Delegasi Peringkat Kompetisi Tertua
FH
UNAIR Raih Empat dalam Peradilan Semu
UNAIR NEWS –Badan Semi Otonom (BSO) Intenational Law Student Association (ILSA), Fakultas Hukum, Universitas Airlangga kembali meraih penghargaan melalui kompetisi peradilan semu (moot court). Kompetisi “Philip C. Jessup” ini diselenggarakan oleh Indonesian Society of International Law dan dilaksanakan di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, pada tanggal 10-12 Februari 2017. “Philip C. Jessup adalah adalah lomba international moot court yang paling tua. Lomba ini diselenggarakan oleh Indonesian Society of International Law yang menjadi penyelenggara Philip C. Jessup setiap tahun untuk seleksi nasional,” tutur Titha selaku ketua delegasi. Selama enam bulan lamanya, para delegasi mempersiapkan segala sesuatu untuk menunjang penampilan mereka saat lomba, mulai dari riset hingga latihan presentasi argumen. “Perlu waktu yang lama karena riset harus dilakukan secara ekstensif, mengingat ini menggunakan hukum internasional sehingga sumber bacaan sangat banyak dan semua dalam Bahasa Inggris,” ungkap mahasiswa semester 6 tersebut. Para delegasi yang mewakili ILSA dalam kompetisi tersebut adalah Jasmine Amelia Ulfah (2013), Mutiara Kasih (2014), Dewi Santoso (2015), Bima Adhijoso (2015), Zulfikar D. Winarno (2015) sebagai penyaji, dan Maya Assegaf (2015), Regine Wiranata (2016), Megawati Widjaja (2016) sebagai periset. Tahun ini, para delegasi ILSA berhasil masuk semifinal dan
menduduki peringkat 4 untuk pertama kalinya. Prestasi yang didapatkan adalah 1st Best Overall Memorial, 1st Best Oralist yang didapatkan oleh salah satu delegasi yakni Jasmine Amelia Ulfah dengan nilai tertinggi selama sejarah Jessup National Round, dan penghargaan sebagai semifinalis. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kasus yang diberikan oleh penyelenggara kali ini juga unik yakni mengenai sengketa pengungsi. Meski demikian, tim mengaku tidak ada kendala serius selama lomba maupun persiapan lomba. “Kami sangat senang atas kemenangan ini karena ini kali pertama untuk UNAIR berhasil mengalahkan institusi-institusi lain yang biasanya menjadi juara. Namun karena kerja keras kami akhirnya semua ini terbayar,” imbuh Titha. Titha berharap kemenangan ini dapat membuat mahasiswa lain ikut terpacu dan tidak patah semangat untuk mengikuti kompetisi peradilan semu lainnya. “Tak ada sesuatu yang tak mungkin,” pungkas Titha. Penulis: Pradita Desyanti Editor: Defrina Sukma S
Pertambangan Perlu Secara Lingkungan, dan HAM
Diaudit Bisnis,
UNAIR NEWS – Pusat Studi Hukum dan HAM (HRLS) Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, mengadakan diskusi dengan topik Mitos Tambang untuk Kesejahteraan. Diskusi diadakan di Ruang
Pertemuan Gedung C, Kamis (9/2). Diskusi ini dihadiri penulis Mitos Tambang untuk Kesejahteraan Hendra Try Ardianto, M.A., koordinator sekaligus peneliti Sayoho Institute Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Siti Maemunah, M.Kesos., dan ahli hukum bisnis dan HAM Iman Prihandono, Ph.D., dan ahli hukum lingkungan Franky Butarbutar, S.H., M.Dev. Diskusi ini juga dihadiri sebanyak 16 orang yang berasal dari Gerakan Masyarakat Peduli Pesisir (Lumajang),mahasiswa S-3, serta anggota Unit Kegiatan Mahasiswa UNAIR. Prsesentasi pertama disampaikan oleh Hendra, ia menjabarkan isi buku yang ditulisnya. Sejumlah poin yang diutarakan di antaranya prosedur penambangan di lapangan. “Apakah kegiatan penambangan di area tambang sudah berjalan sesuai prosedur?” tegas Hendra. Maimunah mempresentasikan materi melalui Skype dari Samarinda. Perempuan yang akrab disapa Maimunah ini mengatakan bahwa 70 persen area di Samarinda merupakan kawasan tambang batu bara. Sebagian besar