AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

2015 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja 2015 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

i DAN BMN BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENKES

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME, karena hanya berkat rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dengan perubahan nama baru Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Tahun 2015 ini merupakan hasil kompilasi kinerja Bagian-Bagian di Lingkungan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara yang dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2015 dengan menggunakan DIPA Biro Keuangan dan BMN Nomor: DIPA-024.01.1.465921/2015 tanggal 14 November 2014. Dalam laporan tersebut dimuat keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian sasaran sepanjang tahun 2015. Dengan memanfaatkan secara optimal peluang dan sumber daya yang ada, memperhatikan hambatan/kendala yang dihadapi, serta meningkatkan upaya perbaikan, diharapkan dalam tahun mendatang pencapaian kinerja guna mendukung pelaksanaan program semakin optimal. Akhir kata, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak. Semoga LAKIP Biro Keuangan dan BMN ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Jakarta, 31 Desember 2015 Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Wiwik Widarti, SKM, MM NIP 195611281978042001

i Laporan Akuntabilitas Kinerja 2015 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Keuangan dan BMN Tahun 2015, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Kepala Biro Keuangan dan BMN beserta jajarannya kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait

langsung

maupun

tidak

langsung

sekaligus

menyampaikan

proses

pencapaian hasil, permasalahan utama, upaya pemecahan masalah dan strategi keberhasilan untuk kurun waktu 2015 - 2019 yang dapat dijadikan lesson learnt pada perencanaan strategis 5 tahun kedepan. Selain itu LAKIP Biro Keuangan dan BMN merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis tersebut mengacu pada Rencana Startegis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019. Visi Biro Keuangan dan BMN adalah Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan mendukung terwujudnya Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan. Dalam mencapai visi tersebut, Biro Keuangan dan BMN, Biro Keuangan dan BMN sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas meneyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan

administrasi

keuangan

dan

dan

barang

milik

negara

dalam

pemerintahan untuk membantu Menteri Kesehatan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara mempunyai tiga misi yaitu (1) Meningkatkan kualitas pengelolaan

administrasi

keuangan

dan

barang

milik

negara

Kementerian

Kesehatan; (2) Meningkatkan kualitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); (3) Meningkatkan koordinasi penyusunan laporan keuangan menuju terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam mencapai visi dan misi, Biro Keuangan dan BMN menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019, yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dilaporkan sesuai ketentuan. Guna mencapai sasaran strategis tersebut di atas, diperlukan dukungan sasaran program dan kegiatan sebagai berikut : a) Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pengelola keuangan dan barang milik negara satuan kerja dan Unit Akuntansi Kementerian Kesehatan

ii Laporan Akuntabilitas Kinerja 2015 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

b) Peningkatan kualitas penerapan peraturan perundang-undangan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara oleh semua satker dan Unit Akuntansi Kementerian Kesehatan c) Peningkatan kualitas dan proporsi belanja pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) d) Peningkatan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan e) Peningkatan pembimbingan, konsultasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara kepada seluruh satker dan Unit Akuntansi bekerja sama dengan Eselon I dan Biro/Pusat Setjen Untuk menilai pencapaian sasaran strategis, Biro Keuangan dan BMN telah menetapkan IKU Biro Keuangan dan BMN tahun 2015 – 2019 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Dengan keputusan tersebut, terdapat tiga indikator sebagai alat pengukuran kinerja, yaitu : 1. Presentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas

sesuai

dengan

Standar

Akuntansi

Pemerintah

(SAP)

untuk

mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan 3. Presentase pengadaan menggunakan e-procurement Capaian kinerja dari ketiga indikator tersebut telah mencapai target bahkan berhasil melebihi target dari yang telah ditetapkan, yaitu indikator Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan dan Presentase pengadaan menggunakan e-procurement. Dan untuk Indikator penyusunan laporan keuangan Kemenkes sendiri untuk tiga kali periode yaitu tahun 2012, 2013 dan 2014 mampu memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Pada tahun 2015, pencapaian indikator kinerja “Presentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dapat terealisasi dengan baik yaitu mencapai 100 % dari target yang ditetapkan. Artinya bahwa penyusunan laporan keuangan Semester I (2015) dan Tahunan (2014) yang sesuai standar akuntansi pemerintah dapat disusun dan dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

iii Laporan Akuntabilitas Kinerja 2015 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

