SAMBUTAN KETUA PANITIA KOMPETISI PERADILAN SEMU TINGKAT NASIONAL PIALA MUTIARA DJOKOSOETONO VII FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA Salam sejahtera bagi kita semua, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karuniaNya sehingga kita masih diberi kesehatan serta nikmat yang berlimpah. Pada
tahun
menyelenggarakan
ini
Fakultas
Hukum
Universitas
Indonesia
berkesempatan
acara “Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara
Djokosoetono VII” yang mengangkat tema “Menyeimbangkan Ilmu dan Pembentukan Karakter Dari, Oleh, dan Untuk Mahasiswa Dalam Rangka Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia.” Mengapa kompetisi tahun ini mengangkat tema tersebut? Jawabannya karena salah satu permasalahan besar dalam upaya penegakan hukum dan keadilan di Indonesia adalah kurangnya kualitas aparat penegak hukum baik dari karakter ataupun integritas yang dimiliki serta pengimplementasiannya dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini semakin ditegaskan oleh pendapat Wakil Ketua Komisi Yudisial, Imam Anshori Saleh yang mengatakan, “Faktor utama lemahnya penegakan supremasi hukum di Indonesia adalah lemahnya karakter aparat penegak hukum. Pengetahuan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum semata tidak cukup untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum.” Oleh karena itu untuk menciptakan karakter dan integritas aparat penegak hukum dibutuhkan proses penanaman nilai-nilai sejak dini seperti yang dikatakan oleh Hendarman Supandji. Menyikapi hal tersebut kita mahasiswa hukum sebagai teladan dan garda terdepan penegakan hukum di Indonesia harus mengambil sikap dan menyatukan suara. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam “Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII” dibuatlah acara “Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia.” Acara tersebut sekaligus menjadi jawaban atas keraguan masyarakat Indonesia yaitu, apakah masih ada harapan akan penegakan supremasi hukum yang lebih baik di masa depan. Mengingat meningkatnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dewasa ini. Tiadalah terlupa kami ucapkan terima kasih atas kesedian rekan-rekan Fakultas Hukum di Indonesia untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan seluruh rangkaian acaranya. Karena tanpa partisipasi dan dukungan dari rekan-rekan semua acara ini tidak dapat terlaksana. Sebelumnya saya dan teman-teman panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya
bilamana
sekiranya selama penyelenggaraan
kompetisi
ini
ada kekurangan dari panitia sehingga
mengurangi kenyamanan rekan-rekan sekalian dalam berkompetisi. Kemudian saya juga ingin mengucapakan terima kasih kepada teman-teman panitia “Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII,” yang telah dengan senantiasa mencurahkan karsa dan kerja kerasnya untuk menyelenggarakan kompetisi ini sebaik mungkin. Dengan demikian walaupun sedikit tapi kita menggenapi sebagaimana tertulis dalam kata-kata bijak “Jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan untuk kamu, tetapi tanyakanlah apa yang bisa kamu berikan untuk Negara.” Harapan saya adalah agar kita dapat memperoleh manfaat yang baik untuk hari ini, esok dan seterusnya. Jikalau rekan-rekan memiliki kritik dan saran, kami panitia sangat mengharapkannya demi kelancaran acara ini ataupun kompetisi berikutnya di masa depan. Kepada rekan-rekan Delegasi, sampai jumpa di Jakarta dalam “Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII.” Selamat berkompetisi dan marilah kita kembalikan harapan masyarakat untuk memiliki aparat penegak hukum yang mampu menegakan hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat di masa depan demi jaya ibu pertiwi dan tanah air kita Indonesia.
Hormat saya,
Timbul Jaya Aruan Ketua Panitia
SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF BADAN SEMI OTONOM (BSO) LAW STUDENT ASSOCIATION FOR LEGAL PRACTICE FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (LaSALe FHUI) Salam Sejahtera, Puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya yang melimpah sepanjang hidup kita. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara yang amat bermanfaat untuk perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. Kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Demikianlah tiga aspek yang harus dipenuhi oleh proses peradilan pidana di Republik Indonesia. Dewasa ini “gelombang masalah” menghempas institusi peradilan Indonesia terkait produk hukumnya yang dianggap tidak memberikan keadilan bagi masyarakat, sementara penegak hukum sendiri, belum bisa lepas dari krisis integritas. Posisi mahasiswa Fakultas Hukum sebagai calon reformator peradilan Indonesia pun dipertanyakan. Apa sikap dan solusi mahasiswa Fakultas Hukum terhadap persoalan yang melanda sendi-sendi hukum Indonesia? Akankah kita berpangku tangan? Materi Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII kali ini fokus kepada Tindak Pidana Lingkungan Hidup di sektor Pertambangan dan Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal. Global Warming membawa dampak signifikan terhadap sektor ekonomi, sosial politik yang pada abad 20 mulai menitikberatkan prosesnya pada konsep Green Policy. Pada Civil Society modern, konsep kesadaran hukum sudah sepatutnya beralih menjadi kesadaran akan lingkungan hidup dan persoalannya, termasuk Hukum Lingkungan, untuk menjamin kelangsungan hidup generasi mendatang. Luar biasa banyaknya barang yang dapat diperdagangkan didukung oleh teknologi tinggi, telah membuka babak baru dalam sektor perdangan. Wujud barang dan batas-batas wilayah tidak lagi menjadi hambatan dalam melangsungkan perdagangan, salah satunya adalah perdagangan efek yang berlangsung di Pasar Modal. Pesatnya perkembangan ilmu mengenai manajemen perusahaan serta teknologi komunikasi, di satu sisi memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi, namun di sisi lain memberikan kemungkinan terjadinya tindak pidana yang semakin kompleks prosesnya. Peradilan Semu diharapkan dapat memberi kajian akademis terhadap persoalan terkait dan menerapkannya dalam proses beracara pada tahap penyidikan, penuntutan dan
pengadilan sekaligus membentuk pribadi calon penegak hukum yang bekerja keras dan berintegritas. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada delegasi-delegasi dari berbagai Fakultas Hukum yang mengikuti Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kiranya semangat kompetisi rekanrekan Mahasiswa Fakultas Hukum menjadikan kompetisi ini bermanfaat untuk perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. Selamat berkompetisi dengan fair!
Hormat saya,
Arief Raja Jacob Hutahaean Direktur Eksekutif LaSALe FHUI
SEKILAS MENGENAI KOMPETISI PERADILAN SEMU TINGKAT NASIONAL PIALA MUTIARA DJOKOSOETONO FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono adalah suatu kompetisi peradilan semu dua tahunan yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Kompetisi yang diselenggarakan untuk pertama kalinya pada tahun 2001 ini merupakan tindak lanjut dari reformasi besar-besaran yang terjadi pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1998-1999, yang merupakam momentum besar untuk mengawali langkah perubahan menuju peradilan yang bersih. Dengan demikian Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono mengandung visi untuk mengadakan reformasi hukum secara nyata di Indonesia. Pemilihan nama Mutiara Djokoesotono pada kompetisi ini didasarkan pada peran besar Ibu Mutiara Djokoesotono dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia dan juga support yang diberikan beliau sebagai seorang istri dari Almarhum Bapak Djokosoetono yang merupakan icon Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penggunaan nama Mutiara Djokosoetono ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kami terhadap banyaknya kontribusi yang telah diberikan oleh keluarga Djokosoetono kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada khususnya dan dunia hukum di Indonesia pada umumnya. Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono I diikuti oleh 8 (delapan) Delegasi dari seluruh Indonesia, dengan peraih Juara I adalah Universitas Andalas. Demi menjaga sportivitas dan kepercayaan dari Delagasi-delegasi universitas yang bertanding, Universitas Indonesia membuat komitmen untuk tidak mengirimkan perwakilan Delegasinya.Pada tahun 2010, Fakultas Hukum Universitas Indonesia kembali menyelenggarakan Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Mutiara Djokosoetono VI. Kompetisi yang diselenggarakan pada tanggal 4-7 Juni 2010 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Balai Sidang Universitas Indonesia, Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Konstitusi ini diikuti oleh 16 (enam belas) Delegasi dari seluruh Indonesia. Keenambelas Delegasi tersebut adalah sebagai berikut:
1.
Sekolah Tinggi Hukum Bandung
9.
Universitas Lampung
2.
Universitas Airlangga
10.
Universitas Nasional
3.
Universitas
11.
Universitas Padjadjaran
Yogyakarta
12.
Universitas Pancasila
4.
Universitas Bhayangkara
13.
Universitas Sam Ratulangi
5.
Universitas Diponegoro
14.
Universitas Sebelas Maret
6.
Universitas Gadjah Mada
15.
Universitas Trisakti
7.
Universitas Islam Indonesia
16.
Universitas Udayana
8.
Universitas Katolik Parahyangan
Atma Jaya
Adapun pemenang dalam Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VI yaitu: Juara I
: Universitas Padjadjaran
Juara II
: Universitas Gadjah Mada
Juara III
: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Majelis Hakim Terbaik
: Universitas Gadjah Mada
Penuntut Umum Terbaik : Universitas Gadjah Mada Penasehat Hukum Terbaik : Universitas Gadjah Mada Panitera Terbaik
: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
SEKILAS MENGENAI BADAN SEMI OTONOM (BSO) LAW STUDENT ASSOCIATION FOR LEGAL PRACTICE FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (LaSALe FHUI) Law Student Association for Legal Practice (LaSALe) Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah salah satu Badan Semi Otonom atau BSO terbaik yang ada di FHUI. Terbentuk sejak tahun 2001 dan diprakarsai oleh Junaedi (FHUI 1996), Aditya Rahman Alam (FHUI 2001), Dodik Setyo Wijayanto (FHUI 2001 – pelatih LaSALe) dan juga Ginanjar (FHUI 2001). LaSALe adalah BSO yang berfokus pada edukasi di bidang Hukum Acara melalui kegiatan-kegiatan rutin yang diadakan ataupun diikuti oleh LaSALe seperti Kompetisi Peradilan Semu (Moot Court Competition) tingkat Nasional, Moot Court Competition tingkat Internal FHUI, Pelatihan LaSALe Junior, dan berbagai kegiatan internal organisasi lainnya yang dapat diikuti oleh para anggotanya. Melalui LaSALe, para anggota dididik dan diberdayakan agar mengerti dan mampu menerapkan Hukum Acara yang dipelajari selama perkuliahan di kehidupan nyata. Selain itu, para anggota juga diharapkan dapat memberikan kritik dan solusi pada permasalahan-permasalahan hukum yang ada di Indonesia khususnya di bidang Hukum Acara dan Praktiknya. Hingga saat ini, LaSALe terus menerus secara rutin pada setiap tahunnya menyumbangkan prestasi di tingkat Nasional yang tentunya dapat mengharumkan Almamater dan juga Universitas di antaranya: 1.
Juara 1 National Human Right Moot Court Competition Universitas Padjajaran tahun 2006 dan mendapat penghargaan Penasehat Hukum terbaik.
2.
Juara 2 National Human Right Moot Court Competition Universitas Padjajaran tahun 2008.
3.
Juara 2 National Human Right Moot Court Competition Universitas Padjajaran tahun 2011 dan mendapatkan penghargaan Majelis Hakim terbaik, Penuntut Umum terbaik, Penasehat Hukum terbaik, dan Berkas terbaik.
4.
Juara 1 Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional “Piala Abdul Kahar Muzakkir II” Universitas Islam Indonesia tahun 2007 dan mendapat penghargaan Majelis Hakim terbaik, Penuntut Umum terbaik, dan Penasehat Hukum terbaik.
5.
Juara 2 Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional “Piala Abdul Kahar Muzakkir” Universitas Islam Indonesia tahun 2011.
6.
Juara 1 Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional “Piala Prof. Sudarto” Universitas Diponegoro tahun 2007 dan mendapat penghargaan Majelis Hakim terbaik, Penuntut Umum terbaik, dan Penasehat Hukum terbaik.
7.
Juara 1 Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional “Piala Prof. Sudarto” Universitas Diponegoro tahun 2009 dan mendapat penghargaan Majelis Hakim terbaik, Penuntut Umum terbaik, Penasehat Hukum terbaik, Panitera terbaik, dan Saksi terbaik.
8.
Juara 1 Pancasila National Moot Court Competition on Against Corruption tahun 2008 dan mendapat gelar Majelis Hakim terbaik.
9.
Juara 1 Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional Piala Tjokorda Raka Derana Universitas Udayana tahun 2010 dan mendapatkan penghargaan Majelis Hakim terbaik.
10.
Juara 1 Kompetisi Peradilan Semu Niaga Tingkat Nasional ”Piala A. G. Pringgodigdo II” Universitas Airlangga tahun 2009 dan mendapat penghargaan Majelis Hakim terbaik, Penasehat Hukum terbaik, dan Panitera terbaik.
11.
Dan lain-lain.
KOMPETISI PERADILAN SEMU TINGKAT NASIONAL PIALA MUTIARA DJOKOSOETONO VII FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA 1.
