PERANAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENARIKAN SEPEDA MOTOR MELALUI ARBITRASE YANG DILAKUKAN OLEH PT. ADIRA FINANCE.TBK
ARTIKEL Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Gelar Sarjana Hukum
Oleh
IHKSANUL USRA 0910012111080
Bagian Hukum Perdata
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015
No.Reg:142/Pdt/02/XII/2015
1
PERANAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENARIKAN SEPEDA MOTOR MELALUI ARBITRASE YANG DILAKUKAN OLEH PT. ADIRA FINANCE.TBK”
Ihksanul Usra1, Elyana Novira2, Suamperi3, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta 2Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta 3Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta 1Prodi
Email:
[email protected] ABSTRACT Motorcycle development of automotive technology in recent years has increased in Indonesia. To facilitate the purchase of a motorcycle, the financing institutions provide convenience to prospective customers who want to buy a motorcycle in a way to lend money to consumers by party institutions such financing. The formulation of the problem, What are the measures undertaken by the Consumer Dispute REMEDY (BPSK) of Padang in resolving disputes through arbitration withdrawal motorcycle carried out by PT. Adira Finance.tbk ?. What are the obstacles encountered BPSK? And how the remedies to overcome the obstacles faced BPSK ?. Research the type of juridical sosilogis. The primary data obtained through interviews. This type of unstructured interviews. Data obtained and then processed and analyzed qualitatively. Results of research in the steps performed by BPSK Padang city in resolving the dispute by arbitration which summon the parties to attend hearings set up by the Chairman of BPSK, constraints faced by BPSK is a lack of consumer understanding of BPSK, lack of transparency of the parties to provide information, not inconsistency of the parties, the perspective of the parties about the decision BPSK indicated unjust, and remedies to overcome the obstacles faced by BPSK that provide socialization to the parties on BPSK, requires the parties to be honest, explaining that the BPSK no intervention by the anywhere.
Keywords: BPSK Padang City, Adira Finance, Motorcycles
hampir di seluruh wilayah Indonesia
Pendahuluan Perkembangan
teknologi
otomotif
mengalami hal serupa tersebut. Dengan
sepeda motor nasional beberapa tahun
adanya peningkatan ini perubahan sosial di
belakangan mengalami peningkatan yang
tengah-tengah
cukup signifikan yang tidak hanya terjadi
berubah
di kota-kota besar di
kebutuhan masyarakat, sebab perubahan
Indonesia, namun
masyarakat
seiring
dengan
juga
ikut
peningkatan
2 sosial juga berdampak pada perubahan
Lembaga pembiayaan adalah badan
kebutuhan yang semakin banyak. Tidak
usaha
heran lagi ketika terjadi perubahan zaman
pembiayaan dalam bentuk penyediaan
maka kebutuhan juga ikut berubah ke arah
dana atau barang modal dengan tidak
yang lebih banyak.
menarik
Dalam
perkembangan
teknologi
yang
melakukan
dana
masyarakat.
secara
kegiatan
langsung
Sedangkan
dari
perusahaan
otomotif sepeda motor ini bukan semata-
pembiayaan adalah badan usaha yang
mata hanya untuk dipromosikan di tengah
didirikan
masyarakat, namun pada kenyataannya
kegiatan yang termasuk di dalamnya
perubahan ini bertujuan untuk mencari
bidang
keuntungan atau laba di bidang penjualan
(Thamrin Abdullah, 2013:22)
khusus
usaha
untuk
lembaga
melakukan
pembiayaan.
barang produksi kendaraan sepeda motor,
Sistem pembayaran dengan cara ini
pada tujuan dasarnya peningkatan otomotif
biasanya dikenal dalam Undang-Undang
sepeda motor ini sendiri bertujuan mencari
Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Jaminan
keuntungan sebanyak-banyaknya, dengan
fidusia adalah lembaga jaminan yang dapat
cara melakukan penjualan ke tengah-
digunakan untuk mengikat objek jaminan
tengah masyarakat melalui berbagai media
yang berupa barang bergerak dan barang
promosi baik secara online atau media
tidak bergerak khususnya bangunan yang
cetak, yang selalu memberikan kemudahan
tidak dapat dibebani hak tanggungan.( M
bagi masyarakat untuk membeli barang
bahsan, 2012:50). Sedangkan di dalam
produksinya.
memberikan
Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009
kemudahan dalam pembelian sepeda motor
tentang lembaga pembiayaan di dalam
ini maka para produsen sepeda motor
pasal 1 angka 1 menyebutkan:” Lembaga
saling
memberikan
Pembiayaan adalah badan usaha yang
kemudahan kepada calon konsumennya,
melakukan kegiatan pembiayaan dalam
sebab tidak semua kalangan masyarakat
bentuk penyediaan dana atau barang
mampu membeli sepeda motor dengan
modal.