area pertanian pangan dibunuh infiltrasi tambang meskipun 75 persen masih tumpang tindih. “Pertanian pangan dibunuh tambang, 75 persen perizinannya tumpang tindih. Pertambangan memakan korban jiwa, ada 16 anak meninggal dunia dan sampai saat ini tidak hukum yang benarbenar ditegakkan. Ada berita lokal yang mengatakan bahwa hanya 1 kasus yang sampai ke pengadilan, itu pun hanya kontraktornya yang kena hukuman,” ungkap Maimunah. Presentasi ketiga disampaikan oleh pakar hukum bisnis dan HAM UNAIR. Iman menjelaskan tentang pertambangan dan jatuhnya korban jiwa dari sudut pandang bisnis dan HAM. “Tren menunjukkan bahwa investasi asing selalu meningkat. Namun, bukan berarti lokal tidak merusak. Indonesia menjadi negara nomor 4 tujuan favorit investasi. Hal tersebut karena yang pertama adalah sumber daya yang ada dari Sabang sampai
Merauke. Tidak hanya pertambangan. Kedua, adanya lahan. Ketiga, gaji tenaga kerja yang masih murah,” tuturnya. Sedangkan, Franky memaparkan masalah tambang dan memberikan rekomendasi terkait permasalahan tambang. “Masalah tambang adalah lingkungan, kesehatan, konflik sosial, penggerusan nilai budaya, dan pelanggaran HAM. Meskipun saat membuat AMDAL (analisis dampak lingkungan, red) mereka benar, bukan berarti tidak berpotensi merusak lingkungan. Rekomendasi dari saya salah satunya yakni diperlukan audit lingkungan, bisnis dan HAM,” ujar Franky. Penulis: Pradita Desyanti Editor: Defrina Sukma S
Beri Konsultasi Hukum Gratis, Dosen FH Terima Penghargaan Ashoka UNAIR NEWS – Kita sering mendengar istilah law firm dalam dunia hukum. Umumnya, law firm merupakan badan usaha. Artinya, mereka menyediakan jasa hukum dan pelanggan membayar tarifnya usai menggunakan jasa. Namun, definisi tersebut nampaknya tak diterapkan oleh Dr. R. Herlambang Perdana Wiratman, S.H.,M.A. Dosen Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, yang akrab disapa Herlambang ini dikenal sebagai salah satu sosok yang sering membela kaum marjinal. Pasalnya, Herlambang secara cuma-cuma memberikan waktu, energi, dan pengetahuannya untuk orang-orang yang patut diperjuangkan hak-hak asasinya. Meski demikian, Herlambang tidak pernah menyebut dirinya sebagai aktivis.
Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia FH UNAIR mengatakan, pengabdian semacam itu sudah ia lakukan sejak ia menjadi dosen. Ia bahkan tak pernah meminta tarif atas nasihat hukum yang ia berikan. “Saya hanya membantu orang lain yang memang memerlukan dukungan dan bantuan yang bukan semata-mata materi, tetapi pengetahuan hukum. Yang saya lakukan itu sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh akademisi,” tuturnya. “Rumah saya yang di Sidoarjo itu sudah seperti kantor lawyer tetapi yang gratisan. Bahkan, akhir-akhir ini orang yang meminta nasihat hukum itu tidak hanya dari Jawa Timur. Mereka juga berasal dari Jawa Tengah maupun luar Jawa, ” imbuh Herlambang. Kasus yang pernah ia tangani di antaranya kasus Lapindo, kasus 13 buruh di Gresik yang digugat Rp 8 milyar, dan kasus perampasan tanah. Herlambang juga sempat membuat surat terbuka kepada salah satu kepala daerah tingkat dua di Jatim mengenai situasi tanah dan sawah masyarakat yang akan digantikan dengan lahan perumahan. Berbagai kiprah yang ia lakukan tak membuatnya terbebas dari teror dan intimidasi yang kerap datang. Namun, hal itu tak membuat Herlambang berhenti menjadi pembela HAM. Pada tahun 2001, saat usianya menginjak 25 tahun, Herlambang menerima penghargaan Ashoka sebagai orang yang membantu menyadarkan, dan membantu masyarakat petani untuk bernegosiasi dengan pemilik tanah tanpa kekerasan dan tetap pada koridor hukum dari Arlington, USA. Ia juga dinyatakan sebagai penerima penghargaan Ashoka termuda sedunia.
