KETENTUAN PENDAFTARAN KOMPETISI LEGISLATIVE DRAFTING TINGKAT NASIONAL PIALA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

KETENTUAN PENDAFTARAN KOMPETISI LEGISLATIVE DRAFTING TINGKAT NASIONAL “PIALA DEKAN” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO 1. Konfirmasi peserta lewat sms 18 September 2012 – 24 September 2012 ke Dwi Setyawati (08568114994). Batas waktu kesediaan berpartisipasi tanggal 29 September 2012 melalui sms ke nomor 08568114994 (DWI SETYAWATI) dan email ke [email protected]. Dengan

format

“nama

universitas#LD#nama

ketuatim#nomor

fax

kampus#alamat

email#alamat kampus.” Contoh: UniversitasDiponegoro#LD#DwiSetyawati#+622476918206#[email protected]#jl n Prof. Soedarto, S.H (Tembalang). 2. Setiap delegasi wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibayarkan ke rekening atas nama SILVANA MOFARYANI dengan nomor rekening: 109 – 00 – 1201730 – 7 di BANK MANDIRI, pembayaran bisa dilakukan dari tanggal 19 September 2012 paling lambat pada tanggal 03 Oktober 2012. 3. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer secara manual melalui teller, yang dibuktikan dengan slip bukti transfer. Atau membayar menggunakan Automatic Teller Machine (ATM) dengan bukti foto scan asli resi.

4. Pembayaran dilakukan paling lambat pada tanggal 03 Oktober 2012 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :  Delegasi yang telah membayar biaya pendaftaran, harap segera dikonfirmasikan melalui telepon ke Dwi Setyawati ( 08568114994 ).  Setelah membayar biaya pendaftaran, setiap delegasi diharuskan mengirimkan berkas kompetisi sebagai berikut : a) Bukti pembayaran pendaftaran dari bank atau scan asli resi bukti pembayaran; b) Formulir Pendaftaran; c) Surat Pernyataan Pendaftaran;

d) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan masih berlaku pada saat pendaftaran untuk peserta kompetisi. e) Surat Keterangan Delegasi yang telah disetujui dan disahkan oleh pihak Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan. f) Apabila terdapat peserta kompetisi atau delegasi yang tidak dapat mengirimkan/menyerahkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), maka dapat diganti dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lain, dengan disertai surat pernyataan dari pihak fakultas yang menyatakan bahwa peserta kompetisi adalah benar mahasiswa/i aktif dan terdaftar pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan. 6. Apabila berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada butir 5 (lima) di atas telah dikirim, harap segera mengonfirmasi ke Dwi Setyawati ( 08568114994 ). 7. Persyaratan yang telah ditentukan diatas, dikirim melalui email [email protected] paling lambat tanggal 05 Oktober 2012.

8. Peserta diwajibkan untuk mengirim 2 naskah, yaitu : Naskah akademik, dan Rancangan perundang-undangan penulisan mengacu pada Undang-undang No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

9. Semua berkas yang terdiri dari naskah akademik “RUU Tipikor” dan Draf “RUU Tipikor” diterima paling lambat di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tanggal 02 Novermber 2012, batas maksimal yaitu pukul 24.00 WIB, Soft Copy : dikirimkam melalui email : [email protected] dalam format adobe reader/word. Hard Copy (5 rangkap): Ke alamat : Jl. Bukit Umbul Timur No. 14B kode pos: 50269 , Tembalang (kos putri susenlo 1), Semarang. 10. Pengumuman kelima tim yang lolos seleksi berkas tanggal 08 November 2012 melalui telepon oleh panitia dan pengumuman melalui website : [email protected] Jika salah satu tim dari 5 (lima) tim yang lolos ke babak final di Semarang mengundurkan diri (tidak dapat datang ke Semarang), maka panitia berhak untuk memilih tim lain yang telah ditentukan oleh juri untuk mengikuti babak final tersebut di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 11. Konfirmasi tim yang lolos seleksi untuk datang ke babak final di Universitas Diponegoro, Semarang paling lambat tanggal 09 November 2012 via telepon dan sms (Short Message Service) ke nomor 08568114994 (Dwi Setyawati), paling lambat pukul 24.00 WIB .

12. Tim yang dinyatakan lolos kebabak final oleh panitia wajib melakukan Pembayaran untuk akomodasi dan transportasi selama di Semarang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per tim, paling lambat dikirim pada tanggal 12 November 2012, pukul 24.00 WIB. 13. Kedatangan kelima tim yang lolos babak final paling lambat tanggal 15 November 2012 pukul 14.00 WIB sudah sampai di Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang. 14. Apabila terdapat delegasi yang telah mentransfer biaya pendaftaran akan tetapi pendaftaran telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam butir sebelumnya, maka biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan.

15. Delegasi yang telah membayar biaya pendaftaran, akan tetapi kemudian mengundurkan diri, maka biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan. 16. Setiap delegasi pada saat melakukan pendaftaran ulang di lokasi kompetisi, wajib menyerahkan : 1) Bukti pembayaran biaya pendaftaran dari bank (yang asli); 2) Formulir Pendaftaran (yang asli); 3) Surat Pernyataan Pendaftaran (yang asli); 4) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan masih berlaku pada saat pendaftaran untuk peserta kompetisi; 5) Surat Keterangan Delegasi (yang asli). 17. Apabila ada yang kurang jelas, dalam ketentuan, dapat ditanyakan langsung kepada panitia.

