Daftar Isi. KATA PENGANTAR... ii DAFTAR ISI... iii RINGKASAN EKSEKUTIF... iv

Daftar Isi

KATA PENGANTAR .................................................................................................. ii DAFTAR ISI ................................................................................................................. iii RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................................... iv BAB I

PENDAHULUAN ......................................................................................... A. Latar Belakang ........................................................................................ B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi ................................................. C. Struktur Organisasi ................................................................................ D. Aspek Strategis ...................................................................................... E. Sistematika Penyajian ............................................................................

1 1 3 4 5 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA ...................................................................... A. Rencana Strategis 2012 - 2017 ................................................................ B. Perjanjian Kinerja ..................................................................................

8 8 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................... 11 A. Capaian Kinerja Organisasi .................................................................. 11 B. Realisasi Anggaran ................................................................................. 43 BAB IV PENUTUP .................................................................................................... 46 A. Simpulan.................................................................................................. 46 B. Saran ....................................................................................................... 46 LAMPIRAN Lampiran I – Lampiran II – Lampiran III – Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII

– – – –

Indikator Kinerja Utama (IKU). Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Matriks Pengukuran Kinerja Badan Investasi dan Promosi Tahun Anggaran 2014. Jadwal Kerja Badan Investasi dan Promosi Aceh Tahun 2014. Dokumentasi Foto dan Berita Kegiatan Tahun 2014. Rekam Jejak P2K-APBA. Data Operasional Pusdatin Tahun 2014

LAKIP Badan Investasi dan Promosi Aceh 2014

iii

Ringkasan Eksekutif

Badan Investasi dan Promosi mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas ketujuh RPJMN 2010-2014 yaitu perbaikan iklim investasi dan usaha. Untuk itu, seluruh program kerja Badan Investasi dan Promosi didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Investasi dan Promosi tahun 2012-2017 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan sebagai terjemahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017. Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Badan Investasi dan Promosi pada tahun 2014 adalah sebesar 93,84%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan realisasi investasi di Aceh selama tahun 2014. Realisasi PMA dan PMDN adalah sebesar Rp 6,226 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 22,31 persen dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya sebesar Rp 5,091 triliun. Ini melampaui target yang dicanangkan dalam Renstra Badan Investasi dan Promosi Aceh 2012-2017. Data tahun 2014 menunjukkan bahwa terjadi serapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 19.912 orang pada 197 proyek/perusahaan, baik PMA maupun PMDN, yang tersebar pada hampir seluruh kabupatenupaten/kota di Aceh. Untuk investasi baru di tahun 2014, sebanyak 58 perusahaan/proyek mulai membuka usaha di Aceh dengan komitmen investasi sebesar Rp 23.472.861.900.000,atau menurun 7,79% dari rencana investasi tahun 2013 sebesar Rp 25.455.911.680.000,-. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama (IKU) dapat diilustrasikan dalam tabel berikut.


iv

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya Investasi 16.1 Jumlah nilai realisasi Dalam Negeri dan Investasi investasi (PMDN/PMA) Asing 16.2 Rasio daya serap tenaga kerja

Target 2,300,000,000,000 Rupiah

1:140 Rasio

16.3 Persentase kenaikan nilai rencana investasi

15 %

16.4 Jumlah Perusahaan yang Mendapat Persetujuan (Izin) Penanaman Modal

72 Prsh

Realisasi

Persentase Tingkat Capaian Target (%)

6,226,851,054,556 Rupiah

270.73 %

1:101 Rasio

287.41 %

58 Prsh

72.14 %

1916.04 %

80.56 %

Tabel Pengukuran Kinerja Badan Investasi dan Promosi Aceh Tahun 2014

Untuk anggaran, pagu untuk Badan Investasi dan Promosi pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 21.949.722.043,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat puluh tiga rupiah). Sedangkan realisasinya per 31 Desember 2014 adalah Rp 20.597.137.390,- (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) atau 93,84% dari pagu anggaran. Kinerja ini dinilai oleh Tim Pengendali dan Percepatan Kegiatan (P2K) APBA sebagai prestasi yang sangat bagus (kategori biru).


v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanaman modal atau investasi adalah salah-satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan minat calon-calon penanam modal (investor) dalam negeri dan luar negeri (asing) untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Upaya ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kepastian hukum, stabilitas politik dan keamanan, dan kebijakan pemerintah. Faktor-faktor ini dalam lima tahun ke depan masih memerlukan perhatian khusus dalam rangka meningkatkan investasi di Aceh. Perhatian ini perlu direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi setiap tahun. Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam upaya menarik minat calon-calon penanam modal (investor). Ini ditandai oleh keselarasan regulasi bidang penanaman modal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebaliknya, produk-produk hukum yang tumpang-tindih atau saling bertentangan akan membingungkan dan menyulitkan calon-calon penanam modal (investor) dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Karena itu, pembenahan legislasi bidang penanaman modal perlu terus dilakukan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah stabilitas politik dan keamanan. Dari pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal pada tahun-tahun sebelumnya dapat disimpulkan bahwa salah-satu penyebab tidak kondusifnya iklim investasi di Aceh adalah karena masih belum adanya pemahaman yang sama dari masyarakat akan arti pentingnya investasi bagi pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ini ditandai oleh adanya gangguan-gangguan dari sebagian masyarakat; harga tanah yang tidak rasional; serta penolakan lainnya yang menyebabkan calon-calon penanam modal (investor) tidak dapat melakukan kegiatan investasi atau perluasan usaha di Provinsi Aceh. Karena faktor ini tidak dapat langsung dikendalikan oleh Badan Nasional/Daerah Bidang Penanaman Modal, diperlukan koordinasi aktif


1

dengan

Kepolisian,

Pemerintah

Kabupaten/Kota,

Pemerintah

di

tingkat

Desa/Kampung hingga dengan masyarakat luas secara berkesinambungan. Bahkan, peran masyarakat melalui partai politik nasional dan lokal di Aceh menjadi begitu penting pasca MoU Helsinki yang diimplementasikan melalui Undang-Undang No, 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ketiga yang menjadi faktor utama bagi kegiatan penanaman modal adalah kebijakan pemerintah. Prinsip dasarnya adalah bahwa kegiatan penanaman modal akan semakin besar kualitas dan kuantitasnya jika pemerintah mempermudah perizinan dan pelayanan lain di bidang penanaman modal. Karena itu, upaya perbaikan regulasi untuk meningkatkan minat calon-calon penanam modal (investor) baru terus dilakukan berdasarkan masukan dari dunia usaha dan belajar dari pengalaman negara lain. Sebagaimana telah dilakukan dalam lima tahun terakhir, berbagai investasi di Aceh perlu didorong untuk terus berkembang, baik investasi berfasilitas, investasi non-fasilitas, investasi rumah tangga, maupun investasi pemerintah. Investasi pihak swasta perlu ditumbuhkembangkan karena investasi dari pemerintah sangat terbatas dan hanya pada sektor non-profit yang tidak diminati oleh pihak swasta, seperti penyediaan sarana dan prasarana umum (infrastruktur). Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja lokal untuk mengisi pasar tenaga kerja lokal juga dilakukan secara beriringan agar kegiatan penanaman modal di Aceh dapat betulbetul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan lahirnya Undang-undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 dan terbentuknya pemerintahan yang lebih otonom, maka Pemerintah Aceh melalui Badan Investasi dan Promosi Aceh dapat bertugas lebih mandiri untuk melaksanakan penyusunan perencanaan Penanaman Modal secara makro; mengidentifikasi potensi unggulan daerah; melakukan kegiatan promosi potensi daerah; menyusun regulasi perizinan penanaman modal; sekaligus melakukan pengendalian dan pengawasan serta kerjasama dalam bidang penanaman modal. Untuk tercapainya peningkatan investasi di Provinsi Aceh, perlu dibuat suatu acuan dalam pelaksanaan tugas Badan Investasi dan Promosi Aceh, sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan


2

pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang digunakan adalah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Investasi dan Promosi Aceh. Rencana Strategis Badan Investasi dan Promosi Aceh kemudian diwujudkan dengan berbagai program dan kegiatan setiap tahun selama lima tahun. Tahun 2014 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis 2012-2017 Badan Investasi dan Promosi yang perlu dilaporkan akuntabilitasnya melalui suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Qanun No. 5 Tahun 2007 Bagian Keenam tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Badan Investasi dan Promosi Aceh mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pengembangan investasi dan promosi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas di atas, Badan Investasi dan Promosi Aceh memiliki fungsi: 1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan; 2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; 3. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang investasi dan promosi; 4. Peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang investasi dan promosi; 5. Pemberian rekomendasi, perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupatenupaten/kota di bidang investasi dan promosi; 6. Pembinaan dan pengembangan investasi dan promosi; 7. Pemantauan dan pengawasan operasional pelaksanaan investasi; 8. Promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan investasi; dan 9. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis badan (UPTB).


