CURRICULUM VITAE Nama : Dr.Kurnia Warman, SH, MHum NIP
:197106301998021002
Jenis Kelamin
:Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir
:Tarok-Pesisir Selatan, 30 Juni 1971
Program Studi/Bagian
:Bagian Hukum Administrasi Negara
Jabatan
:Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas
Golongan
:IV/a
Alamat E-mail
:
[email protected]
Website/Blog/Facebook
:http://fhuk.unand.ac.id/dosen
Telpon
:0751 777224
Alamat Rumah
:Ps. Ambacang No. 14 RT 1/RW 1 Kuranji Padang
Data Keluarga
:-
Riwayat Pendidikan
Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Univ. Andalas, 1994. Magister Humaniora (S2) pada Program Studi Ilmu Hukum (Agraria) Program Pacsasarjana Univ. Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 1998. Doktor (S3) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UGM, 2009.
Riwayat Pekerjaan/Jabatan:Keterangan lainnya Penataran/Training: 1. Lingkar Belajar Perkembangan Pemikiran Aliran dalam Ilmu Hukum, LC HuMa, Bogor, 2009 2. The VII International Course on Legal Pluralism, diadakan oleh Commission on Folk Law and Legal Pluralism dan Huma, Cimacan, Jawa Barat, 24-27 Juni 2006. 3. The Course of Law and Governance in Developing Countries, the Van Vollenhoven Institute, Fakultas Hukum Univ. Leiden, Belanda, 2003. 4. The Training Course of the project “The Indonesian-Netherlands Studies of Decentralization of the Indonesia Rechtstaat (negara hukum, rule of law), and its impact
5. 6. 7. 8.
on Agraria (INDIRA), the Van Vollenhoven Institute, Fakultas Hukum Univ. Leiden, Belanda, 2003. Pelatihan AMDAL Dasar, IPB, Bogor, 23 Juni-3 Juli 2003 Pelatihan Hukum Kritis, HuMa, Bogor, 2003 Penataran Applied Approach (AA), Unand, 2003. Penataran PEKERTI, Unand, 2001
PENGALAMAN MENGAJAR 1. Hukum Agraria 2. Hukum Administrasi Negara 3. Hukum Pemerintahan Nagari 4. Hukum Pengadaan Tanah 5. Hukum Pendaftaran Tanah 6. Land Reform 7. Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah 8. Hukum Lingkungan 9. Metodologi Penelitian Hukum KEGIATAN PENELITIAN 1. Studi Tentang Model-model Pengakuan Tanah Komunal di Sumatera Barat, kerjasama HuMa dan ICRAF, 2010. 2. Profil Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Keragaman Hayati Propinsi Sumatera Barat, Kerjasama LSM Andalas Bumi Lestari dan BAPPEDALDA Sumatera Barat, 2009. 3. Pola penyelesaian sengeta tanah ulayat di sumatera Barat, Penelitian Hibah Strategis Nasional, DIKTI melalui Lembaga Penelitian Unand 2009 (Tahap I) dan 2010 (Tahap II). 4. Penelitian Putusan Hakim yang diadakan oleh Komisi Yudisial, 2009. 5. Pengaturan Sumberdaya Agraria Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat: Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Perspektif Keanekaragaman dalam Kesatuan Hukum, Penelitian untuk Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009. 6. Perspektif Sumatera Barat terhadap Program Reforma Agraria untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional, kerjasama Unand dengan Setjen Dewan Ketahanan Nasional, Juni 2007 (anggota Tim).
7. The Indonesian-Netherlands studies of Decentralisation of the Indonesian 'Rechtsstaat' (negara hukum, rule of law), and its impact on Agraria (INDIRA) (sedang berlangsung), Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Andalas, Fakultas Hukum UGM, Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan, Universitas Indonesia dan Universitas Ledien Belanda (termasuk beberapa universitas lainnya di Belanda). 8. Studi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam (Tanah) di Sumatera Barat, Kerjasama penelitian kebijakan pengelolaan sumberdaya alam antara Indonesia, Thailand, Vietnam dan Kamboja, yang didukung oleh World Resources Institute (WRI) Washington dan Resources Policy Support Initiative (REPSI) Chiang Mai, Thailand, Yayasan Kemala Jakarta dan Qbar Padang, 2003-2004. 9. Penerapan Community Justice System dalam penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat, Kerjasama Q-bar Padang dan Yayasan Kemala Jakarta, 2002. 10. Pola Pemberdayaan Pihak yang Lemah dalam Sengketa Pemanfaatan Sumberdaya Alam, Studi kasus di Sumatera Barat dan Riau, Kerjasama Pusat Kajian Pilihan Penyelesaian Sengketa (PKPPS) Fak Hukum Universitas Andalas dan Partnership for Economic Growth (PEG), 2002. 11. Penggalian Potensi Hukum Adat dalam rangka Penanganan Kasus Pencurian Hasil Hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) (Studi Kasus Pencurian Kayu di Wilayah Kab. Pesisir Selatan, ProgramHibah Bersaing Small Research Grant (SRG) Yayasan KEHATI Jakarta, 2001. 12. Hukum dan Kebijakan Kehutanan di Indonesia: Sebuah Studi tentang Harmonisasi, Konsistensi dan Keefektifan Peraturan Perundang-undangan, (Sebagai Asisten Peneliti) dalam Program Indonesia and Netherland Studies on Environmental Law and Administration (INSELA), kerjasama ICEL Jakarta dan Ford Foundation, 2000. PUBLIKASI ILMIAH 1. Jurnal a. Kedudukan Hukum Adat dalam Realitas Pembangunan Hukum Agraria Indonesia, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 6 No. 4, Nopember 2009, hlm. 2352. b. Keanekaragaman dalam Kesatuan Hukum: Model Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Hukum Agraria (Studi Kasus di Sumatera Barat), Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 16 No. 1, Juni 2009, (Akreditasi: N0. 43/DIKTI/Kep/2008), hlm. 18-41. c. “DESENTRALISASI DAN REFORMASI HUKUM: Kasus di Sumatera Barat†, Jurnal Clavia, Volume 8, No. 01 Januari 2007 (Akreditasi: 22/Dikti/Kep/2002 ISSN: 1411-349x), Fakultas Hukum Universitas 45, Makassar, hlm. 75-93.