Pencapaian indikator “Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan penetapan status penggunaan sesuai kebutuhan” dapat terealisasi dengan baik yaitu mencapai 54%, melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 30%. Artinya bahwa penetapan status penggunaan terhadap aset tetap dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian indikator “Presentase pengadaan menggunakan eprocurement” dapat terealisasi dengan baik yaitu mencapai 73%, melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 65%. Artinya bahwa persentase pengadaan menggunakan eprocurement dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target tersebut merupakan gambaran akhir dari suatu proses panjang untuk kurun waktu 5 tahun Renstra terkait indikator tersebut. Target yang ditetapkan adalah target pertahun sehingga jika di rata-rata setiap tahunnya dari kurun waktu 2015-2019 capaian kinerja telah dapat melebihi target atau selalu diatas 100%. Hal ini menandakan kerja keras seluruh komponen dan pendayagunaan sumber daya yang akurat. Ada hal positif dari yang yang dapat dijadikan best practices untuk perencanaan strategis dan pelaksanaan kegiatan bagi indikator yakni persentase pengadaaan menggunakan e-procurement, yaitu pengukuran untuk seluruh satker di pusat dan daerah untuk Renstra berikutnya. Beberapa prestasi yang dapat dicapai Biro Keuangan dan BMN selama tahun 2015, antara lain : 1. Opini dari BPK untuk laporan keuangan Kementerian Kesehatan periode tahun anggaran 2014; 2. Penghargaan kepada Kementerian Kesehatan sebagai Juara Pertama Kategori Kepatuhan Pelaporan BMN TA 2014 untuk kelompok Kementerian/Lembaga dengan jumlah unit kuasa pengguna barang lebih dari 100 satuan kerja.

iv Laporan Akuntabilitas Kinerja 2015 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………….………………………..... RINGKASAN EKSEKUTIF .………………….…………………………...

i ii

ISI ……………………………………………………………... TABEL …………………………….…………………………... GAMBAR ………………………....…………………………... GRAFIK ……………………...………………………………...

v vi vii viii

BAB I

PENDAHULUAN …………………………………………..... A. LATAR BELAKANG .....………………………………...... B. MAKSUD DAN TUJUAN .………………………………... C. TUGAS DAN FUNGSI .………………………................. D. SISTEMATIKA .…………………………………………...

1 1 2 2 4

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA................... A. VISI DAN MISI ……………..………………………....... B. TUJUAN DAN SASARAN ….. …………………………... C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN............. D. PERJANJIAN KINERJA ..................................................

6 6 6 8 11

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ................………………..…... A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..……………...……... B. INDIKATOR PENUNJANG ............................................ C. REALISASI ANGGARAN ............................................... D. SUMBER DAYA MANUSIA ...…..…………………......... E. SUMBER DAYA ANGGARAN DAN REALISASI ............ F. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA .............. G. PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIRO KEUANGAN DAN BMN TAHUN 2015 ..

13 13 20 21 22 23 23

SIMPULAN ..……………………………………………………..

25

DAFTAR DAFTAR DAFTAR DAFTAR

BAB IV

24

v Laporan Akuntabilitas Kinerja 2015 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu kewajiban dalam rangka tugas pokok dan fungsi, sehingga harus dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban implementasi pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja/IKU yang telah ditetapkan sebelumnya, dan sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk mendorong adanya upaya perbaikan dalam mencapai peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. Pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan suatu unit organisasi diwujudkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja. Dengan adanya pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan suatu unit organisasi diharapkan transparansi dan akuntabilitas atau good governance dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan. Dasar hukum dan acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK),

antara

lain

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

64/MENKES/PER/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, serta Permen-PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut di atas Menteri Kesehatan telah

menetapkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

No.

2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

1 Laporan Akuntabilitas Kinerja 2015 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah tercantum dalam Penetapan Kinerja Biro Keuangan dan BMN. Selain itu, juga memuat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2015. Penyusunan LAKIP Biro Keuangan dan BMN bertujuan untuk: 1. Pertanggungjawaban kinerja satuan kerja Biro Keuangan dan BMN tahun anggaran 2015; 2. Sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam rangka efisiensi, dan efektifitas pelaksaaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencapai visi dan misi Biro Keuangan dan BMN; 3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek; 4. Sebagai

bahan

Pemantauan

dan

pengendalian

pencapaian

kinerja

organisasi; 5. Sebagai

bahan

pelaporan

capaian

realisasi

kinerja

untuk

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Sebagai bahan penilaian keberhasilan organisasi.

C. TUGAS DAN FUNGSI Biro Keuangan dan BMN berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian Kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Biro Keuangan dan BMN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan; 2. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; 3. Pelaksanaan urusan penatausahaan pengadaan dan penyimpanan; 4. Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.


Susunan Organisasi Biro Keuangan dan BMN sebagaimana digambarkan pada bagan dibawah ini:

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Keuangan dan BMN

Tugas dan fungsi masing-masing bagian dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak, urusan perbendaharaan, dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Dalam

melaksanakan

tugas

Bagian

Tata

Laksana

Keuangan

Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak; b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan; c. Pelaksanaan urusan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.


dan

2. Bagian Penyusunan Laporan Keuangan Bagian Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Penyusunan Laporan

Keuangan

menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran; b. Pelaksanaan penyusunan laporan kekayaan bersih dalam neraca; c. Pelaksanaan penyusunan catatan atas laporan keuangan. 3. Bagian Penatausahaan, Pengadaan dan Penyimpanan Bagian Penatausahaan, Pengadaan dan Penyimpanan mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan pengadaan dan penyimpanan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan urusan penatausahaan pengadaan; b. Pelaksanaan urusan penatausahaan penyimpanan; c. Pelaksanaan urusan rencana, monitoring, evaluasi dan laporan Biro; dan d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. 4. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan dan penghapusan barang milik negara. Dalam melaksanakan tugas Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara; b. Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara; c. Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;

D. SISTEMATIKA BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan dan BMN, serta sistematika penulisan laporan. BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan Biro Keuangan dan BMN serta cara mencapai tujuan.


