BAB I PENDAHULUAN. Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun LATAR BELAKANG

Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Dalam

upaya

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat,

Pemerintah

Indonesia menetapkan sejumlah kebijakan yang mendukung percepatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi, antara lain Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals (RADMDGs). Berdasarkan kebijakan tersebut, peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas nasional sampai dengan 2015 mendatang. Kebijakan diatas sejalan dengan Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 yang mencanangkan pada 2015 sebanyak 77,2% persen penduduk Indonesia ditargetkan telah memiliki akses air minum yang layak dan minimal 59.1 % penduduk Indonesia di Kota dan Desa sudah memperoleh pelayanan sanitasi yang memadai (Status Millenium Development Goal Indonesia 2009). Hal itu berdasarkan pada Butir 7 Target ke-10 MDGs, yakni “mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak punya akses berkelanjutan pada air yang aman diminum dan sanitasi yang layak pada tahun 2015. Dimana salah satu sasarannya adalah peningkatan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi. Minimnya sanitasi di perkotaan dan pedesaan memiliki konsekuensi terhadap kesehatan

masyarakat

sehingga

perlu

upaya-upaya

penanganan

yang

berkelanjutan. Sanitasi yang buruk di suatu wilayah dipastikan akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan masyarakat, sedangkan rendahnya kesehatan masyarakat diyakini menjadi penyebab menurunnya produktivitas manusia dan memberikan dampak pada kerugian ekonomi. Itulah

| Buku Putih Sanitasi (BPS) Kab. Luwu Utara

1


kenapa pembangunan pada sektor sanitasi dikatakan mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Untuk memenuhi target pembangunan sektor sanitasi, yang meliputi pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan penanganan drainase

lingkungan,

diperlukan

upaya

keras,

mengingat

pendekatan

pembangunan sanitasi permukiman secara “biasa” (business as usual) seperti yang dilakukan selama ini diindikasikan tidak akan mampu memenuhi target pembangunan tersebut. Oleh karena itu pembangunan sektor sanitasi di Indonesia harus diarahkan melalui usaha bersama yang terkoordinir dari semua tingkatan pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, LSM dan sektor swasta dan didukung oleh kegiatan donor. Dalam hal ini pemerintah memberikan dukungan, dimana oleh pemerintah pusat, bantuan teknis program pembangunan dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki komitmen tinggi untuk pembangunan sektor sanitasi lokal guna penyediaan layanan sanitasi yang semakin baik. Pembangunan

lingkungan sebenarnya

juga telah dilakukan dalam

pembangunan daerah meskipun dalam kapasitas yang relatif kecil, yang tercermin dari kegiatan-kegiatan pengelolaan limbah, sampah, drainase dan sebagainya. Upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari pengelolaan sanitasi yang prinsipnya mengarah pada kesehatan lingkungan dengan lingkup sasaran kualitas air, tanah, dan udara. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan “belakang”, sehingga sering termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain. Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan kondisi dimana pelaksanaan pembangunan sanitasi sering berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam suatu “rencana besar” yang sifatnya integratif dan memiliki sasaran secara menyeluruh serta dengan jangka waktu yang lebih panjang. Masing-masing institusi melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sendirisendiri, padahal kegiatan tersebut sebetulnya dapat diintegrasikan dalam satu kegiatan yang saling bersinergi. Yang akan memberi dampak lebih efektif dan maksimal dalam pencapaian tujuan dalam penanganan masalah sektor sanitasi di daerah.


2


Selain dari itu, buruknya penanganan sektor sanitasi juga disebabkan terbatasnya akses penduduk pada sanitasi dan kualitas fasilitas sanitasi yang tersedia. Hal tersebut ditambah dengan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman

masyarakat

tentang

isu-isu

sanitasi

dan

kesehatan.

