Nadya Febrina, Neng Djubaedah, Farida Prihatini. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Baru UI Depok, 16424, Indonesia

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HUBUNGAN DARAH TERHADAP KEDUDUKAN ANAK BERDASARKAN HUKUM ISLAM (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR: 978/Pdt.G/2011/Pa.Sda) Nadya Febrina, Neng Djubaedah, Farida Prihatini Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Baru UI Depok, 16424, Indonesia Email : [email protected]

Abstrak Skripsi ini berisi tentang akibat hukum pembatalan perkawinan karena hubungan darah terhadap kedudukan anak berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 978/Pdt.G/2011/Pa.Sda. Pokok permasalahan membahas bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan setelah perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan karena adanya hubungan darah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pembatalan perkawinan karena hubungan sedarah ini tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan, sehingga dalam hal ini anak tersebut merupakan anak sah dan memiliki hubungan nasab dan dapat saling mewarisi dengan kedua orang tuanya dan keluarga kedua orang tuanya.

The Legal Consequences of a Marriage Annulment by Blood Relation to a Child’s Legal Status (Analysis of the Religious Court Decision Sidoarjo Number: 978/ Pdt.G/ 2011/ Pa.Sda) Abstract This thesis describes the legal consequences of a marriage annulment by blood relation to the child’s legal status based on the analysis of the Religious Court Decision Sidoarjo Number : 978 / Pdt.G / 2011 / Pa.Sda. The issue is how the child’s legal status after the marriage of his parents was canceled because of the blood relation. This research is the juridical-normative research where the data sources obtained from secondary data and primary data. The results showed that marriage annulment decision because of the blood relation is not retroactive to children who were born in a marriage, so in this case the child is legitimate and has nasab relation and inherit each other with their parents and their parents’s families. Keywords: marriage by blood relation, marriage annulment, child’s legal status.

Akibat hukum..., Nadya Febrina, FH, 2015

Pendahuluan Dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan adanya keturunan dari perkawinan tersebut merupakan akibat yang sangat penting dari kehidupan berkeluarga. Pekawinan merupakan peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu.1 Suatu perkawinan dikatakan sah jika dalam perkawinan tersebut memenuhi semua rukun dan syaratnya, sedangkan jika suatu perkawinan kurang salah satu atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya maka perkawinan tersebut tidak sah dan perkawinan tersebut dapat dibatalkan baik oleh para pihak yang telah melangsungkan perkawinan tersebut maupun pihak ketiga yang berkepentingan.2 Tidak sahnya suatu perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu di antara rukun-rukunnya disebut dengan perkawinan yang batal, sedangkan karena tidak dipenuhi salah satu diantara syarat-syaratnya disebut dengan perkawinan yang fasid. Perkawinan fasid adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan namun syarat-syarat nikah yang ditetapkan syara’ rusak atau cacat.3 Istilah pembatalan ini mengandung arti yang sangat luas, sebab dengan dibatalkannya perkawinan berarti tidak dapat untuk dilanjutkan atau kembali seperti semula. Hal ini berarti bahwa dengan dibatalkannya itu akan menjadikan suatu masalah dan akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang mempunyai itikad baik.4 Akibat dari adanya suatu perkawinan yaitu timbulnya hubungan antara suami istri, timbulnya harta benda dalam perkawinan, dan timbulnya hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan antara anak dan orang tua akan timbul sejak anak dilahirkan. Anak yang memiliki hubungan sah menurut hukum akan memiliki hak yang dilindungi. Anak yang dilahirkan dari 1

Muhammad Ihsan, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Statua Anak Ditinjau Dari Perspekif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,” (Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2012), hlm 92. 2

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan, ed.1, cet.2, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 99. 3

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 40.

4

T. Rizal Paripurnawan, “Segi Hukum Dari Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Menurut KUHPerdata, UU No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam,” (Skripsi Universitas Indonesia, Depok,1986),hlm.2.


