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

90 %

90

90

91

91

92

Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran

90 %

89

89

90

90

91

Jumlah peserta yang memiliki sarana belajar

100 %

100

100

100

100

100

a) Peserta didik Program Paket B bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMP/MT

90 %

90

90

91

91

92

b) Peserta didik Program Paket B yang tidak aktif

< 10%

10

10

9

9

9

c) Kepemilikan modul program paket B oleh peserta didik

100 %

100

100

100

100

100

d) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan

80 %

80

80

80

81

81

e) Jumlah lulusan Program Paket B dapat memasuki dunia kerja

50 %

70

75

75

77,5

80

c)

Orang buta aksara dalam kelompok usia diatas 44 tahun

d) Ketersediaan data dasar keaksaraan yang diperbarui terus menerus l)


m) Indikator lainnya ...... n) Indikator lainnya ...... 2.

Kesetaraan SD (program Paket-A)

f)

i)

j)

Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan

k) Tersedianya data dasar kesetaraan SD yang diperbarui terus menerus. l)



Kesetaraan SMP (Program Paket B)


32


NO (1)

(2) f)

Jumlah lulusan Program Paket B yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA, SMK, MA, atau Program Paket C)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15)

50%

50

52,5

55

57,5

60

g) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan

90 %

89

89

90

90

91

h) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket B yang diperlukan

100 %

100

100

100

100

100

Kualifikasi tutor Program Paket B yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

90 %

89

89

90

90

91

Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran

90 %

89

89

90

90

91

a) Peserta didik Program Paket C bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMA/MA/SMK

70 %

69

70

70

70

70,5

b) Peserta didik Program Paket C yang tidak aktif

<5%

5

5

5

5

5

Kepemilikan modul program paket C oleh peserta didik

60 %

60

60

60

60

61

d) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan

80 %

80

80

80

80

80,5

e) Jumlah lulusan Program Paket C dapat memasuki dunia kerja

60 %

60

60

60

60

60,5

Jumlah lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi

10 %

10

10

10

10

10,5

g) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan

90 %

90

90

90

90

90

h) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket C yang diperlukan

100 %

100

100

100

100

100

Kualifikasi tutor yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

90 %

90

90

90

90

90,5

Jumlah pusat belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran

90 %

90

90

90

90

90

25 %

25

25

25,5

26

26,5

i)

j)

k) Tersedianya data dasar kesetaraan SMP yang diperbarui terus menerus. l)



Kasetaraan SMA (Program Paket C)

c)

f)

i)

j)

k)

Tersedianya data dasar kesetaraan SMA yang diperbarui terus menerus

l)


m) Indikator lainnya ......

5.

Pendidikan Keterampilan dan Bermatapencaharian a) Prosentase jumlah anggota masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera yang menjadi peserta didik dalam kursuskursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang


33


NO (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15)

b) Kepemilikan ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah

100 %

100

100

100

100

100

c) Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi

25 %

25

25

25

25

25,5

d) Kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang dibina secara terus menerus

100 %

100

100

100

100

100

e) Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha yang dapat memasuki dunia kerja

90 %

90

90

90

90

90,5

100 %

100

100

100

100

100

g) Kualifikasi tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek kursuskursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan

90 %

90

90

90

90

90,5

h) Jumlah peserta ujian kursus-kursus yang memperoleh ijazah atau sertifikat

75 %

75

75

75

75

75,5

90 %

90

90

90

90

90,5

a) Jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program TK/RA

20 %

88

89

90

92,5

95

b) Guru yang layak mendidik T/RA dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

90 %

70

75

80

85

90

c) TK/RA yang memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain

90 %

90

92

94

95

96

d) TK/RA yang telah menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh Menteri

60 %

60

60

60

60

60

a) Jumlah anak 0 – 4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau sederajat

65 %

65

70

75

80

85

b) Jumlah Anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikutii program PAUD jalur non formal.

50 %

50

50

50

50

50

f)

i)

j)

Pemenuhan jumlah tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek dari kursus-kursus/pelatihan/ kelompok belajar usaha/magang yang diperlukan

Jumlah kursuskursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan Tersedianya data dasar kursuskursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperbarui terus menerus



m) Indikator lainnya ...... 6.

Pendidikan Taman Kanak-kanak

e) Indikator lainnya ...... f)

7.


Pendidikan di Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat


34

NO


(1)

(2) c) Guru PAUD jalur non formal yang telah mengikuti pelatihan di bidang PAUD

(3) 50 %

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15)

50

50

50

50

50

3,01

3,01

3,01

3,01

d) Indikator lainnya ...... e) Indikator lainnya ......

Indikator Kinerja Kunci (Permendagri No 73 Tahun 2009) 1

Angka Rata-rata Lama Bersekolah

3,01

2

Angka Melek Huruf

89.94 90.34 90.74

3

Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI

4

Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS

5

Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA

6

Pembinaan Guru jenjang SD/MI

7

Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS

8

Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA

9

Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan

10

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

11

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

12

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

13

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

14

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

15

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

16

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

17

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

18

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

19

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

20

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

21

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

22

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

23

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV


91.14 91.54

64

65

66

67

0,90

0,85

0,80

0,75

89,10 98,20

98,25 98,30

92

93

92,5

93,5

35

b.

Indikator Kinerja Pelayanan SKPD.

1)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk urusan wajib yang telah disepakati Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal

NO

INDIKATOR

(1)

(2)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0

2010

2011

2012

2013

2014

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Angka Melek Huruf

89

89,94

90,34

90,74

91,14

2

APK SM (SMA/SMK/MA/Paket C)

80

83

83,5

84

84,5

3

APK TK/PAUD

53

55

56,5

58

59

4

APM SM (SMA/SMK/MA/Paket C)

63

64

65

66

67

5

Tingkat Kelulusan SM (SMA/SMK/MA)

98

98,10

98,20

98,25

98,30

6

Nilai NEM Rata-rata SM (SMA/SMK/MA)

7,00

7,06

7,21

7,31

7,56

7

Angka Putus Sekolah (SMA/SMK/MA)

0,95

0,90

0,85

0,80

0,75

8

Angka Rata-rata Lama Sekolah (SMA/SMK/MA)

3,01

3,01

3,01

3,01

3,01

32

32

32

32

32

9

9

9

9

9

33

33

35

37

40

1

1

1

2

2

9

Rasio Ruang Kelas/Siswa (SMA/SMK/MA)

10

Rasio Guru/Siswa (SMA/SMK/MA)

11

Jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif melaksanakan kegiatan

12

Jumlah lembaga pendidikan informal yang aktif melaksanakan kegiatan

2)

(9)

Indikator Pendidikan Berdasarkan Misi K5 Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 telah menyusun Misi Kemdiknas Tahun 2010-2014 yang dikemas dalam Misi Pendidikan 5K, yaitu : 1) meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, (Misi K1); 2) memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, (Misi K2); 3) meningkatkan kualitas dan relevansi layanan pendidikan, (Misi K3); 4) mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, (Misi K4) dan 5) menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan, (Misi K5).


36

Untuk mewujudkan visi dan misi Kemdiknas dengan penerapan tata nilai yaitu; amanah,

profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Moto Kemdiknas adalah ”Melayani Semua dengan Amanah” Berdasarkan Misi Pendidikan 5K maka indikator pendidikan dikategorikan menjadi Misi K1 sampai Misi K5. a) Indikator pendidikan yang digunakan dalam Misi K1 terdiri dari 7 jenis, yaitu 1) rasio siswa per sekolah (R-S/Sek), 2) rasio siswa per kelas (R-S/K), 3) rasio kelas per ruang kelas (R-K/RK) 4) persentase perpustakaan (%Perpus), 5) persentase ruang UKS (%RUKS), 6) persentase ruang komputer (%Rkom), dan 7) persentase Laboratorium (%Lab). b) Indikator pendidikan yang digunakan untuk Misi K2 terdiri dari 3 jenis, yaitu 1) tingkat pelayanan sekolah (TPS), 2) daerah terjangkau (DT), dan 3) satuan biaya (SB). c) Indikator pendidikan yang digunakan untuk Misi K3 terdiri dari 9 jenis, yaitu 1) persentase siswa baru SD asal TK (%SB-TK), 2) persentase guru layak (%GL), 3) rasio siswa per guru (R-S/G), dan 4) angka lulusan (AL), 5) angka mengulang (AU), 6) angka putus sekolah (APS), 7) persentase ruang kelas baik (%RKb), 8) persentase perpustakaan baik (%Perpusb), 9) persentase ruang UKS baik (%RUKSb), 10) persentase ruang komputer baik (%Rkomb), dan 11) persentase laboratorium baik (%Labb).