d. “Tipe dan Karakteristik Sengketa Pemanfaatan Sumberdaya Alam†, Jurnal Hukum Yustisia Fakultas Hukum Univ. Andalas, Padang, Edisi XI No. 1, Januari-Juli 2004, hlm. 57-71. e. “Pengakuan Hak Ulayat dalam Rangka Pemberdayaan Otonomi Daerah†, dalam Tingkap, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Budaya dan Ekonomi, Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Univ. Negeri Padang, Vol. V No. 1, April 2003, hlm. 55-61. f. “Konversi Hak Atas Tanah ganggam bauntuak menurut UUPA di Sumatera Barat†, Sosiohumanika, (Bersama Maria SW Sumardjono) Berkala Penelitian Pascasarjana Ilmu-ilmu Sosial-Humaniora, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Volume 12, No. 2, Mei 1999, hlm. 235-246. 2. Majalah a. Menuju Reformasi UUPA, Media Hukum dan Politik LKHP Fakultas Hukum Univ. Andalas, Edisi 03. 1 Nopember 1999. 3. Koran a. Tanah Untuk Rakyat, Harian Media Indonesia, Jakarta, 16 Juli 2003. b. Permenag 1999: Injeksi Mematikan Hak Ulayat?, Harian Mimbar Minang, Padang, 18 Oktober 1999. c. Reformasi Peran KAN dalam Pendaftaran Tanah, Harian Mimbar Agustus 1999.
Minang, Padang, 5
d. Kebijakan Pertanahan dalam Perspektif Otonomi Daerah, Harian Mimbar Minang, Padang, 23 September 1999. e. Hukum Adat dalam UUPA, Harian Singgalang, 24 September 1996. 4. Buku a. Warman, K., dkk, 2010, Pemulihan Tanah Ulayat: Perspektif Pemangku Kepentingan, Penerbit HuMa Jakarta dan Qbar Padang. b. Warman, K., 2010, Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk, Dinamika Interkasi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat, Penerbit Van Vollenhoven Institute, KITLV Belanda dan HuMa Jakarta. c. Syahbuddin, Kurnia Warman, Wilson Novarino, dan Syaifuddin Islami, 2009, Profil Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Keragaman Hayati Propinsi Sumatera Barat, Penerbit kerjasama LSM Andalas Bumi Lestari dan BAPPEDALDA Sumatera Barat, Padang.
d. Warman, K., (Editor), 2009, Bernadius Steni (Penulis), Pemanasan Global: Respons Pemerintah dan Dampaknya Terhadap Hak Masyarakat Adat, HuMa. ISBN: 978-979-17121-8-7. e. Warman, K., (Editor), 2008, Kurnia Warman, Otong Rosadi, Bachtiar Abna, Ade Saptomo, Erizal Efendi, Nurul Firmansyah (Penulis), Nasib Tenurial Adat Atas Kawasan Hutan: Tumpang tindih klaim adat dan negara pada pada aras lokal di Sumatera Barat, Penerbit Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Bebasis Mayarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta. ISBN: 978-97917121-5-6. f. Warman, K dan B Steni (Editor), Abdias Yas dkk (Penulis), 2007, POTRET PLURALISME HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SUMBERDAYA ALAM: Pengalaman dan Perspektif Aktivis, Penerbit HuMa, Jakarta. ISBN: 987-979-9754-61. g. Warman, K., 2006, Ganggam Bauntuak menjadi Hak Milik: Penyimpangan konversi hak tanah di Sumatera Barat, Unand Press, Padang. h. Warman, K. dan Rachmadi, 2005, Hak Ulayat Nagari Atas Tanah di Sumatera Barat, Jejak dan agenda untuk era desentralisasi, Raharjo, D. Y. dan Rahz, M. H. (Editor), Penerbit Yayasan Kemala, Jakarta. 