Joeni Arianto Kurniawan. Departemen Dasar Ilmu Hukum FH Unair 1

Joeni Arianto Kurniawan

Departemen Dasar Ilmu Hukum FH Unair Joeni Arianto Kurniawan

1

Makna Eksistensi Hukum Indonesia y HUKUM INDONESIA = ?

(Hukum yg berlaku di Negara Indonesia dan dibuat oleh b bangsa I d Indonesia) i ) y Kapan Hukum Indonesia mulai eksis? K H k I d i l i k i ? y Kapan Negara Indonesia mulai eksis? K N I d i l i k i ?


2

Sehingga... y PROKLAMASI KEMERDEKAAN

melahirkan l hi k TATA HUKUM INDONESIA Alasan: 1. Indonesia lepas dari kekuasaan kolonial, shg Negara p , g g Indonesia dibentuk sendiri oleh bangsa Indonesia. 2. Bangsa Indonesia mengambil keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri. menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri Departemen Dasar Ilmu Hukum FH Unair Joeni Arianto Kurniawan

3

2 Aspek Proklamasi: 1. Aspek politis: Lepas dari kekuasaan kolonial. 2. Aspek yuridis: Memberikan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk mengganti hukum kolonial menjadi hukum k i h k k l i l j di h k nasional.


4

PerbedaanTata Hukum & Sistem Hukum PerbedaanTata Hukum & Sistem Hukum Tata Hukum (Recht orde) y Memberikan tempat yang

sebenarnya yg menyusun dg baik & tertib aturan‐aturan hukum dalam pergaulan hidup spy ketentuan yg berlaku dpt dg mudah diketahui & digunakan utk menyelesaikan setiap peristiwa hukum (Abdoel Djamali) y Keseluruhan norma yg diakui masyarakat sbg kaidah‐kaidah yang mengikat (demi tercapainya ketertiban kehidupan bermasyarakat), dan karena itu dipertahankan berlakunya oleh otoritas yg juga diakui masyarakat yg berfungsi utk itu(Soetandyo W)

Sistem Hukum y Keseluruhan aturan dan prosedur

yg spesifik, yg karena itu dpt dibedakan ciri‐cirinya dengan norma sosial yg lain pd umumnya norma sosial yg lain pd umumnya, & scr relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yg profesional guna mengontrol proses‐proses sosial yg tjd. (Soetandyo W)


5

Tata Hukum di Indonesia: 17 A Agustus t 1945

Tata Hukum Pra Kolonial

Tata Hukum Kolonial

Tata Hukum Indonesia


Tata Hukum Nasional

6

Tata Hukum di Indonesia: 1. Tata Hukum Pra Kolonial: Hukum Adat + Hukum Agama 2. Tata Hukum Kolonial: Hukum kolonial & Hukum Adat 3. Tata Hukum Indonesia: Tata hukum yang dibentuk dan ditentukan oleh b bangsa Indonesia bersaamaan dengan terbentuknya I d i b d t b t k Negara Indonesia melalui Proklamasi 17 Agustus 1945 945 Departemen Dasar Ilmu Hukum FH Unair Joeni Arianto Kurniawan

7

4. Tata Hukum Nasional: Kriteria: y Dibuat oleh pejabat yg berwenang / dibentuk oleh pembentuk hukum nasional y Dibuat / dibentuk dengan menggunakan bahasa nasional y Materi Tata Hukum Nasional harus mendukung cita‐cita pembangunan nasional


8

Hukum eks Kolonial masih Hukum eks Kolonial masih dipertahankan, karena: Soetandyo W y Mencegah terjadinya kevakuman hukum y Semangat untuk lepas dari hukum eks kolonial ada, tetapi g p , p (pd awal kemerdekaan) tersita untuk masalah persatuan dan kesatuan y Ketidak siapan para pemimpin RI dalam usaha p p p p perealisasian y Hukum kolonial yang sekuler dan netral dapat menengahi dan mencegah setiap maksud untuk mendesakkan hukum g p Islam dan golongan y Para pakar sudah terdidik dengan tradisi hukum Belanda y Ketidak berdayaan untuk menata ulang seluruh sistem y g hukum Indonesia. Departemen Dasar Ilmu Hukum FH Unair Joeni Arianto Kurniawan

