BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Dalam era globalisasi, industri perbankan terus berkembang dengan pesat mengingat pentingnya industri ini dalam pembangunan ekonomi nasional. Kehadiran industri perbankan ini sangat dirasakan manfaatnya dalam menghimpun dana masyarakat (dalam bentuk tabungan, deposito, giro dan lain-lain) dan menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat maupun badan usaha yang membutuhkannya. Dewasa ini sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) semakin menjadi perhatian perbankan nasional di tengah sisa bayang-bayang krisis ekonomi. Selama krisis ekonomi tahun 1997-1999, sektor UMKM terbukti lebih mampu bertahan menghadapi badai krisis. Selain itu, peran strategis UMKM dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari besarnya kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan besarnya pelaku UMKM. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bulan Maret 2007, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 48.929.696 dan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja mencapai lebih dari 85%. Sedangkan dari perspektif bisnis perbankan, UMKM memiliki daya tarik karena pertimbangan profitabilitas, potensi pasar, diversifikasi pendapatan, diversifikasi risiko, loyalitas debitur dan sensitifitas suku bunga yang rendah. Dengan demikian suatu fenomena yang logis apabila pasca rekapitalisasi semua bank-bank nasional yang pada periode sebelumnya tidak tertarik dengan UMKM seperti Bank BNI, Bank Danamon, Bank Mandiri kini berlomba-lomba menyiapkan strategi penetrasi untuk memperebutkan pasar UMKM yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu bank X sebagai salah satu bank BUMN harus meningkatkan keunggulan bersaingnya agar mampu bersaing dengan bank atau lembaga perkreditan lainnya sehingga memperoleh keuntungan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pendapatan bank X sebagian besar berasal dari bunga kredit disamping pendapatan lainnya seperti komisi,
Page | 1
transfer, inkaso dan sebagainya. Dengan demikian penyaluran kredit Yang tepat akan membawa keuntungan yang besar bagi bank. Oleh karenanya bank X harus berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Sebelum menyalurkan kredit kepada seorang calon debitur, bank X harus menilai dulu kelayakan proposal kreditnya.
1.2. Sejarah Perusahaan Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status Bank X berubah menjadi Persero yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah. PT. Bank X (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar. Dalam kondisi persaingan di industri perbankan pasca rekapitalisasi, Bank X tetap teguh dengan komitmen pembangunan UMKM, melakukan investasi terus-menerus untuk memperkuat infrastruktur pelayanan di sektor UKM, baik infrastruktur sumber daya manusia, teknologi informasi dan penguatan infrastruktur bidang social responsibility secara luas, untuk mendukung visi bisnis yang tetap berpihak kepada sektor UMKM dengan target kuantitatif penyaluran kredit minimal sebesar 80% dari total portfolio kredit. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai bulan Maret 2008, bank X mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 5.072 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BANK X, 14 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi/SPI, 348 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 237 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 89 Pos Pelayanan Desa, 36 Kantor Kas, 27 Kantor Cabang Syariah, 18 Kantor Cabang Pembantu Syariah dan 4.302 bank X Unit Mikro. Sampai pada kuartal I/2008, Kantor Pusat, seluruh Kantor Wilayah, Kantor
Page | 2
Cabang, KCP serta lebih dari 2.500 bank X Unit Mikro telah terhubung secara real time on line. Proses real time on line akan terus dilanjutkan sejalan dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan nasabah.
1.3. Bidang Usaha 1.3.1 Visi dan Misi Visi •
Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.