3

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud, Badan Investasi dan Promosi Aceh mempunyai kewenangan: 1. Menyediakan dukungan pengembangan kawasan investasi; 2. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang investasi dan promosi; 3. Melaksanakan pelatihan bidang investasi; 4. Melakukan kerjasama dalam bidang investasi dengan Kabupaten/Kota; 5. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengelolaan pasar; 6. Melaksanakan promosi dan menyelenggarakan pameran, kerjasama luar negeri bagi keperluan investasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan investasi dan promosi; dan 7. Menyediakan

dukungan

fasilitas

pengembangan

kawasan

investasi

serta

merencanakan kawasan investasi.

C. Struktur Organisasi

Semua tugas, fungsi, dan kewenangan yang disebutukan di atas dikelola melalui struktur organisasi berikut: 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat; 3. Bidang Program dan Pelaporan; 4. Bidang Promosi; 5. Bidang Perizinan; 6. Bidang Pengembangan Investasi;

Selain struktur formal di atas, Badan Investasi dan Promosi Aceh juga membentuk Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Investasi Aceh yang berfungsi sebagai pengumpul, penyimpan, pengolah, dan penyebar data dan informasi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) di Aceh ini.


4

D. Aspek Strategis

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah menetapkan 11 prioritas nasional yaitu 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Penanggulangan kemiskinan; 5. Ketahanan pangan; 6. Infrastruktur; 7. Iklim investasi dan usaha; 8. Energi; 9. Lingkungan hidup dan penanganan bencana; 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik; serta 11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Mengacu pada poin ketujuh di atas dapat dilihat bahwa peran strategis Badan Investasi dan Promosi Aceh yang dalam bidang penanaman modal untuk mewujudkan iklim investasi dan usaha sebagai prioritas yang direncanakan dalam jangka waktu lima tahun (jangka menengah).

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Investasi dan Promosi Aceh selama Tahun 2014. Capaian kinerja (performance results) tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.


5

Sistematika penyajian LAKIP Badan Investasi dan Promosi Aceh Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mengambil contoh praktis pada LAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2011. Adapun sistematika penyajian laporan ini adalah sebagai berikut : ●

Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

●

Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2014.

●

Bab III – Akuntabilitas Kinerja. A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (BKPM); 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).


6

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja guna mewujudkan kinerja organisasi. ●

Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

●

Lampiran. 1. Perjanjian Kinerja. 2. Lain-lain yang dianggap perlu.


7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2012-2017

Rencana Strategis (Renstra) Badan Investasi dan Promosi Aceh merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan kepadanya. Penyusunan Renstra 2012-2017 Badan Investasi dan Promosi Aceh mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh tahun 2012-2017, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang penanaman modal. Karena RPJMA 20122017 baru ditetapkan pada Desember 2013, beberapa penyesuaian dilakukan terhadap Renstra tersebut. Secara ringkas, subtansi Renstra 2012-2017 Badan Investasi dan Promosi Aceh dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Visi Visi Badan Investasi dan Promosi Aceh adalah “Aceh Menjadi Salah-Satu Daerah Investasi Utama Tahun 2017”.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visinya, Badan Investasi dan Promosi Aceh menetapkan tiga misi, yaitu:

a.

Meningkatkan Percepatan Reformasi Birokrasi Bidang Penanaman Modal;

b.

Membentuk Citra Aceh sebagai Daerah Tujuan Utama Investasi;


8

c.

Melaksanakan Integrasi Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal dengan Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta, Perbankan dan Masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Investasi dan Promosi Aceh menetapkan tiga (3) tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2017, yaitu : 1. Meningkatkan efektifitas promosi dan kualitas pelayanan penanaman modal. 2. Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi. 3. Meningkatkan kualitas perencanaan bidang penanaman modal. Setelah tujuan ditetapkan, kemudian ditentukan pula sasaran yang akan ditempuh agar tujuan dimaksud dapat tercapai. Adapun sasaran jangka menengah dari Badan Investasi dan Promosi Aceh adalah : 1.

Meningkatnya jumlah penanam modal.

2.

Meningkatnya realisasi investasi.

3.

Tercapainya perencanaan bidang penanaman modal yang komprehensif.

B. Perjanjian Kinerja

Di antara sasaran dan indikator kinerja di atas, terdapat sasaran yang strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi bagian dari Perjanjian Kinerja Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh kepada Gubernur Aceh. IKU ini adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Investasi dan Promosi Aceh serta RPJMA tahun 2012-2017. Adapun Sasaran Strategis dan IKU Badan Investasi dan Promosi Aceh adalah sebagai berikut:


9

No.

Sasaran Strategis

1

Meningkatnya jumlah penanaman modal.

2

Meningkatnya realisasi investasi.

Indikator Kinerja Utama      

Jumlah nilai realisasi investasi. Persentase kenaikan nilai realisasi investasi. Rasio daya serap tenaga kerja. Jumlah perusahaan yang mendapat persetujuan (izin) penanaman modal. Jumlah nilai rencana investasi. Persentase kenaikan nilai rencana investasi.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Investasi dan Promosi.

Untuk Tahun Anggaran 2014, Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh telah menandatangani Perjanjian Kinerja sebagaimana dimuat dalam Lampiran I mengikuti Rencana Strategis 2012-2017. Isinya adalah sebagaimana ditunjukkan tabel 2.2. di bawah ini.

Sasaran 1: Meningkatnya jumlah penanaman modal. Jumlah Perusahaan yang mendapat persetujuan (izin) penanaman modal

72 Perusahaan

Rasio daya serap tenaga kerja

1:140

Jumlah nilai realisasi investasi.

2.300.000.000.000 rupiah

Sasaran 2: Meningkatnya realisasi investasi. Jumlah nilai rencana investasi. Persentasi kenaikan nilai rencana investasi.

7.302.500.000.000 rupiah 15 %

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 pada Badan Investasi dan Promosi Aceh.


10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Investasi dan Promosi Aceh tahun 2014 dilakukan dengan cara: 1. Membandingkan antara target dengan realisasinya. 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dari BKPM.;

Adapun capaian realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2014 Badan Investasi dan Promosi Aceh adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1. Secara kumulatif, realisasi PMA dan PMDN pada tahun 2014 sebesar Rp 6,226 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 22,31 persen dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya sebesar Rp 5,091 triliun. Ini melampaui target yang dicanangkan dalam Renstra Badan Investasi dan Promosi Aceh 2012-2017. Sasaran Sasaran 1: Meningkatnya jumlah penanaman modal.

Target

Realisasi

Persentase Tingkat Capaian Target (%)

72 Perusahaan

58 Perusahaan

80.56

2. Rasio daya serap tenaga kerja.

1:140

1:101

72.14

3. Jumlah nilai realisasi investasi.

2.300.000.000.000 rupiah 7.302.500.000.000 rupiah

6.226.851.054.556 rupiah 23.472.861.900.000 rupiah

270.73

15%

-7.79%

-51.93

Indikator Sasaran 1. Jumlah Perusahaan yang mendapat persetujuan (izin) penanaman modal.

Sasaran 2: 1. Jumlah nilai rencana investasi. Meningkatnya realisasi 2. Persentasi kenaikan nilai investasi. rencana investasi.

321.44

Tabel 3.1 Capaian Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2014


11

Gambar 3.1 menunjukkan perkembangan yang terjadi pada tahun 2014 dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya serta posisi relatif pencapaian target lima tahunan Rencana Strategis 2012-2017 pada tahun kedua ini.