Masih

terbatasnya kapasitas untuk membuat perencanaan pelayanan sanitasi yang komprehensif, multisektor, dan tanggap kebutuhan juga menjadi salah satu kendala pembangunan sanitasi. Saat ini tidak banyak kota atau kabupaten yang memiliki rencana strategis atau master plan untuk perbaikan layanan sanitasi. Akibatnya akses pada sumber-sumber pendanaan pun menjadi terbatas. Belajar dari pengalaman penanganan sanitasi kota-kota lain di Indonesia, Pemerintah

Kabupaten

Luwu

Utara

merencanakan

untuk

memperbaiki

penanganan sektor sanitasi di Kabupaten Luwu Utara. Usaha ini merupakan sebuah langkah pencegahan guna mengurangi resiko kerugian material maupun non-material akibat kondisi sanitasi yang buruk. Untuk itu perlu disusun suatu perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.

Tahapan-tahapan

proses

perencanaan

harus

dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan sektor sanitasi yang muncul tidak selalu disebabkan oleh aspek teknis, namun juga berhubungan dengan aspek ekonomi dan sosial, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan lain dalam pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Luwu Utara. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk ikut serta dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Program ini mempunyai tujuan mensinergikan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan sektor sanitasi dalam satu wadah untuk memperbaiki kinerja dan konsep pembangunan sanitasi skala kabupaten. Untuk maksud tersebut maka dibentuklah Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang bertugas merumuskan sebuah road map pembangunan sanitasi dalam skema yang bertajuk Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Selain itu Pokja ini juga diharapkan dapat

berfungsi

sebagai

unit

koordinasi

perencanaan,

pengembangan,

pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sektor sanitasi dari


3


berbagai aspek. Tidak hanya yang melibatkan unsur pemerintah saja namun juga melibatkan masyarakat serta swasta secara langsung. Pokja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Luwu Utara dibentuk dan dikordinir oleh Badan Perencanaan Pembangungan Daerah (Bappeda) Kabupaten Luwu Utara dan melibatkan SKPD terkait didalamnya, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara, Dinas Kebersihan Kabupaten Luwu Utara, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara dan Bagian Humas Setda Kabupaten Luwu Utara. Pokja Sanitasi Kabupaten Luwu Utara dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/010/Bappeda/2013 Tanggal 14 Maret 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013, yang terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris, Bidang Perencanaan, Bidang Pendanaan, Bidang Teknis, Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Sekretariat.

1.2.

LANDASAN GERAK

1.2.1. Defenisi dan Ruang Ligkup Sanitasi Sanitasi memiliki banyak beragam definisi yang menggambarkan intisari dari

sanitasi

itu

sendiri.

Sanitasi

merupakan

perilaku

disengaja

dalam

pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia (Notoadmojo, 2003). Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) secara umum sanitasi didefinisikan sebagai usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: 965/MENKES/SK/XI/1992 menyebutkan bahwa pengertian dari sanitasi


4


adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sedangkan pengertian yang lebih teknis dari adalah upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistemjaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah (Bappenas, 2003). Sehingga dengan definisi tersebut dapat dilihat 3 sektor yang terkait dengan sanitasi adalah sistem pengelolaan air limbah rumah tangga, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. Secara garis besar, pengertian dasar Penanganan Sanitasi adalah sebagai berikut: 1. Air buangan yang bersumber dari rumah tangga (domestic wastes water) yaitu air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk yang terbagi atas: -

Blackwater adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir.

-

Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.

2. Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) melalui sistem: a. Pengelolaan On Site yaitu menggunakan sistem septic-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. b. Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat. 3. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 4. Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan.


5


5. Penyediaan air bersih untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat baik melalui jaringan PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari air permukaan maupun sumur dalam. 6. Air buangan industri (industrial wastes water) yang berasal dari berbagai jenis industri akibat dari sebuah proses industri.

