TINJAUAN YURIDIS SISTEM PENGAMANAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI INDONESIA DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN PESAWAT UDARA DAN IMPLEMENTASINYA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU ARTIKEL Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memeperoleh Gelar Sarjana Hukum
Disusun Oleh: YOHANAS FRENGKI 0810012111117
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PERSETUJUAN ARTIKEL
Nama
:
YOHANES FRENGKI
Nomor Pokok Mahasiswa :
0810012111117
Program Kekhususan
:
Hukum Internasional
Judul Skripsi
:
Tinjauan Yuridis Sistem Pengamanan Bandar Udara Internasional Di Indonesia dalam Rangka Pencegahan Tindak pidana Pembajakan Pesawat Udara dan Implementasinya Di Bandar Udara Internasional Minangkabau
Telah dikonsulatasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk upload wesite
1. Poniar Warsono, S.H.
(Pembimbing I)
2.
(Pembimbing II)
Deswita Rosra, S.H., M.H.
JUDICIAL REVIEW INTERNATIONAL AIRPORT SECURITY SYSTEM IN INDONESIA IN ORDER: CRIMINAL NO PIRACY PREVENTION AND IMPLEMENTATION IN AIRCRAFT INTERNATIONAL AIRPORT MINANGKABAU Yohanas Frengki1, Poniar Warsono, S.H.2, Deswita Rosra, S.H.,M.H.1 1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta 2 Jurusan Ilmu Hukum, LB Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail :
[email protected]
Abstract Aircraft piracy offenses are offenses that endanger the security penerbangan. Bandar Minangkabau International Airport plays an important role in the prevention of the crime of aircraft hijacking . The formulation of the problem raised is how the arrangement of international airport security systems and aircraft piracy offenses in International and National ? and how the implementation of international airport security systems in order to prevent the crime of aircraft hijacking in BIM ? . This thesis uses methods of sociological laws are based on primary and secondary data sources were processed qualitatively . Of the thesis is concluded that the setting Security Systems International Airport and the National internationally regulated , among others : Annex 17 of the International Civil Aviation Organization , Security , Document 9246 ATS Planning Manual of Security and Facility Security Personnel , Law No. 1 of 2009 on the flight , Prime Minister of Transportation Regulation Number 31 Year 2013 on National Aviation Security Programme . Internationally , the criminal act is governed by three airlines , namely the International Convention on the Tokyo Convention (1963 ) , Hague Covention (1970 ) , and the Montreal Convention (1971 ) . With the ratification of the three conventions through Law No. 2 of 1976, the Indonesian government issued Law No. 4 of 1976 on the Amendment and the addition of several articles in the Criminal Code of Crimes and Crimes Against Flight Facilities / Infrastructure Flight . In the prevention of the crime of hijacking aircraft , BIM Security Officers conduct an examination of all persons and goods , especially the passengers , baggage , object carried in the hand , mail , cargo before it is loaded into the aircraft . This is to prevent the entry of dangerous goods (dangerous goods) illegally to the aircraft which can lead to a crime of Aircraft hijacking. Keywords : security system , Prevention , Piracy , airport .
mana transportasi merupakan sarana yang
Pendahuluan Dunia penerbangan memiliki arti
sangat
penting
dan
strategis
yang sangat penting dalam berbagai bidang
memperlancar
suatu negara, bidang pertahanan keamanan
memperkukuh persatuan dan kesatuan serta
negara yaitu sebagai penjaga kedaulatan
mempererat hubungan antara suatu negara
negara di ruang udara, pada bidang ekonomi
dengan negara yang lainnya.
yaitu pelaksanaan aktivitas penerbangan
roda
dalam
Padatnya
arus
perekonomian,
penerbangan
di
dapat meningkatkan tingkat perekonomian
wilayah Indonesia itu, memerlukan adanya
suatu daerah, dan pada bidang transportasi
suatu jaminan bahwasanya penerbangan itu
untuk bepergian dari suatu daerah ke daerah
akan berlangsung tanpa adanya gangguan.
yang lain dengan waktu yang relatif singkat.