PENDAHULUAN
Seiring dengan memburuknya kondisi lingkungan hidup di Indonesia dari tahun ke tahun, jumlah sengketa yang muncul akibat kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan pun semakin bertambah. Sumber pencemar air permukaan dan air tanah pada umumnya adalah industri, pertanian, dan rumah tangga. Pencemar dari sektor industri pada tahun 2007 adalah sekitar 13.000 industri besar dan menengah, angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 29% dari tahun 2004. Sedangkan industri kecil pada tahun 2007 yang berpotensi melakukan pencemaran air permukaan dan air tanah sebanyak 94.000 perusahaan. Aktivitas industri di Indonesia, berdasarkan data Departemen Perindustrian tahun 2006 sebagaimana dikutip Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2007), menghasilkan 26.514.883 ton B3 yang tersebar di berbagai sektor industri. Di sektor industri kimia hilir beredar 3.282.641 ton B3, industri kimia hulu sebanyak 21.066.246 ton, industri logam mesin tekstil aneka (ILMTA) sebanyak 1.742.996 ton, dan industri kecil menengah (IKM) sebanyak 423 ton. Indonesia juga mengimpor B3 dari Jepang, China, Perancis, Jerman, India, Belanda, Korea, Inggris, Australia, dan Singapura. Diperkirakan 2,2 juta ton limbah B3 diekspor ke Indonesia tiap tahunnya, keadaan ini dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan, keselamatan manusia dan juga mahluk hidup lainnya. Laporan terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (2009) mencatat sebanyak 92 jumlah sengketa lingkungan yang ditangani dan hanya 33 di antaranya yang telah diselesaikan. Dari 33 kasus tersebut, 3 diselesaikan di luar pengadilan melalui proses mediasi, tidak satu pun diselesaikan melalui pengadilan dan tidak ada informasi tentang model penyelesaian sengketa terhadap 30 kasus lainnya (KLH 2009). Sengketa lingkungan hidup di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu (Bedner 2007): 1) sengketa yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan; 2) sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam; dan 3) sengketa yang muncul akibat pencemaran atau perusakan lingkungan. Sengketa yang berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan pada umumnya terjadi antara pihak yang ingin memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk memenuhi
kepentingan ekonomi di satu sisi dan pihak yang berkepentingan atau berkewajiban untuk melindungi lingkungan dan Sumber Daya Alam di sisi lain. Sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam pada umumnya terjadi karena ada pihak yang merasa akses mereka terhadap sumber daya tersebut terhalangi, sedangkan sengketa akibat pencemaran atau perusakan lingungan pada umumnya terjadi antara pihak pencemar/perusak dengan pihak yang menjadi korban pencemaran/perusakan. Apabila dilihat dari aspek perlindungan lingkungan, baik litigasi maupun mediasi tampaknya belum dapat menyelesaikan sengketa lingkungan secara efektif. Gugatan pemulihan lingkungan sering kali mengalami kekalahan, baik karena alasan prosedural maupun substantif. Akibatnya, tidak ada upaya pemulihan terhadap lingkungan yang tercemar atau dirusak. Selain itu, sering dikalahkannya kepentingan lingkungan dalam proses litigasi membuat pelaku pencemaran atau perusakan yang belum terjerat hukum terus-menerus melakukan pencemaran atau perusakan tanpa rasa takut. Belum efektifnya proses litigasi dalam menyelesaikan sengketa lingkungan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) kurang jelasnya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan peraturan terkait lainnya; (2) kurang memadainya kemampuan penggugat baik dari sisi keuangan maupun teknis beracara; (3) kurang memadainya kemampuan hakim dalam memutus perkara lingkungan hidup; (4) perilaku hakim yang cenderung legalistik; serta (5) institusi peradilan yang belum sepenuhnya mandiri. Melihat pada adanya kekurangan dalam proses peradilan sengeketa lingkungan dalam kasuskasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup maka Badan Eksekutif Mahasiswa melalui badan semi otonomnya LaSALe berupaya untuk meningkatkan kapasitas calon aparat penegak hukum dalam penanganan perkara lingkungan dengan mengadakan Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII baik dari sisi materiil ataupun formil. Tetapi peningkatan kapasitas pengetahuan saja tidaklah cukup, mahasiswa sebagai calon aparat penegak hukum haruslah disertai pengembangan karakter aparat penegak hukum yang ideal yaitu memegang teguh nilai idiil pancasila, berintegritas, bermoral, dan berkeadilan. Melihat pada pentingnya hal tersebut dalam acara ini, akan diadakan sebuah sub acara yaitu Deklarasi Mahasiswa Hukum Nasional dan Kampanye Cinta Lingkungan Hidup. Yang pada intinya bertujuan mengajak mahasiswa hukum untuk menyatukan tekad untuk menegakan hukum dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai idiil dalam Pancasila, serta sebagai suatu langkah kongkrit untuk mengajak seluruh
elemen masyarakat dan pemerintah untuk mulai meningkatkan pemahaman atas hukum lingkungan hidup dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup sehingga upaya pencemaran dan pengrusakan dapat dideteksi lebih dini. Mahasiswa hukum yang tersebar di seluruh Indonesia adalah salah satu tulang punggung penelitian, pengembangan, dan pelaksanaan baik ilmu hukum secara teoritis maupun ilmu hukum dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dilandaskan oleh hal tersebut dibutuhkan suatu sarana dan wadah yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mempraktikan teori dan ilmu yang telah diperolehnya dan menguji pemahamannya tentang hukum dalam dunia praktek. Mahasiswa hukum sebagai insan pemuda yang memahami teori dan praktik ilmu hukum itu sendiri diharapkan mampu membawa perubahan bagi wajah penegakan hukum dan keadilan di Indonesia itu sendiri, serta tidak terjebak dalam budaya yang dapat menghancurkan hukum dan keadilan seperti korupsi, gratifikasi, dan lain-lain yang telah berakar dalam lingkup peradilan di Indonesia, akan tetapi justru mampu bangkit dan membangun sistem penegakan hukum dan keadilan yang lebih baik dalam praktek hukum di Indonesia, yang kemudian diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum itu sendiri. Sehingga mahasiswa dapat berperan aktif dalam sosialisi, dan pengawasan penegakan hukum. Dilandaskan hal tersebut maka dibutuhkan suatu wadah yang mampu mengumpulkan dan menyatukan seluruh Mahasiswa hukum di Indonesia untuk berikrar dalam semangat kebangsaan untuk menegakan hukum dan keadilan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia sampai akhir hidupnya. Untuk menjawab dua kebutuhan akan wadah dan sarana tersebut dibutuhkan sebuah acara yang mampu mempertemukan mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia. Dan jawaban tersebut coba diakomodir melalui Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kompetisi ini merupakan kompetisi simulasi persidangan dimana mahasiswa hukum dapat mengaplikasikan dan melatih kemampuan teoritis di bidang hukum ke dalam suatu bentuk pembelajaran yang nyata dan sangat bermanfaat bagi mahasiswa hukum di masa mendatang. Selain kompetisi peradilan semu sebagai acara inti pada kompetisi kali ini kami juga mengadakan sebuah Deklarasi Nasional Mahasiswa Hukum Indonesia. Adanya Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia diharapkan mampu menyeimbangkan pendidikan ilmu hukum dengan pendidikan karakter bagi Mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh
Indonesia. Pendidikan
karakter yang tepat untuk Mahasiswa Hukum adalah pendidikan yang
bersifat internal yaitu yang berasal dari, oleh, dan untuk Mahasiswa Hukum itu sendiri. Sehingga memunculkan komitmen dan integritas yang mampu mencegah mahasiswa hukum tertular oleh penyakit birokrasi seperti korupsi, gratifikasi, dll. Konsep Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII Fakultas Hukum Universitas Indonesia akan menjadi Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional yang akan melibatkan empat stakeholder utama bagi pengembangan dan penegakan hukum di Indonesia yaitu Pemerintah yang diwakili Lembaga Pemerintahan, Institusi Pendidikan Tinggi Hukum, Mahasiswa Hukum, dan Institusi Swasta. Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini diadakan dengan mengangkat dua tema besar tindak pidana, yaitu Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup untuk kasus babak penyisihan dan Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal untuk kasus babak final. Pemilihan dua tindak pidana tersebut didasarkan pada pemikiran sebagai berikut: 1.
Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup Sebagaimana kita ketahui dalam Peraturan Presiden No.29 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2012, lingkungan hidup (Konservasi dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup) menjadi salah satu prioritas rencana kerja pemerintah, selain itu pemerintah juga terlibat aktif dalam pembahasan isu lingkungan hidup internasional. Untuk mampu mencapai rencana kerja tersebut pemerintah, salah satunya menggunakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai instrumen untuk mencapai prioritas tersebut. Namun setelah undang-undang ini disahkan masih banyak kasus tindak pidana di bidang lingkungan yang dilakukan oleh swasta yang belum terselesaikan, sehingga menimbulkan kerugian yang berkelanjutan tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga bagi negara. Oleh karena itu, mahasiswa hukum sebagai insan akademis di bidang hukum diharapkan dapat menjadi salah satu alat yang aktif dalam mensosialisasikan undang-undang ini.
2.
Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal Tidak dapat disangkal lagi Pasar Modal telah menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan dan pertumbuhan perekonomian nasional. Oleh karena fungsinya yang strategis tersebut pelanggaran yang kecil pada bidang Pasar Modal dapat mempengaruhi eksistensi
perekonomian nasional apalagi ditengah tidak menentunya krisis ekonomi global yang tengah menjangkit berbagai negara di penjuru dunia. Kinerja dunia perbankan dalam menyalurkan dana ke masyarakat dirasakan masih kurang optimal. Pasar modal dapat melengkapi peranan sistem perbankan sebagai alternatif sumber pembiayaan sehingga ikut mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dengan demikian sekecil apapun tindak pidana di bidang Pasar Modal merupakan salah satu jenis tindak pidana di bidang perekonomian yang harus segera ditindaklanjuti atau akan mengancam kesejahteraan bangsa Indonesia. . Penanganan kasus-kasus pidana dalam Pasar Modal menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh berbagai stake holder penegakan hukum dan juga akademisi hukum karena tidak hanya melibatkan pengetahuan di bidang hukum pidana maupun hukum acara pidana tetapi juga hukum di bidang perekonomian misalnya hukum dagang, aspek hukum transaksi keuangan dan yang paling utama adalah hukum Pasar Modal. Tentunya dengan adanya perpaduan antara hukum pidana dan hukum di bidang perekonomian maka pembuktian tindak pidana juga menjadi lebih ilmiah dibanding dengan tindak pidana umum. Dengan adanya suatu permasalahan yang melibatkan banyak bidang, diharapkan bisa membuka cakrawala bahwa setiap penegak hukum saat ini dan khususnya kepada mahasiswa fakultas hukum yang nantinya akan menjadi penegak hukum di masa mendatang bahwa tindak pidana selalu berkembang dan cara penanganannya juga perlu dikembangkan selain itu mahasiswa diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat akan kemanfaatan dari hukum Pasar Modal itu sendiri, yaitu untuk melindungi harta kekayaan masyarakat.
2.
TUJUAN KEGIATAN Tujuan dari diselenggarakannya Kompetisi Peradilan Semu ini adalah sebagai berikut:
1. Memberikan sarana pembelajaran bagi mahasiswa hukum di seluruh Indonesia mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia sebelum terjun ke dunia praktik hukum. 2. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa hukum di seluruh Indonesia untuk mengembangkan ide-ide mereka dalam penyelesaian suatu kasus hukum (khususnya kasus pidana di bidang lingkungan hidup dan di bidang Pasar Modal) yang menekankan kepada integritas, kejujuran dan idealisme.
3. Menjadi mediator antara mahasiswa, pemerintah, swasta, dan institusi pendidikan untuk melawan korupsi dan mengembangkan pendidikan anti korupsi sedini mungkin. 4. Menjadi sarana bagi mahasiswa hukum seluruh Indonesia untuk menyatukan suara dalam mengembangkan dan mengamalkan karakter dan nilai untuk menegakan hukum dan keadilan demi kesejahteraan masyarakat. 5. Memberikan pengetahuan mengenai perkembangan hukum pidana di bidang lingkungan hidup dan Pasar Modal di Indonesia serta penerapannya kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa hukum sebagai garda terdepan teladan masyarakat. 6. Membuka kesempatan untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Se-Indonesia.
3.
NAMA DAN TEMA ACARA
Kegiatan Kompetisi Peradilan Semu ini bernama: KOMPETISI PERADILAN SEMU TINGKAT NASIONAL PIALA MUTIARA DJOKOSOETONO VII FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA Dengan tema: “Menyeimbangkan Ilmu dan Pembentukan Karakter dari, oleh dan untuk Mahasiswa Dalam Rangka Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia”
4.
PELAKSANAAN
Pelaksana kegiatan Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah Badan Semi Otonom Law Student Association for Legal Practice (LaSALe) di bawah pembinaan Departemen Pemberdayaan Badan Semi Otonom Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5.
WAKTU & TEMPAT KEGIATAN
Pelaksanaan Seminar dan Pembekalan serta Perumusan Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia diadakan pada: Hari, tanggal
: Jumat – Minggu, 13 – 15 April 2012
Tempat
: 1. Auditorium Apung Perpustakaan Universitas Indonesia 2. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok
Pelaksanaan Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII diadakan pada: Hari, tanggal
: Jumat – Senin, 22 – 25 Juni 2012
Tempat
: 1. Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta 2. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 3. Pengadilan Negeri Jakarta Barat 4. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta 5. Balai Kartini, Jakarta
6.
PESERTA Peserta Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII secara
umum adalah mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Indonesia yang masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif, adapun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang diundang adalah: 1.
Universitas Syiah Kuala
15.
Universitas Pasundan
2.
Universitas Malikussaleh
16.
Universitas Islam Bandung
3.
Universitas Sumatera Utara
17.
Universitas Gadjah Mada
4.
Universitas Bengkulu
18.
Universitas Airlangga
5.
Universitas Sriwijaya
19.
Universitas Jenderal Soedirman
6.
Universitas
20.
Universitas Sebelas Maret
Jakarta
21.
Universitas Diponegoro
7.
Universitas Pembangunan Nasional
22.
Universitas Muria Kudus
8.
Universitas Jember
23.
Universitas Brawijaya
9.
Universitas Nasional
24.
Universitas Bhayangkara
10.
Universitas Pancasila
25.
Universitas Mulawarman
11.
Universitas Tarumanegara
26.
Universitas Trunojoyo
12.
Universitas Pelita Harapan
27.
Universitas Lambung Mangkurat
13.
Universitas Kristen Indonesia
28.
Universitas Udayana
14.
Universitas Padjajaran
29.
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Katholik
Atma
Jaya
30.
Universitas Warmadewa
57.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung
31.
Universitas Negeri Mataram
58.
Universitas Djuanda
32.
Universitas Sam Ratulangi
59.
Universitas Ahmad Dahlan
33.
Universitas Hassanuddin
60.
Universitas Kristen Satya Wacana
34.
Universitas Atmajaya Makassar
61.
Universitas 17 Agustus 1945
35.
Universitas Haluoleo
36.
Universitas Tadulako
62.
Universitas Semarang
37.
Universitas Nommensen
63.
Universitas Slamet Riyadi Surakarta
38.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
64.
Universitas Atmajaya Yogyakarta
39.
Universitas Bandar Lampung
65.
Universitas Proklamasi ’45
40.
Universitas Surabaya
41.
Universitas Katholik Soegijapranata
66.
Universitas Pelita Harapan Surabaya
42.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
67.
Akademi Litigasi Indonesia Triguna
43.
Universitas Islam Indonesia Jogja
68.
Universitas Katholik Parahiyangan
44.
Universitas Andalas, Padang
69.
Universitas Pakuan
45.
Universitas Al Azhar Medan
70.
Universitas Trunojoyo
46.
Universitas Amir Hamzah Medan
71.
Universitas Pamulang
47.
Universitas Riau
72.
Universitas Tanjungpura
48.
Universitas Palembang
73.
Universitas Panca Bhakti Pontianak
49.
Universitas Lampung
74.
Universitas 45 Mataram
50.
Universitas Bhayangkara Jaya
75.
Universitas Satria Makassar
51.
Universitas Borobudur
76.
Universitas Pattimura
52.
UIN Syarif Hidayatullah
77.
Universitas Cendrawasih
53.
UIN Yogyakarta
78.
Universitas Parahyangan
54.
Universitas Tama Jagakarsa
79.
Universitas Al Azhar Indonesia
55.
Universitas Krisnadwipayana
80.
Universitas Muhammadiyah
56.
Universitas Mpu Tantular
Semarang
Yogyakarta
Yogyakarta
7.
SUSUNAN KEPANITIAAN
Pengayom
: (Pelaksana Tugas) Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Hj. Siti Hayati Hoesin, S.H., M.H.
Penasihat
: (Pelaksana Tugas) Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D. Manajer Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hening Hapsari, S.H., M.H.
Penanggung Jawab
: Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Ali Abdillah Pengarah
: Direktur Eksekutif Badan Semi Otonom (BSO) Law Student Association for Legal Practice Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LaSALe FHUI) Arief Raja Jacob Hutahaean
Ketua Panitia
: Timbul Jaya
Wakil Ketua Internal
: Aditya Parlindungan Pratama Sitanggang
Wakil Ketua Eksternal
: Adhitya Ramadhan
Sekretaris Umum
: Setyaning Kartika
Sekretaris I
: Claudia Anjani Zain
Sekretaris II
: Cantika Febrisya Napitupulu
Sekretaris III
: Tika Ajeng
Bendahara I
: Derucci Anggarda
Bendahara II
: Hilda Mulyana
Koordinator Bidang Acara
: Aga Parsaoran Samuel Marpaung
Divisi Event
: Ophelia Novka dan Raynov Gultom
Divisi Mooting
: Paskalia Deviani dan Andreas Aditya Salim
Divisi Juri
: Fenny Marlinda dan Wulan Cahyaningrum
Divisi Berkas
: Gusnandi Arief Haliadi
Divisi Liaison Officer
: Rainer Faustine Jonathan dan Taruli Astrid Manurung
Koordinator Bidang Lapangan
: Aria Bahana dan Yohan David Misero
Divisi Akomodasi
: Ilham Kanedy dan Arsa Mufti
Divisi Transportasi
: Dimas Robin
Divisi Perlengkapan
: Evandri G. Pantaouw dan Dwi Defiantoro
Divisi K3
: Ridho Suryadana dan Raja Bonar
Divisi Konsumsi
: Aprianiza Humaerah dan Lenny Syarlitha
Koordinator Dana Usaha Divisi Penjualan Koordinator Partnerships
: Aditya Prio Prabowo : Margaretha Mutiara Tri Jojor dan Rachel Erika Gloria : Kevin Denowarsyah
Divisi Pemerintah
: Adil Supatra Akbar dan Adifyan
Divisi Law Firm
: Rizky Lumempouw dan Michael Pangaribuan
Divisi Swasta
: Ade Fachreza dan Pinka Dedja Alifa
Koordinator Media dan Humas
: Harzy Randhani Irdham
Divisi Stasiun TV dan Radio : Vania Astrella Divisi Media Cetak
: Intan Dwi Savitri dan Kay Azaria Adita
Divisi Website
: Vania Matahari dan Fadiza Afifa
Divisi Dokumentasi
: Ayu Miranda Kosasih dan Fanny Alda
Divisi Produksi
: Advento Silaban dan Tommy Sutedjo
Divisi Registrasi
: Rose Angel Alexandra Wantah dan Fakhran Erifhata Ta’arif
8.
