Lampiran
Nomor Tentang
: Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. : 530/ /SK-SP/A3/BPPTSP/ /2015. : Penetapan Standar Pelayanan
NAMA UNIT PELAYANAN : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA JENIS PELAYANAN : IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN No. Komponen 1. Dasar Hukum
Uraian 1. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembar Negara Nomor 5052 ); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281 ); 3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 1455K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik; 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Ketenagalistrikan Di luar PLN Dalam Wilayah Kota Samarinda; 5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda; 6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 09 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Wilayah Kota Samarinda ( Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 09 ); 1. Surat permohonan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000; 2. Fotocopy KTP Pemohon; 3. Fotocopy NPWP; 4. Laporan Teknis Hasil Uji Laik Operasi Pembangkit Listrik / Genset; 5. Sertifikat Laik Operasi; 6. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi. 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan 2. Pemeriksaan berkas 3. Proses Izin 4. Penyerahan Izin. 15 ( lima belas ) hari kerja setelah berkas lengkap.
2.
Persyaratan Pelayanan
3.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4.
Jangka Waktu Penyelesaian
5.
Biaya/Tarif
Tidak dipungut biaya.
6.
Produk Pelayanan
Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (SIUPTL)
7.
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
1. Meja kerja 2. Meja komputer 3. Komputer
4. Printer 5. Kusi 6. Kertas SK
7. ATK 8. AC 9. Gedung
8.
Kompetensi Pelaksana
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket Pelayanan; Strata 1 semua jurusan = back office (Bagian Teknis); SMK/SMU jurusan komputer = Bagian Operator Komputer; Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang; Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP; Semua pelaksana harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan.
9.
Pengawasan Internal
1. Kepala Bagian Pelayanan Perizinan; 2. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan 3. Kepala Bagian Pengawasan dan Pengendalian.
10.
Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1. 2. 3. 4.
Loket Pengaduan/saran Kotak Pengaduan/saran SMS Pengaduan (SMS Center) 0811 5843 555 Website : bpptsp.samarindakota.go.id
5. Email :
[email protected] 11.
Jumlah Pelaksana
5 (Lima) orang
12.
Jaminan Pelayanan
1. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai dengan SOP. 2. Memberikan pelayanan dengan motto layanan “kami akan memberikan layanan yang terbaik “ dan janji layanan melayani dengan CERIA ( Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Amanah ). 3. Selalu mengingatkan masyarakat setiap saat dengan spanduk Informasi agar Pengurusan izin sebaiknya tidak menggunakan jasa calo;
13.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus. Surat Keputusan Kepala Badan dibubuhi tanda tangan serta cap basah, menggunakan kertas ukuran Kwarto 70 gram, KOP Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, latar belakang berlogo Pemerintah Kota Samarinda sehingga dijamin keasliannya. 2. Adanya 4 titik CCTV guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. 3. Tersedianya APAR. 4. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
14.
Evaluasi Kinerja
1. Dilakukan secara periodik (setiap bulan,tiga bulan, enam bulan dan satu tahun ) 2. Sekurang satu tahun sekali dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan mekanisme, sebagai berikut : a. Setiap pemohon izin yang mengambil izin jadi akan diberikan formulir IKM untuk diisi. b. Hasil isian akan dikumpulkan dan dilakukan penghitungan skor/nilai dari 14 unsur dan direkapitulasi dalam bentuk excel. c. Hasil rekapitulasi akan dilaporkan dalam rapat tim survey IKM setiap bulan untuk dilakukan observasi dan evaluasi.
d. Hasil observasi dan evaluasi akan dijadikan dasar penyusunan rencana kegiatan peningkatan kinerja pegawai.
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM. MT NIP. 19590601 199203 1 004
Lembar Kerja-1 Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum Kelembagaan
Unit Pelayanan
:
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
No
Unsur/Aspek Manajemen
1
Tugas dan fungsi
2.
Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan yaitu : Instansi/Unit/Satker 1. Dinas Pertambangan dan Energi yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
3.
