ARTIKEL PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI DI PENGADILAN MILITER I-03 PADANG (STUDI PUTUSAN PERKARA NO : 35-K/PM I-03/AD/IV/2013) Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Oleh:
PEDRO ALIANDO 1310012111024
Bagian Hukum Pidana
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2017
Reg No. : 19/PID-02/FH/01-2017
Penerapan Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi di Pengadilan Militer I - 03 Padang (Studi Putusan Perkara Nomor : 35-K/PM I-03/AD/IV/2013) 1 Pedro Aliando, 2Fitriati, 1Yetisma Saini 1 Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta 2 Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti Padang Email:
[email protected] __________________________________________________________________ ABSTRACT
Desertion is regulated in Article 87 of the Law of Criminal Law Military (KUHPM). In Case No. 35-K/PM I-03/AD/IV/2013 a soldier had violated the provisions of criminal acts of military about desertion in article 87 KUHPM, the defendant a soldier who left office without permission for 30 days in a row. The problem in this study : 1.What is the application of criminal sanctions against members of a committing a crime of desersi at the Military I - 03 Padang? 2.What is the consideration of the judge in resolving the case of desertion by members of the TNI in the Military I - 03 Padang? The study used the method of legal normative. Data source used is a secondary that consists of the law pirmer, secondary and tertiary. The data analyzed in a qualitative, and the techniques of collecting data in the, using study document. Results: 1.The defendant was found guilty of "in peace time dersertion" The judge sentenced the defendant to prison for five months. 2.Consideration judge sentenced according to what the motivations and consequences of the offender, affected by things that incriminate the defendant acts contrary to the principles of the military and the things that relieve the defendant came regretted his actions and promised not to repeat them.
Keywords: Desertion, Criminal courts, Indonesian National Armed Forces, Judge, Military Justice.
kedaulatan negara, mempertahankan
A. Pendahuluan Tentara
Nasional
Indonesia
keutuhan wilayah dan melindungi
(selanjutnya disingkat TNI) termasuk
keselamatan
dalam struktur sosial yang disiapkan
operasi militer untuk perang dan
secara
operasi militer selain perang serta ikut
khusus.
TNI
sebagai
alat
tugas
menjalankan
pertahanan Negara Kesatuan Republik
aktif
Indonesia mempunyai tugas untuk
perdamaian regional dan internasional
melaksanakan
dalam
bangsa,
pemeliharaan
kebijaksanaan
Dalam UU RI No. 34 Tahun 2004
pertahanan negara untuk menegakkan
tentang Tentara Nasional Indonesia
1
Pasal 6 ayat (1) fungsi TNI adalah : a.
setiap
perintah kedinasan dari setiap atasan
bentuk ancaman militer dan ancaman,
demi menegakkan kehidupan dalam
bersenjata dari luar dan dalam negeri
militer yang penuh kesadaran tinggi.
terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah,
Jika
dan keselamatan bangsa;
menunjukan militer yang tidak baik
b.
Penangkal
terhadap
peraturan-peraturan TNI dan serta
Penindak
bentuk
terhadap
ancaman
Pemilih
keamanan
dilanggar
dan tidak bertanggungjawab didalam
sebagaimana
menegakkan Sapta Marga dan Sumpah
terhadap
negara
tersebut
setiap
dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan c.
hal
yang
kondisi terganggu
akibat kekacauan keamanan.
Prajurit dan jika dipertahankan hanya akan
mengguncangkan
sendi-sendi
kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI.
ayat (2) : Dalam melaksanakan fungsi
Tindak pidana desersi merupakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
suatu tindak pidana yang secara khusus
TNI merupakan komponen utama
dilakukan oleh seorang militer, bersifat
system pertahanan negara.
melawan hukum dan bertentangan
Perbuatan yang melanggar norma hukum
akan
undang-undang
khususnya
sifat
hukum pidana militer. Tindak pidana
seorang militer yang mengabaikan
desersi ini diatur dalam Pasal 87 Kitab
etika
Undang-undang
dan
mencerminkan
dengan
aturan-aturan
ketentuan
hukum disiplin yang berlaku dalam
Militer(yang
lingkungan
KUHPM), yaitu:
TNI.