suami istri menjadi persoalan dan mendapat perhatian yang khusus sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.5 Menurut Undang-Undang Perkawinan, putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan. Hal yang tidak diinginkan tersebut akan menimbulkan banyak masalah, baik masalah terhadap kedudukan suami istri, kedudukan anak, dan masalah waris. Putusnya perkawinan karena putusan hakim terjadi karena pemohon pembatalan perkawinan yang diajukan oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut.6 Seperti halnya dengan perceraian, pembatalan perkawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah perceraian, dalam kaitannya dengan perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai pada derajat tertentu adalah suatu hal yang bisa mengancam kelangsungan perkawinannya tersebut.7 Dalam penulisan ini masalah yang akan di bahas lebih lanjut adalah mengenai pembatan perkawinan akibat hubungan darah. Pembatalan perkawinan sering kali terjadi karena masih banyak pihak-pihak yang tidak menaati rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan. Pembatalan suatu perkawinan dapat membawa masalah terhadap suatu perkawinan yang telah terjadi, terutama jika telah dilahirkan anak dari perkawinan tersebut. Keadaan ini menjadi pertanyaan bagaimana sebenarnya kedudukan hukum anak tersebut. Pembatalan perkawinan ini tentu mempengaruhi status anak yang dilahirkan dari perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah. Oleh karena itu, pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah: 1.

Bagaimana kedudukan anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam?

5

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 24. 6

Retno Noordiwati, “Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Hubungan Keluarga,” (Tesis Magister Kenotariatan, Depok, 2006), hlm 3. 7

Merry Yuanissa Istiqomah, “Kajian Yuridis Status Hukum Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/25538/gdlhub%20%28102%29hukum_1.pdf?sequence=1, diakses pada 1 November 2014.


2.

Bagaimana analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang pembatalan perkawinan karena hubungan darah?

3.

Bagaimana akibat hukum Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan karena adanya hubungan darah antara suami dan istri bersangkutan?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1.

Untuk mengetahui dan memahami kedudukan anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

2.

Untuk mengetahui dan memahami analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang pembatalan perkawinan karena hubungan darah.

3.

Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda terhadap kedudukan anak dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan karena adanya hubungan darah antara suami dan istri bersangkutan.

Tinjauan Teoritis Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang sakral antara seorang laki-laki yang disebut suami dengan seorang wanita yang disebut isteri. Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa sebuah perkawinan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan unsur keagamaan, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahiriyah saja tetapi juga memiliki unsur batiniyah yang memilki peran penting dalam sebuah ikatan perkawinan.8 Perkawinan menurut hukum Islam merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat. Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 jo. Pasal 3 KHI yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah 8

Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Indonesia, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 347.


Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling mengasihi).9 Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan, tetapi hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Dalam Pasal 2 UndangUndang Perkawinan menentukan bahwa: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perauturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa dalam perkawinan harus ada persetujuan atau ada kata sepakat dari kedua belah pihak calon mempelai, artinya kedua calon suami-istri tersebut setuju atau sepakat untuk mengikatkan diri di dalam suatu ikatan perkawinan tanpa paksaan dari pihak manapun, karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Persetujuan bebas itu merupakan unsur hakekat dari perkawinan, oleh karena itu harus dilakukan atas kesadaran calon suami dan istri.10 Selain itu untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Jika salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Batas usia atau umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ialah bagi pria sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun

10

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004), hlm. 23


dan bagi wanita sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun. Pasal tersebut menentukkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Batasan usia kedua calon mempelai ini adalah untuk menghindari perkawinan yang dilakukan oleh calon suami atau istri yang dibawah umur. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan sub d, UndangUndang menganut prinsip bahwa calon suami dan istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujukan tujuan perkawinan dan mendapatkan keturunan yang baik, oleh sebab itu Undang-Undang mngatur mengenai batasan umur bagi sema orang yang akan melangsungkan perkawinan.11 Dalam melangsungkan perkawinan, calon suami dan istri harus memperhatikan larangan-larangan perkawinan karena hal ini juga merupakan syarat-syarat perkawinan. Dalam 8 Undang-Undang perkawinan mengatur bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Menurut hukum Islam perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.12 Rukun adalah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.13 Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya syatu perkawinan, bila salah satu dari rukun nikah 11

Ibid.,hlm. 24.

12

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm.

