SISTEM KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH HASIL PEMEKARAN DALAM BIDANG PENANAMAN MODAL DITINJAU DARI UU NO.25 TAHUN 2007 ( STUDI PENANAMAN MODAL DI PROPINSI SUMATERA UTARA DAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA ) SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum OLEH : ZULPAHMI SIREGAR NIM : 090200451 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMETERA UTARA MEDAN 2013
SISTEM KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH HASIL PEMEKARAN DALAM BIDANG PENANAMAN MODAL DITINJAU DARI UU NO.25 TAHUN 2007 ( STUDI PENANAMAN MODAL DI PROPINSI SUMATERA UTARA DAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA ) SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum OLEH : ZULPAHMI SIREGAR NIM : 090200451 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI Mengetahui : Ketua Departemen Hukum Ekonomi
Windha,SH,M.Hum NIP :19750112 200501 2 002
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Frof.Dr.Budiman Ginting,SH.M.Hum NIP : 19590511 198601 1 001
Dr. Mahmul Siregar.SH,M.Hum NIP : 19730220 200212 1 001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMETERA UTARA MEDAN 2013
KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat, rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menjalankan perkuliahaan sampai tahap penyelesaikan skripsi pada Jurusan Hukum Ekonomi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulisan skripsi yang berjudul “ Sistem Koordinasi Antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran Dalam Bidang Penanaman Modal Ditinjau Dari UU No.25 Tahun 2007 ( Studi Penanaman Modal di Propinsi Sumatera Utara Dan Kabupaten Padang Lawas Utara ) “ adalah guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang banyak membanru Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk semua ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Kedua orang tua saya, Bapak Elpinayungan Siregar, S.Sos,M.Si dan Marzan Harahap serta seluruh anggota keluarga saya, Zulharryansah Siregar, Wahyudi Siregar yang telah member dukungan moral dan doa kepada saya . 2. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas dukungan yang besar terhadap seluruh mahasiswa/i di dalam lingkungan kampus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
3. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan I;sekaligus Dosen Pembimbing I. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan bimbingan serta dukungannya selama penulisan skripsi ini 4. Bapak Syarifuddin Hasibuan, S.H.,M.H., DFM selaku Pembantu Dekan II; 5. Bapak Muhammad Husni, S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan III; 6. Ibu Windha, S.H.,M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum Ekonomi; 7. Bapak Frof. Bismar Nasution,S.H, M.H selaku Dosen di Departemen Hukum Eknomi. 8. Bapak Ramli Siregar , S.H, M.Hum selaku Sekretaris Departemen Hukum Ekonomi. 9. Bapak Dr. Mahmul Siregar, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II; sekaligus Dosen Pembimbing Akademik. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan hingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya; 10. Kepada teman- teman saya yang paling mendukung saya , anak – anak IS ( Hendrawan Sembiring, Irvan Deriza, Darwin F.Gulo, Dwi Mahatma Sembiring, Haryo Septiadi Haru, Gindo Bastian Purba, Rahmat Anwar Lubis, Mahmudin Lubis, Theo Siregar ) yang selalu disamping saya disaat penulisan skripsi ini hingga saya bisa menyelesaikan dengan baik, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya . 11. Kepada teman – teman saya yang paling mendukung saya, anak-anak lorong Sembilan ( Ahmad Husein, Satro Gunawan Sibarani,SH, Daniel
Tampubolon, Anita Hutapea,SH, Martina Ritonga,SH, Ruth Paolin Marbun, Reminisir Harita) yang selalu berada disamping saya disaat penulisan skripsi ini hingga saya bisa menyelesaikan dengan baik, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya . 12. Seluruh Dosen, Staf administrasi, dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 13. Rekan-rekan mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah membantu saya selama proses penulisan skripsi ini, dan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu. Semoga persahabatan kita tetap abadi. Demikian Penulis sampaikan, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan memperluas cakrawala berpikir semua.
