BAB I PENDAHULUAN. LAKIP 2014-Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 1

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Secara umum selama periode 2014 kondisi makro ekonomi Jawa Tengah cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang bergerak positif pada tahun 2014 yaitu mencapai 5,4% (triwulan III). Kondisi ini disebabkan adanya tekanan dari harga minyak dunia yang meningkat serta melambatnya nilai ekspor akibat permintaan yang menurun. Sedangkan untuk angka inflasi Jawa Tengah pada 2014 sebesar 6,78%, lebih rendah dari kondisi 2013 sebesar 7,99%. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks pada kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 4,19% dan kelompok bahan makanan sebesar 0,45%. Rendahnya angka inflasi ini juga turut meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mendorong peningkatan omzet Koperasi dan UMKM, dimana hingga posisi Desember 2014 omzet Koperasi sebesar Rp. 42,228 trilyun (tumbuh 12,82%, yoy) dan omzet UMKM binaan sebesar Rp 24,587 trilyun (tumbuh 20,85%, yoy). Berdasar Angka Sementara Proyeksi Sensus Penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Jawa Tengah pada 2013 mencapai 33,26 juta jiwa, dimana 6,471 juta (data Desember 2013) diantaranya merupakan anggota koperasi atau 19,45%. Per Desember 2014, jumlah anggota koperasi telah bertambah sebanyak 570.689 orang menjadi 7.042.617 orang. Dengan jumlah koperasi sebanyak 27.784 unit yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota, 22.563 unit (81,20%) merupakan koperasi aktif dan hanya 5.221 unit (18,80%) merupakan koperasi tidak aktif. Sektor Koperasi dan UMKM juga turut berkontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Dari sektor Koperasi, pada 2014 jumlah tenaga kerja yang mampu diserap sebanyak 16.199 orang, sehingga total tenaga kerja yang bekerja pada sektor Koperasi sebanyak 135.856 orang. Sedangkan dari sisi UMKM Binaan, tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 128.385 orang. Selama Tahun 2014, guna mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah melalui APBD Provinsi telah mendirikan UMKM Center di LAKIP 2014-Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

1

Semarang. Sedangkan melalui APBN Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI memperoleh alokasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di Banyumas dan Kebumen (Tahun 2013), serta Cilacap dan Surakarta (Tahun 2014). Baik UMKM Center maupun PLUT – KUMKM tersebut didirikan

dengan

tujuan

untuk

memberikan

layanan

konsultasi

usaha,

pendampingan usaha, pembentukan jejaring usaha, serta pemasaran dari produk – produk unggulan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah. Selain dukungan dalam bentuk pendampingan bagi KUMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan terkait pemberdayaan Koperasi, UMKM, serta pembentukan PT. Jamkrida Jateng guna mendorong peningkatan akses kredit bagi UMKM di Jawa Tengah. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Setelah upaya perencanaan dan pelaksanaan program – program pembangunan, perlu dilakukan evaluasi program/kegiatan

guna

mengetahui

sejauh

mana

efektivitas

atas

program/kegiatan yang sudah dilakukan terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan visi misi suatu instansi. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah melalui dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dokumen

LAKIP

sendiri

disusun

sebagai

wujudakuntabilitas

dan

transparansi dalam pelaksanaan tugas, pencapaian visi, misi dan tujuanorganisasi serta sebagai alat penilaian dan pengendalian dalam rangka memacupeningkatan kinerja organisasi.

LAKIP 2014 -Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

2

B. LANDASAN HUKUM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut: 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi. 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah adalah : 1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD; 2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang; 3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.


3

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2008 Tentang penjabaran Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah ; maka sesuai Pergub Nomor 67 bab II bagian pertama, pasal 2, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi

Jawa

Tengah

mempunyaitugas

pokok

“melaksanakan

urusan

pemerintahan daerah bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Adapun Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah adalah: 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasidan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah lingkup Provinsi dan Kabupaten / Kota; 4. Pelaksanaan tugas di bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam lingkup Provinsi dan Kabupaten / Kota; 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Lingkup Provinsi dan Kabupaten / Kota; 6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas menurut pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 tahun 2008, Kepala Dinas dibantu/membawahkan: 1. Sekretariat; 2. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 3. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; LAKIP 2014 -Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

4

4. Bidang Peberdayaan Koperasi; 5. Bidang Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam; 6. UPTD Balatkop dan UMKM; 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

E. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN SARPRAS 1. Susunan kepegawaian : Jumlah pegawai/personil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah sebanyak 146orang terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil

: 145 orang

Pekerja Harian Lepas

:

1 orang

Tabel 1. Kekuatan Personil PNS Menurut Golongan BIDANG Sekretariat Kelembagaan Koperasi & UMKM Pemberdayaan UMKM Pemberdayaan Koperasi Pemberdayaan KSP Balatkop Diperbantukan KPU Jateng JUMLAH

BIDANG

GOL I P W 2 0 1 0

GOL II P W 7 1 2 1

GOL III P W 12 13 9 5

GOL IV P W 0 4 1 2

0 0

0 0

4 2

1 0

7 9

3 5

3 3

1 1

19 20

4 0 0

0 0 0

0 3 0

1 1 0

8 8 1

9 6 0

0 1 1

1 1 1

19 24 3

7

0

18

JUMLAH 39 21

5 54 41 9 11 Tabel 2. Kekuatan Personil PNS Menurut Pendidikan SD SMP SMA DIII S1 S2 P W P W P W P W P W P W

145

JUMLAH

Sekretariat Kelembagaan Koperasi & UMKM Pemberdayaan UMKM Pemberdayaan Koperasi Pemberdayaan KSP Balatkop Diperbantukan KPU Jateng

0 0

0 0

5 1

0 1

5 6

1 1

2 0

2 1

7 4

10 4

3 1

5 1

39 21

0

0

1

0

4

3

2

0

4

1

3

1

19

0

0

1

0

5

2

0

0

2

3

6

1

20

0

0

0

0

0

3

0

0

7

5

1

2

19

1 0

0 0

4 0

0 0

5 0

4 0

0 0

0 0

5 0

2 0

2 2

2 1

24 3

JUMLAH

1

0

12

1

25

14

4

3

29

25


18 13

145 5

Tabel 2.3. Struktur Esselon PNS Menurut Jenis Kelamin PENDIDIKAN PRIA WANITA JUMLAH Esselon II 1 orang 1 orang Esselon III 2 orang 4 orang 6 orang Esselon IV 7 orang 6 orang 13 orang JUMLAH 9 orang 11 orang 20 orang *Catatan : 3 PNS diperbantukan ke KPU Prov. Jateng dan 2 orang menduduki jabatan Esselon III dan 1 orang menduduki jabatan Esselon IV, dimana untuk Gaji dan TPP tetap dianggarkan pada Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi 1 (satu) orang widyaiswara yang ditempatkan pada UPTD Balaktop untuk mendukung pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat KUMKM. Terdapat tenaga kontrak tahunan untuk operasional UMKM Center sebanyak 5 orang Staf Administrasi, 2 Konsultan Perkoperasian, dan 5 Konsultan Bisnis UMKM, dimana pembiayannya berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk mendukung operasional PLUT – KUKM juga telah direkrut sebanyak 5 orang staf administrasi, dan 7 orang Konsultan Bisnis dimana pembiayaannya berasal dari APBN Dekonsentrasi. Selain itu untuk meningkatkan kenyamanan dan mendukung

pelayanan

perkantoran,

Dinas

Koperasi

dan

UMKM

menggunakan jasa dari penyedia jasa (outsourcing) untuk tenaga kebersihan sebanyak 17 orang serta tenaga keamanan sebanyak 14 orang. 2. Sarana dan Prasarana : Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