BAB III Akuntabilitas

Kinerja,

menjelaskan tentang

pengukuran kinerja,

evaluasi

pencapaian kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan serta sumberdaya manusia yang digunakan dalam pencapaian kinerja Biro Keuangan dan BMN selama tahun 2015. BAB IV Simpulan


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI DAN MISI 1. Visi Visi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan adalah Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan mendukung terwujudnya Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan. 2. Misi Misi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan adalah : a. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara Kementerian Kesehatan b. Meningkatkan kualitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) c. Meningkatkan

koordinasi

penyusunan

laporan

keuangan

menuju

terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) B. TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan Umum Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Khusus Terselenggaranya peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan

barang

milik

negara

Kementerian

Kesehatan

sesuai

peraturan

perundangan dalam rangka mendukung manajemen dan pelaksanaan tugastugas Kementerian Kesehatan mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan

2. Sasaran


Meningkatnya kualitas pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dilaporkan sesuai ketentuan. 2.1 Indikator 2.1.1 Presentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

dan

berkualitas

sesuai

dengan

SAP

untuk

mempertahankan WTP sebesar 100% Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan sebanyak 2 buah, yaitu : a. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 b. Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2015 Definisi Operasional IKU adalah : a. Laporan Keuangan Tahunan Kementerian Kesehatan adalah Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan yang menyajikan data hasil olah transaksi keuangan dan mutasi barang milik negara periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya, termasuk data Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahun-tahun sebelumnya. b. Laporan Keuangan Semester adalah Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan yang menyajikan data hasil olah transaksi keuangan dan mutasi barang milik negara periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan, termasuk data Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahun sebelumnya. 2.1.2 Persentase

nilai aset tetap yang telah mendapatkan

Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan sebesar 50%. Definisi Operasional IKU adalah : Semua aset tetap yang dimanfaatkan sesuai tupoksi satker harus mendapatkan

Penetapan

Status

Penggunaan

(PSP)

mencakup satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah.

2.1.3 Persentase pengadaan menggunakan e-procurement. Pengadaan menggunakan LPSE sebesar 65% Definisi Operasional IKU adalah :


yang

Persentase pengadaan menggunakan e-procurement adalah perbandingan jumlah satuan kerja Kantor Pusat dan satuan kerja Kantor Daerah di Provinsi Jakarta yang seharusnya menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan jumlah satuan kerja Kantor Pusat dan satuan kerja Kantor Daerah di Provinsi Jakarta yang memiliki belanja modal dan/atau belanja barang yang dilelang di atas Rp 200 juta di lingkungan Kementerian Kesehatan RI.

NO

INDIKATOR

DEFINISI OPERASIONAL

2015

2016

TARGET 2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

30%

50%

70%

90%

100%

65%

80%

90%

100%

100%

1. Laporan Tahunan, menyajikan data hasil olah transaksi keuangan dan mutasi BMN periode 1 Januari s.d 31 Desember tahun sebelumnya, termasuk data laporan realisasi anggaran dan neraca tahun-tahun sebelumnya

1

2. Laporan semester I, menyajikan data hasil olah transaksi keuangan dan mutasi BMN Persentase satker yang menyampaikan laporan periode 1 Januari s.d 30 Juni tahun berjalan, keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai termasuk data laporan realisasi anggaran dan dengan SAP untuk mempertahankan WTP neraca tahun-tahun sebelumnya

2

persentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan

3

Persentase pengadaan menggunakan eprocurement

Catatan : Laporan keuangan tersebut disampaikan secara berjenjang mulai dari tingkat satker ke wilayah, Wilayah ke Eselon I, Eselon I ke Tingkat Kementerian Kesehatan (Biro Keuangan dan BMN) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan Semua aset tetap yang dimanfaatkan sesuai tupoksi satker harus mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) yang mencakup satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah Seluruh Kantor Pusat dan Kantor Daerah di seluruh provinsi yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Kementerian Kesehatan

