BAB I PENDAHULUAN. Dinas Koperasi dan Page 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai Tahun 2014 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM, yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting

dalam

sistem

perencanaan

daerah,

hal

ini

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah

Daerah

maupun

yang

ditempuh

dengan

mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Koperasi dan UMKM menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkonstribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai.

Dinas Koperasi dan UMKM@alyn_socio

Page 1

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

tahunan

dan

memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas

pembangunan

Pemerintah

Propinsi

maupun

Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah kabupaten dan kota merupakan bagian dari Propinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang

rancangan

menitikberatkan

RKPD

pada

dan

Renja

pembahasan

SKPD,

untuk

yang

sinkronisasi

sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat

dalam

pencapaian

tujuan

pembangunan

Kabupaten Sinjai. Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, Renstra SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan

yang

strategis,

yaitu

menjembatani

antara

perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana

regional

dengan

memuat

arah

kebijakan

pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi

daerah

dan

program

kegiatan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD


Page 2

merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. 1.2

Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 2. Undang-undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4400) 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa

kali

diubah

terakhir

dengan

Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah

(Lembaran


Negara Page 3

Republik

Indoesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

10. Peraturan

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4614) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksnaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan


Antara

Page 4

Pemerintah,

Pemerintahan

Provinsi

dan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Evaluasi

Tata

Cara

Pelaksanaan

Penyusunan, Rencana

Pengendalian

Pembangunan

dan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4817); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang

Pengendalian

Tahapan, dan

Tata

Evaluasi

Cara

Penyusunan,

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. 16. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 29 Tahun 2013 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 29). 1.3

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Koperasi dan UMKM. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM@alyn_socio

Page 5

perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan UMKM, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pemberian perijinan, sosialisasi/penyuluhan dan penyampaian informasi,

pengawasan,

pengendalian

serta

evaluasi

pelaporan dibidang Koperasi dan UMKM. Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan. 1.4

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai Penyusunan Rencana Kerja Dinas

1.4 Sistematika

Koperasi dan UMKM BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN SINJAI TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4

Review terhadap rancangan Awal RKPD


Page 6

2.5

Penelaahan Masyarakat

Usulan

Program

dan

Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.2

Tujuan dan Sasaran renja SKPD

3.3

Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN SINJAI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai

Tahun 2013 dan Capaian Renstra

SKPD Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tata


Cara Page 7

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai Tahun 2013 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai Tahun 2013 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta hasil rencana program dan kegiatan. Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai Tahun 2014, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan

digunakan serta pengalokasiannya b. Tujuan yang akan dikehendaki c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai Tahun 2014 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2013 sebagai bahan

dalam penyusunan perencanaan tahun 2014 b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable

development)

untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. c. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD secara umum dapat dilihat berdasarkan


Page 8

realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2013 sebagai berikut : Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2013 No

PROGRAM/KEGIATAN

A.

Belanja Tidak Langsung

JUMLAH ANGGARAN REALISASI 0

Belanja Pegawai Belanja langsung

% 0

0

•

B.

• • •

C.

895.818.500 92.105.000

804.635.029 89.82 78.845.000 85.60

745.713.500

668.315.029 89.62

58.000.000

57.475.000 99.09

17.400.000

9.675.285 55.61

1.600.000

1.545.000 96.56

2.000.000

2.000.000

100

1.935.000

1.935.000

100

Belanja Pegawai Belanja Barang/Jasa Belanja Modal

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Komponen Instalasi Litrik/Penerangan Bangunan Gedung kantor Dinas Koperasi dan UMKM@alyn_socio

Page 9

3.000.000

3.000.000

100

5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

136.856.000

135.000.444 98.64

69.679.500

68.374.000 98.13

34.440.000

27.945.000 81.14

8.000.000

7.975.000 99.69

2.675.000

2.675.000

100

6.820.000

6.820.000

100

6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 7. Pelayanan Administrasi Ketatausahaan

8. Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 1. Pengadaan peralatan gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala Dinas

Rumah

3. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

33.600.000

28.800.000 85.71

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional Program peningkatan disiplin aparatur