NO 1

Tabel 3. Tanah dan Gedung Yang Dimiliki URAIAN Tanah 6 (enam) bidang terdiri dari a. Tanah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah b. Tanah UPTD Balatkop 1 c. Tanah UMKM Center d. Tanah UPTD Balatkop 2 e. Tanah PLUT KUMKM di Ds Dukuh Waluh Kec. Kembaran Kab. Banyumas f. Tanah di Ds. Dawuhan Kab. Banyumas


LUAS 3.243 M2 5.500 M2 2.617 M2 2.320 M2 927 M2 480 M2 6

NO 2

NO 1

2

3

URAIAN Bangunan Gedung 5 unit terdiri dari a. Bangunan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah b. Bangunan Balatkop c. Bangunan UMKM Center d. Bangunan PLUT KUMKM di Ds. Dukuh Waluh Kec. Kembaran Kab. Banyumas e. Bangunan di Ds. Dawuhan Kab. Banyumas Tabel 4. Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki URAIAN Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sejumlah 11 (sebelas) unit terdiri dari : a. Honda Civic VTI Tahun 2001 (H 54) b. Toyota Kijang LGX Tahun 2004 (H 9504 VR) c. Toyota Innova G Diesel Tahun 2005 (H 9501 GR) d. Toyota Avansa 1300 G Tahun 2010 (H 9501 HG) e. Toyota Avansa 1300 G Tahun 2010 (H 9501 FR) f. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 CG) g. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 KG) h. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 PR) i. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 GZ) j. Toyota Avanza Veloz Tahun 2013 (H 9529 ZR) k. Suzuki APV 1500 GL Tahun 2014 (H 9525 FZ) Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sejumlah 52 (lima puluh dua) unit terdiri dari a. Di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah b. Di Kota / Kabupaten Se Jateng Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) di Kabupaten / Kota Se Jawa Tengah


LUAS 1.486 M2 3.367 M2 1.650 M2 654 M2 120 M2

JUMLAH

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

11 unit 41 unit 25 unit

7

BAB II PERENCANAAN KINERJA Tahun

2014

Dinas

Koperasi

dan

UMKM

Provinsi

Jawa

Tengah

memfokuskan pencapaian sasaran utama pada: 1.

Peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM;

2.

Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal;

3.

Peningkatan akses permodalan dan efektivitas pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM;

4.

Peningkatan produktivitas jaringan pemasaran dan usaha Koperasi dan UMKM;

5.

Peningkatkan kualitas SDM KUMKM. Sasaran-sasaran dimaksud

perlu diprioritaskan dalam rangka untuk

mendukung tercapainya visi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah yaitu ”SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM”. Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2014telah menetapkan 5 program utamadan 60 kegiatan .

A. RENCANA STRATEGIS Rencana stratejik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana stretejik Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 - 2018 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan landasan

dan pedoman bagi seluruh aparat dalam

pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2013– 2018. Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengahyaitu :


8

1. Visi Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 yaitu ”Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari – Mboten Korupsi MbotenNgapusi”. Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut, maka SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah memiliki Visi sebagai berikut ” SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM” Makna yang terkandung dari visi diatas adalah : SEJAHTERA Sejahtera merupakan suatu kondisi dimana segala macam kebutuhan masyarakat terpenuhi, baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani. Dalam konteks pembangunan Koperasi dan UMKM, sejahtera berarti tercukupinya kebutuhan masyarakat Koperasi dan UMKM baik lahir maupun batin, dimana hal sesuai dengan amanat UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Mengingat bahwa kondisi sejahtera dinamis sesuai dengan tuntutan dan aspirasi yang berkembang, maka diperlukan upaya terus – menerus dalam penyempurnaan paket kebijakan, strategi program kegiatan serta pembinaan guna mewujudkan kondisi tersebut. BERSAMA Bersama merupakan suatu ikatan yang terbentuk atas dasar kesamaan tujuan maupun rasa kekeluargaan, dimana salah satu ciri utamanya adalah rasa saling memiliki dan kepedulian antar anggota terhadap kondisi dan arah hubungan yang terjalin. Dalam konteks pembangunan Koperasi dan UMKM, bersama berarti suatu hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Gerakan Koperasi dan UMKM, serta masyarakat dan para pemangku kebijakan lainnya dalam mensinergikan upaya pembangunan Koperasi dan UMKM guna memperoleh hasil yang optimal. Dengan demikian visi “SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM” dapat didefinisikan sebagai upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat Koperasi dan UMKM melalui sinergisitas antara pemerintah, masyarakat serta segenap pemangku kepentingan lainnya.


9

2. Misi Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan, yaitu : a. Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sbb: 1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan 2) Mewujudkan

Kesejahteraan

Masyarakat

yang

Berkeadilan,

Menanggu-langi Kemiskinan dan Pengangguran 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” 4) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan 5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak 6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat 7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan b. Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah adalah: 1)

Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat.

2)

Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah yang berdaya saing.

3)

Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja.

4)

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten.

5)

Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan KUMKM.


10

3. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penjabaran dari misi untuk mewujudkan visi pembangunan Koperasi dan UMKM selama kurun waktu 2013-2018. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut : 1. Misi ke-1 yaitu Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat. Tujuan

: Meningkatkan peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah.

Sasaran :Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah. 2. Misi ke-2 yaituMengembangkan Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah yang berdaya saing. Tujuan

:

a. Meningkatkan Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah. b. Meningkatkan daya saing KUMKM di Jawa Tengah Sasaran : a. Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah b. Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah. 3. Misi

ke-3

yaituPenumbuhan

wirausaha

baru

dan

perluasan

kesempatan kerja. Tujuan

:

a. Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah b. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM Sasaran : a. Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah b. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh Koperasi dan UMKM. 4. Misi ke-4 yaituMewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten Tujuan

: Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM

Sasaran : Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM.