63. 13

Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Jakarta Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Dierjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama, 1984, hlm. 34.


tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.14 Pasal 14 KHI mengatur bahwa rukun perkawinan adalah: a. Calon mempelai laki-laki b. Calon mempelai Perempuan c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan pekawinan d. Dua Orang saksi e. Ijab yang dilakukan oleh wali qabul yang dilakukan oleh suami. Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam al-Qur’an yang termuat dalam Q.S al- Baqarah (2): 221 tentang larangan perkawinan karena perbedan agama: “Janganlah kamu kawini perempuan musyrik hingga dia beriman; jangan kamu kawini laki-laki musyrik hingga dia beriman; Orang musyrik itu membawa kepada neraka sedangkan Tuhan membawa kamu kepada kebaikan dan keampunan” Larangan Perkawinan dengan karena hubungan darah, semenda, dan saudara sesusuan juga diatur dalam Q.S. an-Nisa (4): 23: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua

14

Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 308.hlm. 107.


perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”15 Dalam Pasal 39 KHI menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan : (1) Karena pertalian nasab: a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya (2) Karena pertalian kerabat semenda: a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya; b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul; d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. (3) Karena pertalian sesusuan: a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya. Sebelum perkawinan berlangsung, perlu diadakan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai kedua calon mempelai, hal ini guna mengetahui apakah syarat-syarat perkawinan yang diperlukan telah dipenuhi dan tidak ada halangan yang merintangi pelaksanaan perkawinan tersebut. Jika ternyata salah satu atau keduanya tidak terpenuhi, maka pelaksanaan perkawinan itu harus dicegah. Namun apabila perkawinan tersebut terlanjur telah dilaksanakan, maka harus diadakan pembatalan perkawinan ke pengadilan Agama melalui permohonan pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 23 15

Hasbi As-Shiddiqi, Al-Qur’an dan terjemahannya: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, (Jakarta: Depag RI, 1989), hlm 120.


Undang-Undang Perkawinan.16 Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri; b. Suami atau istri; c. Pejabat berwenang, hanya selama perkawinan belum diputuskan; d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Dalam Pasal 73 KHI mengatur bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah : a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri; b. suami atau istri; b. pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut UndangUndang. c. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67. Dalam Pasal 74 KHI ditentukan bahwa: (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan ditujukan semata-mata agar tidak menimbulkan akibat hasil dari perkawinan itu tidak terlindungi oleh hukum, baik dalam hukum Agama maupun hukum negara karena adanya kekurangan-kekurangan persyaratan tersebut atau adanya pelanggaranpelanggaran yang telah dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan, perkawinannya 16

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam), (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 107.


menjadi tidak sah.17 Pembatalan perkawinan juga dapat membawa akibat baik terhadap suami istri maupun keluarganya, seperti akibat hukum terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan karena adanya hubungan darah. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan, menentukan bahwa: (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap: a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 75 KHI menentukan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: a.

perkawinan yang batal karena salah satu sumai atau isteri murtad;

b.

anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

c.

pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

Dari ketentuan isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa pembatalan perkawinan tidak membawa akibat hukum terhadap kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan dan sebelum terjadinya pembatalan perkawinan. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu bertujuan untuk meneruskan keturunan dari keluarga tersebut. Anak yang dilahirkan oleh wanita sebagai seorang istri seorang pria yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah itu dikatakan sebagai

17

Achmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hlm. 63.


anak yang sah. Sebagai anak sah, selain mempunyai hubungan dengan ibunya, ia juga mempunyai hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya.18 Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang rumusannya sama dengan ketentuan Pasal 99 KHI bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Neng Djubaedah mengutip pendapat Ahmad Ahzar Basyir bahwa Pasal 42 UndangUndang Perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dapat dilihat mengenai sahnya anak dalam dua kemungkinan, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.19 Dalam hal penafsiran secara mutlak terhadap ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menurut Ahmad Azhar Basyir, maka kapan pun anak itu dilahirkan, asalkan dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dan tanpa memperhatikan apakah laki-laki yang menjadi suami ibunya adalah orang yang menyebabkan kehamilan atau bukan, maka dapat dipastikan bahwa ketentuan Undang-Undang itu “tidak sejalan dengan Hukum Islam”, karena anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah belum tentu dibuahkan dalam perkawinan yang sah.20 Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai anak luar kawin. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan status yang berbeda dengan pengaturan yang ada sebelumnya yaitu dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga Ayat tersebut harus dibaca, ”Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan

18

Nuruddin, Op.Cit ., hlm. 276.

19

Neng Djubaedah, Op.Cit., hlm. 308.

