Lalu Randy Adlar. Akuntansi, Ekonomi, Universitas Indonesia, Kampus UI, Depok, 16424, Indonesia

Analisis Pengendalian Internal Aset Tetap Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara: Studi Kasus Unit Organisasi Eselon 1 Markas Besar TNI Lalu Randy Adlar Akuntansi, Ekonomi, Universitas Indonesia, Kampus UI, Depok, 16424, Indonesia E-mail: [email protected]

Abstrak Penelitian ini bertujuan untu mengetahui pengendalian internal aset tetap Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara pada Unit Organisasi Eselon 1 Mabes TNI. Pengendalian internal aset tetap yang diteliti adalah pengendalian internal aset tetap pada kejadian dan proses penting saat aset tersebut 1.diperoleh, 2.dihapus, 3.Inventarisasi, 4.pengamanan,dan 5.perawatan aset tetap. Penelitian menggunakan metode studi kasus dengan mengobservasi penatausahaan SIMAK BMN dan pengendalian internal aset tetap di Unit Organisasi Eselon 1 Mabes TNI.

Analysis of Internal Control of Fixed Assets of Accounting Information Systems and Management of State Property (Case Study Organizational Unit Echelon 1 of the Indonesian National Armed Forces Headquarters) Abstract This study aims to determine the internal control of fixed assets and Accounting Management System of State Property at Echelon Organizational Unit 1 TNI headquarters. Internal control of fixed assets under this study is the internal control of fixed assets at the prominent events and process at 1.acquisition, 2.disposal, 3.Inventory, 4.safeguard, and 5.maintenance process of fixed assets. Research using the case study method to observe SIMAK BMN administration and internal control fixed assets in Organizational Unit Echelon 1 TNI headquarters. Keyword :

Internal Control of fixed assets, asset management, SIMAK BMN

Pendahuluan Aset merupakan sumber daya yang dimiliki dan digunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, sehingga diperlukan penatausahaan terhadap aset-aset yang dimiliki agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam menjalankan fungsinya suatu organisasi memerlukan aset sebagai alat yang digunakan dan dimanfaatkan untuk melakukan suatu kegiatan. Untuk itu diperlukan tata kelola aset yang baik sehingga fungsi aset

Analisis Pengendalian..., Lalu Randy Adlar, FE UI, 2014

tersebut dapat dimaksimalkan untuk mencapai tujuan organisasi, dan diperlukan kontrol internal terhadap aset yang dimiliki. Aset pemerintah merupakan aset yang digunakan untuk memenuhi pelayanan masyarakat, sehingga fungsinya dapat dirasakan oleh publik. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah yang lebih baik, setiap organisasi pemerintahan harus melakukan tata kelola yang baik di semua bidang termasuk tata kelola aset, yang digunakan untuk memenuhi pelayanan publik serta meningkatkan akuntabilitas. Ada beberapa alasan mengapa aset tetap diberikan perhatian penting oleh pemerintah (Matson, 1976). Pertama, aset memiliki umur yang panjang karena umumnya merupakan aset yang tahan lama dan merupakan investasi modal. Walaupun tidak mendatangkan pendapatan seperti fungsi aset yang seharusnya, aset tetap mewakili investasi pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik yang berkelanjutan melalui masa manfaat mendatang. Pada umumnya umur aset publik berkisar antara tiga puluh tahun hingga lima puluh tahun jika dirawat dengan baik (Lee, Johnson & Joyce, 2004). Hal kedua dikarenakan aset tetap memiliki harga yang relatif tinggi (Lu, 2011). Ketiga adalah aset dibeli hanya sekali untuk waktu yang lama, yaitu aset ini ada ketika proyek pengadaan sudah selesai tidak banyak hal yang bisa dilakukan jika kesalahan ditemukan (Mikessel, 2007). Alasan lain adalah dikarenakan aset tetap rentan terhadap depresiasi yang cepat pada nilainya jika tidak dirawat dengan baik selama masa manfaatnnya (Lu, 2011). Kementerian Pertahanan memiliki proporsi aset yang besar dan tersebar diseluruh Indonesia dan memiliki nilai yang cukup signifikan, baik aset-aset seperti tanah, bangunan, persenjataan dan aset tetap lainnya. Jika dibandingkan dengan aset tetap kementerian lain, Kementerian Pertahanan memiliki jenis dan klasifikasi yang berbeda dengan aset biasa, untuk itu diperlukan pengendalian internal yang lebih untuk melakukan penatasusahaan pada aset yang dimiliki oleh negara. Berdasarkan Stockholm International Peace Research Institute Military Expenditure Database 2013, Jumlah pengeluaran milter tahun 2012 di dunia semakin meningkat dari tahun 1988-2012. Total pengeluaran militer diseluruh dunia pada tahun 2012 mengalami kenaikan hingga $ 1, 756 Triliun dan lebih besar dari pengeluaran saat Perang Dunia ke-2. Dengan semakin meningkatnya mutu pelayanan pemerintah dan guna menerapkan praktik good governance, organisasi pemerintah melakukan peningkatan penatausahaan aset dengan


