BAB I : PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG. Lap. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PA Unaaha Tahun 2012

Lap. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

PA Unaaha Tahun 2012

BAB I : PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Unaaha terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1996, dan pada tanggal 5 Juli 1997 Pengadilan Agama Unaaha di Kabupaten Kendari diresmikan pengoperasionalannya, dan pada tahun 2004 nama Kabupaten Kendari berubah menjadi Kabupaten Konawe. Pada tahun 2002 Kabupaten Konawe terdiri dari 23 wilayah Kecamatan dengan 631 Desa/Kelurahan. Bagian selatan Kabupaten ini kemudian terbentuk menjadi Kabupaten Konawe Selatan yang meliputi 11 Kecamatan, sedangkan bagian utara membentuk Kabupaten Konawe Utara. Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat serta berbagai pertimbangan lainnya, dari 22 wilayah Kecamatan tahun 2004 dimekarkan menjadi 30 wilayah, dengan 405 desa/Kelurahan atau tepatnya 322 desa definitif, 38 desa persiapan dan 45 kelurahan pada tahun 2005. Pada tahun 2008, terdapat 30 Kecamatan terdiri dari 316 desa dan 54 kelurahan dengan jumlah penduduk Kabupaten Konawe sebanyak 235.925 jiwa. Sehingga dengan demikian pada tahun 2002 Pengadilan Agama Unaaha memiliki wilayah yurisdiksi meliputi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe Selatan. Pada tahun 2012 wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha mengalami pengurangan wilayah, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang pembentukan Pengadilan Agama Andoolo, dan pada tanggal 16 Nopember 2011 operasional Pengadilan Agama Andoolo diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Labuan Bajo Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka Kabupaten Konawe Selatan (Andoolo) keluar dari wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha. Sehingga pada tahun 2012 wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha meliputi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Konawe dan Konawe Utara.

1



Gambar : Peta Kab. Konawe Kabupaten Konawe terdiri dari 30 Kecamatan: 1.

Kecamatan Unaaha

2.

Kecamatan Anggaberi

3.

Kecamatan Wawotobi

4.

Kecamatan Konawe

5.

Kecamatan Uepai

6.

Kecamatan Tongauna

7.

Kecamatan Lambuya

8.

Kecamatan Wonggeduku

9.

Kecamatan Onembute

10.

Kecamatan Puriala

11.

Kecamatan Abuki

12.

Kecamatan Meluhu

13.

Kecamatan Amonggedo

14.

Kecamatan Pondidaha

15.

Kecamatan Besulutu

16.

Kecamatan Sampara

17.

Kecamatan Asinua

18.

Kecamatan Bondoala

19.

Kecamatan Kapoiala

20.

Kecamatan Lalonggasumeeto

21.

Kecamatan Soropia

22.

Kecamatan Latoma

23.

Kecamatan Wawonii Barat

24.

Kecamatan Wawonii Selatan

25.

Kecamatan Wawonii Utara

26.

Kecamatan Wawonii Timur Laut

2


27.

Kecamatan Tengah

28.

Kecamatan Wawonii Tenggara

29.

Kecamatan Wawonii Timur

30.

Kecamatan Routa


Gambar : Peta Kab. Konawe Utara Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 8 Kecamatan: 1.

Kecamatan Sawa

2.

Kecamatan Motui

3.

Kecamatan Lembo

4.

Kecamatan Lasolo

5.

Kecamatan Molawe

6.

Kecamatan Asera

7.

Kecamatan Langgikima

8.

Kecamatan Wiwirano

3



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pengadilan Agama Unaaha adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama Unaaha merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Pengadilan Agama Unaaha terletak di Jl. Inolobunggadue II No.830 Unaaha yang mempunyai yurisdiksi 631 Kelurahan/Desa dari 30 Kecamatan 2 Kabupaten, dengan luas wilayah 11.960 Km² dan jumlah penduduk 235.925 jiwa. Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Unaaha yakni :

1. Ketua, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya tugas Peradilan Agama Unaaha, baik kedalam maupun keluar, memberikan pembinaan, pengawasan dan pemikiran terhadap pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Unaaha, mengevaluasi laporan mengenai penanganan pekara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung, Meneruskan SEMA. PERMA, dan surat-surat dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi Agama yang berkaitan dengan hukum perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Dan Jurusita, melaksanakan pengawasan terhadap tingkah laku Hakim dan Pejabat Kepaniteraan di dalam dan di luar dinas;

2. Wakil Ketua, adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya bersama Ketua, memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas-tugas Pengadilan Agama Unaaha secara baik dan lancar.