Gambar 3.1. Perkembangan Realisasi Investasi Aceh hingga Tahun 2014

Peningkatan realisasi investasi pada tahun 2014 menunjukkan bahwa iklim investasi semakin membaik. Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) juga semakin meningkat. Seiring dengan itu, permasalahan penanaman modal terus diupayakan penyelesaiannya melalui forum taskforce yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Realisasi investasi yang terus mengalami peningkatan ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengatasi pengangguran dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh. Data tahun 2014 menunjukkan bahwa terjadi serapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 19.912


12

orang pada 197 proyek/perusahaan, baik PMA maupun PMDN, yang tersebar pada hampir seluruh kabupatenupaten/kota di Aceh. Rasio tenaga kerja mengalami penurunan karena tahun 2014 banyak perusahaan jasa yang menyampaikan laporannya, untuk perusahaan sektor jasa dan sektor perdagangan penggunaan tenaga kerja relatif lebih kecil, sementara sektor perkebunan banyak menyerap tenaga kerja. Untuk investasi baru di tahun 2014, sebanyak 58 perusahaan/proyek mulai membuka

usaha

di

Aceh

dengan

komitmen

investasi

sebesar

Rp 23.472.861.900.000,- atau menurun (7.79)% dari tahun 2013 dimana total nilai rencana investasi PMA dan PMDN Rp 25.455.911.680.000,-. Yang selanjutnya perlu dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendampingan agar mereka mendapat izin-izin turunan di daerah sehingga semakin cepat melakukan realisasi investasi. Jika dilihat catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dalam hal realisasi investasi, maka dapat diketahui bahwa pada Triwulan IV-2014, untuk PMDN, Aceh berada pada peringkat ke-8 dengan realisasi Rp 1.900,6 (Rp juta) dari 52 proyek. Sedangkan untuk PMA, Aceh berada pada peringkat ke-30 dengan realisasi USD 12,8 (USD ribu) dari 38 proyek. BKPM juga menyebutkan bahwa secara keseluruhan, pada tahun 2014 Aceh berada pada peringkat ke-9 untuk PMDN dengan realisasi Rp 5.110,3 (Rp juta) dari 75 proyek. Sedangkan untuk PMA, Aceh berada pada peringkat ke-29 dengan realisasi USD 31,1 (USD ribu) dari 49 proyek. Jadi, total realisasi Investasi Aceh Tahun 2014 adalah sebesar Rp 5.436.850.000 dan ini berarti mencapai target yang telah ditetapkan BKPM untuk Aceh, yaitu Rp 5,4 Triliun. Perbedaan pencatatan realisasi antara BKPM dan Badan Investasi dan Promosi disebabkan oleh teknik pencatatan yang berbeda. BKPM mencatat secara elektronik dengan aplikasi web SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik), sementara Badan Investasi dan Promosi Aceh mencatat secara manual.


13

Dalam database SPIPISE hanya tersedia perusahaan yang memiliki perizinan penanaman modal. Sedangkan perusahaan yang tidak memiliki perizinan penanaman modal juga diwajibkan untuk melapor secara manual Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), tetapi dokumen perizinan daerah harus disampaikan kepada Pusdatin BKPM, lalu Pusdatin memasukkan dalam database SPIPISE.

Untuk

memasukkan

database

perizinan

ke

dalam

SPIPISE

membutuhkan waktu relatif lama, terjadi jeda sekitar satu triwulan, bahkan hingga satu tahun. Karena itu, urgensi penerapan SPIPISE oleh PTSP Kabupaten/ Kota sangat diperlukan. Saat ini baru PTSP provinsi (BP2T) dan beberapa Kabupaten/ Kota saja yang menerapkan SPIPISE perizinan oleh PTSP, padahal amanah RPJMN 2010-2014 diharapkan PTSP Kabupaten/Kota segera menerapkan SPIPISE perizinan. Di sisi lain, sebagian perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta mengirim langsung LKPM kepada BKPM, tetapi tidak ditembuskan kepada Badan Investasi dan Promosi Aceh. Sebagian lagi perusahaan hanya menyampaikan LKPM kepada provinsi dan Kabupaten/ Kota, tetapi tidak menyampaikan ke BKPM. Patut diketahui bahwa Badan Investasi dan Promosi Aceh selalu melakukan konsolidasi data realisasi tiap triwulan, sehingga selisih pencatatan semakin mengecil. Beberapa fakta menarik lain yang terjadi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut.  Ada 197 proyek/ perusahaan yang melakukan realisasi investasi di Aceh, dan sebanyak 146 proyek atau 74 % di antaranya adalah PMDN.  Kabupaten Aceh Tengah adalah lokasi favorit investor asing dengan total PMA sebanyak 7 proyek/perusahaan.  Kabupaten Aceh Tengah adalah lokasi favorit investor dalam negeri dengan total PMDN sebanyak 20 buah.


14

 PMDN dengan realisasi investasi total tertinggi, yaitu Rp 1.2 Triliun adalah PT. PLN (persero) UIP I (PLTA Peusangan) dengan lokasi proyek di Kabupaten Aceh Tengah  PMA dengan realisasi investasi total tertinggi, yaitu USD 7,6 juta, adalah PT. Kamadhenu Ventures Indonesia dengan lokasi proyek di Kabupaten Aceh Tengah  Bidang usaha Listrik, gas dan air memiliki realisasi investasi tertinggi dengan total nilai Rp 2,27 Triliun (PMDN Rp 2,25 Triliun dan PMA Rp 14,72 Miliar). Tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan realisasi investasi asing dan domestik dengan menyederhanakan prosedur perizinan dan memperkuat kelembagaan penanaman modal dan PTSP. Demikian pula pengembangan agroindustri, infrastruktur pelabuhan dan jalan tembus, serta pengembangan pariwisata menjadi prioritas penanganan yang memerlukan dukungan segenap lapisan masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan peran pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat mendukung program prioritas pemerintah pusat melalui sektor listrik, infrastruktur, dan kemaritiman. Di bawah ini disajikan uraian lengkap pelaksanaan 7 (tujuh) program utama oleh Badan Investasi dan Promosi Aceh dalam rangka meningkatkan pembangunan Aceh melalui bidang Penanaman Modal. Pada beberapa kegiatan disajikan: 1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. dan 3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Di samping itu, pada beberapa kegiatan diberikan juga solusi/rekomendasi kegiatan yang perlu dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.


15

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara umum, kebutuhan administrasi kantor pada tahun anggaran 2014 telah terpenuhi dan membuat tugas-tugas bidang penanaman modal dapat dilaksanakan dengan baik. a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelaksanaan : Kegiatan ini meliputi pengiriman surat-surat dinas, belanja perangko, materai dan benda-benda pos lainnya serta pengiriman paket dinas. Dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp 51.800.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 48.278.070,- atau 93,20%. Hasil yang dapat dicapai adalah 100% kebutuhan perangko, materai dan pengiriman barang cetakan dalam dan luar negeri dapat dipenuhi. b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Pelaksanaan : Kegiatan ini meliputi pembayaran jasa rekening telepon 7 saluran, biaya air PDAM dan biaya rekening listrik kantor. Jangka waktu 12 bln Listrik; 12 blnTelepon; 12 bln Jasa Air. Dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp 401.800.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 312.192.797 atau 77,70%. Hasil yang dapat dicapai adalah 100% kebutuhan pembayaran listrik, telepon, dan air dapat dipenuhi. c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pelaksanaan : Kegiatan ini meliputi pembayaran honorarium pegawai honorer/tidak tetap dan pembelian peralatan kebersihan dan bahan kebersihan kantor. Dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp 23.035.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 23.034.000,- atau 99,99%. Hasil yang dapat dicapai adalah 1


16

(satu) unit gedung Badan Investasi dan Promosi dengan luasan lantai/lahan yang dikelola adalah Lt 1 = 1135m2; Lt 2 = 1135m2; dan halaman = 385m2 yang masuk pemeliharaan atau 100% dari yang direncanakan. d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelaksanaan : Kegiatan ini meliputi belanja alat tulis kantor. Dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp 72.420.750,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 72.418.000,- atau 99,99%. Hasil yang dapat dicapai adalah 100% kebutuhan alat tulis kantor dapat terpenuhi. e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Pelaksanaan : Kegiatan ini meliputi pencetakan dokumen-dokumen dinas dan foto copy surat-surat dan blangko kedinasan. Dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp 102.400.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 100.867.000,- atau 98,50%. Hasil yang dapat dicapai adalah 100%

barang cetakan dan

penggandaan dapat dipenuhi. f. Kegiatan

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Pelaksanaan : Kegiatan ini meliputi pembelian alat-alat listrik dan elektronik (lampu pijar battery kering). Dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp 21.246.000,dan dapat direalisasikan sebesar Rp 21.245.000,- atau 99,99%. Hasil yang dapat dicapai adalah 100% alat-alat listrik dan elektronik yang dibutuhkan dapat tersedia. g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pelaksanaan :