menggunakan suatu sistem yaitu berupa sistem informasi akuntansi yang membantu tata usaha aset pemerintah. Sistem aplikasi yang digunakan saat ini adalah Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sebagai subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi. Selain itu terdapat pula Sistem Akuntansi Keuangan yang disajikan untuk meningkatkan pemahaman serta kontrol yang sistematis atas penatausahaan dalam sebuah instansi pemerintah. Kembali lagi pada SIMAK BMN, sistem ini menyatukan konsep manajemen barang dengan pelaporan untuk tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam bentuk neraca. Sehingga dengan demikian SIMAK BMN dapat memenuhi kebutuhan manajerial dan pertanggungjawaban. Dengan mengacu pada porsi anggaran 2011 dan 2012 pada APBN, Kementerian Pertahanan adalah salah satu kementerian/lembaga yang menerima proporsi yang termasuk dalam sepuluh kementerian/lembaga yang menerima alokasi anggaran dari APBN terbesar yaitu sebesar 10, 8% dari belanja anggaran kemetrian/lembaga. Dalam APBN 2013 anggaran bidang pertahanan meningkat hamper 3 kali lipat dari Rp30, 7 T pada tahun 2007, menjadi Rp81, 8 T pada tahun 2013 meliputi pengadaan aset militer. Berhubungan dengan audit BPK tahun 2011, laporan keuangan kemenhan dan TNI mendapatkan opini audit BPK Wajar Dengan Pengecualian. Berdasarkan dengan hasil pemeriksaan laporan keuangan dan ditegaskan oleh Menteri Pertahanan bahwa ada dua hal yang menjadi hambatan bagi Kemhan dan TNI dalam penyusunan laporan keuangan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), ketidak seimbangnya hasil perhitungan SAK dan SIMAK BMN beserta hasil audit BPK, menunjukkan pengelolaan SIMAK BMN dalam mendukung proses penyajian laporan keuangan belum optimal. Dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan SIMAK BMN, yang menjadi faktor penting adalah adanya hubungan yang sangat penting antara keuangan, aset dan pelaksananya. Belum tercapainya pengendalian internal yang baik dan tanpa keharmonisan dari tiga elemen penting tersebut kegiatan penatausahaan BMN tidak dapat secara efektif dilakukan, sehingga adanya ketidaksesuaian antara SAK dan SIMAK BMN dikarenakan pengendalian internal belum optimal. Jika dibandingkan dengan perusahaan swasta, organisasi sektor publik hampir tidak melakukan analisis informasi (Simons, 1993). Organisasi sektor publik mencapai pencapaian yang terbatas dalam penggunaan informasi yang didapat dari manajemen tentang aset tetap yang dikontrol secara efektif (National Research Council, 1998). Akuntansi aset atau barang belum mendapat perhatian penting dikarenakan pada satker yang ada pada eselon 1 belum memiliki organisasi pendidikan akuntansi barang sehingga antara


SAK dan SIMAK BMN belum dapat berjalan sesuai dengan sistematis, dan banyak ditemukan perbedaan antara nilai SAK dan SIMAK BMN. Pengendalian internal yang baik perlu ditingkatkan mengingat proporsi aset nasional dalam jumlah besar berada di bawah Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Untuk itu diperlukan peningkatan pengendalian internal pada penatausahaan barang milik negara baik dari sumberdaya manusia pada pengguna aplikasi tersebut, ditambah permasalahan pengendalian internal terkait pengelolaan sistem informasi aplikasi SIMAK BMN yang saat ini masih dalam tahap penyempurnaan terkait pengembangan dan perubahan software dan faktor lain yang mempengaruhi hasil audit secara material. Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan dibutuhkan sistem penatausahaan dan pengendalian internal yang dapat menciptakan pengendalian

atas

BMN.