11

5. Misi ke-5 yaitu Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan KUMKM. Tujuan

:

a. Meningkatkan kualitas perencanaan pemberdayaan KUMKM b. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Sasaran : a. Meningkatnya kualitas serta integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. b. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur

B. RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2014 Dalam rencana kinerja Tahun 2014Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, sasaran, indikator, dan target

yang hendak dicapaiadalah

sebagai mana tercantum dalam tabel sebagai berikut : Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2014 Sasaran Strategis (1) Koperasi berperan dalam perekonomian Jawa Tengah

Indikator Kinerja 1. 2. 3. 4.

(2) JumlahPertumbuhan Koperasi Baru di Jawa Tengah tiap tahunnya. Jumlah Pertumbuhan Koperasi Aktif di Jawa Tengah tiap tahunnya. Jumlah Penurunan Koperasi Tidak Aktif di Jawa Tengah tiap tahunnya. Jumlah PertumbuhanAnggota Koperasi di Jawa Tengah tiap tahunnya.

Koperasi dan 1. Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM di Jawa Koperasi di Jawa Tengah tiap Tengah tahunnya. semakin 2. Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM berkualitas dan di Jawa Tengah tiap tahunnya. layak 3. Pertumbuhan Aset Koperasi di usahanya Jawa Tengah tiap tahunnya 4. Pertumbuhan Aset UMKM di Jawa Tengah tiap tahunnya LAKIP 2014 -Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

Target (3) 1.000 Koperasi 500 Koperasi 250 Koperasi 300.000 orang

10.000 orang

15.000 orang 5% 5%

12

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1) 5. 6. 7. SDM Koperasi 1. dan UMKM berkualitas

(2) Pertumbuhan Omzet Koperasi di Jawa Tengah tiap tahunnya. Pertumbuhan Omzet UMKM di Jawa Tengah tiap tahunnya. Pertumbuhan Kredit untuk UMKM di Provinsi Jawa Tengah tiap tahunnya Jumlah pengurus/pengelola Koperasi dan UMKM yang dilatih tiap tahunnya

Target (3) 8% 8% 8%

750 orang

SDM Koperasi 2. Jumlah pengurus/pengelola 750 orang dan UMKM Koperasi dan UMKM yang dilatih berkualitas tiap tahunnya

C. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2014 Setelah melalui berbagai tahapan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, ternyata rencana kinerja tahunan Tahun 2013, mengalami perubahan. Adapun perubahan dimaksud sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) yang telah disepakati antara kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dengan Kepala Daerah Tahun 2013, yaitu sebagai berikut :


13

Tabel 6. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 Sasaran Strategis (1) 1. Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah

Indikator Kinerja

1) 2) 3) 4)

(2) Presentase Koperasi Aktif Presentase Koperasi Provinsi Berkualitas Presentase Koperasi Sehat Presentase omzet Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah

2. Bertambahnya 1) Jumlah Produk OVOP berbasis jumlah Produk OVOP Koperasi di Jawa Tengah berbasis Koperasi di Jawa Tengah 3. Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah

1) Presentase Pertumbuhan Aset Koperasi 2) Presentase Pertumbuhan Aset UMKM yang dibina 3) Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi 4) Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina 5) Jumlah UMKM yang dibina

LAKIP 2014-Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

(3) 80,71% 32,75%

(4) Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM, Kegiatan : a. Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi b. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi c. Pemeringkatan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP d. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemberdayaan KUMKM e. Penguatan Kelembagaan dan Usaha Masyarakat di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau f. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau

(5) 2.880.000.000

Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha, Kegiatan : a. Pengembangan dan Pemberdayaan sentra, Kualitas produk ragam corak dan desain batik UMKM diwilayah penghasil dan industri hasil tembakau b. Peningkatan Daya Saing Produk Usaha

5.350.000.000

15,70% 6,25%

105

12,85% 9,75% 12,20% 10,20% 92.000

600.000.000 550.000.000 630.000.000 250.000.000 400.000.000

450.000.000

3.450.000.000

450.000.000 14

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

(1) 4. Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah

(2) 1) Penumbuhan wirausaha baru di Jawa Tengah

(3) 250

(5)

5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM

1) Presentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM

(4) Masyarakat di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau c. Peningkatan jaringan Produk KUMKM bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU) d. Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Produk KUMKM e. Pelayanan Klinik Usaha bagi KUMKM

6. Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM

1) Pengurus KUMKM yang dilatih

1) Presentase kesesuaian 7. Meningkatnya perencanaan pemberdayaan kualitas perencanaan KUMKM Pusat dan Daerah pemberdayaan KUMKM 8. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur

1) Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat


11%

12.950

100%

30

250.000.000 1.000.000.000 200.000.000

Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM, Kegiatan : 1. Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM 2. Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau

1.975.000.000

Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal, Kegiatan : 1. Fasilitasi Perlindungan Produk UMKM 2. Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat melalui Sarana Produksi di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau 3. Peningkatan usaha agribisnis masyarakat petani di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau

9.850.000.000

70.000.000 1.905.000.000

200.000.000 3.450.000.000

3.450.000.000

15

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4) 4. Pemberdayaan Koperasi Produksi di wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau 5. Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi di Wilayah penghasil dan industri hasil tembakau 6. Fasiltiasi Peningkatan Produktivitas UMKM di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau 7. Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal melalui Penumbuhan Wirausaha Baru di wilayah penghasil & industri hsl tembakau Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan, Kegiatan : 1. Fasilitasi Akses Permodalan bagi KUMKM 2. Pengendalian Pembiayaan KUMKM 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Akses Permodalan di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau 4. Penguatan kemampuan pengelolaan usaha masyarakat di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau


Anggaran (5) 750.000.000 750.000.000

750.000.000 500.000.000

1.800.000.000 400.000.000 400.000.000 500.000.000 500.000.000

16

Apabila dicermati, antara RKT dengan PK, maka terdapat perbedaan target kinerja sebagai berikut : Target Target Ket Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kinerja Dalam Kinerja RKT Dalam PK (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya 1. Presentase Koperasi 1. 500 1. 80,71% peran Koperasi Aktif Koperasi 2. 32,75% dalam 2. Presentase Koperasi 2. Tidak ada 3. 15,70% perekonomian Provinsi Berkualitas 3. Tidak ada 4. 6,25% Jawa Tengah 3. Presentase Koperasi 4. Tidak ada Sehat 4. Presentase omzet Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah Jumlah Produk OVOP Tidak ada 105 Produk Bertambahnya berbasis Koperasi di jumlah Produk Jawa Tengah OVOP berbasis Koperasi di Jateng Meningkatnya daya 1. Presentase 1. 5% 1. 12,85% saing KUMKM di Pertumbuhan Aset 2. 5% 2. 9,75% Jawa Tengah Koperasi 3. 8% 3. 12,20% 2. Presentase 4. 8% 4. 10,20% Pertumbuhan Aset 5. Tidak ada 5. 92.000 UMKM yang dibina 3. Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi 4. Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina 5. Jumlah UMKM yang dibina Penumbuhan wirausaha Tidak ada 250 Meningkatkan baru di Jawa Tengah jumlah wirausaha di Jawa Tengah Meningkatnya Presentase Pertumbuhan Tidak ada 11% penyerapan tenaga Tenaga Kerja KUMKM kerja oleh KUMKM Meningkatnya Pengurus KUMKM yang 750 orang 12.950 orang kualitas SDM dilatih Pengelola Koperasi dan UMKM Meningkanya Presentase kesesuaian Tidak ada 100% kualitas perencanaan perencanaan Pemberdayaan KUMKM pemberdayaan Pusat dan Daerah KUMKM LAKIP 2014-Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