Tabel 1. Matriks Kinerja Biro Keuangan dan BMN

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN 1. Kebijakan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka kebijakan umum Biro Keuangan dan BMN adalah :


f) Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pengelola keuangan dan barang milik negara satuan kerja dan Unit Akuntansi Kementerian Kesehatan g) Peningkatan

kualitas

penerapan

peraturan

perundang-undangan

pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara oleh semua satker dan Unit Akuntansi Kementerian Kesehatan h) Peningkatan kualitas dan proporsi belanja pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) i) Peningkatan

koordinasi

pelaksanaan

tindak

lanjut

laporan

hasil

pemeriksaaan j) Peningkatan

pembimbingan,

konsultasi,

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara kepada seluruh satker dan Unit Akuntansi bekerja sama dengan Eselon I dan Biro/Pusat Setjen 2. Strategi Seperti halnya pada tahun 2012 dengan roadmap WTP 2012, pada tahun 2015 strategi pelaksanaan kegiatan Biro Keuangan dan BMN mengacu kepada 14 strategi. Inti dari strategi tersebut adalah penguatan di berbagai bidang, yaitu: penguatan komitmen, penguatan regulasi, penguatan sistem dan prosedur, penguatan sumber daya manusia, penguatan monitoring dan evaluasi, serta penguatan pengawasan dan pengendalian. Empat belas strategi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. Membangun Komitmen dan Integritas Pimpinan, Para Pengelola dan Para Pelaksana Kegiatan; b. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran; c. Pembenahan Pengelolaan Kas / Sistem Pembukuan / Akuntansi; d. Perbaikan Penatausahaan PNBP; e. Perbaikan Pengelolaan Hibah Langsung; f. Penataan Rekening; g. Peningkatan Kualitas Proses Pengadaan Barang/Jasa; h. Pembenahan Penatausahaan BMN; i. Penguatan Kapasitas SDM; j. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); k. Penguatan Monitoring dan Evaluasi; 9 Laporan Akuntabilitas Kinerja 2015 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

l. Perbaikan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan; m. Peningkatan Kualitas Reviu dan Audit; n. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dari

strategi tersebut di atas diuraikan kedalam kegiatan Biro

Keuangan dan BMN yaitu: a. Melakukan koordinasi Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PPK-BLU dan Non PPK BLU); b. Melakukan koordinasi Penatalaksanaan Perbendaharaan; c. Melakukan koordinasi Penatalaksanaan TP-TGR; d. Melakukan penyiapan data awal bahan penyusunan Laporan Keuangan Es-1 Setjen dan Kemenkes; e. Melakukan rekonsiliasi Data LRA dan Neraca (BMN); f. Melakukan pembinaan/pendampingan implementasi SAI Es-1 Setjen dan Kemenkes; g. Melakukan pembimbingan penatausahaan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; h. Melakukan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Es-1 Setjen dan Kemenkes; i. Melakukan feedback Laporan Keuangan Es-1 Setjen dan Kemenkes; j. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil kegiatan; k. Melaksanakan peningkatan kemampuan petugas SAI (SAK) Satker Setjen dan Kemenkes; l. Melakukan koordinasi Penatalaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; m. Melakukan koordinasi Penatalaksanaan Penyimpanan BMN; n. Melakukan Penatalaksanaan Ketatausahaan dan Rumah Tangga Biro; o. Melakukan koordinasi Penatalaksanaan Penatausahaan BMN; p. Melakukan koordinasi Penatalaksanaan Pemanfaatan BMN; q. Melakukan koordinasi Penatalaksanaan Penghapusan BMN. Disamping itu Biro Keuangan dan BMN melakukan upaya perubahan (Budaya kerja Pasif ke Budaya Kerja Pro-Aktif). Upaya perubahan yang dilaksanakan di lingkungan Biro Keuangan adalah : a. Internalisasi perubahan Biro Keuangan dan BMN


b. Meningkatkan pemanfaatan email group dalam sharing informasi baik terkait perencanaan, proses pelaksanaan kegiatan maupun output kegiatan c. Meningkatkan monitoring yang tidak hanya terbatas pada hasil/output tetapi termasuk kemajuan pelaksanaan kegiatan d. Melaksanakan bisnis proses secara konsekuen sesuai SOP yang telah disusun e. Mengembangkan dan mengaplikasikan software bantu dalam rangka percepatan analisis data keuangan dan barang milik negara dari software induk antara lain SAI (SAK dan SIMAK-BMN), aplikasi persediaan, SPSE f. Mengembangkan software baru bidang keuangan dan BMN g. Meningkatkan intensitas dan kualitas umpan balik kepada pihak terkait h. Meningkatkan responsivitas (jemput bola) dalam segala hal terkait penyelesaian pekerjaan i. Analisa dan umpan balik data absensi sidik

jari (finger print) untuk

meningkatkan disiplin pegawai j. Meningkatkan intensitas rapat koordinasi internal setiap jenjang (Tingkat Biro, Bagian dan Sub Bagian) k. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian setiap jenjang l. Evaluasi dan umpan balik proses perubahan

D. PERJANJIAN KINERJA Penjabaran dari sasaran dan program Biro Keuangan dan BMN dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2015. Dalam rencana kinerja tahun 2015 ditetapkan target kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Berikut indikator kinerja/kegiatan dan alokasi anggaran Biro Keuangan dan BMN tahun 2015:


INDIKATOR Persentase satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan SAP untuk mempertahankan WTP persentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan Persentase pengadaan menggunakan eprocurement INDIKATOR PENUNJANG Dukungan Layanan Manajemen

TARGET 2015

ALOKASI ANGGARAN 2015

100%

14.164.862.000

30%

4.341.703.000

65%

2.266.178.000

12 Bulan Layanan

5.948.915.000

Tabel 2. Alokasi Anggaran per IKU


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Capaian kinerja organisasi merupakan pernyataan kinerja sasaran strategis suatu organisasi yang disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organiasi tersebut. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan rencana, atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN dalam kurun waktu Januari – Desember 2015. Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015–2019. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Biro Keuangan dan BMN khususnya di tahun 2015, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan menetapkan strategi perencanaan untuk mencapai target yang diharapkan nantinya pada tahun renstra 2015-2019 Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Penetapan Kinerja.


MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) KEMENTERIAN KESEHATAN SECARA EFEKTIF, EFISIEN DAN DILAPORKAN SESUAI KETENTUAN

Pencapaian kinerja Biro Keuangan dan BMN pada tahun 2015 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini: Sasaran

Indikator Kinerja

a. Presentase

Satker

kualitas

pengelolaan Keuangan dan Barang

Milik

Realisasi

2015

2015

100 %

100 %

30 %

54%

65 %

73%

yang

menyampaikan laporan keuangan tepat Meningkatnya

Target

waktu dan berkualitas sesuai dengan SAP untuk mempertahankan WTP

Negara

Kementerian

Kesehatan b. Presentase nilai aset tetap yang telah secara efektif, efisien dan mendapatkan penetapan status dilaporkan sesuai ketentuan penggunaan sesuai kebutuhan c. Persentase Pengadaan Menggunakan e-procurement

Tabel 3. Target dan Realisasi Biro Keuangan dan BMN Tahun 2015

Uraian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 1. Indikator Pertama Presentase Satker yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Berkualitas Sesuai dengan SAP untuk Mempertahankan WTP 100% di Tahun 2015


. Gambar 2. Penghargaan kepada Kementerian Kesehatan atas Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan TA 2014

Dari Indikator Pertama pada tahun 2015 telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu dari sejumlah 1.321 Satker seluruhnya menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas. Berikut analisis pencapaian kinerja Indikator Pertama:

Grafik 1. Target dan Realisasi Indikator Pertama

a. Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target 1) Sosialisasi, bimbingan teknis dan penyamaan persepsi kepada seluruh Satker di Kementerian Kesehatan;


2) Komitmen pimpinan dalam mendorong laporan keuangan yang berkualitas; 3) Penyusunan pseudo Laporan Keuangan per 31 Desember 2015 dan 30 November 2015 lebih memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual; 4) Melakukan telaah atas laporan keuangan sebelum dilakukan reviu dengan Tim Inspektorat Jenderal; 5) Mengintensifkan komunikasi secara berjenjang antara seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. b.

Permasalahan Walaupun target kinerja Indikator Pertama tercapai namun masih ada permasalahan yang muncul sebagai berikut: 1) Aplikasi posting rules jurnal akrual masih mengalami kendala; 2) Ketersediaan dan kompetensi SDM Petugas SAIBA dan SIMAK-BMN pada seluruh Satuan Kerja yang belum mencukupi; 3) Mutasi pegawai dan pergantian petugas SAIBA dan SIMAK-BMN sehingga tidak ada kesinambungan dalam penanganan tugas.

c.

Upaya/Usul Pemecahan Masalah 1) Menyampaikan

permasalahan

aplikasi

kepada

Kementerian

Keuangan; 2) Diklat/pelatihan/sosialisasi untuk petugas SAIBA dan SIMAK-BMN; 3) Mutasi pegawai petugas SAIBA dan SIMAK-BMN tidak terlalu cepat dan wajib dilakukan transfer data dan ilmu kepada petugas SAIBA dan SIMAK-BMN yang menggantikan. d.

Rencana Tindak Lanjut 1) Menyampaikan

permasalahan

aplikasi

kepada

Kementerian

Kesehatan; 2) Mengusulkan tambahan tenaga bidang akuntansi; 3) Membuat Surat Edaran agar mutasi pegawai dan pergantian petugas SAIBA dan SIMAK-BMN tidak terlalu sering. 2. Indikator Kedua Presentase Nilai Aset Tetap yang telah Mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai Ketentuan Sejumlah 50% di Tahun 2015


Gambar 3. Penghargaan kepada Kementerian Kesehatan sebagai Juara Pertama Kategori Kepatuhan Pelaporan BMN TA 2014

Capaian kinerja Indikator Kedua tahun 2015 melampaui target yang ditetapkan, dari total nilai aset yang harus ditetapkan status penggunaannya yaitu Rp 39.727.025.395.104,-, presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan penetapan status penggunaan sesuai ketentuan adalah Rp 21.407.511.689.339,- (54%), melampaui target Rp 11,918,107,618,531,(30%).