Misi •
Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat
•
Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek good corporate governance
•
Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan
1.3.2 Award Sepanjang pengelolaannya, bank X telah mendapat berbagai macam penghargaan, beberapa diantaranya adalah : Tabel 1.1 Penghargaan yang diperoleh BANK X TAHUN 2006
PENGHARGAAN Bisnis Indonesia Award SWA – Best Brand Award Infor Bank – Kinerja Keuangan Finance Bank – Best Investor Relation Asia Banker – Retail Finance Service Euro Money – Best Brand Indonesia
2005
Indonesia Customer Loyalty Award
Page | 3
2004
The Best BUMN Superbrand Indonesia Wajib Pajak Patuh Padma Award Bank Terbaik Indonesia Best Brand Award (IBBA) Bisnis Indonesia Award Bank terbaik versi majalah Investor Entrepreneur Agribisnis Award Annual Report Award
2003
Bank Terbaik National Customer Award Indonesia Best Brand Award (IBBA) The Best Public Bank – Based on EVA Concept
2002
Indonesia Best Brand Award (IBBA) Bank Terbaik
Others
Penghargaan Rating Tertinggi Infobank Award Perusahaan pendukung e-government ICT Award Penghargaan e-company Gatra Customer Servis Award FAO Award BANK X ISO 9001 – Bidang Risk Based Audit
1.4. Unit Analisis Dalam pengelolaan organisasinya, bank X memiliki sebuah Dewan Komisaris yang terdiri dari 1(satu) orang ketua dan 6(enam) orang anggota serta sebuah Dewan Direksi yang beranggota 1(satu) orang Direktur Utama dan 9(Sembilan) orang anggota Dewan Direksi lainnya yang memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Sedangkan susunan organisasi bank X adalah sebagai berikut :
Page | 4
AGM
Board of Commissioners
Audit Committe Commitees*)
Board of Directors
Sharia Supervision Board
Commitees**)
President Director (CEO)
Director of MSME
Director of Consumer Banking
Desk IVP
Retail Business Division Regional Offices
Director of Finance
Director of Credit Administration & Credit Risk Analysis
Business Planner
Planner Staff
Consumer Fund & Service Division
Agribusiness Division
Treasury Division
Credit Card Division
Corporate Loan Division
Restructuring & Recovery Loan Division
Consumer Loan Division
Program Loan Division
Accounting & Financial Management Divisions
Sales & Marketing Support
Special Branch Office
International Business Division
Credit Administration Division
Business Planner Micro Business Division
Director of Corporate Business
Director of Operations
Director of Compliance
Planner Staff Operations Divisions
Desk of Compliance
Internal Audit
Technology & Information System Division
Risk Management Division
Corporate Secretary
Logistic Division
Strategic Planning & Business Development Division
Human Resources Management Division
Credit Risk Analysis Division
Overseas Branch Offices
Education & Training Division
Legal Division
Branch Offices Sharia Unit Business Sharia Branch Offices
* Committess in Commisioner : Nomination & Remuneration ; Risk Management Monitoring ** Committees to assists BOD : Risk Management Committee, Credit Committee, ALCO, IT Committee, PMO Committee
Gambar 1.1 Struktur Organisasi BANK X Page | 5
Bank X membagi pelaksanaan kegiatan operasionalnya dalam beberapa divisi atau unit. Beberapa divisi tersebut diantaranya : a. Divisi Administrasi Kredit dan Analisis Resiko Kredit Yang bertugas membuat kebijakan mengenai kredit dan bertanggungjawab terhadap recovery kredit-kredit bermasalah. b. Divisi Operasional yang menangani teknologi informasi yang digunakan bank X dan mengadakan training berkala untuk para karyawan. c. Divisi Pengembangan Bisnis yang bertugas membuat rencana strategi jangka panjang dan mengembangkan ide-ide baru untuk memenuhi keinginan nasabah. d. Divisi Finance, termasuk di dalamnya divisi Internasional, yang menangani kegiatan operasional yang berhubungan dengan transaksi dan hubungan luar negeri seperti membawahi cabang-cabang di luar negeri yang dimiliki oleh bank X, transaksi valuta asing dan sebagainya. e. Divisi Bisnis Corporate, yang menangani pinjaman skala besar diatas Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) untuk konsumen perusahaan atau industri. f. Divisi Consumer Banking, yang menangani kegiatan operasional tabungan dan deposito konsumen, kartu kredit serta kredit konsumen g. Divisi MSME (Micro, Small, Medium Enterprises), yang menangani masalah perkreditan untuk usaha mikro, kecil dan menengah dengan plafond kredit maksimal Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Termasuk didalamnya adalah divisi unit syariah. Dalam bab-bab selanjutnya, pembahasan hanya akan difokuskan kepada kegiatan perkreditan, terutama di divisi MSME. Divisi ini menangani perkreditan di tingkat usaha mikro, kecil dan menengah. Namun pembahasan hanya difokuskan pada kredit mikro bank X yaitu kredit Y dengan plafond kredit maksimal Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