Zat-zat yang terkandung di

dalamnya sangat bervariasi antara lain: nitrogen, logam berat, zat pelarut dan sebagainya. 7. Air buangan kotapraja (municipal waster water) yaitu buangan yang berasal dari kawasan perkantoran, perdagangan, hotel dan restoran serta tempattempat ibadah dan sebagainya. 1.2.2. Wilayah Kajian Sanitasi Adapun Wilayah Kajian Sanitasi di Kab. Luwu Utara meliputi seluruh kabupaten : 1. Kec. Sabbang 2. Kec. Baebunta 3. Kec. Malangke 4. Kec. Makangke Barat 5. Kec. Sukamaju 6. Kec. Bone-Bone 7. Kec. Masamba 8. Kec. Mappedeceng 9. Kec. Rampi 10. Kec. Limbong 11. Kec. Seko

Terdiri dari Terdiri dari Terdiri dari Terdiri dari Terdiri dari Terdiri dari Terdiri dari Terdiri dari Terdiri dari Terdiri dari Terdiri dari

19 Desa dan 1 Kelurahan 20 Desa dan 1 Kelurahan 14 Desa 13 Desa 26 Desa 20 Desa dan 1 Kelurahan 17 Desa dan 4 Kelurahan 15 Desa 6 Desa 7 Desa 12 Desa

1.2.3. Visi dan Misi Kab. Luwu Utara. Visi Kab.Luwu Utara Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan dengan mengoptimalkan sumberdaya pertanian agar dapat mengatasi permasalahan di Kabupaten Luwu Utara terutama masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, adanya kesenjangan antarwilayah, belum optimalnya pengelolaan pemerintahan, terbatasnya akses masyarakat terhadap pemenuhan hak dasar yang bermutu, masih terbatasnya jumlah dan mutu infrastruktur, serta rendahnya mutu pelayanan publik. Berbagai tantangan tersebut perlu dipecahkan secara dini, terpadu, terencana dan berkelanjutan sesuai dengan


6


potensi dan prioritas pembangunan. Visi Kab. Luwu Utara yaitu: “Kabupaten Inovasi dalam Pembangunan Manusia yang Religius, Mandiri, Produktif, dan Bertumpu pada Sektor Pertanian”. Visi tersebut mengandung makna bahwa: Religius adalah Keadaan yang ditandai dengan masyarakat yg agamis dan dinamis yg saling memahami dan menghargai perbedaan menurut aturan yg berlaku Inovasi adalah keadaan yang ditandai oleh perubahan yang bersifat mendasar, adaptif dan fungsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Pembangunan

Manusia

adalah

pembangunan

yang

mengutamakan

penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat Kabupaten Luwu Utara secara bertahap di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, pendidikan dan kesehatan secara merata dan bermutu, serta mendorong kehidupan yang lebih maju, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat. Mandiri adalah kondisi yang ditandai oleh kapasitas dan kemampuan sumberdaya manusia di Kabupaten Luwu Utara dalam mengelola sumberdaya secara efisien, efektif dan bertanggung jawab; serta kecepatan melakukan penyesuaian terhadap dinamika sosial, ekonomi, budaya dan politik. Produktif adalah keadaan yang ditandai oleh kemampuan sumberdaya manusia dalam memberikan layanan publik, menghasilkan barang dan jasa, menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya saing dan menjaga momentum kemajuan Kabupaten Luwu Utara. Bertumpu Pertanian adalah keadaan yang ditandai oleh pengelolaan pertanian secara maju, modern, dan bernilai tambah tinggi sebagai sumber utama penghidupan masyarakat Kabupaten Luwu Utara dengan memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan, mengutamakan keseimbangan kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan; serta memperhatikan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang di Kabupaten Luwu Utara.


7


Misi Kab. Luwu Utara Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2015. (1)

Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih;

(2)

Mengembangkan sumberdaya manusia yang agamis, berdaya saing, sehat, bermutu, dan inovatif;

(3)

Membangun infrastruktur yang memadai, merata dan terpadu;

(4)

Mengembangkan

ekonomi berbasis kerakyatan

dan

bertumpu

pada

pertanian yang maju dan bernilai tambah tinggi; (5) Mengelola

sumber

daya

alam dan

lingkungan

yang

produktif

dan

berkelanjutan.