7.000.000

7.000.000

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Page 10

100

2.600.000

2.600.000

100

2. Pengadaan Pakaian KORPRI Program peningkatan kapasitas sumber daya

29.000.000 1. Pendidikan pelatihan formal

14.500.000 50.00

dan

Program peningkatan Pengembangan Sistem

3.487.500

3.487.500

100

50.000.000

49.500.000

99.00

5.205.000

5.205.000

100

10.523.000

10.523.000

100

55.465.000

55.452.000

99.98

39.245.000

38.300.200

97.59

1. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2. Penyediaan Sistem Aplikasi Keuangan Daerah 3. Penyusunan Rencana Kerja Program penciptaan Iklim Usaha Kecil dan 1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah (Temu Program Pengembangan Sistem Pendukung Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Penyelengaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah


Page 11

Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Penilaian Kesehatan

28.763.000

28.763.000

100

18.848.000

18.138.000

96.23

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pembangunan

40.930.000

40.734.600

99.52

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan

22.812.000

22.747.000

99.72

Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian

15.135.000

15.135.000

100

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Penyebaran Model-model Pengembangan Koperasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Perkoperasian

197.650.000

178.845.000 90.49

17.960.000

17.960.000

33.189.500

0

100

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda (Pelatihan

Dari table tersebut, terlihat bahwa hampir semua program kerja dinas Koperasi dan UMKM terealisasi lebih dari 90 % hal ini disebabkan karena dinas Koperasi dan UMKM baru terbentuk dan terpisah dari Dinas Perdagangan sehingga Dinas Koperasi dan UMKM@alyn_socio

Page 12

-

pagu yang diberikan ditahun pertama terbentuknya sangat terbatas

namun

tetap

dioptimalkan

penggunaan

anggarannya. 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Dinas Koperasi dan UMKM yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang Koperasi dan UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai selalu proaktif, kreatif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai innovator dan motivator. Dinas Koperasi dan UMKM sebagai dinas teknis yang baru terbentuk juga diberi tanggungjawab sebagai salah satu dinas penghasil untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) berupa retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa sumbangan SPDN KUD Mina Lappa yang hanya mencapai 41, 39

%

atau

sebesar

Rp.

20.694.200,-

dari

target

Rp.

50.000.000 dan Pembangunan Daerah Kerja (PDK) yang mencapai 118,43 % atau sebesar Rp. 29.607.000 melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian target

PAD

tersebut

menunjukkan

bahwa

kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih berada pada track yang benar dan menunjukkan performa

yang

baik,

walaupun

demikian,

beberapa

permasalahan yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut

seperti

mendapatkan

(1)

SPDN

perhatian

KUD dalam

Mina

Lappa

yang

pengelolaannya

perlu

dimana

pompanya sudah rusak dan tangkinya kapasitasnya kecil


Page 13

serta modal yang minim sehingga susah menebus kouta di Pertamina sehingga belum mampu untuk melayani kebutuhan masyarakat nelayan secara maksimal (2) Status gedung kantor yang masih dalam status pinjam pakai karena sampai sekarang ini Dinas Koperasi dan UMK sementara berkantor di Gedung

Hutan

Perkebunan

Bakau

dan

yang

Kehutanan

merupakan Propinsi

asset

Sulawesi

Dinas Selatan

sehingga saranan dan prasarana dalam menunjang aktifitas sangat terbatas; (3) Implementasi Standar Pelayananan Minimal (SPM) bidang Koperasi dan UMKM , yang hingga kini alokasi anggarannya masih sangat minim. Penyelesaian terhadap

permasalahan

tersebut

diharapkan

akan

memberikan dampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang dibebankan pada pada Dinas Koperasi dan UMKM serta pengembangan SPDN KUD Mina Lappa lebih lanjut, mengingat SPDN KUD Mina Lappa nantinya akan diperbaiki dan ditingkatkan koutanya, serta target standar pelayanan minimal bidang koperasi dan UMKM dapat dicapai pada tahun 2014. Beberapa langkah penyelesaian permasalahan tersebut antara

lain,

dilakukannya

studi

banding

terhadap

kabupaten/kota. 2.3

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Beberapa

hal

yang

menjadi

isu

penting

dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut : Dinas Koperasi dan UMKM@alyn_socio

Page 14

a. Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang

merupakan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM guna peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menghadapi dipasar global. Dan tindak lanjut dari pembangunan PLUT tersebut yaitu telah disediakannya lahan dari milik pemerintah daerah. 6 Poin Pembinaan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) : 1. PLUT akan menyediakan dokter koperasi atau konsultan.