3. Majelis Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.

4. Panitera/Sekretaris adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat‐surat lainnya disimpan di

4



Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan,

5. Wakil Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodic dan lain‐lain, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

6. Panitera Muda Gugatan adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat Jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya,

7. Panitera Muda Permohonan adalah melaksanakan tugas sebagaimana Panitera Muda Gugatan dalam perkara Permohonan, termasuk perkara permohonan ialah permohonan pertolongan pembagian warisan diluar sengketa, permohonan legalisasi akta ahli waris di bawah tangan, dan lain-lain.

8. Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara.

9. Wakil Sekretaris adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Unaaha, bertanggung jawab terhadap pelaksannan kegiatan ketatausahaan, urusan Kepegawaian, Keuangan, dan urusan Umum serta urusan rumah tangga kantor, bertanggung jawab terhadap ketertiban kantor, kedisisplinan pegawai, mengadakan rapat berkala dengan pejabat struktural maupun dengan semua pegawai yang menjadi bawahannya. Pengurusan surat‐ surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum di Pengadilan Agama Unaaha.

10. Urusan Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Agama Unaaha, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.

11. Urusan Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan Keuangan Pengadilan Agama Unaaha serta perumusan kebijakan fasilitasi

5



pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.

12. Urusan Umum adalah mempunyai tugas membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang‐Undangan yang berlaku.

13. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, membuat penetapanpenetapan lainnya, mengetik putusan / penetapan sidang.

14. Jurusita Pengganti melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan,

Ketua

Sidang,

dan

Panitera.

Menyampaikan

pengumuman-

pengumuman, teguran - teguran, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut tata cara berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan melihat lokasi dengan teliti mengenai batas-batas tanah yang disita dan serta surat-suratnya yang sah, membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan salinan resminya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Badan Pertanahan Nasional apabila terjadi penyitaan tanah sesuai Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Pasal 198-199 HIR, Melakukan pencatatan pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.

6



C. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Unaaha dalam Tahun 2012. Capaian kinerja 2012 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Pengantar Ikhtisar Eksekutif . BAB I

Pendahuluan, menggambarkan Latar

Belakang

hal‐hal

umum

tentang

keadaan Pengadilan Agama Unaaha, Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian Lakip. BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menggambarkan: A. Rencana Strategi 2010 – 2014 1. Visi danMisi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok B. Rencana Kinerja Tahunan 2012 C. Perjanjian Kinerja (DokumenPenetapan Kinerja) Tahun 2012

BAB III

Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan : A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran‐sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).

BAB IV

Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran‐saran.

BAB V

Lampiran yang terdiri dari: 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2013 4. Matriks Rencana Strategis 2010 – 2014 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.

7



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010 ‐ 2014 1. VISI DAN MISI Mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 Tahunan yang berarti tahun 2012 merupakan Tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Visi Pengadilan Agama Unaaha mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ” Berdasarkan visi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Unaaha menetapkan Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Menyelesaikan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel 3. Mewujudkan penyelesaian perkara melalui mediasi 4. Mewujudkan pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien 2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS a. Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Unaaha, Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Unaaha dalah sebagai berikut : 1. Peningkatan penyelesaian perkara. 2. Peningkatan Tertib Administrasi perkara. 3. Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi. 4. Peningkatan kualitas pengawasan. b. Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Berdasarkan tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Unaaha menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

8


NO. 1.

SASARAN Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel


INDIKATOR KINERJA 1. Prosentase Penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 5. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 6. Prosentase Minutasi Berkas Perkara

2.

Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyerahan salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para Pihak.

3.

Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi

Prosentase mediasi yang berhasil

4.

Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

9



INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indicator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN

1. Peningkatan penyelesaian perkara

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

1. Prosentase Penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 5. Prosentase Pelayanan 6. Meja Informasi Prosentase Minutasi Berkas Perkara

a. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister. b. Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara.