17

Sasaran Strategis (1) Meningkatnya kualitas SDM Aparatur

Target Kinerja Dalam RKT (3) yang Tidak ada

Indikator Kinerja (2) Jumlah Aparatur mengikuti diklat


Target Kinerja Dalam PK (4) 30 orang

Ket

(5)

18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

Akuntabilitas

kinerja

dapat

diartikansebagai

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam

pencapian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada

pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas . Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2014 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu : 1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 2. Evaluasi dan Analisis Kinerja 3. Akuntabilitas Keuangan Untuk memudahkan interpertasi atas pencapaian kinerja

sasaran

dipergunakan interval nilai sebagai berikut : -

>101 = Amat Baik

-

80 - 100 = Baik

-

50 - 79

= Cukup

-

<

= Kurang

49

A. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN Hingga akhir tahun 2014, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

telahmelaksanakan

seluruh

kegiatan

yang

menjadi

tanggung

jawabnya.Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai selama tahun 2014 adalah : LAKIP 2014 -Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

19

1. Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah 2. Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jateng 3. Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah 4. Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah 5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM 6. Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM 7. Meningkanya kualitas perencanaan pemberdayaan KUMKM 8. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Untuk mengukur sejauhmana pencapaian atas sasaran tersebut sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan sektor Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah, telah dilakukan pengukuran terhadapsasaran tersebut sebagai berikut : a. Sasaran ke-1 : Berdasarkan hasil pengukuran kinerjaSasaranke-1, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabelsebagaiberikut : Tabel 7. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-1 Sasaran Strategis (1) Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah

Indikator Kinerja

Target

(2) (3) 1. Presentase 1. 80,71% Koperasi Aktif 2. 32,75% 2. Presentase 3. 15,70% Koperasi Provinsi 4. 6,25% Berkualitas 3. Presentase Koperasi Sehat 4. Presentase omzet Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah Rata-Rata capaian sasaran ke-1

Presen tase(%)

Realisasi

1. 2. 3. 4.

(4) 81,20% 40,41% 15,96% Data belum tersedia

1. 2. 3. 4.


108,55%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ke-1, dari 4indikator kinerjaterdapat 3 indikator yang sudah dapat diukur kinerjanya, dan ada 1 indikator kinerja yang belum dapat diukur, yaitu Presentase Omset Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah. Penyebab indikator tersebut belum dapat diukur adalah belum tersedianya data PDRB Jawa Tengah Tahun 2014 oleh BPS. LAKIP 2014 -Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

20

Adapun untuk ketiga indikator lainnya telah dapat diukur dan hasil rata – rata dari pengukuran ketiga indikator tersebut menunjukkan nilai sebesar 108,55% atau berpredikat amat baik. Adapun penyebab capaian kinerja dari indikator tersebut mampu diatas target disebabkan antara lain : 1. Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota, baik dalam bentuk kebijakan maupun anggaran, dalam mendorong peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi. 2. Meningkatnya kesadaran dari Koperasi untuk melakukan pengelolaan usaha secara profesional guna menghadapi kompetisi bisnis yang semakin dinamis. 3. Meningkatnya tuntutan dari anggota Koperasi terkait pelayanan prima mendorong Koperasi melakukan pembenahan manajemen pengelolaan usaha secara profesional dan sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kompetensi serta keahlian dan ketrampilan dari aparatur secara berkala dalam menghadapi perkembangan peraturan maupun dinamika di lapangan. 2. Mendorong peran aktif segenap pihak terkait dalam rangka pemberian pendampingan, baik Pihak Kab/Kota, BDS, maupun Universitas, guna meningkatkan kinerja Koperasi. Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut : 1. Optimalisasi program kemitraan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Universitas atau BDS untuk mengimplementasikan sistem Pendampingan serta optimalisasi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah 2. Peningkatan kemampuan dan kompetensi Pengurus/Pengelola KUMKM melalui berbagai diklat, magang, hingga on the job training. b. Sasaran ke-2 : Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-2, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : LAKIP 2014 -Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

21

Tabel 8. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-2 Sasaran Strategis (1) Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jateng

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(3) Produk 105 Produk berbasis di Jawa

(4) 105 Produk

(2) Jumlah OVOP Koperasi Tengah

Rata-Rata capaian sasaran ke-2

Presen tase(%) (5) 100%

100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ke-2, dapat dilihat bahwa capaian sesuai dengan target (100%) atau berpredikat baik. Upaya yang telah dilakukan guna mendukung pencapaian target tersebut antara lain : 1. Koordinasi secara aktif antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota mendorong terbitnya berbagai kebijakan tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis OVOP di masing – masing Kabupaten/Kota. 2. Sosialisasi secara kontinyu mengenai Kebijakan OVOP direspon dengan animo masyarakat dalam mengajukan berbagai produk – produk unggulan daerah baru sesuai dengan potensi desa/daerah masing – masing. Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut : 1. Upaya pengembangan Produk Unggulan Daerah dilakukan secara kontinyu dan terintegrasi dengan tidak lupa memperhatikan selera pasar. 2. Mendorong peran aktif dari Universitas, Lembaga Riset, dan Perusahaanuntuk meningkatkan kualitas dan inovasi dari Produk Unggulan Daerah yang ada. 3. Terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Kebijakan OVOP secara komprehensif.

c. Sasaran ke-3 : Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-3, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :


22

Tabel 9. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-3 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Presen tase(%)

(1) Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah

(2) (3) (4) (5) 1. Presentase 1. 12,85% 1. 23,74% 1. 184,75% Pertumbuhan 2. 9,75% 2. 44,77% 2. 459,18% Aset Koperasi 3. 12,20% 3. 12,82% 3. 105,08% 2. Presentase 4. 10,20% 4. 20,85% 4. 204,41% Pertumbuhan 5. 92.000 5. 99.681 5. 108,35% Aset UMKM yang dibina 3. Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi 4. Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina 5. Jumlah UMKM yang dibina Rata-Rata capaian sasaran ke-3 249,67% Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ke-3, dari 5 indikator kinerja

sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 5 indikator kinerja dicapai melebihi target yang telah ditetapkan (rata-rata capaian sasaran ke-3 adalah sebesar 249,67%) atau berpredikat amat baik. Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa terdapat 2 indikator yang pencapaiannya jauh diatas target, yaitu Presentase Pertumbuhan aset UMKM yang dibina (459,18%) dan Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina (204,41%). Hal ini disebabkan adanya peningkatan kucuran kredit perbankan kepada UMKM secara masif pada tahun 2014, dimana proporsi kredit UMKM di Jawa Tengah mencapai 29,78% serta pertumbuhan KUR di Jawa Tengah sebesar 31,76% per November 2014. Oleh karena itu ke depan dalam rangka mendorong peningkatan capaian kinerja di masa yang akan datang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan sistem pendampingan bagi Koperasi maupun UMKM melalui pihak terkait (Universitas, BDS, dan Perusahaan)