5. Sumbangan Tulisan dalam Buku (Monograf) a. “Hutan Adat di “Persimpangan Jalan†: Kedudukan Hutan Adat di Sumatera Barat pada Era Desentralisasi†, dalam Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono (Penyunting), 2010, Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia, HuMa Jakarta, Van Vollenhoven Institute Universitas Leiden dan KITLV-Jakarta, hlm 75-107. ISBN: 978-602-8829-01-4. b. “Berani, Andal dan Tajam†, dalam Saldi Isra, 2010, Membangun Demokrasi Membongkar Korupsi, Sebuah Kumpulan Wawwancara, Penyunting Refly Harun, Murai Kencana, Jakarta, hlm. 170-176. ISBN: 978-979-18190-8-4. c. †Diversity in Unity: Contructively combining adat and state law in West Sumatra†dalam Jacqueline Vel (Ed.), 2008, Land, Law and Local Autonomy: Selected conclusions of the INDIRA research program, Van Vollenhoven Institute, Faculty of Law, Leiden University, Leiden. d. †Pengantar Editor†, dalam Warman, K., (Editor), 2008, Kurnia Warman, Otong Rosadi, Bachtiar Abna, Ade Saptomo, Erizal Efendi, Nurul Firmansyah (Penulis), Nasib Tenurial Adat Atas Kawasan Hutan: Tumpang tindih klaim adat dan negara pada pada aras lokal di Sumatera Barat, Penerbit Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Bebasis Mayarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta. Hlm. ix-x. ISBN: 978-979-17121-5-6. e. †Kajian Hukum Peluang dan Kendala Bagi Kebijakan Daerah dalam Penguatan Tenurial Adat†, dalam Warman, K., (Editor), 2008, Kurnia Warman, Otong Rosadi, Bachtiar Abna, Ade Saptomo, Erizal Efendi, Nurul Firmansyah (Penulis), Nasib Tenurial Adat Atas Kawasan Hutan: Tumpang tindih klaim adat dan negara pada pada aras lokal di Sumatera Barat, Penerbit
Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Bebasis Mayarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta. Hlm. 1-19. ISBN: 978-979-17121-5-6. f. “Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah dan Peran Pemerintah Daerah†, 2008, dalam Nurhasan Ismail, dkk. (editor), Permasalahan Seputar Tanah, Persembahan Kepada Si-Emak (Guruku), Magister Hukum UGM, Yogyakarta. Hlm. 150-181. g. “Peran Perguruan Tinggi dalam Mendorong Penguatan Hukum Adat sebagai Hukum Positif dalam Hukum Agraria Nasional†, 2007, dalam Membangun Masa Depan Minangkabau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Diterbitkan Oleh Sekretariat Jenderal dan Kepanteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Bekerjasama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat, hlm. 81-102. h. †Pengantar Editor, Pemikiran Pluralisme Hukum: Pilihan Bernegara dan Kebutuhan Sosial, 2007, dalam Warman, K dan B Steni (Editor), Abdias Yas dkk (Penulis), 2007, POTRET PLURALISME HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SUMBERDAYA ALAM: Pengalaman dan Perspektif Aktivis, Penerbit HuMa, Jakarta. Hlm. 1-7. ISBN: 987-979-9754-61. i. “Masih Jauh Panggang dari Api: Studi penguatan hak ulayat pada era desentralisasi di Sumatera Barat†, dalam Yayasan Kemala dkk, Tanah Masih di Langit: Penyelesaian masalah penguasaan tanah dan kekayaan alam di Indonesia yang tak kunjung tuntas di era reformasi, Kerjasama Yayasan Kemala dan The Ford Foundation, Jakarta, Desember 2005, hlm. 405-424. j. “Penerapan community justice system di Sumatera Barat,†dalam Aman Masyarakat Nusantara (AMAN), Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia; peluang dan Tantangan, Kerja sama AMAN dan Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI), Jakarta, Agustus 2003, hlm. 90-101. k. “Peralihan Hak dan Pembebanan atas Tanah Ulayat,†dalam Syofyan Jalaluddin (Penghimpun), Tanah Ulayat di Sumatera Barat, Kanwil BPN Sumbar, 2001, hlm. 95-107. SEMINAR 1. Peserta: a. Konferensi MK se Asia di Jakarta, 2010 b. Lokakarya Regional Pengembangan Kebijakan Pertanahan, diadakan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Pekanbaru, 22-23 Mei 2008. c. Experts Meeting †Revisi Paket Undang-undang Kekuasaan Kehakiman†, diadakan oleh PUSaKO FH Unand bekerjasama dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Padang, 28 Nopember 2007.