Selain

berfungsi

sebagai

alat

kontrol,

pelaporan

dan

pertanggungjawaban SIMAK BMN juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan informasi yang disediakan oleh aplikasi SIMAK BMN. Namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan antara klasifikasi aset dan pengkodean dari aset khususnya aset persenjataan yang memiliki spesifikasi yang berbeda. Tinjauan Teoritis Pengendalian internal dibagi berdasarkan aspek-aspek penting (Avellanet, 2005):1. Perolehan aset tetap, 2. Penghapusan aset tetap, 3. Inventarisasi aset tetap, 4. Pengamanan aset tetap, dan 5. Perawatan Aset Tetap Pengendalian internal aset tetap menurut King (2011), mengartikan pengendalian internal lebih jauh lagi daripada memiliki hasil print data aset yang dibeli dan belum sepenuhya disusutkan. Menurut King (2011), pengendalian internal aset tetap diartikan memastikan aset yang diperkirakan ada masih tetap pada tempatnya, dan dan tidak hilang. Dalam teori Avellanet (2005), dalam perolehan aset tetap berdasarkan Avellannet (2005), terdapat beberapa poin kontrol untuk perolehan aset tetap termasuk: •

Peraturan dan prosedur harus ditetapkan dan diaplikasikan untuk semua aset tetap dan aktivitas belanja aset


•

Proyek modal harus disetujui terlebih dahulu dan dimonitor untuk kepatuhun anggaran melalui laporan bulanan

•

Tingkat pengeluaran yang disetujui harus dimonitor, dan persetujuan harus didapat

•

Perolehan aset pada pencatatan harus mewakili aset yang sebenarnya dibeli

Berdasarkan Avellanet (2005), banyak permasalahan aset tetap pada penghapusan yang mempengaruhi efisensi dan efektifitas operasional perusahaan dan perlu di minimalkan dengan melakukan pengecekan dan pemenuhan pengendalian internal dengan poin kontrol: •

Penghapusan aset dilakukan dengan otorisasi, validitas, dan terlacak sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan dijelaskan pada laporan keuangan.

•

Pencatatan untuk penghapusan harus menggambarkan akumulasi depresiasi dengan keterangan untung atau rugi pada pelepasan aset

•

Semua aset tetap yang tidak digunakan lagi atau tidak memiliki nilai bagi perusahaan harus dihapus

Berdasarkan Avellanet(2005), invetori yang dimiliki perusahaan harus dicatat pada akun yang benar mengingat jenis inventori sangat bervariasi khususnya pada industri tertentu. Untuk mengontrol inventori, perusahaan paling tidak harus memenuhi poin kontrol seperti: •

Perubahan data file harus diotorisasi, dibuat berdasarkan dengan penetapan prosedur dan peraturan sehingga transaski terlacak

•

Perubahan daftar aset dan master file aset tetap harus memiliki akses yang aman dan dapat dilacak

•

Beban depresiasi harus secara akurat dihitung dan dicatat dengan benar

•

Metode penghitungan depresiasi harus diungkap

•

Semua transaksi tercatat pada periode yang benar, dan harus secara rutin diverifikasi

Berdasarkan Avellanet (2005), untuk keperluan otorisasi, penyetujuan, pengecekan, dan rekonsiliasi poin kontrolnya adalah: •

memastikan tag atau nomor registrasi pada aset tetap dipelihara dengan baik

•

nomor registrasi aset tersebut direkonsiliasi setiap periode untuk memastikan tidak ada kesalahan pencatatan penomoran dan pendataan aset

•

Inspeksi secara fisik harus dilakukan untuk memastikan aset terjaga secara fisik.


Berdasarkan Avellanet (2005) Bagi beberapa aset pemeliharan sangatlah penting, dan pada aset tertentu seperti alat berat memiliki biaya pemeliharaan yang lebih tinggi dari biaya perolehan aset itu sendiri sehingga perusahaan harus melakukan pemeliharaan dan mengkapitalisasi biaya setiap periode. Untuk itu diperlukan poin-poin kontrol untuk pemeliharaan seperti: •

Aset penting harus dirawat dengan baik

•

Melakukan penjadwalan pemeliharaan aset yang ditetapkan sesuai dengan prosedur dan peraturan

•

Melakukan pembebanan biaya pemeliharaan sesuai pemeliharaan

•

Meng-update nilai aset yang yang dipelihara berdasarkan tambahan kapitalisasi yang dapat merubah masa manfaat aset tersebut.

Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kualititatif dengan metode yang digunakan dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini mengambil instansi pemerintahan sebagai objek penelitian. Instansi tersebut adalah Unit Organisasi Eselon 1 Markas Besar Tentara Nasional Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan.

Pembahasan Dalam mengevaluasi pengendalian internal aset tetap dalam perusahaan yang berkaitan dengan aset tetap, aspek-aspek yang harus dipertimbangkan meliputi: 1. Perolehan aset tetap, 2. Penghapusan aset tetap, 3. Inventarisasi aset tetap, 4. Pengamanan aset tetap, dan 5. Perawatan Aset Tetap (Avellanet, 2005). Hasil Penelitian Secara umum dalam pengendalian internal perolehan aset tetap sudah didukung oleh peraturan peraturan yang menjelaskan pengguna anggaran melakukan perencanaan pengadaan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang disahkan. Kemudian dijabarkan Peraturan Bersama Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pertahanan No. 67/PMK. 05/2013 dijelaskan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran harus disetujui oleh Menteri Keuangan selaku


Bendahara Umum Negara. Dalam pelaksanaan penyetujuan anggaran berdasarkan DIPA. Setiap pengeluaran yang ada diotorisasi oleh KORP, sehingga setiap satker melakukan pengadaan yang didasari KORP tersebut, dan tidak keluar dari perintah pengadaan aset dalam rincian KORP baik dari tingkat pengeluaran, dan rincian aset yang harus dibeli sudah diatur dalam KORP sehingga tidak ada kelebihan pengeluaran diluar anggaran yang diberikan. Secara umum setiap aset yang dicatata harus mewakili aset yang sebenarnya dibeli dilakukan pendaftaran aset, hal ini didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 29 tahun 2010 tentang penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematik ke dalam golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok BMN. Setelah digolongkan dan dilakukan kodefikasi, setiap aset yang masuk pada golongannya masing-masing diberikan masa manfaat atau tahun depresiasi sesuai penggolongan aset yang mengacu pada tabel masa manfaat yang dikeluarkan Kementerian Keuangan yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 59 tahun 2013. Dari point kontrol Avellanet (2005) yang dijelaskan diatas dan berdasarkan hasil wawancara dengan didukungnya setiap poin kontrol dengan peraturan dan prosedur yang ada, dapat disimpulkan kedalam tabel 4.1 tentang pengendalian internal perolehan aset tetap Avellanet (2005) sebagai berikut: Tabel 4.1 Pengendalian Internal Perolehan Aset Tetap Avellanet (2005): Perolehan Aset Tetap Avellanet (2005)

Ya

Apakah semua pembelian aset tetap dianggarkan?

v

Apakah daftar permintaan disetujui dan diotorisasi dengan benar?

v

Apakah semua beban dimonitor untuk memenuhi kepatuhan anggaran?

v

Apakah kelebihan pengeluaran diperbolehkan terjadi? Apakah semua perolehan dimasukkan pada daftar aset?

Tidak

v v

Apakah jadwal depresiasi dibuat untuk semua aset tetap saat diterima? v Sumber: Avellanet, A. Wayne (2005). Fixed asset:Internal Control and Risk

Secara keseluruhan pengendalian aset tetap pada proses pengadaan dilakukan dapat disimpulkan: •

Sesuai dengan prosedur dan berdasrkan undang –undang dengan tingkat otorisasi yang jelas.

•

Setiap pengeluaran yang ada diotorisasi oleh KORP, sehingga setiap satker melakukan pengadaan yang didasari KORP tersebut, dan tidak keluar dari perintah pengadaan aset dalam rincian KORP.


•

Setelah digolongkan dan dilakukan kodefikasi, setiap aset yang masuk pada golongannya masing-masing diberikan masa manfaat atau tahun depresiasi sesuai penggolongan aset yang mengacu pada tabel masa manfaat yang dikeluarkan Kementerian Keuangan

•

Setiap transfer aset keluar atau masuk dapat diidentifikasi dan dilacak.