Seorang
prajurit
wajib berada di kesatuan secara terus menerus selama masa dinasnya dan
Hukum
selanjutnya
Pidana disingkat
(1) Diancam desersi, militer: Ke-1, yang pergi dengan maksud
tidak boleh menolak apalagi melawan
menarik
perintah kedinasan. Apabila ia ingin
selamanya
meninggalkan kesatuan untuk suatu
kewajiban-kewajiban
keperluan maka harus ijin terlebih
dinasnya,
dahulu sesuai dengan aturan-aturan
bahaya
yang berlaku dalam lingkungan TNI.
menyebrang ke musuh atau
Suatu
syarat
mutlak
dalam
kehidupan militer untuk menepati
memasuki
diri
untuk dari
menghindari perang,
dinas
militer
pada suatu negara atau
2
kekuasaan
lain
tanpa
seorang
militer
dituntut
dibenarkan untuk itu.
kesiapsiagaannya di tempat, harus
Ke-2, yang karena salahnya atau
berada, tanpa sukar dapat diharapkan
dengan sengaja melakukan
padanya untuk menjadi militer yang
ketidakhadiran tanpa izin
mampu menjalankan tugasnya. Dalam
dalam waktu damai lebih
kehidupan militer, tindakan-tindakan
lama dari 30 (tiga puluh)
ketidakhadiran pada suatu tempat
hari, dalam waktu perang
untuk menjalankan dinas ditentukan
lebih lama dari empat hari.
sebagai suatu kejahatan.
Ke-3
yang
dengan
sengaja
Konsekuensi
dari
desersinya
melakukan ketidakhadiran
seorang anggota milter maka mesti ada
tanpa izin dan karenanya
pertanggungjawaban
tidak ikut melaksanakan
anggota
sebagian atau seluruhnya
Pertanggungjawaban
dari suatu perjalanan yang
adalah
diperintahkan, seperti yang
seseorang
diuraikan dalam Pasal 85
dilakukannya.
ke-2.
pertanggungjawaban
hukum
milter
bentuk
bagi
tersebut. secara
umum
tanggung
jawab
tindakan
yang
atas
Sedangkan
untuk pidana
(2) Desersi yang dilakukan dalam
merupakan bentuk pemidanaan pelaku
waktu damai, diancam dengan
dengan maksud untuk menentukan
pidana penjara maksimum 2 (dua
apakah seseorang tersangka dapat
tahun) 8 (delapan bulan).
dipertanggungjawabkan
(3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana
pencara
maksimum
atas
suatu
tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
8
Melaksanakan proses hukuman
(delapan tahun) 6 (enam bulan).
bagi
Hakikat dari tindak pidana desersi
melakukan desersi diperlukan sebuah
harus dimaknai bahwa pada diri
lembaga hukum militer yang khusus
prajurit yang melakukan desersi harus
menangani anggota TNI yang terlibat
tercermin sikap bahwa ia tidak ada
hukum yaitu melalui hukum pidana
lagi keinginanya untuk berada dalam
militer.
dinas
tersebut di atas yaitu Peradilan Militer
militer.
Dalam
keseharian
anggota
TNI
Dimaksud
yang
hukum
telah
militer
3
yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan
B. Metode Penelitian Dalam
penelitian
ini
metode
Militer Utama, dan Pengadilan Militer
pendekatan yang digunakan adalah
Pertempuran. 1
pendekatan secara yuridis normatif.
Berdasarkan ketentuan KUHPM,
Dalam
penelitian
ini
data
yang
maka peradilan militer memeriksa
digunakan adalah data sekunder yang
tindak pidana desersi yang dilakukan
diperoleh dari bahan hukum yang
oleh anggota TNI seperti perkara
terdiri dari :
no:35-K/PM
I-03/AD/IV/2013.
Perkara tersebut berisikan tentang I
a.
Bahan
Hukum
Primer,
meliputi :
oleh
ankumnya
1) Undang-Undang Nomor 39
(Dandim0319/Mentawai)
telah
Tahun 1947 tentang Kitab
yang
dilaporkan
melakukan
tindak
pidana
desersi.