bersaing
Untuk
dalam
cara tunai atau cash, permasalahan seperti
Kegiatan lembaga
pembiayaan ini
ini membuat para produsen sepeda motor
dilakukan dalam bentuk penyediaan dana
melakukan kerja sama dengan lembaga
atau barang modal dengan tidak menarik
keuangan, baik itu lembaga keuangan
dana secara langsung dari masyarakat
bank, lembaga pembiayaan dan atau
dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan
lembaga pembiayaan secara syariah.
surat sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang
dilakukan
lembaga
pembiayaan
3 mempunyai peran yang penting sebagai
yang telah dibuat terlebih dahulu atau
salah satu lembaga sumber pembiayaan
sudah dirancang terlebih dahulu atau
alternatif yang potensial untuk menunjang
standard
pertumbuhan
lembaga pembiayaan yang sewaktu-waktu
perekonomian
nasional.
(Snaryo,2009:2)
oleh
perusahaan
apabila ada konsumen yang ingin membeli
Kemudahan-kemudahan membuat
contract
masyarakat
sering
yang
kali
membeli
sepeda
motor,
maka
pembiayaan
pihak
memberikan
lembaga kepada
sepeda motor dengan cara cicilan gelap
konsumen syarat-syarat yang telah buat
mata dalam membuat perjanjian atau
sebelumnya untuk mendapat pinjaman
kontrak antara pembeli dengan pihak
uang untuk membeli sepeda motor. Istilah
lembaga pembiayaan yang mana dalam
perjanjian baku merupakan terjemahan dari
perjanjian itu pihak lembaga pembiayaan
standard contract, baku berarti patokan
selalu tinggi kedudukannya dari pada
dan
pembeli. Seperti yang telah diuraikan di
mendefisnisikan perjanjian baku adalah
atas ada pihak produsen dan ada pihak
perjanjian yang isinya dibakukan dan
pengguna barang produksi, tentu dengan
dituangkan
adanya dua pihak ini maka hak dan
Hondius merumuskan perjanjian baku
kewajiban timbul dimana pihak penyedia
sebagai konsep janji-janji tertulis, yang
barang disebut pelaku usaha dan dimana
disusun tanpa membicarakan isi dan
pemakai barang disebut konsumen.
lazimnya dituangkan dalam perjanjian
Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun
1999
tentang
perlindungan
acuan.
Mariam
dalam
Darius
bentuk
formulir.
yang sifatnya tertentu. (Zulham, 2013:66) Tentu dalam artinya adalah para konsumen
konsumen di dalam Pasal 1 ayat (2)
atau
pembeli
harus
selalu
menuruti
menyebutkan;” Konsumen adalah setiap
kemauan pihak penyedia jasa pembiayaan
orang pemakai barang dan/atau jasa yang
yang semaunya membuat syarat-syarat
tersedia dalam masyarakat, baik untuk
dalam isi perjanjian yang dibuat antara
kepentingan sendiri, keluarga, orang lain,
mereka.
maupun makhluk hidup lain dan tidak
Pada dasarnya permasalahan yang
untuk diperdagangkan.” Yang selanjutnya
timbul adalah dengan adanya standar
disingkat dengan UUPK.
contract yang merugikan pihak konsumen,
Perjanjian kontrak biasanya digunakan
sebagaimana
telah
diuraikan
bahwa
dalam pembelian sepada motor dengan
standar contract ini dibuat secara sepihak
cara
oleh
meminjam
uang
dengan
pihak
lembaga pembiayaan, biasanya perjanjian
pelaku
konsumen.
usaha
tanpa
perjanjian
melibatkan
baku
dengan
4 klausula eksonerasinya pada prinsipnya
DILAKUKAN
hanya menguntungkan pelaku usaha dan
FINANCE.TBK”
OLEH
PT.
ADIRA
merugikan konsumen, karena klausulanya tidak seimbang dan tidak mencerminkan
Rumusan Masalah
keadilan. Dominasi pengusaha lebih besar
1. Apa sajakah langkah-langkah yang
dibandingkan dominasi konsumen, dan
dilakukan oleh Badan Penyelesian
konsumen hanya menerima perjanjian
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota
dengan klasula baku tersebut begitu saja
Padang dalam menyelesaikan sengketa
karena
penarikan
dorongan
kepentingan
dan
sepeda
motor
melalui
kebutuhan. Beban yang seharusnya dipikul
arbitrase yang dilakukan oleh PT.
oleh
Adira Finance.tbk ?
pelaku
konsumen
usaha,
karena
menjadi adanya
beban klausula
eksonerasi tersebut. Penyelesaian pengadilan
2. Apa sajakah kendala yang dihadapioleh Badan
sengketa
di
luar
yang dimaksud, dilakukan
Penyelesaian
Sengketa
Konsumen (BPSK) Kota Padang dalam menyelesaikan
sengketa
penarikan
melalui Badan Penyelesaian Sengketa
sepeda moto melalui arbitrase yang
Konsumen
dilakukan oleh PT. Adira Finance.tbk ?
yang
dibentuk
berdasarkan
di
daerah
UUPK, Tingkat
Kabupaten/Kota.
