2005 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G memeriksa perkara perdata dalam tingkat

P U T U S A N No. 01.K/KPPU/2005 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : KOMISI

PENGAWAS

PERSAINGAN

USAHA

REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan Ir.H.Juanda No.36, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh : Dr.Ir.SUTRISNO IWANTONO, MA., Ketua KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA, dan

dalam hal ini memberi

kuasa kepada

R. KURNIA SYA’RANIE, SH., Direktur Penegakan Hukum pada Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan kawankawan, berkantor di Jalan Ir.H.Juanda No.36, Jakarta, Pemohon Kasasi dahulu Termohon ; melawan: PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK., berkedudukan di Jalan Japati No.1, Bandung, yang diwakili oleh : KRISTIONO, Direktur Utama PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK., dan dalam hal ini memberi kuasa kepada STEFANUS HARYANTO, SH., LLM., Advokat, dan kawan-kawan, berkantor di Chase Plaza Lt.18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta, Termohon Kasasi dahulu Pemohon ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi

dahulu

sebagai Pemohon telah mengajukan keberatan

terhadap putusan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil : bahwa yang menjadi objek keberatan adalah Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Nomor : 02/KPPU-I/2004 tanggal 13 Agustus 2004, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan bahwa PEMOHON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ; 2. Menyatakan bahwa PEMOHON terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No.01.K/KPPU/2005

3. Menyatakan bahwa PEMOHON terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ; 4. Menyatakan bahwa PEMOHON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ; 5. Menyatakan bahwa PEMOHON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 25 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 ; 6. Menetapkan

pembatalan

klausula

yang

menyatakan

bahwa

pihak

penyelenggara atau pengelola Warung Telkom hanya boleh menjual jasa dan atau produk PEMOHON dalam perjanjian kerja sama antara PEMOHON dengan penyelenggara atau pengelola warung Telkom ; 7. Memerintahkan PEMOHON untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dengan cara (a) meniadakan persyaratan PKS atas pembukaan akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk PEMOHON di Wartel ; (b) membuka akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk PEMOHON di Warung Telkom ; bahwa terhadap Putusan tersebut di atas, PEMOHON menerima diktum Putusan ke-1 (satu), ke-4 (empat), dan ke-5 (lima); namun secara tegas menyatakan menolak dan berkeberatan terhadap diktum Putusan Termohon di bawah ini : 1. Diktum ke 2 (dua) yang menyatakan bahwa PEMOHON terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ; 2. Diktum ke 3 (tiga) yang menyatakan bahwa PEMOHON terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ; 3. Diktum ke 6 (enam) yang menetapkan pembatalan klausula yang menyatakan bahwa pihak penyelenggara atau pengelola Warung Telkom hanya boleh menjual jasa dan atau produk PEMOHON dalam Perjanjian Kerjasama antara PEMOHON dengan Penyelenggara atau pengelola Warung Telkom ; 4. Diktum ke 7 (tujuh) yang memerintahkan PEMOHON untuk menghentikan kegiatan

yang

terbukti

menimbulkan

praktek

monopoli

dan

atau

menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dengan cara (a) meniadakan persyaratan PKS atas pembukaan akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk PEMOHON di Wartel ; (b) membuka akses SLI dan atau Jasa telepon internasional lain selain produk PEMOHON di Warung Telkom ;


bahwa keberatan PEMOHON ini diajukan karena adanya kekeliruan yang berkaitan dengan fakta-fakta yang menjadi bahan pertimbangan putusan Termohon, maupun oleh adanya kekeliruan penerapan hukum oleh Termohon yang akan PEMOHON uraikan dalam permohonan keberatan ini. bahwa Permohonan Keberatan ini diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 44 (2) Undang-Undang No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya disebut UU No.5/1999), dan karena itu Permohonan Keberatan ini memenuhi persyaratan dan harus diterima oleh Pengadilan Negeri Kelas I Bandung.

Penjelasan tentang duduk perkara. bahwa PEMOHON melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Jaringan Tetap dan Jasa Telekomunikasi di Indonesia berdasarkan izin dari Pemerintah RI yang beberapa kali diubah dan diperbaharui, terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan R.I. Nomor : KP.162/2004 Tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan penyelenggaraan Jasa Telepon Dasar PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Bukti. P.1) ; bahwa berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi

khususnya

Keputusan

Menteri

Pariwisata,

Pos

dan

Telekomunikasi Nomor KM 60/PT.102/MPPT-95 Tahun 1995, PEMOHON memiliki

hak

ekskusif

(exclusive

right)

untuk

menyelenggarakan

jasa

Telekomunikasi lokal menggunakan jaringan tetap sampai dengan tahun 2010 dan jasa Telekomunikasi jarak jauh sampai dengan tahun 2005 (Bukti P2) ; bahwa

berdasarkan

KM

6/PT.102/MPPT-95

Tahun

1995,

PT.

Indonesian Sattelite Corporation, Tbk (selanjutnya disebut sebagai "PT INDOSAT") bersama PT Satelit Palapa Indonesia (PT SATELINDO) memiliki hak eksklusif untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi sambungan langsung internasional sampai dengan tahun 2005 (Bukti P3) ; bahwa berdasarkan Pasal 61 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang untuk selanjutnya disebut UU No. 36 Tahun 1999 dinyatakan bahwa : "Jangka waktu hak tertentu yang diberikan Pemerintah kepada Badan Penyelenggara (PEMOHON) dapat dipersingkat sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan Badan Penyelenggara (Badan penyelenggara tersebut adalah PEMOHON dan PT INDOSAT) ; bahwa berkaitan dengan pengakhiran monopoli, telah diputuskan oleh Pemerintah melalui Sidang Kabinet Terbatas tanggal 20 November 2003 untuk


mengakhiri hak eksklusif yang dimiliki oleh PEMOHON dan PT INDOSAT dengan pemberian kompensasi, sebagaimana dituangkan dalam Pengumuman Menteri Perhubungan No.2 Tahun 2004. (Bukti P.4); bahwa hingga saat ini, kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, belum diterima oleh PEMOHON, dan dengan demikian PEMOHON sesungguhnya masih memiliki hak eksklusif dalam Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, khususnya Penyelenggaraan jasa telekomunikasi menggunakan Jaringan Tetap lokal dan jasa telekomunikasi menggunakan jaringan jarak jauh ; bahwa dengan demikian secara de jure PEMOHON masih memiliki hak eksklusif dalam menjalankan usahanya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 50 (a) UU No.5/1999 kalaupun betul bahwa PEMOHON telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ketentuan UU No.5/1999, quod non, perbuatan-perbuatan tersebut bukanlah suatu pelanggaran terhadap UU No.5/1999 mengingat perbuatan PEMOHON tersebut adalah pelaksanaan dari suatu peraturan Perundangan yang berlaku (yaitu Undang-Undang No.3/1989 tentang Telekomunikasi). Berdasarkan ketentuan Pasal 50 (a) UU No.5/1999 yang berbunyi : Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah : (a) perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku" ; jelas terbukti bahwa PEMOHON tidak dapat dinyatakan melanggar ketentuan UU No.5/1999 oleh Termohon mengingat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 (a) UU No.5/1999 tersebut diatas. bahwa kalaupun digunakan asumsi bahwa pemberian hak eksklusif (monopoli) kepada PEMOHON memang sudah berakhir dengan adanya Pengumuman Menteri Perhubungan No.2/2004, quod non, PEMOHON tetap berpendirian bahwa PEMOHON sama sekali TIDAK MELANGGAR ketentuan UU No.5/1999 sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Termohon dalam Perkara

No.02/KPPU-I/2004,

sehingga

PEMOHON sangat

berkeberatan

terhadap Putusan Termohon yang mengandung kekeliruan dalam menilai fakta maupun dalam menerapkan peraturan perundangan yang berlaku ; bahwa sejak tanggal 25 Juli 2001 PEMOHON mendapat ijin penyelenggaraan Internet Telepon untuk Keperluan Publik (selanjutnya disebut ITKP) atau lebih dikenal dengan istilah Voice over Internet Protokol (VoIP) berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor : 159 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Telepon Untuk Keperluan Publik dengan menggunakan kode akses 017 ;


bahwa selain PEMOHON, pada periode yang bersamaan PT. INDOSAT juga mendapatkan ijin penyelenggaraan ITKP dengan kode akses 016, PT. Gaharu dengan kode akses 019, PT. Atlasat dengan kode akses 018; bahwa penyelenggara-penyelenggara ITKP tersebut dapat melayani jasa telekomunikasi jarak jauh dan telekomunikasi internasional dengan moda yang berbeda dibandingkan jasa Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) yang diselenggarakan oleh PEMOHON dan Sambungan Langsung Internasional (SLI) yang diselenggarakan oleh PT INDOSAT ; bahwa PT.INDOSAT menyelenggarakan jasa telepon internasional atau yang dikenal dengan sebutan SLI dengan menggunakan kode akses 001 dan kode akses 008 ; bahwa dalam penyelenggaraan SLI-nya, PT INDOSAT menjalin kerjasama dengan PEMOHON yang dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi untuk menghubungkan jaringan milik PT.INDOSAT dengan jaringan milik PEMOHON (Bukti P5) ; bahwa

dalam

perjanjian

kerja

sama

tentang

Penagihan

Jasa

Telekomunikasi Internasional antara PT INDOSAT dan PEMOHON telah sepakat bahwa untuk aktivasi (pembukaan akses) layanan SLI di sentral telepon PEMOHON dilakukan atas permintaan dari pelanggan PEMOHON dan PT INDOSAT dapat mengajukan pendaftaran aktivasi untuk dan atas nama pelanggan (Bukti. P6). Jadi, berdasarkan Perjanjian antara PEMOHON dengan PT.INDOSAT yang menganut system “normally closed”, pelanggan harus aktif meminta agar akses sambungan langsung Internasionalnya dibuka bila hendak menggunakan jasa PT.INDOSAT ; bahwa

setidak-tidaknya

sejak

tahun

1989

mulai

dikenal

penyelenggaraan warung telekomunikasi (dikenal dengan sebutan wartel) sebagai salah satu tempat yang dapat digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan jasa telekomunikasi ; bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 39/HK220/JAS-51/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Outlet Telkom melalui Warung TELKOM, PEMOHON menyelenggarakan saluran distribusi internal jasa telekomunikasi dalam bentuk outlet dengan nama Warung TELKOM (Bukti P7) ; bahwa Warung TELKOM diselenggarakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara PEMOHON dengan pengelola Warung TELKOM atas dasar permohonan baik dari Pengelola Wartel lama yang ingin berubah menjadi Warung TELKOM maupun dari penyelenggara/pengelola yang sama sekali baru


(Bukti P8) ; bahwa perbedaan antara Wartel dengan Warung TELKOM pada pokoknya adalah sebagai berikut : Wartel menyediakan layanan jasa telekomunikasi produk penyelenggara telekomunikasi manapun, sedangkan Warung TELKOM yang merupakan outlet PEMOHON hanya menyediakan jasa telekomunikasi produk PEMOHON ;