Page | 6
1.5. Isu Bisnis Salah satu ukuran keberhasilan operasional sebuah bank adalah keberhasilan dalam mengelola pinjaman (kredit) yang diberikan kepada debitur, karena penempatan dana bank yang terbesar adalah di bidang pemberian pinjaman. Sampai saat ini, pendapatan terbesar dari kegiatan operasional sebuah bank di Indonesia masih didominasi oleh pendapatan bunga pinjaman (kredit). Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa peran strategis UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari besarnya kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja yang mencapai lebih dari 85%. UMKM telah terbukti dapat bertahan pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1990-an. Bagi perbankan nasional, salah satu masalah yang setidaknya masih menjadi pekerjaan rumah di dalam pembiayaan UMKM, yaitu masih adanya kesenjangan antara sudut pandang perbankan dengan kacamata pelaku bisnis UMKM. Salah satu indikator adalah adanya UMKM yang sebenarnya profitable tetapi dari kacamata perbankan tidak bankable. Untuk mengetahui bagaimana cara menentukan UMKM yang profitable dan bankable, diperlukan suatu analisis kredit yang menyeluruh. Berdasarkan analisis kredit ini dapat dihasilkan keputusan kredit yang baik. Sedangkan tujuan dari analisis kredit dalam putusan pemberian kredit yaitu untuk menilai tingkat kelayakan usaha/debitur dan untuk menentukan tingkat resiko calon debitur Hal lain yang harus diperhitungkan adalah bagaimana cara menentukan pendekatan dasar yang akan digunakan dalam analisis dan evaluasi kredit. Secara garis besar, terdapat 2 macam pendekatan dasar dalam analisis kredit, yaitu pendekatan judgement dan pendekatan obyektif. Pendekatan judgement menggunakan beberapa informasi kredit, antara lain pengetahuan khusus dan pengalaman sebagai dasar pengambilan keputusan. Sedangkan pendekatan obyektif menggunakan analisa 5C (character, capital, capacity, collateral dan
Page | 7
condition of economy) serta statistical analysis sebagai dasar pengambilan keputusan. Selama ini proses pengambilan keputusan pemberian kredit untuk usaha mikro di bank X dilakukan dengan pendekatan judgement dengan berdasarkan nilai RPC (Repayment Capacity atau kemampuan membayar) dan nilai agunan. Sesuai dengan batasan risiko oleh Basel II, pinjaman untuk usaha mikro dikenakan bobot risiko sebesar 75%. Oleh karena itu, nilai RPC diperoleh dari penghasilan bersih per bulan dikalikan 75%. Ketentuan yang selama ini diterapkan adalah bahwa angsuran pokok per bulan + bunga yang dibayarkan oleh debitur tidak boleh lebih besar (>) daripada RPC. Jika angsuran pokok per bulan + bunga > daripada RPC, maka pemberian kredit akan ditolak. Permasalahan yang timbul adalah proses pengambilan keputusan kredit mikro tersebut hanya memperhatikan 2(dua) faktor yaitu nilai RPC dan agunan, namun tidak memperhatikan variabel-variabel lain yang mungkin juga menentukan kredit macet misalnya variabel usia, lama usaha, status perkawinan, jangka waktu pemberian kredit dan tujuan penggunaan kredit. Oleh
karena
memperhitungkan
itu dan
bank
X
membutuhkan
memperhatikan
pendekatan
variabel-variabel
lain
yang
yang
akan
menentukan kredit macet sehingga proses pengambilan keputusan kredit dapat lebih dipertanggungjawabkan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan obyektif dengan menggunakan konsep 5C dan statistical analysis sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan menggunakan pendekatan ini, dapat dilihat variabel-variabel apa saja yang akan menentukan kredit macet atau lancar. Berdasarkan variabel-variabel tersebut dapat dibuat suatu profil debitur yang kemungkinan akan mengalami kredit macet. Flowchart penelitian dapat digambarkan di bawah ini sebagai berikut :
Page | 8
Obyek penelitian Kredit mikro Bank X
Identifikasi Masalah - variabel apa yang menentukan kredit macet
Tujuan Penelitian Memberikan analisis variabel apa yang menentukan kredit macet serta memberikan gambaran mengenai profil debitur kredit macet
Studi Pustaka ● Uji Signifikansi ● Uji Korelasi ● Uji proporsi dengan jml sampel berbeda
Pengumpulan Data Jumlah data debitur sebesar 5900 buah diambil dari pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya oleh divisi MSME
Analisa 5C
Analisa Statistik
Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of economy
● Uji signifikansi chi-square ● Uji korelasi spearman
Uji proporsi kredit macet
Profil debitur Kupedes
Implementasi
Kesimpulan & Saran
Gambar 1.2 Flowchart penelitian
Page | 9