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1

Maksud Buku Putih Sanitasi Kabupaten Luwu Utara merupakan Buku Induk

terhadap rencana pengembangan pembangunan di bidang sanitasi dan menjadi dasar serta acuan terhadap semua pekerjaan sanitasi yang lebih terintegrasi dan terpadu secara berkesinambungan,. Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Luwu Utara, yang nantinya menjadi panduan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam menejemen kegiatan sanitasi. Buku Putih Sanitasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Luwu Utara pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten


8


Luwu Utara yang menangani secara langsung pembangunan dan pengelolaan sektor sanitasi di Kabupaten Luwu Utara. 1.3.2

Tujuan Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proses penyusunan Buku Putih ini

adalah : 1. Tersedianya data yang riil dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai sektor sanitasi yang akan menjadi dasar penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Luwu Utara 2. Mengidentifikasi dan memetakan keberhasilan dan kegagalan pembangunan sanitasi Kabupaten Luwu Utara dalam upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan 3. Pembangunan kapasitas (capacity building) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara beserta stakeholder lainnya untuk mampu menyusun rencana tindak dan menetapkan strategi pengembangan sanitasi kabupaten. 4. Menjadikan Buku Putih sebagai pedoman penangganan dan pengembangan pembangunan sanitasi Kabupaten Luwu Utara, sehingga terdapat kesamaan pandang dari setiap pelaku pembangunan dalam penyusunan program pembangunan, pengendalian dan pengawasan dalam pembangunan sanitasi. 5. Menjamin terciptanya mekanisme pembangunan yang transparan, konsisten, partisipatif, berkeadilan dan akuntabel.

1.4.

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

1.4.1

Metode penyusunan buku putih Metode yang digunakan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini adalah

studi dokumen dan pengumpulan data sekunder yang ada di masing-masing SKPD yang terkait, dan didukung dengan observasi objek yang relevan. Selain itu dilakukan beberapa jenis survey yaitu survey keterlibatan sektor swasta, survey komunikasi dan pemetaan media, survey partisipasi masyarakat jender dan kemiskinan kepada beberapa responden baik kalangan SKPD,


9


Pengusaha, Media maupun ke masyarakat langsung dan survey Environmental Health Risk Assesment (EHRA) ke rumah tangga sample di 20 desa/kelurahan. Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan membandingkan data dan informasi yang ada dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya atau kondisi ideal untuk mengetahui seberapa jauh kesenjangan yang ada. Untuk penentuan area dengan resiko tinggi digunakan analisa kualitatif persepsi SKPD dan analisa kuantitatif hasil EHRA.

1.4.2

Langkah-langkah penyusunan buku putih Dalam penyusunan Buku Putih ini, langkah-langkah pendekatan dari

bawah (bottom-up approach) yang dilakukan adalah sebagai berikut: -

Pertemuan secara berkala dengan anggota Pokja yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Luwu Utara selaku Ketua Pokja.

-

Meninjau dan melakukan survei ke tempat-tempat yang dilayani program sanitasi serta sebagian dari daerah pelayanan di pedesaan.

-

Diskusi (focus group discussions) yang bersifat teknis dan mendalam juga dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi. Diskusi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang ada serta upayaupaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sanitasi.


10


Adapun tahapan penyusunan buku putih adalah sebagai berikut: Gambar 1.1. Diagram penyusunan buku putih kabupaten OUTPUT / PRODUK

PRO SE S

BA-01

PERTEMUAN PERDANA

BA-02

PENGUMPULAN DATA SEKUNDER BA-03

PEMETAAN AWAL : Manajemen dan operasi sistem sanitasi BA-04 PENGUMPULAN DATA LANJUTAN:

-

Umum Teknis & kesehatan lingkungan Kelembagaan SDM Perundangan & Peraturan Keuangan & Ekonomi Komunikasi & Media Pemberdayaan masyarakat, jender & kemiskinan Layanan sanitasi oleh badan usaha