2. Peningkatan tertib administrasi perkara

1. Terselesaikanya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyerahan salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para Pihak.

a Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding. b Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang Didistribusikan

10



3 Peningkatan 1. Terwujudnya penyelesaian penyelesaian perkara melalui perkara melalui mediasi mediasi

1. Prosentase mediasi a Perbandingan yang berhasil antara perkara yang dimediasi dengan mediasi yang berhasil.

4 Peningkatan kualitas pengawasan

1. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

1. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien

a Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. b Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan temuan yang dilaporkan

11


3.


PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama

Unaaha untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Unaaha dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah: 1. Penyelesaian Perkara Perdata 2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata 3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 4. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 2. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

12



B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012

RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Organisasi Tahun Anggaran

: Pengadilan Agama Unaaha : 2012

NO.

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

1.

Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

1. Prosentase penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 5. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 6. Prosentase Minutasi Berkas Perkara

90 % 5 Pkr

1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyerahan salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.

100 %

2.


3.



4.



5 Kgt 95 % 95 % 95 %

100 % 100% 80% 100% 80 %

5% 100%

13


C.


PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2012

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Drs. Paliama Karib

Jabatan

: Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Unaaha

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama

: Drs. H. Abd. Latif, MH

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Unaaha

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang d iperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

14



PENETAPAN KINERJA Unit Organisasi Tahun Anggaran


NO.

SASARAN

1.


INDIKATOR 1. Prosentase penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 5. Prosentase Pelayanan Meja Informasi

TARGET 90 % 5 Pkr 5 Kgt 95 % 95 % 95 %

6. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 2.


1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.

100 %

2. Prosentase proses pemeriksaan perkara

100 %

3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyerahan salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai

100% 80% 100% 80 %

6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. 3.



4.



5% 100%

15



BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012 A. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran

kinerja tidak

dimaksudkan

sebagai mekanisme untuk memberikan

reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran

tingkat

capaian

kinerja

Pengadilan

Agama

Unaaha

tahun

2012,dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indicator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2012 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indicator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

16



PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi Tahun Anggaran


No

SASARAN

1.


2.

INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI

%

1. Prosentase Penyelesaian Perkara

90 %

87,2 %

96,89

2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.

5 pkr

4 pkr

80

3. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

5 kgt

3 kgt

60

95 %

95 %

100

5. Prosentase Pelayanan Meja Informasi

95 %

100 %

105

6. Prosentase Minutasi Berkas Perkara

95 %

97,5 %

102,63


100 %

100%

100


100 %

100 %

100

3. Prosentase proses administrasi putusan perkara.

100%

100%

100

80 %

38 %

47,5

5. Prosentase penerbitan akte cerai

100 %

100 %

100

6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.

80 %

53%

66,25



5%

10,34%

200



100%

100%

100


URAIAN

4. Prosentase proses penyerahan salinan putusan kepada para pihak

3.

4.

17



B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2012 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada table diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2012, Pengadilan Agama Unaaha telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : SASARAN 1: Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel 1.

Prosentase Penyelesaian Perkara. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Prosentase Penyelesaian Perkara

90 %

87,2 %

96,89

Sisa Perkara Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2011 adalah sebanyak : 38 perkara sedangkan perkara yang diterima adalah sebanyak 234 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Unaaha adalah sebanyak 272 perkara. Dalam tahun 2012 Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha telah memutus perkara sebanyak 237 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 87,2%. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan. Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini, namun target 90% yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama Unaaha adalah suatu target yang cukup ideal karena Jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Unaaha adalah 272 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 90% maka perkara yang harus diputus adalah 90% x 272 = 244,8 perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak 244,8 : 12 = 20,4 perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Unaaha sebanyak 8 orang ( 5 majelis hakim) maka setiap majelis hakim harus dapat memutus perkara sebanyak 4-5 perkara setiap bulannya. Dengan demikian target 90 % penyelesaian perkara adalah target yang cukup ideal. Namun target tersebut belum tercapai karena adanya perkara yang didaftar pada akhir Tahun dan perkara tabayyun, PNS yang belum memperoleh surat izin.

