Revisi Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung BAB I PENDAHULUAN

Revisi Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung

2010 - 2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung menyusun Rencana Stategis yang

merupakan

dokumen lima tahunan. Rencana Strategis memuat visi, misi, kebijakan, program

dan

kegiatan

yang

mendasar

yang

dibuat

untuk

diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas. Rencana Strategis perpedoman pada RPJM Kabupaten Badung 2010 – 2015 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011.Rencana Strategis memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, kendala yang timbul serta mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang strategis dan realistis. Dalam perkembangannya dari tahun ke tahun sejalan dengan telah dilaksanakannya program-program strategis di dalam menunjang pembangunan daerah Kabupaten Badung dan hasil-hasil yang telah dicapai di dalam kurun waktu tiga tahun pelaksanaan Rencana Strategis, Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Badung telah menunjukkan hasil yang signifikan terhadap indikator kinerjanya, dimana target-target indikator kinerja telah berhasil dilampaui, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan peninjauan kembali terhadap indikator kinerja yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Badung menjelang lima tahun pelaksanaan RPJM Kabupaten Badung.

1.2.

Landasan Hukum Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung merupakan Perencanaan strategis kegiatan Ke-Binamargaan dan Pengairan yang berfungsi sebagai pedoman

untuk perencanaan

1


2010 - 2015

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun dengan landasan hukumnya sebagai berikut : 1. Landasan Idiil

:

Dasar Negara RI yaitu Pancasila.

2. Landasan Konstitusional

:

Undang-Undang Dasar 1945.

3. Landasan operasional

:

a) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; b) Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; c) Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ; d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan; h) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; i) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2011 - 2015; j) Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

2


2010 - 2015

k) Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015.

1.3

Maksud dan Tujuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mewajibkan

setiap

SKPD membuat Renstra untuk menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Badung. Dan merupakan pedoman dari SKPD didalam melaksanakan program strategis setiap tahunnya.

Penyusunan Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut : 1.3.1. Maksud : Penyusunan

Renstra

Dinas

Bina

Marga

dan

Pengairan

Kabupaten Badung dengan maksud agar dapat diketahui dengan jelas pedoman Perencanaan Pembangunan dalam SKPD setiap tahunnya dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Badung dan berorientasi kepada pencapaian hasil sesuai dengan Visi dan Misi SKPD . 1.3.2. Tujuan : Adapun tujuan tersusunnya Renstra adalah untuk memberikan arah dan pedoman SKPD dalam merumuskan

strategi dan

kebijakan dari SKPD serta merumuskan program pembangunan sarana dan prasarana kebinamargaan dan pengairan selama 5 tahun, guna menunjang pembangunan daerah

1.4.

Sistematika BAB I : PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang

3


2010 - 2015

1.2.Maksud dan Tujuan 1.3.Landasan Hukum 1.4.Sistematika BAB II : GAMBARAN UMUM 2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2.Sumber Daya Dinas 2.3.Kinerja dan Pelayanan Dinas 2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2.Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3.Telaahan Restra Kementerian / Lembaga dan Rentra SKPD Provinsi Bali 3.4.Telaahan Restra Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5.Penentuan Isu – isu Strategis BAB IV : VISI,

MISI,

TUJUAN,

SASARAN,

STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN BAB V : RENCANA

PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM. BAB VII : PENUTUP

4


2010 - 2015

BAB II GAMBARAN UMUM 2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Marga dan Pengairan Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008 tentang

Pembentukan, Organisasi, Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, maka susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat 2.1. Sub. Bagian Peralatan 2.2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawai 2.3. Sub. Bagian Keuangan 3. Kepala Bidang Pendataan dan Evaluasi membawahi : 3.1. Seksi Evaluasi dan Pelaporan 3.2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 3.3. Seksi Analisa dan Penilaian 4. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan membawahi : 4.1. Seksi Perijinan dan Pembinaan Jalan dan jembatan 4.2. Seksi Pembangunan , Peningkatan Jalan dan Jembatan 4.3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5. Kepala Bidang Pengairan membawahi : 5.1. Seksi Peningkatan 5.2. Seksi Pembangunan 5.3. Seksi Pemeliharaan dan Operasional 6. Unit Pelaksana Teknis. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan Peraturan

Bupati Badung

Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dinas di Lingkungan

5


Pemerintah Kabupaten Badung disebutkan bahwa

2010 - 2015

Tugas pokok Dinas

Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung adalah: “Melaksanakan Kewenangan

Otonomi

Daerah

dalam

rangka

pelaksanaan

tugas

Desentralisasi di Bidang Kebinamargaan dan Pengairan”. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi : (1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di Bidang Kebinamargaan dan Pengairan. (2) Pemberian perijinan dan pelayanan umum. (3) Pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung. 1.