Keberatan

dan

Bantahan

terhadap

hal-hal

yang

menjadi

dasar

pertimbangan Termohon dalam menjatuhkan Putusannya. bahwa karena pernyataan atau keterangan atau penjelasan dari para Saksi dan Saksi Ahli termasuk namun tidak terbatas pada fakta, dugaan, dan pernyataan Putusannya

yang tidak

dijadikan pernah

pertimbangan

oleh

dikonfirmasikan

Termohon oleh

menjatuhkan

Termohon

kepada

PEMOHON, maka PEMOHON tidak dapat atau tidak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas pernyataan atau keterangan atau penjelasan terhadap keterangan para Saksi dan Saksi Ahli yang diajukan oleh Termohon dimaksud. Oleh karena itu, PEMOHON mengajukan bantahan atas duduk perkara yang dijadikan pertimbangan oleh Termohon tersebut sebagai berikut : 1.Bahwa PEMOHON membantah Duduk Perkara angka 1.8 yang menyatakan bahwa TIM dari Termohon menduga PEMOHON telah melakukan tindakan pemblokiran terhadap SLI kode akses 001 dan 008 milik PT. INDOSAT yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1.1 Menutup layanan SLI kode akses 001 dan 008 dibeberapa Warung Telekomunikasi (Wartel), dan menyediakan layanan Internasional dengan kode akses 017 (Bagian duduk perkara Putusan Termohon angka 1.8.1) ; Pernyataan Termohon di atas adalah tidak benar sama sekali. PEMOHON tidak pernah menutup layanan SLI kode akses 001 dan 008 di Wartel manapun. Kalaupun dalam praktek ditemukan adanya kesulitan dalam memperoleh akses ke-001 atau 008, banyak sekali faktor yang menjadi penyebabnya dan secara teknis telah diuraikan kepada Termohon oleh Saksi VI tanggal 30 Juni 2004. Namun demikian, PEMOHON

tidak pernah menutup akses SLI 001 maupun 008 dari

SENTRAL jaringan milik PEMOHON. 1.2

Mengubah perjanjian kerjasama dengan Pemilik Wartel bahwa Wartel hanya dibolehkan menjual produk PEMOHON dan PEMOHON berhak melakukan

bloking/menutup

akses

layanan

milik

operator

(penyelenggara) lain dari Wartel (Bagian duduk perkara Putusan


Termohon angka 1.8.2) ; Pernyataan Termohon di atas tidak benar. PEMOHON tidak pernah mengubah perjanjian kerjasama dengan Pemilik Wartel (warung telekomunikasi) yang isinya mengatur wartel hanya dibolehkan menjual produk PEMOHON. Secara yuridis maupun faktual, PEMOHON tidak pernah dan tidak berhak melakukan penutupan kode akses SLI 001/008 di warung telekomunikasi (Wartel) sesuai dengan klausula yang terdapat di dalam perjanjian kerjasama antara PEMOHON dengan pemilik wartel (Bukti P9). 2. Bahwa PEMOHON membantah pernyataan Saksi 1 tanggal 5 Februari 2004 pada bagian Duduk Perkara Putusan TERMOHON angka 7.2 yang menyatakan : "untuk layanan telepon internasional penyelenggaranya adalah PEMOHON dengan layanannya ITKP 017 dan PT INDOSAT dengan layanannya SLI 001 dan 008". Pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak benar, karena : 2.1 Sesuai dengan perizinan yang ada saat itu, layanan Internasional hanya diselenggarakan oleh PT INDOSAT secara duopoli bersama PT SATELINDO (Vide.Bukti P3). 2.2

Layanan ITKP bukanlah layanan telepon Internasional sebagaimana layanan SLI 001 dan 008. Layanan ITKP tidak hanya diselenggarakan oleh PEMOHON namun juga diselenggarakan oleh PT INDOSAT, PT Gaharu, PT Atlasat dan konsorsium PIJ sebagaimana telah PEMOHON uraikan pada Penjelasan tentang Duduk Perkara yang terurai di atas.

2.3 PEMOHON baru mulai menyelenggarakan layanan telepon internasional yang setara dengan SLI yang dikelola oleh PT INDOSAT dengan kode akses 001 dan 008 terhitung sejak bulan Juni 2004, dengan nama produk Telkom Internasional Call 007 (TIC 007), sedangkan layanan ITKP 017 bukan layanan Internasional sebagaimana diutarakan oleh TERMOHON. Atas pernyataan Saksi 1 tersebut, PEMOHON tidak pernah mendapat kesempatan melakukan konfirmasi atas kesaksian tersebut. 3. Bahwa PEMOHON perlu menjelaskan dan atau meluruskan pernyataannya pada tanggal 12 Februari 2004, sebagaimana dikutip oleh TERMOHON pada bagian Duduk Perkara Putusan TERMOHON angka 8.14 yang menyatakan : " bahwa meskipun secara prosedur teknologi dan regulasi antara ITKP dan SLI berbeda, namun dari sisi konsumen tidak ada perbedaan antara keduanya, sehingga dari keduanya memang bisa muncul


persaingan". Dikaitkan dengan pernyataan TERMOHON selanjutnya pada angka 8.17, yang menyatakan bahwa ITKP 017 membidik pelanggan retail dan yang sensitive dengan harga, maka keterangan atau pernyataan TERMOHON pada angka 8.14 tersebut perlu diluruskan, karena antara ITKP dan SLI dari sisi konsumen sesungguhnya sangat berbeda. Perbedaan dimaksud adalah perbedaan dari sisi kualitas dimana kualitas SLI jauh lebih baik dari ITKP dan harga SLI jauh lebih mahal dari pada harga ITKP, sehingga segmen pasar konsumen yang menggunakan SLI berbeda dengan segmen pasar konsumen yang menggunakan ITKP. Dengan demikian karena segmen pasar konsumen antara SLI dan ITKP berbeda, maka sesungguhnya tidak ada persaingan antara layanan SLI dengan layanan ITKP. Bahwa antara SLI dengan ITKP bukan layanan yang saling bersaing, diakui secara tegas oleh TERMOHON yang menyatakan bahwa pesaing SLI 001 milik PT.INDOSAT adalah SLI 007 milik PEMOHON sebagaimana tercantum pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.4. Pernyataan TERMOHON tersebut di atas harus diartikan bahwa ITKP 017 termasuk ITKP lainnya bukan sebagai Pesaing SLI 001 dan 008 milik PT INDOSAT ; 4. Bahwa PEMOHON membantah keterangan atau pernyataan Saksi Ahli I yang dikemukakan pada tangggal 3 Maret 2004 sebagaimana dikutip TERMOHON pada Putusan bagian Duduk Perkara angka 17.1 yang menyatakan : “bahwa fixed line memang selalu monopoli. Yang tidak monopoli dan gampang untuk tidak monopoli adalah wireless karena entry dan exit bebas dan orang punya banyak pilihan sedangkan sunk cost-nya rendah" Pernyataan fixed line selalu monopoli tersebut adalah tidak benar. Bahwa fixed line tidak selalu monopoli, bahkan sejak PT. Ratelindo dan PT. Batam Bintan beroperasi sesungguhnya penyelenggaraan fixed line sudah tidak monopoli, bahkan PT. INDOSAT sejak 2003 telah memperoleh izin penyelenggaraan fixed line. Atas pernyataan Saksi Ahli I tersebut, PEMOHON tidak pernah mendapat kesempatan melakukan konfirmasi atas kesaksian tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan asas 'due process of law' (proses yang adil di depan hukum) yang merupakan prinsip hukum universal yang dianut di seluruh dunia. 5. Bahwa PEMOHON membantah keterangan atau pernyataan Saksi Ahli I


pada Duduk Perkara angka 17.5 yang menyatakan : "bahwa permasalahan blocking muncul setelah adanya kebijakan duopoli, mungkin karena Terlapor (dalam hal ini PEMOHON) masih belum yakin bahwa dengan adanya kompetisi Terlapor (dalam hal ini PEMOHON) masih dapat melakukan bisnisnya". Pernyataan yang dikemukakan Saksi Ahli I TERMOHON tersebut adalah tidak benar dan sangat naif, karena permasalahan blocking tidak dapat begitu saja dikaitkan dengan adanya kebijakan duopoli. Pernyataan ini sangat tendensius yang mengarah kepada tuduhan bahwa PEMOHON telah melakukan tindakan blocking tanpa didukung dengan bukti yang cukup. Bahwa PEMOHON sampai kapanpun tidak pernah meragukan kemampuan bisnisnya meskipun adanya kompetisi, bahkan PEMOHON sangat yakin dengan adanya kompetisi pelayanan PEMOHON kepada konsumen akan semakin membaik ; Atas pernyataan Saksi I tersebut, PEMOHON tidak pernah mendapat kesempatan melakukan konfirmasi atas kesaksian tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan asas 'due process of law' (proses yang adil di depan hukum) yang merupakan prinsip hukum universal yang dianut di seluruh dunia. 6. Bahwa PEMOHON membantah keterangan atau pernyataan Saksi Ahli I pada Duduk Perkara angka 17.6 yang menyatakan : "sebenarnya kebijakan normaly closed yang diterapkan dengan alasan untuk mengurangi bad debt adalah terbantahkan dengan ditanggungnya resiko tersebut oleh PT. INDOSAT”. Pernyataan yang dikemukakan Saksi Ahli I TERMOHON tersebut adalah di atas tidak benar sangat tendensius yang cenderung menyalahkan PEMOHON. PEMOHON tidak pernah menetapkan kebijakan tentang normally closed. PEMOHON melaksanakan normaly closed semata-mata untuk melaksanakan perjanjian kerjasama antara PEMOHON dengan PT. INDOSAT atas keinginan dan permintaan PT. INDOSAT dengan alasan untuk mengurangi terjadinya bad debt, meskipun apabila terjadi bad debt menjadi tanggungan PT. INDOSAT sepenuhnya (Vide Bukti P6 ) ; Atas pernyataan Saksi Ahli I tersebut, PEMOHON tidak pernah mendapat kesempatan melakukan konfirmasi atas kesaksian tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan asas 'due process of law' (proses yang adil di depan hukum) yang merupakan prinsip hukum universal yang dianut di seluruh dunia.


9. Bahwa PEMOHON membantah keterangan atau pernyataan Saksi I tanggal 18 Juni 2004 pada duduk perkara angka 23.16 yang menyatakan : "bahwa wartel adalah layanan publik, sehingga dengan adanya perubahan menjadi warung TELKOM yang hanya menyediakan produk dari Terlapor (PEMOHON), maka masyarakat dan pengelola wartel menjadi tidak punya pilihan". Pernyataan yang dikemukakan Saksi I tersebut adalah di atas tidak benar, karena wartel dan warung TELKOM bukan layanan publik yang didirikan khusus untuk melayani masyarakat secara umum. Dalam telekomunikasi istilah layanan publik dikenal dengan istilah USO (universal service obligation) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 36 Tahun 1999 jo. Pasal 26 PP 52 Tahun 2000. Selain itu keberadaan warung TELKOM tidak mengakibatkan masyarakat dan pengelola wartel menjadi tidak punya pilihan, karena masih banyak alternatif lain bagi masyarakat, misalnya menggunakan wartel yang tersambung kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya, baik jaringan tetap maupun seluler (warsel). Atas pernyataan Saksi I tersebut, PEMOHON tidak pernah mendapat kesempatan melakukan konfirmasi atas kesaksian tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan asas 'due process of law' (proses yang adil di depan hukum) yang merupakan prinsip hukum universal yang dianut di seluruh dunia. 10. Bahwa PEMOHON membantah keterangan atau pernyataan Saksi I pada Duduk Perkara angka 23.17 yang menyatakan : " bahwa indikasi blocking setelah Terlapor (PEMOHON) memperoleh ijin ITKP 017 sekitar akhir tahun 2001". Pernyataan ini sangat menyesatkan dan sangat tendensius yang mengarah kepada tuduhan bahwa PEMOHON telah melakukan tindakan blocking tanpa didukung dengan bukti. Atas pernyataan Saksi I tersebut, PEMOHON tidak pernah mendapat kesempatan melakukan konfirmasi atas kesaksian tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan asas 'due process of law' (proses yang adil di depan hukum) yang merupakan prinsip hukum universal yang dianut di seluruh dunia.

