BAB I PENDAHULUAN Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, akuntabel, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel dan konsisten, dengan rencana lainnya yang relevan menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, serta masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya.
Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
Page 1
1.1. LATAR BELAKANG Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasionalpemerintah daerah (RKPD). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2015.
1.2. LANDASAN HUKUM Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah : 1) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
Page 2
tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan rencana
pembangunan daerah; 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; 8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018; 10) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja (Renja) Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015. Renja BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 disusun dengan tujuan sebagai berikut :
Sebagai pedoman bagi BP3MD Prov. Sumsel dalam menentukan Program dan Kegiatan Tahun 2015;
Memudahkan seluruh jajaran aparatur BP3MD Prov. Sumsel dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
Memudahkan seluruh jajaran aparatur BP3MD Prov. Sumsel untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2015;
Untuk mencari alternatif langkah perbaikan dan penyempurnaan serta kebijakan yang perlu diambil secara terukur sehingga sejalan dengan pelaksanaan prinsip efesiensi dan efektivitas;
Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
Page 3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I. PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BP3MD Prov. Sumsel Tahun 2013 dan perkiraan capaian tahun 2014. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BP3MD Prov. Sumsel Tahun 2013-2018 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BP3MD Prov. Sumsel Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BP3MD Prov. Sumsel Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas BP3MD Prov. Sumsel Tahun 2015. 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD.
Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
Page 4
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BP3MD Prov. Sumsel Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BP3MD Prov. Sumsel Tahun 2015 yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra. 3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
BAB IV PENUTUP Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
Page 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BP3MD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2013) dan Capaian Renstra SKPD Dalam Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2013) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2014). Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana Strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkiraan akan timbul, yang dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD. Renja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra. Renja ditetapkan pada awal tahun 2014. Renja tahun 2015 memuat target kinerja tahun 2015 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan. Realisasi program/kegiatan yang direncanakan pada Renja BP3MD Prov. Sumsel Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini mempunyai Pagu Dana sebesar Rp. 1.212.770.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.090.040.788,- atau tingkat persentase capaian sebesar 96,94%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini mempunyai Pagu Dana sebesar Rp. 391.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 366.450.000,- atau tingkat persentase capaian sebesar 93,60%.
Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
Page 6
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini mempunyai Pagu Dana sebesar Rp. 21.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.200.000,- atau tingkat persentase capaian sebesar 86,67%. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini mempunyai Pagu Dana sebesar Rp. 240.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.567.600,- atau tingkat persentase capaian sebesar 92,74%. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini mempunyai Pagu Dana sebesar Rp. 240.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.567.600,- atau tingkat persentase capaian sebesar 92,74%. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1) Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMA dan PMDN. Kegiatan ini mempunyai Pagu Dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 195.909.400,- atau tingkat persentase capaian sebesar 92,74%. 2) Peningkatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Kegiatan ini mempunyai Pagu Dana sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 249.400.000,- atau tingkat persentase capaian sebesar 99,76%. 3) Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Dibidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha. Kegiatan ini mempunyai Pagu Dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 199.327.600,- atau tingkat persentase capaian sebesar 99,66%.
Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
Page 7
4) Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Kegiatan ini mempunyai Pagu Dana sebesar Rp. 275.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 274.079.700,- atau tingkat persentase capaian sebesar 99,67%. 5) Penyelenggaraan Pameran Investasi Kegiatan ini mempunyai Pagu Dana sebesar Rp. 1.738.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.736.950.650,- atau tingkat persentase capaian sebesar 99,94%.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1) Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Penanaman Modal. Kegiatan ini mempunyai Pagu Dana sebesar Rp. 580.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 563.022.300,- atau tingkat persentase capaian sebesar 97,07%. 2) Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi. Kegiatan ini mempunyai Pagu Dana sebesar Rp. 207.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 202.893.132,- atau tingkat persentase capaian sebesar 97,62%. 3) Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal. Kegiatan ini mempunyai Pagu Dana sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.700.00,- atau tingkat persentase capaian sebesar 99,70%. 4) Kajian Kebijakan Penanaman Modal (RUPM). Kegiatan ini mempunyai Pagu Dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 192.288.600,- atau tingkat persentase capaian sebesar 96,14%. Hasil Analisis pencapaian kinerja 7 program yang dilaksanakan oleh Badan Promosi dan Perizinan penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2013 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi. Rekapitulasi Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
Page 8
Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2014 (tahun ke-2) Renstra Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daaerah provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
Page 9
TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2014 PROVINSI SUMATERA SELATAN SKPD: BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROV.SUMSEL
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Kode Rek.