Kepala Dinas mempunyai tugas : a.

Menyusun program/rencana kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

b.

Melakukan

koordinasi

yang

diperlukan

antar

lnsiansi

/Kantor/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang

-

undangan

yang

berlaku

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas; c.

Mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah - langkah strategis dan operasional Dinas bersama para Kepala Bidang dan

Sekretaris

dilingkungan

Dinas

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; d.

Merumuskan kebijaksanaan operasional dalam Bidang Bina Marga dan Pengairan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;

e.

Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;

6


f. Memberikan

bimbingan

dan

petunjuk

2010 - 2015

kepada

bawahan

dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan

tugas

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang - undangan yang berlaku; g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku; h. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; i. Menyusun rencana kebijakan di bidang Bina Marga dan Pengairan dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh Bupati; j. Melaksanakan pelayanan umum dan perijinan; k. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; l. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; m. Membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; 2.

Sekretariat mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiaran Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; b. Mengkoordinir para Sub Bagian dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan

7


2010 - 2015

ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku; c. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi/Lernbaga terkait melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang- undangan yang berlaku; d. Menyusun dan merumuskan langkah - langkah operasionai kesekretariatan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; e. Memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; f. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap

petunjuk

dan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Peralatan dan Sub Bagian Keuangan; j. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan serta kehumasan dan peralatan;

8


2010 - 2015

k. Mengumpulkan, mensistimasikan dan menganalisa data hasil pelaksanaan tugas kebinamargaan; l. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; m. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; n. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan;

3.

Bidang Pendataan dan Evaluasi mempunyai tugas ; a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana

dan

kebutuhan

untuk

menunjang

kelancaran

pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; b. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan

kebutuhan

undangan

yang

dan

ketentuan

berlaku

untuk

peraturan

perundang-

menunjang

kelancaran

pelaksanaan tugas; d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

9


2010 - 2015

e. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap

petunjuk

dan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; h. Menyusun/mengkoordinasikan,

mengendalikan

program

kegiatan Kepala Dinas, SKPD melalui program kerja pedoman operasional teknis, pedoman pengendalian dan pelaporan, pedoman pengujian bahan, struktur dan konstruksi sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang- undangan yang

berlaku

mengacu

kepada

kebijakan

perencanaan

pembangunan daerah; i. Menyusun pedoman operasional

teknis,

pedoman

pengendalian/ penyusunan dan pelaporan; j. Menyusun dan melaksanakan pengujian bahan struktur dan kontruksi sesuai dengan ketentuan teknis dan perundangundangan yang berlaku dan mengacu kepada kebijakan perencanaan pembangunan daerah; k. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan

kebutuhan

dan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku; l. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;

10


2010 - 2015

m. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; Bidang Pendataan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan

4.

Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas ; a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana

dan

kebutuhan

untuk

menunjang

kelancaran

pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; b. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern dinas melalui kepala bidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan

kebutuhan

undangan

yang

dan

ketentuan

berlaku

untuk

peraturan

perundang-

menunjang

kelancaran

pelaksanaan tugas; d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; e. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11


2010 - 2015

g. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap

petunjuk

dan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; h. Melakukan survey, analisa dan koordinasi dengan bidang lainnya terhadap kebutuhan data, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan, untuk kebenaran dan kesamaan data teknis pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan

pembangunan

peningkatan

jalan

dan

jembatan; i. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh-atasan; k. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. Bidang Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan. 5.

Bidang Pengairan mempunyai tugas: a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana

dan

kebutuhan

untuk

menunjang

kelancaran

pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

12


2010 - 2015

b. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern dinas melalui kepala bidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan

kebutuhan

dan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturun perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan tcrhadap

petunjuk

dan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; h. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi peningkatan operasional pemeliharaan dan pengawasan pembangunan pengairan; i. Melakukan koordinasi perizinan pengairan, pemanfaatan air permukaan atau sumber lain serta rekomendasi perijinan penambangan galian c pada alur sungai;

13


2010 - 2015

j. Membina, mengatur dan mengawasi daerah aliran sungai, daerah pantai, daerah rawa, mata air, air baku agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; k. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan

kebutuhan

dan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku; l. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; m. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan.