20

Ibid., hlm. 309.


berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.21 Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah ini diatur dalam Pasal 100 KHI yang menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara itu Pasal 186 KHI menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Dari Pasal tersebut, terlihat bahwa anak yang lahir diluar perkawinan atau yang disebut dari anak luar nikah, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya yang dimana dalam hukum kewarisan pun, anak tersebut tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini, dilakukan terhadap hukum positif, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan KHI yang mengatur pembatalan perkawinan karena hubungan darah terhadap kedudukan anak. Dilihat dari sifatnya tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala,22 sedangkan penelitian analitis merupakan penelitian yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan terkait Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda mengenai dengan kedudukan hukum seorang anak akibat pembatalan perkawinan karena hubungan darah. Pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, yang meliputi buku-buku mengenai perkawinan, pembatalan perkawinan, dan kedudukan anak, skripsi dan artikel. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hakim Pengadilan Agama dan Anggota Majelis Ulama Indonesia untuk menunjang keakuratan data.

21

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_46%20PUU%202010TELAH%20BACA.pdp, diakses pada 25 Desember 2014 22

Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 5.


Pembahasan 1. Analisis

terhadap

Putusan

Pengadilan

Agama

Sidoarjo

Nomor:

978/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang pembatalan perkawinan karena hubungan darah Pembatalan perkawinan merupakan proses memutuskan suatu hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu

perbuatan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara’.23 Hal tersebut dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum, batalnya suatu perkawinan tersebut adalah rusak atau tidak sahnya suatu perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun yang dilarang oleh agama seperti yang terjadi ada kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 978/Pdt.G/2011/Pa.Sda antara Termohon I (suami) dan Termohon II (istri). Di dalam Islam jika perkawinan karena hubungan sedarah tersebut terjadi karena ketidaktahuan para pihak maka perbuatan tersebut terlepas dari ancaman dosa walaupun di dalam hukum jelas hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Perkawinan karena hubungan darah ini tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan zina, karena konsepnya berbeda dengan zina apalagi perkawinan antara saudara seibu tersebut karena ketidaktahuan dari para pihak itu sendiri.24 Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut yaitu membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, maka hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Jika di lihat dari pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pegadilan Agama Sidoarjo, maka kedudukan Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Termohon I dan Termohon II telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 23 Undang-Undang jo. Pasal 73 KHI jo. Pasal 74 KHI. Hakim memberikan pertimbangan bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut adalah termasuk perkawinan yang dilarang karena masih memiliki hubungan sedarah yaitu saudara seibu, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa (4):23. Selain itu pertimbangan hakim ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Pasal 8 huruf

23

Manan, Op.Cit., hlm. 40.

24

Wawancara dengan K.H. Aceng Toha Abdul Qadir, anggota Majelis Ulama Indonesia Depok, Depok 18 November 2014.


b jo Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 39 jo Pasal 70 huruf d angka 1 KHI. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan di atas pertimbangan hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Hukum Islam. Dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda, menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri antara Termohon I dan Termohon II. Di dalam putusan tersebut juga dinyatakan bahwa akta nikah mereka tidak berkekuatan hukum tetap sehingga tidak mengikat Termohon I dan Termohon II karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, maka status mereka berubah seperti halnya laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Pada kenyataannya memang mereka sudah melakukan perkawinan tetapi secara hukum mereka dianggap tidak pernah melakukan perkawinan karena hubungan perkawinan mereka tersebut dilarang secara hukum maupun agama.25 Dalam putusan tersebut hakim tidak memutuskan mengenai pembagian harta bersama dan bagaimana keduduan anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut. Mengenai harta bersama pasti telah terjadi percampuran harta antara suami dan istri apalagi sudah ada perkawinan, tetapi hal ini dapat menjadi kesepakatan para pihak dalam menentukan pembagian harta bersama yang ada pada saat mereka membangun rumah tangga, sehingga tidak menjadi masalah apabila tidak ditentukan oleh hakim Pengadilan Agama. 2.

Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Yang Dibatalkan Karena Hubungan Darah Pembatalan perkawinan karena hubungan darah seperti yang terjadi dalam kasus

tersebut tentu akan menimbulkan akibat bagi suami istri dan anak yang dilahirkan. Kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan hubungan sedarah ini tidak dapat dipandang sama dalam setiap kasus, untuk menentukan kedudukan anak tersebut harus dilihat latar belakang sebab terjadinya perkawinan sedarah tersebut, contohnya jika terjadi perkawinan sedarah dimana pihak suami maupun istri sama sekali tidak mengetahui bahwa mereka adalah mempunyai kekerabatan yang dilarang melakukan perkawinan. Maka jika keduanya sama-sama tidak mengetahui hubungan sedarah mereka, maka hukum yang berlaku bagi mereka adalah hilangnya beban hukum atas tiga kelompok orang yaitu orang yang khilaf, orang yang lupa dan orang yang dipaksa. Selamanya keduanya tidak mengetahui sama sekali 25