BA-05

PEMETAAN AWAL : Manajemen dan operasi sistem sanitasi

PENILAIAN PEMETAAN CEPAT SANITASI KABUPATEN

BB-01

RAPAT KONSULTASI Tim pengarah & Tim teknis

BB-02

RAPAT KONSULTASI -2 Camat & Lurah

BB-03

Studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA) BB-04

PENILAIAN PEMETAAN KONDISI SANITASI: Berdasarkan studi EHRA dan data lainnya

BB-05

PENETAPAN : - Kelurahan beresiko sanitasi (4 katagori) - Penyebab utama masalah sanitasi

BB-06

PENYUSUNAN DRAFT BUKU PUTIH

KONSEP BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN

BC-01

RAPAT KONSULTASI -3 Pemangku kepentingan tingkat kabupaten

MASUKAN UNTUK BC-02

FINALISASI BUKU PUTIH

BUKU PUTIH SANITASI

Program utama/kegiatan mendesak (melalui musrenbang dan penyusunan strategi sanitasi kabupaten


11


1.4.3

Sumber data Adapun sumber data penyusunan buku putih dapat dikelompokkan sebagai

berikut : -

Data primer Didalamnya meliputi penilaian resiko kesehatan lingkungan, penilaian sanitasi berbasis masyarakat, penilaian penyedia sarana sanitasi oleh sektor swasta, penilaian keterlibatan gender dan masyarakat miskin, dan peran media. Data ini diperoleh dengan cara melakukan beberapa studi terkait aspek kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan sektor swasta,

keterlibatan

masyarakat

dan

gender,

dan

studi

EHRA

(Environmental Health Risk Assessment) dimana sebagian data ini bersifat kualitatif (yang menyangkut persepsi) yang kemudian dikuantifikasi. -

Data sekunder Data kuantitatif yang telah tersedia di setiap SKPD yang didalamnya meliputi aspek demografi, kepadatan penduduk, data keluarga miskin, kesehatan masyarakat, arah dan kebijakan pembangunan kota, data kelembagaan dan keuangan, dan lain-lain yang sifatnya umum. Sumber data sekunder adalah Buku Luwu Utara Dalam Angka tahun 2011 dan dokumen perencanaan kabupaten yang lainnya.

1.5.

DASAR

HUKUM

DAN

KAITANNYA

DENGAN

DOKUMEN

PERENCANAAN LAIN 1.5.1

Dasar Hukum Dalam

penyusunan

Buku

Putih

Sanitasi

Kabupaten

Luwu

Utara

berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dikeluarkan oleh pemerintah provinsi maupun daerah. Program Pengembangan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Luwu Utara didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi :


12


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor 32

Tahun

2004

tentang

Pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor 17

Tahun

2007

tentang

RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 8. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor 18

Tahun

2008

tentang

Indonesia

Nomor 32

Tahun

2009

tentang

Pengelolaan Sampah; 9. Undang-Undang

Republik

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;


13


16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 20. Peraturan

Pemerintah

Nomor

65

Tahun

2005

tentang

Standar

PelayananMinimum. 21. Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

tahun

2007

tentang

Pembagian

urusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Kualitas Air. 27. Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Nomor

69/PRT/1995

tentang

PedomanTeknis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum.


14


28. Keputusan

Menteri

Lingkungan

Hidup

Republik

Indonesia

Nomor

35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 29. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL –UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum. 30. Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No 337/1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum. 31. Keputusan Menteri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119/1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. 32. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/Menkes/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. 33. Keputusan Menteri Kimpraswil 534/2000 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Permukiman. 34. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL; 35. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

907/Menkes/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum; 36. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; 37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 38. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik. 39. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);


15


40. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2005 tentang PedomanPemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa KonstruksiKualifikasi Kecil. 41. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kebijakandan Strategi Nasional Pengelolaan persampahan. 42. Keputusan

Menteri

Kesehatan

852/Menkes/SK/IX/2008

tentang

Republik

Strategi

Indonesia

Nasional

Sanitasi

Nomor Total

BerbasisMasyarakat (STBM). 43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 44. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 1 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Luwu Utara. 45. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2010-2015.