23

2. Perlunya pola kerjasama dengan Perusahaan untuk memberikan kesempatan bagi KUMKM dalam melakukan on the job training guna meningkatkan keahlian dan ketrampilannya.

d. Sasaran ke-4 : Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-4 : Tabel 10. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-4 Sasaran Strategis (1) Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(2) (3) Penumbuhan 250 orang wirausaha baru di Jawa Tengah

(4) 295 orang


Rata-Rata capaian sasaran ke-4 118% Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ke-4, dari indikator kinerja diatas dapat dilihat bahwa kinerjanya melampaui target (118%) atau berpredikat amat baik. Adapun penyebab tingginya capaian kinerja dibanding target tersebut disebabkan antara lain : 1. Keberhasilan

dari

peserta

yang

mampu

berwirausaha,

mendorong

masyarakat untuk mengikuti program penumbuhan wairausaha baru yang ditawarkan Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng guna meningkatkan taraf kehidupan mereka. 2. Adanya pendampingan pasca pelatihan mendorong tingkat survivabilitas dari rintisan usaha yang dibangun oleh Calon Wirausaha. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kedepan, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Mendorong peningkatan kompetensi dari pendamping maupun praktisi pemberi materi. 2. Mengintegrasikan sistem pendampingan antar stakeholders.

e. Sasaran ke-5 : Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-5 :


24

Tabel 11. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-5 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Presen tase(%)

Realisasi

(1) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM

(2) (3) (4) (5) Presentase 11% 13,54% 123,09% Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM Rata-Rata capaian sasaran ke-5 123,09% Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ke-5, dari indikator kinerja

diatas dapat dilihat bahwa kinerjanya melampaui target (123,09%) atau berpredikat amat baik. Adapun penyebab tingginya capaian kinerja dibanding target tersebut disebabkan antara lain : 1. Peluang dari pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan produksi dari Koperasi maupun UMKM sehingga turut meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor ini. 2. Pendampingan peningkatan

yang

diberikan

produktivitas

oleh

Koperasi

pihak dan

terkait UMKM

turut

mendorong

sehingga

mampu

meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kedepan, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Mendorong peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM baik melalui diklat maupun bintek/workshop. 2. Mengoptimalkan sistem pendampingan bagi KUMKM sehingga mampu menekan tingkat kegagalan bisnis mereka.

f.

Sasaran ke-6 : Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-6:


25

Tabel 12. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-6 Sasaran Strategis (1) Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM

Indikator Kinerja

Realisasi

Presen tase(%)

(4) 13.140 orang

(5) 101,47%

Target

(2) (3) Pengelola KUMKM 12.950 orang yang kompeten

Rata-Rata capaian sasaran ke-6 101,47% Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ke-4, dari indikator kinerja diatas dapat dilihat bahwa kinerjanya melampaui target (101,47%) atau berpredikat amat baik. Adapun penyebab tingginya capaian kinerja dibanding target tersebut disebabkan antara lain : 1. Tuntutan dari persaingan usaha yang semakin meningkat, mendorong KUMKM

untuk

terus

mengikutsertakan

pengurus/pengelola

terhadap

pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kedepan, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Mendorong peningkatan kompetensi dari pendamping maupun praktisi pemberi materi. 2. Mengintegrasikan sistem pelatihan antar stakeholders guna meningkatkan kompetensi peserta pelatihan.

g. Sasaran ke-7 : Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-7 : Tabel 13. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-7 Sasaran Strategis (1) Meningkatnya kualitas perencanaan pemberdayaan KUMKM

Indikator Kinerja

Target

(2) (3) Presentase Kesesuaian 100% Perencanaan Pemberdayaan KUMKM Pusat & Daerah

Realisasi (4) 100%


Rata-Rata capaian sasaran ke-7

100%


26

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ke-7, dari indikator kinerja diatas dapat dilihat bahwa kinerjanya melampaui target (100%) atau berpredikat baik. Adapun penyebab tingginya capaian kinerja dibanding target tersebut disebabkan antara lain : 1. Sinergisitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam penyusunan perencanaan pemberdayaan KUMKM melalui Rakor maupun FGD sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kedepan, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Mendorong sinergisitas dan sinkronisasi program – program perencanaan melalui berbagai Rapat Koordinasi maupun Rapat Teknis. 2. Melakukan

komunikasi

secara

intensif

kepada

stakeholders

guna

menyamakan gerak langkah dalam pemberdayaan KUMKM.

h. Sasaran ke-8 : Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-8 : Tabel 14. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-8 Sasaran Strategis (1) Meningkatnya kualitas SDM Aparatur

Indikator Kinerja

Target

(2) (3) Jumlah Aparatur yang 30 orang mengikuti diklat

Realisasi (4) 30 orang


Rata-Rata capaian sasaran ke-8 100% Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ke-8, dari indikator kinerja diatas dapat dilihat bahwa kinerjanya melampaui target (100%) atau berpredikat baik. Adapun penyebab tingginya capaian kinerja dibanding target tersebut disebabkan antara lain : 1. Dukungan dan Komitmen yang tinggi dari Pimpinan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM Aparatur guna mewujudkan pelayanan birokrasi yang profesional, tanggap, dan responsif. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kedepan, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :


27

1. Mendorong peningkatan kesadaran aparatur pada Dinas Koperasi dan UMKM untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang telah di lakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2014 dikategorikan Amat Baik. Mengingat bahwa pelaksanaan program – program pembangunan Koperais dan UMKM pada 2014 merupakan tahapan pertama dalam penjabaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018 serta Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018, maka terdapat perbedaan indikator kinerja antara pelaksanaan program pembangunan Koperasi dan UMKM Tahun 2014 dengan Tahun 2013. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kiranya tidak dimungkinkan untuk dilakukan perbandingan kinerja antara Tahun 2014 dengan Tahun 2013.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2014, yaitu : a. Target Pendapatan Pada tahun 2014, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

ditagetkan

untuk

menghasilkan

pendapatan

sebanyak

Rp.469.050.000,- , namun ternyata pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 486.715.000,- atau dicapai sebesar 103,77%. Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :


28

Tabel 15. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2014 No 1 1

2

3

Jenis Pendapatan 2

Target (Rp) 3

Realisasi (Rp) 4

Selisih

Retribusi Pelayanan Pendidikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penerimaan Lain – lain SKPD

57.800.000

56.500.000

(1.300.000)

97,75%

411.250.000

430.125.000

18.875.000

104,59%

-

90.000

90.000

469.050.000 630.000.000

486.715.000 552.499.000

17.665.000 (77.500.000)

103,77% 87,70%

(160.950.000)

(65.784.000)

95.166.000

118,32%

Jumlah 2014 Capaian Tahun 2013 Selisih (2014 – 2013)

5

Presentase (%) 6

-

Berdasarkan tabel di atas terlihat meskipun target pendapatan Tahun 2014dibandingkan Tahun 2013 mengalami penurunan, tetapi apabila dilihat dari presentase kinerja mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari presentase realisasi pendapatan Tahun 2013 sebesar 87,70% mampu ditingkatkan menjadi 103,77% pada tahun 2014 atau meningkat 118,32%. Meningkatnya realisasi pendapatan disebabkan bertambahnya aset Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng pada 2014 yaitu dengan mulai beroperasinya UMKM Center pada bulan Desember 2014 sehingga mampu mendorong peningkatan PAD.