17

Kegiatan ini meliputi honorarium tim pengadaan/pemeriksaan barang dan jasa, biaya dekorasi dan spanduk untuk keperluan hari-hari besar dan biaya publikasi media cetak. Dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp 1.528.510.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.527.680.000,- atau 99,95%. Hasil yang dapat dicapai adalah tersedia Mesin Hitung Uang 1 Unit, UPS 1 Unit, Laptop 2 Unit, Komputer 1 Unit, Sofa 1 Unit, Kursi 3 Unit, AC 6 Unit, AC Portable 3 Unit, Printer 8 Unit, Meja 15 Unit, Mesin Fax 1 Unit, LED TV 1 Unit atau 100% dari yang direncanakan. h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Pelaksanaan : Kegiatan

ini

meliputi

belanja

surat

kabar/majalah

(Serambi

Indonesia;Kompas; Waspada;Majalah Tempo) buku-buku sebagai sumber informasi dan peraturan yang ada. Dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp 25.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 24.510.000,- atau 98,04%. Hasil yang dapat dicapai adalah 100% kebutuhan koran, majalah, buku perundang-undangan dapat dipenuhi dengan baik. i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Pelaksanaan : Kegiatan ini meliputi penyediaan makanan dan minuman keperluan rapat dan untuk tamu. Dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp 100.700.000,dan dapat direalisasikan sebesar Rp 58.862.000,- atau 58,45%. Hasil yang dapat dicapai adalah pelayanan makan minum rapat dan tamu dapat dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhan atau 100% dari yang direncanakan. j. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah Pelaksanaan :


18

Kegiatan ini meliputi rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah. Dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp 204.450.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 202.801.300,- atau 99,19%. Dari target 24 orang keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah, hasil yang dapat dihadiri dari target 24 orang dapat dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhan atau 100% dari yang direncanakan. k. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan : Kegiatan ini meliputi peningkatan pelayanan administrasi perkantoran. Dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp 430.300.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 428.700.000,- atau 99,63%. Hasil yang dapat dicapai adalah Ketersedianya pegawai kontrak dapat dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhan atau 100% dari yang direncanakan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Secara umum, kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2014 telah terpenuhi dan membuat tugas-tugas bidang penanaman modal dapat dilaksanakan dengan baik. a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pelaksanaan : Kegiatan ini meliputi pembelian suku cadang mobil dinas, pembelian suku cadang roda-2, pembelian bahan bakar dan pelumas mobil dan kendaraan roda-2, belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil dan kendaraan roda-2. Dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp 187.660.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 179.365.607,- atau 95,58%. Hasil yang dapat dicapai adalah 6 unit roda empat dan 4 unit


19

roda dua dapat dirawat dan dioperasikan dengan baik atau 100% dari yang direncanakan. b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pelaksanaan : Kegiatan ini meliputi jasa service peralatan dan perlengkapan kantor. Dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp 193.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 192.854.000,- atau 99,92%. Hasil yang dapat dicapai adalah beberapa item perlengkapan kantor, yaitu AC 25 unit; komputer 20 unit; mesin genset 1 unit; mesin fotocopy 2 unit dapat dirawat dan digunakan sesuai fungsinya. Capaian realisasi kegiatan ini adalah 100% dari yang direncanakan. c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor Pelaksanaan : Kegiatan ini meliputi pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman kantor. Dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp 50.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp 50.000.000,- atau 100%. Hasil yang dapat dicapai adalah terpeliharanya taman, tempat parkir, dan halaman kantor dengan baik atau 100% dari yang direncanakan. d. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Pelaksanaan : Kegiatan ini terdiri dari 4 paket pekerjaan rehabilitasi terhadap gedung kantor, terutama pada bagian-bagian yang telah rusak atau tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp 690.200.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 679.246.000,-

atau

98,41%.

Hasil

yang

dapat

dicapai

adalah

rehab/penataan interior ruang sekretaris, ruang perizinan, ruang promosi,


20

dan pembuatan mushalla Badan Investasi dan Promosi dapat dirawat agar berfungsi dengan baik atau 100% dari yang direncanakan.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan ini meliputi tertib dan disiplin pakaian aparatur, hasil yang dapat dicapai adalah meningkatnya tertib dan disiplin pakaian aparatur dengan baik atau 100% dari yang direncanakan. a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pelaksanaan : Kegiatan ini meliputi Pakaian dinas harian, linmas, pakaian satpam, dan pakaian tenaga kontrak. Dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp 85.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp 85.000.000,- atau 100%. Hasil yang dapat dicapai adalah Tersedianya pakaian dinas harian, linmas, pakaian satpam, dan pakaian tenaga kontrak sebanyak 162 stel dengan baik atau 100% dari yang direncanakan. b. Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI Pelaksanaan : Kegiatan ini meliputi pengadaan pakaian dinas KORPRI. Dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp 29.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp 29.000.000,- atau 100%. Hasil yang dapat dicapai adalah Tersedianya pakaian dinas KORPRI sebanyak 58 stel dengan baik atau 100% dari yang direncanakan. c. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Pelaksanaan :


21

Kegiatan ini meliputi pengadaan pakaian batik motif Aceh. Dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp 29.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp 29.000.000,- atau 100%. Hasil yang dapat dicapai adalah Tersedianya pakaian batik motif Aceh sebanyak 58 stel dengan baik atau 100% dari yang direncanakan.

4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program ini dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun 2014 sebanyak Rp 6.226.851.054.556,- dimana pada tahun 2013 realisasi investasi Rp 5.091.120.831.697,- sehingga tingkat pertumbuhan PMA dan PMDN pada tahun 2014 sebanyak 22,31 %. Nilai realisasi investasi tersebut didapat dari kegiatan pemantauan ke perusahaanperusahaan di Kabupaten/Kota se-Aceh melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Minat investasi pada tahun 2014 sebanyak PMA 66 perusahaan/proyek, PMDN 18 perusahaan/proyek, dimana 39 PMDN dan 19 PMA telah mendapat persetujuan Izin Persetujuan (IP) pada tahun 2014. Selain itu, program ini dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan realisasi investasi sebesar 6,226 triliun di akhir tahun 2014 karena telah melampaui ketetapan target investasi. Di lain pihak, kegiatan promosi perlu diperbaiki kualitasnya dengan strategi membuat buku detailed planed yang menawarkan langsung proyek-proyek investasi baik infrastruktur maupun pengolahan komoditas unggulan. Keikutsertaan pada forum bisnis juga berubah dari sekedar peserta suatu event menjadi sebagai pembicara.


22

a. Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah Kegiatan ini meliputi penguatan kelembagaan IPMK dan PTSP, evaluasi kinerja aparatur Penanaman Modal, menghadiri undangan rapat dan pembinaan bidang Penanaman Modal pada Kabupaten/Kota, dan mendampingi tamu BKPM/Instansi terkait & investor. Pelaksanaan: 

Koordinasi dengan aparatur di daerah sebanyak 6 kali dari 1 kali yang direncakan, dalam rangka Pegawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal pada Kabupaten/Kota.



Cetak buku Analisis Jabatan & Angka Beban Kerja sebanyak 35 buku dari 70 buku yang direncanakan.



Cetak Buku Agenda Kerja Badan Investasi dan Promosi Aceh Tahun 2014 sebanyak 35 buah dari 200 buku yang direncanakan.

Dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah adalah Rp 456.958.600,dan dapat direalisasikan sebesar Rp 441.356.977,-. Kegiatan ini dapat direalisasikan 96,59% dari yang direncanakan. b. Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Pelaksanaan : Yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah:  Pemantauan realisasi pelaksanaan penanaman modal baik PMDN maupun PMA dari sumber dana APBA untuk dalam daerah, realisasi 8 kali dan luar daerah realisasi 3 kali. Dan untuk menghadiri rapat, BIMTEK, dan konsultasi luar daerah realisasi 9 kali.  Pemantauan realisasi pelaksanaan penanaman modal baik PMDN


23

maupun PMA dari sumber dana dekonsentrasi (APBN) untuk dalam daerah realisasi 34 kali, dan pemantauan dalam daerah realisasi 3 kali. Dan untuk menghadiri rapat, konsultasi, dan konsolidasi luar daerah realisasi 5 kali.  Pengawasan

kepada

perusahaan

yang

memiliki

permasalahan

penanaman modal, target 1 kali pengawasan, terlaksana 2 kali, capaian 200%.  Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang diikuti oleh Instansi Teknis dan Perusahaan. Dengan peserta 40 orang dari 40 orang yang ditargetkan (capaian 100%).  Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ditargetkan sebanyak 1 kali, realisasi 1 kali (100%)  Rapat Koordinasi dengan instansi teknis dan kabupaten/ kota ditargetkan 3 kali, realisasi 3 kali, capaian 100%  Rapat konsinyering realisasi pelaksanaan penanaman modal (APBN) ditargetan 2 kali, realisasi 2 kali (100%)  Rapat

fasilitasi

penyelesaian

permasalahan

penanaman

modal

(Taskforce) target 2 kali, realisasi 2 kali (100%)  Publikasi informasi terkait Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kegiatan ini meliputi iklan pengumuman di media cetak tentang

kewajiban

perusahaan

untuk

menyampaikan

LKPM

sebagaimana amanah dari Perka BKPM No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Dari target 2 kali, dapat diaksanakan sebanyak 3 kali (capaian 150%).