1.5.2

Keterkaitan BPS dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Buku Putih Sanitasi Kabupaten Luwu Utara terkait dengan berbagai

dokumen perencanaan pembangunan, baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Oleh karena itu, Buku Putih Sanitasi Kabupaten Luwu Utara disusun dengan memperhatikan keterkaitan, keselarasan, dan keterpaduan dengan berbagai dokumen dimaksud, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Luwu Utara dengan arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan kewilayahan. 2. Memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Luwu Utara dengan kebijakan, strategi dan program pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.


16


3. Berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan: (1) penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi

Kabupaten

Luwu

Utara

dengan

visi,

misi,

arah,

kebijakan

pembangunan jangka panjang daerah; dan (2) penyelarasan kebijakan, strategi dan

program pembangunan

sanitasi

Kabupaten

Luwu

Utara dengan

pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten Luwu Utara. 4. Berpedoman pada Renstra SKPD terkait Sanitasi Kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Luwu Utara dengan rencana dan strategi SKPD. 5. Berpedoman dengan Dokumen Luwu Utara Dalam Angka dilakukan dengan penyelarasan data mengenai kondisi sanitasi kabupaten dengan data yang diperlukan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi melalui proses validasi data melalui kajian-kajian yang telah ditetapkan oleh petunjuk teknis pelaksanaan Program PPSP. 1.5.3

Sistematika Buku Putih Sanitasi Sistematika pembahasan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Luwu

Utara, ini terdiri dari 5 bab yang meliputi : BAB I PENDAHULUAN Berisikan latar belakang, landasan gerak, maksud dan tujuan, metodologi yang digunakan, dasar hukum dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan yang digunakan. BAB II GAMBARAN UMUM Berisikan kondisi geografis, administratif, kondisi fisik, demografi, keuangan dan perekonomian, tata ruang wilayah, sosial dan budaya, serta kelembagaan pemerintah daerah. BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN Berisikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan promosi higiene meliputi : tatanan rumah tangga dan tatanan sekolah; pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan terkait komponen sanitasi


17


BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN Berisikan penjelasan detail mengenai rencana program dan kegiatan untuk tahun depan dan program serta kegiatan sanitasi yang sedang berjalan saat ini, meliputi : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene, Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik, Peningkatan Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan, Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi. BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN POSISI PENGELOLAAN SANITASI Menyajikan hasil dari kegiatan Penetapan Area Berisiko Sanitasi dan hasil analisis posisi pengelolaan sanitasi saat ini, meliputi : Area Berisiko Sanitasi dan Posisi Pengelolaan Sanitasi saat ini. 1.5.4

Manfaat buku putih Dengan adanya Buku Putih Sanitasi ini beberapa manfaat yang dapat

diperoleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut: 1. Diketahuinya kondisi menyeluruh sanitasi kabupaten saat ini yang menjadi masukan penting bagi penyusunan prioritas pembangunan sanitasi. Hal ini dapat dicapai karena Buku Putih disusun dari kompilasi berbagai data terkait sanitasi Kabupaten Luwu Utara; 2. Adanya pedoman pelaksanaan pengembangan sanitasi Kabupaten Luwu Utara yang lebih jelas dan tepat sasaran; 3. Buku Putih dapat dijadikan acuan strategi sanitasi kota karena Buku Putih Sanitasi juga menjadi dasar bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK); 4. Buku Putih dapat dijadikan rekomendasi bagi perencanaan pembangunan daerah khususnya di bidang sanitasi; 5. Karena Buku Putih memuat strategi pengembangan sanitasi serta prioritas penanganan sanitasi, maka Buku Putih juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan investasi di bidang sanitasi;


18

BAB I PENDAHULUAN. Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun LATAR BELAKANG

Recommend Documents