1
ARTIKEL
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Luar Negeri Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Bung Hatta Dengan Universitas HAWK Hildesheim Jerman Ditinjau Dari Hukum Internasional
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh : GHINA OKTHAWILANDA 1210012111266
Program Kekhususan Hukum Internasional
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015
No. Reg: 6/HI/02/XII-2015
1
2
2
3
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Luar Negeri Fakultas Teknik Sipil Dan PerencanaanUniversitas Bung HattaDenganUniversitas HAWK Hildesheim JermanDitinjau Dari HukumInternasional Ghina Okthawilanda1 Narzif, S.H., M.H2 Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H1 Prodi Ilmu Hukum1 FakultasHukum Universitas Bung Hatta1 Prodi Ilmu Hukum2 Fakultas Hukum Univeritas Andalas2 (
[email protected]) ABSTRAK From Related Party s Expert implementation of the vision and mission of Bung Hatta University Faculty Of Civil Engineering and Planning (FTSP) implement and develop education and teaching by doing foreign cooperation such as cooperation in the field of education, research, and devotion to the community. The formulation of the issues raised is: 1)whether the implementation of the cooperation is done FTSP Bung Hatta University with HAWK Hildesheim Germany in accordance with the terms of international law and the law of international agreement?, 2)Whether obstacles facing the Bung Hatta University in implementing the cooperation with the University of HAWK Hildesheim Germany. The research method used is the judicial Research sociological that focusing research in studying the primary data with supported by secondary data that is descriptive. The results of this research are: 1) Foreign Cooperation Bung Hatta University as the result of formal has meet the criteria of making procedures and writing based on the rules of the national and international law based on Act No. 37 The year 1999 about Foreign Relations, Act No. 24 The year 2000 about International Agreements, guidelines in the making of International Agreements in the Environment Ministry of National Education and the Vienna Convention 1969.2)problem faced in foreign cooperation Bung Hatta University with University HAWK Hildesheim Germany is communication and time, the quality of human resources and finance. Key Words: International Agreements, University.
3
4
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan otonomi di bidang pendidikan, pemerintah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Semangat otonomi dari peraturan tersebut menegaskan bahwa perguruan tinggi diberi keleluasaan untuk mengembangkan segala potensinya dengan mengadakan kerjasama akademik dan non akademik dengan lembaga atau badan di dalam maupun di luar negeri terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan pemerintahan pusat. Jika dihubungkan dengan visi Universitas Bung Hatta kedepan yaitu dengan menjadi perguruan tinggi unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia1.Perjanjian kerjasama yang dilakukan Universitas Bung Hatta dimulai dengan membuat nota kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU).Awal mula perjanjian ini dilaksanakan dengan diawali kerjasama kota Padang dengan kota Hildesheim Jerman (partner city) pada tahun 1987 dan dilanjutkan kebidang pendidikan2. Agenda pembahasan yang telah diusulkan oleh Pemko Padang adalah peningkatan kerjasama antara Unversitas HAWK Hildesheim dan perguruan tinggi di Kota Padang diantaranya Universitas Bung Hatta, Universitas Andalas dan lainnya.Lalu kerjasama di bidang pertukaran mahasiswa, program double degree3 dan lain sebagainya. Termasuk membahas peluang pengiriman staf Pemerintah Kota Padang ke Hildesheim untuk mengikuti pendidikan (short course) di bidang manajemen lingkungan, pengolahan limbah, sanitasi, tata ruang, dan lain-lainnya. Salah satu materi perjanjian kerjasama Kota Padang dengan Kota Hildesheim mengenai
pendidikan
pada
tingkat
perguruan
1
tinggi4.Penawaran
kerjasama
Visi, Misi dan Tujuan http://www.Bungahatta.ac.id, diakses tanggal 15 September 2015 Hasil wawancara hari Selasa tanggal 10 November 2015 dengan Ibu Yulcherina 3 Program kembaran atau gelar ganda (double degree) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi baik dalam negeri maupun melalui kerjasama antara perguruan tinggi di dalam negeri dengan perguruan tinggi di luar negeri, untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya. 4 Ibid., Ibu Yulcherina 2
4
5