PENUTUP Demikianlah undangan “Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara
Djokosoetono VII” ini kami sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan kegiatan ini agar mampu mengembalikan harapan masyarakat untuk memiliki aparat penegak hukum yang mampu menegakkan hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat di masa depan demi jaya ibu pertiwi dan tanah air Indonesia.
SUSUNAN ACARA KOMPETISI PERADILAN SEMU TINGKAT NASIONAL PIALA MUTIARA DJOKOSOETONO VII FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA 1.
SEMINAR DAN PEMBEKALAN SERTA PERUMUSAN DEKLARASI MAHASISWA HUKUM INDONESIA
Jumat, 13 April 2012 06.45 – 08.15 : Pendaftaran Ulang 08.30 – 09.00 : Keynote Speaker oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia 09.00 – 11.30 : Seminar & Pembekalan Sesi I: “Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup” 11.30 – 13.00 : ISHOMA 13.00 – 15.00 : Seminar & Pembekalan Sesi II: “Hal-hal Teknis di Bidang Pertambangan” 15.00 – 15.30 : Coffee Break 15.30 – 17.30 : Seminar & Pembekalan Sesi III: “Tindak Pidana di Bidang Pertambangan” 17.30 – 19.00 : ISHOMA 19.00 – 21.00 : Technical Meeting Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia
Sabtu, 14 April 2012 08.30 – 09.00 : Registrasi 09.00 – 11.30 : Seminar & Pembekalan Sesi I: “Initial Public Offering, Tender Offer dan Akuisisi” 11.30 – 12.30 : ISHOMA 12.30 – 15.00 : Seminar & Pembekalan Sesi II: “Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal I” 15.00 – 15.30 : Coffee Break 15.30 – 18.00 : Seminar & Pembekalan Sesi III: “Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal II” 18.00 – 19.00 : ISHOMA 19.00 – 21.00 : Technical Meeting Berkas
Minggu, 15 April 2012 07.00 – 07.30 : Registrasi 07.45 – 08.15 : Keynote Speaker oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia 08.15 – 08.30 : Pengenalan Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia
08.30 – 10.00 : Perumusan Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia Sesi I 10.00 – 10.30 : Coffee Break 10.30 – 12.30 : Perumusan Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia Sesi II 12.30 – 13.30 : ISHOMA 13.30 – 15.30 : Perumusan Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia Sesi III 15.30 – 16.00 : Coffee Break 16.00 – 18.00 : Perumusan Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia Sesi IV 18.00 – 19.00 : ISHOMA
2.
KOMPETISI
Jumat, 22 Juni 2012 10.00 – 13.00 : Pendaftaran Ulang dan Check In Penginapan 12.00 – 13.00 : ISHOMA 13.00 – 14.00 : Istirahat di Penginapan 14.00 – 16.00 : Technical Meeting Babak Penyisihan 16.00 – 17.00 : Persiapan Opening Ceremony dan Makan Malam 17.00 – 18.00 : Perjalanan Menuju Tempat Opening Ceremony 18.00 – 18.30 : Sholat dan Pengkondisian 18.30 – 21.30 : Opening Ceremony dan Pengucapan Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia
Sabtu, 23 Juni 2012 06.00 – 08.00 : Sarapan Pagi 07.30 – 08.00 : Persiapan Simulasi Persidangan Babak Penyisihan I 08.00 – 09.30 : Simulasi Persidangan Babak Penyisihan I 09.30 – 10.00 : Persiapan Simulasi Persidangan Babak II 10.00 – 11.30 : Simulasi Persidangan Babak Penyisihan II 11.30 – 12.30 : ISHOMA 12.00 – 12.30 : Persiapan Simulasi Persidangan Babak Penyisihan III 12.30 – 14.00 : Simulasi Persidangan Babak Penyisihan III 14.00 – 14.30 : Persiapan Simulasi Persidangan Babak Penyisihan IV 14.30 – 16.00 : Simulasi Persidangan Babak Penyisihan IV
16.00 – 16.30 : Persiapan Simulasi Persidangan Babak Penyisihan V 16.30 – 18.00 : Simulasi Persidangan Babak Penyisihan V 18.00 – 19.00 : ISHOMA 19.00 – 20.00 : Penghitungan Nilai Simulasi Persidangan Babak Penyisihan dan Pengumuman Delegasi Babak Final 20.00 – 21.00 : Technical Meeting Babak Final
Minggu, 24 Juni 2012 06.00 – 08.00 : Sarapan Pagi 07.30 – 08.00 : Persiapan Simulasi Persidangan Babak Final I 08.00 – 10.00 : Simulasi Persidangan Babak Final I 10.00 – 10.30 : Persiapan Simulasi Persidangan Babak Final II 10.30 – 12.30 : Simulasi Persidangan Babak Final II 12.30 – 13.30 : ISHOMA 13.00 – 13.30 : Persiapan Simulasi Persidangan Babak Final III 13.30 – 15.30 : Simulasi Persidangan Babak Final III 15.30 – 16.00 : Persiapan Simulasi Persidangan Babak Final IV 16.00 – 18.00 : Simulasi Persidangan Babak Final IV 18.00 – 19.00 : ISHOMA 19.00 – 22.00 : Malam Budaya dan Keakraban
Senin, 25 Juni 2012 06.00 – 08.00 : Sarapan Pagi 08.00 – 09.00 : Perjalanan Menuju Muara Angke 09.00 – 11.00 : Kampanye Cinta Lingkungan 11.00 – 12.00 : Perjalanan Kembali ke Penginapan 12.00 – 13.00 : ISHOMA 13.00 – 14.00 : Istirahat di Penginapan 14.00 – 15.00 : Persiapan Networking Night dan Closing Ceremony 15.00 – 16.00 : Perjalanan Menuju Tempat Networking Night dan Closing Ceremony 16.00 – 18.00 : Networking Night
18.00 – 19.00 : ISHOMA 19.00 – 22.00 : Closing Ceremony
PERATURAN KOMPETISI PERADILAN SEMU TINGKAT NASIONAL PIALA MUTIARA DJOKOSOETONO VII FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah kompetisi peradilan semu antar Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia dalam lingkup hukum pidana yang diselenggarakan oleh Badan Semi Otonom (BSO) Law Student Association for Legal Practice Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LaSALe FHUI), yang selanjutnya disebut Kompetisi.
2.
Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia adalah bagian dari rangkaian acara yang terdiri dari Perumusan dan Pengucapan Deklarasi yang dilakukan oleh Panitia, Delegasi dan Observer Kompetisi yang berisi tentang ikrar untuk menjadi calon aparat penegak hukum yang memiliki karakter luhur dan nilai integritas demi penegakan supremasi hukum yang lebih baik di masa depan.
3.
Seminar dan Pembekalan adalah bagian dari rangkaian acara yang diadakan oleh Panitia dengan tujuan untuk membantu memberikan pemahaman mengenai materi yang diperlombakan dalam Kompetisi ini.
4.
Delegasi adalah tim peradilan semu yang terdiri dari Peserta Kompetisi yang dapat disertai dengan Official Team dan/atau Pendamping yang mewakili Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia untuk mengikuti Kompetisi ini.
5.
Peserta Kompetisi adalah anggota Delegasi yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia yang menampilkan simulasi persidangan dalam Kompetisi ini dan terdaftar dalam Surat Keterangan Delegasi sebagai “Peserta Kompetisi”.
6.
Official Team adalah anggota Delegasi yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia yang mendampingi Peserta Kompetisi dalam Kompetisi ini dan terdaftar dalam Surat Keterangan Delegasi sebagai “Official Team”.
7.
Pendamping adalah anggota Delegasi yang merupakan dosen atau pelatih Peserta Kompetisi yang ditunjuk oleh Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan melalui surat pernyataan dari pihak fakultas yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang ditunjuk oleh pihak fakultas untuk mendampingi Peserta Kompetisi dalam Kompetisi ini dan terdaftar dalam Surat Keterangan Delegasi sebagai “Pendamping”.
8.
Ketua Delegasi adalah mahasiswa yang merupakan bagian dari Peserta Kompetisi yang mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama Delegasi dan tercantum dalam Surat Keterangan Delegasi sebagai “Ketua Delegasi”.
9.
Observer adalah tim pemantau yang terdiri dari Peserta Observer yang mewakili Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia, yang bukan merupakan Delegasi tetapi menghadiri serangkaian acara Kompetisi dalam rangka memperoleh informasi yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.
10.
Peserta Observer adalah anggota Observer yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia sebagaimana terdaftar dalam Surat Keterangan Observer sebagai “Peserta Observer”.
11.
Ketua Observer adalah mahasiswa yang merupakan bagian dari Peserta Observer yang mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama Observer dan tercantum dalam Surat Keterangan Observer sebagai “Ketua Observer”.
12.
Mahasiswa adalah mahasiswa/i Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia program Strata 1 (S1) yang masih terdaftar sebagai mahasiwa/i dalam semester di tahun akademik pada saat Kompetisi ini berlangsung, dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa milik yang bersangkutan yang masih berlaku dan Surat Keterangan Mahasiswa Aktif dari pihak fakultas pada Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
13.
Surat Keterangan Delegasi adalah surat yang memuat daftar nama anggota Delegasi, nomor induk mahasiswa dan status keikutsertaan yang disahkan oleh pihak fakultas pada Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
14.
Surat Keterangan Observer adalah surat yang memuat daftar nama anggota Observer, nomor induk mahasiswa dan status keikutsertaan yang disahkan oleh pihak fakultas pada Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
15.
Status Keikutsertaan adalah status yang tercantum dalam Surat Keterangan Delegasi yang menjelaskan status setiap anggota Delegasi, yang meliputi “Ketua Delegasi, Peserta Kompetisi, Official Team atau Pendamping”, atau status yang tercantum dalam Surat Keterangan Observer yang menjelaskan status setiap anggota Observer, yang meliputi “Ketua Observer atau Peserta Observer”, yang selanjutnya disebut Status.
16.
Surat Pernyataan Pendaftaran adalah surat yang menyatakan kesediaan dari setiap Delegasi untuk mendaftarkan diri dalam Kompetisi ini serta mematuhi dan melaksanakan semua peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh Panitia, dan wajib ditandatangani oleh Ketua Delegasi.
17.
Surat Penunjukan Perwakilan adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Ketua Badan atau Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan yang menerangkan bahwa perwakilan setiap Delegasi atau Observer Kompetisi adalah orang yang ditunjuk secara sah oleh Ketua Badan atau Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tingginya, sehingga secara sah memperoleh legitimasi sebagai representatif Fakultas Hukum Perguruan Tingginya dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan acara ini.
18.
Panitia adalah mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertindak sebagai penyelenggara kegiatan Kompetisi ini.
19.
Berkas Kompetisi adalah berbagai dokumen dan/ atau surat yang dibuat oleh Delegasi untuk kepentingan penilaian dalam Kompetisi ini, yang selanjutnya disebut Berkas.
20.
Technical Meeting adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Panitia yang bertujuan untuk membahas mengenai teknis pelaksanaan, peraturan, sistem Kompetisi, pengundian grup, penilaian dan pengumuman hasil pertandingan yang diikuti oleh perwakilan setiap Delegasi dan Observer.
21.
Dewan Juri adalah pihak yang ditunjuk oleh Panitia dan mempunyai kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap komponen penilaian yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.
22.
Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Panitia kepada setiap Delegasi dan/ atau setiap Observer yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.
23.
Diskualifikasi adalah salah satu jenis Sanksi yang berbentuk keputusan Panitia untuk membatalkan dan mencabut keikutsertaan Delegasi dan/ atau Observer dalam Kompetisi ini.
BAB II DELEGASI
Pasal 2 1.
Setiap Perguruan Tinggi yang diundang hanya dapat mengirimkan 1 (satu) Delegasi.
2.
Setiap Perguruan Tinggi yang telah mengirimkan Delegasi tidak dapat mengirimkan Observer.
3.
Setiap Delegasi beranggotakan sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, yang terdiri dari: 1. Peserta Kompetisi yang berjumlah sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) orang; dan 2. Official Team dan/ atau Pendamping yang berjumlah sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.
Pasal 3 Delegasi yang berhak mengikuti Kompetisi ini adalah 20 (dua puluh) Delegasi pertama yang telah memenuhi Ketentuan Pendaftaran Delegasi.
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN DELEGASI
Pasal 4 1.
Setiap Delegasi berhak untuk: 1. Mendapatkan fasilitas berupa akomodasi, konsumsi dan transportasi selama Kompetisi untuk kepentingan yang berhubungan dengan Kompetisi ini; 2. Mendapatkan fasilitas pendampingan Liaison Officer (LO) selama Kompetisi dari pukul 05.00 – 23.00 WIB; 3. Menggunakan fasilitas perlengkapan persidangan yang diperuntukkan bagi Peserta Kompetisi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis kompetisi; 4. Mendapatkan penilaian dari Dewan Juri dalam bentuk tertulis dan/ atau lisan;
5. Mendapatkan salinan lembar penilaian dari Dewan Juri; dan 6. Mendapatkan sertifikat sesuai dengan Status setiap anggota Delegasi. 2.
Setiap Delegasi berkewajiban untuk: 1. Mematuhi Peraturan Kompetisi, Petunjuk Teknis Kompetisi dan Tata Tertib Kompetisi yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini; 2. Mematuhi seluruh persyaratan untuk menjadi Delegasi yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini; 3. Mengikuti seluruh rangkaian acara yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini; 4. Melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 13 April 2012 dan 22 Juni 2012 sebagaimana diatur dengan Ketentuan Pendaftaran Delegasi; 5. Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban umum selama Kompetisi; 6. Membawa dan mempersiapkan sendiri perlengkapan sidang kecuali yang telah disediakan oleh Panitia sebagaimana diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis kompetisi; dan 7. Memberikan konfirmasi mengenai jadwal kedatangan dan kepulangan kepada Panitia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rangkaian acara Kompetisi dimulai.
Pasal 5 1.
Pada saat melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf d, setiap Delegasi berkewajiban untuk menyerahkan: 1. Bukti pembayaran resmi telah melakukan pembayaran uang muka dan pelunasan biaya pendaftaran dari bank yang asli; 2. Surat Pernyataan Pendaftaran yang asli; 3. Surat Keterangan Delegasi yang asli; 4. Kartu Tanda Mahasiswa milik Mahasiswa yang bersangkutan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan masih berlaku pada saat pendaftaran untuk Peserta Kompetisi dan Official Team, sedangkan untuk Pendamping menyerahkan surat pernyataan dari pihak fakultas yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang ditunjuk oleh pihak Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk mendampingi Peserta Kompetisi dalam Kompetisi ini; 5. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif untuk masing-masing Peserta Kompetisi dan Official Team dari Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan yang
menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk mengikuti Kompetisi ini; dan 6. Pas foto setiap anggota Delegasi ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar. 2.
Jika Peserta Kompetisi dan/ atau Official Team tidak dapat menyerahkan Kartu Tanda Mahasiswa, maka Peserta Kompetisi dan/ atau Official Team yang bersangkutan berkewajiban untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lain miliknya yang masih berlaku yang asli.
3.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran ulang Delegasi diatur dengan Ketentuan Pendaftaran Delegasi Kompetisi.
BAB IV PENGGANTIAN PESERTA KOMPETISI
Pasal 6 1.
Penggantian Peserta Kompetisi dapat dilakukan sampai batas waktu pada saat pendaftaran ulang.
2.
Penggantian Peserta Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan salah satu alasan sebagai berikut: 1. Sakit; 2. Tugas Fakultas/ Perguruan Tinggi; 3. Tugas Negara; 4. Mengundurkan diri; 5. Meninggal dunia.