37

d) Indikator pendidikan yang digunakan untuk Misi K4 terdiri dari 3 jenis, yaitu 1) perbedaan gender (PG), 2) indeks paritas gender (IPG), dan 3) persentase siswa swasta (%S-Swt). e) Indikator pendidikan yang digunakan untuk Misi K5 terdiri dari 4 jenis, yaitu 1) angka partisipasi murni (APM) atau angka partisipasi kasar (APK), 2) angka masukan murni (AMM) khusus SD dan angka melanjutkan (AM) untuk SMP dan SM, 3) angka bertahan 5 (AB5)/angka bertahan (AB), dan 4) rata-rata lama belajar (RLB). Penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut. a)

Untuk ketersediaan layanan pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Rasio S/Sek menggunakan standar untuk SD adalah 6 ruang dan tiap ruang diisi 40 siswa sehingga diperoleh 240 siswa, untuk SMP adalah 9 ruang sehingga diperoleh 360 siswa, dan untuk SM adalah 12 ruang sehingga diperoleh 480 siswa. 2. Rasio S/K menggunakan Permendiknas No. 10, Tahun 2010 bahwa untuk SD sebesar 28 sedangkan SMP dan SM sebesar 32. 3. Rasio K/RK menggunakan standar idealnya adalah 1, artinya setiap ruang kelas digunakan sekali kegiatan belajar mengajar. 4. %Perpus, %RUKS, %Rkomp, dan %Lab idealnya adalah 100%, artinya masingmasing sekolah memiliki perpustakaan, ruang UKS, ruang komputer, dan laboratorium, oleh karena itu menggunakan standar 100%.

b)

Untuk keterjangkauan layanan pendidikan penggunaan standar sebagai berikut. 1. TPS menggunakan asumsi yang berbeda antarjenjang pendidikan. TPS SD menggunakan standar 150 karena perhitungannya dari penduduk usia 7-12 tahun, sedangkan TPS SMP dan SM menggunakan standar 100 karena perhitungannya dari lulusan. 2. DT menggunakan Permendiknas Nomor 10, Tahun 2010 tentang standar keterjangkauan siswa SD berjalan ke sekolah maksimal adalah 3 km, SMP adalah 6 km sedangkan SM diasumsikan 10 km. DT SD, DT SMP, dan DT SM masing-masing menggunakan angka nasional sebesar 185, 345, dan 675. 3. SB siswa SD dihitung dari pemberian Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang hanya dapat memenuhi sekitar 60% kebutuhan sekolah. Oleh karena itu, SB SD sebesar Rp670.000,00 (dibulatkan dari Rp667.000,00), SMP sebesar Rp960.000,00 (dibulatkan dari Rp958.000,00), dan SM ditentukan lebih besar daripada SMP sebesar Rp1.200.000,00.


38

c)

Untuk kualitas layanan pendidikan penggunaan standar dijelaskan sebagai berikut. 1. %GL, AL, %RKb, %Perpusb, %RUKSb, %Rkompb, dan %Labb idealnya adalah 100% oleh karena itu menggunakan standar 100%. 2. AU dan APS idealnya adalah 0% oleh karena itu menggunakan standar 0%. 3. Rasio S/G menggunakan Permendiknas No 10, Tahun 2010 bahwa untuk SD karena guru kelas menggunakan standar 17, untuk SMP menggunakan 15 karena adanya 10 mata pelajaran sedangkan untuk SM menggunakan 12 karena adanya 18 mata pelajaran.

d)

Untuk kesetaraan dalam memperolah layanan pendidikan penggunaan standar dijelaskan sebagai berikut. 1. PG idealnya adalah 0% berarti tak ada perbedaan, oleh karena itu menggunakan standar 0%. 2. IPG idealnya adalah 1 berarti ada keseimbangan gender, oleh karena itu menggunakan standar 1. 3. %S-Swt menggunakan angka nasional untuk SD sebesar 10%, SMP sebesar 25% dan SM sebesar 50%.

e)

Untuk kepastian dalam memperolah layanan pendidikan penggunaan standar dijelaskan sebagai berikut. 1. APK SD menggunakan angka nasional sebesar 115% sedangkan APK SMP dan SM menggunakan standar ideal sebesar 100%. 2. AMM SD menggunakan standar 55% sebagai angka nasional karena perhitungan menggunakan usia dua tahun, yaitu usia 6 tahun dan 7 tahun sedangkan AM menggunakan standar ideal sebesar 100%. 3. AB 5 SD menggunakan angka nasional sebesar 94% sedangkan AB SMP dan SM menggunakan idealnya adalah 100%, oleh karena itu menggunakan standar 100% 4. RLB idealnya adalah 6 tahun untuk SD dan 3 tahun untuk SMP dan SM, oleh karena itu menggunakan standar 6 tahun dan 3 tahun.


39

Tabel : Standar Indikator Pendidikan Berdasarkan Misi K5 Misi Misi K1

Misi K2

Misi K3

Misi K4

Misi K5

No. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 4

Jenis Indikator Rasio S/Sek Rasio S/K Rasio K/RK % Perpustakaan % Ruang UKS % R. Komputer % Laboratorium TPS DT SB %GL R-S/G AL AU APS %RKb % Perpus baik % RUKS baik % RKom baik % Lab baik PG APK IPG APK %S-Swt APK AMM/AM AB5/AB RLB

Satuan Siswa Siswa Kelas Persentase Persentase Persentase Persentase Siswa Siswa Rupiah Persentase Siswa Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Indeks Persentase Persentase Persentase Persentase Tahun

SD SMP SM Dikdasmen Penjelasan 240 360 480 - SD 6 RK, SMP 9 RK, dan SM 12 RK untuk 40 siswa 28 32 32 - Permendiknas 15/2010, 24/2007 & 40/2008 (SMK) 1 1 1 1 Ideal 100 100 100 100 Ideal 100 100 100 100 Ideal 100 100 100 Ideal 100 100 100 Ideal 48 100 110 - Angka nasional 2009/2010 185 435 675 - Angka nasional 2009/2010 670,000 960,000 1,200,000 - SD & SMP 60% dr BOS, SM ditentukan 100 100 100 100 Ideal 17 15 12 - Angka nasional 2009/2010 100 100 100 100 Ideal 0 0 0 0 Ideal 0 0 0 0 Ideal 100 100 100 100 Ideal 100 100 100 100 Ideal 100 100 100 100 Ideal 100 100 100 Ideal 100 100 100 Ideal 0 0 0 0 Ideal 1 1 1 1 Ideal 10 25 50 - Angka nasional 2009/2010 115 100 100 100 Angka nasional 2009/2010 (SD)/ideal 55 100 100 100 Angka nasional 2009/2010 (SD)/ideal 94 100 100 - Angka nasional 2009/2010 (SD)/ideal 6 3 3 - Ideal

Cara Menilai Indikator Pendidikan Dengan menggunakan standar yang terdapat pada Tabel 3.1 maka dapat diperoleh nilai masing-masing indikator. Untuk indikator yang nilai idealnya 100 persen maka tak perlu dilakukan konversi atau perhitungan ulang, misalnya APK = 90 persen maka nilainya tetap 90. Sebaliknya, indikator yang nilainya 0 maka penilaiannya di balik, misalnya AU = 2 persen maka nilainya menjadi 100 – 2 = 98. Untuk indikator ketersediaan layanan maka: 1. Rasio S/Sek SD sebesar 275 sedangkan standarnya 240 maka nilainya menjadi 100 karena sudah melebihi standar. 2. Rasio S/K SD sebesar 25 sedangkan standarnya 28 maka nilainya menjadi 25/28 = 89,29 3. Rasio K/RK sebesar 1,1 sedangkan standarnya 1 maka nilainya menjadi 1/1,1 = 90,90 sedangkan K/RK sebesar 0,9 maka nilainya menjadi 0,9/1 = 0,90. 4. %Perpus SD sebesar 23,40% maka nilainya menjadi 23,40 karena standarnya 100 5. %RUKS SMP sebesar 65,00 maka nilainya menjadi 65,00 karena standarnya 100 RENSTRA Dinas Dikmenof 2009-2014 (Revisi 2)