Gangguan tersebut dapat terjadi tidak hanya
Arti penting penerbangan sebagai
karena adanya masalah teknis sarana dan
alat transportasi dapat terlihat dari semakin
prasarana penerbangan saja, akan tetapi
meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi
gangguan juga dapat ditimbulkan karena
mobilitas orang serta barang dari suatu
adanya tindak pidana penerbangan. Salah
daerah ke daerah yang lain, bahkan dari
satu tindak pidana penerbangan yang terjadi
dalam dan keluar negeri. Disamping itu,
dan menarik perhatian dunia internasional
penerbangan
sebagai
adalah tindak pidana pembajakan pesawat
penunjang, pendorong, dan penggerak bagi
udara. Tindak pidana pembajakan pesawat
pertumbuhan perekonomian daerah yang
udara
berpotensi namun belum berkembang dalam
peristiwa USA kontra Cordova pada tahun
upaya
1948. Pembajakan pesawat udara pernah
juga
peningkatan
berperan
dan
pemerataan
pembangunan. Bagi
ini
dikenal
pertama
kali
sejak
juga terjadi terhadap pesawat Indonesia yaitu negara
Indonesia
yang
pada pesawat DC-9 Woyla Garuda Indonesia
merupakan negara kepulauan dan terletak
Airways yang lepas landas dari Bandar
memanjang di garis khatulistiwa, diantara
Udara
dua benua dan dua samudera, keberadaan
Palembang-
penerbangan
jelas mempunyai arti yang
dibajak 25 mil sebelum Pekanbaru dan
sangat penting. Hal tersebut berguna bagi
dialihkan ke Penang, Malaysia pada tanggal
percepatan pembangunan nasional yang
29 Maret 1981. Setelah mengisi bahan bakar
Sukarno
Hatta
Medan.
jurusan
Jakarta-
Pesawat
tersebut
dan lepas landas dari Penang, dibawah
BIM juga dapat bermanfaat dalam
ancaman akan diledakkan pesawat dipaksa
menunjang dunia pariwisata yaitu dengan
menuju Bandara Don Muang, Bangkok,
adanya akses langsung bagi penerbangan
Thailand. Kemudian peristiwa pembajakan
dari dalam dan luar negeri tentunya semakin
pesawat udara yang paling menghebohkan
memudahkan
dunia yaitu American Flight Sabotaget pada
berkunjung dan menikmati objek wisata
tanggal 11 September 2001 ke beberapa
yang ada di daerah Sumatera Barat. Hal
daerah di Amerika Serikat yang salah satu
tersebut
akibatnya yaitu runtuhnya menara kembar
membawa pemasukan bagi kas daerah
World Trade Centre (WTC) di New York.
Sumatera Barat.
Beberapa kasus tindak pidana pembajakan
parawisatawan
secara
tidak
Pencegahan
untuk
langsung
akan
tindak
pidana
pesawat udara di atas memberikan gambaran
pembajakan pesawat udara di BIM
akan berbahayanya tindak pidana ini dalam
dikatakan sebagai peranan yang essensial
mengancam keamanan dan keselamatan
karna tindak pidana pembajakan pesawat
penerbangan.
udara merupakan suatu perbuatan yang
Bandar
Udara
dapat
Internasional
disamping mengancam keselamatan baik
Minangkabau (BIM) yang telah memulai
jiwa maupun harta manusia, juga merupakan
operasionalnya pada tahun 2005 merupakan
suatu tindakan yang sangat mengganggu
bandar udara yang melayani penerbangan
serta menghambat pengembangan lalu lintas
udara sipil menggantikan Bandar Udara
udara internasional maupun nasional serta
Tabing yang sudah tidak layak lagi dari segi
juga menyebabkan kepercayaan masyarakat
operasional, keamanan dan keselamatan
terhadap
keamanan
penerbangan. Dengan adanya BIM ini,
menjadi
berkurang.
diharapkan
memiliki program pengamanan penerbangan
pembangunan
di
wilayah
BIM
seharusnya
dari
sehingga tingkat perekonomian masyarakat
sebagaimana yang dimiliki oleh bandar
juga akan mengalami peningkatan. Adanya
udara
kemudahan akses langsung bagi investor
lainnya.
untuk
menanamkan
modalnya
tindakan
sipil
Sumatera Barat akan semakin meningkat
baik dari dalam maupun dari luar negeri
segala
penerbangan
internasional
BIM
melawan
di
juga
kota-kota
memiliki
hukum
besar
petugas
kedalam
pengamanan bandar udara yang mempunyai
wilayah Sumatera Barat merupakan salah
tugas melaksanakan kegiatan pengamanan
satu manfaat dari hadirnya BIM ini bagi
atas segala bentuk tindakan melawan hukum,
pembangunan daerah Sumatera Barat.
termasuk
pembajakan
pesawat
udara,
dilingkungan bandar udara. Selain itu,
Petugas Pengamanan BIM juga melakukan
pencegahan
koordinasi
pesawat udara.
dengan
pihak-pihak
terkait
lainnya yang berada di lingkungan bandar udara.