pendidikan tingkat perguruan tinggi pada tahun 1988 ditawarkan kepada Universitas Andalas dan Universitas Bung Hatta5. Universitas Bung Hatta pada awal mulanya bekerjasama dengan FHH dikota Hildesheimdan saat ini sudah bekerjasama dengan Holzminden dan Gottingen Jerman6.Perjanjian kerjasama yang dilakukan Universitas Bung hatta tepatnya pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dengan Universitas (Selanjutnya disingkat dengan FTSP) HAWK Jerman dilaksanakan dengan MoU pada tahun 1992 hingga saat ini7. Maka terkait dengan menunjang pelaksanaan visi Universitas Bung Hatta, kerjasama ini juga untuk menunjang visi misi FTSP itu sendiri.Salah satu misi dari FTSP yaitu melaksanakan dan mengembangkan pendidikan serta pengajaran berorientasi kemajuan sains dan teknologi serta melaksanakan dan meningkatkan kualitas pendidikan8. Maka untuk menunjang keberhasilan visi dan misi ini diperlukan adanya suatu bentuk kerjasama akademik dengan pihak lain. Kerjasama akademik yang dimaksud adalah kerjasama dalam pelaksanaan atau pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam artian luas. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana kualitas dan kuantitas pelaksanaan kerjasama yang dilakukan Universitas Bung Hatta dalam upaya meningkatkan jalinan kerjasama luar negeri dengan judul : “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN
PERENCANAAN
UNIVERSITAS
BUNG
HATTA
DENGAN
UNIVERSITAS HAWK HILDESHEIM JERMAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL” B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :
5
Ibid Ibid 7 Ibid 8 Visi, Misi dan Tujuan, http://ftsp.bunghatta.ac.id, diakses 15 Oktober 2015 6
5
6
1. Apakah pelaksanaan kerjasama yang dilakukan FTSP Universitas Bung Hatta dengan HAWK Hildesheim Jerman sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan hukum perjanjian internasional? 2. Apakah hambatan yang dihadapi Universitas Bung Hatta dalam melaksanakan kerjasama dengan Universitas HAWK Hildesheim Jerman? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama luar negeri pada FTSP Universitas Bung Hatta dengan Universitas HAWK Hildesheim Jerman sudah sesuai dengan aturan dalam hukum internasional dan nasional. 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Universitas Bung Hatta dalam menjalin kerjasama luar negeri dengan Universitas HAWK Hildesheim Jerman. D. Metode Penelitian Penelitian hukum adalah penelitian yang berobyek pada hukum, dimana hukum bukan hanya dalam arti sebagai kaidah atau norma saja (law in book), namun meliputi hukum yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat (law in action)9. 1. Jenis Penelitian Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis atau sociolegal research yang menekankan penelitian pada langkah-langkah penelitian data primer10. 2. Sumber data a. Data Primer Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan11. b. Data sekunder 9
Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta: Bandung, 2013, hlm. 39 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-13, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011, hlm. 14 11 Ibid., hlm. 47 10
6
7
1) Bahan hukum primer Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu 1. Konvensi Wina 1969 yang merupakan pedoman Hukum Perjanjian Internasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Universitas Bung Hatta merupakan salah satu perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan tinggi di Indonesia) 3. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Kerjasama yang dilaksakan Universitas Bung Hatta merupakan salah satu bentuk hubungan luar negeri) 4. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (MoU antara Universitas Bung Hatta dengan Universitas HAWK Hildesheim Jerman merupakan salah satu bentuk dari perjanjian internasional) 5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tantang Sistem Pendidikan Nasional (Dalam upaya mengembangkan dan meningkat system pendidikan salah satunya dengan melaksanakan kerjasama dibidang pendidikan) 6. Undang-Undang No. 09 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Universitas Bung Hatta merupakan badan hukum berbentuk yayasan) 7. Peraturan Pemerintah No. 30 tentang Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Mentri No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi 9. Statuta Universitas Bung Hatta 10. Serta berbagai peraturan lain baik nasional maupun internasional yang relevan dengan penelitian ini. 2) Bahan hukum sekunder Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer12, seperti artikel ilmiah, skripsi, thesis, laporan penelitian, dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. 3) Bahan hukum tersier
12
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.cit., hlm. 13
7
8
Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder13, seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, dan bahan lain yang relevan dengan penelitian ini. 3.