40

6. %Rkomp SMP sebesar 59,00 maka nilainya menjadi 59,00 karena standarnya 100 7. %Lab SMP sebesar 32,00 maka nilainya menjadi 32,00 karena standarnya 100 Untuk indikator keterjangkauan layanan maka: 1. TPS SD sebesar 100 sedangkan standarnya 150 maka nilainya menjadi 100/150 = 66,67. TPS SMP sebesar 110 maka nilainya menjadi 100/110 = 90,90. 2. DT SD sebesar 270 sedangkan standarnya 168 maka nilainya menjadi 168/270 = 62,25. 3. SB SD sebesar Rp700.000,00 sedangkan standarnya sebesar Rp677.000,00 maka nilainya menjadi 677.000/700.000 = 96,71 Untuk indikator kualitas layanan maka: 1. %GL SD sebesar 42,30% maka nilainya tetap 42,30 karena standarnya 100 2. Rasio S/G SD sebesar 20 sedangkan standarnya 18 maka nilainya menjadi 100 3. AL SD sebesar 90,00% maka nilainya tetap 90,00 karena standarnya 100 4. AU SD sebesar 0,70% maka nilainya menjadi 100-0,70 = 99,30 karena standarnya 0 4. APS SD sebesar 0,20% maka nilainya menjadi 100-0,20 = 99,80 karena standarnya 0 6. %RKb SD sebesar 71,90% maka nilainya menjadi 71,90 karena standarnya 100 7. %Perpusb SD sebesar 23,40% maka nilainya menjadi 23,40 karena standarnya 100 8. %RUKSb SMP sebesar 65,00 maka nilainya menjadi 65,00 karena standarnya 100 9. %Rkomb SMP sebesar 59,00 maka nilainya menjadi 59,00 karena standarnya 100 10. %Labb SMP sebesar 32,00 maka nilainya menjadi 32,00 karena standarnya 100 Untuk indikator kesetaraan layanan maka: 1. PG APK SD sebesar 9,70% maka nilainya menjadi 100-9,70 = 90,30 karena standarnya 0 2. IPG APK SD sebesar 0,92 maka nilainya menjadi 92,00 karena standarnya 1 3. %S-Swt sebesar 29,40 maka nilainya menjadi 100 karena standarnya 10 sudah melebihi standar. Untuk indikator kepastian layanan maka: 1. APK SD sebesar 100% maka nilainya menjadi 100/115 x 100 = 87,00, sebaliknya APK SD sebesar 120% maka APK SD menjadi 100 karena nila maksimal adalah 100. 2. AMM SD sebesar 40% maka nilainya menjadi 40/50 = 80,00, sebaliknya AM digunakan standar ideal sebesar 100%. 3. AB 5 SD sebesar 92,00 maka nilainya menjadi 92,00 / 94,00 = 98,94 karena standarnya 94 4. RLB SD sebesar 6,05 maka nilainya menjadi 6/6,05 = 99,17 karena standar idealnya 6. RENSTRA Dinas Dikmenof 2009-2014 (Revisi 2)

41

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD - Telaah Capaian Sasaran Renstra Dinas Dikmenof Kabupaten Bantul

terhadap

Sasaran Renstra Dinas DIkpora DIY dan Renstra Kemendikbud. Untuk mendapatkan identifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Dikmenof Kab. Bantul,

maka mencari hasil review terhadap Renstra

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dinas Dikpora DIY yangmana review ini bertujuan

untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai

masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD kabupaten. Tabel : Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Dikmenof Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Dinas Dikpora DIY dan Renstra Kemendikbud No (1)

(2)

1

Angka Melek Huruf

2


3

APK TK/PAUD

4

APM SM (SMA/SMK/MA/Paket C) Tingkat Kelulusan SM (SMA/SMK/MA) Nilai NEM Rata-rata SM (SMA/SMK/MA) Angka Putus Sekolah (SMA/SMK/MA) Angka Rata-rata Lama Sekolah (SMA/SMK/MA)

5 6 7 8 9 10 11 12

Capaian Sasaran Renstra Dikmenof (3)

Indikator Kinerja 1.

Tercapainya kualifikasi pendidik minimal S1/D4 di SMA/SMK mencapai 95% dan TK 85%, serta minimal S2 pada sekolah RSBI mencapai 50% 2. Tercapainya sarana prasarana pendidikan sesuai SNP, SMA/SMK minimal 95%, TK minimal 85% 3. Tercapainya tingkat kelulusan SMA/SMK/MA 99% 4. Tercapainya rata-rata UN SMA/SMK/MA 7,56 5. Menurunnya Angka Putus Sekolah 0,7% 6. Tercapainya rata-rata lama sekolah 3,00 thn. 7. Menurunnya Angka Buta Aksara sampai 0,2% 8. Tercapainya layanan PAUD di setiap dusun (933 dusun)

Sasaran pada Renstra Dikpora DIY (4)

Sasaran pada Renstra Kemendikbud (5) 1. APK gabungan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sekurang-kurangnya 86,3% 2. Rata-rata lama sekolah sekurang-kurangnya 8,25 tahun 3. Tingkat literasi nasional usia ≥15 tahun sebesar 95,8%

Rasio Ruang Kelas/Siswa (SMA/SMK/MA) Rasio Guru/Siswa (SMA/SMK/MA) Jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif melaksanakan kegiatan Jumlah lembaga pendidikan informal yang aktif melaksanakan kegiatan


42

-

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Pengertian wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan pengertian kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah: 1. Rencana struktur tata ruang; 2. Struktur tata ruang saat ini; 3. Rencana pola ruang; 4. Pola ruang saat ini; dan 5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah Tabel : Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) yang ideal

Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat Ini

(1) 1

(2) Sistem perkotaan dan perdesaan

(3) Sistem perkotaan dan perdesaan

2

Sistem jaringan transportasi

Sistem jaringan transportasi

Terwujudnya ketersediaan sarana transpotasi untuk mendukung pendidikan

3

Sistem jaringan energi

Sistem jaringan energy

Ketersediaan energi untuk penyeleng-garaan pendidikan

4

Sistem jaringan telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi

Ketersediaan sistem jaringan telekomu-nikasi untuk mendukung pendidikan

5

Sistem jaringan sumberdaya air

Sistem jaringan sumberdaya air

Ketersediaan sistem jaringan sumberdaya air untuk pendidikan

6

Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya

Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya

Ketersediann sistem jaringan prasarana wilayah lainnya untuk pendidikan

No

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (5) Sistem perkotaan dan perdesaan yang hirarkis untuk kesesuaian fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup guna mendukung kebutuhan pelayanan dan pemerataan pertumbuhan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bantul Sistem jaringan transportasi yang hirarkis untuk kesesuaian fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup guna mendukung kebutuhan pelayanan dan pemerataan pembangunan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bantul Sistem jaringan energi yang hirarkis untuk kesesuaian fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup guna mendukung kebutuhan pelayanan dan pemerataan pembangunan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bantul Sistem jaringan telekomunikasi yang hirarkis untuk kesesuaian fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup guna mendukung kebutuhan pelayanan dan pemerataan pertumbuhan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bantul Sistem jaringan sumberdaya air yang hirarkis untuk kesesuaian fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup guna mendukung kebutuhan pelayanan dan pemerataan pertumbuhan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bantul Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya yang hirarkis untuk kesesuaian fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup guna mendukung kebutuhan pelayanan dan pemerataan pertumbuhan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bantul

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (6) Pelayanan pendidikan diarahkan untuk mencapai ketersediaan layanan pendidikan di kota dan di desa Pelayanan pendidikan diarahkan untuk terwujudnya keterjangkauan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul Pelayanan pendidikan diarahkan untuk terwujudnya kualitas dan relevansi pendidikan di Kabupaten Bantul Pelayanan pendidikan diarahkan untuk terwujudnya keterjangkauan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul Pelayanan pendidikan yang sehat dan bersih harus disertai tersedianya air sehat dan bersih

Pelayanan pendidikan diarahkan untuk terwujudnya keterjangkauan dan ketersediaan prasarana wlayah umum pendukung pendidikan

.


43

Tabel : Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) Terwujudnya kawasan lindung sebagai laboratorium alam bagi pendidikan

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

(1) 1

(2) Kawasan lindung kabupaten

(3) Kawasan lindung kabupaten

2

Kawasan budidaya kabupaten

Kawasan budidaya kabupaten

-

Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan

No

Terwujudnya kawasan budidaya sebagai laboratorium dan pendidikan bagi siswa

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

(5) Kawasan lindung yang berupa kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan bawahnya, kawsan perlindungan, kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya, dan kawasan rawan bencana akan meningkatkan pengetahuan dan prestasi pendidikan Kawasan budidaya berupa kawasan peruntukan hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, pemukiman, dan peruntukan lainnya akan berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan prestasi pendidikan.

(6) Pelayanan pendidikan diarahkan untuk mengoptimalkan keberadaan dan fungsi dari kawasan lindung guna peningkatan mutu pendidikan Pelayanan pendidikan diarahkan untuk mengoptimalkan pengelompokan kawasan budidaya sebagai potensi dan peluang guna peningkatan mutu pendidikan

.

pelayanan DInas Dikmenof Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan

berkelanjutan

telah

menjadi

dasar

dan

terintegrasi

dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain; 1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; 2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; 3. kinerja layanan/jasa ekosistem; 4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan 6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka: 1. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan 2. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi . RENSTRA Dinas Dikmenof 2009-2014 (Revisi 2)

44

Berdasarkan sumber informasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bantul diperoleh keterangan bahwa sampai pada Tahun 2012 ini Kabupaten Bantul belum terlaksana penyusunan Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen KHLS merupakan bahan kajian yang mendetail dan mendalam tentang berbagai aspek lingkungan hidup

yang

memerlukan pencermatan menyeluruh dan diawali dari tingkat nasional, tingkat provinsi sampai di tingkat kabupaten. Diharapkan hasil analisis Dokumen KHLS terhadap pendidikan sebagai berikut: Tabel

:

Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Bantul

No

Aspek Kajian

Ringkasan KLHS

Implikasi terhadap Pelayanan Dikmenof

Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Dikmenof

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

Daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup sanbat mendukung terhadap pendidikan secara eksternal

Pelayanan pendidikan memperhatikan ketersediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui program dan kegiatan sekolah adiwiyata

Program sekolah adiwiyata dan sekolah sehat terus diterapkan di seluruh lembaga satuan pendidikan

2.

Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

Dampak dari lingkungan hidup turut memperngaruhi terhadap proses pendidikan secara eksternal

Penerapan program dan kegiatan sekolah bersih dan sehat, sekolah berwawasan lingkungan,

Kegiatan sekolah bersih dan sehat, sekolah berwawasan lingkungan ditingkatkan

3.

Kinerja layanan/jasa ekosistem

Ekosistem turut memperngaruhi terhadap proses pendidikan secara eksternal

Program reboisasi/ penanaman pohon di lingkungan sekolah

Peningkatan usaha penanaman pohon di lingkungan sekolah

4.

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

Ketersediaan alam turut memperngaruhi terhadap proses pendidikan secara eksternal

Program laboratorium alam, pemanfaatan lahan sekolah.

Peningkatan optimalisasi laboratorium alam, atau pemanfaatan lahan sekolah.

5.

Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

Perubahan iklim perlu diantisipasi dan juga turut memperngaruhi terhadap proses pendidikan secara eksternal

Terwujudnya lingkungan sekolah yang asri.

Satuan pendidikan selalu menjaga terwujudnya lingkungan sekolah yang asri.

6.

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati turut memperngaruhi terhadap proses pendidikan secara eksternal

Pendidikan kecintaan terhadap lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati di sekolah

Pendidikan kecintaan terhadap lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati di sekolah lebih insentif diterapkan bagi siswa

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.


45

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam

proses penyusunan rencana pembangunan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Dikmenof Kab. Bantul adalah kondisi

atau hal yang harus

diperhatikan

atau dikedepankan

dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah: 1. Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD; 2. Hasil analisis Renstra Kemendikbud dan Renstra Dinas Dikpora DIY; 3. Hasil telaahan RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030); dan 4. Hasil analisis KLHS Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel : Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) No (1) 1 2 3

Isu Strategis Dinamika Internasional (2) Tantangan era globalisasi

Dinamika Nasional

Dinamika Regional/Lokal

Lain-lain

(3) Semakin menurun karakter bangsa di kalangan siswa Lemahnya pendidikan entrepreneurship/kewirausahaan Mutu pendidikan belum optimal

(4) Semakin menurun karakter bangsa di kalangan siswa Lemahnya pendidikan entrepreneurship/kewirausahaan Mutu pendidikan belum optimal

(5)

4


Peranserta masyarakat untuk urusan biaya pendidikan belum mampu mengatasi kesulitan biaya pendidikan yang bermutu

46

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul Tugas dan fungsi Dinas Dikmenof Kabupaten Bantul yang sudah ditegaskan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 208 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul. Sedangkan visi dan misi Kabupaten Bantul adalah: Visi Kabupaten Bantul: ”Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis dan Agamnis’. Misi Kabupaten Bantul: 1. 2.

3.

4.

Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik; Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan berbasis potensi ekonomi lokal dengan memberdayakan masyarakat yang responsif gender; Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan. Tabel : Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Dikmenof Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kabupaten Bantul

Visi: “Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis dan Agamnis” No (1)

Misi Kabupaten Bantul (2)

1

Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik

2

Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

3

Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan berbasis potensi ekonomi lokal dengan memberdayakan masyarakat yang responsif gender

4

Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan.


Faktor

Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

(5)

Rasio volume pekerjaan dengan jumlah pegawai yang belum ideal Partisipasi masyarakat dalam kontribusi dana pembangunan pendidikan belum optimal Pendidikan kecakapan hidup (life skills), entrepreneurship, kurang mendapat respon Kesiapsiagaan terhadap bencana sering timbul tenggelam

Banyak pagawai usia mendekati pensiun

Fasilitas dan sarana

Banyak siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu

Ketersediaan dana dari APBN, APBD I, dan APBD II

Pendidikan masih mengutamakan aspek kognitif

Ketersediaan dana dari APBN, APBD I, dan APBD II

Kebiasaan yang salah terhadap bencana

Peristiwa gempa bumi 26 Mei 2006

47

3.3

Telaahan Renstra Dinas Dikpora DIY

Renstra Dinas Dikpora DIY 2009-2013 belum mencantumkan tingkat capaian kinerja (IKU) maupun Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sedangkan Renstra Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul (Revisi ke-2) sudah tersedia tingkat capaian IKU dan SPM. Dengan demikian kondisi di Kabupaten Bantul belum bisa diketahui posisinya lebih rendah atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Provinsi DIY. Review terhadap Renstra Dinas Dikpora DIY, yang bisa dilakukan adalah: a.

isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra SKPD provinsi; Pelayanan pendidikan bagi Dinas Dikpora DIY dibatasi untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) DIY. Sedangkan semua sekolah dan pendidikan anak usia dini (PAUD) menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

b.

tujuan dan sasaran; Tujuan Dinas Dikpora DIY adalah: 1. Penyelenggaraan rumah tangga intern Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang baik. 2. Peserta didik diberbagai jenjang dan jenis pendidikan yang kompetitif sesuai dengan kompetensinya. 3. Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY yang berpotensi dan kompetitif. Sasaran Dinas Dikpora DIY adalah; 1. Meningkatkan pelayanan intern “rumah tangga dalam mendukung Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan sasaran: Terwujudnya aparatur yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan mampu menyesuaikan diri adanya perubahan dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. 2. Meningkatkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi pendidikan, dengan sasaran: Terwujudnya kualitas pendidikan Formal, Informal, dan Nonformal di Propinsi DIY. 3. Meningkatkan Pembinaan Pemuda dan Olahraga yang berpotensi dan kompetitif, dengan sasaran: Tercapainya hasil pembinaan pemuda dan olahraga di Propinsi DIY yang kompetitif.

c.

Strategi dan kebijakan bagi Dinas Dikpora DIY adalah; 1. Peningkatan SDM Dinas Pendidikan Propinsi DIY 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Propinsi DIY


48

3. Peningkatan fasilitas dan penyelenggaraan pendidikan guna meningkatkan mutu lulusan 4. Peningkatan pemberdayaan pemuda 5. Peningkatan prestasi olahraga DIY

d.

Program prioritas beserta target kinerjanya; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Peningkatan SDM Kependidikan melalui Reguler dan non regular Pemenuhan sarana prasarana pendidikan melalui usulan internal dan eksternal instansi Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan Kurikulum dan Metoda Pembelajaran Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Promosi dan penghargaan di bidang pendidikan Peningkatan peran masyarakat dan Stakeholder Pengembangan pendidikan bertaraf nasional dan internacional Fasilitas lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan Perluasan Pendidikan Peningkatan pendidikan pemuda Pembibitan Olahraga Pembinaan dan penghargaan kepada Atlet, Pelatih, Pembina yang berprestasi 14. Pemasyarakatan Olahraga

3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Dikmenof yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Dikmenof ditinjau dari implikasi RTRW Kabupaten Bantul adalah bahwa telaahan struktur ruang wilayah maupun telahaan pola ruang wilayah mendukung dan sejalan dengan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bantul.


49

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

VISI Visi adalah rumusan umum keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan. Visi juga berkaitan dengan pandangan jauh kedepan yang ingin dicapai oleh suatu instansi secara terarah dan yakin akan mampu bisa dicapai. Visi harus ditanamkan dalam intern organisasi/instansi sehingga menjadi visi bersama sebagai bekal untuk menggerakkan semua sumber daya yang dimilikinya. Visi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul Menjadikan Manusia di Kabupaten Bantul yang “Cerdas, Berakhlak Mulia, dan Berkepribadian Indonesia”. Rumusan visi tersebut merupakan penjabaran dari Visi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Projotamansari, Sejahtare, Demokratis, dan Agamis. Dan juga penjabaran dari rumusan visi ke 2 Kabupaten Bantul yaitu: Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul yang menangani pendidik menengah dan pendidikan non formal di Kabupaten Bantul berkomitmen menempatkan masyarakat Kabupaten Bantul yang menjadi peserta didik di lembaga pendidikan adalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya yang mengemban tugas memimpin kehidupan yang memiliki harkat dan bermartabat serta menjadikan manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Pendidikan

merupakan

upaya

memberdayakan peserta didik untuk mampu

berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai-nilai yaitu: a. norma agama dan kemanusiaan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial; b. norma persatuan bangsa untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;014 3 c. norma kerakyatan dan demokrasi untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan RENSTRA Dinas Dikmenof 2009-2014 (Revisi 2)

50

d. nilai-nilai keadilan sosial untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan bias gender serta terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.

Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada paradigma universal : Pemberdayaan Manusia Seutuhnya Memperlakukan peserta didik sebagai subjek merupakan penghargaan terhadap peserta didik sebagai manusia yang utuh. Peserta didik memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk berhasil sebagai pribadi yang mandiri (makhluk individu), sebagai elemen dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain (makhluk sosial) dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi (makhluk tuhan).

Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Pendidikan

multimakna

diselenggarakan

dengan

berorientasi

pada

pembudayaan,

pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (life skills). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, sportif, dan berkewirausahaan. 4 Pendidikan untuk Semua Pendidikan, adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan RENSTRA Dinas Dikmenof 2009-2014 (Revisi 2)

51

untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif dan dapat menjangkau yang berdomisili yang lebih sulit serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial. Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis. Keberpihakan pendidikan untuk semua untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan serta berkesetaraan gender.

Pendidikan

untuk

Perkembangan,

Pengembangan,

dan/atau

Pembangunan

Berkelanjutan (PuP3B) Pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan datang (keberlanjutan intergenerasional). Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan planet bumi dan keberlanjutan keseluruhan alam semesta. Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggungjawab sosial dan natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain dan bagian dari sistem alam yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya.

4.2

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan

kualitas

Sumberdaya

Manusia

Pendidikan

yang

berakhlak

mulia,

berdayasaing, dan profesional; 2. Meningkatkan kualitas peserta didik yang cerdas komprehensif (spiritual, intelektual,

emosional, sosial, fisikal/kinestetik); 3. Meningkatkan pelayanan prima bagi pendidikan formal, nonformal dan informal; 4. Mengembangkan pendidikan berbasis budaya dan karakter bangsa.


52

4.3

TUJUAN

Tujuan adalah segala hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Adapun tujuan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul adalah : 1.

Membentuk sumberdaya manusia pendidikan yang bermutu

2.

Mewujudkan lulusan satuan pendidikan yang cerdas, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing dan handal;

3.

Mewujudkan proses pembelajaran yang bermutu di satuan pendidikan melalui pengembangan kurikulum;

4.

Mewujudkan tercapainya prestasi-prestasi siswa bidang akademik maupun non akademik

5.

Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah dan non formal;

6.

Mewujudkan tersedianya pendidik yang kompeten dengan kualifikasi akademik minimal S1/D4 dan bersertifikasi

7.

Mewujudkan tersedianya sarana prasarana pendidikan yang optimal dan bermutu;

8.

Meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan non formal

9.

Mengembangkan pendidikan karakter di setiap satuan pendidikan.

10. Mengembangkan budaya di setiap satuan pendidikan melalui kearifan lokal. 11. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta guna terciptanya paradigma pendidikan berbasis masyarakat. Selanjutnya tujuan tersebut dikelompokkan sebagai berikut; Misi ke 1 meliputi tujuan 1 dan tujuan 2; Misi ke 2 meliputi tujuan 3 dan tujuan 4; Misi ke 3 meliputi tujuan 5, 6, 7 dan 8; Misi ke 4 meliputi tujuan 9, 10 dan 11. 4.4

SASARAN STRATEGIS; Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam kurun waktu tertentu

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan yang dituangkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur bisa dicapai dan rasional.

Adapun sasaran Dinas Pendidikan Menengah dan Non

Formal Kabupaten Bantul adalah: 1.

Terwujudnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi bidang pendidikan di semua satuan pendidikan

2.

Meningkatkan jumlah lulusan yang melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan di atasnya atau lulusan SMK yang bekerja sesuai dengan jurusannya

3.

Meningkatankan kualitas kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)

4.

Meningkatkan capaian tingkat kelulusan SMA/MA/SMK


53

5.

Meningkatkan capaian rata-rata nilai Ujian Nasional SMA/MA/SMK

6

Meningkatkan capaian angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikannya

7

Meningkatkan capaian angka partisipasi murni pada jenjang pendidikannya

8

Meningkatkan peringkat kategori sekolah,

9

Meningkatkan rasio jumlah guru dengan siswa seczara ideal

10 Meningkatkan jumlah guru kualifikasi S1/D4 11 Meningkatkan jumlah guru bersertifikasi 12 Meningkatkan tercapainya persentase sarana prasarana di satuan pendidikan 13 Meningkatkan jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif melaksanakan kegiatan 14 Meningkatkan tersedinya pendidikan karakter yang terintegrasi kedalam kurikulum satuan pendidikan, 15 Meningkatkan terselenggaranya pendidikan ketrampilan berbasis kearifan lokal, 16 Meningkatkan terwujudnya peranserta dan partisipasi dewan sekolah di setiap satuan pendidikan, Sasaran untuk mencapai Misi ke 1: T1.1. Terwujudnya tenaga pendidik di semua satuan pendidikan yang memiliki kompetensi bidang pendidikan;. Indikatornya; 1. Terwujudnya tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4. 2. Terwujudnya tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi bidangnya T1.2. Meningkatkan jumlah lulusan yang melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan di atasnya atau lulusan SMK yang bekerja sesuai dengan jurusannya; Indikatornya: 1. Jumlah lulusan SMA/MA yang melanjutkan studinya ke jenjang di atasnya 2. Jumlah lulusan SMK yang yang bekerja relevan Sasaran untuk mencapai Misi ke 2: T2.1. Tersedianya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); Indikatornya: 1 Jumlah sekolah menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); T2. 2. Meningkatkan capaian kelulusan SMA/MA/SMK Indikatornya: 1. Capaian persentase kelulusan SMA/MA/SMK 2. Capaian persentase kelulusan Paket C 3. Capaian persentase Angka mengulang 4. Capaian persentase Angka putus sekolah T2.3. Meningkatkan capaian rata-rata nilai Ujian Nasional SMA/MA/SMK Indikatornya: 1. Rata-rata nilai Ujian Nasional


54

Sasaran untuk mencapai Misi ke 3 T3.1 Meningkatkan capaian angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikannya. Indikatornya; 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SM (SMA/MA/SMK dan Paket C) 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (Formal dan Non Formal) T3.2 Meningkatkan capaian angka partisipasi murni pada jenjang pendidikannya. Indikatornya; 1. Angka Partisipasi Murni (APM) SM (SMA/MA/SMK dan Paket C) T3.3 Meningkatkan peringkat kategori sekolah, indikatornya; 1. Jumlah RSBI, SSN, atau Standar Minimal; 2. Capaian nilai akreditasi sekolah. T3.4 Rasio jumlah guru dengan siswa Indikatornya: Rasio jumlah guru dengan siswa T3.5 Jumlah guru kualifikasi S1/D4 Indikatornya: jumlah guru kualifikasi S1/D4 T3.6 Jumlah guru bersertifikasi indikatornya: jumlah guru bersertifikasi pendidik T3.7 Tercapainya persentase sarana prasarana di satuan pendidikan Indikatornya: Rasio ruang kelas dengan jumlah siswa T3.8 Jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif melaksanakan kegiatan Indikatornya 1. Persentase jumlah penduduk usia antara 15 sampai 44 tahun yang buta huruf; 2. Jumlah lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); 3. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan (LKP); 4. Jumlah lembaga PAUD Formal; 5. Jumlah lembaga PAUD Non Formal; 6. Jumlah lembaga pendidikan informal.

Sasaran untuk mencapai Misi ke 4 T4.1 Tersedinya pendidikan karakter yang terintegrasi kedalam kurikulum satuan pendidikan, Indikatornya: 1. Penyelenggaraan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam bidang studi di satuan pendidikan; T4.2 Terselenggaranya pendidikan ketrampilan berbasis kearifan lokal, Indikatornya: 1. Jumlah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan membatik T4.3 Terwujudnya peranserta dan partisipasi dewan sekolah di setiap satuan pendidikan, Indikatornya: 1. Jumlah sekolah yang memiliki komite sekolah. RENSTRA Dinas Dikmenof 2009-2014 (Revisi 2)

55

2.2.5.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Berikut strategi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul : 1. Peningkatan mutu pelayanan di bidang pendidikan; 2. Penyediaan pendidik yang berkualifikasi dan bersertifikasi 2. Peningkatan jaringan kerja/kemitraan dengan institusi lain 3. Peningkatan mutu peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan 4. Sosialisasi dan implementasi pendidikan budaya dan karakter bangsa 5. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Kebijakan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pada dasarnya kebijakan merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh yang memiliki kewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan seluruh program/kegiatan untuk mencapai terwujudnya visi, misi, tujuan maupun sasaran secara lebih efektif dan lebih lancer. Kebijakan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul adalah: 1. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu dan relevansi, kesetaraan, dan kepastian layanan pendidikan 2. Menyediakan ketersediaan sarana prasarana pendidikan sesuai standar nasional pendidikan; 3. Membangun jaringan kerja/kemitraan dengan institusi lain : Perguruan Tinggi, DUDI, LSM, dll 4. Meningkatkan mutu peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan (prestasi, kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi) 5. Mensosialisasikan dan mengimplementasikan pendidikan budaya, karakter bangsa dan kearifan lokal. 6. Meningkatkan standar satuan pendidikan menuju tercapainya Standar Nasional Pendidikan. 7. Meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga kependidikan.

Untuk mengetahui relevansi dan konsistensi antara visi, misi, tujuan, dan sasaran, dapat dilihat pada tabel berikut ini.