Grafik 2. Target dan Realisasi Indikator Kedua


a.

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target kinerja 1) Sosialisasi, bimbingan teknis dan penyamaan persepsi kepada seluruh Satker di Kementerian Kesehatan; 2) Komitmen pimpinan dalam mendorong laporan pengelolaan BMN, terutama dalam penetapan status penggunaan aset.

b.

Permasalahan Walaupun capaian kinerja Indikator Kedua melampaui target, masih ada permasalahan yang terjadi, yaitu: 1) Pengambilan data BMN dari aplikasi SIMAK BMN yang belum dapat dilakukan oleh pengelola barang; 2) Masih ada Satker kurang tertib mengumpulkan data BMN, sehingga kesulitan memberikan data dukung penetapan status penggunaan; 3) Kesalahan entry dalam pengusulan penetapan status penggunaan.

c.

Upaya/Usul Pemecahan Masalah 1) Membuat

Aplikasi

SIMONAS

untuk

usul

penetapan

status

penggunaan di lingkungan Kemenkes 2) Membantu satker untuk membuat data usulan penetapan status penggunaan dari Aplikasi SIMAK BMN d.

Rencana Tindak Lanjut 1) Mengembangkan Aplikasi SIMONAS 2) Melakukan sosialisasi ke Satker terkait pengelolaan BMN

3. Indikator Ketiga

Persentase Pengadaan Melalui e-procurement Sebesar 65% di Tahun 2015 Capaian kinerja Indikator Ketiga tahun 2015 melampaui target yang ditetapkan, dari 214 Satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah ditargetkan 139 Satker (65%) melakukan pengadaan melalui e-procurement, hasilnya sebanyak 156 Satker (73%) sudah melakukan pengadaan melalui eprocurement Dengan demikian pencapaian kinerja melebihi target. Dasar penetapan target dan realisasi ini adalah perhitungan jumlah Satker Kantor Pusat dan


Kantor Daerah yang melaksanakan pengadaan dengan menggunakan eprocurement.

Grafik 3. Target dan Realisasi Indikator Kedua

a.

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target kinerja Tercapainya target kinerja Indikator Ketiga tidak lepas dari terobosan yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN yaitu sebagai berikut: 1) Persetujuan surat dukungan dan komitmen atas pelaksanaan rencana aksi dan peta jalan pengembangan organisasi dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa program modernisasi pengadaan; 2) Terbentuknya Unit Layanan Pengaduan (ULP) yang permanen (struktural setingkat Eselon IV) dimasing-masing Unit Utama Kantor Pusat; 3) Penetapan angka kredit (PAK) bagi para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pengelola Barang/Jasa; 4) LPSE Kementerian Kesehatan melaksanakan pelatihan SPSE v4 bagi PPK, Pokja ULP dan Pejabat Pengadaan. Melalui kegiatan pengadaan menggunakan LPSE Kementerian Kesehatan telah menyelesaikan 12.106 paket dengan pagu selesai sebesar

Rp.7.708.372.729.535,-

dengan

hasil

lelang

sebesar

Rp.7.501.003.581.839,- dan mampu menghemat keuangan negara sebesar Rp.207.369.147.696,- atau sebesar 2,69% dari nilai pagu selesai yang dilelangkan di LPSE Kementerian Kesehatan.


b.

Permasalahan : 1) Belum optimalnya pengisian Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP); 2) Belum semua Satuan Kerja Kantor Daerah menggunakan LPSE Kementerian Kesehatan; 3) Percepatan pelaksanaan pengadaan diawal tahun belum semua terealisasi; 4) Belum optimalnya pelaksanaan lelang cepat; 5) Belum optimalnya pelaksanaan SPSE V4; 6) Adanya temuan dari Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP).

c.

Usul Pemecahan Masalah 1) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang berkelanjutan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); 2) Pembuatan aturan tentang pembentukan ULP di Kantor Daerah; 3) Perlunya pembinaan dalam rangka mengurangi temuan-temuan oleh APIP.

d.

Rencana Tindak Lanjut 1) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang berkelanjutan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); 2) Mengusulkan pembuatan Juknis ULP; 3) Melaksanakan

pembinaan

teknik

dan

konsolidasi

pengadaan

barang/jasa pemerintah.

B. INDIKATOR PENUNJANG Sebagaimana disebutkan sebelumnya maka dalam pencapaian sasaran strategis Biro Keuangan dan BMN diperlukan Laporan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Kerja dengan alokasi dana sebesar Rp.3.305.045.000,penyerapan dana sebesar Rp.2.151.717.151,- atau 66.56%. Adapun Indikator Penunjang dan pencapaiannya di Biro Keuangan dan BMN Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut: INDIKATOR PENUNJANG Laporan Perencanaan dan Anggaran Layanan Perkantoran Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

TARGET OUTPUT

CAPAIAN

%

1 Dokumen 12 Bulan 40 Unit

1 Dokumen 12 Bulan 40 Unit

100% 100% 100%


Tabel 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Penunjang

C. REALISASI ANGGARAN Biro Keuangan dan BMN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA Biro Keuangan dan BMN Nomor : DIPA-024.01.1.465921/2015 tanggal 14 November 2014 sebesar Rp.33.784.000.000,-, pada tanggal 7 Juli 2015 dilakukan Revisi DIPA menjadi sebesar Rp.26.721.658.000,- dan 25 Agustus 2015 dilakukan Revisi ketiga namun anggaran tetap sebesar Rp.26.721.658.000,-. Realisasi keuangan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp.18.641.694.371,(69,76%). Realisasi pada tahun 2015 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014. Alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.28.011.190.000,dengan realisasinya sebesar Rp.25.099.582.953 (89,61%).