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2014 Pada tahun 2014Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah mendapatkan total anggaran sebesar Rp.61.375.930.000,-namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserapsebesarRp. 58.949.728.934,atau (96,05%). Anggaran sejumlah Rp. 61.375.930.000,- dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp16.601.651.000,- (27,05%) dan belanja langsung ebesar Rp.44.774.279.000,- (72,95%) Apabila dilihat dari jenis anggaran belanja, maka realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp.15.483.971.715,- (93,27%) dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp 16.601.651.000,-, sedangkan LAKIP 2014 -Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

29

untuk

belanja

langsung

Rp.44.774.279.000,-

dari

direalisasikan

anggaran sebesar

yangada Rp.

sebanyak

43.465.757.219,-

(97,08%). Selanjutnya disajikan perincian data anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah tahun 2014.


30

Tabel 16. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2014 NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

I

BELANJA TIDAK LANGSUNG

II

BELANJA LANGSUNG I 1 2 3

4

5 6

7

8 9 10

11 12

13

14 15

16 17

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balatkop Penyediaan Jasa komunikasi, SDA dan Listrik Sekretariat Dinas Penyediaan Jasa komunikasi, SDA dan Listrik Balatkop Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balatkop Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat Penyediaan alat tulis kantor Balatkop Penyediaan barang cetak dan penggandaan Sekretariat Penyediaan barang cetak dan penggandaan Balatkop Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Sekretariat Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Balatkop Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan, peraturan perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah.

ANGGARAN APBD

REALISASI

SELISIH

%

3

4

5

6

16.601.651.000

15.438.971.715

1.117.679.285

93,07

18.005.000

17.976.360

28.640

99,84%

4.495.000

4.491.000

4.000

99,91%

436.600.000

364.194.277

72.405.723

83,42%

404.700.000

364.598.850

40.101.150

90,09%

85.500.000

81.881.000

3.619.000

95,77%

291.878.000

290.467.000

1.411.000

99,52%

166.622.000

165.084.500

1.537.500

99,08%

375.177.000

374.861.000

316.000

99,92%

95.000.000

94.973.500

26.500

99,97%

155.225.000

155.030.000

195.000

99,87%

35.000.000

34.455.000

545.000

98,44%

113.600.000

112.966.000

634.000

99,44%

61.515.000

61.490.000

25.000

99,96%

64.300.000

63.327.000

973.000

98,49%

50.000.000

50.000.000

-

100,00%

90.500.000

90.500.000

-

100,00%

2.004.925.000

2.004.899.153

25.847

100,00%


31

NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

ANGGARAN APBD

REALISASI

SELISIH

%

3

4

5

6

18

Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Sekretariat Dinas

530.940.000

529.096.000

1.844.000

99,65%

19

Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Balatkop

88.200.000

84.975.000

3.225.000

96,34%

20

Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Sekretariat Dinas Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Balatkop Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Sekretariat Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Balatkop Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Sekretariat Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Balatkop Peningkatan sarana dan prasarana kantor Sekretariat

120.000.000

120.000.000

-

100,00%

2.700.000.000

2.688.337.000

11.663.000

99,57%

429.000.000

423.750.000

5.250.000

98,78%

276.000.000

273.649.000

2.351.000

99,15%

195.000.000

194.558.000

442.000

99,77%

550.528.000

550.074.557

453.443

99,92%

38.000.000

38.000.000

-

100,00%

27.000.000

26.925.000

75.000

99,72%

259.500.000

258.511.400

988.600

99,62%

201.269.000

201.200.000

69.000

99,97%

1.140.300.000

1.117.928.000

22.372.000

98,04%

Peningkatan sarana dan prasarana kantor Balatkop Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

260.000.000

245.856.000

14.144.000

94,56%

105.750.000

103.378.000

2.372.000

97,76%

Pendidikan dan Pelatihan Formal. Program Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan dan pelatihan masyarakat KUMKM.

97.750.000

97.318.750

431.250

99,56%

2.500.000.000

2.459.738.720

40.261.280

98,39%

II

21 22 23

24 25 26 27 28

29

30 31 III 32 IV

33 V 34


32

NO

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN APBD

REALISASI

SELISIH

%

2

3

4

5

6

120.000.000

115.200.000

4.800.000

96,00%

695.000.000

648.935.000

46.065.000

93,37%

1.000.000.000

976.215.000

23.785.000

97,62%

775.000.000

765.891.660

9.108.340

98,82%

950.000.000

948.531.900

1.468.100

99,85%

437.000.000

430.676.926

6.323.074

98,55%

475.000.000

464.700.000

10.300.000

97,83%

450.000.000

420.861.000

29.139.000

93,52%

5.500.000.000

5.256.213.939

243.786.061

95,57%

950.000.000

926.913.935

23.086.065

97,57%

250.000.000

235.800.725

14.199.275

94,32%

1.350.000.000

1.302.202.334

47.797.666

96,46%

1 VI

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.

35

Peningkatan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Usaha bagi Kelompok Wanita Usaha/Kopwan Pemberdayaan kelompok wanita usaha produktif diwilayah penghasil dan industri tembakau(DBHCHT) Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM. Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Pemeringkatan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemberdayaan KUMKM Penguatan Kelembagaan dan Usaha Masyarakat di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Sentra, Kualitas Produk Ragam Corak dan Desain Batik UMKM di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau (DBHCHT) Kegiatan Peningkatan Daya Siang Produk Usaha Masyarakat di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) Peningkatan Jaringan Produk KUKM bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU) Fasilitasi Akses Pemasaran