Undang-Undang
Terdakwa telah meninggalkan masa
Hukum
Pidana Militer (KUHPM).
hari
2) Undang-Undang Nomor 1 Drt.
berturut-turut tanpa ada ijin dan
Tahun 1958 tentang Hukum
keterangan
Acara Pidana Militer.
dinas
damai
selama
apapun,
30
maka
Hakim
militer memidana I yakni hukuman
3) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara
penjara selama 5 (lima) bulan.
Nasional Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut penulis
tertarik
untuk
4) Undang-Undang Nomor 25
membahas
tahun 2014 tentang Hukum
permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul “Penerapan Pidana
disiplin Militer. 5) Peraturan Presiden Republik
Terhadap Anggota Tentara Nasional
Indonesia Nomor 10 tahun
Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana
Desersi
Militer I – 03
di
tentang Susunan Organisasi
Pengadilan
Padang
(Studi
Tentara Nasional Indonesia. 6) Putusan Perkara Nomor :
Putusan Perkara Nomor : 35-K/PM I-03/AD/IV/2013)”.
35-K/PM I-03/AD/IV/2013. b.
Bahan meliputi
1
Moch. Faisal Salam, 2002 Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia. Bandung: CV.Bandar Maju, hlm 223
hasil
Hukum
Sekunder,
buku-buku
teks,
penelitian,
4
makalah-makalah
ilmiah
mempertimbangkan
penelitian
seorang Prajurit TNI untuk tetap
dan
literatur
layak
tidaknya
dipertahankan dalam kalangan Militer,
Bahan
Hukum
Tersier,
selain
berpedoman
kepada
aspek
adalah bahan-bahan yang
sosiologis
dan
psikologis
bagi
memberikan
terdakwa,
juga
berpedoman
pada
informasi
tentang bahan hukum primer
peraturan perundang-undangan yang
dan
berlaku
sekunder,
seperti:
ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kamus hukum.
penelitian
dan
ketentuan
interen
dilingkungan TNI. 2 Dalam Putusan Perkara Nomor : 35-K/PM I-03/AD/IV/2013 Majelis
Untuk memperoleh data, berkaitan dengan
didalam
yang ada kaitannya dengan
lainnya. c.
Hakim
ini
diperoleh
Hakim terdiri dari, Mayor Sus Yanto Herdiyanto, SH NRP : 524416 sebagai
melalui studi dokumen, yaitu teknik
Hakim
pengumpulan
cara
Junarko,SH NRP : 528375 serta
mempelajari dokumen-dokumen yang
Mayor Chk Abdul Halim,SH NRP :
berhubungan
11020014330876
data
dengan
dengan
permasalahan
Ketua,
dan
Mayor
Sus
masing-masing
sebagai Hakim Anggota I dan sebagai
yang akan dikaji. Data yang diperoleh dianalisis
Hakim
Anggota
II.
Perkara
ini
secara kualitatif dengan menggunakan
mengenai kasus tindak pidana desersi,
penafsiran hukum dan disajikan dalam
Terdakwa dituntut dengan dakwaan
bentuk
tindak
deskriptif,
menggambarkan
pidana
desersi,
yang
seputar permasalahan yang dibahas
ketentuannya diatur dalam Pasal 87
dalam penelitian sehingga menjadi
ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
suatu
jawaban
dari
permasalahan
undang-undang terhadap tindak pidana
nantinya. C.
Sanksi pidana yang ditetapkan
HASIL
PENELITIAN
DAN
desersi dalam waktu damai pada Pasal
PEMBAHASAN 1.
Penerapan
Anggota Tindak
TNI
Pidana yang
terhadap melakukan
Pidana Desersi
2
H.Imron Anwari, 2012, Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI dari dinas Militer dan Akibatnya, Rakernas Mahkamah Agung dengan pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia, hlm 6
5
87 KUHPM ayat (2), adalah
tanpa memikirkan tugas yang telah
“Desersi yang dilakukan dalam waktu
diberikan negara kepadanya, yaitu
damai, diancam dengan
untuk bertugas/berdinas dikesatuannya.
pidana
penjara maksimum 2 (dua tahun) 8
Hal-hal yang seperti inilah yang sangat
(delapan bulan).”