3. Bagaimana mengatasi
Dengan tidak dihargainya hak-hak
Badan
penyelesaian kendala
untuk
yang
Penyelesaian
dihadapi Sengketa
konsumen secara terang-terangan bahwa
Konsumen (BPSK) Kota Padang dalam
pelaku usaha telah melakukan pelanggaran
sengketa
undang-undang berlaku di dalam bidang
melalui arbitrase yang dilakukan oleh
kontrak
PT. Adira Finance.tbk ?
atau
perjanjian
yang
ada.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisannya lebih
lanjut
dengan
sepeda
motor
Metode Penelitian Dalam mencapai hasil dalam penelitian
judul:
ini serta data sebagai bahan dalam
“PERANAN BADAN PENYELESAIAN
penelitian ini, maka penulis menggunakan
SENGKETA
metode yaitu:
KOTA
lagi
penarikan
KONSUMEN PADANG
MENYELESAIKAN PENARIKAN MELALUI
(BPSK) DALAM
1. Jenis Penelitian.
SENGKETA
Penulis menggunakan jenis penelitian
MOTOR
yuridis sosilogis (socio legal reserch).
YANG
Penelitian yuridis sosilogis berfungsi
SEPEDA ARBITRASE
untuk mengetahui bagaimana hukum
5 itu
dilaksanakan
termasuk
proses
e) Peraturan
Pemerintah
penegakan hukum (law enforcement).
Nomor
(Amiruddin,2006:134)
tentang
Pembentukan
Badan
Penyelesaian
2. Sumber Data Guna
memperoleh
data
penulis
23
tahun
Sengketa
2006
Konsumen
menggunakan dua sumber data yaitu:
(BPSK) Pada Tingkat Kota
a. Data Primer.
dan Kabupaten;
Data primer adalah data yang
f) Keputusan Presiden Nomor
diperoleh langsung dari sumber
18
pertama. Dalam hal ini Kepala
Pembentukan
Badan
Badan
Penyelesaian
Sengketa
Penyelesaian
Sengketa
tahun
2005
tentang
Konsumen (BPSK) Kota Padang,
Konsumen (BPSK) Pada
hakim
Pemerintah Kota Padang,
yang
menyelesaikan
sengketa, dan pihak PT. Adira
Kabupaten
Finance.tbk.
Kabupaten Indramayu dan
b. Data Sekumder.
Tangerang,
Kabupaten Bandung;
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan
hukum
yang
mengikat dan terdiri dari: a) Undang-Undang
g) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun
2009
tentang
Lembaga Pembiayaan. Dasar
2) Bahan Hukum Sekunder.
Negara Republik Indonesia
Bahan hukum sekunder adalah
Tahun 1945;
bahan
b) Kitab
Undang-Undang
Hukum
Perdata
(KUHPerdata);
tahun
1999
tentang
Perlindungan
Hukum
Konsumen; d) Peraturan Nomor
hukum
hasil-hasil
memberikan
mengenai primer,
bahan seperti
undang-undang, penelitian,
atau
pendapat pakar hukum. 3. Teknik Pengumpulan Data. a. Wawancara
Pemerintah 57
penjelasan
rancangan
c) Undang-Undang Nomor 8
yang
tahun
2001
Wawancara memperoleh
adalah
cara
informasi
untuk dengan
tentang Badan Perlindungan
bertanya langsung kepada yang
Konsumen;
diwawancarai. Alat pengumpulan datanya ialah daftar pertanyaan.
6 Jenis wawancara yang digunakan
Kota Padang cukup banyak dan meningkat
adalah wawancara tidak terarah
dari tahun ke tahun, ini terbukti dengan
(non-directive
Tipe
banyaknya laporan pengaduan yang masuk
disebut
ke BPSK Kota Padang dari Konsumen,
wawanara
interview).
ini
juga
wawancara tidak terstruktur.
permasalahan yang terjadi sangat banyak
b. Studi Dokumen
bentuknya seperti penarikan sepeda motor
Studi dokumen adalah penelitian
yang dilakukan sepihak oleh pelaku usaha,
dengan
peraturan
penahanan BPKB kendaraan setelah lunas
buku-buku
pembayaran, asuransi kendaraan yang
terkait, brosur, majalah-majalah,
hilang, dan penarikan kendaraan tanpa
dokumen yang ada dan, hasil-hasil
somasi atau surat teguran dari pelaku usaha
penelitian, atau pendapat pakar
kepada konsumen.
mempelajari
perundang-undangan,
hukum.