•

Adanya kompetisi pengadaan barang selain Alutsista dimonitor melalui sistem tender online yang transparan, dan untuk Alutsista dilakukan dengan penunjukkan langsung mengingat dari karateristiknya yang material dan lebih kompleks jika dibandingkan dengan aset umum. Pengendalian internal penghapusan aset tetap Avellanet (2005) berdasarkan poin kontrol

yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan pada tabel 4.2 terkait kriteria atas poin kontrol penghapusan aset tetap menurut Avellanet. Tabel 4.2 Pengendalian Internal Penghapusan Aset Tetap Avellanet (2005): Penghapusan Aset Tetap Avellanet (2005)

Ya

Apakah penghapusan aset tetap terlacak pada catatan?

v

Apakah semua keuntungan dan kerugian dari penghapusan aset

Tidak v

dicatat pada akun pendapatan atau beban? Apakah setiap penghapusan aset disetujui?

v

Apakah semua aset tetap yang tidak digunakan lagi atau tidak memiliki nilai bagi perusahaan dihapus?

v

Sumber: Avellanet, A. Wayne (2005). Fixed asset:Internal Control and Risk

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan: •

Pelimpahan wewenang sedang dibentuk agar penghapusan aset tetap dihapus sesuai tingkat otorisasi sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak melewati birokrasi yang panjang.

•

Terdapat permasalahan pengendalian internal pada proses pelepasan yaitu kanibalisasi aset dan aset yang sudah tidak memiliki masa manfaat tetapi tidak dihapus. Hal ini belum mendapatkan solusi yang jelas, karena permasalahan seperti ini disebabkan dari komposisi dan jenis aset yang berbeda dari kementerian manapun. Aset persenjataan yang didominasi alat berat memilki kompleksitas yang semakin besar dan nilai yang material, sehingga diperlukan perlakuan akuntansi khusus.

•

Banyak aset yang masa manfaatnya sudah habis tetapi masih digunakan sering ditemukan pada Kementerian Pertahanantetapi dirawat sehingga masih bisa digunakan. Sehingga perawatan sangat sering dilakukan dibandingkan pembelian di unit eselon 1 karena banyak


aset yang masa manfaatnya sudah habis tetapi masih digunakan dan keterbatasan anggaran untuk pembelian aset baru. Pengendalian internal inventarisasi aset tetap Avellanet (2005) dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pada tabel 4.3 terkait dengan kriteria poin kontrol Avellanet (2005) yang dibahas diatas. Tabel 4.3 Pengendalian Internal Inventarisasi Aset Tetap Avellanet (2005): Inventarisasi Aset Tetap Avellanet (2005)

Ya

Tidak

Apakah semua perubahan pada aset tetap benar diotorisasi dan dibuat

v

berdasarka peraturan dan prosedur yang ada?

Apakah perubahan pada file aset tetap terlacak dan dicatat?

v

Apakah semua transaksi aset tetap dicatat pada periode akuntansi yang benar?

v

v

Apakah metode penyusutan yang digunakan diungkapkan? Sumber: Avellanet, A. Wayne (2005). Fixed asset:Internal Control and Risk

Dapat disimpulkan dari hasil observasi secara keseluruhan pengendalian inventarisasi aset tetap di Unit Organisasi eselon 1 dalam hal: •

Otorisasi pengubahan dan penggunaan data SIMAK BMN berdasarkan dengan penetapan prosedur dan peraturan, dan menggunakan akses yang terlacak oleh sistem sudah dilakukan dengan baik.

•

Perubahan daftar aset dan master file aset tetap harus memiliki otorisasi sesuai akses yang aman dan dapat dilacak sudah dilakukan dengan baik, dan operator hanya yang bisa merubah data SIMAK BMN melalui transaksi yang ada, dan jika ada koreksi harus didukung oleh bukti yang kuat atas keslahan pencatatan.

•

Tingkat depresiasi dan metode penghitungan tidak direviu, hal ini tidak dilakukan karena sudah ada peraturan penentuan masa manfaat dan penetapan penggunaan metode penyusutan yang sudah jelas. Tetapi Menurut King (2011) penyusutan yang akurat bukanlah hal yang sama dengan mengontrol sebuah aset jadi hal ini masih menjadi permasalahan ditambah klasifikasi aset yang diberikan masih terlalu umum bagi jenis aset yang bervariasi sehingga menurut teori ini estimasi nilai aset masih belum akurat, khususnya pada aset persenjataan.

•

Dari verifikasi aset tetap, berdasarkan King (2011) dengan membedakan aset menjadi ghost asset dan zombie asset sudah dilakukan dengan baik dan dilakukan sesuai dengan prosedur diatas.