Dari hasil pemantauan data realisasi LKPM yang disampaikan tahun 2014, jumlah realisasi perusahaan/ proyek mencapai 197 proyek, dengan PMDN 146 proyek dan PMA 51 proyek, dengan total realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar Rp 6.226.851.054.556. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan pemantauan mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Pembinaan dan pemantauan yang dilakukan serta pelaporan LKPM


24

melalui

email

telah

meningkatkan

kepatuhan

perusahaan

untuk

menyampaikan LKPM.

Jumlah serapan tenaga kerja tahun 2014 sebanyak 20.038 orang dengan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 19. 922 orang dan Tenaga Kerja Asing (TKA) 116 orang.

Dari jumlah perusahaan dan tenaga kerja dapat diketahui bahwa rasio penyerapan tenaga kerja adalah 1:102.

Dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang bersumber dari APBA adalah sebesar Rp 511.240.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 478.789.123,- atau 93,65%.

Permasalahan : ●

Banyak perusahaan yang belum patuh melaporkan LKPM secara tepat waktu dan berkesinambungan, alamat perusahaan sering berubah tapi tidak dilaporkan, dokumen perusahaan tidak tersedia di lokasi proyek, sehingga menyulitkan perolehan data dan informasi di lokasi, serta wakil perusahaan yang dihubungi masih belum semua mengetahui perkembangan realisasi investasi perusahaannya.

●

Perusahaan masih sedikit yang menyampaikan LKPM melalui SPIPISE, padahal sebagian sudah mendapatkan kode akses.

●

Instansi penanaman modal Kabupaten/Kota belum melakukan koordinasi secara optimal dengan perusahan yang berada dilokasi masing-masing. Masih sedikit dari Instansi penanaman modal Kabupaten/Kota

yang

melaksanakan

kegiatan

pembinaan

dan

pengendalian pelaksanaan penanaman modal. ●

Instansi teknis provinsi dan Kabupaten/Kota belum sepenuhnya


25

menindaklanjuti

hasil

rapat

taskforce.

Tim

Taskforce

belum

melakukan kunjungan lapangan. ●

Tenaga evaluasi LKPM masih kurang, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Demikian pula kendaraan operasional yang mampu beroperasi di segala medan belum tersedia.

●

Kapasitas tim pemantauan masih belum memadai.

●

Hasil kajian belum disosialisasikan dan menyebutkan bahwa masih terdapat kendala status tanah dalam dari sebagian dalam kawasan industri Lhokseumawe.

Solusi :  Perlu adanya tambahan tenaga evaluasi LKPM untuk melakukan verifikasi atas LKPM yang diterima dengan mengoptimalkan SDM yang ada di kantor.  Perlu sistem elektronik input data LKPM yang mudah dipakai petugas untuk mempercepat dan memperkecil kesalahan database.  Perlu adanya kendaraan yang bisa masuk ke lokasi proyek terutama untuk proyek perkebunan dan pertambangan.  Menegur perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM melalui Surat Teguran dan perlu adanya sanksi sesuai ketentuan.  Perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan kantor pusat, dan setiap perusahaan yang berinvestasi di Aceh agar membuka kantor di Aceh.  Perlu diberi pembinaan kepada perusahaan agar menyampaikan kewajibannya untuk mengirimkan LKPM secara berkesinambungan dan benar sesuai ketentuan.  Kuantitas dan kualitas tim verifikasi dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal belum memadai.


26

 Perlu digalakkan investasi

yang padat karya

(lebih banyak

menggunakan tenaga kerja), sehingga lebih banyak lapangan kerja baru yang tersedia untuk menurunkan tingkat pengangguran.  Kualitas pemantauan perlu ditingkatkan dengan pembinaan kepada aparatur tenaga pemantauan realisasi penanaman modal provinsi dan Kabupaten/Kota.  Diharapkan perusahaan dapat melaporkan permasalahan yang dihadapi dan realisasi importasi mesin, sehingga menjadi bahan dasar dalam melakukan pengawasan.  Pembinaan kepada perusahaan harus terus dilakukan, dan diharapkan perusahaan dapat mengisi sendiri LKPM melalui SPIPISE.  Rapat koordinasi harus dihadiri oleh pengambil kebijakan, baik dari instansi terkait maupun dari perusahaan agar pengambilan kebijakan dapat segera diambil untuk menjadi solusi bagi masalah yang sedang dihadapi.  Perlu peningkatan kerjasama, konsolidasi dengan pemerintah pusat dan daerah mengenai data dan informasi realisasi investasi yang disampaikan perusahaan.  Perlu meningkatkan sosialisasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal bagi PDKPM dan instansi teknis Kabupaten/Kota.  Diharapkan instansi teknis provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti secara optimal permasalahan perusahaan seperti masalah lahan, regulasi teknis, dll.  Tim Taskforce perlu turun ke lapangan untuk mengetahui persis permasalahan yang dihadapi perusahaan dan masyarakat setempat.  Publikasi tentang LKPM dapat dilakukan setiap triwulan dengan dengan memasukkan jumlah perusahaan yang belum menyampaikan LKPM dan yang tidak aktif.


27

 Diharapkan hasil kajian dapat disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait. Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara dapat menyelesaikan status lahan yang belum siap pakai.

c. Kegiatan

Peningkatan

Kualitas

Sumberdaya

Manusia

Guna

Peningkatan Pelayanan Investasi Kegiatan ini meliputi honorarium non PNS, belanja barang dan jasa, makan minum dan perjalanan dinas dalam/luar daerah dalam rangka bimbingan ketentuan/kebijakan penanaman modal. Pelaksanaan : Yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah: a. Mengikutsertakan 58 orang aparatur bidang penanaman modal dalam kegiatan bimbingan ketentuan/kebijakan penanaman modal dari 50 orang direncanakan atau 116% dari yang direncanakan. b. Mengikutsertakan 38 orang aparatur bidang penanaman modal dalam kegiatan kursus-kursus singkat untuk mendukung tugas di bidang penanaman modal dari 30 orang direncanakan atau mencapai 126,67%. c. Keikutsertaan aparatur dalam training/seminar di luar negeri. Kerjasama dengan Pemerintah China dalam "Human Resource development Cooperation Program"" dengan mengirimkan staf senior Badan Investasi dan Promosi Aceh ke China untuk mengikuti beberapa seminar: - Seminar Course on Tourism Industry Cooperation for China and BIMP-EAGA in 2014. - The 2014 Seminar on Agricultural Management for Officials of ASEAN Countries 2014. - Seminar on Human Resource Development


28

Dana

yang

dianggarkan

untuk

Kegiatan

Peningkatan

Kualitas

Sumberdaya Manusia guna Peningkatan Pelayanan Investasi adalah sebesar Rp 270.610.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 266.678.400,- atau 98,55%. Kegiatan ini dapat direalisasikan 121% dari yang direncanakan.

d. Kegiatan

Peningkatan

Promosi,

Kerjasama

Investasi

dan

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Pelaksanaan : Yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah: Proyek-proyek investasi yang ditawarkan adalah sebegai berikut : AGRO INDUSTRI: 1. Food Crops & Horticultura 1. Pabrik Pengolahan Padi (daerah potensial: Pidie, Aceh Utara, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Timur). 2. Industri Pengolahan Pakan Ternak dari Jagung dan kedelai (daerah potensial: Aceh Selatan & Aceh Tenggara, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Barat dan Aceh Tenggara). 2. Fruits & Vegetable : Pengembangan pertanian hortikultura organik (daerah potensial: Bener Meriah). 3. Perkebunan : 1. Industri pengolahan sawit dan berbagai turunan hasil sawit (daerah potensial: Aceh Tamiang, Aceh Singkil dan Nagan Raya). 2. Industri Pengolahan Karet (daerah potensial: Aceh Timur, Aceh Tamiang & Aceh Barat).