2.2. Sumber Daya Dinas Jumlah pegawai pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung sampai akhir Tahun 2013 yang merupakan sumber daya manusia di dalam mewujudkan program-program dinas diuraikan sebagai berikut : Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

80 60 40 20 0

10

33

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Teknik dan Non Teknik

24

66 1

9

5

23 132

Sarjana Teknik STM Non Teknik

14


2010 - 2015

Disamping Sumber Daya Manusia, dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung juga didukung sarana dan prasarana berupa kendaraan dinas, alat-alat berat dan alat angkut, alat-alat laboratorium teknik kebinamargaan serta alat-alat inventaris kantor untuk menunjang kelancaran administrasi .

2.3.

Kinerja dan Pelayanan Kinerja yang telah dicapai Dinas Bina Marga dan Pengairan selama tiga tahun pelaksanaan rencana strategis sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA RATA -RATA TAHUN 2011 - 2013 110 108

108,15

106

106,02

104 102 100 98

CAPAIAN KINERJA (%)

100,24

96 Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

.

2.3.1. Sarana Kebinamargaan. Dengan pendanaan program strategis yang meningkat setiap tahunnya untuk program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, sehingga prosentase pencapaian dibidang kebinamargaan untuk kemantapan jalan Kabupaten (K1) untuk jalan yang kondisi baik dan kondisi sedang terus mengalami peningkatan sehingga sampai akhir tahun 2013 menjadi :

15


2010 - 2015

Kondisi No

Uraian

Baik Pj (km)

Jalan

560,018

Kabupaten

Sedang

Rusak

(%)

Pj (km)

(%)

Pj (km)

(%)

89,069

66,951

10,648

1,775

0,282

(399 ruas)

(51 ruas)

(2 ruas)

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa dari total Jalan Kabupaten sepanjang 628,744 km terdapat 99,717% (626,969 km) berkondisi baik dan sedang (mantap) dan 0,282% (1,775 km) berkondisi rusak (tidak mantap). Pada tahun 2013 ditargetkan tingkat kemantapan menjadi 99,16% artinya target untuk menangani jalan yang tidak mantap menjadi mantap telah tercapai dan bahkan lebih sebesar 0,557% (3,502 km).

2.3.2. Kondisi Sarana Pengairan . Saluran irigasi

di Kabupaten Badung sepanjang 655,341 km, yang

terdiri dari saluran primer, sekunder, tertier dan saluran pembuang, pada awal tahun 2013 memiliki kondisi jaringan irigasi dengan tingkat kerusakan 9,77 % yang merupakan angka kritis menuju ke kondisi tidak baik sesuai dengan kategori kerusakan saluran. Sedangkan sampai akhir Tahun 2013 telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan berkurangnya tingkat kerusakan menjadi 6,81% seperti berikut : NO

KLASIFIKASI

PANJANG (KM)

BAIK

KONDISI AKHIR TAHUN 2013 % RUSAK

%

1

Saluran Primer

95,150

86,69

91,11

8,46

8,89

2

Saluran Skunder

137,290

114,23

83,21

23,06

16,79

3

Saluran Tersier

417,681

404,57

96,86

13,10

3,41

4

Saluran Pembuang

5,220

5,22

100,00

0,00

0,00

Total Saluran

655,341

610,72

93,19

44,62

6,81

16


2.3.3.

2010 - 2015

Pendanaan Perkembangan Jumlah Anggaran dan Realisasi pada Dinas Bina Marga dan Pengairan dari Tahunb 2013 mengalami perkembangan secara signifikan terutama belanja modal yang sebagian besar digunakan untuk peningkatan

infrastruktur

kebinamargaan

dan

pengairan,

seperti

Sisa

(%)

dibawah ini : Jenis

No.

Pagu Anggaran

Realisasi

407.300.512.415,00

378.688.428.547,50

28.612.083.867,50

92,975

10.889.311.578,00

9.478.700.948,00

1.410.610.630,00

87,046

396.411.200.837,00

369.209.727.599,50

27.201.473.237,50

93,138

Belanja

1

Belanja Daerah

2

Belanja Tidak Langsung

3

Belanja Langsung

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Bina Marga dan Pengairan Dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki Kabupaten Badung khususnya Dinas Bina Marga dan Pengairan antara lain : -

Tugas pokok dan Fungsi yang jelas disertai dengan rincian dalam struktur organisasi mempunyai uraian tugas yang jelas dan terperinci.

-

Adanya dukungan jumlah/kuantitas pegawai yang mencukupi.

-

Memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

-

Dukungan dana yang mencukupi

dilihat dari kemampuan APBD

yang cukup besar ditunjang lagi bantuan-bantuan dana dari pusat. -

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tahun 2013, Maka tantangan ke depan di Tahun 2014 dan 2015 adalah bagaimana mewujudkan kinerja yang optimal dan program-program inovatif lainnya didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

17


2010 - 2015

khususnya dalam bidang jalan dan bidang pengairan dengan menyediakan infrastruktur yang baik. Disamping itu terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah : -

Tidak adanya regulasi kelas jalan yang mengatur tonase kendaraan angkut.