d. Workshop “Merancang Platform Nasional Program Pilot Penguatan Penyelesaian Sengketa Informal Berbasis Komunitas, Justice for The Poor Project, the World Bank, Jakarta, 7-8 September 2007. e. Rapat Kerja Terbatas Dewan Ketahanan Nasional tentang Penguatan Konsep Pemanfaatan Tanah bagi Kepentingan Kesejahteraan Rakyat Berbasis pada Tanah sebagai Fungsi Sosial, Setjen Wantanas, Yogyakarta, 17-20 Juli 2007. f. National Workshop LMPDP Komponen 5 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah di Bidang Manajemen Pertanahan, dilaksanakan oleh Land Management and Policy Development Project (LMPDP), Komponen 5 Depdagri, Jakarta, 26-28 Juni 2007. g. Lokakarya Kajian Kebijakan Pengelolaan Tanah Adat di Indonesia, diadakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Perkotaan, Tataruang dan Pertanahan, Jakarta, 29 Desember 2005. h. Diskusi dan telaah kritis draf buku (Reviewer): obrolan lapau, obrolan rakyat; sebuah potret pergulatan kembali ke nagari, yang diadakan oleh KKI Warsi, Padang, 30-31 Juli 2004. i. Confrence Towards a New Type of Local Government: An Uphill Battle? diadakan oleh Association for Law and Administration in Developing Countries (ALADIN), di Utrecht University-Netherlands, 26 September 2003. j. Workshop/Lokakarya Tropenbos Kalimantan Project tentang Pasir/Telake Programme di Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai utusan INDIRA PROJECT, 30 April- 2 Mei 2003. k. Workshop on Research Methode dalam rangka kerjasama penelitian kebijakan pengelolaan sumberdaya alam antara Indonesia, Thailand, Vietnam dan Kamboja, yang diadakan oleh REPSI-WRI di Chiang Mai, Thailand, 13-15 Maret 2003. l. Workshop Strategi Menuju Pengelolaan Sumberdaya Peradilan yang Profesional dan Berintegritas, diadakan oleh MA dan LeIP Padang, 8-9 Januari 2003. m. Lokakarya Nasional Peluang dan Tantangan Penguatan Sistem Peradilan Adat dan Lokal lainnya di Indonesia, diadakan oleh AMAN Jakarta, Bogor, 10-12 Oktober 2002. n. Seminar Internasional Indonesia in Transition, Padang, 22 Agustus 2002. o. Lokakarya Ombudsman Daerah Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (god governance) serta Efektifitas Penerapan Otonomi Daerah, diadakan oleh Ombudsman Pusat dan Universitas Andalas, Padang, 9 April 2002. p. Lokakarya/Pelatihan Persiapan Pembentukan Ombudsman Daerah, diadakan oleh Ombudsman Pusat dan Universitas Andalas, Padang, 10-11 April 2002.
q. Lokakarya/Pelatihan Penyusunan Evaluasi Diri dan Pemahaman Instrumen Akreditasi Program Studi Tahun 2001, diadakan oleh DEPDIKNAS, Padang, 8-9 Juni 2001. r. Diskusi Panel Dualisme Pembinaan Terhadap Peradilan di Indonesia, Tantangan dalam Penegakan Hukum, diadakan oleh STIH YPKM Indonesia, Padang, 12 Mei 2001. s. Seminar Nasional Lembaga Kepresidenan di Indonesia, diadakan oleh FHUA, Padang, 16 Mei 2001. 2. Pemakalah: a. Pembahas pada Lokakarya LC HuMa, 22 Juli 2010 di Jakarta.. b. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang diadakan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Andalas, judul makalah: “Penyelesaian Sengketa Masyarakat Berbasis Hukum Adat di Sumatera Barat†, Tanah Datar, Nagari Lawang Mandahiling, 6 Februari 2010. c. Diksar LAM-PK, 2009, Judul makalah: Pengantar HAM dan Demokrasi, Padang, tanggal ---Desember 2009. d. Seminar Bagian HTN, Judul makalah: Teknik Penulisan Penelitian Ilmu Hukum, Padang, 1 Desember 2009. e. Pelatihan Penyelesaian Sengketa Adat, Pemda Tanah Datar, judul makalah: Penyelesaian Sengketa Adat melalui Musyawarah, Sumpur Hotel, Tanah Datar, tanggal --- Desember 2009. f. Workshop Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (PPHBN), “Kelembagaan Nagari dalam Perspektif Hukum Adat†, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Padang, 12-13 Agustus 2009. g. Pemakalah pada Pelatihan Drafting Peraturan Daerah di Bidang Pengelolaan Hak Ulayat di Dearah, Qbar Padang, judul makalah: “Peluang Pemulihan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Daerah†, Bukittinggi, 30 Juni-3 Juli 2009. h. Pemakalah pada Uji Sahih Naskah Akademik RUU tentang Desa, di Universitas Andalas, kerjasama Unand dan Panitia Adhoc I DPD RI, judul makalah: “Komentar Atas Naskah Akademik Dan Ruu Tentang Desa Inisiatif DPD RI†, Padang, 26 Mei 2009. i. Pemakalah pada Sosialisasi RUU Tentang Pembangunan Perdesaan di Universitas Andalas oleh Pansus DPR RI, judul makalah: “Catatan Atas RUU Tentang Pembangunan Perdesaan Berdasarkan Pertanyaan Pansus DPR RI†, Padang 18 Mei 2009. j. Pemakalah pada Seminar Hasil Penelitian Pemulihan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Qbar, judul makalah: “Peluang dan Tantangan Pemulihan Hak Ulayat†, Padang, , 28 Mei 2009.