18



KEADAAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2012 NO

BULAN

SISA TAHUN

MASUK

PUTUS

SISA AKHIR

1

Januari

38

27

13

52

2

Februari

23

25

50

3

Maret

18

23

45

4

April

9

16

38

5

Mei

21

18

41

6

Juni

24

25

40

7

Juli

24

18

46

8

Agustus

10

13

43

9

September

30

16

57

10

Oktober

18

18

57

11

Nopember

21

21

57

12

Desember

9

31

35

234

237

JUMLAH

38

300 250 200

DITERIMA

150

DIPUTUS

100

SISA

50 0 Grafik Keadaan Perkara PA Unaaha Tahun 2012

2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu

5 pkr

4 pkr

80

Berdasarkan DIPA Tahun 2012 Pengadilan Agama Unaaha, dana prodeo sebanyak Rp. 3.750.000,-. Anggaran ini baru terserap 4 perkara dengan anggaran sebanyak Rp. 1.579.000,- . dengan rincian sebagai berikut :

19


Perkara Nomor 140/Pdt.G/2011/PA Una.

Rp. 331.000,-.


Rp. 541.000,-.


Rp. 316.000,-.


Rp. 391.000,-.


Dengan demikian untuk indiktor kinerja belum mencapai target jika target tersebut didasarkan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA, tetapi apabila target tersebut didasarkan pada apakah seluruh permohonan perkara prodeo telah dilayani oleh Pengadilan Agama Unaaha, ternyata seluruh permohonan perkara prodeo telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Unaaha. 3. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling

5 kgt

3 kgt

60

Target

Realisasi

%

95 %

95 %

100

4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. Indikator Kinerja Prosentase putusan (upload) ke website.

yang

diunggah

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Unaaha telah memutus sebanyak 237 perkara, sedangkan jumlah putusan tahun 2012 yang diunggah (upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 225 perkara atau sebanyak 95 %. Untuk indikator ini telah mencapai target . 5. Prosentase Pelayanan Meja Informasi Indikator Kinerja Prosentase Pelayanan Meja Informasi

Target

Realisasi

%

95%

100%

105

Selama tahun 2012 Pengadilan Agama Unaaha telah melayani sebanyak 25 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Agama Unaaha. Seluruh permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Unaaha. untuk indikator ini telah mencapai target.

20



6. Prosentase Minutasi Berkas Perkara Indikator Kinerja Prosentase Minutasi Berkas Perkara

Target

Realisasi

%

95%

97,5%

102,63

Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama sebagai pengaman. Dari jumlah putusan sebanyak 237 perkara, Pengadilan Agama Unaaha pada tahun 2012 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas perkara sebanyak 231 berkas perkara, yang berarti indikator kinerja telah memenuhi target yaitu realisasi 102,63 %. SASARAN 2 : Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel. 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. Indikator Kinerja Prosentase proses administrasi penerimaan perkara

Target

Realisasi

%

100%

100%

100

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Unaaha adalah sebanyak 234 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur

Pengadilan

Agama

Unaaha

yaitu

mulai

dari

menerima

surat

gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara. Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100 %. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Prosentase proses pemeriksaan perkara

100 %

100 %

100

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Unaaha adalah sebanyak 234 perkara. Sebanyak 234 perkara telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Prosentase perkara yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Unaaha adalah 100 % yang berarti untuk indikator ini telah mememnuhi target, yaitu 100 % dari target yang telah ditetapkan.

21



3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Prosentase proses administrasi putusan perkara

100%

100%

100

Pengadilan Agama Unaaha dapat memutus perkara sebanyak 237 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Unaaha yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal dan memasukkan dalam buku induk keuangan perkara, mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Prosentase proses administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%. 4. Prosentase proses penyerahan salinan putusan kepada para pihak. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak

80%

38%

47,5

Berdasarkan Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan hal ini sangat menyulitkan untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Ketua Mahkamah Agung Mengeluarkan Edaran Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 yang isinya bahwa Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan. Sesuai Edaran tersebut di atas Pengadilan Agama Unaaha telah menyiapkan salinan putusan sebanyak 237 perkara. Dan telah diambil salinan putusan tersebut sebanyak 90 salinan. 5. Prosentase penerbitan akta cerai Indikator Kinerja Prosentase penerbitan akta cerai