Setelah laporan masuk kepada
4. Analisis Data
BPSK, maka pihak BPSK akan
Berdasarkan semua data yang telah
menyerahkan formulir pendaftaran
diperoleh, lalu diolah dan dianalisis
gugatan kepada konsumen yang
secara
membuat laporan pengaduan. Setelah
kualitatif.
kualitatif
Analisi
yaitu
menghubungkan
secara dengan
data-data
yang
selesai mengisi formulir yang telah disediakan BPSK maka pihak
diperoleh dengan masalah yang diteliti
konsumen harus memberikan syarat-
kemudian disimpulkan dan diuraikan
syarat yang diminta oleh BPSK untuk
dalam bentuk-bentuk kalimat.
menindak lanjuti laporan pengaduan dari konsumen, adapun syarat-syarat
Hasil Penelitian dan Pembahasan Adapun
tujuan
dari
yang harus dipenuhi oleh konsumen
Undang-Undang
Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun
dalam membuat laporan pengaduan adalah:
1999 didalam Pasal 2 menyebutkan:” Perlindungan manfaat,
Konsumen keadilan,
berdasarkan keseimbangan,
keamanan, dan keselamatan konsumen,
1. Photo
copy
KTP
yang
menunjukan warga Kota Padang 2. Kwintansi
bukti
penyerahan
serta kepastian hukum.” Berdasarkan hasil
kendaraan pada saat penyerahan
wawancara
pertama
penulis
dengan
Bapak
Nurmatias, tentang sengketa yang terjadi pada konsumen khusus dalam leasing di
3. Kwintansi kontrak (SPK)
surat
perjanjian
7 4. Bukti angsuran setiap bulan 5. Surat
peringatan
dari
mereka selalu untung dalam penarikan pelaku
usaha (jika ada)
yang
dilakukan.
wanprestasi
Jika
yang
mengacu dilakukan
pada oleh
Pemanggilan pihak pelaku usaha dan
konsumen maka posisi pelaku usaha lebih
konsumen ditentukan oleh BPSK sendiri,
tinggi, hanya saja para pelaku usaha ini
kemudian dibuat surat panggilan untuk
tidak
kedua belah pihak pelaku usaha dan
wanprestasi
konsumen. Setelah dipanggil kedua belah
konsumennya.
memperhatikan yang
faktor-faktor terjadi
pada
pihak maka BPSK membuat berita acara
Sejak dua tahun belakangan memang
tentang gugatan konsumen ini, yang
banyak pengaduan dari konsumen yang
kemudian para pihak akan mendengarkan
hampir semua pengaduan ini
arahan-arahan dari BPSK tentang kasus
tentang leasing yang menarik sepeda
ini, jika para pihak tidak hadir dalam
motor
pemanggilan yang telah dilakukan, maka
pemberitahuan
pihak BPSK tetap membuat berita acara
dilakukan oleh konsumen, penarikan yang
sengketa
dilakukan oleh pihak perusahaan ini
konsumen
dengan
membuat
konsumennya atas
tanpa
wanprestasi
adalah
surat yang
laporan bahwa penggugat atau tergugat
umumnya
konsumen
tidak hadir dalam pemanggilan yang
penunggakannya
dua
pertama.
penunggakan, atau hampir mau selesai
Kebanyakan
kali
pembayarannya, misalnya jangka kredit
dikembalikan
selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan
sepeda motor yang telah ditarik secara
konsumen sudah membayar selama 33
sepihak oleh Adira Finace, pada umumnya
(tiga puluh tiga) bulan dan angsuran yang
permasalahan-permasalah
penarikan
tinggal sedikit lagi tiba-tiba konsumen
sepeda motor ini hanya karena wanprestasi
wanprestasi atau menunggak pembayaran
yang dilakukan oleh konsumen. Adapun
selanjutnya kejadian seperti ini yang
alasan para pelaku usaha dalam penarikan
membuat para pelaku usaha langsung
sepeda motor ini yaitu karena konsumen
menarik sepeda motor konsumennya tanpa
wanprestasi, maka pihak pelaku usaha
surat peringatan terlebih dahulu atau
mengacu pada surat perjanjian kontrak
somasi kepada konsumennya.
ini
meminta
dari
tiga
para
konsumen
tuntutan
atau
yang
yang telah dibuat sebelumnya antara para
Pada
umumnya
konsumen
Adira
konsumen dengan pelaku usaha, sehingga
Finance yang bermasalah ini adanya
para pelaku usaha selalu beranggapan
permainan
bahwa surat kontraklah yang membuat
mencoba mencari keuntungan dengan cara-
oknum
karyawan
yang
8 cara
mereka
bertentangan konsumen
yang
kadang-kadang
dengan dan
rasa
keadilan
undang-undang
kesempatan pada konsumennya untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu.
dalam
4. Tidak ada sosilisasi secara detail pada
perjanjian kerja sama yang telah dijalin
konsumen pada saat pemberian kredit
oleh konsumen dengan perusahaan Adira
sepeda motor.