Teknik Pengumpulan Data
a.
Wawancara Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang tidak dikonsep sepenuhnya oleh peneliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada beberapa informan, yaitu:
1) Bapak Dr. Suparmankhan, S.H., M.H selaku Wakil Rektor III membidangi kemahasiswaan dan bidang kerjasama Universitas Bung Hatta. 2) Ibu Yulcherina Z, S.T., M.T sebagai koordinator kerjasama Jerman dengan Universitas Bung Hatta. 3) Dosen yang telah melaksanakan isi perjanjian terkait pertukaran pengajar. b. Analisis Data Dilakukan secara kualitatif yaitu dengan memperhatikan fakta dan data hukum yang dianalisis dengan uraian untuk mengetahui aspek hukum perjanjian internasional yang dilakukan oleh perguruan tinggi. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pelaksanaan Kerjasama yang Dilakukan FTSP Universitas Bung Hatta Dengan Universitas HAWK Hildesheim Jerman Menurut Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Perjanjian Internasional Hukum internasional yang disengajakan sebagai pranata yang mengatur relasi antara satu subjek hukum internasional yang melibatkan banyak negara ikut andil dan ambil peran yang sangat vital bagi kemajuan dan perdamaian dunia saat ini. Hubungan yang terjalin antara badan hukum yang melintasi batas negara adalah hubungan internasional yang dalam artian bukan scope wilayah tertentu, tetapi merupakan hubungan luar negeri yang melewati batas teritorial atau
13
Ibid., hlm13
8
9
geografis negara, berlainan dengan hukum negara yang hanya mengatur hubungan dalam negeri. Hubungan luar negeri juga dapat diselenggarakan oleh badan hukum yang salah satunya adalah badan hukum pendidikan yang ada di Indonesia. Badan hukum pendidikan adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal.
Universitas
Bung
Hatta
termasuk
badan
hukum
pendidikan
penyelenggara14 (BHP Penyelenggara) adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan15. Pendiri dari badan hukum pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat yang mendirikan badan hukum pendidikan dan Universitas Bung Hatta didirikan oleh masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah tingkat pusat dan daerah, atau lembagalembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga Negara Indonesia. Karena Universitas Bung Hatta termasuk lembaga negara di bawah Departemen Pendidikan Nasional maka dapat melakukan kegiatan internasional termasuk membuat perjanjian internasional. Secara umum sebenarnya pelaksanaan kerjasama luar negeri baik yang berdasarkan perjanjian tertulis dalam bentuk MoU maupun perjanjian tidak tertulis khususnya dibidang pendidikan sudah dilakukan masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta16. Secara teknis pelaksanaan kerjasama luar negeri yang sudah berjalan selama ini kebanyakan dilakukan oleh fakultas atau inisiatif fakultas sendiri yang kemudian difasilitasi oleh universitas, jadi
14
Selanjutnya disingkat BHP Penyelenggara Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan 16 Hasil wawancara hari Selasa tanggal 10 November 2015, pada pukul 14.30 WIB dengan Bapak Suparmankhan selaku Wakil Rektor III Universitas Bung Hatta selanjutnya disebut sebagai narasumber 15
9
10
mekanismenya bisa top-down atau bottom up17. Artinya kerjasama tersebut dapat dilakukan berdasarkan usulan dari universitas kemudian dilaksanakan oleh fakultas atau sebaliknya dilakukan atas usulan fakultas dan dilaksanakan oleh universitas sepertinya kerjasama yang dilakukan antara FTSP Universitas Bung Hatta dan Universitas HAWK Hildesheim Jerman. Universitas Bung Hatta dalam hal kerjasama perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan perjanjian. Khusus untuk perjanjian tertulis dikemukakan oleh narasumber bahwa perlu adanya formalisasi kerjasama, maksudnya kerjasama kedepan yang belum diformalkan maka akan segera diformalkan. Sementara itu untuk penandatanganan naskah MoU dilakukan oleh Rektor Universitas Bung Hatta,yang selanjutnya mendelegasikan Wakil Rektor III, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan untuk membuat perjanjian pelaksanaan kerjasama yang bersifat teknis dan secara formal disebut dengan Action Plan18. Secara umum, nota kesepahaman memiliki pengertian kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. Oleh karenanya nota kesepahaman bukanlah kontrak, karena kontraknya sendiri belum terbentuk. Dengan demikian nota kesepahaman tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Akan tetapi seringkali nota kesepahaman dipandang sebagai suatu kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatanganinya. Nota kesepahaman secara umum memiliki bagan atau anatomi yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut: 1) Bagian Judul Judul nota kesepahaman tidak bersifat spesifik karena pada hakekatnya nota kesepahaman adalah dokumen yang sifatnya sangat umum mengenai keinginan para pihak untuk saling bekerjasama.