-

Kesadaran /partisipasi masyarakat untuk gotong royong perlu ditingkatkan .

Namun demikian ada sisi kelemahan antara lain : -

Masih rendahnya kompetensi di bidang kebinamargaan dan pengairan

-

Kurangnya

Tenaga

Teknis

dibandingkan

dengan

banyaknya

infrastruktur yang ditangani. Sedangakan peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pencapaian kinerja adalah : -

Koordinasi melalui teknologi informasi bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan.

-

Rensponsif masyarakat yang cukup tinggi untuk menyampaikan informasi/kritik dalam pengawasan pekerjaan fisik.

-

Penggunaan Jasa Pihak Ketiga sangat mendukung kelancaran dan percepatan pembangunan.

18


2010 - 2015

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1.

Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan SKPD Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, Dinas Bina Marga dan Pengairan berperan membangun infrastruktur kebinamargaan dan pengairan dengan pembangunan jalan dan jembatan, Peningkatan jalan dan jembatan

dan pemeliharaann jalan dan jembatan, perbaikan

saluran irigasi yang mana hal tersebut berperan sebagai pendukung kelancaran kegiatan pembangunan lainnya seperti perdagangan dan jasa, pertanian , industri dan pariwisata. Pembangunan infrastruktur berperan sebagai stimulan dan mendukung perkembangan ekonomi wilayah. Oleh karenanya tidak boleh ada wilayah yang tidak ada aksesibilitasnya dan tentunya kondisinya dapat dipertanggungjawabkan. Di

Kabupeten

Badung

telah

dilakukan

kegiatan

untuk

meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan pengairan, dimana sampai akhir Tahun 2013 melalui Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Badung telah menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Badung dan Kondisi Jaringan Irigasi berkondisi baik. Namun demikian hingga saat ini kemacetan juga merupakan hal yang biasa terjadi terutama di wilayah Badung Selatan, selain menghambat pergerakan juga mengganggu

kenyamanan pengguna

jalan . Yang mana ini memerlukan pemikiran pihak yang terkait untuk mengatasi masalah tersebut. Disamping itu juga tidak ada yang dapat memprediksi datangnya bencana alam di wilayah Kabupaten Badung, yang menyebabkan kerusakan pada infrastruktur yang belum sepatutnya mengalami kerusakan.

19


2010 - 2015

Permasalahan lainnya dalam bidang jalan,yaitu tidak cukup hanya menyediakan infrastruktur jalan saja tetapi juga bagaimana infrastruktur tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengguna jalan yang memberikan aksesibilitas dan kenyamanan. Demikian juga dalam bidang pengairan, bagaimana infrastruktur tersebut memberikan manfaat bagi penggunanya terutama petani dalam pemenuhan kebutuhan akan air bagi pertaniannya.

3.2. Telahan Visi, Misi dan Program Bupati. 3.2.1. Visi Bupati Badung Dalam pelaksanaan

rangka

penyelenggaraan

pembangunan

dan

pelayanan

pemerintahan, masyarakat

di

Kabupaten Badung secara sinergis, terarah dan terencana maka Visi Kabupaten Badung yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2010 – 2015 adalah sebagai berikut : “Melangkah Bersama Membangun Badung Yang Shanti dan Jagadhita Berlandaskan TRI HITA KARANA” 3.2.2. Misi Bupati Badung. Untuk mewududkan visi tersebut diatas , disusunlah 9 (sembilan)

Misi

yang

harus

dilaksanakan

sebagai

pengejawantahan dari TRI HITA KARANA yang dikelompokkan menjadi 3 fungsi yaitu : A. Fungsi Perahyangan: 1.

Meningkatkan Srada dan Bhakti masyarakat terhadap ajaran Agama, serta eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di Era kekinian.

B. Fungsi Pawongan. 1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Badung. 2. Menata

sistem

kependudukan

dan

meningkatkan

kesejahteraan sosial masyarakat.

20


2010 - 2015

3. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan. 4. Mewujudkan

kepastian

hukum

serta

menciptakan

ketentraman dan ketertiban masyarakat. 5. Mewujudkan

Pemerintahan

berwibawa

yang

baik,

bersih

dan

( Good Governance & Clean Government)

C. Fungsi Palemahan. 1.

Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

2.

Mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang sesuai fungsi wilayahnya.

3.

Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3.2.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabuapten Badung adalah “ Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi

di

Bidang

Kebinamargaan

dan

Pengairan”.

