PERAN DAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT TERKAIT PENERBITAN OBLIGASI DALAM PASAR MODAL (Tinjauan terhadap UU N0.8 Tahun 1995 dan peraturan lain yang terkait dengan Pasar Modal di Indonesia)
SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapitugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum OLEH Mutiara Siska Sitorus 050200330 Departemen Hukum Ekonomi
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009
Universitas Sumatera Utara
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT TERKAIT PENERBITAN OBLIGASI DALAM PASAR MODAL (Tinjauan terhadap UU N0.8 Tahun 1995 dan peraturan lain yang terkait dengan Pasar Modal di Indonesia)
Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum OLEH Mutiara Siska Sitorus 050200330 Departemen Hukum Ekonomi
Disetujui oleh, Ketua Departemen Hukum Ekonomi
(Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H.) NIP: 195603291986011001
Dosen Pembimbing I
(Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H.) NIP: 195603291986011001
Dosen Pembimbing II
(Dr. Sunarmi, S.H,M.Hum) NIP: 196302151989032002
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, kasih karunia dan anugerah-Nya yang melimpah dalam hidup penulis, terlebih dalam pembuatan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan kewajiban dalam tahap akhir studi yang disusun dalam rangka memenuhi tugas-tugas dan melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Adapun judul yang penulis bahas adalah “Peran dan Tanggung Jawab Wali Amanat Terkait Penerbitan Obligasi dalam Pasar Modal.” Skripsi ini penulis persembahkan terkhusus buat yang terkasih, kedua orang tuaku, Papaku Agus Sitorus, dan adikku Feriandes Sitorus yang telah memberikan pengorbanan dan kasih tak terhingga kepada penulis, yang selalu mendoakan, memberi semangat, kasih sayang, dana, dukungan dan segenap perhatian kepada penulis selama ini. Penulis juga menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini., baik itu melalui bimbingan, dorongan, doa serta bantuan lainnya. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargan yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof.Dr.Runtung Sitepu,S.H.,M.Hum.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara beserta seluruh stafnya.
Universitas Sumatera Utara
2. Bapak Prof.Dr.Bismar Nasution,S.H.,M.H.,selaku Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini. 3. Ibu
Dr.Sunarmi,S.H.,M.Hum.,
selaku
Sekretari
Jurusan
Hukum
Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara serta selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini. 4. Seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
Akhir kata, penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan segenap pembaca. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang berminat dengan topik yang diangkat dalam skripsi ini, karena penulis menyadari kekurangan dan ketidaksempurnaan penulis. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Medan,
Agustus 2009
Penulis,
(Mutiara Siska Sitorus)
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………….
I
DAFTAR ISI ……………………………………………………………
iii
ABSTRAK ……………………………………………………………...
v
BAB I : PENDAHULUAN …………………………………………….
1
A. Latar Belakang ……………………………………………..
1
B. Perumusan Masalah ..............................................................
6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ……….……………………..
6
D. Keaslian Penulisan …………………………………………
8
E. Tinjauan Kepustakaan ……………………………………...
8
F. Metode Penulisan …………………………………………..
12
G. Sistematika Penulisan ………………………………………
13
BAB II : PENERBITAN OBLIGASI …………………………………
14
A. Definisi, Jenis dan Karakteristik Obligasi…………………..
14
1. Definisi Obligasi…………………………………….
14
2. Jenis Obligasi………………………………………..
21
3. Karakteristik Obligasi……………………………….
32
B. Pihak-pihak dalam Penerbitan Obligasi……………………..
34
C. Penerbitan Obligasi………………………………………….
43
BAB III: KEDUDUKAN WALI AMANAT DALAM PENERBITAN OBLIGASI DI PASAR MODAL………………………………
58
Universitas Sumatera Utara
A. Terminologi dan Pengaturan tentang Wali Amanat……………
57
B. Kedudukan Wali Amanat dalam Penerbitan Obligasi di Pasar Modal……………………………………………………..64 C. Pihak-pihak yang Berhak Menjadi Wali Amanat dalam Penerbitan Obligasi di Pasar Modal………………………………….……..
69
BAB IV: PERAN DAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT DALAM PENERBITAN OBLIGASI DI PASAR MODAL………….
71
A. Perjanjian Perwaliamanatan………………………………….
71
B. Peran Wali Amanat dalam Penerbitan Obligasi di Pasar Modal………………………………………………….80 1. Kegiatan atau Tugas Wali Amanat……………..……….83 2. Kewajiban Wali Amanat……………………………..