k. Indonesia Week, yang diadakan oleh The Van Vollenhoven Institute, Faculty of Law, Leiden University, The Netherlands, judul makalah: “Diversity in Unity: Agrarian Law under Decentralization Era in Indonesia†, August 24-28. l. Pemakalah pada International Conference: “Law, Land Tenure and Reform in Indonesia†diselenggarakan oleh The Van Vollenhoven Instiute, Faculty of Law, Leiden University, The Netherlands, 24-28 Agustus 2008, judul paper, Diversity in Unity: Constructively combining adat and state law in West Sumatra. m. Pemakalah pada Seminar Nasional, †Hukum Adat dalam Politik Hukum Nasional†diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 20 Agustus 2008, judul makalah, “Keberagaman dalam Kesatuan: Realitas Pembangunan Hukum Agraria Nasional terhadap Eksistensi Hukum Adat†. n. Legal Consultant Plus, kerja sama Anggrek Law Firm dan Pemko Solok, Solok, 20 Mei 2008, judul makalah, “Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan†. o. TOT Pemanfaatan Aset Nagari Sebagai Modal dan Pengembangan Investasi†, Biro Pemerintahan Nagari Sumbar, Padang, 28 April 2008, judul makalah, “Regulasi dan Mekanisme Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari Ditinjau dari Hukum Perdata Adat†. p. Diskusi Reguler “Nagari dan Hak Ulayat†, Ranperda Pemanfaatan Tanah Ulayat (RPTU) dan Hubungannya dengan Upaya Penyelesaian Hak Ulayat di Sumatera Barat, Perkumpulan Qbar, Padang, 15 April 2008, judul makalah, “Upaya Mendorong Penguatan Hak Ulayat melalui Regulasi di Daerah†. q. Pemakalah pada Experts Meeting †Revisi Paket Undang-undang Kekuasaan Kehakiman†, diadakan oleh PUSaKO FH Unand bekerjasama dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia, judul makalah: †Revitalisasi Peradilan Adat Dalam Mendukung Efektivitas Peradilan Negara†, Padang, 28 Nopember 2007. r. Rapat Konsultasi dengan Pansus Ranperda Pemerintahan Nagari DPRD Kabupaten Agam, judul makalah, “Catatan atas ranperda kabupaten agam tentang pemerintahan nagari: Terkait dengan kekayaan nagari†, Padang, 23 Agustus 2007. s. Kunjungan kerja BALEG DPR RI di Universitas Andalas, Judul Makalah, “Jawaban atas Pertanyaan terkait RUU Lahan Pertanian Pangan Abadi†, Padang, 31 Juli 2007. t. Warman K dan Hermansah, dalam Rakertas Dewan Ketahanan Nasional, Judul Makalah, “Jawaban atas Pertanyaan-pertanyaan tentang Penguatan Konsep Pemanfaatan Tanah bagi Kepentingan Kesejahteraan Rakyat Berbasis pada Tanah sebagai Fungsi Sosial, Yogyakarta, 1719 Juli 2007. u. Semiloka Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dari Perspektif HAM, Judul Makalah, †Peran Unand dalam Mendorong Penguatan Hukum Adat sebagai Hukum
Positif dalam Hukum Agraria Nasional†, Kerjasama Komnas HAM dan Fakultas Hukum Univeritas Andalas, Padang, 19-21 Juni 2007. v. Regional Workshop Sosialisasi Pengalaman Pelaksanaan Proyek Percontohan Penanganan Masalah Tanah Ulayat di Kabupaten Tanah Datar, Dirjen. Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, Judul Makalah, “Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Hak Ulayat†, Padang, 12-14 Juni 2007. w. INDIRA Workshop, Judul Makalah, “Hutan Adat di “Persimpangan Jalan†: Kedudukan Hutan Adat di Sumatera Barat pada Era Desentralisasi, Kerjasama the Van Vollenhoven Institute dan Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 31 Mei-3 Juni 2007. x. Legal Consultan Plus bersama Anggrek Law Firm, Judul Makalah: †Hukum Tanah Atas Pusako Tinggi†, Bagian Hukum Pemko Solok, Solok, 27 Maret 2007. y. Diskusi Membedah Revisi Perda Propinsi tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, Judul Makalah, “Posisi Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat dalam Perda Nagari 2007†, diadakan oleh Pagar Alam Masyarakat Sumatera Barat (PALAM) Sumbar, Padang, 25 Januari 2007. z. Diskusi Membaca Problematik Tanah Ulayat dan Hak Ulayat di Minangkabau, judul Makalah, “Tanah Ulayat dalam Perspektif Kembali ke Nagari†, diadakan oleh Salauak Laka, Carano Room Harian Padang Ekspres, 21 Desember 2006. aa. Legal Consultas Plus bersama Anggrek Law Firm, Judul Makalah, “Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan†, Bagian Hukum Pemko Solok, Solok, 13 Oktober 2006. bb. Acara Legal Consultan Plus kerjasama Pemerintah Kota Solok dan Anggrek Law Firm, judul Makalah, “Hak Atas untuk Pemerintah (Daerah) dalam Pembangunan†, Solok, 18 Juli 2006. cc. Folk Law and Legal Pluralism Conference, judul Makalah, The Law of The Stronger Group: When state and customary law do not apply†, diadakan oleh Commission on Folk Law and Legal Pluralism bekerjasama dengan UI dan Huma, Jakarta, 29 Juni s/d 2 Juli 2006. dd. The 11th Biennieal Conference of International Association for the Study of Common Property (IASCP), judul Makalah, “Decentralization and Law Reform: a West Sumatra case†, diadakan atas kerjasama IASCP dan the Center for Agrarian Studies (PKA) IPB, Ubud, Bali, 19-23 Juni 2006. ee. Acara Legal Consultan Plus kerjasama Pemerintah Kota Solok dan Anggrek Law Firm, judul Makalah, “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan: Suatu tinjauan yuridis†, Solok, 11 April 2006.