36

VII

37

38 39

40

41

42

VIII

43

44

45

46


33

NO

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN APBD

REALISASI

SELISIH

%

2

3

4

5

6

200.000.000

199.817.510

182.490

99,91%

70.000.000

69.595.500

404.500

99,42%

3.000.000.000

2.957.329.477

42.670.523

98,58%

600.000.000

593.947.110

6.052.890

98,99%

3.850.000.000

3.695.128.311

154.871.689

95,98%

5.280.000.000

5.097.186.914

182.813.086

96,54%

750.000.000

718.310.136

31.689.864

95,77%

750.000.000

728.883.000

21.117.000

97,18%

750.000.000

642.723.800

107.276.200

85,70%

550.000.000

479.167.605

70.832.395

87,12%

1

bagi Produk KUMKM 47 IX 48

49

X

50 51

52

53

54

55

56

XI

Pelayanan Klinik Usaha bagi KUMKM Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM di Kawasan Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal Fasilitasi Perlindungan Produk UMKM Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat melalui Sarana Produksi di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) Peningkatan Usaha Agribisnis Masyarakat Petani di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) Pemberdayaan Koperasi Produksi di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) Fasilitasi Peningkatan Kualitas Usaha di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) Fasilitasi Peningkatan Produktivitas UMKM di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal melalui Penumbuhan Wirausaha Baru di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan


34

NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

2 57 58 59

60

ANGGARAN APBD

REALISASI

SELISIH

%

3

4

5

6

Fasilitasi Akses Permodalan bagi KUMKM Pengendalian Pembiayaan KUMKM Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Akses Permodalan di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) Penguatan Kemampuan Pengelolaan Usaha Masyarakat di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)

650.000.000

647.328.000

2.672.000

99,59%

400.000.000

392.417.400

7.582.600

98,10%

500.000.000

498.306.000

1.694.000

99,66%

500.000.000

486.745.600

13.254.400

97,35%

JUMLAH BELANJA ( I + II)

61.375.930.000

58.949.728.934

2.426.201.066

96,05%


35

BAB IV PENUTUP A.

TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah sebagai SKPD teknis yang

mempunyai

tugas

pokok

menyusun

kebijakan,

mengkoordinasikan

dan

melaksanakan urusan pemerintah di bidang Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi untuk

memberikan pelayanan di bidang

koperasi dan UMKM pada

masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas atas program/kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng terkait pemberdayaan Koperasi dan UMKM perlu dilakukan evaluasi. Dengan memperhatikan uraian dan paparan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Amat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut : a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (125,09%), b. Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah menggunakan dana kurang dari dana yang dianggarkan. Hal ini berarti terjadi efisiensi sebesar Rp. 2.426.201.066,- dari angaran yang disediakan Tingginya PPS sangat dipengaruhi oleh indikator sasaran ke-2 yaitu pada indikator peningkatan aset UMKM yang dibina, dimana target indikator tersebut hanya sebesar 9,75% tetapi realisasinya mampu mencapai 44,77% (naik 459,18%). Kondisi ini didorong oleh peningkatan penyaluran pembiayaan bagi UMKM di Jawa Tengah dimana laporan Bank Indonesia menunjukkan bahwa realisasi penyaluran kredit bagi UMKM pada tahun 2014 mencapai Rp. 70,41 trilyun atau naik sebesar Rp. 16,22 trilyun (29,95%) dibanding tahun 2013 yang hanya sebesar Rp. 54,18 trilyun. Apabila dilihat dari sisi pendapatan, dimana pada tahun 2014 Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng mampu memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp. 486.715.000,- dari target pendapatan sebesar Rp. 469.050.000,atau 103,77%. Terlampauinya target tersebut disebabkan dengan telah beroperasinya UMKM Center di Jl. Anton Sujarwo No. 192 Semarang pada Bulan LAKIP 2014 -Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

36

November 2015 sehingga mampu mendorong peningkatan pendapatan sewa dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.

B.

PERMASALAHAN

ATAU KENDALA YANG BERKAITAN DENGAN

PENCAPAIAN KINERJA Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapi kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya : 1. Masyarakat belum menjadikan Koperasi sebagai pilihan utama dalam berusaha. 2. Kualitas pengurus/pengelola Koperasi yang perlu terus ditingkatkan dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin dinamis. 3. Perlunya

peningkatan

kompetensi

dan

keahlian

aparatur

secara

berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas pemberdayaan KUMKM.

C.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut

adalah : 1. Mendorong Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Koperasi serta Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UMKM a. Melakukan edukasi kepada masyarakat secara kontinyu mengenai manfaat berkoperasi. b. Mendorong

penguatan

kelembagaan

kelompok

–

kelompok

masyarakat. c. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Koperasi. d. Meningkatkan kualitas Koperasi sesuai dengan Peraturan yang berlaku 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Pengurus/Pengelola KUMKM a. Pengembangan kompetensi dan pengetahuan SDM KUMKM melalui aneka pendidikan dan pelatihan. b. Penumbuhan jiwa kewirausahaan Pengurus/Pengelola KUMKM melalui Achievement Motivational Training.


37

c. Mendorong pola kemitraan antara Perusahaan Besar dengan KUMKM untuk memberikan kesempatan magang/on the job training bagi pengurus/pengelola KUMKM.

3. Peningkatan Kompetensi dan Pengetahuan Aparatur melalui aneka macam kursus, diklat, seminar, maupun workshop sesuai dengan kebutuhan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 untuk SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang

Sekian dan terima kasih

Semarang,Maret 2015 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. GAYATRI INDAH CAHYANI, M.Si Pembina Utama Madya NIP.19570530 198403 2 002


38

Lampiran 1 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1) Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah

(2)

Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jateng Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah

Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM

1. 2. 3. 4.

Presentase Koperasi Aktif Presentase Koperasi Provinsi Berkualitas Presentase Koperasi Sehat Presentase omzet Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah

Target

1. 2. 3. 4.

(3) 80,71% 32,75% 15,70% 6,25%

1. 2. 3. 4.

Realisasi

Presentase


(5) 1. 100,61% 2. 123,39% 3. 101,66% 4. Data belum tersedia 100%

Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah

105 Produk

105 Produk

1. Presentase Pertumbuhan Aset Koperasi 2. Presentase Pertumbuhan Aset UMKM yang dibina 3. Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi 4. Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina 5. Jumlah UMKM yang dibina Penumbuhan wirausaha baru di Jawa Tengah

1. 12,85% 2. 9,75% 3. 12,20% 4. 10,20% 5. 92.000 250 orang

1. 23,74% 2. 44,77% 3. 12,82% 4. 20,85% 5. 99.681 295 orang

Presentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM

11%

13,54%


1. 2. 3. 4. 5.