Petugas
pengamanan
BIM
melakukan penertipan penumpang, barang, dan kargo yang akan diangkut pesawat udara sipil. Hal-hal tersebut tidak lain sebagai upaya
untuk
meminimalkan
segala
kemungkinan terjadinya tindakan melawan
tindak
pidana
pembajakan
2. Sumber Data Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sebagai berikut: a. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi
hukum di BIM.
penelitian
Tindak pidana pembajakan pesawat
yaitu dengan melakukan wawancara kepada
udara dapat disebut sebagai tindak pidana
pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan
yang menimbulkan multi impacts sehingga
permasalahan dalam penulisan ini yaitu
pencegahan serta pemberantasanya harus
personal-personal
dapat dilakukan oleh petugas pengamanan
(Persero) Angkasa Pura II cabang Bandar
Bandar Udara Internasional Minangkabau
Udara Internasional Minangkabau (BIM).
(BIM) dengan tetap berpedoman dengan segala prosedur
sistem pengamanan yang
telah ada.
berada
di
PT.
b. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yaitu terdiri dari:
Metode Penelitian 1. Jenis dan Sifat Penelitian Jenis gunakan
yang
penelitian
dalam
penelitian
1) Bahan Hukum Primer yang
penelitian
hukum
penulis
ini
adalah
sosiologis,
yaitu
Bahan hukum primer merupakan bahan penelitian
yang berasal dari peraturan-
peraturan hukum seperti :
melakukan pendekatan yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan
a) Konvensi Internasional antara lain :
aspek hukum atau peraturan perundang-
Konvensi Paris 1919, Konvensi Chicago
undangan yang berlaku berkenaan dengan
1944, Konvensi Tokyo 1963, Konvensi
pokok masalah yang diangkat oleh penulis.
Hague 1970, Konvensi Montreal 1971.
Dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat
b) Undang-undang antara lain : Undang-
deskriptif, yaitu penulis memaparkan Sistem
undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-
Pengamanan Bandar Udara Internasional
undang Nomor 2 Tahun 1976, Undang-
Minangkabau
(BIM)
dalam
rangka
undang Nomor 4 Tahun 1976, Undang-
Pengamanan Bandar Udara Internasional
undang Nomor 1 Tahun 2009.
Minangkabau dari Dinas Pengamanan PT.
c) Peraturan
Pemerintah
antara
lain
:
Angkasa Pura II (Persero). Bapak Erik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Ekstrada.
Nomor
Peraturan
Udara Internasional Minangkabau dari Dinas
Pemerintah Republik Indonesia Nomor
Pengamanan PT. Angkasa Pura II (Persero).
70 Tahun 2001.
Bapak Budi utomo SE. Staf
3
Tahun
2001,
d) Peraturan Menteri antara lain : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun
2004,
Peraturan
Menteri
Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian serta memahami peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder ini dapat terdiri atas buku-buku, makalah, majalah, tulisan lepas, dan bahan-bahan lainnya.
Bandar
Dinas
II (Persero). b. Studi Dokumen Mempelajari
dan
peraturan-peraturan
menganalisa
hukum
yang
berhubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini antara lain : ANNEX 17 International Civil Aviation Organization, Security, Documen 9246 ATS Planning Manual tentang Facility Security dan Personel Security, International Civil Aviation Security
3) Bahan Hukum Tersier
Pengamanan
Kepegawaian dan Umum PT. Angkasa Pura
Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013. 2) Bahan Hukum Sekunder
Petugas
Organization Manual
Doc. for
8973
/5,
Safeguarding
International Civil Aviation Againt Acts of
Bahan hukum tersier merupakan
Unlawful
Interference,
Undang-undang
bahan penelitian yang menunjang dalam hal
Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan
melengkapi penelitian,seperti Kamus Bahasa
Keselamatan
Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan
Mentri Perhubungan Nomor KM. 54 Tahun
Kamus Hukum.