Target

Realisasi

%

100 %

100 %

100

22



Pengadilan Agama Unaaha pada Tahun 2012 telah dapat memutus perkara cerai gugat sebanyak 174 dan cerai talak sebanyak 47 perkara cerai gugat dan talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebanyak 181 dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 181. Dengan demikian untuk indikator kinerja ini telah mencapai 100 %. 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

80 %

53 %

66,25

Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak

Dalam tahun 2012 Pengadilan Agama Unaaha telah menerbitkan akta cerai sebanyak 181 perkara. Karena Akta Cerai ini untuk suami isteri maka ada 362 akta cerai. Selama tahun 2012 ini ada 192 akta cerai yang telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Pengadilan Agama, yang berarti telah 53 % akta cerai telah diserahkan kepada para pihak, hal ini sulit mencapai target berkaitan dengan PP No.53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan demikian target untuk indikator ini belum mencapai target. Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak, Pengadilan Agama Unaaha telah memberitahukan kepada para pihak melalui surat untuk mengambilnya di Pengadilan Agama Unaaha, namun yang bersangkutan belum dating semua mengambil akta cerainnya. SASARAN 3 : Terwujudnya Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Prosentase mediasi yang berhasil Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

5%

10,34%

200


Dengan demikian target untuk indikator mencapai target. SASARAN 4 : Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif Dan Efisien Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%


100%

100%

100

Dengan demikian target untuk indikator ini belum mencapai target.

23



REALISASI ANGGARAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2012 yang terdiri dari : DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang,

1.

dan Belanja Modal 2.

DIPA (04) Badan Peradilan Agama, meliputi Belanja Barang. Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Agama Unaaha tahun anggaran 2012,

untuk DIPA(01)Badan Urusan Administrasi dan DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut : 1.

PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

NO.

KEGIATAN

PAGU AWAL (Rp.)

PAGUREVISI (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

1

Belanja Pegawai

1.291.879.000

1.578.242.764

1.577.870.633

100,00

2

Belanja Barang

370.947.000

379.120.000

365.716.735

96,46

3

Belanja Modal

1.000.000.000

1.000.000.000

978.476.000

97.85

2.662.826.000,-

2.957.362.764

2.922.063.368

98,82

JUMLAH

1.

Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. a.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 dilingkungan Pengadilan Agama Unaaha sebesar Rp. 1.291.879.000,- (Satu Milyar Dua ratus Sembilan puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), kemudian direvisi menjadi Rp. 1.578.243.00 (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) untuk menutupi kekurangan Belanja Pegawai pada Belanja Uang Makan dan pagu minus belanja pegawai.

24


b.


Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2012 yang telah direvisi, anggaran

belanja

pegawai

yang

terserap atau

terealisasi

sebesar

Rp.1.577.870.633 (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran2012, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 100 % dengan rincian belanja sebagai berikut: NO

KODE AKUN

1

511111

Gaji Pokok PNS

2

511119

Pembulatan Gaji PNS

28.000,-

3

511121

Tunj. Suami/Istri PNS

4

511122

5

KEGIATAN

REALISASI

PERSEN

945.116.340,-

100,85

17.746,-

70,99

59.366.000,-

78.259.162,-

131,82

Tunj. Anak PNS

21.232.000,-

29.197.622,-

137,52

511123

Tunj. Strukutural PNS

27.430.000,-

10.440.000,-

38,06

6

511124

Tunj. Fungsional PNS

135.200.000,-

196.485.000,-

145,33

7

511125

Tunj. PPh PNS

37.808.000,-

36.326.213,-

96.08

8

511126

Tunj. Beras PNS

34.690.000,-

71.894.550,-

207,25

9

511129

Uang Makan PNS

173.916.000,-

161.950.000,-

93,12

10

511151

Tunj. Umum PNS

115.668.000,-

12.740.000,-

11,33

11

512211

Uang lembur

35.736.000,-

35.444.000

99.18

1.577.870,633,-

100

JUMLAH

c.