Finance, misalnya saja ada konsumen yang
5. Adanya perilaku yang kasar pada
telah membayar lunas angsuran cicilan
konsumen pada saat terjadi penarikan,
kendaraan sepeda motornya namun tidak
maka timbullah gugatan konsumen
sampai pada kas perusahaan. Setelah
pada perusahaan.
diusut ternyata ada oknum karyawaan tertentu
yang
mencoba
mencari
6. Adanya indikasi niat tidak baik pada pelaku
usaha
terhadap
konsumen,
keuntungan sendiri dan memperkaya diri
seperti konsumen ingin melunasi sisa
sendiri tentunya. Berikut daftar tabel kasus
pembayaran yang tertunggak ternyata
PT. Adira Finance yang terjadi selama
pelaku usaha sudah melelang sepeda
tahun 2013 di BPSK.
motor
Permasalahan
yang
timbul
antara
konsumen dengan pelaku usaha (PT. Adira Finance)
tidaklah
selalu
timbul
dari
konsumen, tetapi ada juga penyebabnya dari pelaku usaha itu sendiri. Bebearapa faktor dari pelaku usaha sebagai berikut: 1. Pihak perusahaan tidak melayangkan surat peringatan terlebih dahulu kepada konsumennya,
sebagaimana
dalam
aturan pada umumnya. 2. Adanya
oknum
mencoba
karyawan
memanipulasi
yang uang
konsumennya atau menggelapkan uang konsumennya dengan maksud tertentu. 3. Pihak perusahaan tidak memperhatikan hal-hal yang menyebabkan wanprestasi konsumennya, tetapi hanya menuntut pembayaran
saja,
tanpa
memberi
konsumen
oleh
pihak
perusahaan. a. Konsumen ialah dalam membayar kewajibannya. b. Tidak ada pemberitahuan tentang keadaan
yang
dialami
oleh
konsumen kepada pelaku usaha, bahwa
konsumen
permasalahan
yang
mengalami berkaitan
dengan keadaan keuangan ekonomi konsumen. c. Kurangnya pengetahuan konsumen tentang akibat wanprestasi yang dilakukannya. d. Ketidaktahuan konsumen tentang syarat-syarat peringatan
pengajuan dari
pelaku
surat usaha
kepada konsumen. e. Adanya sifat kurang transparan, atau pura-pura tidak mengerti dari
9 konsumen
dalam
tentang
uang
memahami denda
yang
diterapkan oleh pelaku usaha.
biaya-biaya
yang
lainnya.
Dalam
penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi
pihak
BPSK
selalu
berupaya
Adanya praktik-praktik kurang etis
bekerja keras untuk menyelesaikannya
seperti ini merupakan salah satu lemahnya
dengan tidak merugikan salah satu pihak
pemahaman konsumen tentang leasing dan
serta adanya itikad baik ada antara kedua
aturan
dalam
belah pihak, hanya saja dalam menghadapi
membahas tentang sengketa konsumen di
gugatan konsumen yang kurang alat bukti
BPSK
BPSK
pihak BPSK akan mengalami keragu-
mengadakan rapat internal. Dalam rapat
raguan dalam memutuskan sengketa ini.
ini yang dibahas mencakup, penunjukkan
Jika pihak BPSK salah atau kurang jeli
majelis, baik itu unsur pemerintah, pelaku
melihat
usaha, konsumen dan panitera, setelah itu
konsumen maka pihak konsumen sangat
baru diadakan tentang jadwal pemanggilan
dirugikan baik dari segi materil maupun
dan jadwal sidang. Sebelum dilakukan
imateril.
yang
mengaturnya,
terlebih
dahulu
di
pihak
sidang pertama dan sidang selanjutnya terlebih
dahulu
bukti
yang
diajukan
Didalam persidangan yang dilakukan
pihak
akan
pertama ini jika para pihak menerima jalan
panggilan
yang
damai, maka hakim akan membuat surat
diantarkan langsung oleh pihak BPSK.
berita acara tentang perdamaian dan
Dalam
akan
membuat surat perdamaian. Namun jika
diberitahukan pada konsumen dan pelaku
para pihak tidak menerima tawaran hakim
usaha
tujuan
ini maka ketua majelis akan membuat
panggilan sehingga kedua pihak adanya
jadwal sidang lagi yang kedua kalinya,
itikad
dengan melayangkan surat panggilan lagi
dilayangkan
surat
surat
panggilan
tentang
maksud
baik
permasalahan
para
barang
untuk yang
ini
dan
menyelesaikan terjadi
antara
konsumen dengan pelaku usaha.