3.
Penggantian Peserta Kompetisi sebelum melakukan pendaftaran ulang di lokasi Kompetisi wajib mengirimkan surat pemberitahuan yang disetujui oleh pihak fakultas yang bersangkutan.
4.
Penggantian Peserta Kompetisi setelah melakukan pendaftaran ulang di lokasi Kompetisi hanya dapat digantikan oleh Official Team.
5.
Penggantian Peserta Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyertakan surat keterangan berikut alasannya.
BAB V OBSERVER
Pasal 7 1.
Setiap Perguruan Tinggi yang diundang hanya dapat mengirimkan 1 (satu) Observer.
2.
Setiap Perguruan Tinggi yang telah mengirimkan Observer tidak dapat mengirimkan Delegasi.
3.
Setiap Perguruan Tinggi yang mengirimkan Observer dapat diwakili oleh sebanyakbanyaknya 2 (dua) orang.
Pasal 8 Observer yang berhak mengikuti Kompetisi ini adalah 10 (sepuluh) Observer pertama yang telah memenuhi Ketentuan Pendaftaran Observer Kompetisi.
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN OBSERVER
Pasal 9 1.
Setiap Observer berhak untuk: 1. Mendapatkan fasilitas berupa akomodasi, konsumsi dan transportasi selama Kompetisi untuk kepentingan yang berhubungan dengan Kompetisi ini; 2. Mendapatkan fasilitas pendampingan Liaison Officer (LO) selama Kompetisi dari pukul 05.00 – 23.00 WIB; 3. Menyaksikan simulasi persidangan yang ditampilkan oleh Peserta Kompetisi pada babak penyisihan dan babak final Kompetisi ini; 4. Mendapatkan sertifikat sesuai dengan Status setiap anggota Observer.
5.
Setiap Observer berkewajiban untuk: 1. Mematuhi Peraturan Kompetisi, Petunjuk Teknis Kompetisi dan Tata Tertib Kompetisi yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini; 2. Mematuhi seluruh persyaratan untuk menjadi Observer yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini;
3. Mengikuti seluruh rangkaian acara yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini; 4. Melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 13 April 2012 dan 22 Juni 2012 sebagaimana diatur dengan Ketentuan Pendaftaran Observer; 5. Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban umum selama Kompetisi; 6. Memberikan konfirmasi mengenai jadwal kedatangan dan kepulangan kepada Panitia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rangkaian acara Kompetisi dimulai.
Pasal 10 1.
Pada saat melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf d, setiap Observer berkewajiban untuk menyerahkan: 1. Bukti pembayaran resmi telah melakukan pembayaran biaya pendaftaran dari bank yang asli; 2. Surat Pernyataan Pendaftaran yang asli; 3. Surat Keterangan Observer yang asli; 4. Kartu Tanda Mahasiswa milik Mahasiswa yang bersangkutan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan masih berlaku pada saat pendaftaran; 5. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif dari Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk mengikuti rangkaian acara yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini; dan 6. Pas foto setiap anggota Observer ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar.
2.
Jika Observer tidak dapat menyerahkan Kartu Tanda Mahasiswa, maka Observer yang bersangkutan berkewajiban untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lain miliknya yang masih berlaku.
3.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran ulang Observer diatur dengan Ketentuan Pendaftaran Observer Kompetisi.
BAB VII PENGGANTIAN PESERTA OBSERVER
Pasal 11 1.
Penggantian Peserta Observer dapat dilakukan sampai batas waktu pada saat pendaftaran ulang.
2.
Penggantian Peserta Observer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan salah satu alasan sebagai berikut: 1. Sakit; 2. Tugas Fakultas/ Perguruan Tinggi; 3. Tugas Negara; 4. Mengundurkan diri; 5. Meninggal dunia.
3.
Penggantian Peserta Observer sebelum melakukan pendaftaran ulang di lokasi Kompetisi wajib mengirimkan surat pemberitahuan yang disetujui oleh pihak fakultas yang bersangkutan.
4.
Penggantian Peserta Observer setelah melakukan pendaftaran ulang di lokasi Kompetisi tidak dapat dilakukan.
BAB VIII DEKLARASI MAHASISWA HUKUM INDONESIA
Pasal 12 Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu: 1.
Perumusan Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia; dan
2.
Pengucapan Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia.
Pasal 13 1.
Setiap Delegasi berkewajiban mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Perumusan Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia yang diadakan oleh Panitia sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.
2.
Perwakilan setiap Delegasi yang dapat mengikuti Perumusan Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari: 1. Ketua Delegasi; dan 2. 1 (satu) orang Peserta Kompetisi atau Official Team.
1.
Jika Ketua Delegasi tidak dapat mengikuti Perumusan Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia, maka Ketua Delegasi yang bersangkutan wajib digantikan oleh salah satu Peserta Kompetisi dengan menyertakan surat kuasa dari Ketua Delegasi.
2.
Perwakilan setiap Delegasi yang mengikuti Perumusan Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban untuk membawa dan menyerahkan Surat Penunjukan Perwakilan.
Pasal 14 1.
Setiap Observer berkewajiban untuk mengikuti Perumusan Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia yang diadakan oleh Panitia sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.
2.
Setiap Observer yang mengikuti Perumusan Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia berkewajiban untuk membawa dan menyerahkan Surat Penunjukan Perwakilan.
Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut mengenai Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia diatur dengan Petunjuk Teknis Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia.
BAB IX SEMINAR DAN PEMBEKALAN
Pasal 16 1.
Setiap Delegasi berkewajiban mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Seminar dan Pembekalan yang diadakan oleh Panitia sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.
2.
Perwakilan setiap Delegasi yang dapat mengikuti Seminar dan Pembekalan berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
1. Ketua Delegasi; dan 2. 1 (satu) orang Peserta Kompetisi atau Official Team. 3.
Jika Ketua Delegasi tidak dapat mengikuti Seminar dan Pembekalan, maka Ketua Delegasi yang bersangkutan wajib digantikan oleh salah satu Peserta Kompetisi dengan menyertakan surat kuasa dari Ketua Delegasi.
Pasal 17 Setiap Observer berkewajiban untuk mengikuti Seminar dan Pembekalan yang diadakan oleh Panitia sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.
BAB X TECHNICAL MEETING
Pasal 18 1.
Setiap Delegasi berkewajiban mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Technical Meeting yang diadakan oleh Panitia sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.
2.
Perwakilan setiap Delegasi yang dapat mengikuti Technical Meeting berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari: 1. Ketua Delegasi; dan 2. 1 (satu) orang Peserta Kompetisi atau Official Team.
3.
Jika Ketua Delegasi tidak dapat mengikuti Technical Meeting, maka Ketua Delegasi yang bersangkutan wajib digantikan oleh salah satu Peserta Kompetisi dengan menyertakan surat kuasa dari Ketua Delegasi.
Pasal 19 Setiap Observer berkewajiban untuk mengikuti Technical Meeting yang diadakan oleh Panitia sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.
Pasal 20 1.
Technical Meeting terdiri dari: 1. Technical Meeting Berkas, yang wajib diikuti oleh perwakilan setiap Delegasi dan Observer. 2. Technical Meeting babak penyisihan, yang wajib diikuti oleh perwakilan setiap Delegasi dan Observer. 3. Technical Meeting babak final, yang wajib diikuti oleh perwakilan setiap Delegasi yang dinyatakan dapat maju ke babak final pada pengumuman dan Observer. 4. Technical Meeting Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia, yang wajib diikuti oleh perwakilan setiap Delegasi dan Observer.
BAB XI SISTEM KOMPETISI
Pasal 21 Kompetisi terdiri dari 2 (dua) babak, yaitu: 1.
Babak penyisihan; dan
2.
Babak final.
Pasal 22 1.
Babak penyisihan diikuti oleh seluruh Delegasi.
2.
Seluruh Delegasi pada babak penyisihan akan dibagi menjadi beberapa grup, dimana masingmasing grup terdiri dari beberapa Delegasi yang disesuaikan dengan jumlah seluruh Delegasi.
3.
Pembagian seluruh Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi ke dalam 2 (dua) tahap, yaitu: 1. Pembagian seluruh Delegasi ke dalam 2 (dua) kelompok utama, yaitu Kelompok I dan Kelompok II, dimana pembagian kelompok ini akan dilakukan pada saat Seminar dan Pembekalan; 2. Pembagian Kelompok I menjadi Grup A dan Grup B serta Kelompok II menjadi Grup C dan Grup D, dimana pembagian grup ini akan dilakukan pada saat Technical Meeting sebelum babak penyisihan.
4.
Setiap Delegasi yang memperoleh nilai tertinggi dalam masing-masing grup pada babak penyisihan dapat maju ke babak final.
Pasal 23 1. Babak final diikuti oleh setiap Delegasi yang memperoleh nilai tertinggi dalam masingmasing grup pada babak penyisihan. 2. Setiap Delegasi pada babak final dapat memperoleh penghargaan peran terbaik sebagai berikut: 1.
Panitera Terbaik.
2.
Penuntut Umum Terbaik.
3.
Penasihat Hukum Terbaik.
4.
Majelis Hakim Terbaik.
1. Delegasi yang memperoleh nilai tertinggi pada babak final merupakan juara dalam Kompetisi ini. 2. Jika terdapat kesamaan jumlah nilai akhir pada babak penyisihan atau babak final, maka Delegasi yang dapat maju ke babak final atau menjadi juara dalam Kompetisi ini akan ditentukan secara subsidiaritas berdasarkan: 1.
Komponen penilaian kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan hukum materiil dengan nilai akhir tertinggi;
2.
Komponen penilaian kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan hukum formil dengan nilai akhir tertinggi;
3.
Komponen penilaian penampilan dan kreativitas dengan nilai akhir tertinggi;
4.
Komponen penilaian ketepatan waktu simulasi persidangan dengan nilai akhir tertinggi;
5.
Komponen penilaian Berkas babak penyisihan dengan nilai akhir tertinggi untuk babak penyisihan, sedangkan untuk babak final berdasarkan ketepatan waktu penerimaan Berkas babak final oleh Panitia.
Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Kompetisi diatur dengan Petunjuk Teknis Kompetisi.
BAB XII BERKAS KOMPETISI
Pasal 25 Berkas terdiri dari 2 (dua), yaitu: 1.
Berkas babak penyisihan; dan
2.
Berkas babak final.
Pasal 26 1.
Berkas babak penyisihan diterima oleh Panitia dari tanggal 7 Mei 2012 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 11 Mei 2012 pukul 23.59 WIB.
2.
Berkas babak penyisihan yang diterima oleh Panitia setelah tanggal 12 Mei 2012 pukul 00.00 WIB dinyatakan sebagai Berkas babak penyisihan terlambat.
3.
Jangka waktu penerimaan Berkas babak penyisihan terlambat oleh Panitia selama 2 (dua) hari terhitung sejak batas waktu penerimaan Berkas babak penyisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pada tanggal 13 Mei 2012 pukul 23.59 WIB.
4.
Setiap Delegasi berkewajiban untuk menyerahkan atau mengirimkan Berkas babak penyisihan dalam bentuk hard copy dan dijilid sebanyak 5 (lima) rangkap.
5.
Setiap rangkap Berkas babak penyisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibagi menjadi 2 (dua) bundel terpisah, yaitu: 1. Berkas penyidikan dan Berkas penuntutan; dan 2. Berkas pengadilan dan Berkas persidangan.
6.
Berkas babak penyisihan yang memperoleh nilai tertinggi merupakan Berkas terbaik dalam Kompetisi ini dan Delegasi yang bersangkutan berhak untuk memperoleh penghargaan Berkas terbaik dalam Kompetisi ini.
7.
Jika terdapat kesamaan jumlah nilai akhir Berkas babak penyisihan, maka Delegasi yang dapat memperoleh penghargaan Berkas terbaik dalam Kompetisi ini akan ditentukan secara subsidiaritas berdasarkan: 1.
Komponen penilaian kesesuaian Berkas dengan peraturan perundang-undangan hukum materiil dengan nilai akhir tertinggi;
2.
Komponen penilaian kesesuaian Berkas dengan peraturan perundang-undangan hukum formil dengan nilai akhir tertinggi;
3.
Komponen penilaian kelengkapan Berkas dengan nilai akhir tertinggi;
4.
Komponen penilaian ketepatan waktu penerimaan Berkas;
5.
Komponen penilaian ketepatan pembagian bundel Berkas.
Pasal 27 1.
Berkas babak final diterima oleh Panitia selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2012 pukul 12.59 WIB di lokasi pendaftaran ulang.
2.
Setiap Delegasi berkewajiban untuk menyerahkan Berkas babak final dalam bentuk hard copy dan dijilid sebanyak 4 (empat) rangkap, yang terdiri dari Berkas persidangan serta Berkas alat bukti dan barang bukti.
Pasal 28 Ketentuan lebih lanjut mengenai Berkas Kompetisi diatur dengan Petunjuk Teknis Kompetisi.
BAB XIII DEWAN JURI
Pasal 29 1.
Dewan Juri dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 1. Dewan Juri Berkas; 2. Dewan Juri simulasi persidangan.
3.
Dewan Juri Berkas untuk babak penyisihan terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu: 1. Akademisi hukum; dan 2. Praktisi hukum yang mewakili unsur Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Kehakiman yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.
4.
Dewan Juri simulasi persidangan untuk babak penyisihan dan babak final terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu: 1. Akademisi hukum; dan
2. Praktisi hukum yang mewakili unsur Kejaksaan, Advokat dan Kehakiman yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.
Pasal 30 Keputusan Dewan Juri bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.
BAB XIV KOMPONEN PENILAIAN
Pasal 31 1.
Komponen penilaian pada babak penyisihan meliputi: 1. Berkas; dan 2. Simulasi persidangan.
3.
Komponen penilaian Berkas babak penyisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 2. Kelengkapan Berkas, dengan nilai akhir setinggi-tingginya 750 poin atau 150 poin dari setiap anggota Dewan Juri; 3. Kesesuaian Berkas dengan peraturan perundang-undangan hukum materiil, dengan nilai akhir setinggi-tingginya 1.000 poin atau 200 poin dari setiap anggota Dewan Juri; 4. Kesesuaian Berkas dengan peraturan perundang-undangan hukum formil, dengan nilai akhir setinggi-tingginya 1.000 poin atau 200 poin dari setiap anggota Dewan Juri; 5. Ketepatan waktu penerimaan Berkas; dan 6. Ketepatan pembagian bundel Berkas.
4.
Komponen penilaian simulasi persidangan babak penyisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 1. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan hukum materiil, dengan nilai akhir setinggi-tingginya 1.300 poin atau 325 poin dari setiap anggota Dewan Juri; 2. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan hukum formil, dengan nilai akhir setinggi-tingginya 1.300 poin atau 325 poin dari setiap anggota Dewan Juri; 3. Penampilan dan kreativitas, dengan nilai akhir setinggi-tingginya 600 poin atau 150 poin dari setiap anggota Dewan Juri; dan
4. Ketepatan waktu simulasi persidangan, dengan nilai akhir setinggi-tingginya 100 poin.
Pasal 32 1.
Komponen penilaian pada babak final meliputi: 1. Berkas; dan 2. Simulasi persidangan.
2.
Komponen penilaian Berkas babak final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 1. Ketepatan waktu penerimaan Berkas, dengan nilai akhir 200 poin.
3.
Komponen penilaian simulasi persidangan babak final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 1. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan hukum materiil, dengan nilai akhir setinggi-tingginya 1.300 poin atau 325 poin dari setiap anggota Dewan Juri; 2. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan hukum formil, dengan nilai akhir setinggi-tingginya 1.300 poin atau 325 poin dari setiap anggota Dewan Juri; 3. Penampilan dan kreativitas, dengan nilai akhir setinggi-tingginya 600 poin atau 150 poin dari setiap anggota Dewan Juri; dan 4. Ketepatan waktu simulasi persidangan, dengan nilai akhir setinggi-tingginya 100 poin.
Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen penilaian diatur dengan Petunjuk Teknis Kompetisi.
BAB XV SANKSI
Pasal 34 1.
Setiap Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3); Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e; dan Pasal 5 akan dikenakan Sanksi berupa Diskualifikasi.
2.
Setiap Observer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3); Pasal 9 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e; dan Pasal 10 akan dikenakan Sanksi berupa Diskualifikasi.
3.
Jika Delegasi atau Observer terkena Sanksi berupa Diskualifikasi, maka seluruh biaya pendaftaran yang telah dibayarkan kepada Panitia tidak dapat dikembalikan kepada Delegasi atau Observer yang bersangkutan.
Pasal 35 Setiap Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dianggap menyetujui hasil pembagian grup sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) huruf a.
Pasal 36 Setiap Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dianggap menyetujui hasil Technical Meeting.
Pasal 37 1.
Setiap Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) akan dikenakan Sanksi sebagai berikut: 1. Setiap Berkas babak penyisihan terlambat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) akan dikenakan Sanksi berupa pengurangan nilai sebanyak 200 poin per hari dalam jangka waktu penerimaan Berkas babak penyisihan terlambat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3). 2. Setiap Berkas babak penyisihan yang diterima oleh Panitia setelah jangka waktu penerimaan Berkas babak penyisihan terlambat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) akan dikenakan Sanksi berupa tidak memperoleh penilaian dari Dewan Juri Berkas.
2.
Setiap Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4) akan dikenakan Sanksi berupa tidak memperoleh penilaian dari anggota Dewan Juri Berkas sebanyak jumlah kekurangan Berkas babak penyisihan yang diterima oleh Panitia.
3.
Setiap Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (5) akan dikenakan Sanksi berupa pengurangan nilai sebanyak 400 poin.
BAB XVI ATURAN PERALIHAN
Pasal 38 Ketentuan lain yang belum ditetapkan dalam peraturan ini akan dapat ditetapkan kemudian oleh Panitia dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
BAB XVII PENUTUP
Pasal 39 Peraturan ini berlaku dan mengikat bagi setiap Delegasi dan Observer sejak ditandatanganinya Surat Pernyataan Pendaftaran.
Ditetapkan di Depok Pada tanggal 6 Februari 2012 Panitia Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII Fakultas Hukum Universitas Indonesia
TATA TERTIB KOMPETISI PERADILAN SEMU TINGKAT NASIONAL PIALA MUTIARA DJOKOSOETONO VII FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA 1.
Setiap anggota Delegasi dan anggota Observer berkewajiban untuk mengikuti seluruh rangkaian acara yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.
2.
Setiap anggota Delegasi dan anggota Observer berkewajiban untuk hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.
3.
Setiap anggota Delegasi dan anggota Observer berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan kerukunan, baik dengan anggota Delegasi dan anggota Observer lain maupun dengan Panitia.
4.
Setiap anggota Delegasi dan anggota Observer berkewajiban untuk menjaga dan memelihara setiap fasilitas yang disediakan oleh Panitia untuk kepentingan Kompetisi ini.
5.
Setiap anggota Delegasi dan anggota Observer berkewajiban untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum selama Kompetisi ini.
6.
Setiap anggota Delegasi dan anggota Observer berkewajiban untuk mengenakan pakaian rapi dan sopan selama mengikuti seluruh rangkaian acara yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.
7.
Setiap anggota Delegasi dan anggota Observer berkewajiban untuk membawa dan mengenakan jas almamater dan kartu identitas peserta kompetisi (ID Card) yang diberikan oleh panitia selama mengikuti seluruh rangkaian acara yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.
8.
Setiap anggota Delegasi dan anggota Observer dilarang membawa dan/ atau menggunakan narkoba, minuman keras, senjata api dan senjata tajam.
9.
Setiap anggota Delegasi dan anggota Observer dilarang meninggalkan tempat dilaksanakannya Kompetisi tanpa sepengetahuan dan seizin Panitia.
10.
Setiap anggota Delegasi dan anggota Observer dilarang melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar kesusilaan.
11.
Setiap anggota Delegasi dan anggota Observer berkewajiban untuk memberikan konfirmasi mengenai jadwal kedatangan dan kepulangan kepada Panitia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rangkaian acara Kompetisi dimulai.
12.
Biaya kegiatan setiap anggota Delegasi dan anggota Observer yang tidak diakomodasi oleh Panitia bukan merupakan tanggung jawab Panitia.
13.
Setiap anggota Delegasi dan anggota Observer yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib ini akan dikenakan Sanksi.
14.
Sanksi terhadap pelanggaran dapat berupa: 1. Teguran lisan; 2. Penyitaan; 3. Ganti rugi; dan/atau 4. Diskualifikasi.
PETUNJUK TEKNIS KOMPETISI KOMPETISI PERADILAN SEMU TINGKAT NASIONAL PIALA MUTIARA DJOKOSOETONO VII FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA 1.
KETENTUAN UMUM KOMPETISI
2. Simulasi persidangan dari setiap delegasi harus menampilkan proses persidangan menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia dalam durasi waktu yang telah disediakan. 3. Durasi penampilan dan penilaian komponen ketepatan waktu simulasi persidangan pada babak penyisihan dan babak final adalah sebagai berikut: 1.
00.00 – 74.00
: 0 poin
2.
74.01 – 76.00
: 25 poin
3.
76.01 – 78.00
: 50 poin
4.
78.01 – 80.00
: 75 poin
5.
80.01 – 82.00
: 100 poin (nilai maksimal/sempurna)
6.
82.01 – 84.00
: 75 poin
7.
84.01 – 86.00
: 50 poin
8.
86.01 – 88.00
: 25 poin
9.
88.01 – 90.00
: 0 poin
10. Setelah melewati menit ke 90.00, maka panitia akan menghentikan persidangan meskipun persidangan belum selesai dan delegasi tersebut mendapat nilai 0 poin pada komponen ketepatan waktu simulasi persidangan. 11. Penghitungan durasi waktu simulasi persidangan dimulai pada saat Hakim Ketua mengetuk palu untuk membuka sidang pertama (waktu mulai dihitung seketika setelah ketukan palu ke-3) dan diakhiri pada saat Hakim Ketua mengetuk palu untuk menutup sidang terakhir (waktu dihentikan seketika setelah ketukan palu ke-3). 12. Penandaan dengan bendera: 1.
Menit ke-0 ditandai dengan bendera hijau, yang dikibarkan selama 10 detik.
2.
Menit ke 80.01 ditandai dengan bendera kuning, yang dikibarkan selama 15 detik.
3.
Menit ke 82.01 ditandai dengan bendera merah, yang dikibarkan selama 10 detik.
13. Perlengkapan persidangan yang disediakan oleh panitia di setiap ruangan simulasi sidang adalah:
1.
Bendera Pengayoman;
2.
Bendera merah putih;
3.
Lambang Negara Burung Garuda;
4.
Palu Hakim;
5.
Papan nama (Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Panitera);
6.
Kitab Suci (Alkitab dan Alquran);
7.
Meja dan kursi sidang;
8.
LCD Proyektor; dan
9.
Laptop.
Selain yang disebutkan di atas, Delegasi wajib menyiapkannya masing-masing 14. Setiap Delegasi diberikan waktu selama 15 (lima belas) menit untuk mempersiapkan penampilan persidangan. 15. Pada saat peserta Delegasi yang akan tampil melakukan persiapan, akan ada panitia (penanggungjawab ruangan) untuk memantau dan membantu persiapan peserta. 16. Juri pada saat selesai penampilan akan keluar ruangan untuk menunggu giliran penampilan delegasi selanjutnya di ruang tunggu yang disediakan oleh panitia hingga kembali masuk dalam area ruang persidangan pada saat waktu persiapan bagi delegasi selanjutnya untuk mempersiapkan penampilan telah habis. 17. Setelah Delegasi menampilkan persidangannya, diwajibkan untuk segera meninggalkan area ruang persidangan dan tidak membuat kegaduhan serta menjaga ketertiban di area ruang persidangan. 18. Setiap Delegasi menampilkan simulasi persidangan, dari Delegasi dapat mengirimkan 1 (satu) orang sebagai saksi time keeper, saksi time keeper tersebut diwajibkan untuk membawa stopwatch sendiri.
2.
BERKAS KOMPETISI
1.
Berkas babak penyisihan diterima oleh Panitia di: Sekretariat Badan Semi Otonom Law Student Association for Legal Practice Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LaSALe FHUI) Pusat Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gedung F Lantai 1, Kampus Baru Universitas Indonesia, Depok – 16424
2.
Berkas babak penyisihan diterima oleh Panitia dari tanggal 7 Mei 2012 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 11 Mei 2012 pukul 23.59 WIB. Setiap Berkas babak penyisihan yang diterima oleh Panitia dari tanggal 12 Mei 2012 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 13 Mei 2012 pukul 23.59 WIB akan dikenakan Sanksi berupa pengurangan nilai sebanyak 200 poin per hari. Setiap Berkas babak penyisihan yang diterima oleh Panitia setelah tanggal 14 Mei 2012 pukul 00.00 WIB akan dikenakan Sanksi berupa tidak memperoleh penilaian dari Dewan Juri Berkas.
3.
Setiap Delegasi berkewajiban untuk menyerahkan atau mengirimkan Berkas babak penyisihan dalam bentuk hard copy dan dijilid sebanyak 5 (lima) rangkap, dimana setiap rangkap Berkas babak penyisihan wajib dibagi menjadi 2 (dua) bundel terpisah, yaitu: 1. Berkas penyidikan dan Berkas penuntutan; dan 2. Berkas pengadilan dan Berkas persidangan.
4.
Berkas babak final diterima oleh Panitia selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2012 pukul 12.59 WIB di lokasi pendaftaran ulang. Setiap Berkas babak final yang diterima oleh Panitia setelah tanggal 22 Juni 2012 pukul 12.59 akan dikenakan Sanksi berupa tidak memperoleh komponen penilaian ketepatan waktu penerimaan Berkas.
5. Setiap Delegasi berkewajiban untuk menyerahkan Berkas babak final dalam bentuk hard copy dan dijilid sebanyak 4 (empat) rangkap, dimana setiap rangkap Berkas babak final terdiri dari Berkas persidangan serta Berkas alat bukti dan barang bukti. 6. Penjurian Berkas babak penyisihan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini sebelum penjurian simulasi persidangan dilaksanakan. 7. Pada saat penjurian Berkas babak penyisihan dilaksanakan, setiap Berkas babak penyisihan yang diterima oleh Panitia dihilangkan identitasnya. 8. Pengurangan nilai Berkas babak penyisihan akibat keterlambatan penerimaan Berkas dan/ atau kesalahan pembagian bundel Berkas dilaksanakan setelah penjurian Berkas babak penyisihan selesai dilaksanakan. 9. Setelah Kompetisi ini berakhir, setiap Berkas babak penyisihan dan Berkas babak final yang telah diterima oleh Panitia akan diserahkan kembali kepada Delegasi yang bersangkutan sebanyak jumlah Berkas yang diterima oleh Panitia setelah dikurangi 1 (satu) rangkap Berkas.
SISTEM KOMPETISI KOMPETISI PERADILAN SEMU TINGKAT NASIONAL PIALA MUTIARA DJOKOSOETONO VII FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
KETENTUAN PENDAFTARAN DELEGASI KOMPETISI PERADILAN SEMU TINGKAT NASIONAL PIALA MUTIARA DJOKOSOETONO VII FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA 1. Waktu pendaftaran dilakukan pada tanggal 20 Februari – 17 Maret 2012 pada pukul 08.00 – 15.00 WIB ke Panitia Registrasi Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII yaitu Rose Angel Alexandra Wantah (08998353248)/ Fakhran Erifhata Ta’arif (081287845044). 2. Setiap Delegasi wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) yang dibayarkan ke rekening bank atas nama FAKHRAN ERIFHATA TA’ARIF dengan nomor rekening 0672-01-004563-50-8 di BANK BRI KANTOR CABANG PEMBANTU UNIVERSITAS INDONESIA. 3. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer melalui teller, Automatic Teller Machine (ATM) atau e-banking yang dapat dibuktikan dengan slip bukti transfer. 4. Waktu pembayaran dilakukan pukul 08.00 – 15.00 WIB dan dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu: 1. Pembayaran tahap pertama sebagai uang muka sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang dibayarkan paling lambat pada tanggal 5 Maret 2012; dan 2. Pembayaran tahap kedua sebagai pelunasan biaya pendaftaran sebesar Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang dibayarkan paling lambat pada tanggal 17 Maret 2012. 5. Delegasi yang telah membayar biaya pendaftaran, baik uang muka ataupun pelunasan, wajib melakukan konfirmasi paling lambat pkl. 15.00 WIB pada hari dilakukannya pembayaran, melalui telepon kepada Rose Angel Alexandra Wantah (08998353248)/ Fakhran Erifhata Ta’arif (081287845044). 6. Setelah membayar uang muka pendaftaran, setiap Delegasi dianggap telah melakukan pendaftaran apabila telah mengirimkan: 1. Hasil scan bukti pembayaran resmi telah melakukan pembayaran uang muka dan pelunasan biaya pendaftaran dari bank; 2. Surat Pernyataan Pendaftaran;
3. Surat Keterangan Delegasi; 4. Hasil scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan masih berlaku pada saat pendaftaran untuk Peserta Kompetisi dan Official Team, sedangkan untuk Pendamping mengirimkan surat pernyataan dari pihak Fakultas yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang ditunjuk oleh pihak Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk mendampingi Peserta Kompetisi dalam Kompetisi ini; 5. Surat keterangan mahasiswa aktif bagi masing-masing Peserta Kompetisi dan Official Team yang dibuat oleh Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan, menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi tersebut untuk mengikuti Kompetisi ini; dan 6. Formulir yang telah diisi.* ke email Panitia Registrasi Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII, yaitu
[email protected], paling lambat tanggal 17 Maret 2012. 7. Surat Keterangan Delegasi sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf c diatas harus disetujui dan disahkan oleh Dekan/ Wakil Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan. 8. Apabila dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6 di atas telah dikirimkan, wajib melakukan konfirmasi melalui telepon ke Rose Angel Alexandra Wantah (08998353248)/ Fakhran Erifhata Ta’arif (081287845044) paling lambat pukul 15.00 WIB pada hari pengiriman. 9. Pendaftaran ditutup apabila telah terdapat 20 (dua puluh) Delegasi yang telah memenuhi ketentuan pada butir 4 dan butir 6 di atas. 10. Bagi Delegasi yang telah terdaftar sebagai Peserta Kompetisi akan dipublish di website Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII, yaitu http://www.mutiaradjokosoetono.com. 11. Apabila terdapat Delegasi yang telah mentransfer pembayaran uang muka akan tetapi pendaftaran telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam butir 9, maka uang muka akan dikembalikan.
* Formulir dapat diunduh pada website Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII, yaitu http://www.mutiaradjokosoetono.com.
12. Delegasi yang telah membayar uang muka pendaftaran akan tetapi kemudian tidak melakukan pelunasan biaya pendaftaran, maka Delegasi dianggap mengundurkan diri dan uang muka tidak dapat dikembalikan. 13. Pendaftaran Ulang Delegasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1. Pada tanggal 13 April 2012, yaitu bagi mereka yang mengikuti Seminar dan Pembekalan serta Perumusan Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia diwajibkan membawa: 1.
Hasil scan bukti pembayaran resmi telah melakukan pembayaran uang muka dan pelunasan biaya pendaftaran dari bank (Asli);
2.
Surat Pernyataan Pendaftaran (Asli);
3.
Surat Penunjukan Perwakilan (Asli);
4.
Kartu Tanda Mahasiswa dari Perguruan Tinggi yang masih berlaku pada saat pendaftaran (Asli);
5.
Surat Keterangan Mahasiswa Aktif dari Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk mengikuti kompetisi ini (Asli); dan
6.
Foto 3cm x 4cm sebanyak 2 (dua) lembar.
2. Pada tanggal 22 Juni 2012, yaitu bagi seluruh Delegasi diwajibkan menyerahkan: 1.
Hasil scan bukti pembayaran resmi telah melakukan pembayaran uang muka dan pelunasan biaya pendaftaran dari bank (Asli);
2.