9

Dasar hukum pemberlakuan Dasar hukum pemberlakuan Hukum eks Kolonial: y Pasal II AP UUD 1945 jo Pasal I AP UUD 1945 post

Amandemen: “Segala Segala peraturan perundang‐undangan perundang undangan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.” y Peraturan Presiden No. 2 Th 1945: “Segala badan negara dan peraturan yang ada sampai beridrinya Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut UUD, masih berlaku asal saja tidak b t t bertentangan dengan UUD tersebut.” d UUD t b t” Departemen Dasar Ilmu Hukum FH Unair Joeni Arianto Kurniawan

10

Dua cara pembentukan hukum Dua cara pembentukan hukum nasional: Secara evolusioner 2. Secara revolusioner 1.


11

Isi tata hukum: y Bentuk hukum

Tdk tertulis tertulis

y Corak hukum

Unifikasi Pluralistik

Kodifikasi non kodifikasi


12

TATA HUKUM R ht orde d Recht Memberikan tempat yang sebenarnya yang menyusun dengan baik + tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup supaya ketentuan yang berlaku mudah diketahui k b l k dengan d d h dapat d d k h dan d digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum.

STRUKTUR

SISTEM

1. Vertikal : ex. Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 2. Horizontal : ex. Hukum Perdata, Hukum Pidana

1. Vertikal 2. Horizontal Departemen Dasar Ilmu Hukum FH Unair Joeni Arianto Kurniawan

13

Kodifikasi: y Penulisan suatu bidang hukum atau lapangan hukum tertentu y Penulisan tersebut dituangkan dalam pasal‐pasal y Antara pasal yang satu dengan pasal yg lain berkaitan secara

logis satu sama lain sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dan logis y Penulisan tersebut bersifat lengkap dan tuntas y Hasil penulisan tersebut dibukukan dalam satu kitab Contoh: y KUHP (WvS) KUHP (W S) y BW y KUHD (WvK) y HIR Departemen Dasar Ilmu Hukum FH Unair Joeni Arianto Kurniawan

14

S t k difik i di hi l h h Semangat kodifikasi dipengaruhi oleh paham yang dinamakan legisme, yakni : y Bahwa yang dimaknai sebagai hukum adalah UU. Bahwa yang dimaknai sebagai hukum adalah UU Sehingga hukum adalah UU dan UU adalah hukum. y Tidak ada hukum di luar UU


15

Unifikasi: y Berlakunya satu sistem hukum bagi setiap orang

dalam kesatuan kelompok sosial atau negara y Dipengaruhi Di hi oleh l h paham h sentralisme li h k hukum.


16

Pluralistik: y Berlakunya bermacam‐macam sistem hukum bagi

kelompok‐kelompok sosial yang berbeda dalam kesatuan kelompok sosial atau negara. kesatuan kelompok sosial atau negara


17

TUGAS y Baca Bab 1 & 2 Buku “Pengantar Hukum Indonesia”

karangan Abdoel Djamali. y Baca Buku “Dari Hukum Kolonial ke Hukum B B k “D i H k K l i l k H k Nasional” karangan Soetandyo Wignjosoebroto y Pertemuan berikutnya Responsi dg materi bacaan‐ dg materi bacaan bacaan di atas.


18

Sekian dan Terima kasih

`xÇâ}â exäÉÄâá| [â~âÅ \ÇwÉÇxá|t? `xÇâ}â exäÉÄâá| UtÇzát \ÇwÉÇxá|t Departemen Dasar Ilmu Hukum FH Unair Joeni Arianto Kurniawan

19

Joeni Arianto Kurniawan. Departemen Dasar Ilmu Hukum FH Unair 1

Recommend Documents