•

Dalam melakukan transfer aset masih ada kendala peloporan dari pihak yang melakukan transfer karena kendala sumber daya manusia yang tidak mengikuti prosedur transfer dengan benar, dan tidak ada reviu secara bulanan atas transfer tersebut.

•

Verifikasi atas aset yang dimiliki sudah dilakukan dengan baik dengan Daftar Inventaris yang merupakan keluaran dari SIMAK BMN, tetapi hanya berdasarkan Nomor Urut Pendaftaran sehingga aset tidak dapat teridentifikasi dengan spesifik. Hal ini merupakan kelemahan dari SIMAK BMN.

•

Dari segi kelengkapan informasi berdasarkan teori Public Asset Manajement oleh Lu (2011), untuk manajemen aset sudah cukup dalam hal aset umum, tetapi untuk kategori aset persenjataan di Mabes TNI masih kurang untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan manajemen aset.

•

Dalam kontrol IT SIMAK BMN, pengembangan kemampuan operator dan pembahasan permasalahan sudah baik dikarenakan inisiatif untuk melakukan pelatihan setiap semester, tetapi ada faktor yang menghambat yaitu update yang dilakukan berdasarkan inisiatif sehingga muncul permasalahan pada software. Poin kontrol pengendalian internal pengamanan aset tetap Avellanet (2005) dapat

disimpulkan pada tabel 4.4, dan belum semu kriteria pengendalian internal pengamanan aset tetap Avellanet (2005) terpenuhi seluruhnya. Tabel 4.4 Pengendalian Internal Pengamanan Aset Tetap Avellanet (2005): Pengamanan Aset Tetap Avellanet (2005)

Ya

Tidak

Apakah tag pelacak digunakan pada semua aset berharga?

v

Apakah tag pelacak tercatat di dalam sistem aplikasi?

v

Apakah inventarisasi fisik aktiva tetap secara berkala dilakukan?

v

Apakah ada langkah-langkah keamanan fisik di tempat?

v

Apakah langkah-langkah keamanan fisik secara rutin diperiksa untuk

memastikan operasi yang efektif? Sumber: Avellanet, A. Wayne (2005). Fixed asset:Internal Control and Risk

v

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan pengendalian internal terhadap pengamanan aset tetap: •

Tag atau registrasi masih belum dilakukan dengan baik, dan hanya berdasarkan keluaran SIMAK BMN yang mengacu pada Nomor Urut Pendaftaran dan dilacak berdasarkan lokasi atau ruang.


•

Pengamanan melalui registrasi hanya dilakukan pada satker yang memegang barang tersebut, tidak ada rekonsiliasi secara rutin terhadap pengecekan nomor registrasi aset.

•

Kelemahan pengendalian berdasarkan tag aset ditanggulangi dengan penjagaan yang ketat melalui patroli selama 24 jam, restriksi tamu, penukaran ID pada setiap lokasi sehingga data pengunjung terdaftar di setiap lokasi penting berdasarkan jam, pejabat yang akan ditemui dan keterangan tamu pengunjung berdasarkan nomor KTP atau kartu identitas lain.

•

Pada lokasi penting dilakukan pemagaran tambahan dan pada lokasi secara keseluruhan diberikan pagar yang tinggi. Pengamanan informasi sudah dilakukan dengan baik.

Dari poin kontrol pengendalian internal perawatan aset tetap dapat disimpulkan pada tabel 4.5, dan hasilnya menunjukkan sudah terpenuhinya poin kontrol pengendalian internal perawatan aset tetap secara keseluruhan. Tabel 4.75 Pengendalian Internal Perawatan Aset Tetap Avellanet (2005): Perawatan Aset Tetap Avellanet (2005)

Ya

Tidak

Apakah aset diperbaiki atau dirawat pada jadwal perawatan rutin tetap?

v

Apakah kinerja dari pemeliharaan terjadwal secara rutin diverifikasi?

v

Apakah biaya perbaikan dan pemeliharaan dilacak untuk setiap aset utama?

v

Apakah kebijakan untuk mengetahui pemeliharaan biaya yang dibeba-

v

nkan dan yang dikapitalisasi? Sumber: Avellanet, A. Wayne (2005). Fixed asset:Internal Control and Risk

Dapat disimpulkan berdasarkan Avellanet (2005) adanya: •

Penjadwalan dari setiap angkatan, verifikasi perawatan diatur sesuai kebutuhan angkatan.