17
Ibid Ibid
18
10
11
2) Bagian pembukaan bagian ini ditulis setelah bagian judul, merupakan bagian awal dari nota kesepahaman. 3) Bagian Isi Para pihak yang bermaksud mengadakan nota kesepahaman memiliki kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi nota kesepahaman Bagian Penutup. Bagian ini merupakan bagian akhir dari nota kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Memorandum ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak". 4) Bagian tanda tangan para pihak Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Mengenai proses dan tahapan pelaksanaan kerjasama luar negeri FTSP Universitas Bung Hatta dengan Universitas HAWK Hildesheim Jerman terdapat dua langkah utama yang diikuti oleh tahap-tahap selanjutnya. Proses tersebut adalah19: 1. Proses Pra Penandatanganan MoU 1) Proses Tahap Usulan Untuk kerjasama FTSP Universitas Bung Hatta dengan UniversitasHAWK Hildesheim Jerman merupakan kerjasama bersifat bottom-up, ususlan dari FTSP itu sendiri. Perjanjian kerjasama ini dikoordinatorioleh ibu Yulcherina, S.T., M.T. a. Tahap Identifikasi Tahapan ini adalah identifikasi atas pihak atau lembaga yang akan mengadakan kerjasama, bidang kerjasama yang akan dilaksanakan, bagaimana kredibilitas lembaga dan bentuk kerjasama yang akan diformalkan. b. Tahap Negosiasi Tahapan ini meliputi :
19
Hasil wawancara hari Selasa tanggal 10 November 2015, dengan Bapak Suparmankhan
11
12
(1)Pertemuan penjajakan antara pihak Universitas Bung Hatta dengan Universitas HAWK Hildesheim Jerman yang merupakan tahap awal perundingan mengenai kemungkinan dilaksanakan suatu perjanjian kerjasama luar negeri. (2)Pertemuan lanjutan antara kedua pihak untuk membahas substansi dan masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian kerjasama. (3)Setelah pertemuan lanjutan mencapai kesepakatan antara kedua pihak tahapan selanjutnya adalah membuat draft bentuk formal kerjasama akan diformalkan dalam MoU maka kedua pihak membuat draft MoU bersama. (4)Tahapan selanjutnya setelah pembuatan draft selesai adalah penandatangan MoU oleh kedua belah pihak menjadi sebuah naskah MoU sebelum mendapat kekuatan hukum tetap dari instansi. 2. Proses Pasca Penandatanganan Draft MoU 1) Proses Perumusan Perjanjian internasional yang dilakukan Universitas Bung Hatta adalah memenuhi syarat kaidah hukum internasional.Selanjutnya dari semua bentuk perjanjian kerjasama tertulis yang dituangkan dalam MoU antara FTSP Universitas Bung Hatta dengan Universitas HAWK Hildesheim Jerman, secara administratif Universitas Bung Hatta harus mengacu pada standar penulisan perjanjian tertulis sebagaimana
lazimnya
dilakukan
dalam
pembuatan
naskah
perjanjian
internasional. Terutama dalam hal struktur perjanjian yang berupa MoU.Maka pola penulisan yang harus dilakukan adalah mengacu pada pola strukstur perjanjian internasional. Pola strukstur perjanjian internasional pada umumnya adalah sebagai berikut20: a) Titel dari MoU b) Pembukaan c) Klausula substansif d) Klausula formal e) Pembuktian formal f) Tanda tangan delegasi 20
Wiwiek Wahyuningsih dkk, Op. Cit, hlm. 58
12
13
Kerjasama non MoU ini merupakan komunikasi bilateral antara kedua belah pihak yang berawal dari perbincangan nonformal antara pejabat Universitas Bung Hatta (Ibu Yulcherina sebagai Koordinator Kerjasama Universitas Bung Hatta dengan Universitas HAWK Hildesheim Jerman) dengan pihak Universitas HAWK Hildesheim Jerman. Hasil perbincangan itu ditindak lanjuti dengan saling berkirim surat atau email (Dokumen yang diperlukan) dan bila dianggap perlu saling berkomunikasi lewat telfon21. Apabila komunikasi sudah matang maka akan ditindak lanjuti dengan pertemuan, pertemuan ini diperlukan apabila dari pertukaran dokumen dan informasi terlihat peluang yang saling menguntungkan kemudian saling menjajaki perihal peluang kerjasama yang intensif, perkenalan program dan tawar menawar apabila kemungkinan adanya pendanaan bagi kerjasama yang akan dilaksanakan 22. Salah satu bentuk kerjasama yang dilaksanakan FTSP Universitas Bung Hatta dengan Universitas HAWK Hildesheim Jerman adalah saling bertukar tenaga pengajar, mahasiswa, berkirim buku, jurnal dan lain sebagainya23. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara Universitas Bung Hatta dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah24: 1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 2. Penjaminan mutu internal 3. Program kembaran (twinning program) 4. Gelar bersama (joint degree) 5. Gelar ganda (doble degree) 6. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (credit transfer program) 7. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program detasering)