94
3. Larangan-larangan bagi Wali Amanat dalam Penerbitan Obligasi di Pasar Modal……………………………..
97
C. Batas-batas Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Penerbitan Obligasidi Pasar Modal……………………………………..
99
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN……………………………… 117 A. Kesimpulan………………………………………………… 117 B. Saran………………………………………………………. 119 DAFTAR PUSTAKA
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK Mutiara Siska Sitorus ∗ Prof. Dr. Bismar Nasution. S.H,.M.H.∗ Dr. Sunarmi. S.H.,M.Hum 1 Saat ini cukup besar animo masyarakat untuk berinvestasi ke dalam obligasi. Hal ini tercermin dari tingginya permintaan atas obligasi dalam setiap pelaksanaan emisi yang sudah dilakukan, bahkan ada beberapa perusahaan yang harus melakukan penjatahan akibat tingginya permintaan dibandingkan dengan jumlah obligasi yang ditawarkan (over subscribe). Paling tidak, ada beberapa aspek yang sangat berpengaruh, sehingga perdagangan dan penerbitan obligasi mengalami lonjakan yang cukup berarti. Pertama, jumlah maupun keanekaragaman perusahaan yang memanfaatkan obligasi sebagai sumber alternatif pembiayaan di pasar modal. Kedua, kemampuan investor (pemodal) yang tertarik untuk berinvestasi dengan menggunakan obligasi, dan ketiga adalah kondisi serta situasi perkembangan pasar modal di tanah air yang lebih kondisif dan mempunyai prospek cerah, terutama dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas di masa mendatang. Pada dasarnya obligasi merupakan utang-piutang. Perbedaan antara obligasi dan utang piutang biasa adalah utang piutang biasanya orang perorangan, atau lembaga dengan orang perorangan secara individu, ataupun antara pemberi pinjaman berhadapan dengan satu peminjam perusahaan lainnya. Dengan demikian, dalam pinjam-meminjam, individu (lembaga atau perorangan) berhadapan dengan pemberi pinjaman (kreditor). Sementara itu, obligasi lebih bersifat antara satu peminjam dengan sekelompok pemberi pinjaman yang jumlahnya dapat ratusan, ribuan, atau puluhan ribu orang. Dengan demikian dalam sebuah penerbitan obligasi melibatkan banyak pemberi pinjaman (kreditor) sebagai pihak investor pemegang obligasi serta hanya melibatkan satu peminjam (debitor) sebagai pihak emiten. Oleh karena dalam penerbitan obligasi melibatkan banyak investor pemegang obligasi, yang tidak mungkin dapat dihadapi satu per satu, maka kemudian diciptakanlah Lembaga Wali Amanat yang merupakan perantara para kreditur obligasi yang jumlahnya banyak tersebut dengan debitur obligasi yang dalam setiap penerbitan jumlahnya hanya satu. Wali Amanat sebagai perantara para kreditur obligasi (nvestor pemegang obligasi) yang jumlahnya banyak tersebut. pada prinsipnya ditunjuk oleh Emiten yang ingin menerbitkan obligasi sebelum melakukan emisi. Penunjukan ini tidak dilakukan oleh pemegang obligasi mengingat pada waktu penunjukan tersebut belum terdapat pemegang obligasi, karena pada saat itu obligasi tersebut belum ditawarkan kepada umum. Dari sifat hubungan antara wali amanat dan pemegang obligasi (kreditor) yang demikian, adanya wali amanat dalam suatu penerbitan obligasi merupakan suatu keharusan. Tidak mungkin obligasi tersebut dikeluarkan tanpa adanya wali ∗
Mahasiswa Dosen Pembimbing I 1 Dosen Pembimbing II ∗
Universitas Sumatera Utara
amanat yang mewakili kepentingan si pemegang obligasi (debitur). Hal ini terjadi karena wali amanat adalah lembaga, meskipun dibayar oleh penerbit obligasi, tetap merupakan lembaga yang dimaksudkan sebagai perantara untuk mengurus dan mewakili para pemegang obligasi (kreditor) tersebut. meskipun perwakilan tersebut baru akan berlaku efektif pada saat efek bersifat utang telah dialokasikan kepada para investor yang membeli obligasi tersebut. Sehubungan dengan pentingnya fungsi wali amanat serta kedudukannya yang mewakili kepentingan pemegang efek utang maka sangat diperlukan adanya suatu regulasi untuk memberi aturan yang jelas dan tegas terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh wali amanat dalam kapasitasnya sebagai wakil investor pemegang obligasi.
Universitas Sumatera Utara