Grafik 4. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran 2014 dan 2015

Adapun penyebab penurunan realisasi anggaran tersebut adalah: 1. Terdapat kegiatan yang diblokir karena bertentangan dengan Inpres Nomor 2 tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas. 2. Terdapat beberapa revisi anggaran yang menyebabkan terganggunya dan terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan terganggunya jadwal kegiatan yang sudah direncanakan, seperti : a. Revisi DIPA sebanyak 3 kali b. Revisi mak/akun pada RKAKL


D. SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal sampai dengan Tanggal 31 Desember 2015 sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) pegawai dengan rincian sebagai berikut:

NO I.

TENAGA

JUMLAH

Menurut Jabatan A.

B.

Struktural Eselon II

1

Eselon III

4

Eselon IV

12

Fungsional

2

C. Staf

110 Jumlah

II.

III.

129

Menurut Golongan Golongan IV

8

Golongan III

116

Golongan II

5

Menurut Pendidikan S2

12

S1

58

Sarjana Muda/D3

7

SLTA

50

SLTP

1

SD

1

Tabel 5. SDM Biro Keuangan dan BMN


Jenis dan tingkat pendidikan tersebut menunjukkan kekuatan SDM di Biro Keuangan dan BMN. Dari sisi jumlah SDM yang ada, dirasakan cukup. Namun demikian dari posisi pendidikan masih di perlukan SDM dengan latar belakang bidang Ekonomi dan Akuntansi. Upaya Sementara yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, workshop, capacity building dan lain-lain.

E.

SUMBER DAYA ANGGARAN DAN REALISASI Seluruh Kegiatan Biro Keuangan dan BMN ini dibiayai dari DIPA Biro Keuangan dan BMN Nomor : DIPA-024.01.1.465921/2015 tanggal 14 November 2014 sebesar Rp.33.784.000.000,- pada tanggal 7 Juli 2015 dilakukan Revisi DIPA menjadi sebesar Rp.26.721.658.000,- dan pada tanggal 25 Agustus 2015 dilakukan revisi kedua namun anggaran tetap sebesar Rp.26.721.658.000,-. Revisi tersebut dilakukan karena adanya Refocusing Perjalanan Dinas.

F.

SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA Berdasarkan Neraca Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2015, tampak bahwa sumber daya sarana dan prasarana di Biro Keuangan dan BMN adalah sebagai berikut : KODE 117111 117113 117121 117124 117199 131111 132111 133111 134111 134112 134113 135111 135121 137111 137211

AKUN NERACA Barang Konsumsi Bahan Untuk Pemeliharaan Pita Cukai, Materai dan Lege Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Persediaan Lainnya Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan dan Jembatan Irigasi Jaringan Aset Tetap dalam Renovasi Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

SALDO PER 31 DESEMBER 2015 6.059.000 3.022.056.380 9,041,176,751 3,205,638,777 239,682,000 1,874,381,838 213,525,000 ( 7,036,004,399) ( 495,444,000)


137311 137312 137313 137411 162151 162191 166112 169122

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan Akumulasi Penyusutan Irigasi Akumulasi Penyusutan Jaringan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Software Aset Tak Berwujud Lainnya Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi

( 239,682,000) ( 130,082,093) 4,223,552,405 135,905,000 533,928,720 ( 529,115,880)

Tabel 6. Barang Milik Negara yang menjadi Aset Biro Keuangan dan BMN

G. PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIRO KEUANGAN DAN BMN TAHUN 2015 NO 1

2

3 4 5

6

7

KEGIATAN Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor dan Tindak Lanjut Penyelesaiannya Laporan Penyelesaian Penertiban Rekening Pemerintah dilingkungan Kementerian Kesehatan Laporan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Kerja Laporan PNBP/BLU Kementerian Kesehatan Laporan Keuangan dan Kekayaan Negara

Laporan pengadaan barang dan jasa Kementerian Kesehatan

TARGET IKU

Laporan Keuangan yang berkualitas dan tepat waktu sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