21
Ibid Ibid 23 Ibid 24 Pasal 57 BAB XI mengenai kerjasama Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor : 003/SK/YPBH/XI-2014 Statuta Universitas Bung Hatta 22
13
14
8. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (staff and student exchange) 9. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing) 10. Penerbitan berkala ilmiah (joint publication) 11. Pemagangan (internship) 12.
Penyelenggaraan seminar bersama (joint seminar)
13.
Bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu
B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Universitas Bung Hatta Dalam Kerjasama Luar Negeri Dengan Universitas HAWK Hildesheim Jerman Untuk mencapai sebuah kemajuan tentunya akan selalu dihadapkan pada tantangan dan hambatan. Hal tersebut dapat dirasakan oleh Universitas Bung Hatta dalam upayanya mengembangkan kerjasama luar negeri. Dari penjelasan narasumber25, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah : 1. Komunikasi dan Waktu Walaupun bukan merupakan hal yang mempengaruhi peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama luar negeri Universitas Bung Hatta antara pihak yang akan mengadakan perjanjian kerjasama, dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama terdapat kendala kesibukan masing-masing pihak dimana masing-masing pihak tidak hanya menjalin kerjasama dengan satu pihak saja, tetapi juga dengan instansi atau badan hukum lainnya. Kendala lainnnya menurut narasumber terkait dengan waktu adalah mengenai pengembalian persetujuan draft kerjasama antar pihak. 2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang membuat perjanjian tidak begitu mengalami kesulitan dalam berbahasa dan lain sebagainya, namun ketika pihak Universitas HAWK Hildesheim Jerman melaksanakan subtansi MoU Universitas Bung Hatta mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, karena mahasiswa ataupun dosen yang dikirim ke Universitas Bung Hatta berinteraksi langsung dengan 25
Hasil wawancara Rabu tanggal 11 November 2015 dengan Dekan FTSP
14
15
masyarakat Universitas Bung Hatta khususnya di FTSP. Dan untuk menyeleksi pertukaran mahasiswa Universitas Bung Hatta akan mengrimkan mahasiswa yang mampu berbahasa inggris dengan baik. Sehingga upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Universitas Bung Hatta sebagai modal kerjasama luar negeri, maka dalam hal ini yang paling pokok adalah peningkatan penguasaan bahasa inggris bagi mahasiswa dan dosen, meliputi Tes TOEFL bagi dosen dan mahasiswa Universitas Bung Hatta. Upaya lain adalah dengan mewajibkan mahasiswa Universitas Bung Hatta mengambil mata kuliah pilihan yang berhubungan dengan maupun menggunakan bahasa inggris. Upaya-upaya tersebut dilakukan agar SDM Universitas Bung Hatta dapat bersaing dan sejajar dengan Universitas lain yang sudah memenuhi standar internasional. Serta adanya program double degree yang belum terlaksana, dikarenakan pihak Universitas Bung Hatta belum mampu menyelesaikan modul dan beberapa dokumen lainnya dalam berbahasa inggris untuk pelaksanaan program ini. Sehingga perjanjian ini belum terlaksana sebagaimana mestinya. 3. Keuangan Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama diperlukan dana pendamping agar terlaksananya substansi daripada MoU tersebut. Universitas Bung Hatta mengalami kesulitan dalam pendanaan karena anggaran kerjasama tidak bisa dipastikan namun sesuai kondisi pelaksanaan kerjasama. Seperti halnya pertukaran mahasiswa dan dosen ke Hildesheim yang membutuhkan biaya transportasi, penginapan dan asuransi selama berada di Hildesheim, Universitas tidak bisa menanggung atau membiayai serangkaian pelaksanaan kerjasama tersebut dan dibebani kepada individu yang melaksanakan isi dari MoU, misalnya mahasiswa yang dikirim ke Hildesheim hanya akan dibantu dalam bentuk transportasi penerbangan ke Hildesheim dan selebihnya ditanggung oleh mahasiswa ataupun dosen. Begitu juga sebaliknya ketika mahasiswa dan/atau dosen dari Universitas HAWK Hildesheim ke Universitas Bung Hatta maka yang akan memfasilitasi sebagai mediator selama berada di kota Padang adalah pihak Universitas Bung Hatta.