29

3. Industri Pengolahan dan Pengemasan Kakao (daerah potensial: Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat Daya). 4. Industri Pengolahan Kopi (daerah potensial: Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues). 5. Industri Pengolahan Kelapa (daerah potensial: Aceh Besar, Bireuen & Aceh Utara). 6. Industri Pengolahani Nilam (daerah potensial: Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Selatan, dan Aceh Barat). 4. Peternakan : 1. Aceh Beef Industri (daerah potensial: Aceh Besar, Pidie, Bener Meriah, Nagan Raya dan Aceh Tengah). 5. Perikanan : 1. International Fishing Port Lampulo, Banda Aceh. 2. Pelabuhan Ikan Idi, Aceh Timur 6. Infrastruktur dan Energi : 1. Layanan Roll-on/Roll-off Cargo Ferry Service, Langsa dan Krueng Geukeh. 2. Geothermal Power Plant (Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Bener Meriah. 3. Hydro Power Plant (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Pembangunan

infrastruktur

'Jambo

Aye

Multipurpose

Reservoir,' Aceh Utara. 7. Pariwisata 1. Kawasan pariwisata "Krueng Aceh River Walk," Banda Aceh. 2.

Kawasan pariwisata "Ulee Lheu Beach and Recreation," Banda Aceh

3. Sabang Free Port & Free Trade Zone Project (Layanan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang) 4. Aceh Industrial & Trading Estate (Ladong, Aceh Besar)


30

Kegiatan-Kegiatan Promosi Investasi: 1. Aceh Investment Promotion (AIP) dilaksanakan di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh pada 20 Mei 2014 yang dihadiri oleh 330 orang dari SKPA, DPRA, sektor swasta, Kadin, asosiasi, duta besar, konsulat dan kamar dagang negara-negara sahabat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan profil investasi Aceh kepada calon investor, membangun komitmen bersama guna meningkatkan image positif tentang kondisi dan situasi terkini Aceh dan menginput hambatan dan permasalahan yang dihadapi dunia usaha untuk segera dicarikan solusinya. 2. Indonesia-Malaysia-Thailand

Growth

Triangle

(IMT-GT)

merupakan kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi terutama di daerah perbatasan di kawasan anggota IMT-GT. Diselenggarakan di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh pada 11-14 September 2014. Kegiatan ini dihadiri oleh 300 orang, mulai dari menteri dan gubernur/wakil gubernur dari tiga negara, konjen negara sahabat, SKPA, perbankan, dan pengusaha dari tiga negara tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu: Joint Buisness Council (JBC), Senior Official Meeting (SOM), 11th Chief Minister and Governors' Forum (CMGF) dan 20th Ministerial Meeting (MM). 3. Aceh Expo dilaksanakan pada 21-25 Juni 2014. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi potensi investasi Aceh dan masyarakat dapat berdialog dan bertukar pikiran mengenai iklim investasi terkini dan tantangan yang dihadapi. 4. Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Makasar pada 10-15 Juni 2014. Kegiatan ini meliputi seminar dan forum bekerjasama dengan


31

BKPM. Pertemuan: Seminar Nasional Investasi. Pameran Investasi daerah dan One on One Meeting: a. Uni European - Trade and Cooperation, membahas potensi terkait

sektor

infrastruktur,

energi

terbaharukan,

pengembangan agro industri untuk memperkuat ketahanan pangan. b. PT. Pacific Energy Co. Ltd (Korea), Investasi Agroindustri, pengolahan kopi dan beras di Kab Aceh tengah, dll. c. Jeil Teknos Co. Ltd (Korea), Pembangunan industri kapal/spare part (mencari lahan seluas150.000 m2) 5. Trade Expo yang dilaksanakan oleh BKPM dan beberapa Kementrian lainnya mulai tanggal 8 s/d 12 Oktober 2014 di Jakarta merupakan pameran dagang internasional terbesar di Indonesia yang bertujuan mempromosikan potensi maupun berbagai produk dan jasa buatan dalam negeri yang berkualitas internasional dan telah diakui di mancanegara. Kegiatan ini meliputi Gelar Potensi Investasi Daerah, Seminar pertemuan konsultasi, field visit ke Jababeka Industrial Estate di Cikarang, dan one on one meeting dengan Solartech Co. Ltd dari Korea Selatan untuk membahas potensial solar power. 6. Pekan Raya Jakarta (6 Juni s.d 6 Juli 2014) Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi potensi budaya Aceh melalui UKM dari Kabupaten/Kota. 7. Pameran Penang Fair merupakan salah satu kegiatan tahunan promosi luar negeri. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi potensi budaya Aceh melalui UKM dari Kabupaten/Kota dan diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah melalui hasil pengrajin tradisional yang dipamerkan dalam kegiatan ini. Selain itu, juga untuk mengetahui sejauh mana tingkat informasi luar mengenai bagaimana ketertarikan masyarakat mancanegara mengenai produk komoditi unggulan Aceh.


32

Kegiatan Kerjasama G to G: 1. Kerjasama dengan Pemerintah Malaysia Kerjasama investasi di bidang Agro Industri antara Pemerintah Aceh dan Kementrian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia. Ada 4 (empat) proyek utama: Ekspor hasil hortikultura & budidaya di Aceh Tengah dan Bener Meriah ke Malaysia, pembangunan pabrik pakan ternak di Aceh, ekspor hasil perikanan dari Aceh ke Malaysia dan Agro-Bazar Produk Malaysia di Banda Aceh.

2. Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Penang (Invest Penang) dengan fokus utama Pengembangan konektivitas di Andaman cluster. Kegiatan: Pembahasan Plan Aceh-Penang dalam pertemuan Senior Official Aceh Cooperation 2014-2016 dan Match-Making antara pengusaha Aceh dan Pengusaha Penang yang berada di bawah Penang Development Cooperation (PDC).

3. Kerjasama dengan Pemerintah Thailand Pembukaan

jalur

udara

Phuket-Sabang

untuk

mempercepat

pertumbuhan industri pariwisata di Sabang dan Aceh secara keseluruhan. Kegiatan: 1. Kunjungan kerja ke Thailand dan pertemuan dengan Deputy Permanent Secretary of Ministry of Interior (27 Oktober 2014) dan Gubernur Phuket (28 Oktober 2014). 2. Draft MoU terkait framework kerjasama antara Pemerintah Aceh dan Gubernur Phuket serta usulan penandatanganan MoU pada Maret 2015. 3. Pemerintah

Aceh

mengajak

PT

Garuda

untuk

mempertimbangkan pembukaan rute penerbangan Aceh.


33

4. Kerjasama dengan Pemerintah Abu Dhabi Pertemuan dengan Manajemen Mubadala Development (BUMN Abu Dhabi) pada Juni 2014 untuk membahas pengelolaan minyak dan gas Blok Andaman dan kemungkinan investasi di bidang agro industry. 5. Kerjasama dengan Pemerintah Turki Rencana kerjasama dengan Turki difokuskan pada pengembangan kota di kedua wilayah (Twin Sister Province).

6. Kerjasama dengan Pemerintah Jerman Kerjasama Pembangunan Rumah Sakit Nordwest-Krankeunhaus Frankurt. Pertemuan pada Juni 2014 membahas tawaran kerjasama telemedicine, semacam pelayanan 'second opinion' dari para pakar di Rumah Sakit Nordwest Krakenhaus.

Kerjasama B to B :  Aceh Beef Project Tujuan: Membangun sistem supply kebutuhan daging sapi yang efisien untuk masyarakat Aceh dan menjadikan Aceh sebagai penghasil daging sapi halal utama di Asia Tenggara Pembibitan dan penggemukan sapi dan dagingnya diberi label halal untuk diekspor ke Asia Tengara, merupakan kerjasama antara investor

dari

Australia,

Central

Meat

Export,

Livestock

Improvement Company dengan perusahaan daerah. Pilot project di Aceh Besar  Kerjasama dengan Dubai Port World Pemerintah Aceh melalui Badan Pegusahaan Kawasan Sabang (BPKS) berencana melakukan kerjasama dengan Dubai Port World (DPW) untuk mengelola pelabuhan Sabang.


