OCTAVIANA PRAMUSTIKA PUTERI, TEDDY ANGGORO. 1. Program Ilmu Hukum, FH UI, Kampus UI Depok Program Ilmu Hukum, FH UI, Kampus UI Depok 16424

DUGAAN PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PROYEK PEMBANGUNAN PEGANGSAAN TIMUR CIKINI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OCTAVIANA PRAMUSTIKA PUTERI, TEDDY ANGGORO 1. Program Ilmu Hukum, FH UI, Kampus UI Depok 16424 2. Program Ilmu Hukum, FH UI, Kampus UI Depok 16424 [email protected], [email protected]

Abstrak Dalam pemerintahan suatu negara, termasuk pada sektor pendidikan, pengadaan akan jasa konstruksi dilakukan dengan menggunakan sistem tender. Begitu juga dengan Univesitas Indonesia (UI), yang selalu berusaha meningkatkan fasilitas dan sarana pendukung di lingkungan UI. Pada era Gumilar, pihak UI bersepakat menunjuk PT Nurtirta Nusa Lestari (PT NNL) untuk mengembangkan hotel berbintang empat dan tempat hunian di Jl. Pegangsaan Timur Nomor 17, Jakarta Pusat dengan pola Bangunan Guna Serah (BGS). Akan tetapi penunjukkan PT NNL tidaklah melalui proses tender, melainkan dengan penunjukan langsung. Dari hasil penelitian kasus ini diperoleh hasil bahwa pihak UI telah melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Antimonopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999). Pelanggaran atas pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 ini disebabkan karena pihak UI telah memberikan perlakuan istimewa kepada PT. NNL. Di mana proyek pembangunan hotel berbintang empat dan tempat hunian di Jl. Pegangsaan Timur Nomor 17, Jakarta Pusat tersebut di dapatkan oleh PT. NNL tanpa melalui proses tender. Sementara itu, dugaan persekongkolan Pasal 22 UU Noor 5 Tahun 1999 tersebut tidaklah tidak terbukti karena penunjukan langsung tidak termaksud dalam ruang lingkup tender. Dari uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pembangunan Pegangsaan Timur Cikini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau beberapa norma hukum tertulis. Kata kunci : Persekongkolan, Diskriminasi, Penunjukan Langsung, Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Nomor 5 Tahun 1999.

Allegation of Unfair Business Competition Practice in the Construction Project in Pegangsaan Timur Cikini Reviewed Under The Law Number 5 of 1999 Concerning The Prohibition of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition Abstract On the Government of a country, including education sector, construction service procurement are being carried out using the bidding system. As one of the educational state institutions, Universitas Indonesia (UI), is always to improve the facility and the supporting means in UI environment. During Gumilar’s era, UI is agreed to appoint PT Nurtirta Nusa Lestari (PT NNL) to develop a four-star hotel and residence on Jl. Pegagsaan Timur 17, Central Jakarta with Build Operate Transfer (BGS/BOT) pattern. However, the PT NNL appointment was not through the bidding process, but through direct appointment. Based on the case research result, it is obtained that UI party has violated article 19 letter d Law Number 5 Year 1999 on The Prohibition of Antimonopoly Practices and Unfair Business Competition (The Law Number 5 of 1999). The violation on article 19 letter d The

Dugaan praktek…, Octaviana Pramustika Puteri, FH UI, 2013

Law Number 5 of 1999 was caused by UI’s party which has given preferential treatment to the PT NNL. Whereas, the four-star hotel project development and the residence on Jl. Pegagsaan Timur 17, Central Jakarta is obtained by the PT NNL wasn’t through the bidding process. Meanwhile, the conspiracy allegation on article 22 The Law Number 5 of 1999 is not proven due to the direct appointment is not covered within bidding scope. Based on the description above, this research is aimed to examine the The Law Number 5 of 1999 application in the construction of Pegangsaaan Timur Cikini. This research applies normative law research method, by examining literature review or secondary data that legal natured and several written norm laws. Keywords : Conspiracy, Discrimination, Direct Procurement, Unfair Business Competition Practice, The Law Number 5 of 1999

I.