Surat Pernyataan Pendaftaran (Asli);
3.
Surat Keterangan Delegasi (Asli);
4.
Kartu Tanda Mahasiswa milik Mahasiswa yang bersangkutan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan masih berlaku pada saat pendaftaran untuk Peserta Kompetisi dan Official Team (Asli), sedangkan untuk Pendamping menyerahkan Surat Pernyataan dari pihak fakultas yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang ditunjuk oleh pihak Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk mendampingi Peserta Kompetisi dalam Kompetisi ini (Asli);
5.
Surat Keterangan Mahasiswa Aktif
bagi masing-masing Peserta Kompetisi dan
Official Team dari Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan yang
menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk mengikuti kompetisi ini (Asli); dan 6.
Foto 3cm x 4cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
7. Ketentuan Pendaftaran Delegasi Kompetisi Peradilan Semua Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII mengacu kepada Peraturan Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII.
KETENTUAN PENDAFTARAN OBSERVER KOMPETISI PERADILAN SEMU TINGKAT NASIONAL PIALA MUTIARA DJOKOSOETONO VII FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA 1. Waktu pendaftaran dilakukan pada tanggal 20 Februari – 7 Maret 2012 pada pukul 08.00 – 15.00 WIB ke Panitia Registrasi Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono yaitu Rose Angel Alexandra Wantah (08998353248)/ Fakhran Erifhata Ta’arif (081287845044). 2. Setiap Observer dikenakan biaya sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) yang dibayarkan ke rekening bank atas nama FAKHRAN ERIFHATA TA’ARIF dengan nomor rekening 0672-01-004563-50-8 di BANK BRI KANTOR CABANG PEMBANTU UNIVERSITAS INDONESIA dalam satu tahap pembayaran, paling lambat 7 Maret 2012. 3. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer melalui teller, Automatic Teller Machine (ATM) atau e-banking yang dapat dibuktikan dengan slip bukti transfer. 4. Setiap Observer dianggap telah terdaftar apabila telah membayar uang pendaftaran dan telah mengirimkan: 1. Hasil scan bukti pembayaran resmi biaya pendaftaran dari bank; 2. Surat Pernyataan Pendaftaran; 3. Surat Keterangan Observer; 4. Hasil scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) milik Mahasiswa dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan masih berlaku pada saat pendaftaran; 5. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif dari Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk mengikuti rangkaian acara yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini; dan 6. Formulir yang telah diisi.* ke email Panitia Registrasi Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII, yaitu
[email protected]. * Formulir dapat diunduh pada website Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII, yaitu http://www.mutiaradjokosoetono.com.
5. Setelah melakukan pembayaran/ pendaftaran, Observer wajib melakukan konfirmasi melalui telepon ke Rose Angel Alexandra Wantah (08998353248)/ Fakhran Erifhata Ta’arif (081287845044). 6. Pendaftaran ditutup apabila telah terdapat 10 (sepuluh) Observer yang telah memenuhi ketentuan pada butir 2 dan butir 4 di atas. 7. Apabila terdapat Observer yang telah melakukan pembayaran akan tetapi pendaftaran telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam butir 6, maka biaya pendaftaran akan dikembalikan. 8. Bagi Observer yang telah terdaftar akan dipublish di website Mutiara Djokosoetono yaitu www.mutiaradjokosoetono.com. 9. Pendaftaran Ulang Observer terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : 1.
Pada tanggal 13 April 2012 dan 22 Juni 2012 diwajibkan membawa: 1. Hasil scan bukti pembayaran resmi telah melakukan pembayaran uang muka dan pelunasan biaya pendaftaran dari bank (Asli); 2. Surat Pernyataan Pendaftaran (Asli); 3. Surat Keterangan Observer (Asli); 4. Surat Penunjukan Perwakilan (Asli); 5. Kartu Tanda Mahasiswa dari Perguruan Tinggi yang masih berlaku pada saat pendaftaran (Asli); 6. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif dari Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk mengikuti kompetisi ini (Asli); dan 7. Foto 3cm x 4cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
10. Ketentuan Pendaftaran Observer Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII mengacu/merujuk kepada Peraturan Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII.
SURAT PERNYATAAN PENDAFTARAN *)
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: ...................................................................................................
Nomor Induk Mahasiswa
: ...................................................................................................
Angkatan
: ...................................................................................................
Status
: Ketua Delegasi/ Ketua Observer**)
Alamat
:....................................................................................................
No. Telepon/ HP
:....................................................................................................
Mewakili Fakultas Hukum .............................................................................***) bermaksud mendaftarkan diri sebagai Delegasi/ Observer**) peserta “KOMPETISI PERADILAN SEMU TINGKAT NASIONAL PIALA MUTIARA DJOKOSOETONO VII FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA” dengan tema “Menyeimbangkan Ilmu dan Pembentukan Karakter dari, oleh dan untuk Mahasiswa dalam Rangka Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia,” yang akan diselenggarakan pada tanggal 13-15 April 2012 dan 22-25 Juni 2012. Dengan ditandatanganinya surat ini, kami telah mengikatkan diri untuk mematuhi dan melaksanakan semua peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh Panitia Kompetisi ini.
.........................., ........................................... 2012 Ketua Delegasi/ Ketua Observer** Meterai Rp. 6.000,(...........................................................)****
*) Surat Pernyataan Pendaftaran ini berlaku untuk Delegasi atau Observer. **) Coret yang tidak perlu. ***) Diisi dengan nama Perguruan Tinggi yang bersangkutan. ****) Diberi stempel BEM Fakultas Hukum/Komunitas Peradilan Semu dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
SURAT KETERANGAN DELEGASI
Dengan ini kami menyatakan bahwa nama-nama yang tercantum di bawah ini adalah benar Delegasi dari Fakultas Hukum................................. *) Untuk mengikuti kegiatan “KOMPETISI PERADILAN SEMU TINGKAT NASIONAL PIALA MUTIARA DJOKOSOETONO VII FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA.” No.
Nama
Nomor Induk Mahasiswa
Status Keikutsertaan **)
1.
Ketua Delegasi
2.
Peserta Kompetisi
3.
Peserta Kompetisi
4.
Peserta Kompetisi
5.
Peserta Kompetisi
6.
Peserta Kompetisi
7.
Peserta Kompetisi
8.
Peserta Kompetisi
9.
Peserta Kompetisi
10.
Peserta Kompetisi
11.
Peserta Kompetisi
12.
Peserta Kompetisi
13.
Peserta Kompetisi
14.
Peserta Kompetisi
15.
Peserta Kompetisi
16.
Peserta Kompetisi
17.
Official Team/Pendamping
18.
Official Team/Pendamping
19.
Official Team/Pendamping
20.
Official Team/Pendamping
Contact Person (No. Telp/ HP) : ............................................... (
)
Menyetujui Pihak Fakultas
(
***) NIP. ......................................... Dekan/Wakil Dekan
*) Diisi dengan nama Perguruan Tinggi yang bersangkutan. **) Coret yang tidak perlu. ***) Diberi stempel dari Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
SURAT KETERANGAN OBSERVER
Dengan ini kami menyatakan bahwa nama-nama yang tercantum di bawah ini adalah benar Observer dari Fakultas Hukum................................. *) Untuk mengikuti kegiatan “KOMPETISI PERADILAN SEMU TINGKAT NASIONAL PIALA MUTIARA DJOKOSOETONO VII FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA.” No.
Nama
Nomor Induk Mahasiswa
Status Keikutsertaan **)
1.
Ketua Observer
2.
Peserta Observer
Contact Person (No. Telp/ HP) : ........................................... (
)
Menyetujui Pihak Fakultas
(
***) NIP. ......................................... Dekan/Wakil Dekan
*) Diisi dengan nama Perguruan Tinggi yang bersangkutan. **) Coret yang tidak perlu. ***) Diberi stempel dari Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
BIAYA PENDAFTARAN
1.
DELEGASI Berdasarkan perhitungan biaya yang diperlukan masing-masing peserta Delegasi untuk
mengikuti Kompetisi ini, maka besarnya biaya pendaftaran kami tetapkan sebagai berikut: ITEM
KETERANGAN
TOTAL
Biaya Akomodasi (4 malam)
@ x Rp 85.000,00
Rp. 340.000,00
Biaya Konsumsi (4 hari)
@ x Rp25.000,00
Rp 100.000,00
Biaya Transportasi
Rp 60.000,00
Biaya Keseluruhan per orang
Rp 500.000,00
Subsidi Panitia
Rp 50.000,00
Biaya yang harus dibayar per orang
Rp 450.000,00
Total Biaya
20 x Rp 450.000,00
Rp 9.000.000,00
Setiap Delegasi wajib membayar secara penuh biaya pendaftaran sesuai nominal yang tercantum di atas, walaupun jumlah anggota Delegasi tidak mencapai kuota maksimum yaitu 20 (dua puluh) orang. Mengenai perihal biaya untuk Seminar dan Pembekalan serta Perumusan Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia ditanggung oleh Panitia Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII. Biaya pendaftaran harap dikirim paling lambat 17 Maret 2012 pukul 15.00 WIB melalui rekening bank atas nama FAKHRAN ERIFHATA TA’ARIF dengan nomor rekening 0672-01004563-50-8 di BANK BRI KANTOR CABANG PEMBANTU UNIVERSITAS INDONESIA.
2.
OBSERVER Berdasarkan perhitungan biaya yang diperlukan masing-masing peserta Observer untuk
mengikuti Kompetisi ini, maka besarnya biaya pendaftaran kami tetapkan sebagai berikut: ITEM
HARGA
TOTAL
Biaya Akomodasi (4 malam)
@ x Rp 85.000,00
Rp. 340.000,00
Biaya Konsumsi (4 hari)
@ x Rp25.000,00
Rp 100.000,00
Biaya Transportasi
Rp 60.000,00
Biaya Keseluruhan per orang
Rp 500.000,00
Subsidi Panitia
Rp 50.000,00
Biaya yang harus dibayar per orang
Rp 450.000,00
Total Biaya
2 x Rp. 450.000,00
Rp 900.000,00
Setiap Observer wajib membayar secara penuh biaya pendaftaran sesuai nominal yang tercantum di atas, walaupun jumlah Observer tidak mencapai kuota maksimum yaitu 2 (dua) orang. Mengenai perihal biaya untuk Seminar dan Pembekalan serta Perumusan Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia ditanggung oleh Panitia Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII. Biaya pendaftaran harap dikirim paling lambat 17 Maret 2012 pukul 15.00 WIB melalui rekening bank atas nama FAKHRAN ERIFHATA TA’ARIF dengan nomor rekening 0672-01004563-50-8 di BANK BRI KANTOR CABANG PEMBANTU UNIVERSITAS INDONESIA.
SURAT PENUNJUKAN PERWAKILAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: ...................................................................................................
Nomor Induk Mahasiswa
: ...................................................................................................
Angkatan
: ...................................................................................................
Status
: Ketua Badan/ Lembaga Eksekutif Mahasiswa Mewakili Fakultas Hukum .............................................................................**) menyatakan
Mahasiswa yang mendaftar sebagai Delegasi/ Observer *) “KOMPETISI PERADILAN SEMU TINGKAT NASIONAL PIALA MUTIARA DJOKOSOETONO VII FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA” dengan tema “Menyeimbangkan Ilmu dan Pembentukan Karakter dari, oleh dan untuk Mahasiswa dalam Rangka Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia,” yang akan diselenggarakan pada tanggal 13-15 April 2012 dan 22-25 Juni 2012 merupakan PERWAKILAN
yang
SAH
dari
Mahasiswa
Fakultas
Hukum
.............................................................................**). Dengan ditandatanganinya surat ini, secara SAH telah menunjuk Delegasi/ Observer *) sebagai perwakilan mahasiswa untuk mengikatkan diri dalam mematuhi dan melaksanakan semua peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh Panitia Kompetisi ini. Dengan demikian segala tindakan, pendapat, serta keputusan yang dilakukan oleh Delegasi/ Observer *) perwakilan merupakan representatif dari Fakultas Hukum .............................................................................**).
.........................., ........................................... 2012 Ketua Badan/ Lembaga Eksekutif Mahasiswa
Ketua Delegasi/ Ketua Observer*
(...........................................................)*** *) **) ***)
(...........................................................)***
Coret yang tidak perlu. Diisi dengan nama Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Diberi stempel BEM Fakultas Hukum/Komunitas Peradilan Semu dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
CALENDAR EVENT
1.
Pembayaran uang muka dan pendaftaran
: 22 Februari – 5 Maret 2012
2.
Pelunasan biaya pendaftaran
: 8 – 19 Maret 2012
3.
Seminar dan Pembekalan
: 13 – 14 April 2012
4.
Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia
: 15 April 2012
5.
Pengumpulan Berkas babak penyisihan
: 7 – 11 Mei 2012
6.
Pengumpulan Berkas babak final
: 22 Juni 2012
7.
Pelaksanaan Kompetisi
: 22 – 25 Juni 2012
HADIAH
Masing-masing juara dalam kompetisi ini akan mendapatkan: 1.
Juara I Trophy dan Uang Pembinaan Rp 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah), dan Piala Bergilir.
2.
Juara II Trophy dan Uang Pembinaan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).
3.
Juara III Trophy dan Uang Pembinaan Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah).
Penghargaan bagi: 1.
Majelis Hakim Terbaik;
2.
Penasihat Hukum Terbaik;
3.
Jaksa Penuntut Umum Terbaik;
4.
Panitera Terbaik; dan
5.
Berkas Terbaik.