Ini bertugas untuk jasa konsultasi. 2. Pendampingan atau mentoring bisnis. Setidaknya ada

dua poin, yaitu mendapingi koperasi jika sakit dan menaikan kelas dari usaha mikro ke usaha kecil. 3. Galeri sebagai pusat promosi sekaligus mendisplay

produk-produk koperasi dan UMKM. 4. Pusat pengembangan untuk jejaring bisnis. 5. Koperasi diharapkan menjadi trendsetter. 6. Bisa menjadi layanan pusaka entrepreneur yang

didukung multi media. b. Pengembangan SPDN KUD Mina Lappa 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review

rancangan

awal

renja

SKPD

Tahun

2013,

sebagaimana tersebut pada table review terhadap rancangan awal renja SKPD Tahun 2013.


Page 15

N

Program dalam

o

RKPD

1.

Program

Administrasi

Perkantoran Perkantoran Program Peningkatan Program Peningkatan Rp. 217.960.000 sarana dan prasarana sarana aparatur

3.

4.

5.

Program

Peningkatan

Program

disiplin aparatur Negara

Disiplin

Program

Negara Program

Peningkatan

Penungkatan

Peningkatan

kapasitas sumber daya

Aparatur Program

aparatur Program

peningkatan system capaian

peningkatan

pelaporan

Rp. 40.587.500

capaian

kenerja dan keuangan Program penciptaan

iklim

Kecil

iklim

yang

Menengah

Menengah

Rp. 91.855.000

pengembangan system

kinerja dan keuangan Program penciptaan Usaha

Rp. 16.000.000

Aparatur

kapasitas sumber daya

pelaporan

7.

dan

prasarana aparatur

pengembangan

6.

Jumlah Pagu

Musrenbang/Foru

Indikatif (Rp) m SKPD Pelayanan Program Pelayanan Rp. 284.839.000

Administrasi 2.

Program dalam

Usaha

Rp. 319.928.600

Kecil yang

Kondusif

Kondusif

Program

Program

pengembangan

pengembangan

Kewirausahaan

dan Kewirausahaan

Rp. 340.960.0000 dan

Keunggulan Kompetitif Keunggulan

8.

Usaha Kecil Menengah

Kompetitif

Program

Kecil Menengah Program

pengembangan

pengembangan

system usaha

pendukung system bagi

Usaha usaha

Usaha Rp. 469.683.800

pendukung bagi


Usaha Page 16

Mikro Kecil Menengah 9.

Program

Mikro

Kecil

Menengah peningkatan Program peningkatan Rp. 561.187.500

Kualitas Kelembagaan Kualitas Koperasi

Kelembagaan Koperasi

Jumlah

Rp. 2.343.001.400

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Proses usulan program dari masyarakat sampai dengan disusunnya RKPD atau Renja tidak terlepas dari regulasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan. Secara teknis normatif melalui Musrenbang desa dan kecamatan, berlanjut ke Musrenbang kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten (Forum SKPD). Pada tahapan Musrenbang Desa/kelurahan dan kecamatan secara intensif telah melibatkan masyarakat secara partisipatif, selanjutnya

hasil

Musrenbang

Musrenbang

Kabupaten

(Forum

kecamatan SKPD)

di

untuk

bawa

ke

dipadukan

dengan Kebutuhan/kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini SKPD. Selanjutnya dirumuskan dalam RKPD dan Renja SKPD. Secara umum usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat masih belum sepenuhnya mengakomodir isu-isu strategis pelayanan SKPD, karena sebagian usulan tersebut bersifat bantuan sarana prasarana produksi yang bernilai jangka pendek dan juga bantuan modal. Belum menyentuh Dinas Koperasi dan UMKM@alyn_socio

Page 17

kepentingan SKPD dalam jangka panjang. Oleh karena itu perlu di komplementasikan dengan program/kegiatan SKPD yang mendukung usulan program jangka panjang, antara lain : pemberdayaan kelembagaan koperasi dan UMKM, peningkatan kapasitas SDM aparat Koperasi dan anggota Koperasi. Isu-isu penting yang berkembang di tingkat daerah maupun nasional dampaknya tidak bisa diredam hanya melalui aksi jangka pendek, tetapi harus dirumuskan program jangka panjang yang dilaksanakan secara konsisten