kepada kedua belah pihak, yang menjadi topik pokok pembahasan pada persidangan
Faktor ekonomi juga mempengaruhi
yang kedua ini mencakup bukti-bukti para
penyelesaian sengketa konsumen dengan
pihak, dalil-dalil masing-masing dengan
pelaku
bukti
usaha,
misalnya
dalam
yang
menguatkan,
penawaran
menyelesaikan sengketa konsumen butuh
penyelesaian lewat jalan damai lagi dari
dana untuk transportasi, biaya konsumsi
hakim,
konsumen, belum lagi jika sengketa ini
persidangan yang kedua adalah sebagai
memakai jasa perwakilan dari konsumen,
berikut:
tentu biaya akan bertambah juga serta
berikut
yang
dibahas
dalam
10 1. Majelis meminta kepada para pihak
pertama majelis masih berbaik hati dan
untuk menyerahkan bukti-bukti yang
masih diberi kesempatan pada sidang yang
menguatkan dalil masing-masing.
kedua kalinya dengan membawa bukti-
2. Para
pihak
menyampaikan
masing-masing
yang
dalil
menguatkan
bukti yang dimiliki para pihak. Pada persidangan
yang
kedua
akan
dengan berbagai bukti yang ada di
diselenggarakan paling lambat lima hari
depan majelis hakim.
terhitung sejak persidangan yang pertama,
3. Majelis berupaya lagi mencari solusi
setelah diberikan surat panggilan oleh
penyelesaian sengketa konsumen ini
BPSK namun tidak hadir lagi maka BPSK
melalui arbitrase.
akan mengugur gugatan konsumen demi
4. Disini hakim akan mendengarkan juga
hukum, namun jika pelaku usaha yang
saksi-saksi, baik saksi ahli maupun
tidak hadir maka gugatan konsumen
saksi dari para pihak.
dikabulkan sepenuhnya.
Persidangan yang kedua ini, jika para
Persidangan yang dilaksanakan pada
pihak memilih penyelesaian lewat jalur
tingkat
arbitrase maka persidangan hanya dua kali
mengedepankan
saja, tetapi jika para pihak menolak maka
dengan
majelis akan melakukan sidang yang
kooperatifnya para pihak, sehingga cepat
ketiga
sidang-sidang
ditentukan putusan apa yang akan diambil
seterusnya jika para pihak sulit dalam
dalam sengketa yang tejadi. Pada tingkat
menentukan sikap atau sulit mengambil
BPSK
kesimpulan, sebab waktu penyelesaian
putusan yang digunakan, misalnya putusan
sengketa ditingkat BPSK dua puluh satu
mediasi, konsiliasi, dan arbitrase berikut
(21) hari kerja maka disnilah para pihak
istilah-istilah yang digunakan BPSK dalam
yang bersengketa mengambil keputusan
memutuskan sengketa konsumen:
atau
kalinya.
menunggu
Dan
para
majelis
yang
BPSK
etika
ada
majelis
selalu
penyelesaian
sengketa
yang
baik
dan
bermacam-macam
selalu
istilah
1. Mediasi adalah penyelesaian dimana
memutuskan sengketa yang terjadi kerja.
pihak
BPSK
bertindak
sebagai
Didalam praktik persidangan di BPSK jika
mediator dan berperan aktif dalam
para pihak sudah dipanggil dengan patut
menyelesaikan sengketa.
dan secara resmi, namun tidak hadir maka
2. Konsilisasi adalah penyelsaian secara
akan dikenakan sanksi dari pihak BPSK
langsung antara pihak penggugat dan
baik konsumen maupun pelaku usaha.
tergugat dimana peran BPSK hanya
Misalnya apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada sidang yang
menyedikan tempat untuk para pihak
11 yang berperan aktif disini adalah para
alias tanggapan yang berubah-ubah,
pihak.
sehingga majelis hakim sulit untuk
3. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dilakukan sepenuhnya oleh majelis
memberikan putusan yang tepat dalam sengketa ini.
BPSK yang ditunjuk sebagai arbitrase
3. Pengakuan yang berbeda-beda atau
oleh ketua BPSK dalam menyelesaikan
tidak konsisten pada gugatan misalnya
sengketa,
dimana
gugatannya
didasarkan
keterangan
putusan
ini
saksi-saksi,
bukti-bukti, keterangan saksi ahli, hal tersebut sebagai bahan pertimbangan
mengembalikan
sepeda
motor, tetapi bisa berubah lagi dengan mengembalikan uang saja. 4. Adanya perspektif para pihak, bahwa
bagi majelis untuk membuat putusan.
putusan yang telah diputuskan BPSK
Penyelesaian
ada indikasi yang tidak adil.