2004 tentang Program Nasional Pengamanan
Tahun 2009 tentang penerbangan, Peraturan
a. Wawancara wawancara
Keputusan
Penerbangan Sipil, Undang-undang Nomor 1
3. Teknik Pengumpulan Data
Melakukan
Penerbangan,
dengan
pihak-pihak terkait yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penulisan ini antara lain sebagai berikut : Bapak Amirudin Rahmani. SE. Junior Manager Petugas
Mentri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2010
tentang
Program
Keamanan
Penerbangan Nasional, Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 01 /ins/ix/2005 tentang Penertiban Penumpang,
Barang dan Kargo yang Diangkut Pesawat
1944. Annex 17 mengatur tentang
Udara Sipil serta Pengawasan Orang yang
tindakan pengamanan penerbangan sipil
Melakukan Kegiatan di Bandar Udara, dan
internasional
Peraturan Mentri Perhubungan Nomor PM
melawan hukum, sedangkan Annex 18
31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan
mengatur
Penerbangan Nasional.
penerbangan
segala
tentang dari
tindakan
keamanan barang-barang
berbahaya.
4. Analisis Data Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk kemudian didapat suatu gambaran konkret atas suatu permasalahan
yang
ada,
sehingga
permasalahan
tersebut
beserta
alternatif
penyelesaiannya
dapat
diuraikan
secara
jelas, lugas, dan sistematis.
tentang
Pengamanan
Security. c. International
Bandar dan
Aviation
Organization Doc. 8973 /5, Security Manual for Safeguarding International Civil Aviation Againt Acts of Unlawful
Tindak
Keputusan
Direktur
Jendral
Perhubungan
Udara
100/XI/1985 tentang Peraturan Dasar
Pidana
Tata Tertib Bandara Udara.
Internasional dan Nasional Dasar hukum
Civil
Sistem
Pembajakan Pesawat Udara secara
Udara
tentang Facility Security dan Personel
d. Surat
A. Pengaturan
Internasional
b. Documen 9246 ATS Planning Manual
Interference. Hasil Pembahasan
Bandar
dari
Udara
No.
SKEP.
e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan
Sistem Pengamanan
Internasional
menurut
Penerbangan. f. Berdasarkan
Keputusan
Mentri
ketentuan hukum internasional dan menurut
Perhubungan Nomor KM. 54 Tahun
Peraturan
2004
perundang-undangan
Indonesia
yang
berkaitan
pengamanan bandar udara
Nasional dengan
antara lain
tentang
Pengamanan Menurut
Program Penerbangan
Keputusan
Nasional Sipil. Mentri
sebagai berikut :
Perhubungan Nomor KM. 54 Tahun
a. ANNEX 17 International Civil Aviation
2004 tanggal 21 Mei 2004 pengertian
Organization, terhadap
Security.
penumpang
Pemeriksaan dan
Pengamanan (security) adalah gabungan
barang
sumber daya manusia, fasilitas dan
bawaannya oleh petugas pengamanan
materil serta prosedur untuk melindungi
bandar udara merupakan perwujudan
penerbangan dari tindakan gangguan
Annex 17 dan 18 Konvensi Chicago
melawan hukum. Sedangkan upaya
pengamanan (security control) adalah
Internasional
upaya-pencegahan terhadap penyusupan
penekanan
senjata, bahan peledak atau bahan-bahan
tindak pidana penerbangan. Secara umum,
lain yang mungkin digunakan untuk
tokyo convention on offences and certain
melakukan tindakan gangguan melawan
others Acts Committed on Board Aircaft
hukum.
(1963 ) mengatur tentang pelanggaran-
g. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
penerbangan
yang
tersebut yang
mempunyai
berbeda-beda
terhadap
pelanggaran dan tindakan-tindakan tertentu
terkait
lainnya yang dilakukan dalam pesawat
dengan pengamanan (security) bandar
udara; Hague Covention for the Suppression
uadara yaitu Bab VIII Pasal 3 yang
of Unlawful Seizure of Aircraft
berbunyi “ Penyelenggaraan bandar
mengatur
udara
penguasaan pesawat udara secara melawan
bertanggungjawab
terhadap
tentang
pemberantasan
keamanan dan keselamatan penerbangan
hukum;
serta kelancaran pelayanannya”.
Suppression of Unlawful Acts Against the
h. Peraturan Mentri Perhubungan Nomor
dan
(1970)
Montreal
Convention
Safety of Cifil Aviation
for
(1971) mengatur
KM 9 Tahun 2010 tentang Program
tentang pemberantasan tindakan-tindakan
Keamanan Penerbangan Nasional
melawan
i. Keputusan Mentri Perhubungan Nomor
hukum
yang
mengancam
keamanan perbangan sipil.