KASUS POSISI BABAK PENYISIHAN KOMPETISI PERADILAN SEMU TINGKAT NASIONAL PIALA MUTIARA DJOKOSOETONO VII FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA Kabupaten Nabire merupakan sebuah Kabupaten yang terletak di Provinsi Papua dengan luas 550.757 Ha. Bentang alam Kabupaten Nabire didominasi oleh bukit-bukit yang diapit oleh dua sungai besar, yakni Sungai Siriwo dan Sungai Wanggar, dengan curah hujan diatas rata-rata. Selama berabad-abad, perbukitan tersebut tidak terjamah oleh kegiatan usaha. Pada tahun 1994, seorang ahli geologi yang berafiliasi dengan Timbul Jaya World Mining Corp., Aga Parsaoran, M.Sc., Ph.D., melakukan ekspedisi ke pedalaman lembah Kabupaten Nabire. Sepulang dari ekspedisinya, Aga Parsaoran, M.Sc., Ph.D. membawa sampel dari batuan yang diambil dari Kabupaten Nabire ke laboratorium Timbul Jaya Mining Corp. di Singapura. Uji laboratorium ternyata memberikan hasil bahwa bongkahan batu tersebut mengandung emas. Atas pengujian tersebut, Aga Parsaoran, M.Sc., Ph.D. kemudian mengajukan usul kepada Timbul Jaya World Mining Corp. agar dilakukan Penyelidikan Umum di lembah Kabupaten Nabire untuk melihat kandungan mineral yang terdapat di perbukitan tersebut. Didukung oleh pengalaman sebagai ahli Geologi selama 30 tahun, Timbul Jaya World Mining Corp. pun menyetujui saran untuk melakukan Penyelidikan Umum di wilayah lembah Kabupaten Nabire. PT Nurdin Jaya Mining, Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan; Berkantor pusat di Jl. Sudirman Menara Deviani No.75 Jakarta Pusat, merupakan perusahaan yang dibentuk pada tahun 1988 dalam rangka Penanaman Modal Asing. Enam Puluh (60) persen saham dari perusahaan tersebut dimiliki oleh Timbul Jaya World Mining Corp., sedangkan empat puluh (40) persen saham dimiliki oleh PT Nurdin Persada. Pada tanggal 18 September 1992, PT Nurdin Jaya Mining yang telah berstatus sebagai Pemegang Kontrak Karya atas wilayah pertambangan emas di Provinsi Jawa Barat, mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam rapat tersebut dihasilkan keputusan untuk mengajukan Permohonan Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia di wilayah Kabupaten Nabire. Pada tanggal 15 Agustus 1995, Kontrak Karya dengan Nomor 96PK0651 ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam Kontrak Karya PT Nurdin Jaya Mining dengan Pemerintah Republik Indonesia tersebut disetujui bahwa PT Nurdin Jaya Mining diberikan hak untuk melaksanakan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian, serta
Pengangkutan dan Penjualan dengan luas wilayah sebesar 15.353 Ha dan wilayah yang direncanakan untuk kegiatan penambangan seluas 2.305 Ha di Kabupaten Nabire. Pada bulan Desember 1995, PT Nurdin Jaya Mining melakukan Penyelidikan Umum dan menunjuk Aga Parsaoran M.Sc., Ph.D., sebagai kepala proyek tersebut. Dari hasil Penyelidikan Umum, didapati bahwa Kabupaten Nabire mengandung bahan galian emas, tembaga, dan perak. Setelah mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, PT Nurdin Jaya Mining kemudian melakukan kegiatan Eksplorasi pada November 1996 dan mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa kadar emas di wilayah tersebut mencapai 2,5% dengan cadangan yang diperkirakan mencapai 3.000.000 (tiga juta) ton emas. Pada bulan Desember 1998, PT Nurdin Jaya Mining telah melakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup rencana kegiatan pertambangan yang akan dilakukan di Kabupaten Nabire. Dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup tersebut dinyatakan bahwa kegiatan penambangan akan dilakukan dengan metode Open Pit Mine atau penambangan terbuka. Selama melakukan survei area untuk fasilitas penampungan limbah atau Tailings Storage Facility, tim ahli tidak menemukan area yang cukup stabil di daerah perbukitan tersebut kecuali di satu area yang terletak di pinggir Sungai Siriwo, namun tanahnya memiliki permeabilitas tinggi dan dibawahnya terdapat aliran akuifer yang menjadi sumber pemenuhan akan kebutuhan air masyarakat Kabupaten Nabire. Tanggal 10 Maret 1999, PT Nurdin Jaya Mining dengan Direkturnya yang bernama Aditya Pratama Sitanggang, melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan letak fasilitas penampung dan metode pengolahan limbah tambang berupa batuan Overburden serta Tailings. RUPS tersebut menghasilkan kebijakan untuk mengganti metode konstruksi Dam dengan metode konstruksi Up-Stream, dan mengganti bahan pelapis Dam High Density Polyethylene (HDPE) 80 mil menjadi HDPE 40 mil. Pada pertengahan tahun 2000, PT Nurdin Jaya Mining memulai tahap produksinya dan tetap berlangsung selama satu dekade setelahnya. Pada bulan Agustus 2009, Paskalia Center for Environmental Development yang merupakan NGO yang bergerak di bidang lingkungan hidup melakukan serangkaian tindakan untuk meneliti dampak tambang PT Nurdin Jaya Mining terhadap lingkungan sekitarnya. Penelitian yang dilakukan oleh NGO tersebut menghasilkan fakta bahwa di dekat Sungai Siriwo, terdapat timbunan batuan limbah tambang dengan tinggi 10 (sepuluh) meter yang dibiarkan terbuka dan fasilitas Dam penampungan Tailings tambang. Pengujian terhadap sampel air dan tanah di sekitar timbunan batuan ternyata menunjukkan pH 5.5. Tidak hanya data
tersebut, Paskalia Center for Environmental Development juga menemukan bahwa perusahaan juga membuang berpuluh-puluh ton Tailings ke Sungai Siriwo yang mengakibatkan warna dari sungai tersebut berubah menjadi kecoklatan. Sampel air sungai yang diambil di daerah sekitar Dam menunjukkan kadar Tembaga (Cu), Timbal (Pb), Sianida (CN), dan Raksa (Hg) yang melampaui Baku Mutu Lingkungan. Paskalia Center for Environmental Development menyampaikan laporan tersebut kepada pemerintah, namun hingga tahun 2011, PT Nurdin Jaya Mining masih tetap melaksanakan kegiatan produksinya. Satu tahun kemudian, Paskalia Center for Environmental Development melakukan penelitian untuk menemukan kadar logam berat pada air minum penduduk di sekitar wilayah pertambangan. Hasil dari studi tersebut menunjukkan bahwa kadar logam berat berupa Timbal (Pb), Tembaga (Cu), dan Raksa (Hg) menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, dibandingkan dengan kadar sebelum perusahaan beroperasi, walaupun data dari sampel air minum penduduk yang diambil belum melampaui Baku Mutu Lingkungan. Pada bulan Oktober 2011, curah hujan di lembah Kabupaten Nabire mencapai titik tertingginya dalam lima tahun terakhir. Pada tanggal 20 Oktober 2011, hujan lebat disertai bongkahan es telah turun selama lima hari beturut-turut di lembah Kabupaten Nabire dan tidak menunjukkan tanda untuk berhenti. Dalam laporan inspeksi Dam PT Nurdin Jaya Mining, tercatat peningkatan tekanan dan tinggi permukaan Tailings di Dam secara terus menerus, sementara suhu di sekitar tambang berada pada titik rendah. Pada tanggal 22 Oktober 2011, hujan disertai bongkahan es tetap turun, Frederick Angwyn yang melakukan inspeksi terhadap Dam, melihat beberapa titik retakan pada dinding Dam. Frederick Angwyn kemudian memberikan laporan kepada Kepala Pengawas Dam, Andreas Aditya Salim. Satu jam kemudian, didapatkan data bahwa tekanan di dalam Dam telah melampui tekanan yang dapat ditoleransi oleh Dam, sementara retakan yang muncul semakin banyak. Mendapati kondisi Dam sedemikian rupa, pada tanggal 22 Oktober 2011 Andreas Aditya Salim kemudian memberi instruksi untuk melepaskan 150.000 (seratus lima puluh ribu) ton Tailings ke Sungai Siriwo untuk mengantisipasi Dam Failure. Pembuangan Tailings ke Sungai Siriwo mengakibatkan sungai tersebut berubah warna menjadi warna cokelat dan ikan-ikan sungai tersebut mulai bermatian. Fenomena ini segera dilaporkan oleh masyarakat sekitar kepada Kepolisian Resor Nabire. Dalam penelitian terhadap kontaminasi air sungai di daerah pembuangan Tailings, yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ditemukan bahwa kadar senyawa dalam air Sungai Siriwo jauh melebihi Baku Mutu Air. Uji laboratorium terhadap sample dari air Sungai Siriwo menunjukkan konsentrasi
Tembaga (Cu) ditemukan sebesar 0.768 mg/L; Timbal (Pb) 0.553 mg/L; Raksa (Hg) 0.0029 mg/L; Sianida (HCN) 0,278 mg/L; dan pH air sungai 4.7. Masyarakat sekitar tambang ternyata melaporkan bahwa selama PT Nurdin Jaya Mining menjalankan operasi pertambangannya, sudah 10 (sepuluh) orang yang meninggal karena gagal ginjal dan hingga saat ini, masyarakat sering mengalami penyakit kulit. Mendapatkan fakta demikian, aliran air tanah yang digunakan masyarakat pun diperiksa. Ternyata, sampel yang diambil dari air tanah yang menjadi sumber air bagi masyarakat sekitar tembang ternyata menunjukkan kadar yang melampaui Baku Mutu Air. Kadar Tembaga (Cu) ditemukan 0.112 mg/L; Sianida (HCN) 0.097 mg/L; Timbal (Pb) 0.065 mg/L; Raksa (Hg) 0.0014 mg/L.
KASUS POSISI BABAK FINAL KOMPETISI PERADILAN SEMU TINGKAT NASIONAL PIALA MUTIARA DJOKOSOETONO VII FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA PT Arief Hutahaean Properti (PT AHP) adalah salah satu perusahaan swasta nasional di bidang properti di Indonesia. Perusahaan tersebut pertama kali didirikan oleh Aria Bahana Hutahaean pada tahun 1985 dan beralamat di Jl. Raya Kelapa Nias Blok GN 1 No. 26, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Adapun pada waktu itu, Aria Bahana Hutahaean menjabat selaku Komisaris PT AHP dan memegang saham sebesar 70%, dan rekannya, Rose Angel Alexandra Wantah, menjabat sebagai Direktur PT AHP dan memegang saham sebesar 30%. Pada tahun 1991, Aria Bahana Hutahaean meninggal dunia dan saham sebesar 70% yang dimilikinya tersebut diwariskan kepada putra tunggalnya yang bernama Yaser Raja Hutahaean yang sejak saat itu menjabat sebagai Komisaris PT AHP. Karena krisis moneter pada tahun 1999 dan kurs valuta asing yang terus naik menyebabkan kondisi perekonomian di Indonesia mengalami pergolakan yang hebat. PT AHP pun merasakan dampak dari krisis moneter tersebut dan membutuhkan banyak dana untuk menyeimbangkan kembali kondisi keuangannya. Setelah berunding dengan Rose Angel Alexandra Wantah, akhirnya Yaser Raja Hutahaean memutuskan untuk melakukan Penawaran Saham Perdana atau Initial Public Offering (IPO) guna menguatkan kembali kondisi keuangan PT AHP. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2001, PT AHP Tbk resmi terdaftar sebagai emiten dan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Berikut adalah struktur manajemen PT AHP Tbk setelah terdaftar menjadi emiten: Presiden Komisaris
: Yaser Raja Hutahaean
Komisaris
: 1. Rose Angel Alexandra Wantah 2. Yohan David Misero
Presiden Direktur
: Aga Samuel Marpaung
Direktur
: 1. Dayinta Sevril Tanita 2. Nurdin Aditya Ramadhan
Komposisi kepemilikan saham PT AHP Tbk setelah menjadi emiten adalah sebagai berikut: 1. Yaser Raja Hutahaean
35%
2. Rose Angel Alexandra Wantah
10%
3. Yohan David Misero 4. Aga Samuel Marpaung
10% 5%
5. Dayinta Sevril Tanita
2,5%
6. Nurdin Aditya Ramadhan
2,5%
7. Publik
35%
Jones Lasale Property Limited adalah suatu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang properti dan berkantor pusat di London, Inggis yang didirikan pada tahun 1950. Karena prospek bisnis properti di Indonesia sangat cerah, Jones Lasale Property Limited memutuskan untuk melakukan ekspansi usaha di Indonesia. Pada tahun 2007, Jones Lasale Property Limited membentuk PT Jones Lasale Properti Indonesia berdasarkan hukum Indonesia dan beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan. Untuk melaksanakan ekspansi usaha, PT Jones Lasale Properti Indonesia memutuskan untuk mengambilalih PT AHP Tbk. Pada tanggal 11 Maret 2011, PT Jones Lasale Properti Indonesia mengirimkan salah seorang Direksinya yang bernama Prita Lavenia sebagai perwakilan untuk mengajukan usulan rencana pengambilalihan PT Jones Lasale Properti Indonesia terhadap PT AHP Tbk. Pada hari itu, Prita Lavenia menemui Aga Samuel Marpaung di kantornya dengan maksud menyampaikan rencana tersebut. Menanggapi hal tersebut, Aga Samuel Marpaung segera mengadakan rapat direksi pada hari itu juga, dan hasil rapat direksi tersebut adalah disetujuinya usulan rencana pengambilalihan tersebut. Pada keesokan harinya, Aga Samuel Marpaung mengadakan rapat dengan seluruh Dewan Komisaris PT AHP Tbk, dan dalam rapat tersebut diputuskan bahwa rencana pengambilalihan tersebut disetujui. Setelah mengetahui usulan rencana pengambilalihan tersebut disetujui oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, Aga Samuel Marpaung pun menghubungi Prita Lavenia dan memberitahu bahwa PT AHP Tbk menyetujui usulan rencana pengambilalihan tersebut, namun keputusan akhir akan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Walau sudah menerima kabar tersebut, PT Jones Lasale Properti Indonesia tetap belum menginformasikan mengenai rencana pengambilalihan ini kepada
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (BAPEPAM-LK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta masyarakat. Pada tanggal 14 Maret 2011, Aga Samuel Marpaung pun menemui Prita Lavenia secara langsung di kantor pusat PT Jones Lasale Properti Indonesia untuk menyampaikan bahwa PT AHP Tbk menerima usulan rencana pengambilalihan PT Jones Lasale Properti Indonesia terhadap PT AHP Tbk tersebut dan dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga menyepakati suatu agenda
perencanaan. Berdasarkan agenda perencanaan tersebut, disepakati bahwa ringkasan rancangan pengambilalihan yang dibuat oleh masing-masing pihak tersebut akan diumumkan dalam harian Kompas dan Media Indonesia yang akan diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2011. Lalu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT AHP Tbk akan diadakan pada tanggal 20 April 2011. RUPS akan diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2011 di kantor pusat masing-masing dengan agenda pembahasan rancangan pengambilalihan PT AHP Tbk oleh PT Jones Lasale Properti Indonesia. Pada malam hari tanggal 12 Maret 2011 di kediaman Yaser Raja Hutahaean dan istrinya, Amalia Dwicita yang beralamat di Jl. Let. Jend. S. Parman No. 28, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Yaser Raja Hutahaean menceritakan kepada isterinya mengenai rencana pengambilalihan PT Jones Lasale Properti Indonesia terhadap PT AHP Tbk yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Amalia Dwicita adalah Direktur Keuangan PT Chiarella Indonesia, sebuah perusahaan investasi yang berkedudukam di Jakarta. Mengingat kondisi PT Chiarella Indonesia yang sedang mengalami kesulitan keuangan, Yaser Raja Hutahaean pun menyarankan agar PT Chiarella Indonesia membeli saham PT AHP Tbk dalam jumlah besar, karena setelah PT AHP Tbk diambilalih oleh PT Jones Lasale Properti Indonesia, ia memprediksi bahwa harga saham PT AHP Tbk pasti akan mengalami peningkatan yang signifikan. Keesokan harinya di PT Chiarella Indonesia yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 1, Gambir, Jakarta Pusat, Amalia Dwicita pun mengadakan rapat tertutup yang hanya dihadiri oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PT Chiarella Indonesia serta Yaser Raja Hutahaean. Dalam rapat tersebut, Yaser Raja Hutahaean pun membocorkan informasi mengenai rencana pengambilalihan PT Jones Lasale Properti Indonesia terhadap PT AHP Tbk dan menyarankan agar PT Chiarella Indonesia membeli saham PT AHP dalam jumlah besar. Sebagai kompensasi dari informasi tersebut, telah disepakati bahwa 30% dari keuntungan yang akan diperoleh PT Chiarella Indonesia kelak akan menjadi milik Amalia Dwicita. Akhirnya pada hari itu juga, PT Chiarella Indonesia berkeputusan akan melakukan pembelian saham PT AHP dalam jumlah yang sangat besar. Selain melakukan pembelian dalam jumlah yang sangat besar tersebut, seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PT Chiarella Indonesia yang terdiri dari 7 orang, juga melakukan manipulasi pasar (market manipulation) dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan yang dapat mereka peroleh. Pada tanggal 14 Maret 2011, transaksi saham dari PT AHP Tbk tiba-tiba menjadi sangat marak dan harga saham PT AHP Tbk tersebut menjadi sangat fluktuatif. Harga PT AHP Tbk yang
sebelumnya bergerak relatif stabil, mendadak mengalami kenaikan harga secara signifikan. Pada tanggal 7 Februari 2011, harga saham PT AHP Tbk ditutup sebesar Rp 510,- per lembar saham dengan jumlah transaksi yang dilakukan di BEI dalam segmen pasar reguler sebesar Rp 45.900.000,-. Pada tanggal 1 Maret 2011, harga saham PT AHP Tbk belum menunjukkan pergerakan yang signifikan, yaitu ditutup sebesar Rp 520,- per lembar saham dengan jumlah transaksi yang dilakukan di BEI dalam segmen pasar reguler sebesar Rp 52.000.000,-. Namun, pada tanggal 14 Maret 2011, harga Saham PT AHP Tbk yang dibuka sebesar Rp 530,- per lembar saham meningkat hingga ditutup pada harga sebesar Rp 640,- per lembar saham dengan jumlah transaksi yang dilakukan di BEI dalam segmen pasar reguler sebesar Rp 371.200.000,-. Pada keesokan harinya harga saham PT AHP Tbk tersebut mencapai harga sebesar Rp 800,- per lembar saham dengan jumlah transaksi yang dilakukan di BEI dalam segmen pasar reguler sebesar Rp 420.000.000,-. Berdasarkan sistem SMART yang dimiliki oleh Divisi Pengawasan Transaksi BEI, ditemukan ketidakwajaran dalam pergerakan harga saham PT AHP Tbk. Setelah diselidiki, ternyata ditemukan aktivitas pasar yang tidak wajar (Unusual Market Activity) sehingga akhirnya BEI menghentikan sementara perdagangan saham PT AHP Tbk. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, BEI kemudian sampai pada kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang Pasar Modal.