PENDAHULUAN Dalam pemerintahan, pengadaan barang atau jasa merupakan salah satu pilar utama

bagi pemerintah untuk memperbaiki penyelenggaraan negara. Proses pengadaan barang atau jasa sangatlah dibutuhkan guna mendorong kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi. Oleh karena itulah, proses pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah tidak boleh boros dan harus mampu memelihara dan meningkatkan kondisi perekonomian nasional Salah satu upaya pemerintah dalam memelihara dan meningkatkan kondisi perekonomian nasional adalah dengan pengadaan jasa, salah satunya adalah jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi dalam suatu instansi pemerintah merupakan salah satu kegiatan bisnis yang biasa dilakukan dan umumnya dilakukan dengan sistem tender. Dalam tender tidak menutup kemungkinan adanya kecurangan atau pelanggaran dalam proses tender itu sendiri. Salah satunya adalah persekongkolan di antara peserta tender dan/atau dengan penyelenggara tender. Suatu persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan atau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan eksklusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Di Indonesia, masalah persekongkolan tender diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, pada Pasal 22 tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan negara (BUMN/BUMD) dan perusahaan swasta. Dalam instansi pemerintahan, termasuk dalam instansi pendidikan negara, pengadaan jasa konstruksi dilakukan dengan sistem tender. Salah satu instansi pendidikan negara, yaitu Universitas Indonesia (“UI”) yang telah menyandang world class university juga selalu berusaha untuk mengoptimalisasi pemanfaatan aset-aset yang dimilikinya guna memberikan


nilai tambah yang tinggi bagi universitas. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan fasilitas dan sarana pendukung di lingkungan UI. Sebagai intansi pendidikan negara maka pengadaan jasa konstruksi oleh UI pun juga wajib dilakukan dengan sistem tender. Sistem tender yang sangat rentan akan persekogkolan membuat UI tidak luput dari adanya dugaan melanggar hukum persaingan usaha Indonesia. Di mana dalam pengadaan barang atau jasa yang dilakukan, banyak memunculkan kecurigaan dugaan persekongkolan persaingan usaha tidak sehat yang salah satu caranya adalah dengan penunjukan langsung. Dalam jangka panjangnya, UI akan merubah pola dari birotical institution menjadi entrepreneurship institution. Guna mendukung tujuannya tersebut UI berencana akan membangun suatu fasilitas convention yang bersifat comprehensive yang didalamnya terdapat fasilitas seperti: Ballroom, Meeting-rooms, Tele-conference room, Book-store, Supportingfacilities (e.g., accommodation, hotel, restorant, café) yang akan dinamakan Convention Center for Academic Activities (CCAC). Pembangunan fasilitas convention tersebut akan berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 17, Jakarta Pusat, yang semula merupakan bekas asrama mahasiswa UI. Pada era Gumilar, UI bersepakat menunjuk PT Nurtirta Nusa Lestari (NNL) untuk mengembangkan hotel berbintang empat dan tempat hunian di daerah tersebut dengan pola BGS (Bangun Guna Serah). Namun penunjukkan PT NNL sebagai pengembang tidak melalui proses tender, melainkan dengan penunjukan langsung. Dengan penunjukan langsung, prosedur kerja memang menjadi simpel dan cepat. Namun, bisa menimbulkan implikasi negatif, yakni negara seringkali harus membayar harga lebih mahal daripada yang semestinya lantaram ada mark up, sedangkan kualitas barang atau jasa yang diperoleh justru berada di bawah standar karena transaksi yang bersifat kolutif. II.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap sistematik hukum, asas-asas hukum, taraf sinkoronisasi serta sejarah dan perbandingan hukum. Pada penulisan ini, maka metode yang akan digunakan oleh penulis adalah : 1. Metode kepustakaan, yaitu penilitian yang datanya bersumber dan didasarkan dari bahan-bahan kepustakaan, melalui buku, artikel dari internet, majalah, koran. 2. Metode Penelitian Lapangan, dengan melakukan wawancara. Nama narasumber yang diwawancarai ditulis dengan inisial untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.Wawancara dengan narasumber Bapak AA dari GUIB.


Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara. Data sekunder diperoleh melalui bahanbahan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat yang berkiatan erat dengan topik permasalahan yang dengan topik permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini Metode yang akan digunakan dalan menganalisa data adalah metode kualitatif yang pengumpulan datanya berasal dari studi dokumen yang kemudian akan diolah dan dianalisa dengan prosedur penelitian untuk kemudian akan menghasilkan data deskriptif mengenai pengaturan hukum persaingan usaha terkait penunjukan langsung pada pengadaan barang atau jasa. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan bagaimana hukum persaingan usaha terkait dengan penunjukan langsung pada pengadaan barang atau jasa di instansi pemerintah. III.

HASIL PENELITIAN Dalam melakukan kegiatan usaha, adanya persaingan merupakan sesuatu hal yang

wajar, yang dibolehkan sepanjang persaingan itu dilakukan secara sehat. Karena memang setiap orang diberi kesempatan yang sama untuk melakukan usaha tertentu maupun untuk beralih ke usaha lainnya. Demikian pula, dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi, pada kenyaatannya harus bersaing di antara para pengusaha jasa konstruksi Pada kasus ini, terdapat dugaan terjadinya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh UI dengan PT. NNL. Sebab hanya berdasarkan hubungan baik yang telah berjalan antara keduanya selama 15 tahun, proyek yang bernilai Rp 260.000.000.000,- tersebut dapat dengan mudahnya dijalankan tanpa melalui proses tender. Berdasarkan fakta yang didapat, sejak tahun 1993, Menteri Keuangan sudah menyatakan bahwa seharusnya calon pengembang ditetapkan melalui lelang dengan mengundang sekurang-kurangnya lima peminat. Hal ini diabaikan oleh UI, mengingat setahun sebelumnya (1992) UI sudah menandatangani MoU dengan PT. NNL. Pada 6 November 1995, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”) dengan Nomor S-256/D.II/1995 tentang Surat Pertimbangan atas Penunjukan Langsung PT. NNL sebagai Mitra BGS dari Kepala BPKP kepada Pembantu Rektor II UI yang menyatakan bahwa pengembang seharusnya ditetapkan melalui lelang. Setahun kemudian, pada tahun 1996, Menteri Keuangan menegaskan agar pemilihan calon pengembang dilakukan sesuai ketentuan, yaitu melalui lelang sebagaimana tertuang dalam Surat Jawaban Menteri Keuangan RI kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor


S-285/A/53/0196 tentang Permohonan Persetujuan Penunjukan PT. NNL sebagai Mitra BGS. Tapi, akhirnya masalah penunjukan langsung ini terselesaikan secara mengambang dengan keluarnya persetujuan Nomor 401/RHS/MPK/96 tentang Surat Penunjukan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ke PT. NNL sebagai Mitra BGS.1 Adapun perjanjian kerja sama yang baru tidak melihat adanya peluang untuk melakukan tender sebagaimana mestinya. Perjanjian kerja sama pada tahun 2008 pun tetap menetapkan PT. NNL sebagai pengembang Pegangsaan Timur Cikini. Tindakan UI menunjuk langsung PT. NNL telah mengakibatkan pelaku usaha tertentu yang mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan PT. NNL tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dalam pasar jasa yang sama. Selanjutnya tindakan UI untuk menunjuk langsung PT. NNL merupakan tindakan yang dikategorikan menghambat persaingan usaha. Oleh karena itu, UI di duga melanggar ketentuan Pasal 22 dan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. IV.

