PERANAN PAJAK PARKIR BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENUNJANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN (Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009) ARTIKEL
Digunakan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
OLEH DINO YUDDRIVALS
NPM : 1010012111029
Bagian Hukum Tata Negara
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2014
Peranan pajak parkir Bandara Internasional Minangkabau sebagai salah satu sumber penunjang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Pariaman (Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009) Dino Yuddrivals)1, Nurbeti, SH, MH)1, Suamperi, SH, MH)1 1 Program Studi Ilmu Hukum,Fakultas Universitas Bung Hatta Email :
[email protected] ABSTRACT Under Law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies , Tax is a tax on the organization of parking places off-street parking . parking Minangkabau International Airport ( BIM ) could be one factor driving potential in supporting the original income in the district of Padang Pariaman . The focus of this research problem is how the role of BIM in supporting the parking tax Pendapaan (PAD) district of Padang Pariaman , the issues will be discussed from this thesis : (1) How does the tax contribution parking lot in increasing revenue Padang District Pariaman , (2) Is the constraints faced in the implementation of tax collection parking lot in improving revenue Pariaman District , and (3) Is an attempt to overcome the obstacles encountered in the implementation of tax collection parking lot in increasing revenue original area of Padang Pariaman district . The study, the researchers did research using socio-juridical approach . The author uses data collection techniques document studies and interviews . The author uses the method of qualitative analysis ,The results can be delivered by the author during the study was the role of parking tax revenue to support BIM Pariaman District can be seen from the targets are always met and even exceeded the target of the year is always - more increasing . although not directly but parking tax Minangkabau International Airport ( BIM ) , which is one of the components also support the local tax regional development , presence of parking tax collection in addition to supporting the PAD , can also have a positive impact both on the government and growing area of Padang Pariaman . Keywords: parking tax, PAD, Padang Pariaman
PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Berdasarkan UUD 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satuperwujudan kenegaraan, ditugaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan lainlainnya harus ditetapkan dengan Undang-Undang, demikian pula
pendapatan daerah dan retribusi daerah juga harus didasarkan pada Undang- Undang yang berlaku Upaya meningkatkan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan, Pemerintah daerah diberi kebebasan dalam merancang dan melaksanakan Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah juga
diberi kebebasan untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menyebabkan perubahan mendasar dalam pengaturan hubungan pusat dan daerah khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan. Penerapan Otonomi Daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah diharapkan mampu mendorong perbaikan pengelolahan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Otonomi daerah memiliki kewenangan daerah untuk menggali dan mengelolah sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 31 dan 32, Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelengaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai usaha, termaksuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir pada saat ini sangatlah diperlukan kerena untuk menjaga keamanan kendaraan. Bukan hanya untuk
menjaga keamanan saja tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat salah satunya Bandara. pajak parkir BIM bisa menjadi salah satu faktor pendorong dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam penetapan tarif retribusi parkir pada bandara-bandara, salah satunya Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman seharusnya berpedoman pada UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 2 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir. Dalam pelaksaanannya, tarif retribusi pada Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman bahwa tarif parkir yang dikenakan yaitu : 1. Parkir sepada motor sebesar Rp 1.000,2. Parkir mobil sebesar Rp 3.000,pada 1 jam pertama dan penambahan Rp 1.000,- pada jam selanjutnya. 3. Parkir Bus/Truk sebesar Rp. 5.000,- pada 2 jam pertama dan penambahan Rp. 2.000,- pada jam selanjutnya. 4. Parkir Inap sebesar : a.
Tarif parkir inap kendaraan 6 jam pertama sebesar Rp. 20.000,- dan penambahan Rp.2.000,pada jam selanjutnya
Dari penetapan tarif retribusi parkir di Bandara Internasioanal Minangkabau yang demikian bisa
kita banyangkan jika kita melakukan parkir disana berapa banyak rupiah yang kita bayar jika kita berada di Bandara dan menggunakan jasa parkir Bandara Internasional Minangkabau (BIM) untuk menjemput, mengantar dah bahkan menggunakan jasa parkir inapnya. Namun awal tahun 2014 ini kondisi parkir Bandara Internasional minangkabau semakin hari semakin kacau, hal ini di karenakan kurangnya pelayanan terhadap konsumen oleh pihak Bandara, Seperti : Para petugas parkir dibagian khusus mobil yang sering tidak ada ditempat saat konsumen hendak membayar tarif parkir, sehingga konsumen bisa bebas keluar masuk bandara tanpa harus membayar tarif parkir mereka. Sehingga ini bisa merugikan pihak bandara dan pemerintah daerah. Karena Potensi peranan dari Parkir Bandara Khususnya Bandara Internasional Minangkabau salah satu faktor penunjang dan bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir Bandara Internasional Minangkabau dalam menigkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman? 3. Apakah upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir Bandara Internasional Minangkabau dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Pariaman? Metode Penelitian Jenis Penelitian Adapun jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. yaitu memperhatikan norma hukum yang ada dan bagaimana penerapannya dilapangan. Sumber data
Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di ats, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana konstribusi pajak parkir Bandara Internasional Minangkabau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman?