184,75% 459,18% 105,08% 204,41% 108,35% 118%

123,09%

39

Sasaran Strategis (1) Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM Meningkatnya kualitas perencanaan pemberdayaan KUMKM Meningkatnya kualitas SDM Aparatur

Indikator Kinerja (2) Pengelola KUMKM yang kompeten

Presentase Kesesuaian KUMKM Pusat & Daerah

Perencanaan

Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat


Target (3) 12.950 orang

Pemberdayaan 100%

30 orang

Realisasi (4) 13.140 orang

Presentase (5) 101,47%

100%

100%

30 orang

100%

40

Lampiran 2 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN ANGGARAN 2014 NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

ANGGARAN APBD

REALISASI

SELISIH

%

3

4

5

6

16.601.651.000

15.438.971.715

1.117.679.285

93,07

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balatkop Penyediaan Jasa komunikasi, SDA dan Listrik Sekretariat Dinas Penyediaan Jasa komunikasi, SDA dan Listrik Balatkop Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balatkop Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat

18.005.000 4.495.000 436.600.000 404.700.000 85.500.000 291.878.000 166.622.000 375.177.000

17.976.360 4.491.000 364.194.277 364.598.850 81.881.000 290.467.000 165.084.500 374.861.000

28.640 4.000 72.405.723 40.101.150 3.619.000 1.411.000 1.537.500 316.000

99,84% 99,91% 83,42% 90,09% 95,77% 99,52% 99,08% 99,92%

9

Penyediaan alat tulis kantor Balatkop

95.000.000

94.973.500

26.500

99,97%

10

Penyediaan barang cetak dan penggandaan Sekretariat

155.225.000

155.030.000

195.000

99,87%

11 12

35.000.000 113.600.000

34.455.000 112.966.000

545.000 634.000

98,44% 99,44%

61.515.000

61.490.000

25.000

99,96%

14

Penyediaan barang cetak dan penggandaan Balatkop Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Sekretariat Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Balatkop Penyediaan peralatan rumah tangga

64.300.000

63.327.000

973.000

98,49%

15

Penyediaan bahan bacaan, peraturan perundangundangan

50.000.000

50.000.000

-

100,00%

16

Penyediaan Makanan dan Minuman

90.500.000

90.500.000

-

100,00%

I

BELANJA TIDAK LANGSUNG

II

BELANJA LANGSUNG I

13


41

NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

ANGGARAN APBD

REALISASI

SELISIH

%

2

3

4

5

6

17 18 19 20

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Sekretariat Dinas Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Balatkop Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi

2.004.925.000 530.940.000 88.200.000 120.000.000

2.004.899.153 529.096.000 84.975.000 120.000.000

25.847 1.844.000 3.225.000 -

100,00% 99,65% 96,34% 100,00%

II 21 22 23 24 25 26 27 28

2.700.000.000 429.000.000 276.000.000 195.000.000 550.528.000 38.000.000 27.000.000 259.500.000

2.688.337.000 423.750.000 273.649.000 194.558.000 550.074.557 38.000.000 26.925.000 258.511.400

11.663.000 5.250.000 2.351.000 442.000 453.443 75.000 988.600

99,57% 98,78% 99,15% 99,77% 99,92% 100,00% 99,72% 99,62%

201.269.000

201.200.000

69.000

99,97%

30 31

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Sekretariat Dinas Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Balatkop Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Sekretariat Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Balatkop Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Sekretariat Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Balatkop Peningkatan sarana dan prasarana kantor Sekretariat Peningkatan sarana dan prasarana kantor Balatkop

1.140.300.000 260.000.000

1.117.928.000 245.856.000

22.372.000 14.144.000

98,04% 94,56%

III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

32

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

105.750.000

103.378.000

2.372.000

97,76%

IV

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

33

Pendidikan dan Pelatihan Formal.

97.750.000

97.318.750

431.250

99,56%

29


42

NO 1

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN APBD

REALISASI

SELISIH

%

2

3

4

5

6

2.500.000.000

2.459.738.720

40.261.280

98,39%

120.000.000

115.200.000

4.800.000

96,00%

695.000.000

648.935.000

46.065.000

93,37%

1.000.000.000

976.215.000

23.785.000

97,62%

V

Program Pendidikan Non Formal dan Informal

34

Pendidikan dan pelatihan masyarakat KUMKM.

VI

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak. Peningkatan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Usaha bagi Kelompok Wanita Usaha/Kopwan Pemberdayaan kelompok wanita usaha produktif diwilayah penghasil dan industri tembakau(DBHCHT)

35 36 VII 37

Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM. Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi

38

Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

775.000.000

765.891.660

9.108.340

98,82%

39

Pemeringkatan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP

950.000.000

948.531.900

1.468.100

99,85%

40

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemberdayaan KUMKM

437.000.000

430.676.926

6.323.074

98,55%

41

Penguatan Kelembagaan dan Usaha Masyarakat di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau

475.000.000

464.700.000

10.300.000

97,83%

450.000.000

420.861.000

29.139.000

93,52%

5.500.000.000

5.256.213.939

243.786.061

95,57%

42 VIII

Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha

43

Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Sentra, Kualitas Produk Ragam Corak dan Desain Batik UMKM di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau (DBHCHT)


43

NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

2 44

ANGGARAN APBD

REALISASI

SELISIH

%

3

4

5

6

950.000.000

926.913.935

23.086.065

97,57%

250.000.000

235.800.725

14.199.275

94,32%

1.350.000.000

1.302.202.334

47.797.666

96,46%

200.000.000

199.817.510

182.490

99,91%

70.000.000

69.595.500

404.500

99,42%

46

Kegiatan Peningkatan Daya Siang Produk Usaha Masyarakat di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) Peningkatan Jaringan Produk KUKM bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU) Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Produk KUMKM

47

Pelayanan Klinik Usaha bagi KUMKM

IX

Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM

48

Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM

49

Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM di Kawasan Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal Fasilitasi Perlindungan Produk UMKM

3.000.000.000

2.957.329.477

42.670.523

98,58%

600.000.000

593.947.110

6.052.890

98,99%

Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat melalui Sarana Produksi di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) Peningkatan Usaha Agribisnis Masyarakat Petani di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) Pemberdayaan Koperasi Produksi di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) Fasilitasi Peningkatan Kualitas Usaha di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) Fasilitasi Peningkatan Produktivitas UMKM di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal melalui Penumbuhan Wirausaha Baru di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)

3.850.000.000

3.695.128.311

154.871.689

95,98%

5.280.000.000

5.097.186.914

182.813.086

96,54%

750.000.000

718.310.136

31.689.864

95,77%

750.000.000

728.883.000

21.117.000

97,18%

750.000.000

642.723.800

107.276.200

85,70%

550.000.000

479.167.605

70.832.395

87,12%

45

X 50 51

52 53 54 55 56


44

NO 1

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN APBD

REALISASI

SELISIH

%

2

3

4

5

6

57

Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan Fasilitasi Akses Permodalan bagi KUMKM

650.000.000

647.328.000

2.672.000

99,59%

58

Pengendalian Pembiayaan KUMKM

400.000.000

392.417.400

7.582.600

98,10%

59

Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Akses Permodalan di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) Penguatan Kemampuan Pengelolaan Usaha Masyarakat di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)

500.000.000

498.306.000

1.694.000

99,66%

500.000.000

486.745.600

13.254.400

97,35%

JUMLAH BELANJA ( I + II)

61.375.930.000

58.949.728.934

2.426.201.066

96,05%

XI

60


45

BAB I PENDAHULUAN. LAKIP 2014-Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 1

Recommend Documents