15
16
Untuk hal ini maka pimpinan Universitas Bung Hatta akan mengadakan rapat kerja yang melibatkan jajaran Universitas yang membidangi dan mengusulkan dana ke yayasan, proses ini membutuhkan waktu sampai dana dicairkan atau diturunkan pihak yayasan ke universitas.Sehingga untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini menjadi hambatan yang memakan waktu cukup lama.
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan kerjasama luar negeri FTSP Universitas Bung Hatta dengan Universitas HAWK Hildesheim Jerman dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1. Kesesuain dengan kaidah hukum Internasional Kerjasama luar negeri Universitas Bung Hatta secara yuridis formal telah memenuhi kriteria prosedur pembuatan dan penulisan berdasarkan kaidah hukum nasional dan internasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pedoman Pembuatan Perjanjian Internasional di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Konvensi Wina 1969 yang merupakan pedoman Hukum Perjanjian Internasional. 2. Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama luar negeri Universitas Bung Hatta dengan Universitas HAWK Hildesheim Jerman dijumpai beberapa hambatan, diantaranya : a) Komunikasi dan Waktu Walaupun bukan merupakan hal yang mempengaruhi peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama luar negeri Universitas Bung Hatta antara pihak yang akan mengadakan perjanjian kerjasama, dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama terdapat kendala kesibukan masing-masing pihak dimana masing-masing pihak tidak hanya menjalin kerjasama dengan satu pihak saja, tetapi juga dengan instansi atau badan hukum lainnya. Kendala lainnnya menurut narasumber terkait dengan waktu adalah mengenai pengembalin persetujuan draft kerjasama antar pihak. Untuk hal ini maka Universitas Bung Hatta dan Universitas HAWK Hildesheim
16
17
memanfaatkan fasilitas yang ada dengan menggunakan media eletronik, kedua pihak ini dapat bertukaran draft ataupun berkomunikasi menggunakan email.Sehingga tidak begitu mempersulita antar pihak yang mengadakan kerjasama. b) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang membuat perjanjian tidak begitu mengalami kesulitan dalam berbahasa dan lain sebagainya, namun ketika pihak Universitas HAWK Hildesheim Jerman melaksanakan subtansi MoU Universitas Bung Hatta mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, karena mahasiswa ataupun dosen yang dikirim ke Universitas Bung Hatta berinteraksi langsung dengan masyarakat Universitas Bung Hatta khususnya di FTSP. Dan untuk menyeleksi pertukaran mahasiswa Universitas Bung Hatta akan mengirimkan mahasiswa yang mampu berbahasa inggris dengan baik. Sehingga upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Universitas Bung Hatta sebagai modal kerjasama luar negeri, maka dalam hal ini yang paling pokok adalah peningkatan penguasaan bahasa inggris bagi mahasiswa dan dosen, meliputi Tes TOEFL bagi dosen dan mahasiswa Universitas Bung Hatta. Upaya lain adalah dengan mewajibkan mahasiswa Universitas Bung Hatta mengambil mata kuliah pilihan yang berhubungan dengan maupun menggunakan bahasa inggris. Upaya-upaya tersebut dilakukan agar SDM Universitas Bung Hatta dapat bersaing dan sejajar dengan Universitas lain yang sudah memenuhi standar internasional. Serta adanya program double degree yang belum terlaksana, dikarenakan pihak Universitas Bung Hatta belum mampu menyelesaikan modul dan beberapa dokumen lainnya dalam berbahasa inggris untuk pelaksanaan program ini. Sehingga perjanjian ini belum terlaksana sebagaimana mestinya.
