Joeni Arianto Kurniawan, S. H.
PENGANTAR
HUKUM ADMINISTRASI Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
1
Istilah “ADMINISTRASI” Apakah makna kata “ADMINISTRASI” dlm
“Hukum ADMINISTRASI?” Apakah istilah “ADMINISTRASI” dlm H.A = dlm I.A.N (Ilmu Administrasi Negara)?
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
2
Beberapa padanan istilah “Hukum Administrasi” “Administrative Law” (Inggris) “Administatief Recht”
(Belanda) “Bestuursrecht” “Verwaltungsrecht” (Jerman) “Droit Administratif” (Perancis)
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
3
Administratief Recht = Bestuursrecht Bestuursrecht Bestuur Bestuur = fungsi PEMERINTAHAN
= Kekuasaan Negara – (Regelgeving + Rechtspraak) Wilayah Hk Administrasi BESTUUR Regelgeving Rechtspraak
Kesuasaan Negara Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
4
Istilah “ADMINISTRASI NEGARA” dlm I.A.N
Administrasi Negara (dlm I.A.N): Administrasi Negara Bag dr Administrasi
umum Administrasi negara adl menejemen dan organisasi drpd manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahan Kerjasama dlm lingkungan pemerintahan Meliputi ke-3 cabang pemerintahan (eks+leg+yud) Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
5
Sehingga... Istilah “ADMINISTRASI” dlm H.A ≠ I.A.N Istilah “ADMINISTRASI” dlm H.A < dlm I.A.N Istilah “ADMINISTRASI” dlm H.A sdh
berkonotasikan pemerintah (bestuur / eksekutif) Istilah “ADMINISTRASI NEGARA” dlm I.A.N bagian dari (Ilmu) Administrasi Umum Mengkaji manajemen dan organisasi di bidang pemerintahan (eks+leg+yud) Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
6
Definisi HUKUM ADMINISTRASI Peraturan-peraturan yg mengatur hub.
timbal balik antara pemerintah dan rakyat (J.M. Baron de Gerando) Peraturan-peraturan khusus, yg disamping hk perdata positif yg berlaku umum, mengatur cara-cara organisasi negara ikut serta dlm lalu lintas masyarakat (J.H.A. Logemann)
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
7
Keseluruhan peraturan yg berhubungan dg
pemerintahan (De Goede; Belinfante) Instrumen yuridis bg penguasa utk scr aktif terlibat dg masyarakat, dan pada sisi lain mrp hk yg memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan thd penguasa (Van WijkKonijnenbelt)
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
8
Obyek Hukum Administrasi
sturen
sancties
Penguasa
Masyarakat Perlindungan hukum partisipasi
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
9
Hk Administrasi… Mengatur sarana bg penguasa utk mengatur
dan mengendalikan masyarakat Mengatur cara-cara partisipasi warga negara dlm proses pengaturan dan pengendalian tsb Perlindungan hukum Menetapkan norma-norma fundamental bg penguasa utk pemerintahan yg baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
10
Kedudukan H.A dlm Lap Hk Terletak di antara hukum privat dan hukum
pidana Hk Privat
Hk Administrasi
Hk Pidana
Cth
pendirian bangunan izin ket.2 ttg izin bangunan Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
11
Perbandingan HA dg Hk Privat dan Hk Pidana Hk Privat Pembentuk UU
Penduduk
Penduduk Hakim
Penduduk
Penduduk
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
12
Hk Pidana Pembentuk UU
Penduduk Hakim “X”
Penduduk
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
13
Hk Administrasi Penguasa
Penguasa
Penguasa
Penetapan sepihak oleh penguasa Penegakan sepihak oleh penguasa Perlind. Hukum
Penduduk
Penduduk
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
Penduduk
14
Perbedaan H.A. dg bid. Hk Lain Hk Administrasi
Bid. Hukum Lain
• Hk Administrasi formal • Pd umumnya hanya mengenal acara dikenal acara sengketa sengketa dan acara non saja sengketa • Non kodifikasi
• Kodifikasi
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
15
Perbuatan Administrasi 1. Perbuatan Hukum (rechthandelingen)
a. Perbuatan Hukum Publik b. Perbuatan Hukum Perdata 2. Perbuatan Nyata (feitelijke handelingen)
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
16
Perbuatan Hukum Publik a. Bersegi satu
Dilakukan oleh aparat pemerintah berdasarkan kekuasaan yg istimewa Keputusan (beschikking) b. Bersegi banyak Cth: Perjanjian kerja yg berlaku dlm jangka waktu pendek yg dilakukan oleh Pemerintah sbg pihak yg memberi pekerjaan pd seseorang Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
17
Kep. Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Th 1986 “KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yg berisi tindakan hukum TUN yg berdasarkan peraturan per-UU-an yg berlaku, yg bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
18
Elemen2 KTUN: 1. Penetapan tertulis 2. Oleh badan / pejabat TUN 3. Tindakan hk TUN 4. Konkrit 5. Individual 6. Final 7. Akibat hukum bg orang / bdn hk perdata
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
19
Tidak Termasuk KTUN: Pasal 2 UU 5 /86 jo UU 9/04: 1. KTUN yg mrp perbuatan hk perdata 2. KTUN yg mrp pengaturan yg bersifat umum 3. KTUN yg masih memerlukan persetujuan 4. KTUN yg dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan 5. 6. 7.
KUHAP atau perat. Per-UU-an lain yg bersifat Hk Pidana KTUN yg dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan bdn peradilan berdasarkan ketentuan perat.per-UU-an yg berlaku KTUN mengenai tata usaha TNI Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat pusat maupun daerah ttg hasil pemilihan umum
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
20
Pasal 3 ayat (1),(2),&(3) UU 5/86: KTUN Atas permohonan KELUAR
Tanpa Permohonan
Tdk dikeluarkan
KTUN 4 bulan PENOLAKAN
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
21
Asas2 Umum Pemerintahan Yg Baik / Layak (AAUB) (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) Pasal 53 ayat 2 UU 5/86 jo Uu 9/04:
Alasan gugatan TUN: 1. KTUN yg digugat bertentangan dg perat.per-UU-an yg berlaku 2. KTUN yg digugat bertentangan dg AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
22
Di Belanda terdiri dari: 1. Asas persamaan 2. Asas kepercayaan 3. Asas kepastian hukum 4. Asas kecermatan 5. Asas pemberian alasan (motivasi) 6. Larangan detournement de pouvoir
(penyalahgunaan wewenang) 7. Larangan bertindak sewenang-wenang
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
23