sengketa
kosnumen
dengan pelaku usaha merupakan peran
Kendala yang dihadapi BPSK dalam
utama dari BPSK sendiri, namun dalam
menyelesaikan
menyelesaikan sengketa, pihak BPSK juga
konsumen
mengalami
BPSK
mengalami serba salah adalah adanya
mengalami masalah yang berkaitan dengan
indikasi keraguan konsumen kepada BPSK
masalah
atau adanya kecurigaan konsumen kepada
kendala
yang
Berdasarkan
sehingga
akan
hasil
diselesaikan.
wawancara
penulis
BPSK
masalah
yang
bahwa
sengketa
membuat
tidak
adil
dalam
yang
terjadi.
dengan Bapak Nurmatias yang bertempat
memutuskan
di kantor BPSK Kota Padang, dalam
Sehingga anggapan konsumen seperti ini
menyelesaikan sengketa konsumen dengan
bisa berakibat negatif ke depan tentang
pelaku usaha, permasalahan yang dihadapi
peranan dan fungsi BPSK itu sendiri,
oleh BSPK kota Padang sangat banyak
misalnya saja pihak konsumen tidak
antara lain adalah:
banyak memiliki bukti yang kuat tentang
1. Kurangnya
konsumen
sengketa yang disengketakan pada BPSK,
tentang BPSK, seperti fungsi BPSK,
namun konsumen meminta putusan ini
tujuan
Konsumen
harus diputuskan bahwa pihak konsumen
beranggapan bahwa BPSK ini lebih
yang dimenangkan. Kendala ini sering
berpihak pada pelaku usaha.
ditemui oleh BPSK dalam praktiknya.
dan
pemahaman
sengketa
BPSK
manfaat.
2. Tidak transparannya para pihak dalam
Pihak pelaku usaha dalam menghadapi
memberikan keterangan baik dari segi
gugatan juga tidak proaktif dalam memberi
pembuktian serta dalam memberikan
tanggapan atas gugatan konsumennya,
tanggapan dari masing-masing pihak
yang pelaku usaha selalu berdalil bahwa
12 mereka telah bekerja sesuai dengan standar
BPSK agar berlaku konsisten supaya
yang ditentukan dalam undang-undang
persidangan dapat berjalan dengan baik.
atau sudah sesuai dengan koridor hukum
Bagi pihak yg berspektif bahwa keputusan
sebagaimana
Jika
pelaku
BPSK yang tidak adil tersebut, maka pihak
sesuai
dengan
BPSK memberikan penjelasan kepada para
prosedur maka bisa dipastikan bahwa
pihak yang bahwasanya BPSK itu sendiri
konsumennya
tidak
usaha
semestinya.
bekerja
sudah
tidak
akan
melakukan
gugatan kepada pelaku usaha. Indikasi
bias
diintervensi
oleh
pihak
manapun.
pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku
Adapun
usaha ini tergolong ringan namun sangat
menghadapi
merugikan konsumen, misalnya ada sepeda
sehingga para pihak merasa adil dan hak-
motor yang ditarik sebanyak sepuluh unit
haknya masing-masing terpenuhi seperti,
dalam setahun, keuntungan yang tidak
menghadirkan
halal didapatkan sangat tinggi, belum lagi
menghadirkan saksi ahli ini ketika pihak
dengan sengekta konsumen yang lainnya,
BPSK
apa lagi sekarang leasing ini multi fungsi
menentukan barang bukti yang sah atau
sehingga kalau konsumen tidak jeli bisa
tidak. Dengan adanya saksi ahli para
saja pelaku usaha ini melakukan sesuai apa
majelis
yang dikehendakinya.
memutuskan perkara. Melakukan mediasi
Seperti
yang
kendala
saksi
mengalami
hakim
bisa
BPSK yang
dalam dihadapi,
ahli,
kendala
terbantu
dalam
dalam
dalam
dijelaskan
antara kedua pihak, BPSK terlebih dahulu
sebelumnya bahwa, salah satu kendala
memberikan kesempatan kepada kedua
adalah kurangnya pemahaman konsumen
belah pihak untuk berdamai supaya tidak
tentang BPSK. Upaya dalam mengatasi
banyak kerugian materil atau pun imateril.
kendala tersebut, pihak BPSK memberikan
Langkah ini dianggap sangat efektif ketika
sosialisasi ke semua kalangan, baik melalui
para pihak mau menerima usulan dari
media cetak maupun media elektronik.
hakim ini.