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target Renja SKPD Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun 2013
Tingkat Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 I.
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 Jumlah unit yang melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
4
5 100%
6 12 bulan
7 100%
8= (7/6) 100%
9 12 bulan
10=(5+7+9) 100%
11= (10/4) 100%
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Jenis
100%
1 Tahun
100%
100%
12 bulan
100%
100%
2
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah jenis jasa surat menyurat/ benda pos Jumlah rekening listrik, telepon, air dan internet yang dibayar Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan lancar operasional
38 Kwitansi
100%
1 Tahun
100%
100%
12 bulan
100%
100%
100%
1 Tahun
100%
100%
7 Unit Mobil dan 10 Unit Motor
100%
100%
4
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah pengelola keuangan
10 Kendaraan R4 dan 7 Kendaraan R2 10 Orang
100%
8 Orang
100%
100%
8 Orang
100%
100%
5
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3 Orang
100%
1 Tahun
100%
100%
12 bulan
100%
100%
6
Penyediaan Alat Tulis Kantor
33 Jenis
100%
1 Tahun
100%
100%
12 bulan
100%
100%
7
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandan
Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jenis penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis berkas yang dicetak dan penggandaan
15 Jenis
100%
1 Tahun
100%
100%
12 bulan
100%
100%
3
Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
Page 10
8
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
7 Jenis
100%
1 Tahun
100%
100%
12 bulan
100%
100%
9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
2 Jenis
100%
1 Tahun
100%
100%
12 bulan
100%
100%
66 Kali
100%
1 Tahun
100%
100%
12 bulan
100%
100%
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran Penyediaan Jasa Tutor SKJ
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Frekuensi makanan dan minuman yang tersedia Jumlah jasa tenaga pegawai tidak tetap Frekuensi pelaksanaan SKJ
13 Orang
100%
13 Orang
100%
100%
13 Orang
100%
100%
44 Kali
100%
11 bulan
100%
100%
11 bulan
100%
100%
Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Luar Daerah, dan Luar Negeri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah jenis peralatan dan bahan pembersih yang tersedia Frekuensi koordinasi dan konsultasi yang dihadiri Jumlah Unit yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarana
13 Jenis
100%
1 Tahun
100%
100%
12 bulan
100%
100%
DD: 12 Kali; LD: 10 Kali; LN: 2 Kali
100%
1 Tahun
100%
100%
12 bulan
100%
100%
100%
100%
12 bulan
100%
100%
15
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia
16
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
18
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
III
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10 11 12 13 14 II
17
12 Jenis
100%
1 Tahun
100%
100%
3 Unit
100%
100%
Jumlah gedung kantor yang dipelihara Frekuensi peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
1 Gedung
100%
1 Tahun
100%
100%
12 bulan
100%
100%
3 Kali
100%
1 Tahun
100%
100%
12 bulan
100%
100%
Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya
1 Gedung
100%
1 Tahun
100%
100%
12 bulan
100%
100%
100%
12 bulan
100%
100%
12 bulan
100%
100%
5 Orang
100%
1 Kegiatan
100%
100%
1 Kegiatan
100%
100%
1 Kali
100%
12 bulan
100%
100%
12 bulan
100%
100%
100%
-
100%
100%
50 Buku
100%
100%
19
Pelatihan Pendidikan dan Kursus Keterampilan
Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan pendidikan dan kursus keterampilan
20
Rapat Koordinasi Dengan Kabupaten/ Kota
Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan
IV
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
100%
Jumlah Promosi dan Kerjasama Investasi
Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
Page 11
21
Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMA/ PMDN Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah rapat yang dilaksanakan
1 Kali
100%
100%
100%
100%
1 Kegiatan
100%
100%
Jumlah kab/ kota yang dipantau, dibina, dan diawasi
15 Kabupaten/ Kota
100%
1 Tahun
100%
100%
Terlaksananya rapat koordinasi
100%
100%
23
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
Jumlah koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal guna meningkatnya jumlah investasi
1 Kali
100%
1 Tahun
100%
100%
Terselenggaranya kegiatan Improve Your Business
100%
100%
24
Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan UKM
Jumlah temu bisnis/ matchmaking dan seminar yang dilaksanakan guna meningkatnya rencana investasi
1 Kali
100%
20 Buku
100%
100%
20 Buku
100%
100%
25
Penyelenggaraan Pameran Investasi
V
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Jumlah pameran investasi yang diikuti Jumlah Realisasi Investasi
100%
100%
100%
100%
1 Kegiatan
100%
100%
26
Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Penanaman Modal
Jumlah leaflet, booklet yang tersedia serta Rakor, Bintek yang dilaksanakan
200 leaflet, 200 booklet, Rakor 3x, Bintek 1x
100%
12 Bulan
100%
100%