dikhawatirkan apabila keadaan negara
Terdakwa dituntut dengan pasal
kita yang sedang berperang, namun
tersebut karena terdakwa telah dengan
prajuritnya
sengaja
dirinya
melakukan
ketidakhadiran
hanya sendiri
mementingkan yang
dapat
tanpa ijin selama 30 hari berturut-turut.
mempengaruhi sendi-sendi kehidupan
Terdakwa telah meninggalkan dinas
keprajuritan.
tanpa ijin atasannya dari tanggal 18
Pada tanggal 4 november 2012,
Juni 2012 sampai dengan 4 November
terdakwa
dengan
2012.
kembali
ke
Selama
melakukan
kesadarannya,
kesatuan
untuk
ketidakhadiran terdakwa berada di
menyerakan
Padang, sedangkan kesatuan terdakwa
melakukan
berada di Kodim 0319/Mentawai.
lebih selama 136 hari berturut-turut.
Dalam
terdakwa
Terdakwa dalam perkara ini ditahan
mengapa
oleh Dandim 0319/Mentawai selaku
pembelaannya
mengatakan
alasan
melakukan ketidakhadiran. Bagi
seorang
diri
karena
ketidakhadiran
telah kurang
Ankum selama 20 (dua puluh) hari yang
sejak tanggal 5 November 2012
melakukan tindak pidana desersi, tidak
sampai dengan tanggal 24 November
layak lagi disebut dengan sebutan
2012 berdasarkan Surat Keputusan
prajurit. Karena sejatinya seorang
Penahanan
prajurit itu adalah orang-orang yang
Skep/121/XI/2012,
telah
November
dididik
prajurit
oleh
negara
untuk
Sementara
Nomor tanggal
2012,
: 5
kemudian
menjadi orang yang sangat disiplin
dibebaskan dari tahanan sementara
dan siap membela negara hidup
sejak tanggal 25 November 2012 oleh
ataupun
Dandim
mati.
terdakwa
Pada
sudah
perkara
ini
0319/Mentawai
selaku
mencoreng
Ankum berdasarkan Surat Keputusan
kedisiplinan yang diajarkan kepadanya
Nomor : Skep/123/XI/2012, tanggal
oleh
26 November 2012.
negara
mementingkan
karena urusan
telah
pribadinya
Penyerahan Perkara dari Danrem
6
032/Wirabraja
selaku
Perwira
melakukan
pemeriksaan/penyidikan
Penyerah Perkara, Surat Dakwaan
terhadap terdakwa mengenai tindak
Oditur
:
pidana yang telah dilakukannya. Hasil
Sdak/31/K/AD/I-03/IV/2013, tanggal
dari pemeriksaan/penyidikan tersebut,
3 April 2013. Setelah pengadilan
oditur
menetapkan barang bukti
menerima pelimpahan berkas dari
berupa,
6
Oditurat
Absensi
Militer
Nomor
Militer,
maka
kepala
(enam)
lembar
daftar
Kesatuan
Kodim
pengadilan akan mempelajari perkara
0319/Mentawai sejak bulan Juni 2012
tersebut, apakanh perkara tersebut
sampai
masuk
wewenang
Dalam daftar absensi tersebut memang
pengadilannya atau tidak. Surat tanda
benar bahwa terdakwa melakukan
terima panggilan untuk menghadap
ketidakhadiran
sidang atas nama Terdakwa dan para
selama 136 hari berturut-turut.
dalam
Saksi.
dengan
November
dalam
Selanjutnya
Memperhatikan tuntutan Mayor Chk Muhammad Rizal, SH, NRP 11010024160477
selaku
Oditur
2012.
masa
terdakwa
dinas
didakwa
dengan dakwaan sebagai berikut : Bahwa
Terdakwa
waktu-waktu
dan
pada
tempat-tempat
Militer yang diajukan kepada majelis
tersebut di bawah ini yaitu pada
Hakim, Oditur Militer menyatakan
tanggal delapan belas bulan Juni tahun
bahwa Terdakwa telah terbukti secara
dua ribu dua belas sampai dengan
sah
bersalah
tanggal bulan November tahun dua
melakukan tindak pidana “Desersi
ribu dua belas atau setidak-tidaknya
dimasa damai” Sebagaimana diatur
dalam bulan Juni sampai dengan
dan diancam dengan pidana dalam
November tahun dua ribu dua belas di
pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2)
Kesatuan
Kodim
KUHPM. Oditur Militer mohon agar
Provinsi
Sumatera
Terdakwa dijatuhui dengan :
setidak-tidaknya di tempat-tempat lain
“ Pidana Penjara selama 6 (enam)
yang
bulan dan 20 (dua puluh) hari potong
Pengadilan Militer I-03 padang telah
masa tahanan sementara.”