cc. Seminar Hasil Penelitian, judul Makalah, “Hutan Adat di Persimpangan Jalan: Kedudukan hutan adat pada era desentralisasi di Sumatera Barat†, diadakan oleh CIFOR, Bogor, 19 Janurai 2006. dd. Pelatihan Walinagari dan Lurah se Sumatera Barat, judul Makalah, “Eksistensi Tanah Ulayat di Sumatera Barat†, diadakan oleh Pemda Propinsi Sumatera Barat, Sekretaris Nagari (6 Agustus), Sekretaris Lurah (10 Agustus), Walinagari (24 Agustus), Lurah (27 Agustus), Pemda Sumatera Barat, Padang 2005. ee. Seminar Bagian HAN, judul: “Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Analisis terhadap Perpres No. 36 Tahun 2005†, Padang, 15 Juni 2005. ff. Diskusi Dinamika Perpres 36 Tahun 2005 terhadap Pengadaan Tanah bagi Kepetingan Umum di Tengah-tengah Masyarakat†, judul makalah, “Analisis Yuridis Keberadaan Perpres No. 36 Tahun 2005 terhadap Pencabutan Hak Atas Tanah dalam Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum†, diadakan oleh LBH Padang, Padang, 17 Mei 2005. jj. Seminar Internasional INDIRA, judul Strengthening of Customary Right under Decentralization in West Sumatra, Leiden 21-22 Maret 2005. kk. Seminar Bagian HAN, judul: †Implikasi Kembali ke Nagari terhadap Hak Ulayat di Sumatera Barat†, Padang, 3 November 2004. ll. Konferensi Internasional Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia Yang sedang Berubah: Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban, judul makalah, Penguatan Hak Ulayat dalam Era Desentralisasi di Sumatera Barat, Yayasan Kemala dan KARSA, Jakarta, 11-13 Oktober 2004. mm. Seminar dan Sosialisasi Hasil Penelitian Studi Kebijakan Desentralisasi Pertanahan di Indonesia: Studi kasus hukum dan kebijakan pertanahan di Sumatera Barat, judul makalah, Masih “Jauh Panggang dari Api†: Studi Penguatan Hak Ulayat dalam Era Desentralisasi di Sumatera Barat, kerja sama Qbar, PALAM dan Yayasan Kemala, Padang, 30 September 2004. nn. Penataran Manajemen bagi Walinagari, judul makalah, Eksistensi Tanah Ulayat di Sumatera Barat Pemda Sumatera Barat, Padang, 27-29 September 2004. oo. Kursus Penilai AMDAL, judul makalah, Penataan Ruang, kerja sama PSLH Unand dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Padang, 6-22 September 2004. pp. Seminar Mengembalikan Eksistensi Lembaga Pasukuan dalam Perspektif Pemerintahan Nagari, dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung ke-55, judul makalah, Prospek Pengembangan Ekonomi Nagari melalui Pemberdayaan Hak Ulayat (Nagari); Suatu pendekatan yuridis, Muaro Sijunjung, 25 Pebruari 2004.
qq. Lokakarya Teknik Penulisan Proposal Penelitian dan Karya Ilmiah untuk Dosen-dosen PNSD/Yayasan PTS-PTS se-Kopertis Wilayah X, judul makalah, Masalah dan Pemecahan Masalah Penelitian, Padang, 7 s/d 10 Juli 2003. rr. Seminar Melihat Kembali Eksistensi Peradilan Adat di Sumatera Barat, judul makalah, Penerapan Community Justice System di Sumatera Barat, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Andalas, Q-bar Padang dan Yayasan Kemala Jakarta, Padang, 8 Juli 2003. Makalah ini disarikan dari hasil penelitilian Eksistensi Peradilan Adat (Community Justice System) di Sumatera Barat, kerjasama Q-bar Padang dan Yayasan Kemala Jakarta. ss. Pelatihan Penelitian Dosen PNSD/Yayasan, PTS se-Koperstis Wilayah X, judul makalah, Teknik Penulisan Proposal Penelitian Bidang Ilmu Sosial, Padang, 13-14 Juni 2003. tt. Seminar Hasil Penelitian, Pola Pemberdayaan Pihak yang Lemah dalam Sengketa Pemanfaatan Sumberdaya Alam, judul makalah, Tipe dan Karakteristik Sengketa Pemanfaatan Sumberdaya Alam, diadakan oleh PKPPS Unand dan Partnership for Economic Growth (PEG), Padang, 12 Maret 2002. uu. Diksar Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengekajian Kemasyarakatan (LAM-PK) FHUA, judul makalah, Alternative Dispute Resolution: Membangun Negosiasi untuk Penanganan Konflik, Padang, 4-5 Januari 2003. vv. Lokakarya Nasional Small Research Grant-TNKS, judul makalah, Pengelolaan Hutan menurut Hukum Adat Minangkabau dalam Rangka Penanganan Pencurian Kayu (Studi pada KawasanTNKS di Pesisir Selatan Sumatera Barat), Yayasan Kehati, Jakarta, 18-19 Desember 2002. ww. Kongres V LAM-PK FHUA, judul makalah, Kontroversi Ranperda Tanah Ulayat Sumatera Barat dalam Perspektif Hukum dan Reforma Agraria, Padang, 26 Oktober 2002. xx. Lokakarya Nasional Transformasi Konflik untuk Para Pemuka Masyarakat Adat Maluku Tengah, diadakan oleh BakuBae Maluku dan YLBHI Jakarta, judul makalah, Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat menurut Hukum Adat Minangkabau, Bogor, 29 Juli-2 Agustus 2002. yy. Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Menengah, judul makalah, Politik dan Supremasi Hukum di Indonesia, BEM IAIN Imam Bonjol, Padang, 12-16 Juni 2002. zz. Seminar Eksistensi Tanah Ulayat dalam Masyarakat Adat Minangkabau dan Upaya Penyelesaian Persoalan Hukumnya di Era Otonomi Daerah, judul makalah, Pengakuan Hak Ulayat dalam Bentuk Hak Pengelolaan Nagari, FH Universitas Mahaputera Muhammad Yamin, Solok, 6 April 2002. aaa. Seminar Revisi UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam Budaya dan Peraturan Pelaksanannya, judul makalah, Situs Cagar Budaya dalam Perspektif UUPA, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (PSP) Sumbar-Riau, Padang 26 September 2001.