Keberatan dan Bantahan Terhadap Pertimbangan Hukum TERMOHON. bahwa pertimbangan TERMOHON yang menyatakan PEMOHON


melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b UU No.5 Tahun 1999 karena memenuhi seluruh unsur-unsur yang ada pada Pasal 15 ayat (3) huruf b tersebut adalah tidak benar atau tidak mempunyai landasan hukum. Setidaknya ada 2 (dua) unsur yang tidak terpenuhi atau tidak terbukti, yaitu : unsur pelaku usaha pemasok (Putusan TERMOHON tentang Hukum angka 8.3) dan unsur perjanjian harga atau potongan harga tertentu (Putusan TERMOHON tentang Hukum angka 8.2). 1.1 Unsur pelaku usaha pemasok. 1.1.1

Pasal 15 ayat (3) huruf b UU No.5 Tahun 1999 menentukan bahwa "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok". Menurut ketentuan tersebut diatas, yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut Pasal 15 Ayat (3) huruf b adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan memasok;

1.1.2

Bahwa pengertian memasok disini dapat ditemui dalam Penjelasan dari Pasal 15 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Yang termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli dan sewa guna usaha (leasing)". Bahwa

pengertian

memasok

sebagaimana

diuraikan

pada

Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) di atas berlaku pula bagi pengertian memasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). Hal tersebut disebabkan dalam Pasal 15 seluruhnya mengatur tentang perjanjian yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam / kegiatan memasok atau pemasokan. 1.1.3

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (1) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (3) huruf b UU No.5 Tahun 1999 tersebut diatas, maka secara hukum jelas-jelas PEMOHON tidak memenuhi unsur sebagai Pelaku Usaha pemasok atau yang menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa beli dan sewa guna usaha (leasing) dengan pengelola Warung TELKOM. Hal tersebut dikarenakan: 1.1.3.1 Pengelola Warung TELKOM tidak melakukan kegiatan jual


beli, sewa-menyewa, sewa-beli barang dan atau

jasa

dengan PEMOHON. 1.1.3.2 PEMOHON bukan sebagai pihak yang memasok (menjual) barang atau jasa kepada pengelola Warung TELKOM dan pengelola Warung TELKOM bukan pihak yang menerima barang atau jasa untuk dijual kembali (resale), karena di Warung TELKOM tidak ada kegiatan jual beli. 1.1.3.3 Warung TELKOM semata-mata hanya merupakan tempat untuk menjualkan jasa produk dari PEMOHON; 1.1.3.4 Pengertian menjualkan jasa dimaksud adalah bahwa Warung TELKOM berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari PEMOHON (atau dikenal dengan istilah outlet) untuk melakukan

pemasaran

jasa

Telekomunikasi

produk

PEMOHON ; 1.1.3.5 Bahwa Warung TELKOM yang merupakan outlet PEMOHON adalah saluran distribusi internal atas produk yang dihasilkan

oleh

PEMOHON

yang

pengelolaannya

diserahkan kepada badan usaha lain yang bertindak sebagai Pengelola Warung TELKOM ; 1.1.3.6 Bahwa Warung TELKOM sebagai tempat menjualkan, produk PEMOHON, diakui secara tegas oleh TERMOHON pada

Putusan

tentang

Hukum

Angka

8.3.3,

yang

menyatakan bahwa dalam Pasal 1 angka 16 PKS standar Warung

Telkom,

diatur

bahwa

pengelolaan

Outlet

PEMOHON adalah pengelolaan tempat untuk menjualkan serta memberikan pelayanan jasa telekomunikasi produk PEMOHON" ; 1.1.3.7 Bahwa oleh karena itu PEMOHON keberatan dengan pernyataan TERMOHON yang jelas-jelas keliru, yaitu pernyataan yang menyatakan bahwa PEMOHON bertindak sebagai pemasok jasa telekomunikasi dan pengelola Warung TELKOM adalah pihak yang menerima jasa telekomunikasi untuk dijual kembali sebagaimana Putusan tentang Hukum angka 8.3.4 ; 1.1.4 Bahwa untuk lebih menegaskan keberadaan Warung TELKOM merupakan outlet PEMOHON untuk menjualkan jasa (saluran distribusi internal), maka sambungan yang digunakan adalah


sambungan dinas berbayar, artinya tidak perlu membayar biaya pasang baru dan abonemen tetapi tetap membayar biaya penggunaan jasa. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Keputusan Direksi PEMOHON No.KD.39 Tahun 2003 yang menetapkan status sambungan layanan telekomunikasi untuk Warung TELKOM adalah Dinas Berbayar. 1.1.5

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka dalam Perjanjian PEMOHON dengan pengelola Warung TELKOM tidak terdapat adanya

unsur

pelaku

usaha

pemasok,

sehingga

dapat

disimpulkan bahwa unsur pelaku usaha pemasok TIDAK terpenuhi. 1.2 Unsur perjanjian harga atau potongan harga. 1.2.1

Bahwa pernyataan TERMOHON dalam kesimpulan pada Angka 8.2.4 atas dasar pertimbangan tentang Hukum angka 8.2.3 dan angka 8.2.2 yang menyatakan bahwa dibebaskannya biaya pasang baru dan

abonemen terhadap Warung TELKOM sebagai

kompensasi tidak menjual produk penyelenggara telekomunikasi yang lain sehingga unsur perjanjian harga atau potongan harga tertentu dalam perjanjian Warung TELKOM menjadi terpenuhi adalah sangat keliru, sangat dipaksakan dan tidak mempunyai landasan hukum ; 1.2.2 Bahwa memang benar pada perjanjian PEMOHON dengan pengelola Warung TELKOM, pengelola Warung TELKOM dibebaskan dari biaya pasang baru dan abonemen sedangkan terhadap pengelola warung

telekomunikasi

dikenakan

biaya

pasang

baru

dan

abonemen, karena keberadaan Warung TELKOM adalah sebagai saluran distribusi internal PEMOHON yang diperlakukan sebagai sambungan dinas berbayar (lihat keberatan PEMOHON butir 1.1.4), dan bukan disebabkan karena kompensasi tidak menjual produk jasa telekomunikasi dari penyelenggara

telekomunikasi

lainnya. Sedangkan Wartel adalah sebagai mitra usaha untuk melakukan kegiatan jual kembali (resale) jasa produk PEMOHON sehingga sewajarnya dikenakan biaya pasang baru dan abonemen untuk menyewa sambungan/jaringan milik PEMOHON ; 1.2.3 Bahwa biaya pasang baru dan abonemen bukan merupakan harga yang harus dibayar oleh pelaku usaha yang akan melakukan perjanjian kerjasama dengan PEMOHON, karena yang dimaksud dengan harga dalam perjanjian pengelolaan warung telekomunikasi


dan

perjanjian

Warung

TELKOM

adalah

harga

dari

jasa

telekomunikasi yang dijual, antara lain meliputi jasa telepon domestik (SLJJ dan lokal), jasa telepon internasional, yang dihitung atas dasar satuan harga pulsa telepon serta air time dari penyelenggara jaringan bergerak seluler, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri perhubungan Nomor 46 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan warung telekomunikasi (selanjutnya disebut KM 46 Tahun 2002) ; 1.2.4 Bahwa KM 46 Tahun 2002 mengatur tentang bagian pendapatan dari tarif dasar wartel yang menjadi hak penyelenggara wartel meliputi

pendapatan

internasional

domestik

sekurang-kurangnya

sekurang-kurangnya 8

%

dan

air

30 time

%, dari

penyelenggara jaringan bergerak seluler sekurang-kurangnya 10 % sebagai harga yang kemudian harus diacu dalam perjanjian kerjasama wartel dan sama sekali tidak menyatakan biaya pasang baru dan abonemen sebagai harga ; 1.2.5 Bahwa sehubungan pernyataan TERMOHON angka 8.2.4 yang menyatakan unsur perjanjian harga atau potongan harga tertentu dalam perjanjian Warung TELKOM terpenuhi adalah keliru dan oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

dan

mengadili

perkara

ini

untuk

mengabaikan

pertimbangan dan pernyataan TERMOHON terkait dengan masalah unsur perjanjian harga atau potongan harga tertentu dalam perjanjian Warung TELKOM dimaksud ; 1.2.6

Bahwa berdasarkan penjelasan butir 1.2.2 sampai dengan 1.2.5 di atas, maka unsur adanya perjanjian harga atau potongan harga tertentu dalam perjanjian Warung TELKOM tidak terpenuhi ;

1.3 Dengan memperhatikan bahwa perjanjian antara PEMOHON dengan Pengelola Warung TELKOM tidak memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf b, maka tidak ada perjanjian yang dilakukan oleh PEMOHON yang melanggar Pasal 15 Ayat (3) huruf b UU No.5 Tahun 1999 ; 1.4 Bahwa dengan tidak terpenuhinnya semua unsur Pasal 15 ayat (3) huruf b UU No.5 Tahun 1999 khususnya unsur pelaku usaha pemasok dan unsur perjanjian harga atau potongan harga tertentu, dengan ini PEMOHON secara tegas menolak diktum Putusan TERMOHON yang menyatakan bahwa PEMOHON telah melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b


UU No.5 Tahun 1999 ; 1.5 Untuk itu PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara keberatan ini untuk : 1.5.1 Membatalkan putusan TERMOHON pada diktum Putusan Angka 2 yang menyatakan bahwa PEMOHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Ayat (3) huruf b UU No.5 Tahun 1999 ; 1.5.2 Membatalkan dan mencabut diktum ke 6 (enam) putusan TERMOHON yang menetapkan pembatalan klausula yang menyatakan bahwa pihak penyelenggara atau pengelola Warung TELKOM hanya boleh menjual jasa dan atau produk PEMOHON dalam perjanjian kerjasama antara PEMOHON dengan Penyelengara atau pengelola Warung TELKOM ; 2. Bahwa Putusan TERMOHON yang menyatakan bahwa PEMOHON telah melanggar Pasal 19 huruf a dan b UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah tidak benar, karena kegiatan PEMOHON tidak memenuhi unsur menghalangi pelaku usaha pesaing maupun menghalangi konsumen untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing. 2.1 Dalam teori mengenai hukum antimonopoli dikenal adanya dua macam doktrin, yaitu doktrin yang disebut dengan 'illegal per se' dan doktrin yang disebut dengan 'rule of reason'. Suatu perbuatan atau perjanjian disebut 'illegal per se' jika perbuatan itu sendiri sudah cukup untuk membuktikan

adanya

memerlukan

timbulnya

pelanggaran.Sedangkan akibat

yang

dilarang

'rule oleh

of

reason'

peraturan

perundangan. 2.1.1

Pasal 19 huruf a dan b UU No.5 Tahun 1999 menentukan bahwa "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : a). menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, b). menghalangi konsumen atau pelanggan atau pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya" ;

2.1.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf a dan b tersebut di atas


yang secara hukum bersifat "rule of reason", maka pelaku usaha baru dapat dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran apabila dapat dibuktikan telah terjadinya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sebagai akibat dari tindakan tertentu yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam kasus ini, FAKTANYA tidak mungkin PEMOHON melakukan praktek monopoli karena pangsa pasar PEMOHON dalam bisnis sambungan langsung internasional hanyalah sebesar 10%; ) ; 2.1.3

Bahwa TERMOHON dalam Putusan sebagaimana dimaksud pada angka 16.3.12 sampai dengan 16.4.11 tidak dapat membuktikan telah terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan

usaha

tidak

sehat,

yang

dilakukan

oleh

PEMOHON. 2.2 Unsur menghalangi pelaku usaha pesaing. 2.2.1 Bahwa dasar hukum yang diajukan oleh TERMOHON untuk membuktikan

bahwa

PEMOHON

telah

melarang

atau

menghalangi pengelola Wartel untuk menjual produk yang dihasilkan

oleh

penyelenggara

jasa

telekomunikasi

lain,

sebagaimana dimaksud dalam Pertimbangan Hukum butir 16.4.10

berupa

Surat

KADITEL

Purwokerto

Nomor

C.