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.2

Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai

merupakan

pembangunan

bagian

propinsi

dari serta

sistem sistem


Page 18

perencanaan perencanaan

pembangunan nasional, system perencanaan pembangunan provinsi serta system perencanaan pembangunan Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM dengan mengacu pada Rencana Kerja

Pembangunan

Kabupaten

Sinjai,

sehingga

dapat

dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2013-1018, RKP Nasional maupun ditingkat Provinsi seperti RPJP Propinsi Sulawesi Selatan

2005-2025,

RPJM

Propinsi

Sulawesi

Selatan

2009-2014, RKPD Propinsi Sulawesi Selatan 2013 dan RPJMD Kabupen Sinjai 2010-2015 dan RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2014. 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai Tahun 2014 adalah : 1. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten

Sinjai

Program/Kegiatan

Tahun Prioritas

2013-2018 Dinas

dalam

Koperasi

dan

rencana UMKM

Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2013. 2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun Anggaran 2013. 3. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan Sekretariat

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahann dan Pembangunan karena memuat kebijakan publik.


Page 19

4. Menciptakan

kepastian

dan

sinergitas

perencanaan

program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai. 5. Mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam perencanaan

alokasi anggaran Dinas Koperasi dan UMKM. 3.3

Program dan Kegiatan Untuk mewujudkan keberhasilan Tujuan dan Sasaran, Dinas

Koperasi

faktor-faktor

dan

UMKM

pendukung

serta

memerlukan

strategi

memperhatikan

dan

potensi,

peluang dan kendala yang mungkin timbul sebagaimana tersebut dalam analisa SWOT sebagai berikut :

Factor Internal Kekuatan Faktor Eksternal Peluang a. Visi dan Misi

Kelemahan yang

jelas;

peraturan

b. Perbaikan

dan

penumbuhan

iklim

usaha yang kondusif bagi

koperasi

dan

UMKM c. Tersedianya Peraturan dan

a. Adanya

Perundang


/

hukum

yang

kurang

sinergis

dengan

kebijakan

sebelumnya

/

sudah ada; b. Sarana/prasarana

yang Page 20

kurang

–undangan; d. Jumlah UMKM

Koperasi

yang

terus

berkembang; e. Kewenangan Otonomi Daerah;

memadai ; c. Dana operasional yang terbatas ; d. Profesionalime SDM Aparatur dan Koperasi

dan

UMKM

belum

optimal; e. Kemitraan

belum

masih optimal

terhadap keberpihakan pada pola binaan; f. Rendahnya Partisipasi anggota dalam

usaha

Koperasi g. Rendahnya produktivitas daya

dan saing

koperasi Tantangan

a. Respon

positif

masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah; b. Tersedianya potensi usaha; c. Semakin

dan

UMKM a. Pengaruh globalisasi ekonomi b. Semakin pesatnya Pertumbuhan dan

meningkat

minat

masyarakat

untuk

melakukan

transaksi perdagangan

Perkembangan pusat-pusat perdagangan Kabupaten Sinjai

di


c. Tingginya Page 21

di

Kabupaten Sinjai d. Pangsa pasar yang semakin terbuka; e. Terbukanya lapangan f.

kerja. Terbukanya jaringan

akses internet

selektifitas produk yang digunakan; tingkat

d. Tingginya

persaingan usaha. e. Kurang kondusifnya

iklim

usaha

untuk promosi KUMKM Sebagaimana yang terlihat dalam matriks SWOT diatas, terdapat empat kelompok strategi pembangunan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai, yang berisikan strategi-strategi. Pertama Strategi S – O, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, yang mencakup : a. Visi dan Misi yang jelas; b. Perbaikan dan penumbuhan iklim usaha yang kondusif

bagi koperasi dan UMKM c. Tersedianya Peraturan dan Perundang –undangan; d. Jumlah Koperasi UMKM yang terus berkembang; e. Kewenangan Otonomi Daerah;

Kedua Strategi W – O, yaitu strategi yang menggunakan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, yang mencakup : a. Adanya peraturan/dasar hukum yang kurang sinergis

dengan kebijakan sebelumnya/ sudah ada; b. Sarana/prasarana yang kurang memadai ; c. Dana operasional yang terbatas ; d. Profesionalime SDM Aparatur dan Koperasi dan UMKM belum optimal; e. Kemitraan masih belum optimal terhadap keberpihakan f.