•

Tidak ada pembaruan jadwal pemeliharaan yang disesuaikan dengan kebutuhan, hal ini dapat diantisipasi dengan adanya perawatan aksidentil hanya dilakukan ketika aset tersebut rusak. Berdasarkan Mobley (2004) Dalam memulai perawatan aset yang efektif, dan dianalisis menggunakan tabel perawatan aset.

•

Perawatan aset yang dilakukan sudah sesuai dengan standar operasional tapi belum bisa dilakukan sepenuhnya karena ada kendala inventarisasi aset yang digunakan sebagai data perbaikan aset tetap seperti data komponen yang tersedia.

•

Dari sisi sumber daya manusia sudah sangat memadai yang didiukung dengan adanya pendidikan di setiap angkatan dan dari pengalaman jam terbang.


Kesimpulan Dari seluruh uraian dan analisis yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengendalian internal perolehan aset tetap di unit organisasi eselon 1 Mabes TNI telah memenuhi semua kriteria pengendalian pada perolehan aset tetap yaitu semua pembelian aset tetap dianggarkan, daftar permintaan disetujui dan diotorisasi dengan benar, semua beban dimonitor untuk memenuhi kepatuhan anggaran, kelebihan pengeluaran tidak diperbolehkan terjadi, semua perolehan dimasukkan pada daftar aset, dan jadwal depresiasi dibuat untuk semua aset tetap saat diterima. Sehingga seluruh pengendalian internal perolehan aset tetap sudah terpenuhi. 2. Pengendalian internal penghapusan aset tetap di unit organisasi eselon 1 Mabes TNI belum seluruhnya memenuhi kriteria pengendalian internal penghapusan aset tetap karena ada aset yang masa manfaatnya sudah habis dan tidak memiliki nilai tetapi masih digunakan dan tidak dihapus. Sedangkan kriteria lain sudah terpenuhi yaitu penghapusan aset tetap terlacak pada catatan, keuntungan dan kerugian dari penghapusan aset dicatat pada akun pendapatan atau beban, dan setiap penghapusan aset disetujui. 3. Pengendalian internal inventarisasi aset tetap di unit organisasi eselon 1 Mabes TNI belum seluruhnya memenuhi kriteria pengendalian internal inventarisasi aset tetap karena belum semua transaksi aset tetap dicatat pada periode akuntansi yang benar seperti pada transfer aset. Sedangkan kriteria lain sudah terpenuhi yaitu semua perubahan pada aset tetap benar diotorisasi dan dibuat berdasarka peraturan dan prosedur yang ada, perubahan pada file aset tetap terlacak dan dicatat, dan metode penyusutan yang digunakan diungkapkan. 4. Pengendalian internal pengamanan aset tetap di unit organisasi eselon 1 Mabes TNI belum seluruhnya memenuhi kriteria pengendalian internal pengamanan aset tetap karena belum semua tag pelacak aset digunakan pada semua aset berharga, dan belum ada inventarisasi fisik aset tetap secara berkala dilakukan. Sedangkan kriteria lain sudah terpenuhi yaitu tag pelacak berupa nomer urut pendaftaran tercatat di dalam sistem aplikasi, ada pengamanan yang baik dan reviu pengamanan yang terus dilakukan. 5. Pengendalian internal perawatan aset tetap di unit organisasi eselon 1 Mabes TNI sudah memenuhi kriteria pengendalian internal perawatan aset tetap pada poin aset diperbaiki atau


dirawat pada jadwal perawatan rutin tetap, kinerja dari pemeliharaan terjadwal secara rutin diverifikasi, biaya perbaikan dan pemeliharaan dilacak untuk setiap aset utama, dan ada peraturan untuk membedakan mana biaya pemeliharaan yang dibebankan dan yang dikapitalisasi. Saran Saran untuk Mabes TNI 1.

Diperlukan pengembangan integrasi antara sistem pencatatan dengan keadaan fisik aset baik dari segi kodefikasi, klasifikasi dan identifikasi yang spesifik sehingga pencatatan dapat mewakil aset-aset yang dimiliki TNI secara nyata dan dapat memudahkan untuk pengambilan keputusan manajemen.

2.

Pemberian registrasi dan tag aset disesuaikan dengan penomoran tag yang diberikan atau ditempatkan pada aset tetap sehingga memudahkan untuk melakukan verivikasi fisik aset, dan untuk keperluan pengangaran biaya perawatan yang berdasarkan aset yang benar-benar ada dan terdaftar pada sistem SIMAK BMN.