bbb. Pelatihan dan Lokakarya/Diskusi Reguler untuk aparat nagari, judul makalah, Pengelolaan Tanah Ulayat (Nagari), Suatu Tinjauan Yuridis, LP3 Padang, Solok, 10 Oktober 2001. ccc. Pelatihan dan Lokakarya Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat (CBM), judul makalah, Posisi Masyarakat Adat Daerah Pesisir di Mata Hukum, Berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam, Kerjasama Kelompok Studi Terumbu Karang Indonesia (POSTERI) Wilayah I Sumatera dengan PMO-Coremap Jakarta, di Padang, 16 Juli 2001. ddd. Seminar Sehari Optimalisasi Peran Pendidikan di Era Globalisasi, judul makalah, Kebijakan Pendidikan Nasional dalam Era Reformasi, Suatu tinjauan peluang dan tantangannya bagi daerah, SMU Negeri I Ranah Pesisir, Balaiselasa, Pesisir Selatan, 14 April 2001. eee. Pembekalan Legislatif bagi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, judul makalah, Tanah Ulayat Nagari Setelah Berlakunya UUPA: Suatu Tinjauan Terhadap Permenag/KBPN No. 5 Tahun 1999, Pemda Pesisir Selatan, Painan, 30 Oktober 2000. fff. Acara yang sama dengan butir (o) di atas, judul makalah, Pengelolaan dan Pengawasan Hutan di Daerah, Painan , 31 Oktober 2000. ggg. Workshop Tanah Ulayat di Sumatera Barat, judul makalah, Peralihan Hak dan Pembebanan atas Tanah Ulayat, Kanwil BPN Sumatera Barat, Padang, 23-24 Oktober 2000. hhh. Diskusi Penyusunan Pokok-pokok Pikiran Universitas Andalas tentang Kembali ke Pemerintahan Nagari, judul makalah, Aspek Hukum Kembali ke Pemerintahan Nagari: Tinjauan Strategis Penguasaan Hak Ulayat, Universitas Andalas, Padang, 30 Juni 2000. iii. Diskusi Panel Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, judul makalah, Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Ditinjau dari Hukum Adat, Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (BRLKT) Agam Kuantan, Padang, 5 April 2000. jjj. Penataran Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Kab. Pasaman, judul makalah, Mewujudkan Kembali Pemerintahan Nagari, Pemda Pasaman, Lubuk Sikaping, 24-25 Pebruari 2000. kkk. Semiloka dan Pameran Bukittinggi “Doeloe†, Kini dan esok, judul makalah, Pengakuan Hak Ulayat dalam rangka Pemberdayaan Otonomi Daerah di Sumatera Barat, Bukittinggi Oktober 1999. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1. Pengabdian di Lubuk Gadang dan Lubuk Gadang Selatan, Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat, 2009. 2. Talk Show Radio, RRI dan LAM-PK, Penerapan Prinsip-prinsip Investasi dalam Pengelolaan Tanah Ulayat, 2009.