c) Keuangan Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama diperlukan dana pendamping agar terlaksananya substansi daripada MoU tersebut. Universitas Bung Hatta
17
18
mengalami kesulitan dalam pendanaan karena anggaran kerjasama tidak bisa dipastikan namun sesuai kondisi pelaksanaan kerjasama. Seperti halnya pertukaran mahasiswa dan dosen ke Hildesheim yang membutuhkan biaya transportasi, penginapan dan asuransi selama berada di Hildesheim, Universitas tidak bisa menanggung atau membiayai serangkaian pelaksanaan kerjasama tersebut dan dibebani kepada individu yang melaksanakan isi dari MoU, misalnya mahasiswa yang dikirim ke Hildesheim hanya akan dibantu dalam bentuk transportasi penerbangan ke Hildesheim dan selebihnya ditanggung oleh mahasiswa ataupun dosen. Begitu juga sebaliknya ketika mahasiswa dan/atau dosen dari Universitas HAWK Hildesheim ke Universitas Bung Hatta maka yang akan memfasilitasi sebagai mediator selama berada di kota Padang adalah pihak Universitas Bung Hatta. Untuk hal ini maka pimpinan Universitas Bung Hatta akan mengadakan rapat kerja yang melibatkan jajaran Universitas yang membidangi dan mengusulkan dana ke yayasan, proses ini membutuhkan waktu sampai dana dicairkan atau diturunkan pihak yayasan ke universitas. Sehingga untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini menjadi hambatan yang memakan waktu cukup lama. UCAPAN TERIMAKASIH Penulis mengucapkan Terima kasih kepada Bapak Narzif S.H.,M.H, selaku pembimbinh I dan Ibu Dwi Astuti Palupi S.H., M.H S.H.,M.H, selaku pembimbing II sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1.
Ibu Nurbeti S.H., M.H, selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2.
Ibu Deswita Rosra S.H., M.H, selaku Ketua bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3.
Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta serta seluruh staf Tata
18
19
Usaha Fakultas Hukum dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta 4.
Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang selalu memberikan semangat, bantuan dan memberikan dukungan kepada penulis. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika , Global, PT. Alumni: Bandung, 2000. Buku Pedoman dan Agenda Kerja 2012-2013, Universitas Bung Hatta, Padang, 2012. Damos Dumoli Agusrina, Hukum Perjanjian Internasional, PT. Refika Aditama: Bandung, 2010. Deswita Rosra, Hukum Perjanjian Internasional, Bung Hatta University Press: Padang, 2012. Erman Rajaguguk, Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik di Indonesia, Universitas Indonesia: Jakarta, 1994. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, PT. Raja Grafindo Persada: Bandung, 2007. R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, PT. Grafindo Persada: Bandung, 2007. Sefriani, Hukum Internasional, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012. Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan ke-13, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011. Soeratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta: Bandung, 2013. Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional, CV. Mandiri Maju, Bandung, 2002, Wiwiek
Wahyuningsih dkk, Perancangan Kontrak dan Understanding (MoU), Sinar Grafika: Jakarta, 2006.
19
Memorandum
of
20
B. Peraturan Perundang-Undangan Konvensi Wina 1969. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi Statuta Universitas Bung Hatta
20