Tel.213/YN000/ RE4-D35/2003 tanggal 23 Oktober 2003, adalah TIDAK BENAR. 2.2.1.1 Bahwa surat KADITEL tersebut di atas isinya berupa pemberitahuan kepada pengelola Warung TELKOM untuk hanya menjual produk PEMOHON, bukan berisi pemberitahuan tentang larangan kepada Wartel untuk menjual produk jasa Telekomunikasi penyelenggara lain (PT. INDOSAT) (Bukti P11). 2.2.1.2

Bahwa pemberitahuan oleh PEMOHON kepada Pengelola Warung TELKOM tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena sesuai dengan

keberadaannya

Warung

TELKOM

adalah

sebagai outlet PEMOHON yang memang hanya menjual jasa telekomunikasi produk PEMOHON. 2.2.2 Bahwa dalam Pertimbangan TERMOHON tentang Hukum pada angka 16.4.11., TERMOHON menyatakan bahwa PEMOHON menghambat PT. INDOSAT untuk mengadakan kegiatan atau


penyediaan jasa telepon di jaringan tetap dengan adanya (i) kewajiban menunjukan PKS antara pengelola wartel dengan PT. INDOSAT (ii) wartel tidak boleh membeli atau mengelola jasa telepon internasional milik PT INDOSAT adalah tidak benar karena : 2.2.2.1 PEMOHON tidak pernah melakukan tindakan yang menghalangi dan atau menolak pelaku usaha pesaingnya dalam menjalankan kegiatan usahanya menjual jasa telekomunikasi di jaringan tetap. Terbukti sampai saat ini tidak ada pelaku usaha atau badan usaha yang dihalangi PEMOHON untuk bekerjasama dengan PT.INDOSAT dalam menyelenggarakan wartel yang menggunakan jaringan tetap milik PT. INDOSAT ; Bahwa dengan demikian PT. INDOSAT tidak dihambat oleh PEMOHON untuk melakukan kegiatan usaha yang sama

yaitu

mengadakan

perjanjian

kerjasama

penyelenggaraan Wartel di jaringan tetap milik PT. INDOSAT. 2.2.2.2 Bahwa pencantuman syarat pengelola wartel yang akan menjual jasa SLI 001/008 untuk menunjukkan PKS langsung dengan PT. INDOSAT sama sekali tidak terkait dengan kegiatan PT. INDOSAT dalam penyelenggaraan jasa telepon di jaringan tetap, akan tetapi dimaksudkan untuk dasar pembagian pendapatan antara Pengelola Wartel

dengan

PEMOHON

maupun

dengan

PT.

INDOSAT dalam rangka melaksanakan perjanjian antara PEMOHON dengan PT. INDOSAT, karena sampai dengan saat ini penagihan terhadap Wartel dilakukan oleh PEMOHON,

sehingga

pembayaran

atas

bagian

pendapatan PT. INDOSAT yang dihasilkan oleh Wartel dilakukan oleh PEMOHON. Untuk itu Pengelola Wartel harus menunjukkan PKS-nya dengan PT. INDOSAT ; 2.2.2.3 PEMOHON tidak pernah sekalipun melarang untuk menjual jasa telepon internasional milik PT INDOSAT. 2.2.3 Pada Pertimbangan Hukum TERMOHON pada angka 16.3.13 yang mendasarkan pada Pasal 19 UU No. 36 Tahun 1999 Tentang


Telekomunikasi berkaitan dengan adanya persyaratan PKS di Wartel adalah keliru. Karena ketentuan Pasal 19 UU No. 36 Tahun 1999 tersebut di satu pihak tidak mengatur tentang persyaratan dalam PKS di pihak lain justru dengan adanya persyaratan untuk menunjukkan adanya PKS antara Pengelola Wartel dengan PT. INDOSAT tersebut dilakukan untuk kepentingan dan keuntungan PT. INDOSAT, karena berdasarkan PKS tersebut, PT. INDOSAT dapat melakukan monitoring terhadap wartel yang memasarkan produk SLI 001 dan 008, khususnya untuk memudahkan PT. INDOSAT dalam menentukan wartel-wartel mana saja yang memperoleh pembagian pendapatan sebesar 8% atas percakapan internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Keputusan Menteri

Perhubungan

No.

46

Tahun

2002

Tentang

Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi (selanjutnya disebut dengan KM No. 46 Tahun 2002). 2.2.4 Pada Pertimbangan Hukum TERMOHON angka 16.3.17

sampai

dengan 16.3.27 yang menyatakan bahwa KM No. 46 Tahun 2002 yang

tidak

mewajibkan

adanya

PKS

langsung

antara

penyelenggara Wartel dengan penyedia jasa atau jaringan Telekomunikasi lain tidak dapat dijadikan dasar bagi TERMOHON untuk

menyatakan

bahwa

kebijakan

PEMOHON

yang

mensyaratkan adanya PKS langsung dimaksud bertentangan dengan KM No.46 Tahun 2002. Karena dengan tidak adanya larangan untuk mempersyaratkan adanya PKS dimaksud. Terlebih lagi maksud perlunya PKS ini bukan untuk menghalangi pesaing tetapi untuk kepentingan PT. INDOSAT sebagaimana telah diuraikan oleh PEMOHON pada angka 2.2.2.2. 2.2.5 Bahwa PEMOHON membantah Pertimbangan TERMOHON pada Putusan bagian Tentang Hukum angka 10.12 yang menyatakan bahwa PEMOHON sebagai penyedia jaringan tetap lokal dan jasa telepon lokal yang telah melakukan perjanjian interkoneksi dengan PT. INDOSAT sebagai penyedia jasa SLI dan jaringan tetap sambungan

internasional

berdasarkan

Pasal

19

dan

penjelasannya berkewajiban untuk menjamin konsumen atau penggunanya untuk : (i)

tetap tersambungnya atau tersedianya jasa SLI 001 atau 008 PT. INDOSAT sebagai pilihan jasa selain 017 atau 007 milik


PEMOHON ; (ii)

kebebasan untuk memilih jenis jasa-jasa telepon internasional baik yang menggunakan kode akses 001, 008, 017 maupun kode akses 007 ;

2.2.6

Bahwa PEMOHON membantah pertimbangan Hukum TERMOHON pada angka 16.3.19 yang menyatakan bahwa "Jika suatu penyelenggara jaringan telekomunikasi telah mengadakan perjanjian

interkoneksi

dengan

penyelenggara

jasa

telekomunikasi lain, maka berdasarkan Pasal 19 UU No. 36 Tahun 1999, penyelenggara jaringan itu de jure berkewajiban menjamin akses pada pelanggannya atau pengguna atau konsumennya dalam menggunakan penyelenggara jaringan lain yang telah ter interkoneksi itu tanpa perlu mewajibkan badan usaha penyelenggara wartel yang hendak menjual jasa telepon lain mengadakan PKS sendiri dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lain yang telah ter interkoneksi itu ; Berdasarkan praktek interkoneksi pertimbangan tentang Hukum TERMOHON angka 10.12. dan angka 16.3.19 adalah tidak benar. 2.2.7

Berdasarkan Pasal 1 Angka 16 UU No. 36 Tahun 1999 menentukan bahwa "Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda". Untuk itu penyelenggara jaringan membuat kesepakatan atau perjanjian interkoneksi ;

2.2.8 Bahwa antara PEMOHON dengan PT. INDOSAT sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Kesepakatan Bersama Penyelenggaraan

Jasa

63/HK800/UTA-00/97

Telekomunikasi

tanggal

21

Nomor

Agustus

1997,

:

PKS namun

perjanjian tersebut bukan perjanjian interkoneksi sebagaimana dimaksud UU No.36 Tahun 1999, karena (i) Dalam prakteknya, setiap panggilan internasional baik out going maupun in coming PT. INDOSAT diwajibkan membayar kepada PEMOHON. Sedangkan

pengertian

interkoneksi

yang

sebenarnya

sebagaimana dimaksud dalam UU No.36 Tahun 1999, setiap penyelenggara jaringan yang menggunakan jaringan milik penyelenggara lain wajib membayar kepada penyelenggara lain dimaksud. Dengan demikian, maka dalam perjanjian tersebut


jelas bahwa PT. INDOSAT bertindak sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi, bukan sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi (ii) Perjanjian antara PEMOHON dan PT. INDOSAT tersebut di atas yang dibuat pada tanggal 21 Agustus 1997, belum mengacu kepada UU No. 36 Tahun 1999. Dengan demikian maka pertimbangan hukum TERMOHON pada angka 10.12.1 dan 10.12.2 serta 16.3.19 adalah tidak benar dan sudah sewajarnya untuk dibatalkan. 2.2.9

Berdasarkan dalil-dalil PEMOHON tersebut di alas, maka masalah interkoneksi tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sehingga tidak terkait pula dengan masalah prefiks number (001,008 atau 007 untuk jasa Sambungan Langsung Internasional ("SLI") maupun 011 dan 017 untuk jasa sambungan Langsung Jarak Jauh ("SLJJ"). Oleh karena itu, pertimbangan

hukum

TERMOHON

Angka

16.3.15

yang

mengaitkan antara interkoneksi dengan kode akses SLI 001 dan 008 milik PT. INDOSAT adalah sangat keliru. Disamping hal di atas, kode akses 007 sangat tidak relevan dikaitkan

dengan

permasalahan

yang

diangkat

oleh

TERMOHON, karena PEMOHON baru menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional dengan kode akses 007 sejak tanggal 7 Juni 2004 ; 2.2.10 Untuk itu, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

dan

mengadili

perkara

keberatan

ini

untuk

mengesampingkan pertimbangan hukum TERMOHON dimaksud dan

tidak

dijadikan

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

memutus perkara ini. 2.2.11 Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka PEMOHON membuktikan bahwa tidak

ada

tindakan

atau

perbuatan

PEMOHON yang menghalangi konsumen atau pelanggan jasa Telekomunikasi untuk menggunakan atau memanfaatkan jasa Telekomunikasi

produk

pesaing

PEMOHON,

sehingga

TERMOHON sangat keliru memutuskan bahwa PEMOHON telah melanggar Pasal 19 huruf b UU No.5 Tahun 1999. 2.2.12 Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON tersebut di atas, maka sangatlah tidak tepat TERMOHON memerintahkan PEMOHON (a) untuk meniadakan persyaratan PKS atas


pembukaan akses SLI dan/atau jasa telepon internasional lain selain produk PEMOHON di Wartel serta (b) membuka akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk PEMOHON di Warung TELKOM sebagaimana diputuskan dalam diktum ke 7 (tujuh), dan sepantasnya Keputusan TERMOHON yang berupa perintah kepada PEMOHON tersebut dibatalkan. 2.2.13 Dengan demikian PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan diktum ke 7 (tujuh) putusan TERMOHON. 2.3 Bahwa pernyataan TERMOHON yang menyatakan PEMOHON telah memenuhi unsur menghalangi konsumen untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya sehingga PEMOHON telah melanggar Pasal 19 huruf b UU No.5 Tahun 1999 adalah pernyataan dan atau keputusan yang tidak benar. 2.3.1 Unsur menghalangi konsumen untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya tidak terpenuhi, karena berdasarkan Pasal 19 huruf b UU No.5 Tahun 1999 menentukan "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : "menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu" ; 2.3.2 Bahwa pelaku usaha dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf b UU No.5 Tahun 1999 dimaksud apabila pelaku usaha tersebut terbukti melakukan perbuatan yang menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk

melakukan

hubungan

usaha

dengan

pelaku

usaha

pesaingnya tersebut ; 2.3.3 Bahwa pertimbangan hukum adanya unsur hubungan usaha antara konsumen dengan pelaku usaha pesaing sebagaimana dikemukakan oleh TERMOHON pada pertimbangan hukum angka 16.7 adalah sebagai berikut : 2.3.3.1 Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU 36 Tahun 1999 yang dimaksud

dengan

pengguna

adalah

pemakai

dan

pelanggan. 2.3.3.2 Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 36 Tahun 1999, yang


dimaksud

dengan

pelanggan

adalah

perseorangan,

badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak. 2.3.3.3 Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 36 Tahun 1999. yang dimaksud dengan pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak. 2.3.3.4 Bahwa pertimbangan hukum TERMOHON angka 16.8 yang menyatakan bahwa bagi konsumen atau pengguna atau pemakai jasa telekomunikasi persyaratan perjanjian Warung TELKOM yang dikeluarkan PEMOHON ini menyebabkan konsumen atau pengguna atau pemakai tidak dapat menggunakan jasa SLI 001 dan 008 yang dihasilkan oleh PT. INDOSAT yang merupakan pesaing PEMOHON dalam pasar bersangkutan adalah tidak benar, karena : 2.3.3.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan pengguna jasa produk PEMOHON adalah terdiri dari pemakai dan pelanggan. Adapun pelanggan PEMOHON terdiri dari Residensial, Bisnis dan sosial ; 2.3.3.4.2 Mengingat pengertian pengguna meliputi pelanggan

dan

pemakai

sedangkan

Warung

TELKOM tidak termasuk didalamnya, maka persyaratan perjanjian Warung TELKOM yang berisi

ketentuan

pengelola

Warung

dan

klausula

TELKOM

wajibnya

untuk

hanya

menjual jasa PEMOHON termasuk didalamnya ITKP Telkom Global 017 tidak menghalangi konsumen

dalam

hal

ini

pelanggan

baik

pelanggan PEMOHON maupun pelanggan PT. INDOSAT untuk menggunakan jasa SLI 001 dan atau 008, karena khusus untuk pelanggan yang akan menggunakan jasa SLI 001 atau 008 tidak perlu menggunakan Warung TELKOM, karena dapat langsung mengakses dari terminal


milik pelanggan sendiri. Hal ini diakui juga oleh TERMOHON sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan

hukum

TERMOHON

angka

16.3.11 bahwa tidak terbukti adanya halangan bagi

pelanggan

residential,

bisnis

untuk

menggunakan jasa SLI 001 dan atau 008. 2.3.3.5 Bahwa keberadaan Wartel yang sambungan telekomunikasinya

menggunakan

jaringan

telekomunikasi tetap milik PEMOHON tetap dipertahankan.

PEMOHON

tidak

pernah

melakukan tindakan yang menghambat dan atau menghalangi konsumen atau pengguna jasa telekomunikasi untuk memanfaatkan atau membeli jasa telekomunikasi produk penyelenggara lain (PT. INDOSAT), karena di wartel tersebut konsumen masih dapat menggunakan jasa telekomunikasi produk penyelenggara jasa telekomunikasi lain (misalnya produk SLI 001 atau 008 milik PT. INDOSAT). 2.3.4 Dengan demikian terbukti bahwa dengan adanya persyaratan atau klausula perjanjian Warung TELKOM tidak mengakibatkan

konsumen

(pelanggan

dan

pemakai)

terhalangi untuk menggunakan jasa SLI 001 dan atau 008 milik PT. INDOSAT. 2.3.5 Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka PEMOHON membuktikan bahwa tidak ada tindakan atau perbuatan PEMOHON yang menghalangi konsumen (pelanggan dan pemakai) jasa Telekomunikasi untuk menggunakan atau memanfaatkan PEMOHON,

jasa

Telekomunikasi

sehingga

TERMOHON

produk sangat

pesaing keliru

memutuskan bahwa PEMOHON telah melanggar Pasal 19 huruf b UU No.5 Tahun 1999. 2.3.6 Sehubungan dengan hal itu PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Putusan TERMOHON sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke 3 (tiga) yang menyatakan bahwa PEMOHON terbukti secara sah dan meyakinkan

melanggar

Pasal 19 huruf b UU No. 5


Tahun 1999. 3. PEMOHON membantah pertimbangan TERMOHON mengenai penurunan trafic out going dan pendapatan SLI PT. INDOSAT. bahwa pertimbangan TERMOHON pada bagian Tentang Hukum angka

1.3.6

dan

angka

1.4.8

yang

menyatakan

bahwa

sejak

dikeluarkannya produk PEMOHON berupa ITKP 017 mengakibatkan penurunan trafic out going dan pendapatan SLI 001 dan 008 milik PT. INDOSAT dari jaringan tetap PEMOHON adalah sangat prematur dan mengada-ada, karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup. Apabila pernyataan ini didasarkan pada keterangan saksi I sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara angka 23.6, maka PEMOHON dengan tegas menolak pertimbangan TERMOHON dimaksud. Atas pernyataan Saksi Ahli I tersebut, PEMOHON tidak pernah mendapat kesempatan melakukan konfirmasi atas kesaksian tersebut. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon

mohon

kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut : 1. MENGABULKAN seluruh Permohonan Keberatan PEMOHON ; 2. Membatalkan diktum ke 2 (dua) Putusan TERMOHON yang menyatakan bahwa PEMOHON terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Ayat (3) huruf b UU No.5 Tahun 1999 ; 3. Membatalkan diktum ke 3 (tiga) Putusan TERMOHON yang menyatakan bahwa PEMOHON terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a dan b UU No.5 Tahun 1999 ; 4. Membatalkan diktum ke 6 (enam) Putusan TERMOHON yang menetapkan

pembatalan

klausula

yang

menyatakan

bahwa

pihak

penyelenggara atau pengelola Warung TELKOM hanya boleh menjual jasa dan atau produk PEMOHON dalam Perjanjian Kerja Sama antara PEMOHON dengan Penyelenggara atau Pengelola Warung TELKOM ; 5. Membatalkan Diktum ke 7 (tujuh) atas Putusan TERMOHON yang memerintahkan PEMOHON untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dengan cara (a) Meniadakan persyaratan PKS atas pembukaan akses SLI dan atau jasa telepon international lain selain produk PEMOHON di Wartel. (b) Membuka akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk PEMOHON di Warung TELKOM.


Dan dengan mengadili sendiri memutuskan : 1. PEMOHON TIDAK TERBUKTI telah melakukan pelanggaran apapun terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 ; 2. Perjanjian antara PEMOHON dan Pengelola Warung Telkom adalah sah dan mengikat para pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan UU No.5 Tahun 1999 ; 3. Perjanjian antara PEMOHON dan Pengelola Wartel adalah sah dan mengikat para pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan UU No.5 Tahun 1999 ; 4. Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka PEMOHON memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) bahwa Negeri

terhadap

Bandung

telah

permohonan

Pemohon tersebut

mengambil

putusan,

Pengadilan

yaitu

No. 256/PDT/G/2004/PN.BDG. tanggal 08 November 2004

putusan

yang amarnya

sebagai berikut : MENGADILI - Menerima permohonan keberatan dari Pemohon PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk ; - Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik

Indo-

nesia (KPPU) tanggal 13 Agustus 2004 Nomor : 02/KPPU-1/2004 ;

MENGADILISENDIRI 1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk sebagian ; 2. Menyatakan Pemohon Keberatan yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, membatalkan oleh karena itu : Diktum

ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-6 (enam) dan ke-7 (tujuh) PUTUSAN

KPPU – Tanggal 13 Agustus 2004 Nomor : 02/KPPU-I/2004 ; 3. Menghukum Termohon KPPU membayar biaya perkara sebesar Rp.144.000. 4. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk selain dan selebihnya ; Menimbang,

bahwa

sesudah

putusan

Pengadilan

Negeri

ini

diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 14 Desember 2004 kemudian terhadapnya oleh Termohon

(dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2004 ) diajukan permohonan kasasi


secara lisan pada tanggal 24 Desember 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 74/Pdt/Ks/2004/PN.BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 Januari 2005 ; bahwa setelah itu oleh Pemohon yang pada tanggal 05 Januari 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Januari 2005 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : I. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 disebutkan antara lain bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi membatalkan putusan dari semua lingkungan peradilan karena salah menerapkan hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang

mengancam

kelalaian

itu

dengan

batalnya

putusan

yang

bersangkutan. II. Bahwa Putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi tidak hanya salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, tetapi juga sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang. Hal tersebut terbukti dari uraian dan fakta hukum sebagai berikut : A. TENTANG PROSEDURAL . Pertimbangan Berlebihan Dan Menguntungkan Pihak Termohon Kasasi. Bahwa permohonan keberatan terhadap Putusan KPPU yang diajukan oleh PEMOHON Keberatan/Termohon Kasasi dalam hal prosedural sebenarnya hanya dan hanya menuntut dan atau mempersoalkan dalam hal PEMOHON Keberatan/Termohon Kasasi menganggap dirinya tidak

diberi

kesempatan

untuk

memberikan

tanggapan

atas

pernyataan, atau keterangan para saksi dan ahli dimana menurut pendapat

PEMOHON

Keberatan/Termohon

Kasasi

hal

tersebut

bertentangan dengan asas due process of law. Substansi tersebut itulah


yang menjadi dasar tuntutan PEMOHON Keberatan/Termohon Kasasi dalam hal prosedural (vide, halaman 7 sampai dengan 12 angka 1 sampai dengan 10 Memori Keberatan PEMOHON Keberatan). Permasalahannya adalah mengapa dan atas dasar apa pertimbangan hukum Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan dasar tuntutan PEMOHON

Keberatan/Termohon

Kasasi

tersebut,

tetapi

justru

memberikan pertimbangan hukum lain yang sama sekali tidak dijadikan dasar

tuntutan

PEMOHON

Keberatan/Termohon

Kasasi

dalam

keberatannya, yaitu tentang keabsahan prosedur tata cara pemeriksaan perkara yang dilakukan Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi (vide, halaman 76 alinea 1 Putusan Judex Facti). Fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Judex Facti telah melakukan penyimpangan dan atau melebihi dari apa yang dituntut yang lebih menguntungkan bagi pihak PEMOHON Keberatan/Termohon Kasasi. Menurut

kaidah

hukum

yurisprudensi

Mahkamah

Agung

RI

No. 399 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970, putusan yang demikian itu harus dibatalkan. Selanjutnya, berkaitan dengan pertimbangan Judex Facti mengenai prosedural yang dilakukan oleh Termohon Keberatan/PEMOHON Kasasi, maka PEMOHON Kasasi akan menjelaskan bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut jelas salah dalam penerapan hukumnya. Hal tersebut didasarkan pada alasan hukum sebagai berikut : 1. Mengenai Majelis Komisi. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 76 sampai dengan halaman 80 yang pada pokoknya menyatakan, pemeriksaan lanjutan atas perkara larangan praktek monopoli dan persaingan usaha

tidak

sehat

(Perkara

KPPU

No.02/KPPU-1/2004)

yang

dilakukan bukan oleh Majelis Komisi (karena dilakukan oleh 2 orang anggota komisi) merupakan pemeriksaan perkara yang mengandung cacad prosedural sehingga merupakan pemeriksaan yang tidak sah karena mengandung cacad yuridis dan hal itu merupakan salah satu alasan batalnya putusan. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut salah dan berlebihan dengan alasan sebagai berikut : 1.1. Bahwa kelengkapan anggota Majelis Komisi telah disyaratkan dan diharuskan

hanya

pada

saat

pengambilan

keputusan

sebagaimana diatur dalam Penjelasan ketentuan Pasal

43 UU


No.5

Tahun

1999

yang

menyatakan

bahwa

Pengambilan

keputusan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan sekurangkurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi. Kemudian, hal tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi pengawas Persaingan usaha yang menyatakan : “Pengambilan keputusan Komisi dilakukan dalam sidang majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Majelis. 1.2. Bahwa meskipun demikian, apabila jumlah Majelis Komisi dalam proses pemeriksaan lanjutan tidak lengkap, maka hal tersebut ditawarkan kepada pihak yang diperiksa apakah keberatan atau tidak apabila pemeriksaan dilanjutkan. Dalam perkara a quo, pihak yang diperiksa (dalam hal ini Termohon Kasasi) tidak pernah menyatakan keberatannya sehingga pemeriksaan lanjutan tetap dilakukan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara a quo. 2. Mengenai Risalah Permintaan Keterangan Instansi Pemerintah. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 80 sampai dengan halaman 83 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan

KPPU

No.02/KPPU-I/2004

yang

telah

mengambil

keterangan yang tidak berdasarkan berita acara pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan lanjutan maka putusan tersebut terbukti pula telah mengandung cacad yuridis dalam pembuatan atau penyusunannya. Bahwa atas hal tersebut Judex Facti juga memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa menurut ketentuan Pasal 22 (koreksi, seharusnya Pasal 42 UU No.5 Tahun 1999) dalam memutuskan telah terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang, Majelis Komisi harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan dan penyidikan, sehingga pemeriksaan untuk meminta keterangan dari Pemerintah, apabila hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan bukti dan bahan pertimbangan Putusan Majelis Komisi harus didasarkan pada adanya pemeriksaan lanjutan yang hasilnya dituangkan dalam sebuah Berita Acara Pemeriksaan dan bukan dituangkan dalam risalah pertemuan yang tidak jelas dasar


hukumnya (vide, halaman 81 alinea 4 Putusan Judex Facti). Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut salah bahkan berlebihan karena alasan-alasan sebagai berikut : 2.1. Bahwa dalam memutuskan perkara, Majelis Komisi (dalam hal ini

PEMOHON

Kasasi)

selalu

berdasarkan

alat

bukti

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 42 UU No.5 Tahun 1999 yang meliputi : keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha, sehingga tidak semata-mata hanya didasarkan pada keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP) saja. 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf h UU No.5 Tahun 1999, menetapkan bahwa Komisi berwenang : “meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini “ 2.3. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf f Keputusan KPPU No. 05/KPPU/KEP/IX/2000 Tentang Tata Cara

Penyampaian

Laporan

dan

penanganan

Dugaan

Pelanggaran Terhadap UU No.5 Tahun 1999, menetapkan bahwa Majelis Komisi berwenang : “meminta keterangan dari instansi Pemerintah berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor" 2.4. Bahwa secara hukum sebenarnya masalah bentuk penuangan (risalah atau berita acara) bukanlah merupakan hal yang penting untuk dipersoalkan karena secara substansi mempunyai esensi yang sama. Secara substansial, permintaan keterangan pemerintah dalam perkara a quo bertujuan untuk mencari bukti petunjuk guna menjelaskan kebijakan atau regulasi yang merupakan peraturan perundangan yang telah dikeluarkannya. 2.5. Bahwa oleh karena itu, proses meminta keterangan dari pemerintah

bukanlah

acara

pemeriksaan

sebagaimana

dilakukan terhadap para saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan UU No.5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f UU No.5 Tahun 1999 sehingga cukup dituangkan dalam bentuk


risalah dan bukan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. 2.6. Bahwa kemudian Judex Facti menyatakan bahwa risalah tersebut tidak jelas dasar hukumnya guna dijadikan alat bukti adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah (dalam menerapkan

hukum)

dan

berlebihan

serta

mengabaikan

kewenangan PEMOHON Kasasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 huruf i UU No.5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa

PEMOHON

Kasasi

berwenang

mendapatkan,

meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan. 3. Mengenai Penyumpahan Saksi. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 83 sampai dengan halaman 88 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah diperlakukan tidak sama di depan hukum yaitu tidak diberi kesempatan yang sama untuk membela hak-haknya di depan hukum, dengan tidak disumpahnya seluruh saksi yang diajukannya

guna

membantah

keterangan

saksi

yang

memberatkannya maupun apa yang dituduhkan kepadanya. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut jelas salah dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Hal tersebut didasarkan atas alasan sebagai berikut : 3.1. Bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan perkara a quo yang dilakukan Tim Pemeriksa adalah meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan atau patut diduga mengetahui terjadinya pelanggaran UU No.5 Tahun 1999. Oleh karena

masih

bersifat

meminta

keterangan

maka

penyumpahan bukan merupakan suatu yang diharuskan dalam tahap ini. 3.2. Bahwa apalagi keterangan-keterangan saksi dalam pemeriksaan

pendahuluan

pemeriksaan

lanjutan

tersebut, yang

diperiksa sudah

pasti

lagi

dalam

dilakukan

penyumpahan terlebih dahulu. 3.3. Bahwa setiap saksi selalu dilakukan penyumpahan terlebih dahulu dalam pemeriksaan lanjutan. Hal yang sama juga dilakukan dalam pemeriksaan terhadap saksi Arief Yahya dan saksi I Nyoman G. Wirya. Dari hal tersebut nampak sangat jelas dan terbukti bahwa


Judex Facti tidak teliti dan tidak membacanya secara lengkap Berkas Perkara a quo (dalam hal ini BAP yang bersangkutan). 3.4. Bahwa seandainya quad non ada satu saksi yang menurut pendapat Judex Facti tidak dilakukan penyumpahan, bukan berarti serta merta keterangannya dapat dikesampingkan atau dibuang begitu saja. Apalagi menurut Pasal 42 huruf d UU No.5

tahun

1999,

keterangan

saksi

tersebut

dapat

diklasifikasikan sebagai bukti petunjuk karena yang penting dan prinsip adalah keterangan saksi yang bersangkutan telah bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya yang terkait. 3.5. Bahwa selain daripada itu, untuk mendapatkan bukti-bukti adanya pelanggaran UU No.5 Tahun 1999, PEMOHON Kasasi dapat melakukan penyelidikan (vide, Pasal 36 huruf c UU No.5 Tahun

1999).

PEMOHON

kasasi

juga

mempunyai

kewenangan untuk mendapatkan, meneliti dan menilai surat, dokumen atau alat bukti lainnya (vide, Pasal 36 huruf i UU No.5 Tahun 1999). 3.6.

Bahwa dengan demikian, jelas terbukti bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dan memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum

yang

sebenarnya

terjadi

serta

mengabaikan

kewenangan PEMOHON Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf c dan huruf i UU No.5 Tahun 1999. B. TENTANG SUBSTANSI PERKARA 1. Pelanggaran Pasal 15 ayat (3) huruf b UU No.5 Tahun 1999. Bahwa sebelum PEMOHON Kasasi membahas mengenai unsur pelaku usaha pemasok dan unsur perjanjian harga atau potongan harga, terlebih dahulu PEMOHON Kasasi membahas hal yang sangat prinsip dan fundamental yang mutlak harus dipertimbangkan oleh Judex Juris adalah bahwa dalam menilai ada tidaknya pelanggaran Pasal 15 ayat (3) huruf b, Judex Facti hanya mengacu pada : -

Keputusan Direksi Termohon Kasasi Nomor KD 39/HK.220/JAS51/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Outlet Telkom melalui Warung Telkom tertanggal 17 Juni 2003 (selanjutnya disebut KD 39/Warung Telkom) dan ;

-

Keputusan Direksi Termohon Kasasi Nomor KD 40/HK.220/JAS-


51/2003 tentang pedoman Penyelenggaraan Kemitraan Warung Telekomunikasi (Wartel) tertanggal 17 Juni 2003 (selanjutnya disebut KD 40/Wartel). Hal tersebut terbukti dari pertimbangan Judex Facti pada halaman 92 alinea 5 yang menyatakan : “menimbang, bahwa untuk menilai dan mempertimbangkan hal di atas, Majelis akan meneliti 2 (dua) surat bukti utama dalam perkara a quo yaitu : Keputusan Direksi PT. Telkom/Termohon Kasasi Nomor KD 39/HK.220/ JAS-51/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Outlet Telkom melalui Warung Telkom tertanggal 17 Juni 2003 dan Keputusan Direksi PT. Telkom / Termohon Kasasi Nomor KD 40/HK.220/JAS-51/2003 tentang

Pedoman

Penyelenggaraan

Kemitraan

Warung

Telkom

(Wartel) tertanggal 17 Juni 2003" Judex Facti telah menempatkan kedua keputusan direksi tersebut sebagai satu-satunya landasan dan satu-satunya pembenaran untuk menilai ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi atas UU No.5 Tahun 1999. Padahal

justru

seharusnya

Judex

Facti

menilai

dan

atau

mempertimbangkan terlebih dahulu apakah keputusan direksi tersebut bertentangan atau tidak dengan UU No.5 Tahun 1999. Bahwa oleh karena itu, pertimbangan Judex Facti tersebut jelas salah dalam menerapkan hukum dan tidak obyektif karena selain hanya mengacu pada 1 (satu) alat bukti saja, hal tersebut diperkuat oleh alasan-alasan sebagai berikut : a. Bahwa keputusan direksi tersebut jelas merupakan produk yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi secara sepihak guna melindungi kepentingan bisnis Termohon Kasasi saja, sehingga secara otomatis

konsekuensinya,

pertimbangan

hukum

yang

hanya

mengacu pada ketentuan tersebut pasti juga tidak tepat, tidak obyektif dan anti persaingan ; b. Bahwa secara prinsip sebenarnya kedua keputusan direksi tersebut mengatur hal yang sama, namun Termohon Kasasi memberikan perlakuan yang berbeda yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut terbukti dari hal-hal sebagai berikut : -

bahwa secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antara Warung Telkom dengan Warung Telekomunikasi (Wartel) pada umumnya ;


- bahwa peraturan perundang-undangan yang berlakupun hanya mengenal adanya 1 (satu) Warung Telekomunikasi yaitu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Kepmen Perhubungan No. 46 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi (selanjutnya disebut KM No. 46 Tahun 2002) yang menyatakan : “Warung Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap" Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun

2000

Tentang

Penyelenggaraan

Telekomunikasi

(selanjutnya disebut PP No. 52 Tahun 2000) yang hanya mengatur 1 (satu) Warung Telekomunikasi yaitu sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf a PP No. 52 Tahun 2000 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa salah satu contoh penyelenggaraan jasa telepon dasar penyelenggaraan warung telekomunikasi. Dengan demikian jelas terbukti bahwa peraturan perundangundangan yang berlaku jelas tidak mengenal adanya pembedaan antara Warung Telekomunikasi dan Warung Telkom. - bahwa kemudian Termohon Kasasi membuat kebijakan yang membedakan hal tersebut dengan menciptakan Warung Telkom (melalui KD 39/Warung Telkom) jelas bertentangan dan tidak mempunyai dasar hukum. Kemudian

dipergunakannya

dalil

bahwa

Warung

Telkom

merupakan usaha/bisnis perpanjangan tangan dari Termohon keberatan (vide, halaman 93 alinea 4 Putusan Judex Facti), maka

dalil

atau

pertimbangan

tersebut

merupakan

pertimbangan yang salah (tanpa dasar hukum) karena secara prinsip antara pengelola Warung Telkom dengan Termohon Kasasi bukan dalam satu badan hukum yang sama (merupakan badan hukum yang berbeda) bahkan resiko kerugian usaha tetap ditanggung masing-masing. - bahwa terlebih lagi, KD 39/Warung Telkom tersebut memuat substansi yang melanggar UU No.5 Tahun 1999, karena secara


prinsip telah membatasi produk yang dijual Warung Telkom atau dengan kata lain melarang pengelola Warung Telkom untuk menjual produk dari pelaku usaha pesaing (barrier to entry). - bahwa selain itu, Termohon Keberatan juga menciptakan diskriminasi dimana untuk Warung Telkom dibebaskan dari biaya abonemen bulanan sedang untuk Warung Telekomunikasi tetap dikenakan biaya abonemen bulanan (vide, Pasal 9 KD 39/Warung Telkom dan Pasal 8 KD 40/Wartel). Bahwa dengan demikian jelas terbukti Judex Facti telah salah dalam

pertimbangan

sehingga

sudah

hukum

barang

yang

tentu

fundamental

tersebut

pertimbangan

hukum-

pertimbangan hukum selanjutnya menjadi salah dan tidak sesuai dengan hukum persaingan usaha. Selanjutnya berkaitkan dengan unsur-unsur Pasal 15 ayat (3) huruf b UU No.5 Tahun 1999 yang dilanggar oleh Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi akan menjelaskan secara rinci sebagai berikut : 1.1 Unsur Pelaku Usaha Pemasok. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 93 sampai dengan halaman 94 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan isi Pasal 1 angka b sampai dengan 10, KD 39/Warung TELKOM, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan hukum antara PT. Telkom dengan Pengelola Warung Telkom, bukanlah hubungan antara penjual dengan pembeli barang atau jasa karena sebagai pengelola outlet Telkom, pengelola tidak membeli produk dari Telkom melainkan mengelola tempat, mengelola penjualan serta mengelola pelayanan jasa telekomunikasi produk Telkom. Bahwa selanjutnya, pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 94 sampai dengan halaman 95 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis berpendapat bahwa hubungan hukum PT. Telkom dengan Mitra Penyelenggara Wartel adalah hubungan jual beli produk PT. Telkom yang mana PT. Telkom berperan sebagai penyedia/pemasok jasa telekomunikasi bagi Mitra Penyelenggara Wartel dan Mitra Penyelenggara Wartel sebagai

penerima/pembeli

jasa

telekomunikasi

dari

PT.

Telkom. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut jelas salah dalam


menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1.1.1 Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antara Warung Telkom dengan Warung Telekomunikasi (Wartel) pada umumnya. 1.1.2 Bahwa kesalahan pertimbangan Judex Facti tersebut dikarenakan acuan yang digunakannya (yaitu hanya pada kedua keputusan direksi tersebut di atas) padahal hubungan jual beli jelas dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf a PP No. 52 Tahun 2000 dengan menguraikan bahwa penyelenggaraan jasa telepon dasar adalah penyelenggaraan telepon “telegrap" teleks dan faksimil. Penyelenggaraan jasa telepon dasar dapat dilakukan secara jual kembali. Penyelenggaraan jasa jual

kembali

jasa

telepon

dasar

adalah

penyelenggaraan jasa yang atas dasar kesepakatan usaha menjual kembali jasa telepon dasar. Contohnya antara lain penyelenggaraan warung telekomunikasi. 1.1.3 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas terbukti bahwa produk yang dijual belikan/jual kembali, baik pada Warung Telkom maupun Warung Telekomunikasi (karena memang keduanya sama) adalah jasa telepon dasar sehingga yang dipasok adalah jasa layanan telekomunikasi berupa jasa telepon dasar dan atau jasa multimedia termasuk didalamnya telkom global-017 (sebagaimana diatur juga dalam pasal 7 ayat (1) KD 40/Wartel). 1.1.4 Bahwa selanjutnya, pasokan jasa tersebut dijual kembali oleh Warung Telkom dan Warung Telekomunikasi (Wartel) kepada konsumen. Kemudian, atas pasokan yang

diterima,

Warung

Telkom

dan

Warung

Telekomunikasi (Wartel) membayar harga jasa sebesar 70% dari tarif jasa telekomunikasi yang berlaku. 1.1.5 Bahwa dengan demikian, jelas terbukti bahwa hubungan jual beli tetap terdapat pada Warung Telkom/Warung Telekomunikasi dimana pemasokan jasa dipasok oleh Termohon Kasasi ;


1.2 Unsur Perjanjian Harga Atau potongan Harga. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 95 sampai dengan halaman 98 yang pada pokoknya berisi bahwa Majelis berpendapat bahwa baik dalam KD 40/Wartel maupun KD 39/Warung Telkom tidak ditentukan adanya perjanjian harga atau potongan harga tertentu, atas produk jasa telekomunikasi Pemohon/Termohon Kasasi”. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut jelas salah. Hal tersebut didasarkan atas alasan sebagai berikut : 1.2.1 Bahwa Judex Facti hanya memahami pengertian harga tersebut secara sempit padahal yang dimaksud dengan harga dalam konteks hukum persaingan adalah semua komponen yang mempengaruhi pembayaran atas suatu barang dan atau jasa tertentu. 1.2.2 Bahwa oleh karena itu, komponen biaya untuk pasang baru dan biaya abonemen bulanan adalah termasuk komponen harga. 1.2.3 Bahwa biaya yang harus dibayarkan oleh Warung Telkom atas pasokan yang diterima dari Termohon Kasasi menjadi lebih kecil dari biaya yang harus dibayarkan oleh Warung Telekomunikasi (Wartel) ; Hal tersebut dikarenakan Warung Telkom tidak perlu membayar

biaya

abonemen

bulanan,

padahal

abonemen tersebut jelas merupakan komponen harga yang seharusnya dibayar kepada Termohon Kasasi. Hal tersebut terbukti dari ketentuan Termohon Kasasi sebagai berikut : Pasal 8 KD 40/Wartel yang menetapkan : "Status sambungan layanan telekomunikasi untuk Wartel adalah sambungan telekomunikasi pelanggan biasa dan dikenakan biaya pasang baru serta abonemen bulanan dengan klasifikasi pelanggan bisnis” ; sementara, Pasal 9 KD 39/Warung Telkom menetapkan: "status sambungan layanan telekomunikasi untuk


Warung Telkom adalah Dinas Berbayar sehingga tidak dikenakan biaya pasang baru dan abonemen bulanan” ; (vide, angka 7.2.1 halaman 49 Putusan Pemohon Kasasi) 2. Pelanggaran Pasal 19 huruf a dan b UU No.5 Tahun 1999. Unsur Menghalangi Pelaku Usaha Lain dan Unsur Menghalangi Konsumen Pelaku Usaha Pesaingnya. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 101 sampai dengan halaman 106 yang pada pokoknya berisi bahwa Majelis berpendapat bahwa baik dalam KD 40/Wartel maupun KD 39/Warung Telkom serta PKS Standar Pemohon lainnya, tidaklah menghalangi PT. Indosat selaku pelaku usaha pesaing Pemohon untuk melakukan kegiatan usaha yang sama yaitu sambungan internasional pada pasar bersangkutan”. Bahwa disamping itu, pertimbangan Judex Facti juga dinyatakan bahwa Majelis berpendapat bahwa Warung Telkom sebagai outlet yang hanya memasarkan produk Pemohon bukanlah satu-satunya tempat/pasar untuk menjual produk-produk PT. Indosat yaitu SLI 001/008 (vide, halaman 105 alinea 4 Putusan Judex Facti). Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut jelas salah. Hal tersebut didasarkan atas alasan sebagai berikut : 2.1.1

Bahwa Judex Facti masih memberikan pengertian yang berbeda antara Warung Telkom dan Warung Telekomunikasi (Wartel), padahal sebagaimana diuraikan dan dijelaskan sebelumnya tersebut di atas oleh Pemohon Kasasi, bahwa tidak ada pembedaan antara Warung Telkom dan Warung Telekomunikasi (Wartel), sehingga seharusnya tidak boleh ada klausul yang mensyaratkan adanya batasan bahwa Warung Telkom hanya menjual produk dari Termohon Kasasi atau melarang menjual produk pelaku usaha lain.

2.1.2

Bahwa persyaratan tersebut jelas merupakan upaya menghalangi yang dilakukan Termohon Kasasi dengan tidak diberikan kesempatan bagi pelaku usaha pesaingnya untuk menjual produknya di Warung Telkom ; Hal tersebut terbukti dengan adanya kebijakan Termohon Kasasi melalui KD 39/Warung Telkom dan perjanjian kerja sama pelaksanaannya.


2.1.3

Bahwa berkaitan dengan pertimbangan Judex Facti yang menyatakan pesaing Termohon Kasasi (Indosat) masih dapat memasarkan produk SLI selain di Warung Telkom, maka pertimbangan Judex Facti tersebut jelas salah dalam menerapkan hukum. Hal tersebut terbukti dari uraian sebagai berikut : 2.1.3.1 Bahwa mengenai hal tersebut tidak menjadi masalah manakala dilakukan oleh pelaku usaha keciI atau pelaku usaha yang masih memiliki pangsa pasar yang kecil (atau belum signifikan). 2.1.3.2 Bahwa ternyata Judex Facti tidak pernah mempertimbangkan adanya penguasaan essential fasilities dan market power yang dimiliki Termohon Kasasi, dimana Termohon Kasasi menguasai kurang lebih 95 % (sembilan puluh lima persen) jaringan lokal di Indonesia yang merupakan essential facilities dalam penyelenggaraan SLI, karena sangat mustahil dan tidak mungkin apabila Wartel maupun Warung Telkom menggunakan layanan SLI tanpa memakai fasilitas jaringan lokal terlebih dahulu. 2.1.3.3 Bahwa penjualan produk SLI sebagian besar dilakukan melalui jaringan lokal yang dikuasai Pemohon Keberatan. 2.1.3.4 Bahwa sebagian dari jaringan lokal yang digunakan oleh konsumen untuk menggunakan jasa SLl adalah jaringan Wartel dan Warung Telkom. 2.1.3.5 Bahwa tindakan menghalangi pelaku usaha lain yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan sangat terbukti jelas

dengan

implementasi

adanya Warung

suatu Telkom

grand

design

dimana

secara

kebijakan dibuat untuk hanya menjual jasa dan atau produk Pemohon

Keberatan

saja

dan apabila

Pengelola Warung Telkom melakukan kerja sama dengan

operator

lain,

termasuk

menggunakan

produk dan atau jasa operator lain dalam bentuk apapun di lokasi outlet Warung Telkom, maka PKSnya dapat diputus sepihak oleh Pemohon


Keberatan tanpa adanya tuntutan dari Pengelola. 2.1.3.6 Bahwa selain itu, dampak dari hal tersebut jelas menyebabkan pelaku usaha lain (dalam hal ini operator lain) terhalang karena tidak dapat menjual produknya di Warung Telkom. 2.1.3.7 Bahwa dampak tersebut jelas juga dialami oleh konsumen karena konsumen menjadi kehilangan hak untuk memilih jasa dan atau produk telekomunikasi yang akan digunakannya. Bahkan hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 UndangUndang

36

Tahun

1999

yang

menyatakan

"mewajibkan setiap operator untuk menyediakan interkoneksi antar operator”, tetapi oleh Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi justru dihambat. 2.1.3.8 Bahwa dengan demikian jelas terbukti tindakan Termohon Kasasi menghambat operator lain tersebut memang telah dirancang sejak awal melalui kebijakan pendirian Warung Telkom dengan cara melarang menjual jasa dan atau produk dari operator lain. Hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti dan justru membuat pertimbangan yang salah