melakukan tindak pidana “Militer
dan
Oditur
meyakinkan
militer
mengajukan
tuntutan seperti diatas karena telah
termasuk
0319/Mentawai barat
daerah
atau
hukum
yang karena salahnya atau dengan sengaja
melakukan
ketidakhadiran
7
tanpa ijin dalam waktu damai lebih
kesatuan termasuk dalam kategori
lama dari tiga puluh hari”.
surat, yaitu poin ke empat dari isi
Berdasarkan daftar absensi Unit
pasal
satu
dalam
undang-undang
Intel Kodim 0319/Mentawai Terdakwa
tersebut. Selanjutnya alat bukti yang
telah pergi meninggalkan dinas tanpa
mempunyai kekuatan sebagai alat
ijin Dansat sejak tanggal 18 Juni 2012
bukti dalam hukum acara peradilan
sampai dengan tanggal 4 November
militer
2012. Alasan Terdakwa meninggalkan
keterangan terdakwa , keterangan ahli
dinas
dan petunjuk.
tanpa
yang
keterangan
saksi,
sah
dari
karena
ada
Pada dasarnya keterangan saksi
permasalahan dengan orang sipil an.
adalah alat bukti yang membantu
Sdr. Martin yang mana melarikan uang
untuk
Terdakwa sebanyak Rp. 90.000.000,-
sebenarnya
(sembilan puluh juta rupiah) sampai
dengan kasus. Namun Hakim tidak
sekarang belum dikembalikannya.
dapat
menyimpulkan/menyatakan
terdakwa
bersalah
Komandan
ijin
adalah
Kesatuan
Pada tanggal 4 November 2012
mengungkapkan terjadi
apa
yang
berhubungan
dengan
hanya
Terdakwa kembali ke Kesatuan atas
mendegarkan keterangan saksi dan
kesadarannya
mengecek surat tanda absensi yang
sendiri
selanjutnya
diserahkan ke Denpom I/4 Padang
ada
guna dilakukan pemeriksaan. Bahwa
mendengarkan keterangan terdakwa.
dengan demikian Terdakwa telah pergi
sebagai
Setelah
barang
selesai
bukti
tanpa
dilakukannya
meninggalkan dinas tanpa ijin yang
pemeriksaan saksi, terdakawa dalam
sah dari Komandan Kesatuan sejak
hal tersebut membenarkan seluruhnya
tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan
dan tidak menyangkal apa yang
tanggal 4 November 2012 selama 136
dikatakan oleh saksi-saksi seluruhnya.
(seratus tiga puluh enam) hari atau
Selanjutnya hakim melanjutkan ke
lebih lama dari tiga puluh hari secara
tahap berikutnya yaitu pemeriksaan
berturut-turut tanpa penggal waktu.
terdakwa
Dalam pembuktian, yang termasuk dalam alat bukti menurut Pasal 172 Undang-undang no.31 tahun 1997 tentang
Peradilan
Militer,
absensi
untuk
mendapatkan
keterangan terdakwa mengenai tindak pidana yang telah dilakukannya. Selama
pemeriksaan
dipersidangan Majelis Hakim tidak
8
menemukan adanya hal-hal yang dapat
sendiri
menjadikan alasan pembenar maupun
pelaksanaannya dapat mengganggu
pemaaf pada diri Terdakwa sehingga
kelancaran tugas di satuan tempat
oleh karenannya Terdakwa adalah
Terdakwa bertugas.
orang yang mampu bertangung-jawab dan harus dipidana.