Penulis : Pradita Desyanti Editor: Defrina Sukma S
Libatkan Tim Independen dalam Proses Rekrutmen Hakim Konstitusi UNAIR NEWS – Tak ada salahnya untuk memperbaiki proses rekrutmen hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Salah satu alternatif yang bisa ditempuh dalam perbaikan proses rekrutmen adalah melibatkan tim independen yang dipercaya publik. Pernyataan itu disampaikan dosen Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Mohammd Syaiful Aris, S.H., M.H., menanggapi seputar wacana perombakan proses rekrutmen hakim MK. Wacana tersebut mengemuka setelah salah satu hakim konstitusi dengan inisial PA tertangkap dalam operasi tangkap tangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi akhir Januari lalu. Kasus yang melibatkan hakim konstitusi tak hanya sekali terjadi. Sebelumnya, mantan Ketua MK Akil Mochtar juga terlibat kasus korupsi dalam menangani sengketa pemilihan kepala daerah hingga diberhentikan pada tahun 2013. Pada tahun 2011, hakim MK Arsyad Sanusi mundur setelah terbukti terlibat pelanggaran kode etik mengenai pemalsuan surat. Aris melihat salah satu faktor penyebab kasus adalah proses rekrutmen yang kurang tepat. Selama ini, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945 pasal 24 C ayat 3, para calon hakim konstitusi diajukan tiga lembaga yakni Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Meski perubahan mekanisme cukup sulit, tapi publik hendaknya terlibat dalam pengajuan calon hakim konstitusi.
“Sebetulnya, pihak-pihak yang mengajukan calon dalam proses rekrutmen itu harus melalui seleksi yang kredibel. Menurut pandangan saya meskipun lembaga-lembaga tersebut memiliki wewenangnya, tapi apakah tidak mungkin seleksi itu melibatkan tim independen yang memiliki kredibilitas dan dipercaya oleh publik,” tuturnya. Selain itu, poin yang perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen adalah integritas dan kepribadian para calon hakim. “Sepengetahuan saya Patrialis Akbar ini dulu pada saat seleksi ada catatan-catatan yang disampaikan masyarakat,” ungkap Aris. Selain itu, MK menjadi nirpengawasan semenjak lembaga peradilan yang berdiri pada tahun 2003 memutuskan bahwa hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengawasan Komisi Yudisial. “Ketika tidak memiliki pengawasan maka potensi penyimpangannya jauh lebih besar,” imbuh Aris. Penulis : Pradita Desyanti Editor: Defrina Sukma S
Ilmu Hukum adalah Bekal Menolong Masyarakat Pencari Keadilan UNAIR NEWS – Terjun di dunia hukum merupakan salah satu pilihan yang menjadi jalan hidup Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. Laki-laki yang akrab disapa Basuki tersebut mengaku mulai tertarik dengan kajian hukum saat ia menempuh pendidikan di sekolah tingkat menengah. Baginya, persoalan hukum merupakan hal yang menarik untuk dikaji.
“Saya tertarik dengan dunia hukum karena selalu bersinggungan dengan masalah yang berkaitan dengan keadilan, kepatutan, hak, kewajiban, kekuasaan, dan kemanusiaan,” jelasnya. Langkah Basuki dalam dunia hukum pun terbukti dengan turut mendirikan dan mengelola Yayasan Lembaga Kemasyarakatan dan Bantuan Hukum (YLSKBH) di Surabaya pada tahun 1982. Kemudian, ia juga mendirikan Kantor Konsultan Hukum Manggala Surya di Surabaya pada tahun 1989 dan turut pula mendirikan Law Firm WINS and Partners di Surabaya pada tahun 2008. Di bidang pengabdian masyarakat, kiprahnya dilakukan bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), ia melakukan penelitian dan menyusun Standar Nasional Penyelesaian Perkara Tilang di Pengadilan tahun 2014, 2015, dan 2016. “Saya juga pernah bersama JSSP (Judicial Sector Supporting Project) melakukan penelitian tentang pengurangan arus perkara kasasi dan peninjauan kembali,”
imbuhnya.