34

 Kegiatan: Pada September 2014, tim Pemerintah Aceh termasuk Badan Investasi dan Promosi Aceh melakukan lawatan kerja ke Terminal Peti Kemas, salah satu pusat operasional DPW yang bermitra dengan PT Pelindo III dan PT Peti Kemas Surabaya. Pertemuan

antara

DPW

dengan

BPKS

dan

dinas

terkait

dilaksanakan di Banda Aceh pada 9 Desember 2014 dikoordinir oleh Badan Investasi dan Promosi Aceh guna membahas pengembangan kawasan Sabang sebagai internasional Hubport dan transhipment. Dubai Port mempelajari peluang investasi di Sabang.

Sebagai hasil akhir: DPW telah mengkonfirmasi pada 15 Januari 2015 bahwa DPW memutuskan tidak akan menjadi marine operator di Sabang dengan alasan proyek parameter kawasan maritim Sabang masih belum layak dimasukkan ke dalam business development strategy DPW.  Pengadaan Rangka Baliho 8 Kabupaten/Kota: Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kota Sabang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Tenggara. Kegiatan ini meliputi pembuatan baliho untuk memberikan informasi mengenai potensi Aceh.  Pembuatan Multimedia Display Elektronik Investasi Sektor Sarana infrastruktur dan energi - Ketersediaan Sarana Infrastruktur dan Energi di Aceh dan Sektor Pariwisata dengan total 300 keping CD.  Cetak buku profil Aceh (Aceh Investment Profile) dan  Penyusunan 3 judul buku Detail Plan Profil Investasi (Kelapa Sawit, Kopi dan Peternakan)


35

 Cetak leaflet We Welcome You to Invest in Amazing Aceh dalam bahasa Indonesia dan Inggris 500 lembar.  Cetak tabloid Info Investasi 37.500 eksemplar.  Pembuatan Multimedia Display Elektronik Investasi Aceh 750 Keping/Buah.  Pengadaan display elektronik investasi Aceh (LED TV 6 x 4 m) di Banda Aceh.

Dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Peningkatan Promosi, Kerjasama Investasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah adalah sebesar Rp 8.740.520.458,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 8.072.367.270,- atau 92,35%. Kegiatan ini dapat direalisasikan 100% dari yang direncanakan. Permasalahan :  Kabupaten/Kota belum fokus menyediakan lahan untuk kegiatan investasi. Perencanaan kegiatan promosi investasi perlu diperbaiki, tidak saja untuk kebutuhan operasional dan barang/jasa tapi untuk memenuhi outcome program ini.  Waktu yang terbatas untuk membahas rencana peluang investasi dengan calon investor di one on one meeting.  Belum semua pengrajin dari 23 Kabupaten/Kota yang potensial dapat berpartisipasi dalam PRJ untuk mempromosikan produk unggulan.  Kerjasama dengan Pemerintah Malaysia. 

Regulasi lokal tentang upah buruh dan lain-lainnya terkait aktivitas di Pelabuhan Krueng Geukeh masih belum ditetapkan sehingga membuat cost pengiriman produk lebih mahal dibandingkan daerah di luar Aceh seperti Pelabuhan Belawan.



Kontinuitas hasil komoditas unggulan untuk diekspor ke Port


36

Klang masih belum maksimal. 

Kesiapan yang belum matang dari sektor swasta di Aceh terhadap bidang-bidang yang akan dikerjasamakan serta belum adanya inisiatif baik.

 Infrastruktur

pendukung

kegiatan

ekspor-impor

masih

belum

memadai.  Untuk Aceh Beef Project, perlu restrukturisasi BUMD sebagai mitra lokal. Sabang masih belum siap untuk dijadikan sebagai international hub port dan shipping line. Beberapa faktor diantaranya adalah belum adanya industri real yang beropearsi atau aktif dalam skala besar terutama agro industri dan infrastruktur pelabuhan yang masih belum lengkap.  Proses penetapan pihak ketiga Detail Plan Profil Investasi dilakukan melalui lelang sehingga kualifikasi kandidat tidak bisa dinilai kelayakannya.

Solusi : d. Untuk proyek hydropower, perlu koordinasi intensif dengan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan berbagai SKPA sektoral, untuk mendapatkan informasi lahan dan kecukupan energi listrik untuk industri. e. Pemerintah Aceh perlu belajar dan meniru kebijakan positif yang telah dipraktikkan oleh negara/daerah lain. Dalam hal pemberian insentif nonfiskal, banyak tanah yang berstatus milik pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan oleh para investor. Namun, saat ini, peraturan kerja sama lahan, yaitu Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri No.22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah, dipandang belum proinvestasi. f. Perlu diperkuat koordinasi dan kerjasama promosi investasi antara pemerintah dengan pelaku usaha dengan mengedepankan kemitraan


37

dengan masyarakat. g. Mempercepat realisasi inisiasi baru IMT-GT, konektivitas Andaman (Phuket-Sabang) dengan koordinasi dan komunikasi yang intensif antar Phuket-Aceh. h. Perlu ada slot booth untuk 23 Kabupaten/Kota di PRJ i. Diperlukan pembinaan dan pembudiyaan secara berkelanjutan terhadap petani lokal Perlu koordinasi yang berkesinambungan antar SKPA mengenai kerjasama investasi yang telah berjalan dan yang masih dalam perencanaan. Badan Investasi dan Promosi Aceh perlu menjemput bola ke dinas-dinas terkait proyek investasi sehingga tercipta kesamaan visi dan tujuan dalam kegiatan promosi investasi dan implementasinya j. Perlu dikaji penggunaan pihak ketiga untuk membantu kegiatan promosi terutama untuk memberi masukan terhadap suatu potensi unggulan dan mengkomunikasikannya kepada calon-calon investor potensial.

5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan informasi prosedur regulasi dan perizinan investasi kepada masyarakat, serta meningkatnya realisasi investasi. Rata-rata total capain kegiatan tahun 2014 adalah 100%. Sehingga untuk tahun kedua RPJMA 2012-2017 ini, pencapaian outcome program adalah 72% dari target 72%. Total nilai rencana investasi tahun 2014 yang dicatat adalah sebesar Rp 23.472.861.900.000,- atau menurun (7.79)% dari tahun 2013 dimana total nilai rencana investasi PMA dan PMDN Rp 25.455.911.680.000,-. a. Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal


38

Pelaksanaan: 1

Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal untuk Perusahaan PMDN dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Aceh dan untuk perusahaan PMA dikeluarkan oleh BKPM Pusat. Pada tahun 2014,

izin

yang

telah

diterbitkan

adalah

sebanyak

58

proyek/perusahaan, dengan rincian PMDN 39 proyek/perusahaan, dan PMA 19 proyek/perusahaan. 2

Total nilai rencana investasi tahun 2014 adalah sebesar Rp. 23,472,861,900,000,-

dengan

rincian

PMDN

sebanyak

39

proyek/perusahaan dan nilai rencana sebesar Rp. 1,424,179,800,000,Jumlah TKI yang direncanakan adalah sebanyak 909 orang. Sedangkan untuk perusahaan PMA, telah diterbitkan izin sebanyak 19 proyek/perusahaan dengan nilai rencana investasi sebesar Rp 22,051,682,100,000.00,- (US$ 2,100,160,200.00) dan jumlah TKI 2509 orang dan TKA 1 orang. 3

Penyusunan buku regulasi bidang penanaman modal 4 judul dari 4 judul yang direncanakan.

4

Cetak buku regulasi bidang penanaman modal. 1.250 buku dari 1.250 buku yang direncanakan.

5

Kegiatan Sosialisasi regulasi penanaman modal direncakan adalah sebanayak 4 kali namun dapat direalisasikan 1 atau 25% dari target yang telah direncanakan.

6

Peserta sosialisasi regulasi adalah sebesar 60 dan dapat direalisasikan 55 atau 91,66% dari target yang direncanakan.

Dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal adalah sebesar Rp 517.650.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 511.259.750,- atau 98,77% dengan keberhasilan kinerja sebesar 76.41%.


39

Permasalahan:  Perizinan PMDN yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perzinan Terpadu (BP2T) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten/Kota tidak dilaporkan secara rutin. Yang dilaporkan rekapitulasi saja tanpa disertai salinan lengkap dokumen perizinan penanaman modal.  SDM, anggaran dan sarana transportasi masih kurang dari cukup untuk melakukan tinjauan ke Kabupaten/Kota. Solusi:  Perlu penggabungan Badan Investasi dan Promosi Aceh dan Badan Pelayanan Perzinan Terpadu (BP2T) sesuai kebijakan Pemerintah untuk mempercepat dan mempermudah pemberian izin dan pengendalian LKPM. Melakukan koordinasi lebih baik lagi dengan BP2T dan PTSP Kabupaten/Kota. Aplikasi SPIPISE agar dilakukan perbaikan dan update secara berkala.  Melakukan koordinasi yang lebih sering lagi kepada BP2T dan BKPM agar semua izin dan dokumen yang diterbitkan dapat dilaporkan kepada Badan Investasi dan Promosi Aceh sesuai dengan amanat Perka BKPM No 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, dan direvisi dengan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2013. Menghubungi semua perusahaan baru yang sudah mendapat IP untuk dibantu dalam pengurusan perizinan lanjutan agar secepat mungkin dapat realisasi di Aceh.