Abstraksi Korupsi menurut penjelasan dari pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Hal itu adalah salah satu pasal yang tercantum didalam Undang - Undang Tipikor yang sudah berlangsung di Indonesia yang kemudian diperbaharui didalam Undang - Undang terbaru yaitu Undang - Undnag No. 20 tahun 2001 yang pasal 2 ayat (2) Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak kasus korupsi yang dilakukan terhadap dana – dana tersebut tidak ditindak lanjuti dengan serius dan seksama. Oleh karena itu, kompetisi Legislative Drafting (Perancangan Pembuatan Undang-Undang) ini adalah kompetisi untuk merancang pembuatan Undang – Undang secara baik dan benar. Hal ini dilakukan agar mahasiswa/i dapat mengetahui dengan benar ilmu dalam merancang Undang – Undang, ditambah dengan banyaknya produk Undang-undang yang sudah mulai menyimpang dari Konstitusi dan Pancasila. Didalam salah satu buku Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., dikatakan bahwa kebijakan formulasi ketentuan pidana dalam perundang – undangan selama ini layak dikaji karena dalam praktek pembentukan (penyusunan / pembentukan) perundang – undangan selama ini terlihat berbagai variasi perumusan. Bahkan ada yang janggal dan bermasalah secara yuridis, padahal sejak tahun 2004 sudah ada pedoman umum tentang penyusunan “ ketentuan Pidana “ dalam peraturan perundang – undangan. Kasus Nazaruddin, Bank Century, Gayus Tambunan, bahkan yang paling hangat adalah kasus korupsi dalam pengadaan simulator SIM ditubuh POLRI. Ini menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, dan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mampu mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena sanksi yang tercantum didalam Undang – Undang tersebut, tidak membuat koruptor takut dan jera. Meski pelaku korupsi dikenakan sanksi kurungan dan denda, akan tetapi pelanggaran terhadap penyalahgunaan melawan negara ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebab itu, disini diangkat topik “Draft Rancangan Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi”. Semoga dengan terselenggaranya acara ini, akan tumbuh generasi – generasi yang cerdas, cerdik dan mengetahui segala ilmu yang ada secara baik dan benar, dan yang dapat merancang Undang – Undang sesuai dengan Konstitusi berdasarkan nilai – nilai Pancasila dalam Indonesia sebagai negara hukum.

PESERTA Kegiatan ini ditujukan kepada mahasiswa yang berstatus aktif sebagai mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi se-Indonesia. Undangan akan disebarkan, dengan daftar Perguruan Tinggi yang diundang sebagai berikut: 1. Universitas Padjajaran, Bandung 2. Universitas Singa Perbangsa, Karawang 3. Universitas Pancasila, Jakarta 4. Universitas Sumatera Utara, Medan 5. Universitas Pakuan Bogor, Bogor 6. Universitas Kristen Satya Wacana, Yogyakarta 7. Universitas Borobudur, Jakarta 8. Universitas Airlangga, Surabaya 9. Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung 10. Universitas Kristen Indonesia, Jakarta 11. Universitas Merdeka Malang, Malang 12. Universitas Trisakti, Jakarta 13. Universitas Gorontalo, Gorontalo 14. Universitas Pelita Harapan, Tangerang 15. Universitas Indonesia, Depok 16. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 17. Universitas Lampung, Lampung 18. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 19. Universitas Sam Ratulangi, Manado 20. Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta 21. Universitas Katolik Atmajaya, Yogyakarta 22. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 23. Universitas Jember, Jember 24. Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo 25. Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 26. Universitas Nasional Jakarta, Jakarta 27. Universitas Kristen Maranatha, Bandung

28. Universitas Pattimura, Ambon 29. Universitas Tarumanegara, Jakarta 30. Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta 31. Universitas Muhammadiyah, Malang 32. Universitas Muhammadiyah, Surakarta 33. Universitas Muhammadiyah, Palembang 34. Universitas Brawijaya, Malang 35. Universitas Hasanuddin, Makassar 36. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta 37. Universitas Andalas, Padang 38. Universitas Sriwijaya, Palembang 39. Universitas Wahid Hasyim, Semarang 40. Universitas Semarang, Semarang 41. Universitas Sultan Agung, Semarang 42. Universitas Islam Bandung, Bandung 43. Universitas Cendrawasih, Papua 44. Universitas Pasundan, Bandung 45. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang 46. Universitas Trunojoyo, Madura 47. Universitas Udayana, Bali 48. Universitas Islam Sumatera Utara 49. Universitas Komputer, Bandung 50. Universitas Haluoleo, Kendari

51. Universitas Internasional Batam, Batam 52. Universitas Wijaya Putra, Surabaya 53. Universitas Riau Kepulauan, Batam 54. Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta 55. Universitas 17 Agustus 1945, Semarang 56. Universitas Universitas Negeri Semarang 57. Universitas Katholik Soegijapranata, Semarang 58. Universitas Stikubank, Semarang NB : Seluruh Fakultas Hukum di Indonesia diperbolehkan mengikuti lomba Legislative Drafting ini, baik yang tercantum maupun yang tidak tercantum dalam perguruan tinggi yang diundang diatas.