Selain itu, kiprah akademis Basuki juga diwujudkan dalam penelitian tentang hukum. Tercatat ia aktif melakukan penelitian sejak tahun 1986 hingga 2016. Buktinya, profesor emeritus itu sudah menerbitkan sebanyak 100 judul penelitian yang telah ia hasilkan. Dalam bidang keprofesian, Basuki pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPD Korpri Jawa Timur pada tahun 2007 hingga 2009. Kemudian ia juga menjabat sebagai Ketua Tim Kajian Konstitusi Puslitbang Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2015, dan Sekretaris Pokja Penyusunan PERMA Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas pada tahun 2016. “Ilmu yang saya dalami selama studi di S-1, S-2, S-3 serta pengalaman dalam praktik telah menjadi bekal saya untuk terus berkomitmen dan mengabdikan diri, baik sebagai akademisi maupun sebagai praktisi hukum yang berguna bagi masyarakat pencari keadilan,” tegasnya.
Penulis: Nuri Hermawan Editor: Defrina Sukma S
Seimbangkan Pengabdian di Bidang Hukum Kepailitan dan Tenaga Kerja UNAIR NEWS – Universitas Airlangga memiliki pakar yang memiliki sederet kiprah di bidang hukum kepailitan dan tenaga kerja. Kepakarannya itu ia manfaatkan untuk mengatasi permasalahan hukum yang biasa muncul di antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Pakar hukum itu adalah Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N., yang kini menjabat Direktur Kemahasiswaan UNAIR. Dosen Fakultas Hukum UNAIR itu menyelesaikan pendidikan sarjana, master, hingga doktoralnya pada bidang ilmu hukum di universitas yang sama. Lelaki kelahiran Tegal tersebut mengaku, saat menempuh program sarjana ia sangat tertarik dengan bidang hukum kepailitan dan tenaga kerja, sehingga ia memilih meneruskan studi pada bidang yang sama pada jenjang master dan doktoral. “Awalnya, hukum kepailitan tidak begitu diminati. Namun, setelah terjadi krisis moneter pada tahun 1998 hingga hari ini, bidang hukum kepailitan sangat menarik,” terangnya. Berkat kepakarannya pada bidang tersebut, ia merupakan salah satu doktor hukum kepailitan dan hukum tenaga kerja di Indonesia yang bisa dijadikan rujukan. Dari kepakarannya, pada kedua bidang hukum tersebut, Hadi kerap dijadikan saksi ahli
dalam beberapa kasus. Hadi pernah menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara pidana kepailitan. Ia pernah menjadi saksi ahli Polrestabes Surabaya dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan. Selain itu, Hadi juga pernah menjadi saksi ahli perkara dugaan tindak pidana ketenagakerjaan seperti pengusaha yang tidak memberi gaji kepada pekerja yang sudah melaksanakan kewajiban pekerjaannya. “Tidak hanya menjadi saksi ahli, saya juga sudah menerbitkan buku yang berjudul “Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan” yang terbit pada tahun 2009,” imbuh dosen kelahiran 6 April 1973. Hadi juga menegaskan bahwa buku tersebut juga dijadikan rujukan perkuliahan nasional dan pedoman hakim dalam persidangan. Hal lainnya yang membanggakan adalah dirinya pernah diundang untuk menjadi penguji tamu kandidat doktor salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia, Universitas Leiden, Belanda. “Alhamdulillah, saya juga sempat diundang ke Leiden University untuk menjadi penguji kandidat doktor yang disertasinya membahas mengenai ketenagakerjaan,” terang Direktur Kemahasiswaan UNAIR. Bagi Hadi, kepakaran yang ia miliki digunakan untuk menolong semua lapisan. Kepakarannya di bidang hukum kepailitan mengantarkan kontribusinya untuk menyelesaikan persoalan pengusaha dan perusahaan. Sedangkan, pada bidang hukum tenaga kerja, Hadi fokus membantu nasib buruh. “Kalau begini kan jadi seimbang. Ini juga bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Nuri Hermawan Editor: Defrina Sukma S