56

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran 1. Misi ke 1: Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Pendidikan yang berakhlak mulia, berdayasaing, dan profesional; NO

T1

T2

TUJUAN STRATEGIS

Membentuk sumberdaya manusia pendidikan yang bermutu

Mewujudkan lulusan satuan pendidikan yang cerdas, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing dan handal;

URAIAN

Terwujudnya tenaga pendidik di semua satuan pendidikan yang memiliki kompetensi bidang pendidikan

Jumlah lulusan yang melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan di atasnya atau lulusan SMK yang bekerja sesuai dengan jurusannya

SASARAN STRATEGIS Indikatornya Indikator Sasaran Satuan 2010 2011 Persentase pendidik yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 % 80% 82%

Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi bidangnya Persentase lulusan SMA/MA yang melanjutkan studinya ke jenjang di atasnya

Persentase lulusan SMK yang yang bekerja relevan

2.

T2

2013

2014

84%

85%

86%

86%

%

80%

82%

84%

85%

86%

86%

%

60%

62%

64%

65%

66%

66%

%

60%

62%

64%

65%

66%

66%

Misi ke 2: Meningkatkan kualitas peserta didik yang cerdas komprehensif (spiritual, intelektual, emosional, sosial, fisikal/kinestetik);

TUJUAN STRATEGIS

T1

Target 2012

Komul Capaian 2014

Mewujudkan proses pembelajaran yang bermutu di satuan pendidikan melalui pengembangan kurikulum Mewujudkan tercapainya prestasi-prestasi siswa bidang akademik maupun non akademik

URAIAN Tersedianya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)

Capaian tingkat kelulusan SMA/MA/SMK

Capaian rata-rata nilai Ujian Nasional SMA/MA/SMK


SASARAN STRATEGIS Indikatornya Indikator Sasaran Satuan Target 2010 2011 Jumlah sekolah menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan % 90% 92% (KTSP)

Capaian persentase lulusan SMA/MA/SMK

Capaian persentase lulusan Paket C Capaian persentase Angka Mengulang Capaian persentase Angka Putus sekolah Rata-rata nilai Ujian Nasional

Komulatif Capaian 2014 2012

2013

2014

93%

94%

95%

95%

%

98%

98,10 %

98,20 %

98,25 %

98,30%

98,30%

%

55%

57%

58%

59%

60%

60%

%

0,92 %

0,90 %

0,85 %

0,80 %

0,75%

0,75%

angka

7,06

7,06

7,31

7,31

7,56

7,56

%

57

3.

Misi ke 3: Meningkatkan pelayanan prima di setiap satuan pendidikan (pendidikan formal, nonformal dan informal);

NO

TUJUAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS

T1

Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah dan non formal;

URAIAN

T2

Mewujudkan tersedianya pendidik yang kompeten dengan kualifikasi akademik minimal S1/D4 dan bersertifikasi

Angka Partisipasi kasar (APK) SM (SMA/MA/SMK dan Paket C)

Capaian angka partisipasi murni pada jenjang pendidikannya

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (Formal dan Non Formal) Angka Partisipasi Murni APM SM (SMA/MA/SMK dan Paket C)

Rasio jumlah guru dengan siswa

Jumlah guru kualifikasi S1/D4 Jumlah guru bersertifikasi T3

T4

4.

Mewujudkan tersedianya sarana prasarana pendidikan yang optimal dan bermutu; Meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan non formal

T2

T3

Tercapainya persentase standar sarana prasarana di satuan pendidikan Jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif melaksanakan kegiatan

Satuan 2010

2011

2012

2013

%

83,00

83,00

83,50

84,00

84,50

84,50

%

54,00

55,00

56,50

58,00

59,00

59,00

%

63,00

64,00

65,00

66,00

67,00

67,00

Lbg

4

4

4

4

4

4

lbg

17

18

20

22

24

24

orang

9

9

9

9

9

9

orang

1.000

1.050

1.100

1.150

1.212

1.212

orang

950

1.000

1.050

1.100

1.150

1.150

orang

34

34

32

32

32

32

89,00

89,94

90,34

90,74

91,14

91,25

25 35

30 35

30 37

32 40

35 45

35 45

510

510

515

520

524

524

710

715

720

725

760

760

1

1

1

1

1

1

Jumlah RSBI, SSN, dan Sekolah Standar Capaian nilai akreditasi sekolah Rasio jumlah guru dengan siswa

Jumlah guru S1/D4 (SMA/SMK) Jumlah guru sertifikasi (SMA/SMK) Rasio ruang kelas dengan jumlah siswa

Target

% Penduduk usia 15 – 44 tahun yang melek huruf

%

Jumlah lembaga PKBM Jumlah lembaga kursus Jumlah lembaga PAUD Formal Jlh lembaga PAUD Non Formal Jumlah lembaga pendidikan informal

2014

Misi ke 4: Mengembangkan pendidikan berbasis budaya dan karakter bangsa. TUJUAN STRATEGIS

T1

Indikator Sasaran

Capaian angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikannya

Meningkatnya peringkat kategori sekolah

Komulatif Capaian 2014

Indikatornya

Mengembangkan pendidikan karakter di setiap satuan pendidikan. Mengembangkan budaya di setiap satuan pendidikan melalui kearifan lokal.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta guna terciptanya paradigma pendidikan berbasis masyarakat.

URAIAN Tersedinya pendidikan karakter yang terintegrasi kedalam kurikulum satuan pendidikan Terselenggaranya pendidikan ketrampilan berbasis kearifan local

Terwujudnya peranserta dan partisipasi dewan sekolah di setiap satuan pendidikan


SASARAN STRATEGIS Indikatornya Indikator Sasaran Satuan 2010 2011 Silabus kurikulum pendidikan karakter Buah % 90% 92% Jumlah sekolah yang menyelenggarakan membatik Jumlah sekolah yang menyelenggarakan pembeljr bahasa jawa Jumlah sekolah yang memiliki komite sekolah

Target 2012

Komulatif Capaian 2014 2013

2014

93%

94%

95%

95%

Lbg %

90%

92%

93%

94%

95%

95%

Lbg %

90%

92%

93%

94%

95%

95%

Lbg %

90%

92%

93%

94%

95%

95%

58

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Renstra Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul telah disepakati untuk periode Tahun 2009 sampai 2014. Pada Renstra Edisi Revisi ke 2 ini menyisakan waktu 3 tahun yaitu 2012, 2013, dan 2014. Berikut rencana program dan kegiatannya. 1. Rencana Program dan Kegiatan NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

(1)

(2)

ANGGARAN 2012

ANGGARAN 2013

ANGGARAN 2014

(3)

(4)

(5)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Pelayanan Jasa Surat Menyurat

3,800,000

4,000,000

4,000,000.0

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

48,500,000

60,000,000

84,000,000.0

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3,325,000

5,800,000

5,800,000.0

4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

27,984,000

28,704,000

28,704,000.0

5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7,000,000

7,000,000

7,000,000.0

6

Penyediaan Alat Tulis Kantor

17,250,000

20,416,000

20,416,000.0

7

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

19,000,000

19,000,000

19,000,000.0

8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6,500,000

6,500,000

6,500,000.0

9

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

38,200,000

38,200,000

38,200,000.0

10

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

24,200,000

6,500,000

6,500,000.0

11

Penyediaan Makanan dan Minuman

34,000,000

36,000,000

39,500,000.0

12

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

60,000,000

60,000,000

60,000,000.0

13

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

6,500,000

6,500,000

6,500,000.0

14

Penyediaan jasa keamanan

6,000,000.0

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

16

Pengadaan Mebeleur

17

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

18

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

19

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

20

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10,000,000

60,000,000

366,962,500.0

34,000,000

17,400,000.0 15,000,000.0

84,299,000

100,000,000

120,000,000.0

50,000,000

17,600,000.0 89,145,000.0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 21

Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

13,324,000

15,000,000

16,500,000.0

49,547,500

33,625,000

15,000,000.0

501,337,500.0

501,337,500.0

501,337,500.0

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 22

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pendidikan Anak Usia Dini

23

Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

24

Peningkatan minat, bakat dan kreatifitas anak usia dini

63,375,000.0

83,375,000.0

83,375,000.0

25

Pengadaan APE bagi Lembaga PAUD

29,000,000.0

290,000,000.0

170,450,000.0


59

NO


ANGGARAN 2012

ANGGARAN 2013

ANGGARAN 2014

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

26

Pemberdayaan Lembaga PAUD

47,512,500.0

77,512,500.0

77,512,500.0

27

Penyediaan Sarana, Perlengkapan dan Kebutuhan Lembaga PAUD

-

71,725,000.0

71,725,000.0

28

Diklat Dasar Pendidik PAUD Non Formal

-

-

50,000,000.0

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 29

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

40,000,000

80,700,000.0

30

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

40,000,000

81,000,000.0

-

2,384,912,500.0

Program Pendidikan Menengah 31

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

-

32

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain)