3.

Untuk aset yang bersifat material, diperlukan peningkatan penilaian aset oleh tenaga ahli atau jasa revaluasi terkait kegiatan penghapusan komponen alat berat, dan pengembangan pelatihan terkait aset- aset persenjataan.

4.

Melakukan koordinasi dengan Kementrian Keuangan, dan pihak internal TNI untuk membuat kodefikasi aset yang sesuai dengan kebutuhan, dengan membuat index dan kodefikasi aset yang berdasarkan data aset yang ada sehingga lebih spesifik kemudian dikonsolidasikan menjadi klasifikasi aset baru yang terus diperbaharui dan data tersebut dapat secara mudah digunakan untuk dasar alokasi anggaran perawatan dan pemeliharaan aset.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya Dari keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, saran untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut antara lain: 1. Penelitian ini hanya mengambil dari sudut pandang Penanggung Jawab SIMAK BMN di UO eselon 1 Mabes TNI. Penelitian selanjutnya bisa dari berbagai sudut pandang Kementerian Keuangan dan BPK.


2. Penelitian ini tidak menganalisis tingkat materialitas aset secara detail karena keterbatasan data. Penelitian selanjutnya bisa menganalisis data kuantitatif. Daftar Pustaka Alfred M. King (2011). Internal Control of Fixed Asset. New Jersey, John Wiley & Sons, Inc. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011-2013. Avellanet, A. Wayne (2005). Fixed asset: Internal Control and Risk. Boston, Thomson Professional and Regulatory Services, Inc Cascarino, Richard E. (2012). Auditor’s Guide to IT Auditing (2nd Edition). New Jersey: John Wiley and Sons, Inc. Dobler, D. W. , Burt, D. N. , and Lee, L. , Jr. (1990). Purchasing and materials management. New York: McGraw-Hill Publishing Company. Fernholz, F. , & Fernholz, R. M. (2007). A toolkit for municipal asset management. RTI International. Institute of Governmental Purchasing, Inc. http://www.dephan.go.id/kemhan/?pg=31&id=290 (diakses 2 agustus 2014) http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database (diakses 17 oktober 2014) http://www.tni.mil.id/pages-13-mabes-tni.html (diakses 23 april 2014) JSP 472 Financial Accounting and Reporting Manual:Minister of Defence United Kingdom. Kementerian Pertahanan No. 67/PMK. 05/2013. Kementerian Keuangan yaitu sesuai dengan Keputusan Kementerian Keuangan No. 59/KMK. 6/2013. Keputusan Menteri Pertahanan No. KEP/853/M/VIII/2013 tentang pelimpahan sebagian wewenang kepada kuasa pengguna barang khususnya pemanfaatan dan penghapusan barang miliki negara dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Lee, R. D. Jr. , Johnson, R. W. , and Joyce, P. G. . (2004). Public budgeting systems (7th ed. ). Boston, MA: James and Bartlett Publishers McCue, C. P. , & Pitzer, J. T. (2000). Centralized vs decentralized purchasing: Current trends in governmental procurement practices. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Manajement. Mikesell, J. L. (2007). Fiscal administration: Analysis and applications in the public sector (7th ed. ). Belmont, CA: Thomas Wadsworth.


Mobley, R. Keith (2004). Maintenance Fundamental (2nd Edition). Elsevier Science &Technology Books. Elsevier, Inc. Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. National Research Council (1998). Stewardship of federal facilities. Washington, D. C. : National Academy Press. Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 17 TAHUN 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan No. 29 tahun 2010 tentang penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara. Scott, W. E. , and Podsakoff, P. M. (1985). Behavioral principles in the practice of management. New York: Wiley. Simons, R. A. (1993a). What public manajers could learn from the private sector. Journal of Property Management, 58 (1), 48-51. Thai, K. V. (2007). Introduction to public procurement. Herndon, VA: National. Undang-undang No. 17 Thn 2003 tentang keuangan negara, rencana kerja dan anggaran. Yaotai Lu (2011). Public Asset Management: Empirical Evidence from The State Governments in The United States. A Dissertation Florida Atlantic University.


Lalu Randy Adlar. Akuntansi, Ekonomi, Universitas Indonesia, Kampus UI, Depok, 16424, Indonesia

Recommend Documents