pula
sehingga
Mengingat
dan
dalam
menimbang
perkara diatas sehingga majelis hakim
Sebelum
sampai
pada
mengadili dan menyatakan terdakwa
pertimbangan
terakhir
dalam
terbukti secara sah dan meyakinkan
mengadili perkara ini, Majelis Hakim
bersalah melakukan tindak pidana
ingin menilai sifat, hakekat dan akibat
“Desersi
dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal
Memidana Terdakwa dengan pidana
yang mempengaruhi sebagai berikut :
penjara
1. Sifat dari perbuatan Terdakwa
dipotong masa tahanan yang telah
adalah
dijalani, pada Pasal 87 ayat (1) Ke-2
hanya
mengutamakan,
Dalam
Waktu
selama
5
(lima)
mementingkan kepentingan pribadi
Jo ayat (2) KUHPM tersebut.
dari pada kepentingan dinas.
2.
2.
Pada
Hakekatnya
Pertimbangan
Terdakwa
Menyelesaikan
melakukan tindak pidana ini karena
Pidana Desersi.
Terdakwa kurangnya jiwa kejuangan
Pertimbangan
Damai”.
Hakim
bulan
dalam
Perkara
Tindak
akhir
dalam
pada diri Terdakwa dan kurangnya
mengadili perkara, Majelis Hakim
pemahaman hukum dari aturan-aturan
akan menilai sifat hakekat dan akibat
dan ketentuan-ketentuan serta disiplin
dari perbuatan terdakwa serta hal-hal
yang berlaku di lingkungan Militer
yang
khususnya di Kodim 0319/Mentawai.
pertimbangan bagi hakim sehingga
3. Akibat perbuatan Terdakwa adalah
menjatuhkan pidana terhadap pelaku
dapat
sendi-sendi
tindak pidana desersi pada perkara ini,
kehidupan disiplin pada kesatuannya
ada hal-hal yang dapat meringankan
serta tugas dan tanggung jawab yang
dan hal yang memberatkan, yaitu :
menjadi
Hal-hal yang meringankan :
mempengaruhi
dialihkan
kewajiban personil
Dasar
yang
lain,
tersebut
juga
tidak didampingi oleh penasehat
mempunyai tugas dan tanggung jawab
hukum dan akan menghadapi
sementara
ke
Terdakwa
mempengaruhi.
personil
1.
Dalam
persidangan
terdakwa
9
2.
sendiri.
tersebut didasari oleh hal-hal yang
Terhadap surat dakwaan tersebut
meringankan dan yang memberatkan
terdakwa
tidak
mengajukan
diatas, juga didasari oleh keyakinan
eksepsi
dan
mengatakan
hakim. Hakim menjatuhkan pidana
pemeriksaan dapat dilanjutkan.
yang sesuai (relevan) bagi terdakwa,
3.
Terdakwa belum pernah dihukum.
karena hakim yakin bahwa terdakwa
4.
Terdakwa
telah melakukan tindak pidana desersi
5.
6.
berterus
terang
di
persidangan.
tersebut.
Terdakwa kembali ke kesatuan
D. Penutup
atas kesadarannya sendiri.
Simpulan
Terdakwa menyesali perbuatannya
2.
pidana
desersi
adalah
dan berjanji tidak mengulangi lagi
tindak pidana/perkara desersi yang
perbuatannya.
terdakwanya
Hal-hal yang memberatkan : 1.
Tindak
Perbuatan
dinas
tanpa ijin yang sah berturut-turut lebih
Terdakwa
sangat
lama dari 30 hari dalam waktu damai,
bertentangan dengan sendi-sendi
sanksi
kehidupan prajurit.
undang-undang terhadap tindak pidana
Perbuatan
Terdakwa
pidana
yang
ditetapkan
dapat
desersi dalam waktu damai pada Pasal
berpengaruh terhadap pembinaan
87 KUHPM ayat (2), adalah “Desersi
disiplin prajurit disatuan.
yang dilakukan dalam waktu damai,
Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa
oleh
majelis
hakim,
termasuk dalam kategori ringan dan tidak
meninggalkan
sepenuhnya
tuntutan
Oditur.
diancam
dengan
pidana
penjara
maksimum 2 (dua tahun) 8 (delapan bulan).”