-

33

Pembangunan Pepustakaan Sekolah

-

1,627,617,500.0

1,627,617,500.0

34

Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa

-

1,209,730,003.0

1,209,730,003.0

35

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

-

1,145,160,000.0

1,145,160,000.0

36

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas sekolah

-

1,578,547,500.0

1,578,547,500.0

37

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah

-

440,515,000.0

440,515,000.0

38

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Olahraga

-

72,602,500.0

72,602,500.0

39

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula

-

514,867,500.0

514,867,500.0

40

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

41

Penyelenggaraan Paket C Setara SMU

42

Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Dunia Indutri

43

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah

44

Project work siswa

45

Pengembangan kelas wirausaha

46

244,930,000.0

-

1,159,425,000.0

1,159,425,000.0

35,000,000.0

149,400,000.0

149,400,000.0

-

-

264,612,500.0

25,000,000.0

25,000,000.0

25,000,000.0

250,000,000.0

250,000,000.0

250,000,000.0

44,000,000.0

44,000,000.0

44,000,000.0

Penyelenggaraan pendidikan SMA negeri dan sSwasta

2,956,869,000.0

2,956,869,000.0

2,956,869,000.0

47

Penyelenggaraan pendidikan SMK negeri dan swasta

3,566,000,000.0

3,566,000,000.0

3,566,000,000.0

48

Peningkatan minat, bakat, dan kreativitas siswa

275,000,000.0

275,000,000.0

275,000,000.0

49

Lomba Kompetensi Siswa

125,800,000.0

125,800,000.0

125,800,000.0

50

Peningkatan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SMK

165,780,000.0

165,780,000.0

165,780,000.0

51

Lomba Perpustakaan Sekolah SMA/SMK

-

-

12,400,000.0

52

Peningkatan minat, bakat dan kreatifitas Guru

14,917,500.0

14,917,500.0

14,917,500.0

53

Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis TIK bagi Siswa SMA dan SMK

-

189,000,000.0

66,112,500.0

54

Pendampingan Bantuan Pendidikan bagi Siswa Keluarga Tidak Mampu

12,500,000.0

12,500,000.0

12,500,000.0

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain) SMK

-

2,677,150,000.0

2,677,150,000.0

55 56

Pembangunan Pepustakaan Sekolah SMK

-

1,647,347,500.0

1,647,347,500.0

57

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMK

-

1,467,335,000.0

2,467,335,000.0

58

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMK

-

800,000,000.0

1,737,185,000.0

59

Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa SMK

-

200,000,000.0

1,785,885,000.0

60

Penyelenggaraan Sekolah Adiwiyata

-

200,000.0

404,837,500.0

61

Pengembangan dan Seleksi UKS SMA

-

-

856,375,000.0

Program Pendidikan Non Formal


60

NO


(1)

(2)

ANGGARAN 2012

ANGGARAN 2013

ANGGARAN 2014

(3)

(4)

(5)

62

Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal

3,455,515,000.0

3,455,515,000.0

7,455,515,000.0

63

Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal

-

-

27,700,000.0

64

Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal

-

-

125,875,000.0

65

Penyelenggaraan Jambore PTK Pendidikan Non Formal

-

85,000,000.0

118,050,000.0

66

Sosialisasi dan Pendampingan Akreditasi Pendidikan Non Formal

-

-

50,000,000.0

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 67

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

12,500,000.0

12,500,000.0

12,500,000.0

68

Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

32,000,000.0

35,000,000.0

40,000,000.0

69

Seleksi guru, Kepsek dan pengawas berprestasi

61,100,000.0

61,100,000.0

61,100,000.0

70

Kinerja Kepala Sekolah

-

-

20,000,000.0

730,766,500.0

730,766,500.0

730,766,500.0

87,422,200.0

87,422,200.0

87,422,200.0

-

-

39,650,000.0

137,162,500.0

157,162,500.0

237,162,500.0

29,857,500.0

29,857,500.0

299,857,500.0

-

-

18,875,000.0

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 71

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

72

Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan

73

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

74

Sukses Ujian Nasional

75

Penyusunan Kalender Pendidikan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

76

Penyusunan Renstra Bidang Pendidikan Menengah dan Non Formal

77

Penyusunan Profil Pendidikan dan Buku Saku

105,880,000.0

105,880,000.0

105,880,000.0

78

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

-

-

22,950,000.0

79

Pengembangan Pendidikan Mitigasi Bencana di Sekolah

-

85,912,500.0

85,912,500.0

80

Achivement Motivation Training (AMT) untuk mencapai prestasi dalam Ujian Nasional

-

26,345,200.0

226,345,200.0

81

Bimtek Administrasi Sekolah bagi Pengelola Keuangan di Sekolah

-

-

20,237,500.0

82

Penanaman Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia

103,555,000.0

103,555,000.0

103,555,000.0

83

Peningkatan Pelayanan Pendidikan Inklusi

-

-

72,025,000.0

-

10,550,000.0

10,550,000.0

12.331.439.550

20.518.836.600

41,960,570,403.0

Program Pengelolaaan Barang Daerah 84

Pendataan dan Pemetaan Barang dan Aset JUMLAH


61

2.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul. Tabel : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul

Tujuan Sasaran

(1)

(2)

Tujuan Sasaran 1 1

Indikator Kode Sasaran

(3)

(4)

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

(5)

(6)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Data Capaian Kondisi pada Tahun Kinerja pada Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 akhir periode Awal Renstra SKPD Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Lokasi

(20)

(21)

Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah Pengadaan meubeler

Tujuan Sasaran 1 2

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Penilaian angka kredit pejabat fungsional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan Sasaran 2 1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan alat praktek dan peraga siswa (APE) bagi PAUD Non Formal Pelatihan kompetensi tanaga pendidik TK (PAUD Formal) Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini (Penyusunan Kurikulum dan Rencana Kinerja TK di 17 Kecamatan) Peningkatan minat, bakat, dan kreatifitas anak usia dini Sosialisasi kabupaten layak anak Lomba UKS bagi TK Penyusunan buku direktori PAUD Program Pendidikan Menengah Penyelenggaraan Paket C setara SMA Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Pengembangan kelas wirausaha Penyelenggaraan pendidikan SMA negeri dan swasta (BOP SMA) Penyelenggaraan pendidikan SMK negeri dan swasta (BOP SMK) Peningkatan minat bakat dan kreatifitas siswa SMA Olimpiade Sains, Debat Bhs Inggris, UUD 1945,


62

Indikator Tujuan Sasaran Kode Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

(5)

(6)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Data Capaian Kondisi pada Tahun Kinerja pada Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 akhir periode Awal Renstra SKPD Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Lokasi

(20)

(21)

OOSN, FLSSN, OPSI Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Uji Kompetensi Siswa SMK Pembelajaran Bahasa Inggris berbasis ICT untuk siswa SMA Penyediaan bantuan pendidikan bagi keluarga tidak mampu Peningkatan minat bakat dan kreatifitas guru (OSN, Debat Bhs Inggris, UUD 1945, OOSN, FLSSN, OPSI Program Pendidikan Non Formal Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan sertifikasi pendidik Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Sukses Ujian Nasional Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Workshop penyusunan buku Gerakan Pendidikan Karakter Pancasila

Catatan: Dikarenakan format yang disediakan dalam pedoman, lebar kolom-kolomnya sangat terbatas dan sempit, maka penulisan target kinerja dan target anggaran (rupiah) tidak dapat disajikan dalam table di atas.


63

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 1. Indikator kinerja SKPD Tabel : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

INDIKATOR

(1)

(2)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0

2010

(3)

(4)

2011

2012

2013

2014

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Angka Melek Huruf

89

89,94

90,34

90,74

91,14

2


80

83

83,5

84

84,5

3

APK TK/PAUD

53

55

56,5

58

59

4

APM SM (SMA/SMK/MA/Paket C)

63

64

65

66

67

5

Tingkat Kelulusan SM (SMA/SMK/MA)

98

98,10

98,20

98,25

98,30

6

Nilai NEM Rata-rata SM (SMA/SMK/MA)

7,00

7,06

7,21

7,31

7,56

7

Angka Putus Sekolah (SMA/SMK/MA)

0,95

0,90

0,85

0,80

0,75

8

Angka Rata-rata Lama Sekolah (SMA/SMK/MA)

3,01

3,01

3,01

3,01

3,01

32

32

32

32

32

9

9

9

9

9

33

33

35

37

40

1

1

1

2

2

9

Rasio Ruang Kelas/Siswa (SMA/SMK/MA)

10

Rasio Guru/Siswa (SMA/SMK/MA)

11

Jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif melaksanakan kegiatan

12

Jumlah lembaga pendidikan informal yang aktif melaksanakan kegiatan

(9)

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) untuk urusaan wajib, maka targetnya pada Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal sebagai berikut ini. Tabel : Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)

(1)

(2)

Target SPM (3)

Target Target Renstra SKPD Tahun keTarget Indikator IKK Lainnya 2010 2011 2012 2013 2014 (4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

SPM A.

Pendidikan Formal

3.