51 Tahun 2012 tentang Penertipan
Dengan
diratafikasinya
Tokyo
Penumpang, Barang dan Kargo yang
Convention 1963, Hague Covention 1970,
diangkut pesawat udara sipil.
dan
j. Peraturan Mentri Perhubungan Nomor
Montreal
Pemerintah
Convention
Indonesia
1971
melalui
oleh
Undang-
PM 31 Tahun 2013 tentang Program
undang Nomor 2 Tahun 1976, maka
Keamanan Penerbangan Nasional
Pemerintah
Secara internasional, tindak pidana
Indonesia
mengeluarkan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976
penerbangan secara umum diatur oleh 3
Tentang
(tiga) konvensi internasional yaitu Tokyo
Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-
Convention on Offences and Certain Others
undang Hukum Pidana Bertalian Dengan
Acts Committed on Board Aircaft (1963 ),
Perluasan Berlakunya Ketentuan Undang-
Hague Covention for the Suppression of
undang Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan
Unlawful Seizure of Aircraft
Kejahatan
(1970), dan
Perubahan
Terhadap
Montreal Convention for Suppression of
Penerbangan.
Unlawful Acts Against the Safety of Cifil
B. Implementasi
Aviation
(1971).
Konvensi-konvensi
dan
Sistem
Penambahan
Sarana/Prasarana
Pengamanan
Bandar Udara Internasional dalam
rangka pencegahan Tindak Pidana
d. Masuk kedalam pesawat udara, bandar
Pembajakan Pesawat Udara di Bandar
udara atau tempat-tempat aeronautika
Udara Internasional Minangkabau
secara paksa;
Bandar
Udara
Internasional
e. Membawa senjata, peralatan berbahaya
Minangkabau merupakan bandar udara yang
atau bahan-bahan yang dapat digunakan
melayani
untuk tindakan melawan hukum secara
kegiatan
penerbangan
sipil.
Menurut pembagiannya, BIM merupakan bandar udara umum, yaitu bandar udara yang
melayani
kepentingan
publik.
tidak sah; f. Menggunakan pesawat udara di darat (in service)
untuk
tindakan
Penyelenggaraan BIM dilakukan oleh PT.
menyebabkan
Angkasa Pura II (Persero) sebagai BUMN
seseorang, rusaknya harta benda atau
yang menjalankan usahanya di bidang jasa
lingkungan
penerbangan.
informasi palsu yang membahayakan
Bandar
sekitar;
cideranya
danMemberikan
Internasional
keselamatan
Minangkabau sebagai bandar udara yang
penerbangan
melayani kegiatan penerbangan sipil selalu
penumpang,
memiliki potensi untuk terjadinya tindakan
personel darat atau masyarakat umum
melawan hukum di lingkungan
pada bandar udara atau tempat-tempat
udara.
Udara
mati,
yang
Berdasarkan
Peraturan
bandar Menteri
Nasional, tindakan melawan hukum (Act of Unlawful Interference) adalah tindakantindakan
atau
percobaan
yang
membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara, berupa : a. Menguasai
pesawat
udara
secara
melawan hukum; b. Melakukan pengrusakan/penghancuran pesawat udara di darat; c. Menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara;
udara
dalam
di
darat,
pesawat
udara,
maupun awak
fasilitas penerbangan lainnya.
Perhubungan Nomor PM. 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan
pesawat
Berdasarkan
kepada
Struktur
Organisasi PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang
Bandar
Udara
Internasional
Minangkabau, tugas pengamanan merupakan wewenang daripada Dinas Pengamanan Bandar Udara Internasional Minangkabau. Selanjutnya Petugas Pengamanan Bandar Udara Internasional Minangkabau wajib melakukan pemeriksaan/ skrining terhadap penumpang, bagasi, jinjingan, pos, kargo, sebelum
dimuat
ke
pesawat
udara.