Maka dalam melaksanakan tupoksi tersebut Misi Bupati Badung yang

terkait

adalah

Misi

Bupati

untuk

“Mewujudkan

Pembangunan yang selaras dan seimbang sesuai fungsi wilayahnya “ berupa pemenuhan pelayanan kepada masyarakat didalam menyediakan sarana infrastruktur kebinamargaan dan infrastruktur pengairan sebagai wujud pembangunan di Kabupaten Badung sehingga secara langsung dapat mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat baik bergerak dibidang perdagangan dan jasa, pertanian , industri dan pariwisata.

21


2010 - 2015

3.3. Telahaan Restra Kementerian / Lembaga dan Rentra SKPD Provinsi Bali

Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali yang berkaitan dengan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung yaitu Renstra Kementrian Pekerjaan Umum. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 untuk melaksanakan mandat yang diemban khususnya di bidang infrastruktur/sarana dan prasarana, Kementrian Pekerjaan Umum memiliki visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Kementrian Pekerjaan Umum 2010 – 2014. Visi Kementrian Pekerjaan Umum adalah

“Tersedianya

Infrastruktur

Pekerjaan

Umum

dan

Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”. Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang

terbangun

perkembangan secara

telah dan

optimal

memenuhi

kemajuan

kualifikasi

teknologi

teknis

serta

sesuai

beroperasi

seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan

masyarakat. Pemerataan infrastruktur/sarana dan prasarana pada seluruh aspek kehidupan dan golongan masyarakat merupakan faktor utama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sarana dan prasarana

memiliki

peranan

yang

sangat

penting

dalam

mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan

bangsa,

terutama

sebagai

modal

dasar

dalam

memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat, serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, prasarana dan sarana dasar permukiman merupakan modal esensial masyarakat dalam

memenuhi kebutuhan

sosial-ekonomi.

Sarana

dan

prasarana memiliki peran penting dalam mendukung daya saing ekonomi global terutama dalam penyediaan jaringan distribusi,

22


sumber

energi,

dan

input

produksi

lainnya.

2010 - 2015

Adapun

Misi

Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010 – 2014 dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, yaitu: a. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional

dan

daerah

serta

keterpaduan

pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis

penataan

ruang

dalam

rangka

pembangunan

berkelanjutan. b. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal

untuk meningkatkan

keberlanjutan

pemanfaatan

kelestarian

SDA

fungsi

dan

serta mengurangi resiko

daya rusak air. c. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

dan

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan. d. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni

dan

produktif melalui pembinaan dan fasilitasi

pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan. e. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin

adanya

keterpaduan

pengelolaan

sektor

konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang. f.

Menyelenggarakan Penerapan: dan/atau

Penelitian

dan

Pengembangan

serta

IPTEK, norma, standar, pedoman, manual kriteria

pendukung

infrastruktur

PU

dan

permukiman. g. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. h. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di

23


2010 - 2015

lingkungan Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional. i.

Bangunan

gedung

yang

memenuhi

persyaratan

keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; j.

Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan

k. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien.

3.4. Telahaan

Restra

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Pembangunan bidang lingkungan hidup dilaksanakan untuk dapat mencegah dan mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh kegiatankegiatan

pembangunan

dan

pemanfaatan

sumber

daya

alam.

Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan diantaranya

diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk,

pembangunan infrastruktur, industrialisasi, pola kehidupan yang konsumtif, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia. Persoalan

lain yang dilakukan dalam pembangunan

lingkungan hidup adalah antisipasi terhadap perubahan iklim. Pemanasan global (global warming) telah mengubah kondisi iklim global, rengional, dan lokal. Perubahan iklim global disebabkan antara lain oleh peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akibat berbagai aktivitas yang mendorong peningkatan

suhu

bumi.

Untuk itu

diperlukan adanya

pelestarian lingkungan pembangunan berkelanjutan dalam hal fisik, sosial, dan ekonomi yang dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan. 1. Usaha pelestarian tersebut didukung oleh strategi mewujudkan ruang terbuka hijau melalui : ketentuan RTRW mengenai Koefisien Daerah Hijau (KDH) mencapai minimal 40% dari luas wilayah, menetapkan Kawasan Jalur Hijau sebagai Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lahan

24


2010 - 2015

Sawah Abadi) yang tidak bisa dikonversi, membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pemilik lahan yang ditetapkan sebagai Kawasan Jalur Hijau (KJH), Mewajibkan menanam pohon perindang pada halaman sebagai ruang terbuka privat, Mewajibkan pembuatan lubang biopori dan sistem pengolahan limbah sebagai syarat memperoleh IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). 2.