Bagi para pihak yang tidak transparan
Simpulan
dalam
1. Adapun
memberikan
telah
cara-cara
keterangan
akan
langkah-langkah
yang
dituntut untuk berlaku jujur agar sengketa
dilakukan oleh BPSK Kota Padang
yang terjadi dapat terselesaikan secara baik
dalam
dan dapat mengeluarkan keputusan yang
penarikan sepeda motor oleh PT Adira
adil. Dan bagi pihak yang yang tidak
Finance adalah dengan cara memanggil
konsisten dalam gugatan atau jawabannya
para pihak dalam menghadiri sidang
akan diberikan pemahaman oleh pihak
yang telah dibentuk majelis sebelum
menyelesaikan
masalah
13 oleh
BPSK,
penarikan
kendaraan
kendala
tersebut,
pihak
sepeda motor secara sepihak oleh
memberikan
pelaku
sebuah
kalangan, baik melalui media cetak
oleh
maupun media elektronik. Bagi para
pelaku usaha sehingga menimbulkan
pihak yang tidak transparan dalam
kerugian pada konsumen yang mana
memberikan keterangan akan dituntut
pada aturan
untuk berlaku jujur agar sengketa yang
usaha
pelanggaran
terlebih
merupakan
yang
dilakukan
yang berlaku adalah
dahulu
diberikan
sosialisasi
BPSK
ke
semua
surat
terjadi dapat terselesaikan secara baik
peringatan kepada konsumen yang
dan dapat mengeluarkan keputusan
melakukan
dan
yang adil. Dan bagi pihak yang yang
seharusnya BPSK langsung melakukan
tidak konsisten dalam gugatan atau
atau menarwarkan perdamaian secara
jawabannya
kekeluargaan tanpa harus secara formal
pemahaman oleh pihak BPSK agar
terlebih dahulu.
berlaku konsisten supaya persidangan
wanprestasi,
akan
diberikan
2. Kendala yang dihadapi oleh BPSK
dapat berjalan dengan baik. Bagi pihak
Kota Padang dalam menyelesaikan
yg berspektif bahwa keputusan BPSK
masalah penarikan sepeda motor yang
yang tidak adil tersebut, maka pihak
dilakukan oleh PT Adira Finance
BPSK memberikan penjelasan kepada
adalah
para pihak yang bahwasanya BPSK itu
kurangnya
konsumen
tentang
transparannya
para
pemahaman BPSK,
tidak
pihak
dalam
memberikan keterangan baik dalam segi
pembuktian
memberikan
serta
tanggapan,
dalam
pengakuan
yang berbeda-beda atau tidak konsisten pada gugatan, adanya perspektif para pihak
bahwa
putusan
yang
telah
diputuskan oleh BPSK Kota Padang tersebut ada indikasi tidak adil. 3. Upaya penyelesaian dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh BPSK Kota Padang dalam masalah penarikan sepeda motor yang dilakukan oleh PT Adira Finance. Upaya dalam mengatasi
sendiri tidak bias diintervensi oleh pihak manapun. Saran 1. Konsumen maupun pelaku usaha harus sama-sama mempunyai itikad yang baik dalam menjalankan kerja sama sehingga tercipta rasa aman serta harus konsisten satu sama lain. 2. BPSK jangan selalu menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dengan
pelaku
usaha
diselesaikan
secara formal tetapi terlebih dahulu diselesaikan dengan
para
secara pihak
musyawarah tanpa
harus
14 memberikan melakukan
surat sidang
panggilan yang
dan
memakan
waktu yang lama. 3. Karena BPSK merupakan lembaga yang
berwenang
menyelesaikan
sengketa di luar pengadilan, maka BPSK lembaga
tersebut yang
bekerja
sebagai
melindungi
hak
konsumen maupun pelaku usaha tanpa adanya
menimbulkan
Sunaryo, 2009, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinara Grafika, Jakarta. Sunaryo dan Ahmadi Miru, 2011, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Rajawali Pres, Jakarta. Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2013, Bank dan Lembaga Keuangan, Rajawali Pres, Jakarta. Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
perspektif
indikasi keputusan tidak adil bagi para pihak agar memberikan kenyamanan terhadap para pihak.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta. Celina Tri siswi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafiaka, Jakarta. Gatot Supramono, 2009, Perbankan Dan Masalah Kredit, Rineka Cipta, Jakarta Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, Jaminan Fidusia, PT Raja Grafindo, Jakarta. Herry Gunawan, 2014, Pengantar Transportasi Dan Logistik, Raja Grafindo Persada, Jakarta. M. Bahsan, 2012, Hukum jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. Ronnny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan hukum konsumen. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2001 tentang badan perlindungan konsumen. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pada Pemerintah Kota Padang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2006 tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada tingkat Kota dan Kabupaten.
Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan.
15 Sumber Lain http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyel esaian_Sengketa_Konsumen http://old.setkab.go.id/artikel-6485meneladani-bpsk-kota-padang.html http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2 013/04/Berakhirnya-Perjanjian.pdf http://rpajrin.blogspot.com/2013/01/hakkonsumen-lebihterlindungidengan.html http://www.ojk.go.id/lembaga-pembiayaan