PAGU 937.169.000,-

1.578.243.000,-

Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 236 (Dua ratus tiga puluh enam rupiah

2.

Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk

didalamnya

pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

25


a.


Rencana Kerja Anggaran Kementerian /Lembaga (RKA‐KL) Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2012 di Pengadilan Agama Unaaha sebesar Rp. 370.947.000. (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah), kemudian akibat kebijakan Kementrian Keuangan terkait dengan penambahan anggaran, direvisi oleh Mahkamah Agung RI menjadi Rp.379.120.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Agama Unaaha.

b.

Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2012, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 365.716.735,-(Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima rupiah).Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2012, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 96,46%, dengan rincian belanja barang sebagai berikut:

NO

KODE AKUN

1

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

2

521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

3

521115

Honor Operasional Satuan kerja

4

521119

5

KEGIATAN

PAGU

REALISASI

PERSEN

124.390.000,-

124.371.100,-

99,98

1.800.000,-

1.650.000,-

91,66

35.880.000,-

34.590.000,-

96,40

Belanja Barang Operasional Lannya

9.600.000,-

9.600.000,-

100

521213

Belanja Honor Output Kegiatan

3.000.000,-

3.000.000,-

100

6

522111

Belanja Langganan Listrik

9.660.000,-

5.286.460,-

54,73

7

522112

Belanja Langganan Telepon

21.100.000,-

17.847.174,-

84,58

8

523111

Belanja pemeliharan Gedung & Bangunan

16.000.000,-

15.966.225,-

99.79

9

523121

Belanja pemeliharaan peralatan & Mesin

69.050.000,-

64.805.776,-

93,85

10

524111

Belanja Perjalanan Biasa

88.640.000,-

88.600.000,-

99,95

379.120.000,-

365.716.735,-

96,46

JUMLAH

26


c.


Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp.13.403.265,- (Tiga Belas Empat Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 3,54 % dari total pagu yang tersedia.

3.

Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi. a.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Pagu awal belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Agama Unaaha sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

b.

Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2012, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp. 978.476.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah). Total belanja modal yang telah terealisasi tahun anggaran 2012, dapat kita lihat pada pagu belanja modal yang telah terserap 97.85% dengan rincian belanja sebagai berikut :

NO

KODE AKUN

1

532121

Belanja Penambahan Nilai Peralatan& Mesin

2

532111

Belanja Modal Peralatan & Mesin

3

532113

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja Peralatan&Mesin

4

531111

Belanja Modal Gedung & banguna

5

533113

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja Gedung & bangunan

KEGIATAN

JUMLAH

PAGU

REALISASI

PERSEN

16.630.000,-

124.371.100,-

99,98

78.585.000,-

78.585.000,-

100

760.000,-

260.000,-

34,21

900.000.000,-

878.980.000,-

97,66

4.025.000,-

4.025.000,-

1.000.000.000,-

978.476.000,-

100

97,85

27


c.


Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp. 21.524.000,-.(Dua Puluh satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 2,15% dari total pagu yang tersedia.

28


2.


PAGU DAN REALISASI DIPA (04) BADAN PERADILAN AGAMA Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut : NO. 1

PAGU (Rp)

KEGIATAN Belanja Barang JUMLAH

REALISASI (Rp)

%

Rp

27.500.000,-

Rp

21.454.000,-

78,01

Rp

27.500.000,-

Rp

21.454.000,-

78,01

Belanja barang pada DIPA (04) Badan Peradilan Agama ditujukan untuk penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Agama, dalam hal perkara prodeo dan pelaksanaan sidang keliling. Pada PAGU anggaran tersebut, Pagu DIPA (04) untuk Pengadilan Agama Unaaha sebesar Rp. 14.750.000,- sedang selebihnya sebesar Rp. 12.750.000,- merupakan PAGU anggaran DIPA Pengadilan Agama Andoolo yang masih menumpang pada DIPA Pengadilan Agama Unaaha, dikarenakan Pengadilan Agama Andoolo adalah Pengadilan Agama yang baru dibentuk. a.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (04) Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Agama Unaaha adalah Rp. 27.500.000,-. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Agama Unaaha

b.

Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2012, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp.21.454.000,-Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2012, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 78,01% dengan rincian belanja barang sebagai berikut:

NO

KODE AKUN

1

521219

Belanja Barang Non Operasional lainnya

7.500.000,-

1.579.000,-

21,05

2

524119

Belanja Perjalanan Lainnya

20.000.000,-

19.875.000,-

99,38

27.500.000,-

21.454.000,-

78,01

KEGIATAN

JUMLAH

c.

PAGU

REALISASI

PERSEN

Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp.6.046.000,-. Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 21,98 % dari total pagu yang tersedia

29



BAB. IV - PENUTUP

A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Unaaha Tahun2012 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2012 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2013. 1.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2012 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

2.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2013.

3.

Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Unaaha dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki / disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Unaaha dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam

Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Agama

Unaaha

Nomor

W13-

A17/2587/OT.01.3/SK/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik ; 4.

Penyelesaian perkara pada tahun 2012 pada Pengadilan Agama Unaaha telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2011 sebanyak 38 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 234 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Unaaha berjumlah 272 perkara, dari jumlah sebanyak 272 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 237 perkara (87,2 %), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2012 sebanyak 35 perkara (18 %);

30


5.


Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan kendala yang cukup berat, akan tetapi ada sedikit kendala, yaitu mengenai belanja Gaji Pegawai yang Minus yang mengakibatkan perlunya revisi anggaran dengan waktu yang relative lama sehingga dapat menghambat penyusunan laporan keuangan. untuk mengantisipasi belanja gaji pegawai minus maka perlu adanya penambahan anggaran atau revisi sebelum akhir tahun anggaran.

B. SARAN - SARAN: 1.

Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun;

2.

Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Unaaha kelas II;

3.

Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya karena adanya fluktuasi harga;

4.

Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk belanja pegawai sehingga belanja pegawai mencukupi;

5.

Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi.

6.

Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum.

7.

Adanya bimbingan dan petunjuk serta pengawasan dalam Penyusunan RKAKL untuk menghindari adanya anggaran dalam DIPA yang dibintang

31

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI

KETUA Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, MH.

HAKIM

WAKIL KETUA Drs. Ihsan Halik, SH.

1. Sitti Rusiah, S.Ag.,MH 2. DR.H.Muh.Arasy Latif, Lc.M.A. 3. Salmirati,S.Hi

PANITERA / SEKRETARIS

4. Siti Juwariyah,SHi.

Keterangan : ------------------ : Garis Koordinasi ___________ : Garis Tanggung Jawab

Drs. Paliama Karib

5. Al Gazali Mus, S.Hi.MH. 6. Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Wakil Panitera

Wakil Sekretaris

Drs.Abd. Samad

Panmud. Permohonan

Panmud. Gugatan

Panmud. Hukum

Kaur Kepegawaian

Kaur Keuangan

Fitri Yanti Salli, SH.

Abd. Jabbar,S.Ag

Dra.Faryati Yaddi, MH.

Tahira

Rini Surastika Tawulo,S.HI

Panitera Pengganti 1. Burhan, S.H

2. Andi Muawanah, S.H., M.H

Jurusita / Jurusita Pengganti 1. Lausi 2. Abd. Rahman M. 3. Tasminah 4. Arwang 5. Apit Butsiyana

Kaur Umum

LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA

No

Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan

Penanggung Jawab

1

Terwujudnya yang penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara

Perbandingan antara perkara diterima dan diputus

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan diselesaikan tepat waktu.

Perbandingan antara perkara prodeo yang diterima dengan alokasi anggaran perkara prodeo

Panitera/Sekretaris


Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling

Perbandingan antara jumlah kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran

Panitera/Sekretaris


Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

Perbandingan antara perkara yang diputus dengan upload putusan di website

Panitera/Sekretaris


Prosentase Pelayanan Meja Informasi

Perbandingan antara pemohon informasi dengan jumlah yang dilayani

Panitera/Sekretaris


Prosentase Minutasi Berkas Perkara

Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang diminutasi

Panitera/Sekretaris


Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.

Perbandingan perkara yang diterima dengan penyelesaian administrasi penerimaan perkara

Panitera/Sekretaris


Prosentase proses pemeriksaan perkara

Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diperiksa

Panitera/Sekretaris


Prosentase proses administrasi putusan perkara.