Medan, November 2013 Penulis,
Zulpahmi Siregar
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………. DAFTAR ISI ……………………………………………………………………… ABSTRAK ………………………………………………………………………... BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pemilihan Judul ………………………………………… 1 B. Perumusan Masalah ……………………………………………………... 9 C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan ……………………………… 10 D. Keaslian Penulisan ……………………………………………………... 11 E. Tinjauan Pustaka ……………………………………………………….. 13 F. Metode Penelitian Sistematika …………………………………………. 17 G. Sistematika Penulisan …………………………………………………... 20
BAB II
PELAYANAN PENANAMAN MODAL BERDASARKAN UU
NO.25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL A. Pelayanan Perizinan 1. Pengertian dan Bentuk - Bentuk Pelayanan Perizinan Dalam Penanaman Modal ………………………………………………….. 22 2. Sistem dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Dalam Penanaman Modal ………………………………………………………………. 24 B. Pelayanan Pemberian Fasilitas 1. Pelayanan Bidang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasil …………… 29 2. Pelayanan Bidang Pemberian Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang Modal ………………………………………………………. 34 3. Pelayanan Bidang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) ……………………. 38
BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DALAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL A. Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Pelayanan Penanaman Modal 1. Kebijakan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Propinsi Yang Berkoordinasi Dengan Pemerintah Pusat ………………………… 41 2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Propinsi ……………………………………………… 46 3. Pengawasan Dalam Hal Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal Pemerintah Propinsi ………………………………………..49 B. Kewenangan
Pemerintah
Kabupaten
/
Kota
Dalam
Pelayanan
Penanaman Modal 1. Kebijakan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Yang Berkoordinasi Dengan Pemerintah Propinsi ………………. 50 2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten …………………………………….. 55 3. Pengawasan Dalam Hal Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten ………………………………….. 59
BAB IV SISTEM KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA DENGAN PEMERINTAH DAERAH HASIL PEMEKARAN ( PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA ) DALAM BIDANG PENANAMAN MODAL . A. Sistem Pelaksanaan perizinan Penanaman Modal Asing di Propinsi Sumatera Utara Dengan Daerah Hasil Pemekaran ( Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara ) …………………………………… 62
B. Sistem Pelaksanaan dan Pengawasan Penanaman Modal Asing dalam Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Dengan Daerah Hasil Pemekaran ( Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara ) ………… 73 C. Sistem Koordinasi Antara Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Dengan Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran ( Pemerintah Kabupaten Padang Lawas ) ……………………………………………………… 85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ………………………………………………………….. 88 B. Saran ………………………………………………………………… 92
SISTEM KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH HASIL PEMEKARAN DALAM BIDANG PENANAMAN MODAL DTINJAU DARI UU NO.25 TAHUN 2007 ( STUDI PENANAMAN MODAL di PROPINSI SUMATERA UTARA DAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA ) ABSTRAK Zulpahmi Siregar*) Budiman Ginting**) Mahmul Siregar***) Penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia. Tujuan penanaman modal itu untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah manfaat dari penanaman modal untuk meningkatkan ekonomi suatu daerah secara keseluruhan. Metode penelitian yang dipakai penulis ialah metode penelitian yang berifat hukum normative yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menganalisis hukum yang tertulis yang menggambarkan dan menjelaskan bagaimana penanaman modal yang berlaku di Indonesia dan koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terkait penanaman modal baik dalam negeri . Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penanaman modal yang dilakukan suatu daerah hasil pemekaran dengan pemerintah provinsi sangat posotif berupa peningkatan ekonomi bagi daerah tersebut, sedangkan negatifnya pemerintah daerah hasil pemekaran masih sangat tergantung pada pemerintah provinsi dalam hal pelayanan penanaman modal.
Kata Kunci : Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran, Sistem koordinasi. *Mahasiswa Fakultas Hukum USU **) Dosen Pembimbing I ***) Dosen Pembimbing I