Penulis menggunakan sumber data sebagai berikut : a. Data Primer Data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui penelitian lapangan (field research) objek penelitian melakukan Wawancara, dan juga pengambilan data-data yang berhubungan dengan penulisan
penelitian, serta wawancara lain yang berkaitan dengan permasalahan. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dan pegawai parkir Bandara Internasional Minangkabau. b. Data Sekunder Data sekunder atau data pendukung ini adalah data yang bersifat pribadi, yang mencakup seperti dokumen pribadi, surat-surat, dan buku harian (Soerjono Soekamto : 2008). Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat opini yang sudah ada, sehingga akan mampu menambah keyakinan penulis terhadap suatu kesimpulan penelitian. Adapun wujud dari data sekunder yang terdapat di dalam penelitian ini adalah studi dokumen pajak parkir Bandara Internasional Minangkabau, pelaksanaan terhadap PAD dan beberapa data lainnya yang sangat terkait dengan tema penulisan penelitian ini.
Teknik Pengumpulan Data a) Studi Dokumen Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, data-data yang tersedia dan laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
b) Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab dengan pegawai dan berbagai pihak yang dianggap dapat memberikan data atau keterangan yang terpercaya yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dengan cara teknik wawancara yang terstruktur. c) Analisis Data Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan menggunakan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Terhadap suatu data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan statistik berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat dari penulis sendiri. Hasil dan Pembahasan Pengertian Pajak Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat. hasil penerimaan pajak tersebut untuk mengisi anggaran Negara sekaligus membiayai keperluan belanja Negara (belanja rutin dan belanja pembangunan). guna membiayai kegiatan pembangunan yang
berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Menurut Rochmat Soemitro (2001), Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan), dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi Pajak Ada dua fungsi pajak, yaitu : 1. Fungsi Penerimaan (budgetair) pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya. 2. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Syarat Pemungutan Pajak 1.Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). 2.Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 3.Pemungutan pajak harus efesien (Syarat Finansiil). 4.Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
Pengelompokan Pajak Pajak dapat dibedakan golongan, sifat dan pemungutnya.
menurut lembaga
Jenis Pajak Menurut Golongannya. 1) Pajak langsung Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain 2) Pajak tidak langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan ke orang lain. Jenis Pajak Menurut Sifatnya 1) Pajak Subyektif Pajak yang berpangkal atau didasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya 1) Pajak Pusat 2) Pajak Daerah Pajak Parkir Menurut Pasal 62 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai usaha, termaksuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
Objek Pajak Parkir
Tarif Pajak Parkir
Objek pajak parkir yakni penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Termasuk penyediaan tempat pentipan kendaraan bermotor
Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30% dan ditetapkan dengan peraturan daearah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepadada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tariff pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota (Marihot Pahala Sihaan : 2013)
Dasar Hukum Pajak Parkir a.
Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. c. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir. d. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. pajak parkir subyek pajak dan wajib pajak tidak sama. Konsumen yang melakukan parkir merupakan subyek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subyek pajak).