Wawancara dengan Suryadi, S.Ag, M.H., Hakim Pengadilan Agama Depok, Depok, 11 November

2014.


adanya cacat nikah dari aspek larangan perkawinan, maka selama mereka tidak mengetahui cacat tersebut, hubungan suami istri yang telah berjalan selama ini adalah sah sebagaimana perkawinan yang legal dan tidak dianggap sebagai perbuatan zina. Dengan demikian, maka masalah nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap dihubungkan dengan suami istri tersebut sebagai ayah dan ibunya, sebagaimana halnya status anak sah lainnya. Demikian pula masalah warisnya, anak yang lahir dari perkawinan hubungan sedarah tersebut mempunyai hak saling mewaris dengan ibu dan ayahnya tersebut.26 Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dilihat dengan adanya pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II menyebabkan hubungan perkawinan diantara mereka dianggap tidak pernah ada, tetapi tidak demikian dengan status dari anak yang dilahirkan tersebut. Anak yang dilahirkan akibat pembatalan perkawinan tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya tidak mempunyai hubungan sebagai suami istri lagi, sehingga keberadaan anak tersebut tetap diangap sah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a UndangUndang Perkawinan maka pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Mengenai status anak juga terdapat dalam Pasal 75 dan Pasal 76 KHI. Pasal 75 KHI mengatur bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sementara itu Pasal 76 KHI menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah dibatalkan, maka si anak tetap wajib dipelihara oleh kedua orang tuanya. Hak dan kewajiban anak tersebut tetap ada, sehingga anak tetap mendapatkan haknya sebagai seorang anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya sampai si anak dewasa dan sebaliknya anak tersebut juga memiliki kewajiban terhadap kedua orang tuanya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, selain itu hal ini juga diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khususnya untuk dapat tumbuh berkembang secara wajar, oleh karena itu anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan keadaan yang baik di lingkungannya, serta anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam 26

M. Anshary, Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, cet. 1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), hlm. 153.


kandungan maupun sesudah dilahirkan. Dengan kata lain anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang sangat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar.27 Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tetap mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan ayahnya dan juga berhak saling mewarisi sebagai anak yang sah. Dalam Pasal 176 KHI menentukan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersamasama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Mengenai status anak dari Termohon I dan Termohon II tersebut sebenarnya sudah jelas bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan karena hubungan darah tersebut adalah anak sah. Menurut Bapak Suryadi, S.Ag, M.H., Hakim Pengadilan Agama Depok mengenai kedudukan anak tersebut disebutkan atau tidak di dalam putusan pengadilan maka tidak akan menjadi suatu masalah, karena baik disebutkan atau tidak disebutkan kedudukan anak tersebut tetap dianggap sah di mata hukum yang berlaku baik hukum negara maupun hukum Islam.28 Berdasarkan penjelasan di atas memang tidak ada masalah mengenai disebutkan atau tidaknya kedudukan anak tersebut di dalam putusan hakim, tetapi ada baiknya kedudukan anak tersebut ditegaskan lagi di dalam putusan pengadilan. Hal ini dilakukan karena tidak semua masyarakat mengerti mengenai hukum apalagi mengenai akibat yang ditimbulkan karena pembatalan perkawinan ini, dengan adanya penegasan kedudukan anak tersebut maka kedudukan anak menjadi jelas. Kesimpulan 1. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 KHI menentukan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Ketentuan tersebut “tidak sejalan dengan hukum Islam”, karena anak yang dilahirkan dalam

27

Rahmadi Indra Tektona,“Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak KorbanPerceraian, ”http://download.portalgaruda.org/article.php?article=251203&val=6754&title=KEPASTIAN%20HUKUM%20 TERHADAP%20PERLINDUNGAN%20HAK%20ANAK%20KORBAN%20PERCERAIAN, diakses pada 3 November 2014. 28

Wawancara dengan Suryadi, S.Ag, M.H., Hakim Pengadilan Agama Depok, Depok, 11 November

2014.


perkawinan yang sah belum tentu dibuahkan dalam perkawinan yang sah. Maka menurut Neng Djubaedah seharusnya anak sah didefinisikan sebagai anak yang dibuahkan dan dilahirkan dalam dan akibat perkawian yang sah minimal 6 (enam) bulan qamariyah sejak perkawinan berlangsung. 2. Pertimbangan

hakim

dalam

Putusan

Pengadilan

Agama

Sidoarjo

Nomor:

978/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang pembatalan perkawinan karena hubungan darah antara Termohon I dengan Termohon II, maka hal ini sudah sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa (4): 23, Pasal 8 huruf (b) jo Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 39 jo Pasal 70 huruf d angka 1 KHI bahwa perkawinan antara saudara seibu adalah perkawinan yang dilarang.

3. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 75 huruf b KHI jo. Pasal 76 KHI maka keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan. Dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda anak yang dilahirkan akibat pembatalan perkawinan tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya tidak mempunyai hubungan sebagai suami istri lagi, sehingga kedudukan anak tersebut adalah sah dan tetap mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan ayahnya dan juga berhak saling mewarisi sebagai anak yang sah serta ayahnya berhak menjadi wali apabila anak tersebut akan menikah. Batalnya perkawinan kedua orang tua dari anak tersebut tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dan kedua orang tuanya, sehingga hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya tidak putus. Saran 1. Pegawai KUA (Pegawai Pencatat Nikah) harus melakukan penelitian secara seksama berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 agar tidak terjadi pemalsuan data atau kekeliruan informasi yang diterima dari para pihak. 2. Sebelum melaksanakan perkawinan para pihak juga harus memperhatikan dan mengetahui latar belakang keluarga dari calon istri atau suaminya agar terhindar dari ketidaktahuan para pihak terhadap identitas suami atau istrinya tersebut. 3. Bagi calon mempelai sebaiknya lebih memahami pendidikan dan pengetahuan agama seperti syarat dan rukun nikah yang di tetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan


hukum Islam apalagi mengenai siapa aja orang yang dilarang untuk dinikahi, hal ini dilakukan agar dapat mencegah terjadinya perkawinan sedarah dan menghindari adanya pembatalan terhadap suatu perkawinan. Daftar Referensi Buku Anshary, M. Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. cet. 1. Bandung: CV. Mandar Maju, 2014. As-Shiddiqie, Hasbi. Al-Qur’an dan terjemahannya: Proyek Pengadaan Kitab Suci AlQur’an. Jakarta: Depag RI, 1989. Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. Hukum Perkaiwnan dan Keluarga di Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004. Departemen Agama RI. Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji.Jakarta: Departemen Agama, 1984. Djubaedah, Neng. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hakim, Abdul Hamid. Mabadi Awaliyah. cet.1. juz 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1976. Ichsan, Achmad. Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum). Jakarta: Pradnya Paramita, 1987. Mamudji, Sri. Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan

Penerbit

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006. Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam). Jakarta: Kencana, 2004. Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: PT.


Bina Aksara, 1987. Suma, Muhammad Amin. Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Syarifuddin, Amir.Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. cet.2. ed.1. Jakarta: Kencana, 2007. Skripsi/ Tesis Ihsan, Muhammad. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Statuas Anak Ditinjau Dari Perspekif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.” Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2012. Noordiwati, Retno. “Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Hubungan Keluarga.” Tesis Magister Kenotariatan, Depok, 2006. Paripurnawan, T. Rizal. “Segi Hukum Dari Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Menurut KUHPerdata, UU No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam,”. Skripsi Universitas Indonesia, Depok,1986. Internet Istiqomah, Merry Yuanissa. “Kajian Yuridis Status Hukum Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.” http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/25538/gdlhub %20%28102%29hukum_1.pdf?sequence=1. Diakses pada 1 November 2014. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Febuari 2012 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_46%20PUU%202010TELAH%20BACA.pdp, diakses pada 25 Desember 2014. Tektona,

Rahmadi

Indra.“Kepastian

Hukum

Terhadap

Perlindungan

Hak

Anak

KorbanPerceraian.”http://download.portalgaruda.org/article.php?article=251203&val =6754&title=KEPASTIAN%20HUKUM%20TERHADAP%20PERLINDUNGAN%2 0HAK%20ANAK%20KORBAN%20PERCERAIAN. Diakses pada 3 November 2014. Wawancara


Agus Yunih. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, 24 November 2014 H. Asrorum Ni’am Sholeh. Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta Pusat, 27 November 2014. K.H. Aceng Toha Abdul Qadir. Anggota Majelis Ulama Indonesia Depok. Depok 18 November 2014. Suryadi. Hakim Pengadilan Agama Depok. Depok, 11 November 2014.


Nadya Febrina, Neng Djubaedah, Farida Prihatini. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Baru UI Depok, 16424, Indonesia

Recommend Documents