CAPAIAN

65% Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Laporan Kegiatan dan Pembinaan Pengelolaan Negara sesuai ketentuan Keuangan dan Barang Milik Negara

output 2015 Capaian

%

Pagu

Anggaran 2015 Realisasi

%

3 Laporan

3 Laporan

100%

971.380.000

860.682.475

89%

1 Laporan

1 Laporan

100%

236.340.000

162.970.500

69%

4 Laporan

4 Laporan

100%

3.305.045.000

2.199.911.350

67%

4 Laporan 5 Laporan

4 Laporan 5 Laporan

100% 100%

1.924.400.000 7.727.697.000

1.676.752.940 4.719.277.696

87% 61%

73%

5 Laporan

5 Laporan

100%

2.266.178.000

1.882.055.550

83%

54%

6 Laporan

6 Laporan

100%

4.341.703.000

4.053.465.110

93%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

456.915.000

259.190.200

57%

12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 100%

3.167.078.000

2.396.797.379

76%

40 Unit 1 Laporan

639.000.000 1.685.922.000 26.721.658.000

605.355.419 0 18.816.458.619

95% 0% 70%

100%

100%

Pengadaan Barang dan Jasa (E-procurement) sesuai ketentuan

Target

30% 8 9

Laporan Perencanaan dan Anggaran Layanan Perkantoran

10 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 11 Output Cadangan

Tersedianya Dukungan Layanan Manajemen dan Alat Pengolah Data

40 Unit 0 Laporan

Total Pagu

100% 0%

Tabel 7. Perbandingan Target Dan Capaian Indikator Kinerja Biro Keuangan Dan BMN Tahun 2015

Dari tabel diatas terlihat beberapa program cukup efektif dalam hal pencapaian hasil dan serapan. Pencapaian kinerja yang melampaui target dapat menggunakan anggaran hanya 69,76% dari yang dialokasikan, namun demikian di tahun-tahun mendatang perlu dievaluasi efektifitas perencanaan anggaran tiap-tiap program yang mendukung indikator kinerja.


BAB IV SIMPULAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2015 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Biro Keuangan dan BMN kepada pimpinan (Sekretaris Jenderal) dan seluruh stakeholders yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan khususnya di bidang Keuangan dan BMN. Dari Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Keuangan dan BMN cukup baik dan efektif. Seluruh indikator mencapai target, bahkan melampaui target yang ditetapkan di TA 2015. Adapun hal-hal yang mendukung dan upaya Biro Keuangan dan BMN dalam pencapaian target adalah sosialisasi, bimbingan teknis dan penyamaan persepsi kepada seluruh Satker di Kementerian Kesehatan terkait Laporan Keuangan dan BMN; komitmen pimpinan dalam mendorong laporan pengelolaankeuangan dan BMN; penyusunan pseudo Laporan Keuangan per 31 Desember 2015 dan 30 November 2015 lebih memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual; persetujuan surat dukungan dan komitmen atas pelaksanaan rencana aksi dan peta jalan pengembangan organisasi dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa program modernisasi pengadaan; dan penetapan angka kredit (PAK) bagi para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pengelola Barang/Jasa. Namun demikian masih ada permasalahan yang terjadi yaitu ketersediaan dan kompetensi SDM Petugas SAIBA dan SIMAK-BMN pada seluruh Satuan Kerja yang belum mencukupi; mutasi pegawai dan pergantian petugas SAIBA dan SIMAK-BMN; satker kurang tertib mengumpulkan data BMN, sehingga kesulitan memberikan data dukung penetapan status penggunaan; belum optimalnya pengisian Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP); belum optimalnya pelaksanaan SPSE V4. Saran atau usulan kedepan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengusulkan tambahan tenaga bidang akuntansi; membuat Surat Edaran agar mutasi pegawai dan pergantian petugas SAIBA dan SIMAK-BMN tidak terlalu sering; mengembangkan Aplikasi SIMONAS; meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang berkelanjutan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); dan mengusulkan pembuatan Juknis ULP.


DAFTAR TABEL Tabel 1. Matriks Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tabel 2. Alokasi Anggaran per IKU Tabel 3. Target dan Realisasi Biro Keuangan dan BMN Tahun 2015 Tabel 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Penunjang Tabel 5. SDM Biro Keuangan dan BMN Tabel 6. Barang Milik Negara yang menjadi Aset Biro Keuangan dan BMN Tabel 7. Perbandingan Target Dan Capaian Indikator Kinerja Biro Keuangan Dan BMN Tahun 2015

vi Laporan Akuntabilitas Kinerja 2015 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Keuangan dan BMN Gambar 2. Penghargaan kepada Kementerian Kesehatan atas Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan TA 2014 Gambar 3. Penghargaan kepada Kementerian Kesehatan sebagai Juara Pertama Kategori Kepatuhan Pelaporan BMN TA 2014

vii Laporan Akuntabilitas Kinerja 2015 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

DAFTAR GRAFIK Grafik 1. Target dan Realisasi Indikator Pertama Grafik 2. Target dan Realisasi Indikator Kedua Grafik 3. Target dan Realisasi Indikator Kedua Grafik 4. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran 2014 dan 2015

viii Laporan Akuntabilitas Kinerja 2015 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

Recommend Documents