KESIMPULAN Berdasarkan hasil dan pembahasan pnelitian dapat menyimpulkan hal-hal berikut ini:

1. Tender dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang mengacu kepada proses Bidding sama sekali tidak berlaku untuk penunjukan langsung. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam Putusan Perkara KPPU No. 03/KPPU-L/2006 sehubungan dengan penunjukan langsung dalam pengadaan Outsourcing Roll Out yang melibatkan PT. PLN dan PT. Netway. Di mana dalam putusan tersebut, majelis hakim menetapkan bahwa penunjukan langsung tidak diatur oleh Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena sama sekali tidak ada proses tender di dalam penunjukan langsung. 2. Berdasarkan pada putusan-putusan KPPU dalam kasus penunjukan langsung, maka dalam kasus Pembangunan Pegangsaan Timur Cikini bertentangan dengan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999.

Sebab pembangunan tersebut diduga telah

melakukan pelanggaran dalam hal penunjukan langsung PT. NNL. Di mana PT. NNL tersebut merupakan perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan pengembangan tanah UI di Jalan Pegangsaan Timur No. 17, Jakarta Pusat. Dalam hal ini, UI melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha lain yang mempunyai 1

Ibid.


kemampuan yang sama dengan PT. NNL untuk melaksanan pembangunan di Pegangsaan Timur Cikini. Sedangkan dalam hal persekongkolan tender, UI tidak melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Namun menurut penulis, UI juga telah melakukan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam hal penunjukan langsung kepada PT. NNL. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang disusun oleh KPPU, penunjukan langsung masuk ke dalam ruang lingkup bagian proses tender. Oleh karena itu, seharusnya terdapat dugaan adanya pelangaran terhadap Pasal 22 dalam hal penunjukan langsung PT. NNL tersebut. Akan tetapi, kasus ini tidak memenuhi unsur mengatur dan menentukan pemenang tender, yang diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Di mana Pembangunan Pegangsaan Timur Cikini tidak termaksud dalam tender karena memang tidak adanya tender yang dilakukan. Selain itu hal ini diperkuat dengan Putusan KPPU, bahwa penunjukan langsung tidak masuk dalam ruang lingkup tender.

V.

SARAN Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka dikemukakan beberapa saran berupa:

1. Pengadaan barang atau jasa pemerintah banyak yang dilakukan dengan cara penunjukan langung, yang mana hal ini sangat berkenaan dengan kolusi antara pelaku usaha dengan panitia pelaksana. Panitia pelaksana banyak yang melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan barang atau jasa dikarenakan pengalaman pelaku usaha yang sudah sangat terkenal dan/atau sudah terjalinnya hubungan baik dengan pelaku usaha, sehingga panitia pelaksana merasa tidak perlu mengadakan proses tender. KPPU yang banyak menangani persekongkolan tender tidak dapat menindaklanjuti tindakan penunjukan langsung sebagai pelanggaran Pasal 22 UU Aantimonopoli dikarenakan penunjukan langsung tidak termaksud dalam ruang lingkup tender. Oleh karena itu, agar tidak banyak terjadi kasus-kasus megenai hal ini, sebaiknya dilakukan amandemen terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 terutama dalam ruang lingkup tender. 2. Aturan pengadaan barang atau jasa di lingkungan instansi Pemerintah selama ini merujuk pada Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden. Untuk memperkuat peraturan mengenai pengadaan barang atau jasa, Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), mengusulkan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang


atau Jasa kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk disahkan. Tentunya dengan disahkannya RUU tersebut dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha dan tidak adanya tumpang tindih aturan yang menyebabkan kerancuan dalam pemberian sanksi.

DAFTAR PUSTAKA I.