pada pola binaan; Rendahnya Partisipasi anggota dalam usaha Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM@alyn_socio

Page 22

g. Rendahnya produktivitas dan daya saing koperasi dan

UMKM Ketiga Strategi S – T, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk

mencegah

dan

mengatasi

ancaman/tantangan,

yang

mencakup : a. Respon

positif

masyarakat

terhadap

kebijakan

Pemerintah; b. Tersedianya potensi usaha; c. Semakin meningkat minat masyarakat untuk melakukan

transaksi perdagangan di Kabupaten Sinjai d. Pangsa pasar yang semakin terbuka; e. Terbukanya lapangan kerja. f. Terbukanya akses jaringan internet untuk promosi KUMKM Keempat Strategi W – T, kelemahan

untuk

mencegah

yaitu strategi dan

yang menggunakan

mengatasi

ancaman,

yang

mencakup : a. Pengaruh globalisasi ekonomi b. Semakin pesatnya Pertumbuhan dan Perkembangan

pusat-pusat perdagangan di Kabupaten Sinjai c. Tingginya selektifitas produk yang digunakan; d. Tingginya tingkat persaingan usaha. e. Kurang kondusifnya iklim usaha A. VISI DAN MISI 1. VISI

Visi adalah cara pandang jauh ke depan yang berisikan suatu gambar menantang tentang cita dan citra atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi. Penetapan visi penting dilakukan karena merupakan langkah awal untuk mengarahkan arah perjalanan sehingga suatu instansi dapat tetap berkarya secara konsisten , eksis, Dinas Koperasi dan UMKM@alyn_socio

Page 23

antisipatif serta produktif dan senatiasa inovatif dalam mentikapi setiap perubahan yang terjadi. Konteks pengertian dan cara pandang ditentukan

dilakukan

oleh

Dinas

diatas telah

Koperasi

dan

UMKM

Kabupaten Sinjai sebagaimana Renstra yang telah ditetapkan pada tahun 2013. Visi

Dinas

Koperasi

Usaha

Mikro

Kecil

dan

Menengah

Kabupaten Sinjai adalah : “Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang berdaya saing mandiri dan berkeadilan bertumpu pada Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi Lokal” Visi

Dinas

Koperasi

Usaha

Mikro

Kecil

dan

Menengah

Kabupaten Sinjai tersebut bermakna sebagai berikut : a. Daya saing adalah kondisi pelaku usaha yang mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya ditingkat global dan mampu menghadapi berbagai perubahan. b. Mandiri adalah dapat berdiri sendiri,tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri c. Berkeadilan adalah kepemilikan peluang dan kesempatan yang

sama

bagi

semua

kemampuannya. d. Ekonomi kerakyatan

warga

Negara

berkualitas

sesuai

merupakan

pemberdayaan ekonomi yang partisipatif. e. Potensi Lokal adalah upaya yang dilakukan

untuk

memberdayakan segala kemampuan dan potensi wilayah yang dimilki. 2. MISI Dinas Koperasi dan UMKM@alyn_socio

Page 24

Dalam rangka mewujudkan Visi, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai telah merumuskan misi yang harus diemban sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, hal ini dimaksudkan agar tujuan akhir dapat terlaksana dan berhasil sesuai harapan yang dicita-citakan. Dengan misi yang telah dirumuskan, diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal

Dinas

Koperasi

dan

UMKM

Kabupaten

Sinjai,

mengetahui peran maupun program yang akan, sedang dan telah dilaksanakan serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang. Misi pada Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Aparatur ; b. Meningkatkan kualitas layanan Koperasi dan UMKM ; c. Meningkatkan daya saing produk ; d. Meningkatkan Tertib Usaha serta Manajemen UMKM Meningkatkan Kesejahteraan anggota koperasi B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada visi dan misi serta mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang kearah perubahan dari analisis stratejik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan saran, kebijaka, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi. Dinas Koperasi dan UMKM@alyn_socio

Page 25

Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan Kapasitas Organisasi dan Etos Kerja b. c. d. e.