3. Sosialisasi Hukum Adat sebagai Hukum Positif dalam Hukum Agraria Nasional, Kepala Hilalang, 2008. 4. Pelatihan Produk Hukum Nagari di Lakitan, 2008. 5. Narasumber pada “Lokakarya Islam Dan Konservasi Sumber Daya Alam†, diadakan oleh Perkumpulan Qbar bekerjasama dengan Greenlaw Indonesia dan Rufford Small Grant, Padang, 28 – 29 November 2007, judul ceramah, †Peran Adat dalam Konservasi Sumberdaya Alam†. 6. Narasumber pada Diskusi Berkala “Pengakuan dan Perlindungan Negara terhadap Eksistensi Hak Ulayat di Sumatera Barat, diadakan oleh LBH Padang, 21 Nopember 2007, judul ceramah, †Upaya Mendorong Pengakuan dan Perlindungan Negara terhadap Hak Ulayat di Sumatera Barat†. 7. Fasilitator pada In House Trainning Dosen Fakultas Hukum Se-Sumatera Barat, dengan Tema: “Mendorong Gagasan Pembaruan Hukum dalam Studi Ilmu Hukum†, kerjasama PUSaKO Unand dan Perkumpulan Qbar, Padang, 4-5 September 2007. 8. Talk Show, “Kita dan Hukum†dengan tema: “Hak Perempuan di Tanah Pusako†, kerjasama SIPP FeMale Radio dan LAM-PK FH Unand, Padang, 25 Juni 2007. 9. Pelatihan Penelitian Kualitatif Tingkat Lanjut, sebagai Instruktur (narasumber), diadakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat STAIN Mahmud Yunus Batusangkar, Tanah Datar, 13 s/d 16 Desember 2006. 10. Pelatihan Nagari, Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Nagari dan Teknik Penyeselesaian Sengketa secara Musyawarah, Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, 6 November 2006. 11. Pelatihan Nagari, Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Nagari dan Teknik Penyeselesaian Sengketa secara Musyawarah, Paninggahan, Kabupaten Solok, 5 November 2006. 12. Kuliah Alternatif BPPM Mahkamah Fakultas Hukum UGM, Pembicara dengan materi: Pengantar Hukum Kritis, Yogyakarta, 15 September 2006. 13. Talk Show Hukum dan Kita, Kerjasama LAM & PK dan Radio SIPP. FM, tema: Pro-kontra Ranperda Nagari, Padang, 24 April 2006. 14. Kongres IX LAM & PK, tema ceramah: Perda Nagari, Padang, 25 Maret 2006. 15. Pembicara pada Darul Arqam Dasar (DAD) Pimpinan Komisariat (BK). Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Abu Bakar Siddiq Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, tentang Membangun Logika Ilmiah, Padang, 9 Oktober 2004.
16. Pembicara pada Diskusi Reguler Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sumbar, tentang Membedah Ranperda Pemanfaatan Tanah Ulayat, Padang, 1 Oktober 2004. 17. Pembicara pada Diskusi Mingguan Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM-PK) FH Univ. Andalas, tentang Pluralisme Hukum, Padang, 29 September 2004). 18. Pembicara pada Diskusi Umum Pengrus HMI Cabang Padang tentang Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Padang, 26 November 2002. 19. Penceramah pada kegiatan MATAF dan Darul Arqam Dasar (DAD) Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Haji Agus Salim Fak. Usuluddin IAIN IB Padang, 18-22 September 2003. 20. Penceramah pada Kegiatan Darul Arqam Dasar (DAD), Pimpinan Komisariat Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Padang, 29-31 Oktober 2002. 21. Penceramah pada Penyuluhan Hukum tentang Tanah Ulayat Nagari dalam Perspektif Hukum Agraria, Nagari Jawi-jawi, Solok, 5 September 2002. 22. Penceramah Bidang Civic Education pada kegiatan BAKTI Universitas Andalas, 2002. 23. Pembicara pada Talk Show TNKS dan Kita, kerjasama Walhi Sumbar, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan RRI PRO 2 FM Padang, 26 April 2002. 24. Pembicara/penceramah pada Kegiatan Pengkaderan Melati Tunas Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat, 12-15 April 2002. 25. Penceramah pada Pelatihan Manajemen Dakwah (LAMDA I) Lembaga Pengkajian Islam, FH Universitas Andalas, Padang, 13-15 April 2002. 26. Anggota Penyuluhan Hukum tentang Kontrak Bisnis dan Pelayanan Konsumen, Padang, 2001. 27. Anggota Tim Penyuluhan Hukum Perizinan dan Hukum Agraria di Kec. Pariaman Utara dan Tapakis Ulakan Kab. Padang Pariaman Sumatera Barat, Februari 1999. PENUNJANG LAINNYA 1. Saksi ahli kasus Tanah Ahmad Yani di PN Padang, 4 Februari 2010. 2. Saksi Ahli Kasus Tanah Pusako di PN Padang Panjang, 23 Desember 2009. 3. Juri Anugrah Konstitusi bagi Guru PKn Tingkat Nasional, MK RI, 2009.
4. Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik Perda Pertambangan Mineral dan Batubara, Dinas ESDM Sumatera Barat, 2009. 5. Mitra Bestari Jurnal Media Hukum FH UMY, 2009-20014. 6. Saksi Ahli Kasus Tanah Ulayat di PN Bangkinang, Riau, 2009. 7. Saksi Ahli Kasus Sengketa Tanah Hadis Didong di PN Bukittinggi, 2009. 8. Juri Lomba Debat Konstitusi bagi Mahasiswa Hukum Tingkat Nasional, MK RI, 2009. PENGHARGAAN 1. Peserta Dosen Berprestasi Tingkat Nasional, 2010. 2. Dosen Berprestasi Unggul I Tingkat Unand, 2010. 3. Dosen Teladan II Fakultas Hukum Unand, 2009. 4. Peneliti Muda Berprestasi Bidang Ilmu Sosial Univ. Andalas 2003.