Pengertian Pendapatan Daerah Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sumbersumber pendapatan daerah terdiri dari: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: a. Hasil pajak daerah. b. Hasil retribusi daerah c. Hasil pengelolahan kekayaan daerah yang di pisahkan dan d. Lain-lain PAD yang sah 2. Dana perimbangan Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Konstribusi Pajak Parkir Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Kabupaten Padang Pariaman Konstribusi pajak parkir Bandara Internasional (BIM) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten padang pariaman dari tahun 2008-2013 selalu melampaui target yang ditetapkan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) tahun 2008 rencana penerimaan pajak parkir adalah sebesar Rp. 264.372.600 dengan realisasi yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 278.276.373 atau sebesar 100,89%,Pada tahun 2009, rebcana penerimaan dari segi pajak parkir adalah sebesar Rp. 272.448.000 dengan realisasi sebesar Rp. 281.431.500, atau sebesar 103,68%, dan Pada tahun 2010 rencana penerimaan yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah adalah Rp. 286.253.700 dan yang terjadi pada realisasinya adalah sebesar Rp. 294.442.641, yaitu naik sebesar 117,34 %, Pada tahun 2011 rencana penerimaan pajak parkir yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabuaten Padang Pariaman adalah sebesar Rp. 298.362.300, realisasi yang terjadi di lapangan adalah penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan sebesar
107,62%, yaitu Rp. 301.417.442, Pada tahun 2012 rencana penerimaan pajak parkir yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 311.460.000 dan realisasi yang didapatkan adalah penerimaan yang dianggarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar Rp. 437.380.000 dan yang terjadi pada realisasi adalah sebesar Rp. 449.652.479, atau sebesar 120,68%. Namun yang menjadi perhatian adalah dari hasil realisasi tersebut menunjukan bahwa pemerintah dari tahun ke tahun menetapkan target yang cenderung semakin besar hal ini menunjukan bahwa komponen pajak parkir bisa dijadikan penunjang PAD Kabupaten Padang Pariaman. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir BIM kab. Padang Pariaman Beberapa kendala-kendala yang dialami Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKA) Kabupaten Padang Pariaman dalam pemungutan Pajak Parkir Bandara Internasional (BIM) di seperti, Wajib Pajak (pihak Bandara Internasional) Yang Telat Membayar, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Padang Pariaman sangat terbatas jumlahnya, ini tidak seimbang dengan wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang
sangat luas untuk menagih pajakpajak daerah lainya, Tidak Terbukanya Pihak (BIM) Kepada pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dan pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) daerah Kab. Padang Pariaman kurang tegas menjalankan tugasnya. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemungutan Pajak Parkir BIM Upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh Pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam mengatasi kendalakendal dalam pemungutan pajak parkir Bandara Internasional Minangkabau (BIM) seperti : melakukan penagihan langsung dengan mendatangi Bandara Internasional Minangkabau, Memberikan sanksi yang tegas kepada pihak Bandara Internasional yang sering menunggak dan telat membayar pajak dan fungsi pengawasan harus ditingkatkan lagi dengan melakukan perubahan penagihan mencontoh pajak pusat yaitu dapat membayar melalui bank persepsi dan dapat melaporkan membayar secara online.
Ucapan terima kasih Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurbeti, SH, MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu memberikan uluran tangannya ikut meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan saran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan Bapak Suamperi, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta. Sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk selalu mengarahkan dan memotivasi penulis selama penyusunan skripsi sampai terselesaikannya skripsi ini. 1. Ibu Dwi Astuti Palupi, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. 2. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pengetahuan dibidang Hukum bagi penulis. 3. Terima kasih kepada Ibu As asuhaiti Arif, SH, MH selaku dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu untuk penulis berkonsultasi 4. Terima kasih kepada seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dalam memberikan pelayanan selama penulis menjalankan perkuliahan. 5.
DAFTAR PUSTAKA Buku- buku Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
Samudra Azahri, 2005. Perpajakan di Indonesia :Keuangan,Pajak & Retribusi, HECCA Publising : Bandung
J.B. Daliyo, 2001, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Prenhallindo : Jakarta.
Perundang-Undangan
Mahmudi, 2010, Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Erlangga: Yogyakarta.
Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
Mardiasmo, 2011, Perpajakan, CV Andi Offset : Yogyakarta. Marihot Pahala Sihaan, 2013, Pajak dan Retribusi Daerah, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Muhamad, Djumhana, 2007, Pengantar Hukum Keuangan Daerah, PT. Citra Aditya Bakti : Jakarta Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum,Universitas Indonesia - Press : Jakarta Sumber Lain Agoeng
Wijaya,
2013,
Dampak
Pajak Daerah Terhadap PAD Mulai
Terasa2011”,
(online),(http://jurnalskripsitesis) diakses November
tanggal
Selasa,
18
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pembangunan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir
Nike
Dyah
Kumalasari,
2013,
Implementasi Kebijakan Parkir Kota Malang
Sebagai Upaya
Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah”,
(online)
(http://karyailmiah.um.ac.id/inde x.php/PPKN/article/view/1268 ), diakses tanggal 15 oktober
11