Rumusan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Badung telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sebagaimana

diatur dalam Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yakni dengan adanya pemanfaatan ruang yang dialokasikan sebagai kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan prioritas.

3.5.

Penentuan Isu – Isu Strategis Pembangunan

Infrastruktur

Kebinamargaan

dan

Pengairan

Kabupaten Badung diarahkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Badung khususnya dan Bali serta Indonesia pada umumnya.Pertumbuhan ekonomi

di Kabupaten Badung dititik

beratkan pada sektor pariwisata, pertanian dalam arti luas, sektor perdagangan dan jasa. Untuk menunjang sektor tersebut diatas diperlukan usaha menjaga dan mengembangkan jaringan jalan yang terstruktur dengan kondisi mantap dan jaringan pengairan, baik irigasi dan drainase yang handal berdasarkan keseimbangan dan fungsi wilayah. Adapun hasil-hasil pembangunan infrasktur jalan dan irigasi di Kabupaten Badung sampai dengan akhir tahun 2013 adalah 450 ruas jalan kabupaten dengan tingkat kemantapan 99,717 % dan saluran irigasi sepanjang 655,341Km dengan kondisi baik sepanjang 610,72 km (93,19%). Prestasi yang telah diraih berupa penghargaan atas penilaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Bidang Pekerjaan Umum untuk sub Bidang Penyelenggaraan Jembatan

Jalan dan

berturut-turut dari tahun 2010 sampai Tahun 2012 dari

25


2010 - 2015

Departemen PU dengan meraih predikat terbaik rangking I (satu) tingkat nasional. Dari uraian tersebut diatas penentuan isu-isu strategis pembangunan Infrastuktur Jalan dan Pengairan di Kabupaten Badung mengacu pada isu-isu strategis di Kabupaten Badung yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015 yang diarahkan untuk : 1.

Menunjang pertumbuhan perekonomian.

2.

Menunjang kelancaran sektor perdagangan dan jasa.

3.

Menunjang produksi pangan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan air yang tersedia.

4.

Memelihara dan mengembangkan pembangunan infrastruktur wilayah sesuai dengan aslinya.

Maka harapan yang ingin dicapai oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung dalam dua tahun kedepan sampai tahun 2015 dalam mengelola

dan mengembangkan

infrastruktur

kebinamargaan dan pengairan di Kabupaten Badung sesuai

dengan

Visi : Mewujudkan Infrastruktur di Bidang Kebinamargaan dan Pengairan

yang mantap,baik kwalitas maupun

kwantitas guna

mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Badung adalah mempertahankan kondisi infrastruktur jalan maupun pengairan dalam kondisi baik ditambah dengan kenyamanan dan kepuasan masyarakat.

26


2010 - 2015

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

4.1. Visi dan Misi Dinas Bina Marga dan Pengairan VISI “

Mewujudkan infrastruktur di bidang kebinamargaan dan pengairan yang mantap, baik kualitas maupun kuantitas guna mendukung Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung ”

MISI Sedangkan Misi yang dicanangkan dalam mewujudkan Visi tersebut, antara lain : 1. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur 2. Meningkatkan kualitas perencanaan dibidang kebinamargaan dan pengairan. 3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dibidang kebinamargaan dan pengairan 4. Pembangunan dan peningkatan serta operasi dan pemeliharaan jaringan

jalan

agar

dapat

menumbuhkembangkan

sektor-sektor

perekonomian, baik sektor produksi / primer, sektor sekunder dan sektor tersier. 5. Perlindungan

sumber-sumber

air

permukaan,

penataan

serta

peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengairan, baik sungai, jaringan irigasi maupun DAM / Bendung. 6. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait ( Subak, Lembaga Adat, Instansi lainnya yang terkait ) 7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dibidang kebinamargaan dan pengairan 8. Penegakan supremasi hukum dibidang kebinamargaan dan pengairan

27


4.2.

2010 - 2015

Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Bina marga dan Pengairan sampai akhir tahun Renstra adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas yaitu :

Tujuan : Meningkatkan

kualitas

sarana

dan

prasarana

infrastruktur

kebinamargaan dan pengairan.

Sasaran : 1. Terwujudnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dalam Kondisi Baik 2. Terwujudnya Beautyfikasi Ruas Jalan di Kawasan Perkotaan. 3. Terwujudnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pengairan yang Berkondisi Baik. 4. Optimalnya Pelayanan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dan Pengairan.

4.3.

Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dicapai strategi serta kebijakanan-kebijakan antara lain : Strategi : Pencapaian masing masing tujuan dan sasaran dilaksanakan dalam bentuk program, kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ada. Pelaksanaan dari program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berserta perubahannya. Sasaran Strategis yang dianggap mampu mengukur kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan yaitu

28


2010 - 2015

1. Terwujudnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dalam Kondisi Baik 2. Terwujudnya Beautyfikasi Ruas Jalan di Kawasan Perkotaan. 3. Terwujudnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pengairan yang Berkondisi Baik. 4. Optimalnya Pelayanan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dan Pengairan. Apabila indikator kinerja sasaran 1, 2 dan 3 tercapai mencerminkan Kondisi jalan layak untuk dilalui dengan aman dan nyaman, sehingga layanan jalan terhadap kendaraan yang melewati diatasnya akan sangat memenuhi harapan pengguna. Demikian juga halnya dengan pengairan apabila tercapai akan mencerminkan baiknya kondisi jaringan

irigasi

yang menyebabkan sedikitnya kebocoran air yang dialirkan melalui saluran irigasi sehingga berakibat terpenuhinya kebutuhan air pada sawah yang ada di Kabupaten Badung serta berdampak pada peningkatan hasil produksi pertanian dan kesejahteraan para petani. Namum demikian pemenuhan sarana dan prasarana baik bidang Kebinamargaan maupun Pengairan perlu juga diimbangani dengan tingkat

kepuasan

masyarakat

sehingga

program-program

yang

dijalankan benar-benar telah menyentuh dan memenuhi rasa kepuasan masyarakat sebagai pemakai jalan dan pemakai sarana maupun prasarana pengairan. Kebijakan : -

Melalui Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan

-

Mengacu Pada Kondisi dan Menselaraskan melalui Musrenbang

-

Mengacu pada jadwal pelaksanaan kegiatan

-

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu

-

Melaksanakan kegiatan pemeliharaan pasca serah terima kegiatan

-

Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat.

29


2010 - 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan yang menginjak Tahun ke empat berdasarkan isu-isu strategis, pencapaian kinerja telah direview

sehingga sasaran dan indikator dalam pencapaian tujuan Tahun

2014-2015 yang merupakan dua tahun terakhir rencana strategis lima tahunan seperti dibawah ini : TUJUAN

INDIKATOR

SASARAN

TARGET TAHUN 2014

Meningkatkan sarana

dan

kualitas

1.

prasarana

infrastruktur kebinamargaan

Terwujudnya Kualitas Sarana

Prosentase Jalan

dan Prasarana Kebinamargaan

Kabupaten dalam Kondisi

dalam Kondisi Baik

Baik

Terwujudnya Beautyfikasi Ruas

Jumlah Ruas Jalan yang

Jalan di Kawasan Perkotaan

terbeautyfikasi

Terwujudnya Kualitas Sarana

1. Prosentase Jaringan

2015

91,00 %

93,00%

20 ruas

24 ruas

93,92%

94,68%

10.760 Ha

10.850 Ha

2 Mata Air

2 Mata Air

90 %

95 %

65,00

75,00

70,00

80,00

65,00

75,00

dan

pengairan 2.

3.

dan Prasarana Pengairan yang Berkondisi Baik

Irigasi dalam Kondisi Baik 2. Luasan Sawah yang Terlayani Jaringan Air Irigasi 3. Jumlah Mata Air yang dikonservasi 4. Prosentase Luas Kawasan Bebas Banjir

4.

Optimalnya Pelayanan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dan Pengairan

1. Tingkat

Kepuasan

Masyarakat Pengguna Jalan 2. Tingkat Masyarakat

Kepuasan terhadap

layanan pengujian 3. Tingkat

Kepuasan

Masyarakat

terhadap

Pelayanan

Saluran

Pengairan

Rencana tersebut dituangkan dalam rencana program dan kegiatan, Indikator kinerja serta pendanaan indikatif sebagai berikut :

30


2010 - 2015

TARGET KINERJA SASARAN

INDIKATOR

1

PROGRAM/

TAHUN 2014

KEGIATAN

2

Target

3

4

Terwujudnya

Prosentase

Peningkatan

Jalan

Kualitas Sarana

Jalan

dan Rehabilitasi/

dan Prasarana

Kabupaten

Pemeliharaan

Kebinamargaan

dalam Kondisi

dan Jembatan

dalam Kondisi

Baik

91,00%

TAHUN 2015

Dana (Rp)

Target

5 392.298.449.966,50

Dana (Rp)