MOSI DEKLARASI MAHASISWA HUKUM INDONESIA KOMPETISI PERADILAN SEMU TINGKAT NASIONAL PIALA MUTIARA DJOKOSOETONO VII FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
”Mahasiswa Fakultas Hukum : Prajurit Perubahan atau Bagian dari Kenyataan?”
1.
SEKAPUR SIRIH Anak-anakku calon aparat penegak hukum pastilah bertanya-tanya, mengapa ada Deklarasi
Mahasiswa Hukum Indonesia (DMHI) dalam rangkaian Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Mutiara Djokosoetono VII? Apa itu Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia dan manfaatnya? Apa relevansinya dengan Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Mutiara Djokosoetono VII? Dan apa tujuan dari acara tersebut? Latar belakang dibuatnya DMHI berangkat dari pemikiran bahwa faktor utama lemahnya penegakan supremasi hukum di Indonesia adalah lemahnya karakter aparat penegak hukum. Pengetahuan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum semata tidaklah cukup untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum. Penanaman nilai dan karakter tersebut haruslah dimulai sejak dini. Kemudian muncul pertanyaan kapan waktu yang tepat untuk menanamkan nilai dan karakter tersebut? Serta siapa yang menjadi subyeknya? Jawaban yang paling tepat adalah kalian sendiri, anak-anakku mahasiswa hukum. Penanaman nilai dan karakter tersebut haruslah kalian mulai sejak kecil, karena kelak nilai-nilai dan karakter yang kalian tanamkan akan menjadi bekal yang akan membentengi kalian ketika kalian menginjakan kaki di dunia profesional. Kalian para Mahasiswa Hukumlah yang akan mengisi posisi-posisi aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, dan lain-lain di masa depan. Kalian mahasiswa hukum jugalah yang menjadi teladan dan garda terdepan dalam mengontrol penegakan supremasi hukum di Indonesia. Pertanyaan berikutnya yang penting harus dijawab adalah bentuk penanaman karakter dan nilai integritas seperti apa yang paling tepat untuk ditanamkan pada setiap diri mahasiswa hukum? Metode penanaman nilai yang paling efektif adalah melalui peningkatan kesadaran dari dalam diri sendiri. Hal ini dinilai efektif mengingat sisi psikologis mahasiswa yang telah memiliki idealisme dan prinsip yang cukup matang di dalam diri mereka masing-masing. Bentuk yang paling tepat
dalam hal peningkatan kesadaran ini adalah dengan cara mahasiswa berikrar dan berjanji untuk dirinya sendiri. Sehingga muncul rasa bertanggung jawab pada diri sendiri dan rasa malu bilamana mahasiswa hukum tersebut melanggar ucapannya sendiri di kemudian hari ketika telah menjadi aparat penegak hukum. Berangkat dari hal tersebut dibuatlah acara Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia yang mana saudara-saudari mahasiswa hukum ditantang untuk berikrar dan berjanji kepada diri sendiri dan kepada masyarakat untuk memiliki dan mengamalkan nilai dan karakter yang luhur. Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia tersebut akan didahului dengan kegiatan perumusan isi deklarasi dan diakhiri dengan pembacaan isi piagam deklarasi tersebut. Pada intinya kalian semua akan merumuskan sendiri nilai dan karakter ideal apa saja yang harus kalian miliki sebagai calon aparat penegak hukum. Kalian sebagai pemuda bangsa harus dapat mengembalikan nilai-nilai pancasila yang mulai terkikis dalam jati diri aparat penegak hukum di Indonesia. Sebagai mahasiswa kalian telah memiliki cipta, rasa, dan karsa yang tinggi, sehingga gunakanlah bekal tersebut untuk membuat suatu deklarasi yang mampu menjadi pedoman dan pengingat kala kalian telah menjadi aparat penegak hukum nantinya. Anak-anakku mahasiswa hukum di seluruh Indonesia jikalau terlintas bahwa hal tersebut bersifat utopis, buanglah segala macam pikiran tersebut. Karena api yang abadi justru berasal dari dalam bumi, yang artinya bahwa semangat yang paling kuat dan abadi itu berasal jika lahir dari hati nurani sendiri dan bukan karena paksaan dari orang di luar diri kita sendiri. Kelak ketika kalian telah berhasil membuat Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia, mungkin kalian belum bisa memberikan banyak perubahan tetapi paling tidak kalian telah memulai perubahan. Kalian mahasiswa hukum adalah generasi penerus penegakan hukum di Indonesia, oleh karena itu sebagai generasi penerus kalian harus mampu bersatu baik dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan, serta kalian harus mampu mengingatkan satu sama lain kala rekan-rekan kalian mulai melenceng dari peraturan dan norma hukum atau bahkan dari ikrar kalian sendiri. Kalian harus mempunyai rasa memiliki terhadap Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia karena itu adalah ikrar yang dibuat oleh kalian sendiri. Saya mengharapkan agar anak-anakku dapat memanfaatkan momentum ini sebagai simbol pengembalian harapan penegakan supremasi hukum dan keadilan di Indonesia dan bukan sebagai ajang gagah-gagahan. Kalian harus dapat memetik hikmah dari kegiatan Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia dan mengamalkannya dalam keseharian bahkan sampai dengan kalian terjun dalam dunia profesional. Pada akhirnya saya ucapakan selamat berkompetisi dan berdeklarasi.
Semoga kalian dapat menjadi agen perubahan untuk penegakan supremasi hukum yang lebih baik di masa depan.
Dr. Amir Syamsuddin, S.H., M.H. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
2.
MOSI DEKLARASI MAHASISWA HUKUM INDONESIA Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘the rule of law, not of man’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.1 Dalam perkembangannya, “The International Commission of Jurist” menambahkan prinsipprinsip Negara Hukum2 yang sebelumnya dicetuskan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, yang menggunakan istilah “rechtsstaat” atau yang oleh A.V. Dicey disebut dengan “The Rule of Law”. The International Comission of Jurist menambahkan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap sebagai ciri penting Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah: 3 Negara harus tunduk pada hukum. Pemerintah menghormati hak-hak individu. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Negara Hukum sendiri dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, yang kemudian dikembangkan dengan menata struktur dari kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya pembangunan budaya dan kesadaran hukum tersebut tertuang dalam nilai-nilai yang terkandung dalam dasar Negara Indonesia, Pancasila. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 dengan segala latar 1 Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,”
hal. 1, diunduh 23 November 2011.
2 Prinsip-prinsip ini diambil dari hasil kongres ICJ di New Delhi, Lagos dan Rio de Janeiro. 3 Jimly, op.cit., hal. 3.
belakang historisnya menjabarkan kelima sila Pancasila menjadi butir-butir Pancasila yang kemudian dicabut dengan adanya Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998. Namun, walaupun Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 yang berisi butir-butir Pancasila tersebut telah dicabut, patut kita sadari bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila ternyata masih cukup aktual dan relevan untuk direnungkan. Dalam butir-butir Pancasila tersebut, dapat kita lihat bahwa Indonesia mengakui adanya persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, atau dengan kata lain sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan negara yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 pun membutuhkan peran serta dari setiap unsur masyarakat, dengan mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, mengembangkan sikap adil terhadap sesama serta menghormati hak orang lain. Dalam hubungan masyarakat terhadap bangsa dan negara, setiap orang diamanatkan untuk sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dan mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Tidak berhenti sampai disitu, terdapat pula nilai-nilai moral yang penting yang perlu ditanamkan sebagai budaya masyarakat Indonesia, yaitu berani membela kebenaran dan keadilan, pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, dan suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Sekarang, masihkah tercermin nilai-nilai itu di Indonesia sebagai sebuah negara hukum? Apakah Pancasila hanya sekedar untaian kata-kata? Ataukah hanya sekedar gagasan yang lantas dijadikan sebagai sebuah dasar negara? Sebagai mahasiswa fakultas hukum, tak dapat dipungkiri kita adalah penentu tegaknya hukum di masa mendatang. Keberlanjutan negara hukum Indonesia berada di pundak kita semua. Mampukah kita menanggung beban itu? Untuk menjawabnya, mari sejenak kita melihat pada kenyataan di lapangan.
Sejak bulan Oktober hingga November 2011, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) telah melakukan pemantauan yang dilakukan terhadap persidangan yang dilakukan di berbagai pengadilan negeri di wilayah Jakarta dan Depok. Hasilnya adalah terjadi 307 pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terkait prosedur beracara dalam persidangan. Pelanggaran tersebut di antaranya adalah hakim terlambat dan tertidur dalam persidangan, terdakwa tidak didampingi penasehat hukum walaupun diancam sanksi pidana 5 tahun atau lebih, saksi tidak disumpah sebelum memberikan keterangan dan hakim memberikan pernyataan memihak dalam persidangan.4 Di samping itu, sejak Agustus 2005 hingga Desember 2011, Komisi Yudisial telah menerima 13.281 laporan terkait pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.5 Kita tentu paham bahwa hakim adalah pemegang kemudi jalannya persidangan sehingga implikasinya adalah peran penegakan hukum acara sebagian besar berada di tangan hakim karena itu kode etik dan perilaku hakim juga penting untuk ditegakkan dalam setiap persidangan. Mengacu kepada Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, terdapat prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku. Dari kesepuluh aturan perilaku tersebut, terdapat 2 (dua) aturan perilaku yang patut kita perhatikan terkait pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh para hakim dalam beracara di persidangan, yang pertama adalah berdisiplin tinggi yang dalam penerapannya mewajibkan Hakim untuk mengetahui dan mendalami serta melakasanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. Kedua, berperilaku adil yang dalam penerapannya melarang hakim bersikap mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan, atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan. Apabila prosedur beracara tidak dipahami dan kode etik hakim dilanggar oleh hakim sendiri, wibawa pengadilan serta
4 ”MaPPI Laporkan 307 Pelanggaran Hakim ke KY,” , diakses 28 Desember 2011. 5 “KY Terima 13.281 Laporan Pelanggaran Hakim,” , diakses 28 Desember 2011.
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan akan jatuh dan masyarakat akan memandang rendah pengadilan seperti yang terjadi saat ini. Masih lekat juga dalam ingatan kita tentang kasus Jaksa Urip Tri Gunawan, Ketua Tim Jaksa Penyelidik Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang tertangkap tangan menerima suap dalam bentuk uang sejumlah US$ 660.000 dari Artalyta Suryani dalam penanganan perkara BLBI. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan doktrin kejaksaan yang berbunyi Satya Adhi Wicaksana, khususnya unsur Satya yang berarti kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia. Jaksa juga berperan sebagai pembela kepentingan masyarakat banyak dalam persidangan terhadap para pelanggar peraturan. Jika Jaksa saja dengan mudahnya disuap, siapa lagi yang akan membela kepentingan masyarakat terhadap para pelanggar peraturan yang merugikan dan meresahkan kehidupan masyarakat seperti pembunuh, pencuri, perampok dan yang terutama: koruptor. Satu lagi kasus yang cukup mengemuka adalah upaya suap yang dilakukan oleh pengacara Probosutedjo, Harini Wijoso, kepada anggota majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) yang menangani kasus korupsi dana reboisasi yang melibatkan kliennya. Upaya itu berujung pada ditahannya Harini Wijoso dan beberapa staf MA yang pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis 4 (empat) tahun penjara kepada Harini. Kasus ini memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap sumpah advokat yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Advokat. Dalam sumpahnya, setiap advokat dalam melaksanakan tugasnya di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pengadilan pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan ditangani. Selain itu, setiap advokat bersumpah akan menjaga tingkah laku dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai advokat. Secara tegas dalam Pasal 5 Undang-Undang Advokat juga disebutkan bahwa advokat berstatus sebagai peengak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Beranjak pada kenyataan-kenyataan tersebut, saat ini dapat kita lihat negara hukum yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 hanyalah sekedar formalitas belaka, jauh dari negara hukum dengan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan para ahli pada masa lalu. Lalu Negara seperti apa yang akan kita wariskan pada anak cucu kita jika hukum di Indonesia masih tunduk pada modal dan kekuasaan? Manusia seperti apakah kita yang tega membiarkan
permasalahan ini berkembang dan menggerogoti wibawa hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia? Oleh karena itu, sebagai calon sarjana hukum yang akan menjadi ujung tombak penegakan hukum di Indonesia kita memiliki peran yang amat besar untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita. Saudara-saudariku kita pasti sering bertanya-tanya siapa yang harus kita salahkan atas bobroknya sistem hukum di negeri ini dan gagalnya penegakan hukum di tanah pertiwi yang kita cintai ini? Apakah ini salah pemimpin kita? Apakah ini salah pancasila? Apakah ini salah para pendahulu kita? Jika melihat kenyataan saat ini, semua itu bukanlah kesalahan pemimpin kita atau para pendahulu kita, itu semua adalah kesalahan aku dan kamu sebagai pemuda dan garda terdepan penegakan hukum di Indonesia. Itu semua adalah kesalahan kita dan perlu kita ingat Jaksa Urip dan Hakim Syarifuddin pun dahulu pernah menjadi mahasiswa sama seperti kita. Sebagai mahasiswa kita gagal untuk membangun karakter diri kita yang positif, sebagai mahasiswa kita gagal untuk memberi teladan kepada masyarakat, sebagai mahasiswa kita gagal mengajak teman-teman sesama mahasiswa untuk mengamalkan nilai-nilai integritas, sebagai mahasiswa kita gagal untuk menyatukan suara melawan korupsi, gratifikasi, kolusi, nepotisme dan permasalahan lainnya yang terus menggerogoti penegakan hukum. Saudara-saudariku mungkin kita tidak bisa menyelesaikan permasalah akan penegakan hukum kita dewasa ini karena kembali lagi kita hanyalah calon aparat penegak hukum. Tetapi sebagai calon aparat penegak hukum kita bisa mencegah permasalaha itu untuk tetap menjalar dan berkembang dengan menyatukan suara, sikap, dan perbuatan kita menjadi satu kesatuan untuk berikrar pada diri sendiri, masyarakat, dan ibu pertiwi untuk memiliki nilai integritas, jujur, adil, profesional serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap perbuatan, pikiran, dan perkataan. Oleh sebab itu mari saudara-saudariku pemuda perjuangan, garda terdepan penegakan hukum mari kita satukan suara, sikap, dan perbuatan kita dalam Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia demi penegakan hukum dan keadilan yang lebih baik di masa mendatang. Saudara-saudariku mungkin hal tersebut sepele tapi percayalah api yang bersumber dari dalam walau sekecil apapun sumber api tersebut namun api itu akan tetap lebih abadi dibanding api yang bersumber dari luar. Kalau bukan kita sebagai pemuda calon aparat penegak hukum kepada siapa lagi masyarakat harus percaya, kepada siapa lagi masyarakat berlindung? Kita mungkin tidak
bisa mengubah kondisi hukum dewasa ini tapi kita telah memulainya dari, oleh, dan untuk diri kita sendiri. Dan tibalah kita pada pertanyaan terakhir, apakah kita akan menjadi prajurit perubahan atau justru menjadi bagian dari kenyataan?
“Hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku. Ia tumbuh dengan perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatanku” (Mohammad Hatta - Pledoi di Pengadilan Den Haag, Belanda, 1928)
***
