Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014 dapat menggambarkan kinerja Dinas dan Evaluasi terhadap kinerja Dinas yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 (lima) sasaran, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 85 – 100 yang termasuk dalam interprestasi Memuaskan. Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung sebesar Rp. 728.190.171.567,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 464.866.472.465,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 63,84 %, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2014 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung kondisi anggaran adalah SILPA Rp. 263.323.699.102,-. Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung 2013-2018menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Sasaran dan Indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kerja Tahun 2014 dengan rincian pencapaian sebagai berikut : Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 69,57 % atau interpretasi baik Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 107,70 % atau interpretasi memuaskan Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101,81 % atau interpretasi memuaskan Sasaran 4 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 88,68 % atau interpretasi baik Sasaran 5 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 95,58 % atau interpretasi sangat baik

LKIP Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014

i


Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi secara keseluruhan, terdapat kinerja yang perlu ditingkatkan untuk Tahun 2015 antara lain : 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas; 2. Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong; 3. Pembangunan trotoar yang ramah bagi pejalan kaki dan kaum difabel; 4. Pembangunan infrastruktur Gedebage; 5. Pembangunan Skywalk, jembatan taman dan River Green Wall; 6. Meningkatkan sosialisasi dan partisipasi masyarakat; 7. Meningkatkan kerjasama lembaga yang kompeten.


ii


KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunannya senantiasa berupaya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian yang telah diberikan terutama kepada yang terhormat : 1. Bapak H. M. RIDWAN KAMIL, selaku Walikota Bandung 2. Bapak H. ODED M. DANIAL, selaku Wakil Walikota Bandung 3. Bapak H. YOSSI IRIANTO, selaku Sekretaris Daerah Kota Bandung 4. Kepada semua pihak, baik tim penyusun laporan di lingkungan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung maupun rekan/ teman sejawat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang telah memberikan informasi, saran, kritik dan pendapat yang bersifat membangun guna penyempurnaan laporan ini. Semoga Allah Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dengan harapan segala upaya yang dilaksanakan menjadi bukti nyata pengabdian kita kepada masyarakat.


iii


Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung khususnya dan Pemerintah Kota Bandung pada umumnya.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Bandung,

2015

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN

H. ISKANDAR ZULKARNAIN, ST., MM Pembina Tingkat I NIP. 19690614 199703 1 006


iv


DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................... i KATA PENGANTAR .......................................................................................................... iii DAFTAR ISI ........................................................................................................................ v BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................1 1.1 Gambaran Umum SKPD ..........................................................................................1 1.2 Tugas dan Fungsi SKPD ...........................................................................................3 1.3 Isu Strategis yang dihadapi SKPD ...........................................................................4 1.4 Sistematika ................................................................................................................5 BAB II PERENCANAAN KINERJA ...................................................................................6 2.1. Perencanaan Strategis Sebelum dan Sesudah Reviu .............................................6 2.2. Perencanaan Strategis Sebelum dan Sesudah Reviu .........................................19 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...............................................................................23 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama ............................................................................23 3.2 Pengukuran Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja ..............................................25 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Standar Nasional Maupun Instansi Lain ..............................................................................................35 3.4 Pengukuran Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Terhadap RENSTRA ...........36 3.5 Akuntabilitas Keuangan ..........................................................................................50 BAB IV PENUTUP ..........................................................................................................54 Lampiran


v


BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM SKPD Pemerintah Kota Bandung membentuk SKPD berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung yang merupakan Pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Salah satu SKPD yang dibentuk adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota. Berdasarkan data bagian kepegawaian DBMP tahun 2014 jumlah total pegawai mencapai 441 orang, dengan jumlah pejabat struktural berjumlah 44 orang dan staf pelaksana sebanyak 397 orang.

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2014 ESELON

JUMLAH

I

-

II

1

III

6

IV

37

STAF/PELAKSANA IV

-

III

90

II

242

I

65 441


1


Kapasitas dan kapabilitas karyawan

berkaitan erat dengan tingkat

pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1.1, tingkat pendidikan karyawan DBMP yang paling banyak adalah pendidikan SMA sebanyak 242 orang (54,88 %). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan DBMP yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja DBMP secara umum. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2 Daftar Peralatan Berat Penunjang Kegiatan Kebinamargaan No Nama/Jenis Barang 1. Excavator 2. Asphalt Mixing Plant Mini 3. Mesin Gilas 4. 5. 6.

Mesin Gilas 1 Ton Mesin Gilas 4 Ton Stamper

7. 8.

Mesin Gilas 2.5-4 Ton Vibration Plate

9.

Concrate Mixer

10. Loader 11. Loader / Bachoe 12. Mobil Crane 13. Forklift 14. Compressor 15. Generating Set 16. Pompa Air

17. Mesin Bor 18. Compressor Angin

Merk/Type Komatsu Freddy Mix

Jumlah 1 1

Tahun Pembelian 1991 2004

30

1974.1975.1991

1 1 1

2008 2007 1986

1

1992.1995.2004.2008.2007

4

1986.1991.1992

3

2003

2 2

1987.1989 2001

1 1 1

2008 1994 2003

1 8

1988 1988.1990.1992.2003

Scheid, Barata

Mikasa MTR. 80 H Lister Robin MP. 200 R Dragon Globe, Cakra JCB, Barata Dextradig / GEHL Isuzu Mitsubishi Sulivan Palatek Peter Honda, EBARA, Axial, Isuzu First Swan


1 1

2


No Nama/Jenis Barang 19. Mesin Las Listrik 20. AC Welding Transforer 21. Treker 22. Kunci Pembuka Baut 23. Gurinda Duduk 24. Dongkrak Hydrolik 25. Mata Bor Baja 26. Mesin Gergaji 27. Bor Listrik Tangan

Merk/Type Yanmar Roxton

Jumlah 1 1

Tahun Pembelian 1996 2006

1 3 1 1 1 1 1

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

Diamond Japan Japan Kingrex Bosch

Sumber : UPT Alat Berat, 2013

Berdasarkan kepemilikan dan jenis peralatan berat yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi tahun-tahun berikut dengan target pelayanan dan target program yang tinggi, maka diperlukan peningkatan jenis peralatan modern dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Diantaranya stamper, truk crane, mobil penyapu jalan, mobil pompa dan penyedot air. 1.2 TUGAS DAN FUNGSI SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian Kewenangan Daerah Bidang Pekerjaan Umum Lingkup Kebinamargaan dan Sumber Daya Air. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi : a. Merumuskan kebijaksanaan teknik kebinamargaan dan sumber daya air; b. Melaksanakan tugas teknik operasional kebinamargaan dan sumber daya air yang meliputi

perencanaan,

pengendalian

operasional,

pembangunan

dan

pemeliharaan kebinamargaan dan sumber daya air; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional kebinamargaan dan sumber daya air; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.


3


Bidang kewenangan yang menjadi garapan Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Bidang Pekerjaan Umum

yang meliputi jalan umum berikut bangunan

pelengkapnya; jembatan, saluran drainase jalan dan trotoar, Infrastruktur sungai termasuk bangunan pelengkapnya; bendung, bangunan pembagi, pump house, situ, kolam retensi dan jalan inspeksi, dan penerangan jalan umum.

1.3 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI SKPD Berdasarkan hasil review terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan SKPD berdasarkan : i.

Gambaran pelayanan SKPD;

ii. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; iii. Sasaran jangka menengah dari Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota; dan iv. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, maka ditentukan isu-isu Strategis sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas struktur, pola pemeliharaan dan tingkat pelayanan jalan; 2. Peningkatan kualitas dan pola pemeliharaan sistem drainase kota; 3. Penentuan skala prioritas dan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Pusat Primer Kedua di Bandung Timur; 4. Peningkatan

ketersediaan

dan

kualitas

penerangan

jalan

dengan

memanfaatkan lampu hemat energi dan tahan lama; 5. Menjaga integritas sungai dari perubahan fisik (lebar, kedalaman, warna), perubahan biologis, perubahan kimia dan debit air dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan; 6. Perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan infrastruktur kebinamargaan, pengairan

dan

penerangan

jalan

umum

mulai

dari

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.


4


1.4 SISTEMATIKA Adapun sistematika penulisan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN Pada bagian ini akan dibahas tentang gambaran umum Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, isu – isu stragtegis yang dihadapi, serta sistematika bembahasan yang akan menguraikan keseluruhan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA Pada bagian ini akan diuraikan mengenai perencanaan strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung sebelum dan sesudah reviu. BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Berisi capaian Indikator Kinerja Utama, pengukuran, evaluasi, dan analisa capaian kinerja, akuntabilitas keuangan, serta prestasi dan penghargaan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tahun 2014.

BAB 4 PENUTUP Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan ringkasan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta gambaran kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tahun 2014. .


5


BAB II PERENCANAAN KINERJA Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan

Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2.1. PERENCANAAN STRATEGIS SEBELUM DAN SESUDAH REVIU 2.1.1. Rencana Strategis Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Di samping itu pula, Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum,


6


Bappenas dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat sebagai suatu system perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”. Visi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2013-2018adalah : Terwujudnya Infrastruktur Kebinamargaan, Pengairan, dan Penerangan Jalan Umum Yang Unggul, Nyaman dan Andal Untuk Kota Bandung Yang Bermartabat. 2. Misi Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2013-2018tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : a. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah kota dan mobilitas warga kota; b. Membangun jalan, trotoar dan drainase jalan kota dengan struktur yang berkualitas dan menjamin keselamatan pengguna jalan; c. Menata sungai sebagai sistem drainase alami pengendali banjir dan bagian muka LKIP Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014

7


pembangunan kota (river-front city); d. Mengembangkan sistem penerangan jalan umum kota yang hemat energi, ramah lingkungan dan berestetika; e. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan.

3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 10 (sepuluh) sasaran strategis. Untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung seperti yang tercantum pada tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sebelum dan Setelah Reviu Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014.


8


Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014 TUJUAN (sebelum reviu) 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur pada pusat kegiatan kota prioritas sesuai tata ruang kota 2. Membangun infrastruktur jalan, trotoar dan drainase jalan kota dengan struktur yang baik dan umur pakai panjang

TUJUAN (setelah reviu) 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur pada pusat kegiatan kota prioritas sesuai tata ruang kota 2. Membangun infrastruktur jalan, trotoar dan drainase jalan kota dengan struktur yang baik dan umur pakai panjang

SASARAN (sebelum reviu) 1. Terwujudnya pemanfaatan ruang kota yang konsisten melalui pembangunan infrastruktur jalan

SASARAN (setelah reviu) 1. Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK

INDIKATOR KINERJA (sebelum reviu) 1. Tingkat keterbangunan infrastruktur PPK Gedebage

INDIKATOR KINERJA (setelah reviu) 1. Tingkat minimal keterbangunan Infrastruktur Jalan di PPK Gedebage

2. Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata

2. Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata

2. Rasio ruas jalan dalam kondisi baik

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur drainase dan penataan sungai untuk pengendalian banjir 4. Meningkatkan penyediaan pelayanan penerangan jalan umum di wilayah kota secara merata

3. Meningkatkan penyediaan pelayanan penerangan jalan umum di wilayah kota secara merata

3. Terwujudnya Bandung Caang Baranang

3. Terwujudnya Bandung caang Baranang

4. Presentase wilayah Kota Bandung terang pada malam hari

2. Rasio minimal ruas Jalan dalam kondisi baik 3. Indeks aksesibilitas jalan 4. Tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan 5. Persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur drainase dan penataan sungai untuk pengendalian banjir

4. Terselesaikannya permasalhan banjir di Kota Bandung

4. Terselesaikannya Permasalahan banjir di Kota Bandung

5. Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik 6. Titik banjir terselesaikan

5.1 Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan

5. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan

5.1 Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima


5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan

1

3. Indeks aksesibilitas jalan -

7. Persentase Tembok Penahan Tanah (TPT) sungai kota dalam kondisi baik 8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9. Nilai evaluasi AKIP

6. Presentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik 7. Presentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam 8. Presentase minimal banjir terselesaikan

9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) -


TUJUAN (sebelum reviu) pelayanan SKPD yang bersih dan efektif

TUJUAN (setelah reviu) pelayanan SKPD yang bersih dan efektif

SASARAN (sebelum reviu)

SASARAN (setelah reviu) Pelayanan Publik yang Prima

5.2 Memantapkan Sistem administrasi dan pendukung penyelenggaraan pelayanan SKPD

-

5.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi 5.3 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

-

5.4 Tersedianya peralatan dan kenyamanan kerja 5.5 Tersedianyan dokumen perencanaan

-

5.6 Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan

-

-

-

Sumber Data : Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2014


2

INDIKATOR KINERJA (sebelum reviu) 10. Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti 11. Persentase tertib administrasi barang/ asset daerah 12. Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 13. Persentase ketersediaan peralatan aparatur 14. Dokumen Renstra dan Renja

INDIKATOR KINERJA (setelah reviu) -

15. Persentase ketersediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan

-

-

-

-

-


C. Strategi dan Arah Kebijakan Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai

arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturutturut diarahkan untuk mencapai sasaran. Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK Kebijakan: (1) Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan drainase di Kawasan Pengembangan Gedebage; (2) Kajian revitalisasi kawasan pecinaan lama menjadi kota baru yang modern; (3) Pembangunan kembali jalan braga dengan beton konkrit;

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan dengan program: (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Sasaran 2 Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata Kebijakan: (1) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; LKIP Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014

1


(2) Pembangunan jalan baru dan pembangunan flyover di titik rawan macet; (3) Pembangunan trotoar di semua ruas jalan; (4) Pembangunan trotoar, ruang tunggu terminal serta bangunan publik yang dilengkapi dengan fasilitas bagi difabel.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan dengan program: (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; (2) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Sasaran 3 Terwujudnya Bandung caang baranang Kebijakan: (1) Penyediaan PJU dan PJU Lingkungan dengan Lampu LED (Light Emiting Diode); (2) Mengembangkan Smart Monitoring Sistem.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui Bidang Pengelolaan Bahan dan Penerangan Jalan Umum dengan program: (1) Program Pembangunan Penerangan Jalan Umum; (2) Program Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.

Sasaran 4 Terselesaikannya permasalahan banjir di Kota Bandung Kebijakan: (1) Pembangunan dan rehabilitasi saluran/ drainase dan gorong-gorong; (2) Mengembangkan prasarana pengendali banjir dengan mengedepankan konsep ecodrain; (3) Mengembangkan dan memelihara bantaran tanggul sungai; (4) Normalisasi sungai dan menata lingkungan sempadan sungai; (5) Pengembangan sungai yang hijau, bersih, memiliki kapasitas pengairan yang memadai dan menjadi ruang publik yang nyaman; (6) Memfungsikan kembali brandgang pada kawasan pemukiman; (7) Pengendalian kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai kawasan lindung;


2


(8) Normalisasi saluran sungai serta pembangunan kembali kawasan Cikapundung Timur. Sasaran tersebut dilaksanakan melalui Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan dan Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan dengan program: (1) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong; (2) Program Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong; (3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; (4) Program Pengembanganan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; (5) Program Pengendalian Banjir.

Sasaran 5 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang prima Kebijakan: (1) Penyediaan cadangan bahan material perbaikan jalan sebagai antisipasi perubahan kondisi jalan secara tiba-tiba; (2) Pembentukan unit reaksi cepat perbaikan jalan; (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan pemangku kepentingan (masyarakat, perguruan tinggi); (4) Pengawasan terhadap pelayanan administrasi perkantoran secara reguler; (5) Pengadaan peralatan kerja secara efisien dan efektif; (6) Pemantapan koordinasi perencanaan, pemrograman, monitoring dan evaluasi; (7) Pengadaan sarana dan prasarana kebinamargaan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan dan standar teknologi yang mutakhir. Sasaran tersebut dilaksanakan melalui Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan, Bidang Pengelolaan Bahan dan PJU dan Bidang Pengendalian dengan program: (1)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

(2)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

(3)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;


3


(4)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

(5)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;

(6)

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

(7)

Program Pembangunan Penerangan Jalan Umum;

(8)

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong;

(9)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;

(10) Program Pengembanganan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; (11) Program Pengendalian Banjir. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.

2.1.2. Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Nomor : 620/165-DBMP/2015 Tanggal 3 Maret 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2013 – 2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014 adalah sebagai berikut :


4


Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014 NO. 1

2

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya pembangunan

Tingkat minimal Keterbangunan Infrastruktur Jalan

infrastruktur jalan di PPK

PPK Gedebage

SATUAN Persen

Terwujudnya infrastruktur jalan

 Rasio minimal ruas Jalan dalam kondisi baik

 Persen

yang berkualitas, dan merata

 Indeks aksesibilitas jalan

 Skala

 Tingkat deviasi maksimal pemerataan

 Persen

pemeliharaan jalan 3

4

Terwujudnya Bandung Caang

Presentase minimal jumlah PJU terbangun yang

Baranang

berfungsi baik

Terselesaikannya Permasalahan

 Persentase minimal saluran drainase yang

Banjir di Kota Bandung

Persen  Persen  Persen

berfungsi dengan baik  Presentase minimal penanganan rutin banjir

 Persen

kurang dari 2 jam  Presentase minimal banjir terselesaikan 5

Meningkatnya Akuntabilitas

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai

Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima

D. Perjanjian Kinerja 2014 Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen LKIP Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014

5


Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014 NO

SASARAN STRATEGIS

1

Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK

2

Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata

3 4

5

Terwujudnya Bandung Caang Baranang Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Tingkat minimal keterbangunan Infrastruktur Jalan PPK Gedebage  Rasio minimal ruas jalan dalam kondisi baik  Tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan Presentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik

persentase

35,17

persentase

75

persentase

20

persentase

55

persentase

70

persentase

47

persentase

0

nilai

70

nilai persentase

50 100

 Presentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik  Presentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam  Presentase minimal banjir terselesaikan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Publik yang Prima (IKM) Nilai hasil evaluasi AKIP Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti Sumber Data : Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun, 2014

Sedangkan untuk rencana penganggaran untuk menunjang pencapaian Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja akan disampaikan pada tabel 2.4 Perencanaan Anggaran Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014.


6


Tabel 2.4 Perencanaan Anggaran Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014 NO

SASARAN

1

Terwujudnya pembangunan infrastruktur

Program Pembangunan

jalan di PPK

Jalan dan Jembatan

Terwujudnya infrastruktur jalan yang

Program Pembangunan

berkualitas dan merata

Jalan dan Jembatan

2

PROGRAM

Program Rehabilitasi/

NILAI (Rp.) 79.013.352.200

242.912.147.403

43.844.222.198

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3

Terwujudnya Bandung Caang Baranang

Program Penerangan Jalan

57.448.950.480

Umum 4

Terselesaikannya Permasalahan Banjir

Program Pembangunan

di Kota Bandung

Saluran Drainase/ Gorong-

128.024.254.251

gorong Program Pengembangan

19.670.879.964

dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan,

20.819.133.000

Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengendalian

56.462.680.431

Banjir 5

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan

Program Peningkatan

Pelayanan Publik yang Prima

Pengembangan Sistem

605.152.500

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sumber Data : Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun, 2014


7


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

selaku

pengemban

amanah

masyarakat

melaksanakan

kewajiban

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masingmasing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 20132018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Bina Marga dan Pengairan kota Bandung.

Tabel 3.1 Predikat nilai capaian kinerja No 1. 2. 3.

Capaian Kinerja > 100 % =100 % < 100 %

Interpretasi Melebihi/ Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi LKIP Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014

8


pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan kota Bandung Nomor : 620/165-DBMP/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2013 - 2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014 No. 1

2 3 4 5 6

7 8

Indikator Kinerja Utama Tingkat minimal keterbangunan infrastruktur jalan di PPK Gedebage Rasio minimal ruas Jalan dalam kondisi baik Indeks aksesibilitas jalan Tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan Persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik Persentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Satuan

Target

Realisasi

%

35,17

24,46

Capaian % 69,57

%

75

83,29

111,05

skala

7,42

7,41

99,87

%

20

17,56

112,19

%

55

56,00

101,81

%

70

58,46

83,51

%

47

44,11

93,85

nilai

70

40

57,14


9


No.

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

Rata-Rata Capaian IKU

Capaian % 91,12

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

Berdasarkan hasil pengukuran IKU didapat hasil rata-rata capaian IKU sebesar 91,12%, capaian tersebut diperoleh dari 3 indikator yang melebihi target (≥ 100%) dan 5 indikator yang mencapai target (≤ 100%)

3.2 PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Bappeda Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung hasil reviu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan tentang IKU Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung yang menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja (outcome dan output penting) sebagaimana disajikan pada Gambar 3.1 Berikut :

Sasaran 1

1 Indikator

Sasaran 2

3 Indikator

Sasaran 3

1 Indikator

Sasaran 4

3 Indikator


10


Sasaran 5

1 Indikator

Gambar 3.1 Sasaran dan Indikator Kinerja DBMP

Pengukuran masing-masing kinerja sasaran Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tahun 2014 akan dibahas lebih rinci pada subbab 3.2.1 sampai dengan subbab 3.2.8

3.2.1

Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran 1 : Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Jalan di PPK Pengukuran kinerja untuk pencapaian sasarn 1 : Terwujudnya pembangunan

infrastruktur jalan di PPK, dilakukan dengan menggunakan 1 indikator kinerja sasaran, sebagaimanan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Sasaran, indikator, serta formulasi perhitungan No

Sasaran

Indikator kinerja

1

Terwujudnya pembangunan

Tingkat minimal keterbangunan



Formulasi/ rumus perhitungan Panjang jalan terbangun x 100% 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛

Gedebage

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Sasaran Pertama yaitu ‘Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK’, dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : ● Indikator Kinerja 1 : Tingkat minimal keterbangunan infrastruktur jalan di PPK Gedebage sebagai berikut : =

Panjang jalan terbangun x 100% 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 1.600

= 2.300

x 100%

= 69,57 %


11


Capaian kinerja Tahun 2014 sebesar 1.600 m dari target 2.300 m atau 69,57 %, hal ini menjadikan terbangunnya jalan baru di kawasan Gedebage sebagai penunjang akses sarana mobilitas masyarakat. Target awal yang akan dibangun sepanjang 2.300 M’ atau 35,17 % dari 6.540 M’ atau 100% pada akhir Renstra Tahun 2018, didapat dari hasil kegiatan pembangunan jalan dan jembatan Cisalatri Gedebage dengan panjang realisasi 1.600 M’ atau 24,46 % sehingga hasil capaian 69,57 %. Bila

dilihat

realisasi

pencapaian

sasaran

Terwujudnya

pembangunan

infrastruktur jalan di PPK sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Sasaran Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK Tahun 2014

No. 1 1

Indikator Sasaran

Tahun 2014 Satuan

2 3 Tingkat minimal % keterbangunan Infrastruktur Jalan di PPK Gedebage Rata-rata Capaian Kinerja

Target

Realisasi

5 35,17

4 24,46

Capaian Kinerja 6 69,55

69,55

Tahun 2018 Capaian Target Kinerja 100

24,46

24,46

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2014 menunjukkan capaian kinerja 69,55 % yang berarti capaian belum sesuai target Renstra.

Pembangunan Jl. Cisalatri


Pembangunan Jl. Cisalatri

12


Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK Tahun 2014 m

-

500

1,000

1,500

2,500

Tahun 2014 1,600

Realisasi Target

3.2.2

2,000

2,300

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 : Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang Berkualitas dan Merata Pengukuran kinerja untuk pencapaian sasaran 2: Terwujudnya infrastruktur jalan

yang

berkualitas dan merata, dilakukan dengan menggunakan 3 indikator kinerja

sasaran, sebagaimana pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Sasaran, indikator, serta formulasi perhitungan No 1

Sasaran Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata

Indikator kinerja

Formulasi/ rumus perhitungan

 Rasio minimal ruas Jalan dalam

Panjang jalan − Jalan kondisi rusak x 100% 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔

kondisi baik  Indeks aksesibilitas jalan  Tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan

Panjang jalan penghubung PK x 100% 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛𝐾𝑜𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 Porsi tertinggi−rata−rata x 100% 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎

Realisasi pencapaian sasaran Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah sebagai berikut:


13


Tabel 3.6 Pencapaian Indikator Sasaran Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata Tahun 2014

No.

Indikator Sasaran

1 1

Tahun 2014 Satuan

2 3 Rasio minimal % ruas Jalan dalam kondisi baik 2 Indeks Skala aksesibilitas jalan 3 Tingkat deviasi % maksimal pemerataan pemeliharaan jalan Rata-rata Capaian Kinerja

Target

Realisasi

5 75

4 83,29


7,42

7,41

20

17,56


83,29

99,87

7,48

7,41

112,19

20

17,56

107,70

36,08

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian kinerja Tahun 2014 sebesar 83,29 dari target 75 % atau capaian 111,05 % ruas jalan kota dalam kondisi baik Realisasi 83,29% melampaui target capaian sebesar 75%. Raihan realisasi didapat dari kegiatan peningkatan jalan sepanjang 133.531,66 m ditambah pemeliharaan jalan sepanjang 35.381,14 m ditambah panjang jalan dalam kondisi baik sampai dengan 2013 sepanjang 797.957,136 m adalah 966.869,93 m atau 966,87 km dibagi total jalan kewenangan kota Bandung sepanjang 1.160,80 km. Rasio minimal ruas Jalan dalam kondisi baik pada tahun 2014 adalah 83,29% dari 100% target Renstra di Tahun 2018. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Sasaran Kedua yaitu ‘Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata’, dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : ● Indikator Kinerja 2 : Rasio minimal ruas jalan dalam kondisi baik diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut : =

Panjang jalan − Jalan kondisi rusak x 100% 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔


14


=

1.160,80 − 193,93 x 100% 1.160,80

= 83,29 %

Peningkatan Jl. Prof. Surya Sumantri

Peningkatan Jl. Tengku Angkasa

Peningkatan Jl. Cibaduyut Lama

Peningkatan Jl. Sukabumi

Peningkatan Jl. Cigagak Wetan

Peningkatan Jl. Terusan Rancaloa

Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata 100 80 60 40 20 0 Indeks aksesibilitas jalan

Rasio ruas jalan dlm kondisi baik (%)

Tingkat deviasi pemerataan peningkatan jalan

Target

7.42

75.00

17.00

Realisasi

7.41

81.300

17.5600

● Indikator Kinerja Utama 3 : Indeks Aksesibilitas Jalan diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut : LKIP Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014

15

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung =

Panjang jalan penghubung PK x 100% 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑊𝑖𝑙.𝐾𝑜𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔

=

1240,10 167,297

x 100%

= 7,41 Untuk indek aksesibilitas jalan capaian sampai tahun 2013 adalah 1.239,28 km atau 7,41, capaian 2014 adalah 0,822 km jadi total 1.240,1 km atau 7,41 didapat dari kegiatan pembangunan jalan yaitu indeks aksesibilitas jalan 1.240,1 dibagi luas wilayah Kota Bandung 167,297 dikali 100%. ● Indikator Kinerja Utama 4 : Tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut : =

Porsi tertinggi−rata−rata x 100% 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎

=

1.958.198.807,50−1.665.668.999,17 x 100% 1.665.668.999,17

= 17,56 % Realisasi 17,56 % melampaui target (20%), didapat dari pembagian anggaran yang dipergunakan oleh UPT untuk melaksanakan pemeliharaan rutin. Total anggaran untuk 6 UPT Rp. 9.994.013.995 dengan rata-rata sebesar Rp. 1.665.668.999,17. (Nilai anggaran terbesar Rp. 1.958.198.807,50 dikurang Nilai rata-rata Rp. 1.665.668.999,17) dibagi Nilai rata-rata Rp. 1.665.668.999,17) dikali 100. Sedangkan pada tahun 2013 telah diperoleh capaian sebagai berikut : 1. Panjang jalan yang ditingkatkan sepanjang 164.540,00 m; 2. Jalan yang dipelihara sebesar 261.002,56 m2; 3. Panjang jalan yang dibangun (dari APBD/APBN) sepanjang 1.336 m. Untuk tahun 2015 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung akan melaksanakan program/ kegiatan sebagai berikut : 1. Pembangunan Jalan melalui Indikator Kinerja ‘Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan’ dengan target capaian sepanjang 150.000 m.


16


2. Pengembangan

Infrastruktur

Gedebage

melalui

Indikator

Kinerja

‘Terbangunnya jalan baru’ dengan capaian target sepanjang 1.500 m. 3. Pemeliharaan Jalan melalui Indikator Kinerja ‘Terpeliharanya Kondisi Jalan’ dengan capaian target sebesar 350.000 m2.

Pekerjaan Pemeliharaan Jalan oleh UPT


17


Pekerjaan Pengerukan Drainase Jalan

3.2.3

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 : Terwujudnya Bandung Caang Baranang Pengukuran kinerja untuk pencapaian sasaran 3: Terwujudnya Bandung Caang

Baranang, dilakukan dengan menggunakan 1 indikator kinerja sasaran, sebagaimana pada tabel 3.4.


Sasaran Terwujudnya Bandung Caang Baranang

Indikator kinerja

Formulasi/ rumus perhitungan

 Presentase minimal jumlah PJU

Jumlah PJU − Jumlah PJU padam x 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐽𝑈

terbangun yang berfungsi baik

Realisasi pencapaian sasaran Terwujudnya Bandung Caang Baranang tahun 2014 sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah sebagai berikut:


18


Tabel 3.8

Pencapaian Indikator Sasaran Terwujudnya Bandung Caang Baranang Tahun 2014 No. 1 1

Indikator Sasaran

Tahun 2014 Satuan

2 3 Persentase % minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik Rata-rata Capaian Kinerja

Target

Realisasi

5 55

4 56,00


101,82


56,00

56

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi pada Tahun 2014 menunjukkan capaian kinerja 101,81 %.


19


Terwujudnya Bandung Caang Baranang Tahun 2014 (%) -

10

Realisasi

20

30

40

50

60

Tahun 2014 (%) 55

Target

55

Pada Sasaran ketiga yaitu ‘Terwujudnya Bandung Caang Baranang’, dapat dilihat dari indikator Presentase minimal jumlah PJU yang terbangun yang berfungsi baik, yang mencapai target capaian. ● Indikator Kinerja Utama 5: Presentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut : =

Jumlah PJU − Jumlah PJU padam x 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐽𝑈

=

29.285 − 12.885 x 100% 29.285

= 56,00 % Realisasi 56,00% tercapai melebihi target (55%), dikarenakan pengalihan pembangunan dari PJU ke PJL sehingga titik lampu terbangun menjadi lebih banyak dari yang telah ditargetkan. Total PJU s/d tahun 2014 adalah 29.285 titik dibagi total titik PJU yang direncanakan s/d tahun 2016 (52.291 titik) dikali 100%. Sedangkan pada tahun 2013 telah diperoleh capaian sebagai berikut : 1. Jumlah PJU yang dibangun sebanyak 6.433 titik; 2. Jumlah PJU yang dipelihara sebanyak 1.703 titik. Untuk tahun 2015 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung akan melaksanakan program/ kegiatan sebagai berikut :


20


1. Pembangunan PJU melalui Indikator Kinerja ‘Terbangunnya PJU’ dengan target capaian sebanyak 5.000 titik; 2. Pemeliharaan PJU melelui Indikator Kinerja ‘Terpeliharanya PJU’ dengan target capaian sebanyak 4.500 titik.

Penerangan Jalan Asia Afrika 3.2.4

Penerangan Jalan Soekarno-Hatta

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4 : Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung Pengukuran kinerja untuk pencapaian sasaran 4: Terselesaikannya

Permasalahan Banjir di Kota Bandung, dilakukan dengan menggunakan 3 indikator kinerja sasaran, sebagaimana pada tabel 3.6.


Sasaran Terselesaikannya

Indikator kinerja  Persentase minimal

Permasalahan Banjir di

saluran drainase yang

Kota Bandung

berfungsi dengan baik  Presentase minimal penanganan rutin banjir

Formulasi/ rumus perhitungan 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑠𝑒−𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑓𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑖𝑘 x 100% 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑠𝑒 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑗𝑖𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑟𝑖 2 𝑗𝑎𝑚 x 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑗𝑖𝑟

kurang dari 2 jam Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan, Tahun 2014


21


Realisasi pencapaian sasaran Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Pencapaian Indikator Sasaran Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung Tahun 2014 No.

Indikator Sasaran

Tahun 2014 Satuan

1 1

2 3 Persentase % minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik 2 Persentase % minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam Rata-rata Capaian Kinerja

Target

Realisasi

5 70

4 58,46


47

44,11

93,85

88,68


58,46

100

44,11

51,28

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan, Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi pada Tahun 2014 menunjukkan capaian kinerja 83,51 dan 93,85 yang berarti belum mencapai target Renstra. Dengan perhitungan capaian sebagai berikut : ● Indikator Kinerja Utama 6: Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut : 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑠𝑒−𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑓𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑖𝑘 = x 100% 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑠𝑒

=

537.954,23 − 223.485,83 x 100% 537.954,23

= 58,46 % LKIP Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014

22


Realisasi 58,46 % tidak mencapai target (70%), dikarenakan pengalihan anggaran peningkatan dan pembangunan drainase menjadi pembangunan trotoar. Panjang kondisi drainase yang berfungsi baik sampai dengan tahun 2013 didapat dari kegiatan pembangunan saluran drainase (13.840,23 m ditambah panjang drainase di Kota Bandung sebesar 524.114 m yaitu 537.954,23 m). Capaian target didapat dari panjang drainase dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2013 314.468,40 m dibagi total panjang drainase s/d 2014 537.954,23 m dikali 100 yaitu 58,46 %). ● Indikator Kinerja Utama 7: Presentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut : 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑗𝑖𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑟𝑖 2 𝑗𝑎𝑚 = x 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑗𝑖𝑟 30

= 68

x 100%

= 44,11 % Realisasi 44,11% tidak mencapai target (47%), total titik banjir yang ditangani kurang dari 2 jam (30 titik kumulatif) dibagi total titik banjir di Kota Bandung 68 titik dikali 100 menjadi 44,11%, (titik banjir terlampir).

TPT S. Cijalupang

TPT S. Cibeureum

TPT S. Anak Kali Cipanjalu

Pengerukan S. Cikeueus

TPT S. Cikadal Meteng

TPT S. Cipagalo


23


Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung 80 60 40 20 -

% saluran drainase berfungsi baik (%)

% penanganan rutin banjir < 2 jam

% banjir terselesaikan

Target

70

47

-

Realisasi

58

44

-

Sedangkan pada tahun 2013 telah diperoleh capaian sebagai berikut : 1. Saluran Drainase yang ditingkatkan sepanjang 55.870,00 m; 2. Saluran Drainase yang dipelihara sepanjang 224.236,50 m; 3. Trotoar yang ditingkatkan sepanjang 56.291,00 m; 4. Panjang tanggul saluran/ sungai yang terpelihara sepanjang 7.354,10 m; 5. Panjang Saluran Irigasi/ Sungai yang dibersihkan untuk kelancaran pengairan air sungai sepanjang 4.890 m; Untuk tahun 2015 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung akan melaksanakan program/ kegiatan sebagai berikut : 1. Pembangunan Drainase dan Gorong/gorong melalui Indikator Kinerja ‘Terwujudnya peningkatan fungsi saluran’ dengan target capaian sepanjang 30.000 m; 2. Rehabilitasi

Drainase

dan

Gorong/gorong

melalui

Indikator

Kinerja

‘Terpeliharanya saluran drainase/ gorong-gorong’ dengan target capaian sepanjang 60.000 m. 3. Rehabilitasi

Drainase

dan

Gorong/gorong

melalui

Indikator

Kinerja

‘Terwujudnya peningkatan fungsi Trotoar’ dengan target capaian sepanjang 25.000 m.


24


4. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai melalui indikator kinerja ‘Terpeliharanya Tanggul Sungai’ dengan target capaian sepanjang 7.000,00 m. 5. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali melalui Indikator Kinerja ‘Terpeliharanya kondisi sungai/kali’ sepanjang 15.000 m.

Revitalisasi Sungai Cikapayang 3.2.5

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima Pengukuran kinerja untuk pencapaian sasaran 5: Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima, dilakukan dengan menggunakan 1 indikator kinerja sasaran, sebagaimana pada Tabel 3.6. Tabel 3.12 Sasaran, indikator, serta formulasi perhitungan No 1

Sasaran Meningkatnyan Akuntabilitas Kinerja dan

Indikator kinerja  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Formulasi/ rumus perhitungan Sesuai dengan SK Menpan No. 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat

Pelayanan Publik yang Prima  Nilai evaluasi AKIP

Sesuai dgn Permenpan No.20/2013 Juklak evaluasi AKIP

 Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang

Temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan yang ditindaklajuti dari seluruh jumlah

ditindaklanjuti


25


No

Sasaran

Indikator kinerja

Formulasi/ rumus perhitungan Temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan pada tahun berjalan

Realisasi pencapaian sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan

Pelayanan Publik yang Prima sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 3.13 Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima Tahun 2014

Indikator Sasaran

No.

Tahun 2014 Satuan

Target

Realisasi

5 70

4 40,7


50

64,8

100

100

1 1

2 3 Indeks Kepuasan nilai Masyarakat (IKM) nilai 2 Nilai evaluasi AKIP 3 Persentase % Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti Rata-rata Capaian Kinerja


40,7

129,6

86

64,8

100

100

100

95,91

68,27

Realisasi Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 40% merupakan apresiasi atau tingkat kepuasan masyarakat Kota Bandung terhadap kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dalam perbaikan jalan rusak dan berlubang (hasil survey terlampir).

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Nilai Hasil Evaluasi LKIP Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung NO 1

KOMPONEN Perencanaan Kinerja

BOBOT 35

TAHUN 2013 NILAI % 23,09 35,98


TAHUN 2014 NILAI %

NAIK/ TURUN

26


NO 2 3 4

KOMPONEN Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Pencapaian Kinerja TOTAL KATEGORI

25

TAHUN 2013 NILAI % 9,51 14,82

20

12,68

19,76

20

18,89

29,44

100

64,17

BOBOT

100 CC

TAHUN 2014 NILAI %

64,8

NAIK/ TURUN

100

naik naik

B

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan, 2014

Tabel 3.15 Capaian Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang Telah Ditindaklanjuti Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung NO

UNSUR PEMERIKSAAN

TAHUN 2013 REKOM DITINDAK TEMUAN ENDASI LANJUTI

1 2 3

Kebijakan Daerah Kelembagaan 3 3 Pengelolaan Pegawai Daerah 4 Pengelolaan 21 21 Keuangan Daerah 5 Pengelolaan Barang Daerah JUMLAH 24 24 Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan, 2014

TAHUN 2014 REKOME DITINDAK TEMUAN NDASI LANJUTI

3

3

3

3

21

3

3

3

2

2

2

8

8

8

24

Apabila dilihat dari tabel diatas maka capaian indikator kinerja Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti adalah 100%, baik tahun 2013 maupun tahun 2014. Tetapi apabila secara kauntitas jumlah temuan BPK/ Inspektorat terhadap kinerja DBMP Kota Bandung mengalami penurunan sebanyak 16 temuan. Sehingga dapat dikatan bahwa DBMP telah mengalami perbaikan dengan mengikuti rekomendasi dan arahan dari temuan sebelumnya.


27


Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima 120 100 80 60 40 20 -

3.3

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai hasil Evaluasi AKIP

% temuan BPK/Inspektorat yg ditindaklanjuti

Target

100

50

100

Realisasi

40

64.8

100

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2014 DENGAN STANDAR NASIONAL MAUPUN INSTANSI LAIN Terdapat 3 Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota

Bandung yang dapat dibandingkan dengan Indikator Kinerja Utama pada Dinas BIna Marga dan Pengairan Kota Cimahi, yaitu Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, Drainase dalam kondisi baik/ pembunagan air tidak tersumbat, Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan PJU eksisting yang dapat diilustrasikan dalam Gambar 3.2. Dalam gambar 3.2 terlihat bahwa persentase capaian terkait Indikator Kinerja PJU Kota Cimahi lebih besar dari Kota Bandung, hal tersebut dikarenakan capaian Kota Cimahi hanya terhadap target pada tahun 2013, sedangkan capaian Kota Bandung terhadap total kebutuhan PJU di Kota Bandung 5 tahun kedepan.


28


Persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik

Gambar 3.2 Perbandingan IKU DBMP Kota Bandung dengan IKU DBMP Kota Cimahi Sumber : LAKIP Kota Cimahi 2013, diolah

3.4

PENGUKURAN EVALUASI, DAN ANALISIS CAPAIAN TERHADAP TARGET RENSTRA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN Secara umum Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2013-2018sebanyak 5 (lima) sasaran. Pada Tahun 2014 ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2014. Dari 5 (lima) sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah sebagai berikut:


29


Tabel 3.16 Pencapaian Target Sasaran Tingkat Pencapaian Jumlah Indikator Sasaran

No.