SMA/MA n) Partisipasi anak bersekolah

60 %

83

84

84,5

o) Angka putus sekolah (APS)

<1%

0,90

0,85 0,80

0,75

p) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis yang ditetapkan

90 %

90,5

91 91,5

92

q) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru

80 %

80,5

r)

90 %

91

Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan


83,5

81 81,5 91,5

92

82 92,5

64

NO


(1)

(2)

Target SPM (3)


(5)

(6)

(7)

(8)

s) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional

90 %

91

t)


(9)

91,5

(10)

92

92,5

90 92,5

95

32

32

32

90 92,5

95

55

60

65

100 %

87,5

u) Jumlah siswa per kelas

30-40

34

v) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional

90 %

87,5

w) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi

25 %

53

o) Angka putus sekolah (APS)

<1%

0,90

0,85 0,80

0,75

p) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis yang ditetapkan

90 %

90,5

91 91,5

92

q) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru

80 %

80,5

r)

90 %

91

91,5

92

92,5

s) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional

90 %

91

91,5

92

92,5

t)

x) Indikator lainnya ...... y) Indikator lainnya ...... z) Indikator lainnya ...... 4.

SMK

Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan


81 81,5

82

100 %

87,5

90 92,5

95

u) Jumlah siswa per kelas

30-40

34

32

32

32

v) Jumlah lulusan SMK melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi

20 %

20

21

21

22

w) Jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya.

20 %

40

45

50

52

100 %

100

100 100

100

x) Indikator lainnya ...... y) Indikator lainnya ......

B.

Pendidikan Non Formal

1.

Pendidikan Keaksaraan e) Semua penduduk usia produktif (15-44) tahun bisa baca dan menulis f)

Orang buta aksara dalam kelompok usia produktif (15-44) tahun

<7%

7

6

< 30%

30

30

29

29

28

o) Peserta paket A bagi penduduk usia sekolah yang belumbersekolah SD/MI

85 %

85

85

85

86

87

p) Peserta didik Paket A yang tidak aktif

< 10%

10

10

9

9

9

q) Kepemilikan modul program paket A oleh peserta didik

100 %

100

100

100 100

100

Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan Paket A

95 %

95

95

95 95,5

96

s) Jumlah lulusan Program Paket A dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (SMP/MTs) atau Program Paket B

95 %

95

95

95 95,5

96

90 %

89

89

90

90

91

u) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket A yang diperlukan

100 %

100

100

100 100

100

v) Kualifikasi tutor Program Paket A yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

90 %

90

90

91

91

92

w) Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran

90 %

89

89

90

90

91

g) Orang buta aksara dalam kelompok usia diatas 44 tahun

6 5,5

5

h) Ketersediaan data dasar keaksaraan yang diperbarui terus menerus z) Indikator lainnya ...... aa) Indikator lainnya ...... bb) Indikator lainnya ...... 2.

Kesetaraan SD (program Paket-A)

r)

t)



65

NO


(1)

Target SPM

(2) x) Jumlah peserta yang memiliki sarana belajar

(3)


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

100 %

100

100

100 100

100

o) Peserta didik Program Paket B bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMP/MT

90 %

90

90

p) Peserta didik Program Paket B yang tidak aktif

< 10%

10

10

q) Kepemilikan modul program paket B oleh peserta didik

100 %

100

100

r)

80 %

80

80

80

81

81

50 %

70

75

75

77,5

80

50%

50

52,5

55

57,5

60

u) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan

90 %

89

89

90

91

v) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket B yang diperlukan

100 %

100

100

100 100

100

w) Kualifikasi tutor Program Paket B yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

90 %

89

89

90

90

91

x) Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran

90 %

89

89

90

90

91

n) Peserta didik Program Paket C bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMA/MA/SMK

70 %

69

70

70

70,5

o) Peserta didik Program Paket C yang tidak aktif

<5%

5

5

5

5

5

p) Kepemilikan modul program paket C oleh peserta didik

60 %

60

60

60

60

61

q) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan

80 %

80

80

80

80

80,5

r)

Jumlah lulusan Program Paket C dapat memasuki dunia kerja

60 %

60

60

60

60

60,5

s)

Jumlah lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi

10 %

10

10

10

10

10,5

t)


90 %

90

90

90

90

90

100 %

100

100

100

100

100

90 %

90

90

90

90

90,5

90 %

90

90

90

90

90

n) Prosentase jumlah anggota masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera yang menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang

25 %

25

25

25,5

26

26,5

o) Kepemilikan ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah

100 %

100

100

100

100

100

p) Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi

25 %

25

25

25

25

25,5

q) Kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang dibina

100 %

100

100

100

100

100

y) Tersedianya data dasar kesetaraan SD yang diperbarui terus menerus. z) Indikator lainnya ...... aa) Indikator lainnya ...... bb) Indikator lainnya ...... 3.

Kesetaraan SMP (Program Paket B)

Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan

s) Jumlah lulusan Program Paket B dapat memasuki dunia kerja t)

Jumlah lulusan Program Paket B yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA, SMK, MA, atau Program Paket C)

91

91

9

9

9

100 100

100

90

92

y) Tersedianya data dasar kesetaraan SMP yang diperbarui terus menerus. z) Indikator lainnya ...... aa) Indikator lainnya ...... bb) Indikator lainnya ...... 4.

Kasetaraan SMA (Program Paket C)

u) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket C yang diperlukan v)

Kualifikasi tutor yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

w) Jumlah pusat belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran

5.

x)

Tersedianya data dasar kesetaraan SMA yang diperbarui terus menerus

y)


z)


70

Pendidikan Keterampilan dan Bermata-pencaharian


66

NO


(1)

Target SPM

Target Target Renstra SKPD Tahun keTarget Indikator IKK Lainnya 2010 2011 2012 2013 2014

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha yang dapat memasuki dunia kerja

90 %

90

90

90

90

90,5

100 %

100

100

100

100

100

90 %

90

90

90

90

90,5

u) Jumlah peserta ujian kursus-kursus yang memperoleh ijazah atau sertifikat

75 %

75

75

75

75

75,5

v) Jumlah kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan

90 %

90

90

90

90

90,5

g) Jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program TK/RA

20 %

88

89

90

92,5

95

h) Guru yang layak mendidik T/RA dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

90 %

70

75

80

85

90

i)

TK/RA yang memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain

90 %

90

92

94

95

96

j)

TK/RA yang telah menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh Menteri

60 %

60

60

60

60

60

65 %

65

70

75

80

85

g) Jumlah Anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikutii program PAUD jalur non formal.

50 %

50

50

50

50

50

h) Guru PAUD jalur non formal yang telah mengikuti pelatihan di bidang PAUD

50 %

50

50

50

50

50

3,01

3,01

3,01

3,01

3,01

secara terus menerus r)

s) Pemenuhan jumlah tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek dari kursus-kursus/pelatihan/ kelompok belajar usaha/magang yang diperlukan t)

Kualifikasi tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek kursuskursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan

w) Tersedianya data dasar kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperbarui terus menerus x) Indikator lainnya ...... y) Indikator lainnya ...... z) Indikator lainnya ...... 6.

Pendidikan Taman Kanak-kanak


7.


Pendidikan di Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat f)

Jumlah anak 0 – 4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau sederajat

i)


j)


Indikator Kinerja Kunci (Permendagri No 73 Tahun 2009) 1

Angka Rata-rata Lama Bersekolah

2

Angka Melek Huruf

3

Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI

4

Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS

5

Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA

6

Pembinaan Guru jenjang SD/MI

7

Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS

8

Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA

9

Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan

10

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

11

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

12

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

13

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B


89.94 90.34

90.74 91.14 91.54

67

NO


(1)

(2)

14

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

15

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

16

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

17

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

18

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

19

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

20

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

21

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

22

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

23

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV


Target SPM (3)


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

64

65

66

67

0,90

0,85

0,80

0,75

89,10

92

98,20 98,25 98,30

92,5

93

93,5

68

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul yang merupakan realisasi dan tuntutan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional telah selesai di susun dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2015, serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra SKPD ini juga menjadi pedoman di dalam penyusunan Renja SKPD dan sekaligus dapat memperkuat peran stakeholders dalam pelaksanaan Renja SKPD serta dapat di jadikan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan terbitnya Renstra ini, di harapkan berdampak terhadap peningkatan mutu layanan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul dan lebih dari itu di harapkan dapat berpengaruh pada peningkatan proses maupun hasil pendidikan di Kabupaten Bantul khususnya tahun 2011-2015. Luasnya cakupan layanan di satu pihak dan terbatasnya SDM serta sulitnya mengolah data yang akurat merupakan tantangan tersendiri dalam penyusunan Renstra ini. Namun berkat kerja keras dan kerja sama dari semua pihak akhirnya Renstra Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul dapat diselesaikan dengan baik Semoga Renstra Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul tahun

2011 – 2015 ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi jajaran

Dinas

Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul. Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah beerperan dalam penyusunan Renstra ini.

Bantul, Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Fomal Kabupaten Bantul

Drs. H. MASHARUN, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP 195807031985031016 RENSTRA Dinas Dikmenof 2009-2014 (Revisi 2)

69

BAB I PENDAHULUAN. RENSTRA Dinas Dikmenof (Revisi 2) 1

Recommend Documents