Uraian
Dasar Hukum/Ketentuan yang terkait
Tugas dan Fungsi dari Badan Pelayanan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda 2008 tentang Pedoman adalah : Organisasi dan Tata Kerja Tugas : Unit Pelayanan Perizinan Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di Terpadu di Daerah; Bidang Peijinan Secara Terpadu. 2. PERWALI Nomor 24 Tahun Fungsi : 2008 Tentang Penjabaran 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja perijinan secara terpadu sesuai dengan Struktur Organisasi Inspektorat, Badan rencana strategis yang ditetapkan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah ; Daerah dan Lembaga Teknis 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, Daerah Kota Samarinda. pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu ; 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan dan penetapan ; 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan ; 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan ; 6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fugsional ; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Pelayanan Administrasi
1. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembar Negara Nomor 5052 ); 2. Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281 ); 3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 1455K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik; 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Ketenagalistrikan Di luar PLN Dalam Wilayah Kota Samarinda; 5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda; 6. Peraturan Walikota
Samarinda Nomor 09 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Wilayah Kota Samarinda ( Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 09 );
Lembar Kerja-2 Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat, dan Pihak Terkait Unit Pelayanan
No
1
Jenis Pelayanan
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Produk Pelayanan
Pelayanan Izin Administrasi Ketenagalistrikan
Dasar Hukum Penyelenggaraan pelayanan 1. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembar Negara Nomor 5052 ); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281 ); 3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 1455K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik; 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Ketenagalistrikan Di luar PLN Dalam Wilayah Kota Samarinda; 5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 09 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Wilayah Kota Samarinda ( Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 09 );
Masyarakat/ Pengguna Layanan Pelaku Usaha
Pihak Terkait
Dinas Pertambangan dan Energi
No
Jenis Pelayanan
Produk Pelayanan
Dasar Hukum Penyelenggaraan pelayanan 6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
Masyarakat/ Pengguna Layanan Pelaku Usaha
Pihak Terkait Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Lembar Kerja-3 Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu Unit Pelayanan Jenis Pelayanan
No.
1
Produk Pelayanan
Izin Ketenagalistrikan
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda : Pelayanan Administrasi
Persyaratan pelayanan
1. Surat permohonan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000; 2. Fotocopy KTP; 3. Fotocopy NPWP; 4. Laporan Teknis Hasil Uji Laik Operasi Pembangkit Listrik / Genset 5. Sertifikat Laik Operasi 6. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi
Mekanisme dan Prosedur (sebutkan urutan kegiatan Biaya Waktu layanan dan unit/simpul yang terkait) 1. Pengajuan berkas 0 15 permohonan di Rupiah Hari loket pelayanan; 2. Pemeriksaan berkas; 3. Proses pencetakan izin; 4. Paraf Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; 5. Tanda tangan Kepala Badan; 6. Pengambilan izin terbit di loket pengambilan
Penanggung Jawab
Kepala Badan
Lembar Kerja-4 Sarana Prasarana dan Anggaran
No.
Produk Pelayanan
1
Izin Ketenagalistrikan
Sarana Prasarana Pelayanan -
Meja kerja
-
Meja komputer
-
Komputer
-
Printer
-
Kursi
-
Kertas SK
-
Lemari
-
ATK
-
AC
-
Gudang arsip
-
Gedung
Anggaran
Keterangan*)
APBD
*) kolom keterangan diisi penjelasan kondisi sarana prasarana, sumber anggaran pelayanan dan sebagainya
Lembar Kerja-5 Jumlah dan Kompetensi SDM Unit/Satker Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
No. 1
Produk Pelayanan Izin Ketenagalistrikan
Kualifikasi SDM yang tersedia 1. SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket Pelayanan; 2. Strata 1 semua jurusan = back office (Bagian Teknis); 3. SMK/SMU jurusan komputer = Bagian Operator Komputer; 4. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang; 5. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP; 6. Semua pelaksan harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan
Jumlah SDM
Keterangan*)
5 Orang
*) kolom keterangan diisi penjelasan kemungkinan penggunaan SDM oleh beberapa jenis atau produk pelayanan.
Lembar Kerja-6 Pengawasan Internal Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Status/Bentuk Organisasi Struktural
Prosedur Berjenjang, mulai dari Front Office (FO), Pendaftaran, Pemeriksaan Berkas, Input data, Diperiksa oleh Back Office (BO), langsung ke Penerbitan Izin, Administrasi / Penomoran melekat Bukti Pembayaran, Penandatanganan Surat Izin, Penyerahan Surat Izin.
Dukungan SDM
Sarana
Setiap Tersedia : pengaduan - Ruang Tunggu ditangani oleh Bagi Pemohon, petugas dan unit - Tersedia Touch kerja khusus Screen, Untuk yang ditetapkan Memonitor melalui SK Pelayanan. Kepala Badan - Tersedia Situs Website untuk Informasi.
Keterangan - SPIPISE - Proses Pengadaan Aplkasi IT
Lembar Kerja 7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No 1.
Jenis Penanganan Pengaduan
Prosedur
Tindak Lanjut
Tersedia Layanan Pengaduan.
Membentuk Tim Pengaduan.
Dukungan SDM
Sarana
Internal : Staff Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
-
Eksternal : Instansi Terkait
-
Ruang pengaduan; Petugas Khusus untuk mengelola Pengaduan; Kotak pengaduan; SMS pengaduan 08115843555; Email : ptsp.samarinda @gmail.com
Bidang Pengawasan
Tim POKJA Pengaduan Tingkat Pemerintah Kota
Tim POKJA
-
-
-
2.
Saran dan Masukan
Tingkat Mediasi Berjenjang.
Rapat Mediasi
Instansi Terkait
Bentuk Organisasi