6

7

93,00%

299.642.737.389

Jalan

Baik Terwujudnya

Jumlah Ruas

Beautyfikasi Ruas

Jalan yang

Jalan di Kawasan

terbeautyfikasi

20 ruas

24 ruas

Perkotaan Terwujudnya

Prosentase

Pengembangan dan

Kualitas Sarana

Jaringan

Pengelolaan

dan Prasarana

Irigasi dalam

Jaringan

Pengairan yang

Kondisi Baik

Rawa dan Jaringan

Berkondisi Baik

90,75%

37.950.053.975

94,68%

96.426.818.725

Irigasi,

Irigasi Lainnya Luasan

10.760

10.850

Sawah yang

Ha

Ha

Terlayani Jaringan Air Irigasi

Jumlah Mata

2

Air yang

Air

Mata

2 Air

Mata

90 %

95 %

dikonservasi

Prosentase Luas Kawasan Bebas Banjir Optimalnya

Tingkat

Peningkatan

Pelayanan Sarana

Kepuasan

pengembangan

dan

Pengguna

sistem

Jalan

capaian kinerja dan

Prasarana

Kebinamargaan dan Pengairan

65,00

Belum dimasukkan

75,00

120.000.000

dalam anggaran

pelaporan

program

keuangan Tingkat

70,00

80,00

65,00

75,00

Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengujian Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan saluran pengairan

31


2010 - 2015

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM

Didalam

RPJMD

Kabupaten

Badung

Tahun

2010-2015

telah

ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut. Indikator Kinerja SKPD yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJM telah dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun sampai akhir Tahun 2013 dengan pencapaian hasil yang signifikan telah memenuhi target, sehingga untuk kelanjutannya ditetapkan perubahan target pencapaian sehingga Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Badung berhasil secara maksimal. Adapun Perubahan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: INDIKATOR

1.

Kondisi Awal

TARGET TAHUN 2014

2015

3

4

1

2

Prosentase Jalan Kabupaten

Akhir Tahun 2013, 99,16%

91,00

dalam Kondisi Baik

Jalan di Kabupaten Badung

%

berkondisi mantap sampai

baik),

93,00%

5 Pada Akhir tahun 2015; 93,00 % jalan di Kabupaten Badung

( sedang 89,07

Kondisi Akhir

Berkondisi baik

%

Berkondisi Baik. 2.

Jumlah Ruas Jalan yang

Tahun 2013 sebanyak 9 ruas

terbeautyfikasi

telah belum

terbeautyfikasi menjadi

20 ruas

24 ruas

tetapi

Pada akhir Tahun 2015, 24 ruas jalan telah terbeautyfikasi

indikator

kinerja 3.

Prosentase Jaringan Irigasi dalam

Akhir tahun 2013 kondisi

Kondisi Baik

jaringan irigasi berkondisi baik

93,92%

94,68%

94,68% jaringan irigasi di

Pada Akhir tahun 2015,

sebesar 93,19%

Kabupaten Badung Berkondisi baik

4.

Luasan Sawah yang Terlayani

5.

Jumlah Mata air yang dikonservasi

Jaringan Air Irigasi

10.760 Ha

10.850

10.850 Ha sawah terlayani

2 Mata

2 mata air dapat dikonservasi

Ha 2 Mata

jaringan air irigasi

untuk dapat dimanfatkan oleh petani 6.

Prosentase Luas Kawasan Bebas

Air

Air

95 % luas kawasan bebas

Banjir

90

95 %

banjir

32


1

7.

Tingkat

Kepuasan

2

Masyarakat

Pengguna Jalan

Tahun 2013 belum menjadi

3

65,00

4

75,00

indikator dan belum dilakukan

Tingkat

Kepuasan

Masyarakat

5

Pada

akhir

Kepuasan

survey 8.

2010 - 2015

Tahun

2015

Masyarakat

terpenuhi 70,00

80,00

65,00

75,00

terhadap layanan pengujian 9.

Tingkat

Kepuasan

terhadap

Masyarakat

Pelayanan

Saluran

Pengairan

33


2010 - 2015

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis 2010 – 2015

Dinas Bina Marga dan Pengairan

Kabupaten Badung dibuat sebagai acuan pelaksanaan setiap tahunnya untuk lima tahun mendatang . Setiap tahunnya untuk perencanaan program maupun kegiatan prioritas agar mengacu kepada Rencana Program, Indikator Kinerja dan kelompok sasaran serta pendaan indikatif yang sudah tertuang dalam lampiran Renstra dan sudah mengacu kepada

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kabupaten Badung Renstra Dinas Bina

Marga dan Pengairan sepenuhnya memuat

program kerja dan kegiatan prioritas selama lima tahun mendatang untuk mencapai target-target sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi SKPD. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan RENSTRA 2010 – 2015 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung ini disampaikan terima kasih

Mangupura,

September 2014

Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung

IDA BAGUS SURYA SUAMBA,ST,MT

Pembina Tk.I Nip. 197209161997031004

34


2010 - 2015

35

Revisi Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents