BAB I PENDAHULUAN. Renstra Dinas Koperasi UK Dan M

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG Pembangunan nasional merupakan peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Konstitusi Republik Indonesia menegaskan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, yang berarti kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional.Untuk itu perlu disusun rencana pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Indonesia yang terintegrasi,sistematis dan berkelanjutan. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (affirmative policy) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian Renstra Dinas Koperasi UK Dan M 2016 - 2021

1

ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dalam hal ini, pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor), selain itu potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominansebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job) serta pro environment. Tindak lanjut pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan tersebut diupayakan terarah sesuai dengan tujuan pemerintah ditingkat nasional, provinsi dan daerah membutuhkan perencanaan yang matang dengan

menuangkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD). Pembangunan Ekonomi kerakyatan di Kota Denpasar mulai dibangkitkan melalui program pemberdayaan masyarakat yg menitik beratkan

pada

pengembangan ekonomi masyarakat, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dan mendorong berkembangnya UMKM melalui 4 akses ( sumber daya, tekhnologi, informasi pasar dan pembiayaan ) serta 5 faktor pendorong

( memanfaatkan SDM,

kualitas SDM, Penguasaan IT dan produktifitas, sumber permodalan dan pemasaran produksi ). Pemberdayaan Koperasi dan UMKM mempunyai peran yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha serta pemenuhan hak atas pekerjaan yang secara langsung ikut serta dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, pemberdayaan Koperasi dan UMKM menjadi pilihan yang strategis dalam pembangunan daerah saat ini. Hal ini mengingat populasi UMKM di Kota Denpasar yang cukup besar dimana hingga akhir tahun 2015 Renstra Dinas Koperasi UK Dan M 2016 - 2021

2

jumlah UMKM yang ada

sebesar 43.500 unit usaha dan untuk Koperasi

terdapat 1.090 unit Koperasi yang tersebar di empat Kecamatan di seluruh wilayah kota. Koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat dan UMKM telah terbukti sebagai lembaga keuangan yang mampu bertahan dalam menghadapi tekanan dan krisis ekonomi, walaupun dalam perkembangannya selalu mengalami tantangan dan persaingan dengan industri besar dan perdagangan lintas sektor dan wilayah. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Semesta Berencanan tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing satuan kerja. Sesuai dengan hal tersebut, penyusunan Renstra Dinas Koperasi UK dan M Kota Denpasar akan menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Denpasar untuk lima tahun mendatang. Selain itu, renstra SKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja SKPD setiap tahunnya. Selain berpedoman pada Permendagri No. 54 Tahun 2010, secara subtansi renstra ini mengacu arah kebijakan RPJMD Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2016 – 2021, Renstra Kementrian Koperasi dan UKM serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai

sinergitas dan keselarasan antara dokumen perencanaan

pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara berbagai level pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, Renstra dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar tahun 2016 – 2021 diaharapkan dapat menjadi

dokumen

perencanaan

public

yang

akuntabel,

realible

dan

implementatif.

Renstra Dinas Koperasi UK Dan M 2016 - 2021

3

I.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum dalam penyusunan Renstra berpedoman pada : 1.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1992

tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar; 2.

Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

3.

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6.

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

7.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679)Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9.

Peraturan Presiden RI

Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;


4

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor …. Tahun …… tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis Dinas Koperasi UK dan M Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 dimaksud dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana tahun

2016 - 2021

dan

memberikan arah (road map) untuk mencapai Visi dan Misi Walikota Denpasar sesuai dengan Padmaksara serta dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran serta 33 Program Prioritas . Sedangkan tujuan dari renstra ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan di bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM, termasuk sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun dan dalam melakukan evaluasi kinerja SKPD.

Mengingat juga bahwa koperasi dan

UMKM merupakan bagian integral dalam pembangunan daerah serta nasional yang mengedepankan asas ekonomi kerakyatan.


5

I.4 SISTEMATTIKA PENULISAN BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang.

BAB III ISU – ISU STRATEGIS Menjelaskan identifikasi permasalahan, Telaah visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar, Renstra Provinsi Bali serta Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI, kemudian penentuan isu-isu strategis. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN Menjelaskan visi dan misi walikota terpilih dalam program serta tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun. BAB V

RENCANA

PROGRAM,

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan.


6

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Menjelaskan

mengenai

indikator

kinerja

SKPD

yang

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP Menjelaskan mengenai pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan, serta simpulan Renstra SKPD.

LAMPIRAN


7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD 1

Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar,

sebagai berikut Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah Kota Denpasar, mempunyai tugas membantu Walikota Denpasar dalam

merumuskan, memberikan pelayanan umum dan

melaksanakan pembinaan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan memfasilitasi peningkatan SDM dan penguatan modal usaha sehingga diharapkan dapat merangsang tumbuhnya Koperasi baru maupun mendorong peningkatan skala layanan dan asset yang dikelola. Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretaris dan Bidang pada Dinas Koperasi UK dan M Kota Denpasar : 1) Sekretaris, Mempunyai

tugas

merencanakan,

melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program,

keuangan. Sekretaris ini mempunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas Bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai; b. Mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun Laporan, Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang Renstra Dinas Koperasi UK Dan M 2016 - 2021

8

berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas; c. Mengkoordinir penyusunan usulan RKA/DPA sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan; d. Melaksanakan urusan Perencanaan, Data dan Informasi sesuai dengan Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Dinas; e. Melaksanakan urusan Kepegawaian berdasarkan peraturan yang

berlaku

untuk

terciptanya

tertib

administrasi

kepegawaian; f. Melaksanakan urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga serta melaksanakan pengawasan aset sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; g. Melaksanakan urusan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan; dan h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2) Bidang Bina Lembaga Koperasi, Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

pembentukan dan

pengesahan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi,

serta

pengembangan penyuluhan, akuntabilitas

pembubaran

Koperasi,

standarisasi

organisasi

serta

melakukan

Koperasi.

Bidang

pemberdayaan dan

bimbingan Bina

tatalaksana,

pengawasan

Lembaga

dan

dan

Koperasi

mempunyai fungsi :


9

a. Menentukan kebijakan penyuluhan dan proses Badan Hukum Koperasi,

Perubahan

Anggaran

Dasar

Koperasi

dan

pembubarannyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar Koperasi mendapatkan legalitas dari Pemerintah; b. Melaksanakan bimbingan teknik penataan organisasi dan ketatalaksanaan Koperasi sesuai dengan prosedur yang berlaku agar Koperasi tertib administrasi dalam mengelola Koperasi; c. Memfasilitasi pembiayaan dan pengawasan terkait dengan jati diri Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dalam pengelolaan Koperasi berpedoman pada prinsip – prinsip Koperasi; dan d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3) Bidang Bina Usaha Koperasi, Mempunyai

tugas

melaksanakan

kebijakan

pengembangan,

pengawasan dan Penilaian Kesehatan usaha simpan pinjam Koperasi / kopersi simpan pinjam, fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan. Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai fungsi : a. Melaksanakan bimbingan teknis usaha di Bidang pertanian, permodalan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam Koperasi serta aneka jasa Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dalam mengembangkan usaha Koperasi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan angggotanya;


10

b. Mengadakan pembinaan dan penilaian kesehatan Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat diketahui Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri; dan c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4) Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, dalam rangka pengembangan usaha, kelembagaan dan manajemen UMKM dan mempunyai fungsi : a. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Usaha Kecil dan Menengah disektor industri pertanian, industri non pertanian, perdagangan dan aneka usaha sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar adanya pemahaman tentang usaha kecil dan menengah; b. Memberikan pedoman dan pemahaman teknis terhadap Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar mampu bersaing dan tertib dalam mengelola usaha; c. Meningkatkan sumber daya manusia bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah disektor industri pertanian, industri non pertanian, perdagangan dan aneka usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar mampu bersaing dalam pasar bebas; dan d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.


11

2

Struktur Organisasi Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar seperti yang tertuang dalam Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organiasai dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar, yang dapat dituliskan sebagai berikut : 1)

Kepala Dinas Koperasi UK dan M

2)

Sekretaris terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi ; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan c. Sub Bagian Keuangan;

3)

Bidang Bina Lembaga Koperasi terdiri dari : a

Seksi Penyuluhan Badan Hukum Koperasi;

b

Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi; dan

c

Seksi Fasilitasi, Pembiayaan dan Pengawasan Koperasi (FP2K);

4)

Bidang Bina Usaha Koperasi terdiri dari : a. Seksi Pertanian; b. Seksi Permodalan dan Penilaian Simpan Pinjam; dan c. Seksi Aneka Jasa

5)

Bidang Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari : a. Seksi Industri Pertanian; b. Seksi Industri Non Pertanian; dan c. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha


12

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar


13

II.2 SUMBER DAYA SKPD Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD membutuhkan sumber daya yang handal dan memadai karena berhasil dan tidaknya pelaksanaan kegiatan SKPD sangat ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh SKPD itu sendiri. Sumber daya SKPD terdiri dari dua macam, yaitu (1) sumber daya manusia yang terdiri dari PNS dan tenaga kontrak, dan (2) Sumber daya yang berupa sarana dan prasarana serta peralatan kerja. Sumber daya manusia yang terdiri dari Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan elemen penggerak dalam sebuah organisasi, sebab pegawai bertugas untuk menyusun dan melaksanakan program kegiatan pembinaan pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap gerakan Koperasi yang berjumlah 1.090 Unit dan UMKM yang berjumlah 43.500. Dengan semakin bertambahnya jumlah Koperasi dan UMKM yang tersebar di masing – masing kecamatan, diperlukan kuantitas dan kualitas SDM Pegawai/Aparatur yang memahami tentang perkoperasian dan kewirausahaan. Disamping itu juga diperlukan dukungan sistem manajemen pembinaan SDM Koperasi dan UMKM yang sesuai dengan kebutuhan fungsional sehingga akan terwujud kelancaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan yang tepat sasaran. Sampai dengan Agustus 2016

jumlah pegawai Dinas Koperasi UK dan M Kota

Denpasar berjumlah 49 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 27 orang dan tenaga honorer sebanyak 10 orang, sebagaimana tabel berikut :


14

Tabel 2.1 Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Dinas Koperasi UK dan M Kota Denpasar Kualifikasi Pendidikan

PNS

Tenaga Kontrak

S2

9 orang

-

S1

10 orang

8 orang

D3 / Sederajat

2 orang

-

SMA / Sederajat

5 orang

9 orang

Dibawah SMA

1 orang

5 orang

Total

27 orang

22 orang

Sedangkan untuk Sumber daya yang berupa sarana dan prasarana serta peralatan kerja, yang merupakan aset yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar hingga akhir 2015, yang terdiri sebagai berikut :


15

Gambar 2.1 Jumlah Aset Dinas Koperasi UK dan M Per 31 Desember 2015

Dari sisi alat kantor dan rumah tangga, seluruh barang dalam kondisi baik. Alat kantor dan rumah tangga yang tersedia relatif lengkap dalam menunjang aktivitas kerja di dinas koperasi dan UMKM. Sehingga kondisi tersebut juga akan mendukung dinas koperasi dalam mencapai kinerjanya.


16

II.3 KINERJA PELAYANAN SKPD Terkait sektor Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, perkembangan jumlah koperasi di Kota Denpasar selama periode 2011 – 2015 mengalami pertumbuhan positif.

Pada 2011

Jumlah Koperasi sebanyak 936 unit dan

meningkat 154 unit (16,45%) menjadi 1.090 unit pada 2015, dengan jumlah koperasi aktif mencapai 835 unit atau meningkat sebanyak 1.004 unit (20,24%), dengan proporsi koperasi tidak aktif semula 101 turun menjadi 86 pada akhir tahun 2015. Berikut disajikan perkembangan jumlah koperasi, koperasi aktif, dan koperasi tidak aktif. Tabel 2.2 Perkembangan Koperasi aktif dan tifak aktif Dari Tahun 2011 – 2015 No 1 2

Uraian Koperasi Aktif Koperasi Tidak Aktif Total

Unit

Tahun 2011 835

Tahun 2012 870

Tahun 2013 913

Tahun 2014 970

Tahun 2015 1,004

Unit

101

103

103

86

86

Unit

936

973

1,016

1,056

1,090

Satuan

Tabel 2.3 Perkembangan Jumlah Koperasi Dari Tahun 2011 – 2015


17

Jumlah koperasi di Kota Denpasar yang mengikuti pameran Smesco sebanyak 20 koperasi dari tahun 2011 – 2015 dimana setiap tahunnya 4 koperasi. Jumlah Koperasi yang telah mendapat pelatihan baik Pelatihan Pengelolaan Manajemen, Sosialisasi prinsip – prinsip pemahaman perkoperasian setiap tahunnya adalah 30 koperasi. Kesehatan usaha koperasi di Kota Denpasar yang setiap tahunnya dinilai yang hanya mampu disasar 150 koperasi dengan kriteria Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat, Tidak Sehat, Sangat tidak sehat, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.4 Klasifikasi Koperasi Menurut kesehatannya usahanya Tahun 2011 – 2015 No 1 2 3 4 5

Klasifikasi Koperasi Sehat Koperasi Cukup Sehat Koperasi Kurang sehat Koperasi tidak sehat Koperasi sangat tidak sehat Total

satuan unit unit unit unit Unit

Tahun 2011 57

Tahun 2012 22

Tahun 2013

Tahun 2014 39

Tahun 2015 48

69

101

99

105

96

25

107

18

24

14

6

-

4

1

1

-

-

-

1

-

150

230

121

170

159

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Denpasar yang penumbuhannya sangat pesat, dimana hingga akhir tahun 2015 jumlah UMKM di Kota Denpasar, yang mana UMKM ini juga diikut sertakan dalam event – event pameran ataupun Festival yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Denpasar itu sendiri, maupun instansi lainnya baik dari kalangan Pemerintahan maupun swasta.


18

Tabel 2.5 Jumlah UMKM di Kota Denpasar Tahun 2015 No 1

Klasifikasi Usaha

Kota

Total

Mikro

Kecil

Menengah

28.025

10.870

4.605

43.500

28.025

10.870

4.605

43.500

Denpasar

Total

Tabel 2.6 Jumlah UKM Yang Mengikuti Kegiatan UKM di Kota Denpasar Tahun 2011 – 2015 No 1

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

di

40

40

70

70

75

Pameran di Luar

12

15

14

17

5

Pameran Dalam Daerah

2

Daerah 3

Pelatihan

30

30

30

30

30

4

Sosialisasi IUMK

50

50

50

100

200

164

217

370

dan HKI 5

Temu Kemitraan JUMLAH

12 132

147


19

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi UK dan M Kota Denpasar Tahun 2011 – 2015 Anggaran pada Tahun ke -

Uraian / Program 2011 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Pengembangan kewirausahaan dan keuggulankompeti tif usaha kecil menengah Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

2012

2013

2014

Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -

Realisasi Anggaran pada Tahun ke 2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

342,446,300

263,117,400

100.00

91.15

0.00

83.50

91.20

23,764,000

23,764,000

-

410,128,700

288,519,000

23,763,500

21,661,700

57,718,600

431,718,600

259,295,500

207,650,900

415,433,000

54,655,750

431,718,600

226,484,900

198,236,100

402,986,482

94.69

100.00

87.35

95.47

97.00

605,630,100

563,731,900

142,444,100

394,441,562

427,329,578

537,452,262

506,127,084

134,457,500

97.68

97.10

88.74

89.78

94.39

772,733,100

832,646,700

578,815,700

769,906,718

994,353,639

509,263,400

748,442,122

94.93

92.36

86.89

65.90

89.89

440,076,000 403,800,880

833,572,000 609,713,120

1,144,438,000


20

Berdasarkan tabel kinerja diatas baik dari sisi kinerja program maupun keuangan menunjukan hasil yang baik. Dari sisi kinerja, capaian realisasi seluruh indikator kinerja hampir sama dengan 100 % . Dari sisi kinerja keuangan selama tahun 2011 - 2015 menunjukan realisasi serapan anggaran rata – rata diatas 80 persen, kecuali pada tahun 2014. Dengan capaian kinerja yang tinggi dan disertai oleh serapan anggaran tidak seratus persen dapat mengindikasikan penghematan anggaran dan kinerja perencanaan yang baik.

II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Dalam melakukan pengembangan pelayanan, Dinas Koperasi UK dan M Kota Denpasar memiliki beberapa tantangan dan peluang, yang terbagi dari faktor internal dan faktor eksternal. Berikut uraian yang telah teridentifikasi : II.4.1 Faktor Internal 1

Kekuatan (Strenghts) a. Struktur Organisasi yang lengkap; b. Adanya Peraturan dan Perundang-undangan Daerah sebagai landasan kegiatan organisasi; c. Dukungan dan komitmen pimpinan untuk menegakkan birokrasi yang efisien dan efektif serta akuntabel; d. Dukungan politik dari masyarakat, pemerintah daerah dan legislatif; e. Perkembangan Koperasi di Kota Denpasar.

2

Kelemahan ( Weaknesses ) a.

Kualiatas SDM yang belum merata dan memadai;

b.

Semangat kerja dan disiplin beberapa staf masih rendah;


21

c.

Dana Operasional relatif terbatas;

d.

Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

II.4.2 Faktor Eksternal 1

Peluang (Opportunities) a.

Pelaksanaan otonomi daerah yang lebih baik disertai perimbangan keuangan yang lebih adil akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk memberdayakan KUMKM sebagai motor penggerak perekonomian daerah;

b.

Meningkatnya kesadaran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat

akan

perekonomian

arti

akan

penting

meningkatkan

KUMKM komitmen

dalam dan

keberpihakan dalam prioritas pembangunan; c.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin tinggi, dan makin terbukanya perekonomian dunia, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar Negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC juga akan

menciptkan

peluang baru bagi KUMKM; d.

Adanya permintaan produk-produk unggulan yang cukup tinggi;

e.

Adanya akses kemudahan Perbankan bagi koperasi dan pelaku UMKM;

f.

Adanya

lembaga-lembaga

pendukung

dalam

pengembangan Koperasi dan UKM. 2

Ancaman /tantangan (Threats) a.

Tidak dilaporkannya hasil RAT maupun laporan keuangan tahunan oleh Koperasi;


22

b.

Adanya pergantian kepengurusan Koperasi;

c.

Bertambahnya pelaku pasar multinasional yang sangat inovatif sehingga terjadi persaingan yang ketat di pasar dalam negeri dan internasional;

d.

Pemberdayaan KUMKM menghadapi kendala berupa rendahnya kualitas SDM yang tercermin dari kurang berkembangnya

kewirausahaan

dan

rendahnya

produktivitas serta daya saing KUMKM; e.

Belum efektifnya mekanisme pasar yang berkeadilan;

f.

Keterbatasan

Anggaran

Daerah

untuk

menstimulan

sepenuhnya

memberikan

pembangunan ekonomi; g.

Iklim

usaha

yang

belum

dukungan terhadap pemberdayaan KUMKM.


23

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Penentuan

Isu-isu strategis

dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi

terhadap tupoksi, kinerja pelayanan dan juga tantangan ekternal. isu trategis merupakan keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial di berbagai level. Evaluasi hasil pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan UKM di Kota Denpasar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2010 - 2015, masih ditemukannya permasalahan Koperasi dan UMKM yang belum tuntas, antara lain : 1. Sumber Daya Manusia, Kualitas sumber daya manusia Koperasi dan UMKM masih banyak yang belum mempunyai pandangan luas dan modern khususnya dalam hal manajemen dan meningkatkan kualitas produk serta pengembangan usahanya sehingga masih memerlukan dorongan dan fasilitasi dari Pemerintah yang berupa diklat teknis maupun manajemen. 2. Permodalan, Kurangnya permodalan masih dirasakan oleh pelaku Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan usahanya, sehingga suntikan dana baik melalui perbankkan maupun bantuan Pemerintah masih sangat diharapkan. Renstra Dinas Koperasi UK Dan M 2016 - 2021

24

3. Pemasaran, Permasalahan jaringan pemasaran produk Koperasi dan UKM masih terbatas dan sangat tergantung dengan kualitas produk yang dihasilkan.

III.2

TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Adapun visi Pemerintah Kota Denpasar yang telah dituangkan dalam

RPJMD Semesta Berencana adalah : “Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan” Sedangkan misinya yaitu : 1. Penguatan Jati Diri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kebudayaan Bali 2. Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kearifan Lokal 3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement). 4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan. 5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan Tri Hita Karana.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar mendukung misi keempat yaitu Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan. Misi tersebut memiliki tujuan Meningkatkan aktivitas Renstra Dinas Koperasi UK Dan M 2016 - 2021

25

ekonomi dan kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM. Adapun sasaran serta strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dalam RPJMD Kota Denpasar 2016 – 2021 terkait Koperasi dan UKM

Tujuan Meningkatnya

Sasaran ketahanan Berkembangnya

ekonomi masyarakat

Strategi dan Arah kebijakan dan Meningkatnya

Kota menguatkannyaKelembag kualitas produksi

Denpasar dengan bertumpu aan pelatihan SDM dan serta pada

ekonomi

untuk kemakmuran

kerakyatan Sistem

ekonomi usaha mikro kecil

mewujudkan kerakyatan menuju Kota menengah melalui Kompeten

promosi

dan

koperasi

berdayanya koperasi, usaha mikro,

menengah,

terkelolanya

peternakan,

perikanan dan kelautan serta meningkatnya daya saing


26

III.3

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Perumusan

isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan

internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Koperasi UK dan M, Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Kegiatan usaha koperasi sangat diharapkan dapat menggakat kehidupan masyarakat khususnya yang berada di pedesaan.

Kemudahaan akses

permdoalan, pemasaran, kebutuhans aran produksu maupun kebutuhan hidup sehari – hari yang dapat diberikan koperasi, diharapkan dapat mendorong, tumbuhnya usaha – usaha baru dan memperkuat maupun mengembangka usaha dipedesaan yang umumnya masih relatif kecil. Adapun permasalah koperasi dan UKM di Kota Denpasar antara lain : a. Adanya koperasi yang tidak aktif b. Belum berkembangnya koperasi berbasis pertanian, pariwisata dan UMKM di Kota Denpasar c. UMKM belum mampu untuk mengakses pasar secara luas d. Aspek permodalan, pengolahaan, pemasaran dan daya saing UMKM masih lemah. Maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1. Rendahnya Kualitas SDM Pengelola Koperasi Dan UKM 2. Rendahnya pertumbuhan Koperasi dan UKM 3. Kurangnya koperasi dan ukm yang mendapat akses permodalan 4. Terbatasnya pemasaran produk dan kemitraan koperasi dan ukm


27

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN

IV.1 VISI

Visi dan Misi merupakan wawasan dan cara pandang, baik mengenai ruang, waktu maupun tindakan untuk mewujudkan ide-ide dan gagasan menjadi kenyataan. Pada dasarnya dalam visi telah mengandung misi yang akan diwujudkan, karena itu misi lebih merupakan upaya nyata. Upaya nyata ini lebih ditegaskan dalam bentuk program pembangunan yang menjadi panduan dalam prakteknya sehingga gerak pembangunan berjalan kea rah yang ditetapkan. Visi dan Misi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar

pada

tahun

2016-2021

diarahkan

untuk

mendukung

pencapaian Visi Walikota terpilih periode 2016-2021, sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut : Adapun Visi Kota Denpasar tahun 2016 – 2021 , adalah “Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”. Visi ini dilandasi oleh tiga pilar pembangunan yang penting yaitu Tri Hita Karana yang merupakan implementasi dari upaya menjaga serta mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan serta lingkungannya secara berkesinambungan. Dimana koperasi sebagai pelaku utama perekonomian daerah harus mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Oleh sebab itu Renstra Dinas Koperasi UK Dan M 2016 - 2021

28

Koperasi diharapkan dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru dalam memperkuat maupun mengembangkan usaha rumah tangga yang umumnya relative masih kecil. Melalui Koperasi kehidupan masyarakat diharapkan dapat ditingkatkan melalui kemudahan memperoleh akses modal, pemasaran dan sarana kebutuhan produksi maupun kebutuhan hidup sehari-hari.

IV.2 MISI Materi Visi, Misi dan Program Pembangunan Kota Denpasar periode tahun 2016-2021, merupakan penyempurnaan dari materi Visi, Misi dan Program yang telah disampaikan tahun 2010-2015. Walaupun demikian, apabila mencermati perubahan situasi dan kondisi yang sangat dinamis, maka sebagian materi tersebut telah dikembangkan sedemikian rupa dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 dan guna muwujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 disusun misi antara lain : 1.

Penguatan Jati Diri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kebudayaan Bali

2.

Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kearifan Lokal

3.

Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement).

4.

Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.


29

5.

Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan Tri Hita Karana.

IV.3 PADMAKSARA

Walikota juga menetapkan delapan agenda prioritas (Padmaksara) yang perlu dilaksanakan dalam rangka perlu dilaksanakan dalam rangka membangun dan mengembangkan di Kota Denpasar, adapun Padmaksara adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City) 2. Megembangkan dan Memperkuat Kelembagaan Pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan menuju Kota Kompeten 3. Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement) Dalam Tata Kelola Pemerintahan 4. Menguatkan Jati Diri Masyarakat Denpasar Berdasarkan Kebudayaan Bali 5. Mengupayakan

Potensi

Pemerintah

Kota

Denpasar

Untuk

Memberdayakan Masyarakat Berlandaskan Kearifan Lokal Menuju Heritage City 6. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Welfare Society) Menuju Kebahagiaan 7. Membangun Partisipasi Masyarakat Sebagai Agen Perubahan (Agent of Change) dengan Human Capital dan Social Capital 8. Mengembangkan Ekonomi Kreatif.


30

IV.4 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Koperasi UK dan M, Kota Denpasar akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Adapun Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Untuk lebih menajamkan sasaran, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Denpasar tersebut dijabarkan lagi dalam tujuan dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi Sasaran : a. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi b. Meningkatnya Pertumbuhan (Revitalisasi ) Koperasi c. Meningkatnya fasilitasi pembiayaan bagi Koperasi d. Meningkatnya pemasaran produk dan kemitraan Koperasi 2. Meningkatnya daya saing dan kemitraan UKM Sasaran : a. Meningkatnya fasilitasi pembiayaan bagi UKM b. Meningkatnya pemasaran produk dan kemitraan UKM


31

IV.5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD Adapun strategi yang digunakan dalam mendorong pengembangan kelembagaan dan usaha Koperasi dan UMKM dengan cara : a. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi b. Meningkatnya fasilitasi pembiayaan bagi Koperasi dan UKM c. Meningkatnya pemasaran produk dan kemitraan Koperasi dan UKM

Kebijakan adalah keputusan politik pemerintah untuk mengarahkan stakeholders dalam kerangka pelaksanaan program pemerintah. Kebijakan dalam pelaksanaan program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denapsar diarahkan pada : 1.

Meningkatkan peran koperasi dan UMKM sebagai ekonomi kerakyatan

yang tangguh sehingga mampu mengembangkan

ekonomi kerakyatan dan stabil, serta terwujudnya distribusi, komposisi yang berimbang dan terwujudnya iklim berinvestasi yang sehat 2.

Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemampuan bersaing lebih tinggi

3.

Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisiri resiko kredit modal kerja dan kredit investasi

4.

Peningkatan

daya

saing

koperasi

dan

UMKM

melalui

pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan 5.

Meningkatkan kemampuan SDM pengelola dan pengusaha kecil dalam meningkatkan organisasi, manajemen, dan penguasan teknologi koperasi


32

6.

Meningkatkan kerjasama usaha antar koperasi dan BUMN serta badan usaha lainnya.


33

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UK dan M Kota Denpasar sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan,untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator

kinerja ini

sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi UK dan M Kota Denpasar Tahun 2016 2021 akan dipaparkan berikut ini :


34

Kode

(1)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

Targ et

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

100%

2020

1,317 .69 100%

634.7 0

577.00 100%

1,449.46 100%

698.1 7

100%

5 PNS

55.00

5 PNS

100%

Jumlah dokumen laporan dan ikhtisar realisasi kerja SKPD

1 Lap

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 100 UKM


30 UKM

42.00

1 Lap

89

60.00

6,087.05 100%

767.99 100%

3,091.46 100%

65.00

5 PNS

38.80

Jumlah UKM yang mendapatkan

1,197 .90 100%

50.00

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 5

2019

100%

Jumlah PNS yang mendapatkan Bimtek 0 4

100%

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0 3

1,089.00

413.60 Persentase pelayanan di bidang barang/aset

2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0 2

2017

1,033 Persentase pelayanan di bidang aparatur

1

2016

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0 1

1 5

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah)

5 PNS

45.00

5 PNS

1 Lap

105 50 UKM

56.00

1 Lap

115

300.00

25 PNS

50.00

1 Lap

97

70.00

231.80

5 Lap

126

531.80

80 UKM

35

Kode

(1)




Targ et

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

sosialisasi kebijakan tentang UKM Jumlah UKM ynag direncankan pengembanga nnya Jumlah UKM yang difasilitasi pengembanga nnya

1

1 5

1 6

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah) 2016

2017

2020

1000 UKM

12 UKM

12 UKM

12 UKM

12 UKM

1048 UKM

100 UKM

80 UKM

330 UKM

80 UKM

330 UKM

80 UKM

900 UKM

759.10

Jumlah UKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaa n Jumlah UMKM yang mendapatkan sosialisasi tentang HAKI

2019

1000 UKM

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Jumlah UMKM yang difasilitasi kemitraannya

2018


1,531 .70

2,814.00

1,613 .40

1,853.70

8,571.90

30 UKM

30 UKM

30 UKM

30 UKM

30 UKM

30 UKM

150 UKM

150 UKM

30 UKM

30 UKM

30 UKM

30 UKM

30 UKM

150 UKM

100 UKM

50 UKM

30 UKM

50 UKM

50 UKM

50 UKM

230 UKM


36

Kode

(1)




Targ et

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

0

200 Kop

Jumlah koperasi yang menyelenggar akan Talk Show Jumlah koperasi yang merintis pasar ikan bersih, sehat dan aman Jumlah pimpinan koperasi yang mendapatkan pelatihan Achievement motivation Jumlah koperasi yang menyelenggar akan magang kewirausahaa n koperasi Jumlah koperasi yang mendapatkan pelatihan manajemen

Jumlah koperasi yang mendapatkan pendampinga n kepada kopwan


2017

2019

2020

200 Kop

200 Kop

200 Kop

1000 Kop

30 Kop

30 Kop

30 Kop

30 Kop

150 Kop

0

4 Kop

4 Kop

4 Kop

4 Kop

16 Kop

150 kop

30 Kop

30 Kop

30 Kop

30 Kop

120 Kop

0

2 Kop

2 Kop

2 Kop

2 Kop

8 Kop

0

0


200 Kop

2018


1 Kop

30 Kop

37

Kode

(1)




Targ et

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Jumlah dokumen master plane program inovasi koperasi Jumlah dokumen RKT perkoperasian

1

1 5

1 7


2017

0

1 Kop

0

1 Lap

Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

279.00 Jumlah koperasi yang mendapatkan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Jumlah UKM yang mendapat pembinaan tentang industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah Jumlah UKM yang dipromosikan produknya

50 Kop

120 UKM

120 UKM


12 UKM

12 UKM

2019

2020

1 Kop

1 Lap

1 Lap

1,238 .80

583.10

100 kop

22 UKM

2018


50 Kop

1 Lap

593.4 0

50 Kop

598.00

50 Kop

120 UKM

12 UKM

12 UKM

38

4 Lap

3,292.30

200 Kop

240 UKM

12 UKM

60 UKM

Kode

(1)




Targ et

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Jumlah dokumen updating komstat koperasi Jumlah Koperasi yang mendapatkan projek ATM Koperasi Jumlah pilot project kampung digital

1

1 5

1 8


2017

2018

2019


2020

0

1 Lap

0

1 Kop

1 Kop

0

1 Wil

1 Wil

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1,477

1,826

1 Lap

1,513

1 Lap

1,646

3 Lap

1,771

8,232.20

Jumlah Koperasi berprestasi

100 kop

20 kop

20 kop

20 kop

20 kop

20 kop

200 kop

Jumlah Koperasi sehat

750 kop

150 kop

150 kop

150 kop

150 kop

150 kop

1.500 kop

600 kop

200 kop

250 kop

250 kop

250 kop

250 kop

1.200 kop

Jumlah Koperasi yang mengikuti sosialisasi


39

Kode

(1)