Sasaran

1

Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata Terwujudnya Bandung Caang Baranang Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima Jumlah

2

3

4

5

Melampaui target (>100%) Jumlah %

Sesuai Target (100%) Jumlah

%

1

3

2

66,67

1

1

100

2

Belum Mencapai Target (<100%) Jumlah % 1 100

1

33,33

2

100

3

1

33,33

1

33,33

1

33,33

10

4

40

1

10

5

50


Dari 5 (lima) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.17 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran No. A. 1 2 3 B.

Katagori Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK Melebihi/ Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata

Jumlah Indikator

Persentase

1

100


30


No. 1 2 3 C.

Katagori Melebihi/ Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target Terwujudnya Bandung Caang Baranang Melebihi/ Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung Melebihi/ Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima Melebihi/ Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target

1 2 3 D.

1 2 3 E.

1 2 3

Jumlah Indikator 2

Persentase 66,67

1

33,33

1

100

2

100

1 1 1

33,33 33,33 33,33


Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/ penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam

melakukan

evaluasi

kinerja,

perlu

juga

digunakan

pembandingan-

pembandingan antara : -

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.


31


-

kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

-

Kinerja nyata dengan target akhir RENSTRA (Tahun 2018).

-

kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

-

kinerja nyata dengan kinerja di kota lain atau dengan standar internasional.

3.5

AKUNTABILITAS KEUANGAN Selama Tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 728.190.171.567,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 464.866.472.465,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 63,84 %, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2014 Dinas Bina Marga dan Pengairan kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 263.323.699.102,-. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung pada Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.18 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014 No.

Sasaran

1

Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata Terwujudnya Bandung

2

3

79.013.352.200

Realisasi Anggaran 33.551.823.400

42,46

242.912.147.403

175.352.158.269

72,19

43.844.222.198

25.102.643.689

57,25

57.448.950.480

36.616.654.330

63,74

Pagu Anggaran


%

32


No. 4

5

Sasaran

Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran

caang Baranang Terselesaikannya Permasalahan banjir di Kota Bandung

%

128.024.254.251

62.015.132.722

48,44

19.670.879.964

11.541.156.630

58,67

20.819.133.000

9.994.140.695

48,00

56.462.680.431

41.254.699.575

73,07

605.152.500

436.983.900

72,21

648.800.772.427

395.865.393.210

61,01

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima Jumlah


Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung pada Tahun 2014. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2014 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.19 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014

No. A. 1

2 3

B.

Kategori Sasaran 1 Melebihi/ Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target

Jumlah Indikator

Persentase Capaian Kinerja

1

100

2

66,67

Anggaran Realisasi (Rp.)

%

33,551,823,400

42,46

200,454,801,958

69.90

Sasaran 2

1

2

Melebihi/ Melampaui Target Sesuai Target


33

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung No. 3 C.

Kategori Tidak Mencapai Target

Jumlah Indikator 1

Persentase Capaian Kinerja 33,33

1

100

Anggaran Realisasi (Rp.)

%

Sasaran 3

1

2 3

D.

Melebihi/ Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target

36.616.654.330

63,74

124.805.129.622

55,47

436.983.900

72,21

Sasaran 4

1

2 3

E.

Melebihi/ Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target

2

100

Sasaran 5

1

Melebihi/ 1 Melampaui Target 2 Sesuai Target 1 3 Tidak Mencapai 1 Target Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan, 2014

33,33

33,33 33,33

Sedangkan untuk analisis efisiensi anggaran Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 3.20.

Tabel 3.20 Analisis Efisiensi Anggaran Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2014

No.

Sasaran

1 1

2 Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK

Jumlah Persentase Indikator Capaian Kinerja 3 1

4 69,57


Persentase Realilasi Anggaran 5 42,46

Tingkat Efisiensi 6 (=4-5) 27,11

34


No.

Sasaran

1 2

2 Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata Terwujudnya Bandung caang Baranang Terselesaikannya Permasalahan banjir di Kota Bandung Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima Jumlah

3

4

5

3 3

4 107,70

Persentase Realilasi Anggaran 5 69,90

1

101,82

63,74

38,07

2

88,68

55,47

33,21

3

95,91

72,21

23,37

Jumlah Persentase Indikator Capaian Kinerja

Tingkat Efisiensi 6 (=4-5) 37,80

10


Pencapaian Misi pada Tahun 2014 merupakan pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2013-2018, dengan demikian diuraikan pula capaian sasaran berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

Tabel 3.21 Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung 2013-2018

No.

Sasaran

1

Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4 Sasaran 5

2 3 4 5

10,939,424,155

1 33,551,823,400

2 -

3 -

4 -

5 -

33,551,823,400

% (dari Pagu Indikatif) 306.71

1,767,369,173,658

200,454,801,958

-

-

-

-

200,454,801,958

11.34

445,108,426,954

36,616,654,330

-

-

-

-

36,616,654,330

8.23

1,646,937,668,138

124,805,129,622

-

-

-

-

124,805,129,622

7.58

3,179,508,425

436,983,900

-

-

-

-

436,983,900

13.74

Pagu Indikatif Renstra (Rp.)

Realisasi Anggaran tahun keJumlah

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan, 2014 LKIP Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014

35


Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif / kurang efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi.


36


BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014 ini merupakan pertanggung-jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tahun 2014 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2014 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 69,57 % atau interpretasi baik Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 107,70 % atau interpretasi memuaskan Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101,81 % atau interpretasi memuaskan Sasaran 4 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 88,68 % atau interpretasi baik Sasaran 5 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 95,58 % atau interpretasi sangat baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 (lima) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai (rata – rata 90,40%) dalam kisaran > 85 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui LKIP Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014

37


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 728.190.171.567,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 464.866.472.465,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 63,84 %, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2014 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 263.323.699.102,-

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung,

2015

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN,

H. ISKANDAR ZULKARNAIN, ST., MM NIP. 19690614 199703 1 006


38

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung RINGKASAN EKSEKUTIF

Recommend Documents