Pemeriksaan tersebut merupakan hal yang mutlak
untuk
menghindari
masuknya
barang-barang berbahaya (dengerous goods),
yaitu benda-benda atau zat padat, cair, atau
tindak pidana penerbangan diatur oleh 3
gas yang dapat membahayakan kesehatan,
(tiga) Konvensi Internasional yaitu Tokyo
keselamatan jiwa dan harta benda serta
Convention 1963, Hague Covention 1970
keselamatan penerbangan kedalam pesawat
dan Montreal Convention 1971. Dengan
udara.
diratifikasinya ke tiga (3) konvensi Pemeriksaan terhadap penumpang
dan
barang
petugas
2 Tahun 1976, Pemerintah Indonesia
merupakan
mengeluarkan Undang-undang Nomor 4
perwujudan Annex 17 dan 18 Konvensi
Tahun 1976 Tentang Perubahan dan
Chicago 1944. Annex 17 mengatur tentang
Penambahan beberapa pasal dalam Kitab
tindakan pengamanan penerbangan sipil
Undang-undang Hukum Pidana, juga
internasional dari segala tindakan melawan
menambah sebuah bab baru yaitu Bab
hukum, sedangkan Annex 18 mengatur
XXIX A Tetang Kejahatan Penerbangan
tentang keamanan penerbangan dari barang-
dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana
barang berbahaya.
Penerbangan.
pengamanan
bawaannya bandar
oleh
tersebut melalui Undang-undang Nomor
udara
2. Bandar Udara Internasional Minangkabau
Simpulan Dari
uraian
sebelumnya,
dapat
sebagai bandar udara yang melayani
diambil kesimpulan sebagai berikut :
kegiatan
penerbangan
1. Pengaturan Sistem Pengamanan Bandar
petujuk penyusunan Program Keamanan
Udara Internasional menurut ketentuan
Bandar Udara dari
Hukum
tindakan
Internasional
dan
Peraturan
melawan
sipil
memiliki
segala ancaman hukum,
terutama
Perundang-undangan Nasional Indonesia
pembajakan pesawat udara,yang telah
tentang
Sistem
Bandar
diatur di dalam Lampiran Peraturan
Udara
antara lain sebagai berikut :
Mentri Perhubungan Nomor PM. 31
Konvensi
Pengamanan
Chicago,
International
ANNEX
Civil
17
Aviation
Tahun 2013 tentang Program keamanan Penerbangan
Nasional.
Petugas
Organization, Security; Documen 9246
Pengamanan Bandar Udara Internasional
ATS Planning Manual tentang Facility
Minangkabau melakukan pemeriksaan/
Security dan Personel Security; Undang-
skrining terhadap semua orang dan
undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
barang, terutama penumpang, bagasi,
penerbangan;
jinjingan, pos, kargo, sebelum dimuat
dan
Peraturan
Mentri
Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013
kepesawat
udara.
Hal
tentang Program Keamanan Penerbangan
menghindari
Nasional. Secara internasional, tentang
berbahaya seperti senjata api, senjata
masuknya
ini
untuk
barang-barang
tajam dan benda berbahaya lain berbentuk padat,
gas,
atau
dimanfaatkan
cair
yang
untuk
dapat
melakukan
pembajakan pesawat udara. Disamping itu
Petugas
Pengamanan
BIM
juga
melakukan tindakan pengamanan lainya,
Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum
Internasional.
Alumni, Bandung. 2003. Moeljatno,
Asas-asas
Hukum
Pidana,
Rineka Cipta, Jakarta. 1993. Priyatna Abdurrasyid, Kedaulatan Negara di
seperti adanya patroli rutin di sekitar
Ruang Udara, Pusat Penelitian
bandar udara, adanya pos pengamanan,
Hukum Angkasa (Air & Space Law
pengaplikasian CCTV, dan pemeriksaan
Research Centre), Jakarta. 1972.
terhadap mitra kerja PT. Angkasa Pura II (Persero).
Hukum,
Moegandi,
Mengenal
Dunia
Penerbangan Sipil, Sinar Harapan, Jakarta,1996. Mauna,
Hukum
Internasional
(Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam
Indonesia
Sudradjat M Bassar, Tindak-tindak Pidana
Buku-buku
Boer
Universitas
Press. Jakarta. 1986.
Daftar Pustaka
Achmad
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian
Era
Dinamika
Global),
Alumni, Bandung. 2000. Djoko Prakoso, Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1984. E Suherman, Hukum Udara Indonesia dan Internasional,
Alumni,
Bandung.
1983. I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional,
Mandar
Maju,
Bandung. 1990. Martono, Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012.
Tertentu di Dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana, Remadja Karya, Bandung. 1984. Zainal Abidin A Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta. 1995.