Perbandingan antara yang diputus dengan administrasi putusan perkara

Panitera/Sekretaris


2


Sumber Data

Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.

Perbandingan antara perkara yang diputus dengan salinan yang diserahkan kepada pihak

Panitera/Sekretaris


Prosentase penerbitan akta cerai

Perbandingan antara putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan akta cerai yang telah diterbitkan

Panitera/Sekretaris


Prosentase proses penyampaian akta cerai kepada para pihak.

Perbandingan antara akta cerai yang diterbitkan dengan yang disampaikan

Panitera/Sekretaris


3



Perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi dengan yang berhasil didamaikan

Panitera/Sekretaris


5

Terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien


Perbandingan antara pengaduan yang diterima dengan yang diitindaklanjuti

Panitera/Sekretaris


LAMPIRAN 3 : RENCANA KINERJA TAHUN 2013

RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Organisasi Tahun Anggaran


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1.


1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara

90 %


5 pkr

3. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling

5 kgt

4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

95%


95 %


95 %


100 %


100 %


100 %

4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.

80 %

5. Prosentase penerbitan akta cerai

100 %

6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.

85 %

2.


3.


1.


5%

4.


1.


100%

LAMPIRAN 4 : MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014

MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2010 - 2014 Tujuan Strategis

1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Unaaha yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan

Sasaran Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel


Th. I (2010)

Th. II (2011)

Th. III (2012)

Th. IV (2013)

Th. V (2014)

1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %


15

25

5

7

8

3. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggiran yang mendapatkan layanan sidang keliling

5kgt

5kgt

5kgt

5kgt

5kgt

4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

90 %

90 %

95 %

95 %

95 %


95 %

95 %

95 %

95 %

95 %


95 %

95 %

95 %

95 %

95 %


100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

85 %

85 %

85 %

Indikator Kinerja

5. Prosentase penerbitan akta cerai

100 % 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para 80 % pihak. Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi


5%

5%

5%

5%

5%



80%

80%

100%

100%

100%

LAMPIRAN 5 : SK TIM PENYUSUN LAPORAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA Nomor : W21-A5/13 /KU.01/SK/II/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN ANGGARAN 2012 Menimbang

:

a. b.

Mengingat

:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bahwa dalam rangka kegiatan evaluasi kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan, maka perlu menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2012. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2012 maka dipandang perlu membentuk TIM Penyusun, yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3459); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.. Keputusan Presioden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang LAKIP. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 054a/SEK/01/II/2009 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013

Memperhatikan : Program Kerja Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2012 MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

Pertama

:

Kedua

:

Ketiga

:

Keempat

:

Membentuk Tim Pengumpul, Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2012, Tim bertugas mengumpul, menyusun dan mengolah data laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan AgamaUnaaha Tahun 2012. Segala keperluan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini berupa : Bahan, Transport Lokal Tim, Konsumsi dan sebagainya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Unaaha akun 512211. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; Surat Keputusan ini diberikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ditetapkan di : Unaaha Pada Tanggal : 6 Februari 2013 Ketua,

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H. NIP. 19670730 199203 2 002

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA Nomor : W21-A5/13 /KU.01/SK/II/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN ANGGARAN 2012 NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

NAMA dan NIP Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H NIP. 19670730 199203 2 002 Drs. Ihsan Halik, S.H. NIP. 19680607 199403 1 003 Drs. Paliama Karib NIP. 19531231 198103 1 072 Drs. Abd. Samad NIP. 19641231 199203 1 070 Tahira NIP. 19671231 199703 2 008 Dra. Faryati Yaddi, M.H. NIP. 19671228 200012 2 001 Fitri Yanti Salli, S.H. NIP. 19760310 199803 2 002 Abd. Jabbar., S.Ag. NIP. 19661031 199802 1 001 Rini Surastika Tawulo, S.HI Nip. 19780803 200912 2 003

JABATAN Pengarah

Penanggungjawab

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Ditetapkan di Pada Tanggal Ketua,

: Unaaha : 6 Februari 2013

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H. NIP. 19670730 199203 2 002

BAB I : PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG. Lap. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PA Unaaha Tahun 2012

Recommend Documents