Pegawai dan pelayanan publik; Meningkatkan peluang usaha koperasi dan UMKM Menciptakan unit usaha yang kuat; Meningkatkan pemasaran; Meningkatkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha

f.

dan konsumen; Meningkatkan kinerja koperasi

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat dikur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kpoperasi dan UMKM dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya kualitas pegawai dan pelayanan publik ; b. Berkembangnya kelembagaan usaha koperasi yang berskala besar sesuai dengan kompetensi dan jati diri c. d. e. f.

koperasi Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya

jumlah koperasi yang aktif; kapasitas UMKM ; kualitas SDM Koperasi kemampuan pelaku usaha dalam rangka

pengembangan kesempatan kerja dan berusaha; g. Terciptanya tertib hukum bagi pelaku usaha C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN 1. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah sesuatu ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau dalam


Page 26

pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan agar

semakin

menjadi

lancar

dan

penerapannya secara operasional. Sehubungan dengan pengertian

terpadu diatas,

dalam

kebijakan

pembangunan menjadi prioritas Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai adalah : a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur; b. Meningkatkan kinerja Koperasi dan UMKM agar memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pelakunya; c. Meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian masyarakat; d. Mengembangkan kemitraan Koperasi dan UMKM e. Meningkatkan promosi produk daerah ; f. Mendorong terjadinya hubungan saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi antara usaha UMKM dan usaha besar Kebijakan diatas diimplementasikan dalam bentuk penerapan Sistem Operasi Prosedur (SOP), yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, pengaturan mekanisme

kegiatan

lanjutan

dan

pelayanan

kepada

masyarakat sebagai pendorong motivasi bagi staf dalam melaksanakan tugas. 2. PROGRAM

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagoian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran,

Dinas

menetapkan

Koperasi beberapa

dan

UMKM

kriteria

Kabupaten

sebagai

landasan

pertimbangan, antara lain : a. Memperhatikan Tupoksi dari masing-masing bidang; Dinas Koperasi dan UMKM@alyn_socio

Page 27

Sinjai

b. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Sinjai,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; c. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan

tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi baik Dinas Koperasi dan UMKM maupun Pemerintah Kabupaten Sinjai. Program dimaksud oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai telah disusun sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h.

Program Program Program Program Program Program Program Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran peningkatan sarana dan prasarana Aparatur peningkatan disiplin aparatur peningkatan kapasitas sumber daya aparatur peningkatan Pengembangan Sistem penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Pengembangan Sistem Pendukung Peningkatan Kualitas Kelembagaan

3. PROGRAM dan KEGIATAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraaan c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor d. Penyediaan Komponen Instalasi

Bangunan Gedung kantor bahan bacaan

e. Penyediaan

Litrik/Penerangan dan

peraturan

perundang-undangan f. Pelayanan Administrasi Ketatausahaan g. Pengelolaan Keuangan SKPD h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur


Page 28

Kegiatan : a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor c. Pengadaan peralatan gedung kantor d. Pengadaan meubeler e. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor g. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas

/

operasional h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Bimbingan teknis implementasi

peraturan

perundang-undangan 4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan a. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun b. Penyusunan LAKIP 2013 c. Penyusunan Renstra 2013-2018 d. Penyusunan Rencana Kerja 5. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif a. Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil Menengah 6. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif usaha kecil menengah a. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 7. Program pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah a. Koordinasi pemanfaatan fasilitas

pemerintah

untuk

usaha kecil menengah dan koperasi b. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha Mikro kecil dan menengah c. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah 8. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi


Page 29

a. Koordinasi

pelaksanaan

kebijakan

program

pembangunan koperasi (koordinasi dengan instansi terkait) b. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

(Pembukaan RAT se Kabupaten Sinjai) c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan d. Pembangunan SPDN TPI Mina LAppa e. Penguatan kelembagaan kelompok petani bahan baku

tembakau f. Pembinaan

dan

keterampilan

kerja

(Pendampingan Koperasi Tembakau)


Page 30

masyarakat

BAB IV PENUTUP Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran visi dan misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergitas dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dalam APBD. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai, yang berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan mencerminkan : 1. 2. 3. 4. 5.

Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang baik Terwujudnya peningkatan saranan dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel, tepat waktu dan akurat

6. Terwujudnya Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang

Kondusif 7. Terwujudnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 8. Terwujudnya pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil menengah 9. Terwujudnya kualitas kelembagaan koperasi


Page 31


Page 32

BAB I PENDAHULUAN. Dinas Koperasi dan Page 1

Recommend Documents