sesuai
dengan
Hakim
Karena
dalam
putusannya
dalam
menetapkan
mempertimbangkan
tuntutan Oditur, Terdakwa di tuntut
hal-hal
pidana penjara selama 6 (enam) bulan
persidangan
20 (duapuluh) hari, sedangakan Hakim
didampingi oleh penasehat hukum dan
memutus
perkara
dan
akan menghadapi sendiri, Terhadap
Terdakwa
dengan
pidana
memidana
sebagai
berikut, terdakwa
Dalam tidak
penjara
surat dakwaan tersebut terdakwa tidak
selama 5 (lima) bulan dipotong masa
mengajukan eksepsi dan mengatakan
tahanan yang telah dijalani. Hal
pemeriksaan
dapat
dilanjutkan,
10
Terdakwa belum pernah dihukum,
dosen Pembimbing II, yang telah
Terdakwa
mengorbankan waktu serta kesabaran
berterus
terang
di
persidangan, Terdakwa kembali ke
beliau
kesatuan atas kesadarannya sendiri,
mengarahkan
Terdakwa menyesali perbuatannya dan
kesibiukan beliau yang padat.
berjanji
Pada kesempatan ini penulis juga
tidak
mengulangi
lagi
perbuatannya.
dalam
mengucapkan
Dengan pertimbangan diatas,
membimbing penulis
terima
sebesar-besarnya
dan
disela-sela
kasih
kepada
yang yang
hakim dalam memutus perkara ini
terhormat :
hukuman terhadap terdakwa yaitu
1.
menjatuhi terdakwa dengan hukuman
selaku
pidana penjara selama 5 (lima) bulan
Universitas Bung Hatta.
dikurangkan dari pidana yang telah
2.
dijalani, meringankan dari dakwaan
S.H., M.H., selaku Wakil Dekan
yang diajukan oleh Oditur yaitu pidana
Fakultas Hukum Universitas Bung
penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua
Hatta.
puluh) hari.
3.
Ucapan Terima Kasih
Hukum Universitas Bung Hatta yang
Secara khusus skripsi ini penulis
Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., Dekan
Fakultas
Hukum
Ibu Dr. Sanidjar Pebriariati R,
Bapak dan Ibu dosen, Fakultas
telah memberikan ilmu yang sangat
persembahkan untuk Bapak dan Ibu
berguna bagi penulis.
tercinta, Indra Gunawan, S.H., dan
4.
Rahmawati yang sealu memberikan
Universitas Bung Hatta yang telah
dukungan, dan pengorbanan kepada
memberikan pelayanan yang terbaik
penulis baik moril maupun materil,
selama
serta do’a yang selalu mengiringi
skripsi ini.
setiap
5.
langkah
perjalanan
hidup
Staf Tata Usaha dan Pustaka
penulisan
menyelesaikan
Kepala Pengadilan Militer I - 03
penulis, dan kepada adik-adik penulis.
Padang beserta jajarannya yang telah
Serta
banyak
terima
setinggi-tingginya
kasih
yang
penulis
ucapkan
membantu
dalam
proses
penelitian.
kepada Ibu Dr. Fitriati, S.H., M.H.,
6. Sahabat - sahabat penulis terutama,
selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hj.
Sherly, Rj, Bian, Rian, Anggi, dan
Yetisma Saini, S.H., MH., selaku
rekan - rekan yang lain tidak bisa
11
penulis sebutkan satu persatu namanya
Rakernas Mahkamah Agung
yang telah memberikan dorongan,
dengan
bantan, saran, dan kritikan kepada
banding seluruh Indonesia,
penulis, terima kasih atas semuanya.
Jakarta.
7.
pengadilan
tingkat
Semua pihak yang tidak dapat
penulis sebutkan satu per satu yang
Haryo
Sulistiriyanto,
2011,
telah
memberikan
motivasi,
Pertanggungjawaban Pidana
dukungan,
sumbangan
pemikiran,
Anggota Militer TNI Yang
bantuan materi maupun non materi,
Melakukan
penulis hanturkan terima kasih.
Desersi,
Tindak
Pidana
Fakultas
Hukum
Universitas
Nasional Veteran Jawa Timur,
DAFTAR PUSTAKA
PERSPEKTIF, Volume XVI
A. Buku - buku Andi
Pembangunan
Hamzah,
1993,
Sistem
No. 2 Tahun Edisi April.
Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Paradnya Paramita, Jakarta.
Indriyan to Seno Aji, 2001, Arah sistem
Peradilan
Pidana,
Jakarta. Darwan Prinst, 2003, Peradilan Militer, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
Mardjono
Reksodiputro,
Kriminologi
Djoko Prakoso, 1984, Masalah Pemberian
Pidana
Dalam
dan
Sistem
Peradilan
Pidana,
Pusat
Pelayanan
Keadilan
Pengabdian
Teori dan Praktek Peradilan,
Lembaga
Ghalia Indonesia, Jakarta
Universitas
.
1994,
dan
Hukum, Kriminologi, Indonesia,
Jakarta, .
H.Imron
Anwari,
2012,
Penjatuhan Tambahan
Pidana Pemecatan
Prajurit
TNI
Militer
dan
dari
dinas
Akibatnya,
Moch. Faisal Salam, 2002, Hukum Acara
Pidana
Indonesia.
Militer
di
Bandung:
CV.Bandar Maju.
12
Pemidanaan Moeljatno,
1993,
Azaz-azaz
dalam
Perundang-undangan
di
Hukum Pidana, Rineka Cipta,
Indonesia, Stain Jiwo Metro,
Jakarta.
Lampung.
Muladi, 1995, Kapita Selekta
Sudarto, 1986, Kapita Selekta
Sistem
Peradilan
Pidana.
Hukum Pidana, alumni,
Badan
Penerbit
UNDIP.
Bandung.
Semarang. Sofyan Sastrawidjaya, 1995, Muladi dan Barda Nawawi Arief,
Hukum
Pidana,
Azas
2005, Teori-teori dan
Hukum Pidana Sampai
Kebijakan Pidana, Alumni,
Dengan
Bandung.
Peniadaan
Alasan Pidana,
Armico, Bandung. Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, Metodologi
Penelitian
Hukum dan Jurimetri, Ghalia
Teguh Prasetyo, 2012, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.
Indonesia. Yesmil Anwar dan Adang, Roeslan Saleh, 1978, Stelsel
2009, Sistem Peradilan
Pidana Indonesia, Aksara Baru,
Pidana(Konsep,
Jakarta.
Komponen,
&
Pelaksanaannya S. R. Sianturi, 2010, Hukum Pidana
Militer
di
Indonesia.
Jakarta
:
Badan
Pembinaan
Hukum Tentara Nasional Indonesia.
Penegakan
Hukum
Indonesia),
di
Widya
Padjadjaran, Bandung.
B.PeraturanPerundang-Undangan Undang-Undang 1947
Siti Nurjanah, 2012, Pidana dan
dalam
No 39
tentang
Undang-Undang
Tahun Kitab Hukum
13
Pidana Militer (KUHPM)
midanaan.html.
Undang-Undang Nomor 1 Drt.
Lucky, 2011, Pemidanaan dan
Tahun 1958 tentang Hukum
Jenis-jenis Pemidanaan di
Acara Pidana Militer.
Indonesia, https://h7luckyla ki45wad.wordpress.com/201
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
is-jenis-pemidanaan-di-indo
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004
tentang
Tentara
nesia/
Nasional
Indonesia.
Maulud
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Peraturan
1/10/13/pemidanaan-dan-jen
Presiden
Republik
Juanda,
2014,
Pertimbangan Hakim, https://juandamauluda kbar.
Indonesia Nomor 10 tahun
wordpress.com/2014/02/22/
2010
pertimbangan-hakim/
tentang
Susunan
Organisasi Tentara Nasional Indonesia
Yuliastuti Alifah, 2010, Keyakinan Hakim Perkara,
C. Sumber Lain Bisdan-Sigalingging, Tindak
Pidana
Menurut
Dalam
Memutus
http:
//
2011,
s2hukum.blogspot.co.id/2010
Desersi
/03/keyakinan-hakim-dalam-
Hukum,
memutus-perkara. Html
Bisdan-Sigalingging.blogspot .co.id/2011/09/tindak-pidanadesersi-menurut-hukum.html? m=1
Bung Fajrin, 2012, Pidana dan Pemidanaan, kitabpidana.
http:// blogspot.
co.id/2012/04/pidana-dan-pe
14