BUKU, ARTKEL DAN JURNAL

Anggraini, A. M. Tri. Penegakkan Hukum dan Sanksi dalam Persekongkolan Penawaran Tender, (Jurnal Legislasi Indonesia Volume 3. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 3: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – undangan Departemen Hukum dan HAM. 2006. Armando, Ade. Di Atas Puing Integritas : Belajar Dari Universitas Indonesia. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2012. Commission, Japan Air Trade. How the Japan Fair Trade Commission Ensures a Robust Economy. Tokyo : 1998. Fuady, Munir. Hukum Anti Monopoli. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2000. Ginting, Elyta Ras. Hukum Anti Monopoli Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2001. Garner, Bryan A. Black’s Law Dictionary. ed. 8. Minnesota : Chief West Publishing. 2004. Hansen, Knud, et. all. Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Law Concerning Prohibition Practices and Unfair Business Competition). Jakarta : GTZ-Katalis. 2002. Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat Republik. Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jakarta : KPPU. 2005. Indonesia, Universitas. Berkas Klarifikasi BPK (Perpusatkaan, Pegangsaan Timur, Boulevard, Rumah Sakit Pendidikan). Depok : Rektorat Universitas Indonesia. 2012. Kagramanto, L. Budi. Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha). Surabaya : Srikandi. 2008. Maarif, Syamsul. Potret Persaingan Usaha Indonesia 2001. akarta: KPUU-RI. 2002. Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril. Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. Bogor : Ghalia Indonesia. 2010


I.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang Undang Tentang Jasa Konstruksi. UNDANG UNDANG No. 18 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 54. TLN No. 3833 Indonesia. Undang Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UNDANG UNDANG No. 5 Tahu 1999. LN Tahun 1999 No. 33. TLN No. 3817 Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara. Peraturan Pemerintah No. 152 Tahun 2000. Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kostruksi. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2000. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Pedoman Pasal 18 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2011. Presiden RI. Keputusan Presiden Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan atau Jasa Pemerintah. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003. Presiden RI. Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012. Presiden RI. Peraturan Presiden Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan atau Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006. II.

SKRIPSI DAN TESIS

Anggraini, Antonia Ayu. Analisis Yuridis Terhadap Persekongkolan Tender Dan Penunjukkan Lansung Dalam Pengadaan Pipa Gas Oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. (studi Terhadap Putusan KPPU No. 22/KPPU-L/2005). Tesis Program Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007. Anggraini, A. M. Tri. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Per se Illegal atau Rule of Reason.Tesis Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2003.


Juwita, Yuliana. Larangan Persekongkolan Tender Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, Suatu Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Jepang. Tesis Program Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012. N., Agus E. P., Pembuktian Praktek Persekongkolan Tender Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia : Studi Kasus Putusan Perkara No. 05/KPPU-L/2004 Tender Jasa Pengamanan. Skripsi Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012. Wibisana, Arya. Analisa Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Antara Lembaga Tinggi Negara Dengan PT X. Tesis Program Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,2008. Widuro, Budi. Tinjauan Terhadap Dugaan Praktik Anti Persaingan Pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Konversi Energi Minyak Tanah Ke LPG (Studi Kasus : Perkara No.41/KPPU-L/2010). Skripsi Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012. III.

INTERNET

Anggraini, A. M. Tri. “Sanksi Dalam Perkara Persekongkolan Tender Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” http://sekartrisakti.wordpress.com/2011/06/. Diunduh: 12 Februari 2013. Indonesia, Universitas. “Green Campus.” http://www.ui.ac.id/id/campus/page/green-campus. Diunduh: 28 Januari 2013. Pembangunan, Badan Pengawas Keuangan dan. “Kebocoran Kebocoran Proyek Instansi Pemerintah Diduga Capai 30%.” http://www.bpkp.go.id/berita/read/1002/4145/Kebocoran-Proyek-Instansi-PemerintahDiduga-Capai-3--.bpkp. Diunduh: 27 Januari 2013. Usaha, Komisi Pengawas Persaingan. “Draft Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” http://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/draft_pasal_19.pdf. Diunduh: 17 Juni 2013. Usaha, Komisi Pengawas Persaingan. “Position Paper KPPU Terhadap Perkembangan Sektor Jasa Konstruksi.” http://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/konstruksi.pdf. Diunduh: 18 Maret 2013.


Sopian, Abu. “Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/palembang/attachments/204_Strategi%20Pengadaan %20Barang.pdf. Diunduh: 22 Januari 2013.


OCTAVIANA PRAMUSTIKA PUTERI, TEDDY ANGGORO. 1. Program Ilmu Hukum, FH UI, Kampus UI Depok Program Ilmu Hukum, FH UI, Kampus UI Depok 16424

Recommend Documents