12 Bulan
100%
100%
27
Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
Jumlah sistem informasi yang berbasis e-Government yang tersedia
1 Paket
100%
1 Kegiatan
100%
100%
1 Kegiatan
100%
100%
22
Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
12 DN; 3 LN
Page 12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BP3MD Prov. Sumsel Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga teknis dibidang promosi dan perizinan penanaman modal daerah dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek dalam mendorong terciptanya iklim investasi
yang berdaya saing sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi
kemakmuran masyarakat di Sumatera Selatan. Untuk mencapai visi dan misi BP3MD Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam core strategy dan core policy dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh BP3MD Provinsi Sumatera Selatan adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program BP3MD dengan program tingkat Provinsi Sumatera Selatan menjadi mutlak. Penyelenggaraan urusan penanaman modal sebagaimana diamanatkan oleh pasal 12, ayat (2), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, mengemban 1 (satu) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu Penanaman Modal Melihat kondisi tersebut Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan mencoba mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota dalam rangka : 1.
Menjamin terciptanya pelayanan masyarakat yang dapat memenuhi hak masyarakat baik itu bersifat sipil maupun publik yang bersifat universal.
Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
Page 13
2.
Mendukung koordinasi antar pelaku dunia usaha
3.
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pemerintah, pelaku usaha, investor, ataupun pihak swasta. Dalam perkembangan BP3MD kedepan, dengan mengoptimalkan peluang dan
potensi yang dimiliki, BP3MD diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan iklim investasi yang berdaya saing
dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif
diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM, memantapkan kelembagaan penanaman modal, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
Page 14
TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN SKPD : BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROV. SUMSEL
No.
1 2 3 4 5 6
7
Indikator
SPM/ Standar Nasional
Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD IKK
Satuan
Proyeksi
Cttn. Analisis
Thn. 2013
Thn. 2014
Thn. 2015
Thn. 2016
Thn. 2014
Thn. 2017
%
10
10
10
10
10
10
Thn. 2018 10
perusahaan
113
168
170
172
168
174
176
Persentase Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN
-
-
Jumlah Investor
-
-
Nilai Realisasi Investasi PMDN
-
Ada
Rp. Trilyun
3,129
7,59
8,349
9,184
7,04
10,1
11,11
Nilai Realisasi Investasi PMA
-
Ada
Rp. Trilyun
14,825
9,955
10,95
12,05
11,16
13,25
14,58
Indeks Kepuasan Masyarakat
-
-
Nilai
82
82
83
84
86,07
85
86
Persentase Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu
-
-
%
70
70
75
80
80
85
90
-
-
Hari
7
7
6
6
7
5
5
Jangka Waktu Perizinan dan Non Perizinan Pada Unit PTSP yang Selesai Sesuai Dengan SOP
Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
Page 15
2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BP3MD
Provinsi Sumatera Selatan Isu strategis dan masalah strategi pembangunan daerah adalah sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi oleh kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan. Isu strategis tersebut meliputi : - Belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan, baik antar institusi di pusat dan pusat dengan daerah; - Kurangnya minat investor dalam berinvestasi di bidang infrastruktur pendukung seperti pelabuhan laut, jalan tol, kawasan industri, dll; - Banyaknya permasalahan yang dihadapi baik oleh PMA/ PMDN; - Masih terbatasnya investor untuk pengembangan investasi di bidang industri hilir; - Masih terkonsentrasinya sebaran investasi di Kabupaten/ Kota dan bidang usaha tertentu; - Masih cukup panjangnya proses perizinan investasi sehingga masih tingginya biaya perizinan investasi dibandingkan negara-negara kompetitor; - Masih rendahnya kewajiban penanam modal dalam membuat LKPM; - Semakin meningkatnya perkembangan realisasi jumlah investasi dan besaran proyek PMA/ PMDN yang berada di kab/ kota; - Semakin meningkatnya perkembangan realisasi jumlah investasi dan besaran proyek PMA/ PMDN yang berada di kabupaten/ kota - Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/ informasi penanaman modal; - Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Adapun tema
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 adalah
meningkatkan produktivitas dan nilai tambah potensi daerah dengan sub tema mewujudkan hilirisasi produksi pertanian dan energi. Tahapan pembangunan daerah Sumatera Selatan tahun 2015 merupakan tahapan untuk mendorong transformasi Provinsi Sumatera Selatan melalui peningkatan peran industri Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
Page 16