(dalam

menerapkan

hukum)

karena

hanya

mengacu pada keputusan direksi Termohon Kasasi saja dan mengabaikan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha. 3. Mengenai Hak Eksklusif dan Pengecualian. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 112 sampai dengan halaman 116 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Majelis berpendirian sejauh KD 39/Warung Telkom dan KD 40/Wartel serta PKS Standar Telkom lainnya bertujuan melaksanakan hak eksklusifnya yang tertera dalam UU No.3 Tahun 1989 jo Keputusan Menteri Parpostel Nomor 60/PT/102/MPPT-95 Tahun 1995, maka perbuatan dan perjanjian tersebut termasuk yang dikecualikan oleh Pasal 50 huruf a UU No.5 Tahun 1999” ; Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut jelas salah, karena baik secara de facto terlebih lagi secara de jure, hak ekslusif sudah tidak


dimiliki lagi oleh Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi dengan alasan sebagai berikut : 3.1 Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi sebenarnya sangat jelas mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat dengan mengatur upaya penghentian hak eksklsusif (vide, Pasal 61 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999). Selanjutnya, implementasi dari ketentuan tersebut salah satunya dilakukan dan dibuktikan dengan adanya pengumuman Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2004 yang menuangkan terkait dengan hasil Sidang Kabinet Terbatas tanggal 20 November 2003 dimana telah diputuskan untuk mengakhiri hak eksklusif yang dimiliki oleh Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi dan PT. Indosat. 3.2

Bahwa berkaitan dengan pemberian kompensasi, maka menurut Pemohon Kasasi hal tersebut jelas berbeda konteks dan tidak relevan karena secara de jure regulasi dan kebijakan pemerintah telah

memutuskan

pengakhiran

hak

eksklusif.

Masalah

pembayaran kompensasi merupakan hal yang berbeda dan tidak urgensif karena terkait dengan kemampuan pemerintah dan kondisi keuangan negara yang belum memungkinkan, sehingga jelas tidak dapat dijadikan alasan untuk menghambat penegakan hukum persaingan usaha. 3.3

Bahwa selain penjelasan mengenai pengakhiran hak eksklusif tersebut, dalam ketentuan Pasal 10 Bagian Ketiga UU No. 36 Tahun 1999 telah secara tegas mengatur korelasinya dengan UU No.5 Tahun 1999 dengan memberikan penegasan sebagai berikut: (1) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantara penyelenggara telekomunikasi ; (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

(yang

dimaksud adalah UU No. 5 Tahun 1999). 3.4

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, telah membuktikan bahwa UU No. 36 Tahun 1999 jelas mendukung adanya persaingan


usaha yang sehat. 3.5 Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan perbuatan dan atau perjanjian Termohon Kasasi dikecualikan

karena

melaksanakan

peraturan

perundang-

undangan adalah salah dan tidak sesuai dengan UU No. 36 Tahun 1999. Berkaitan dengan memori kasasi angka 3, Pemohon Kasasi mohon agar Judex Juris memberikan perhatiannya agar tidak menjadi dan menimbulkan preseden buruk bagi penegakan UU No. 36 Tahun 1999 dan UU No.5 Tahun 1999. Sebagai penutup, Pemohon Kasasi perlu menyampaikan pula bahwa sebenarnya strong point penegakan hukum persaingan adalah perubahan perilaku dari pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran UU No.5 Tahun 1999. Hal tersebut justru tidak pernah ditunjukkan oleh Termohon Kasasi. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi menyampaikan 2 (dua) hal yang perlu mendapatkan perhatian Judex Juris sebagai lembaga tertinggi dalam penegakan hukum persaingan di Indonesia. Kedua hal tersebut adalah : 1. Pemohon Keberatan ingin mempertahankan status quo. Bahwa Termohon Kasasi jelas menunjukkan dan membuktikan semangat atau keinginannya yang anti persaingan serta ingin mempertahankan status quo dengan menarik kembali ke dalam pemahaman industri telekomunikasi era lampau yang monopolis. Dengan berlakunya UU No.5 Tahun 1999, hal tersebut tidak sesuai lagi karena semangat dan keinginan Termohon Kasasi dapat menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat di bidang industri telekomunikasi yang saat ini telah jelas dapat dinikmati oleh masyarakat. 2. Kebijakan Warung Telkom. Bahwa kebijakan Termohon Kasasi yang melarang produk atau jasa operator lain dijual di Warung Telkom, jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, terlebih lagi dilakukan oleh Termohon Kasasi yang jelas menguasai essential facilities dengan menguasai kurang lebih 95 % (sembilan puluh persen) jaringan lokal sehingga jelas menghambat masyarakat untuk melakukan akses secara bebas. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :


mengenai alasan ad A : bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : 1. bahwa Pasal 38 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang Tata Cara Penanganan Perkara oleh KPPU, karena itu objek pemeriksaan Judex Facti adalah putusan KPPU yang diambil berdasarkan tata cara dalam ketentuan undang-undang tersebut. 2. bahwa tidak ada suatu ketentuan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 yang mengatur tentang bagaimana seharusnya bentuk suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU, sehingga risalah pertemuan yang mencatat keterangan saksi, ahli ataupun keterangan pihak-pihak lain (termasuk keterangan Pelaku Usaha), dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan putusan KPPU ; 3. bahwa putusan KPPU, menurut Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dan sesuai dengan Penjelasan Pasal 43 ayat (3) UndangUndang yang sama, pengambilan putusan oleh KPPU dilakukan dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 orang anggota Komisi ; 4. bahwa mengenai saksi-saksi, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusannya halaman 87, seyogianya dipertimbangkan oleh Judex Facti setelah memasuki pemeriksaan pokok perkara dalam menilai apakah keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, dan bukannya sebagai salah satu alasan prosedural untuk membatalkan putusan KPPU ; 5. bahwa dengan demikian putusan Judex Facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Termohon Kasasi/Pelaku Usaha berkeberatan atas putusan KPPU No.02/KPPU-I/2004 tanggal 13 Agustus 2004 sepanjang mengenai amar putusan yang berbunyi : - Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 1999 ; - Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang No.5 Tahun 1999 ; - Menetapkan pembatalan klausula yang menyatakan bahwa pihak penyelenggara atau pengelola warung Telkom hanya boleh menjual jasa dan atau


produk Terlapor dalam perjanjian kerja sama antara Terlapor dengan penyelenggara atau pengelola warung Telkom ; - Memerintahkan Terlapor untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dengan cara (a) meniadakan persyaratan PKS atas pembukaan akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk Terlapor di wartel (b) membuka akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk Terlapor di warung Telkom ; bahwa yang dimaksud dengan Terlapor dalam putusan KPPU tersebut adalah Pelaku Usaha (kini Termohon Kasasi) ; Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan KPPU tidak bertentangan dengan undang-undang dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 1. bahwa hak eksklusif yang diberikan kepada Termohon Kasasi / Pemohon untuk menyelenggarakan jaringan jasa telekomunikasi lokal maupun jarak jauh telah berakhir berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan No.2 Tahun 2004 (bukti P4) dengan pemberian kompensasi kepada Pemohon ; 2. bahwa meskipun pembayaran kompensasi tersebut belum diterima oleh Pemohon, tidaklah

berarti bahwa hak eksklusif tersebut tetap melekat.

Masalah hak eksklusif atau hak monopoli tidak dapat dikaitkan dengan belum terlaksananya pembayaran kompensasi ; bahwa pembayaran kompensasi dapat diajukan kepada Pemerintah cq Menteri Perhubungan secara terpisah melalui jalur yang telah ditentukan ; 3. bahwa dengan berakhirnya hak eksklusif, maka perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Pemohon yang bertujuan sebagai pelaksanaan hak eksklusif juga berakhir dan tidak lagi termasuk hal-hal yang dikecualikan seperti yang diatur dalam pasal 50 huruf e Undang-Undang No.5 Tahun 1999 ; 4. bahwa benar Pemohon telah mendapat ijin menyelenggarakan Internet Telepon untuk keperluan publik atau Voice over internet Protokol (Vo.I.P), berdasarkan Surat Keputusan Dirjen dan Telekomunikasi N0.159 Tahun 2001 dengan menggunakan kode akses 017 ; 5. bahwa sebagai tindak lanjut dari ijin tersebut, maka Pemohon berdasarkan Keputusan Direksi No.39/HK 220/JAS : 51/2003 tanggal 17 Juni 2003, telah menyelenggarakan saluran distribusi internal jasa telekomunikasi dalam bentuk surat pembukaan outlet dengan nama Warung Telpon (bukti P7). Pengadaan warung telpon tersebut dapat diperoleh oleh pemohon baru, maupun dari wartel-wartel lainnya yang sudah ada terlebih dahulu, penyedia layanan jasa telekomuinikasi dari produk-produk lainnya ;


6. bahwa warung-warung telpon yang menyediakan jasa layanan telekomunikasi yang hanya membuka akses milik Pemohon saja, tidak perlu membayar biaya pemasangan dan biaya abonemen bulanan. Kemudahankemudahan/fasilitas-fasilitas ini tidak diberikan pada wartel penyedia jasa layanan telekomunikasi lainnya dari produk manapun juga ; 7. bahwa Pemohon telah menutup/memblokir akses layanan telekomunikasi lainnya selain dari pada 017 milik Pemohon, sehingga hanya outlet-outlet Warung Telpon bentukan Pemohon dengan kode akses 017 saja yang jalan, sedangkan wartel-wartel penyedia layanan telekomunikasi lainnya tidak jalan, karena salurannya diblokir / dipersulit. Hal ini berdasarkan bukti-bukti yang diajukan : - Pengaduan wartel-wartel dari beberapa kota. - Pengaduan dari pelanggan-pelanggan perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan jasa telekomunikasi lainnya. - Hasil uji coba sendiri dari tim penyidik KPPU. - Adanya perjanjian kerja sama antara outlet-outlet Warung Telpon dengan PT. Telkom bahwa mereka hanya dapat membuka layanan internasional dengan kode akses 017 saja. - Tertutupnya akses saluran lain dari pada 017 telah dibuktikan oleh survey dari Tim Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan PT. Indosat, dimana saluran telpon lainnya dialihkan ke 017 denga harga/rate yang ditentukan. - Karena perbuatan Termohon Kasasi/PT. Telkom telah terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang No.5 Tahun 1999 khususnya pasal 19 huruf a dan b. - Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. - Menghalangi konsumen atau pelanggan atau pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 256/PDT/G/2004/PN.BDG. tanggal 08 November 2004 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;


Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA tersebut ; Membatalkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bandung

No.256/PDT/G/2004/PN.BDG. tanggal 08 November 2004 ; MENGADILI SENDIRI : Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. tersebut ; Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SENIN tanggal 15 JANUARI 2007 oleh Marianna Sutadi, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Susanti Adi Nugroho, SH.,MH., dan Dr.H.Harifin A.Tumpa, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Indrawati, SH.,M.Hum.,

Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ttd./ Susanti Adi Nugroho, SH.,MH. ttd./ Dr.H.Harifin A.Tumpa, SH.,MH.

Ketua ttd./ Marianna Sutadi, SH. Panitera Pengganti ttd./ Nani Indrawati, SH., MHum.

Biaya-Biaya : 1.M e t e r a i ……………… Rp. 6.000,2.R e d a k s i …………….. Rp. 1.000,Untuk Salinan 3.Administrasi kasasi…….. Rp.493.000,MAHKAMAH AGUNG RI J u m l a h …………… Rp. 500.000,an. Panitera =========PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS H.PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH. NIP.040018142



2005 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G memeriksa perkara perdata dalam tingkat

Recommend Documents