Targ et

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Jumlah Koperasi yang SDM pengelolanya berkompeten

200 kop

Jumlah



2017

120 kop

2018

120 kop

2,603.4 0

2019

120 kop

5,319.70

2020

120 kop

4,388 .30

120 kop

3,967 .90

40


800 kop

4,348.90

20,628.20

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM

VI.1. INDIKATOR KINERJA SKPD Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program kegiatan. Sejalan dengan perubahan tersebut sesuai dengan paradigma yang berkembang setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah hendaknya bersifat transparan dan dapat diukur. Hal ini sesuai dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dimana salah satu dari sepuluh prinsip good govenance adalah akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada publik. Berdasarkan pada hal tersebut, maka rencana kegiatan program kebijakan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam Renstra tingkat keberhasilan yang dicapai hendaknya dapat diukur, sehingga dengan demikian terjadi hubungan sangat erat antara perencanaan dengan pelaksanaan yang dalam hal ini tercermin dalam tingkat keberhasilannya. Dalam melakukan pengukuran kinerja terlebih dahulu disajikan dokumen Rencana Strategis yang merupakan rencana lima tahunan. Untuk mengukur Rencana Strategis tersebut dijabarkan ke dalam Renstra unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Sebelum pengukuran kinerja dilakukan beberapa komponen rencana kinerja yang perlu diperhatikan antara lain indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitattif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja tersebut adalah :


41

3. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output misalnya sumber daya manusia, dana material, waktu, teknologi dan sebagainya. 4. Keluaran (output) adalah segala sesuatu produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan. 5. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. 6. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. 7. Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya baik bersifat positif maupun negatif yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Indikator – indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang dikoordinasi, indikator kinerja yang dimaksud (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan

dokumen

Rencana

Strategis,

maka

dilakukan

penjabaran ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dalam pengukuran Renstra Dinas Koperasi UK Dan M 2016 - 2021

42

kinerja

ada

beberapa

tahapan

yang

dilakukan

yaitu,

penetapan,

pengumpulan data dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator telah disebutkan seperti uraian diatas. Sedangkan pengumpulan data kinerja dimaksudkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsipprinsip keseimbangan biaya, manfaat, efektif dan efesien. Pengumpulan data untuk indikator masukan, keluaran dan hasil secara sistematik serta mudah diperoleh, guna mendapatkan data kepuasan masyarakat terhadap hasil yang dicapai sebagai dampak dari kebijakan yang dilaksanakan terhadap masyarakat. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan ekgiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisi efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran / penetuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (perfomance gap) yang terjadi baik terhadap penyebab ternjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relavan bagi pembuat keputusan agar menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan Renstra Dinas Koperasi UK Dan M 2016 - 2021

43

mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efesien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

VI.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan Rencana Strategis

atau dapat

dikatakan indikator kinerja merupakan suatu alat ukur spesifik secara kuantatif atau kualitatif untuk masukan, proses keluaran, has il, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sedangkan elemen anggaran kinerja meliputi visi,misi, tujuan sasaran program dan kegiatan dalam suatu unit kerja. Penentuan indikator kinerja serta pengukuran capaiannya ditetapkan dengan merujuk kepada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Dalam kaitan dengan penyusunan angagran berbasis kinerja, maka terjemahannya madalah sebagai berikut : tujuan dijabarkan lebih lanjut kedalam sasaran yang lebih terukur, sasaran diterjemahkan kedalam program, program diimplementasikan dalam kegiatan dengan output yang terukur.


44

Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No

B.1.16

Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD

2016

2017

2018

2019

2020

Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJM

Bidang Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 1

Persentase koperasi aktif

90%

91%

92%

95%

98%

99%

99%

2

Usaha Mikro dan Kecil yang dibina

91%

91200%

95%

96%

98%

99%

99%


45

BAB VII PENUTUP

Rencana strategis ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, serta penetapan visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana pemberdayaan koperasi UK dan M Kota Denpasar pada tahun 2016 - 2021. Sistematika Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dan

mengacu pada Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021. Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar, maka akan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar yang didukung oleh pihak swasta / masyarakat, dan Gerakan Koperasi untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan, sedangkan Pemerintah berperan sebagai mediator dan fasilitator.


46

Hasil yang nanti akan diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan dari seluruh perangkat kerja di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar yang telah mengiplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2010 - 2015 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak berkepentingan.

Denpasar, 23 Agustus 2016 Kepala Dinas Koperasi UK dan M Kota Denpasar

Made Erwin Suryadarma Sena, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610804 198603 1 019


47

BAB I PENDAHULUAN. Renstra Dinas Koperasi UK Dan M

Recommend Documents