pengolahan hasil pertanian dan pertambangan (hilirisasi) di Provinsi Sumatera Selatan. Tahap pembangunan ini mengutamakan peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian, kelautan dan perikanan, dan pariwisata; pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan pertambangan; pengembangan kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-api; pembangunan prasarana dan sarana termasuk transportasi untuk mendukung pariwisata; serta pemberdayaan dan penguatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK dan IKM). Tahap pembangunan 2015 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya halhal berikut: 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, murah dan tidak berbelit-belit; 2) Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan.; 3) Meningkatnya efektivitas penanggulangan kemiskinan dengan memperkuat sinergi antarSKPD, antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten/Kota dan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah; 4) Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, pertambangan serta pariwisata; 5) Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK dan IKM) terutama dengan meningkatnya akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran; 6) Berkembangnya pola kemitraan dan kerjasama investasi antara Pemerintah Provinsi, masyarakat dan swasta; 7) Tertatanya proses inovasi teknologi berbasis Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten/Kota yang mengutamakan potensi khas daerah.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sektor pembangunan akan memiliki ikatan langsung (sebagaimana kaitan hulu-hilir, forward-backward,sentrafigural-sentripetal) dengan fokus pembangunan diatas. Namun seringkali terjadi ketimpangan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun wilayah, sehingga diperlukan keseimbangan seyogyanya diidentifikasi oleh sektor dominan dalam bentuk program-program lintas sektor, baik yang bersifat mendukung (hilir/backward) Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
Page 17
maupun yang bersifat memanfaatkan (hulu/forward). Melalui KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi) seluruh ketertarikan sektor pembangunan seharusnya dapat digambarkan dalam suatu program pembangunan daerah. Mekanisme yang diharapkan dapat diterapkan untuk memastikan berlangsungnya keseimbangan dimaksud adalah melalui rapat koordinasi teknis antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten/Kota terkait untuk memastikan 1) Kepastian dan ketepatan jenis dan lokasi kegiatan, dan 2) Sharing pembiayaan antara Provinsi dengan Kabupaten / Kota untuk memastikan kegiatan dilaksanakannya secara tuntas.
Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
Page 18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional Dengan persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat,
kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional yang mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju ekonomi global. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian nasional secara berkelanjutan, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang terrnuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain : 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional 2. Menciptakan lapangan kerja 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan 4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
Page 19
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional 6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan 7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri 8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi serta iklim usaha yang kondusif dibidang ketenagakerjaan dan kemudahan berusaha. Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 350 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan dengan membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan (BP3MD) yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis aparatur perlu ditingkatkan, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Provinsi Sumsel Berdasarkan visi dan misi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Sumatera Selatan, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BP3MD adalah: MISI : Mendorong Terwujudnya Iklim Investasi Yang Berdaya Saing Tujuan : Terwujudnya iklim investasi yang kondusif Sasaran : 1. Meningkatnya investasi di Sumatera Selatan 2. Terciptanya pelayanan investasi yang efektif dan efisien
Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
Page 20
3.3.
Program dan Kegiatan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015
Pada tahun 2015, BP3MD Provinsi Sumatera Selatan memiliki 5 (Lima) Program dan 34 (Tiga Puluh Empat) kegiatan yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang mencakup pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian MDG’s, pengentasan kemiskinan. Program dan kegiatan tersebut merupakan 3 (Tiga) Program kegiatan rutin serta 2 (Dua) Program strategis SKPD. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :
NO.
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Presentase Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis jasa surat menyurat/ benda pos Jumlah rekening listrik, telepon, air, dan internet yang dibayar Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan lancar operasional
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14.
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran Penyediaan Jasa Tutor SKJ Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Luar Daerah, dan Luar Negeri
Jumlah pengelola keuangan Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jenis penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis berkas yang dicetak dan penggandaan Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Frekuensi makanan dan minuman yang tersedia Jumlah jasa tenaga pegawai tidak tetap Frekuensi pelaksanaan SKJ Jumlah jenis peralatan dan bahan pembersih yang tersedia Frekuensi koordinasi dan konsultasi yang dihadiri
Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
100%
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 1.545.726.400
2 Jenis
12.000.000
38 Kwitansi
390.000.000
10 Kendaraan R4 dan 7 Kendaraan R2 10 Orang
207.000.000
3 Orang
50.000.000
33 Jenis
40.000.000
15 Jenis
50.000.000
7 Jenis
50.000.000
2 Jenis
10.000.000
66 Kali
25.200.000
13 Orang
308.526.400
44 Kali 13 Jenis
11.000.000 6.000.000
DD: 12 Kali, LD: 10 Kali, LN: 2 Kali
350.000.000
TARGET CAPAIAN
36.000.000
Page 21
II. 15.
16. 17. 18. 19.
20. III. 21.
22. IV. 23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Pendidikan dan Kursus Keterampilan Rapat Koordinasi Dengan Kabupaten/ Kota Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan UKM Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMA/ PMDN Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Tersedia Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia Jumlah pengadaan mebeleur Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah gedung kantor yang dipelihara
1.482.543.000 12 Jenis
150.000.000
1 Paket 2 Jenis
195.000.000 45.000.000
1 Gedung
80.000.000
Frekuensi peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
3 Kali
50.000.000
Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan pendidikan dan kursus keterampilan Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan Jumlah Promosi dan Kerjasama Investasi Jumlah temu bisnis/ matchmaking dan seminar yang dilaksanakan guna meningkatnya rencana investasi Jumlah buku/ CD profil investasi yang tersedia
1 Gedung
962.543.000
Jumlah rapat yang dilaksanakan
Jumlah rapat yang dilaksanakan dalam perencanaan dan pengembangan penanaman modal Jumlah koordinasi dan kerjasama bidang penanaman modal yang dilaksanakan guna meningkatnya nilai investasi Jumlah kabupaten/ kota yang dpantau, dibina, dan diawasi
Jumlah SDM yang ditingkatkan kualitasnya dalam rangka peningkatan pelayanan investasi
Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
150.000.000 5 Orang
20.000.000
1 Kali
130.000.000 2.450.000.000
1 Kali
300.000.000
CD: 2.000 keping; Booklet: 3.000 buah; Leaflet: 3.000 buah; Roll Up Banner: 1 kali 1 Kali
300.000.000
1 Kali
150.000.000
1 Kali
100.000.000
15 Kab/ Kota
200.000.000
40 Orang
100.000.000
200.000.000
Page 22
30. V. 31. 32. 33.
34
Penyelenggaraan Pameran Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Penanaman Modal
Jumlah pameran investasi yang diikuti
Kajian Kebijakan Penanaman Modal
Jumlah regulasi yang tersedia
DN:12 kali, LN: 3 kali
Jumlah Realisasi Investasi Jumlah business meeting yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri Jumlah sistem informasi berbasis eGovernment yang tersedia Jumlah leaflet, booklet yang tersedia serta Rakor, Bintek yang dilaksanakan
JUMLAH
Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
1.100.000.000 1.176.022.600
DN: 2 kali; LN: 1kali 1 Paket
100.000.000
200 Leaflet; 200 booklet; Rakor 3 kali; Bintek 1 kali 2 Produk Regulasi
500.000.000
176.022.600
400.000.000 6.804.292.000
Page 23
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-SKPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab badan, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan. Rencana Kerja ini secara umum menguraikan program dan kegiatan Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (outcomes). Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan, diharapkan Tupoksi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja SKPD, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya dan dapat mendukung pencapaian Sumsel Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional. Palembang,
2014
KEPALA BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
H. MAULAN AKLIN, S.IP., M.Si Pembina TK. I NIP. 19760304200003 1 003 Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel
Page 24