40

6. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan data potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah. Realisasi kegiatan mencapai 100% dari target yang direncanakan.

a. Kegiatan Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait Investasi Pelaksanaan :  Kegiatan

ini

meliputi

kajian

pengembangan

investasi

yang

dilaksanakan oleh pihak ketiga, yaitu CV. Jasa Konsultan Aceh dengan judul “Master Plan Pengembangan Kawasan Industri Lhokseumawe”  Hasil kajian ini menjadi bahan baru bagi kegiatan promosi investasi, khususnya sektor pariwisata.

Dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait Investasi adalah sebesar Rp 283.904.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 283.904.000,- atau 100% dari target yang direncanakan. Hasil kajian dicetak sebanyak 30 buku atau 15% dari yang direncanakan sebanyak 200 buku dan disimpan pula dalam media digital sebanyak 50 keping atau 25% dari yang direncanakan sebanyak 200 buku.

7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bidang Penanaman Modal pada tahun kedua RPJMA 2012-2017 ini mencapai target yang direncanakan, yaitu 72%. Ini ditunjukkan oleh keberhasilan di setiap indikator kinerja yang hampir semuanya mencapai 100%.  Kegiatan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Pelaksanaan :


41

Yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah: 1.

Dokumen perencanaan investasi dan laporan adalah sebanyak 200 buku dan dapat direalisasikan sebanyak 510 buku atau 255% dari target yang direncanakan.

2.

Koordinasi perencanaan penanaman modal adalah 2 kali dan dapat direalisasikan 1 kali atau 50% dari target yang direncanakan.

3.

Koordinasi pada peserta perencanaan penanaman modal adalah sebesar 73 orang dan dapat terealisasikan sebesar 60 orang atau 82.19% dari target yang direncanakan.

4.

Sosisalisasi rencana bidang penanaman modal adalah sebesar 1 kali dan dapat terealisasikan 1 kali atau 100% dari target yang direncanakan.

5.

Sosialisasi jumlah peserta dalam rencana bidang penanaman modal adalah sebanyak 58 orang dan dapat terealisasikan sebanyak 50 orang atau 86.20% dari target yang direncanakan.

6.

Operasionalisasi Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Investasi Aceh menjadi salah-satu kegiatan utama tahun 2014. PUSDATIN dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan calon investor sekaligus sebagai pelaksanaan amanah UU Kebebasan Informasi Publik. Dimana pengunjung website Badan Investasi dan Promosi Aceh tahun 2014 sebanyak 29.836 pengunjung meningkat 87,87% dari tahun 2013 sebanyak 15.881 pengunjung, serta pemanfaatan LED TV oleh dinas/instansi, universitas dan Kabupaten/Kota pada tahun 2014 sebanyak 19 kali . Anggaran yang ada digunakan untuk honorarium tim Pusdatin 12 bulan dan tenaga kontrak Pusdatin 2 orang selama 12 bulan. Ini mencapai 100% dari yang ditargetkan.

Dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Daerah adalah sebesar Rp 1.177.460.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.086.264.417,- atau 92,25%. Secara umum, 100% rencana dapat direalisasikan.


42

Semua kegiatan yang dilaksanakan Badan Investasi dan Promosi Aceh dapat dibaca berita pelaksanaannya pada Lampiran V.

B. Realisasi Anggaran

Badan Investasi dan Promosi Aceh melaksanakan 7 (tujuh) program utama pada Tahun Anggaran 2014 dengan dukungan berbagai kegiatan. Ini merupakan bagian dari pencapaian target Rencana Strategis 2012-2017. Beberapa kegiatan tidak dianggarkan karena menyesuaikan dengan kebutuhan bidang penanaman modal pada tahun kedua RPJM Aceh 2012-2017 ini. Pagu Anggaran Tahun 2014 adalah sebesar Rp 21.949.722.043,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat puluh tiga rupiah). Sedangkan realisasinya per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 20.597.137.390,- (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) atau 93,84% dari pagu anggaran. Kinerja ini dinilai oleh Tim Pengendali dan Percepatan Kegiatan (P2K) APBA sebagai prestasi yang sangat bagus (kategori biru). Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

No 1

2

Uraian Realisasi Pendapatan Negara Penerimaan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Hibah Realisasi Belanja SKPA A Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai B Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Anggaran (Rp) Nihil Nihil Nihil

Realisasi Anggaran (Rp)

%

Nihil Nihil Nihil

5.765.857.235

5.391.463.679

93,51

880.660.000 13.865.254.808 1.437.950.000

849.310.000 12.919.243.711 1.437.120.000

96,44 93,18 99,94

Tabel 3.2 Tabel Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2014


43

Rincian realisasi keuangan dan fisik program/kegiatan Badan Investasi dan Promosi Aceh tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini.

NO

A 1 2

Alokasi Anggaran (Rp)

Program /Kegiatan

Program Pelayanan Admininstrasi Perkantoran. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

100

51,800,000

48,278,070

93.20

100

401,800,000

312,192,797

77.70

100

23,035,000

23,034,000

99.99

100

72,420,750

72,418,000

99.99

100

102,400,000

100,867,000

98.50

100

21,246,000

21,245,000

99.99

100

1,528,510,000

1,527,680,000

99.95

100

25,000,000

24,510,000

98.04

100

100,700,000

58,862,000

58.45

100

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.

204,450,000

202,801,300

99.19

100

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor.

430,300,000

428,700,000

99.63

100

1,120,860,000

1,101,465,607

98.27

100

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

5

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

9 10

11 B

12 13 14 15 C

Fisik (%)

95.24

4

8

Keuangan (%)

2,820,588,167

3

7

Anggaran (Rp)

2,961,661,750

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

6

Realisasi

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Kantor. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tidak dialokasikan pada tahun 2014

Tidak dialokasikan pada tahun 2014

187,660,000

179,365,607

95.58

100

193,000,000

192,854,000

99.92

100

50,000,000

50,000,000

100.00

100

690,200,000

679,246,000

98.41

100

143,000,000

143,000,000

100.00

100


44

16 17 18 D 19

20

21

22

E 23

F

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI.

85,000,000

85,000,000

100.00

100

29,000,000

29,000,000

100.00

100

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah. Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia guna Peningkatan Pelayanan Investasi. Kegiatan Peningkatan Promosi, Kerjasama Investasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

29,000,000

29,000,000

100.00

100

9,979,329,058

9,259,191,770

93.00

62.50

456,958,600

441,356,977

96.59

600

511,240,000

478,789,123

93.65

250

270,610,000

266,678,400

98.55

116

8,740,520,458

8,072,367,270

92.35

100

517,650,000

511,259,750

98.77

100

517,650,000

511,259,750

98.77

80.56

283,904,000

283,904,000

100.00

100

283,904,000

283,904,000

100.00

100

1,177,460,000

1,086,264,417

92.25

100

144,390,000

132,402,000

91.70

100

24

Kegiatan Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait Investasi.

G

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Kegiatan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal.

25

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Badan Investasi dan Promosi Aceh Tahun 2014


45

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Badan Investasi dan Promosi merupakan instansi Pemerintah Aceh yang diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Investasi dan Promosi berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 dan Rencana Strategis Badan Investasi dan Promosi tahun 2012-2017. 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Investasi dan Promosi Tahun 2014 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja, terutama Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran. 4. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai kebijakan dan program perlu ditelaah untuk mencapai cita-cita pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. LAKIP sebagai salah-satu laporan evaluasi perlu dijadikan salah-satu sumber pertimbangan pembuatan kebijakan dan program di tahun 2014 dan tahun-tahun sesudahnya

agar

meningkatkan

kualitas

dan

manfaat

kegiatan-kegiatan

pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. 2. SAKIP sebagai sebuah sistem evaluasi perlu dijadikan sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat.


46

Lampiran Lampiran I – Lampiran II – Lampiran III – Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII

– – – –

Indikator Kinerja Utama (IKU). Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Matriks Pengukuran Kinerja Badan Investasi dan Promosi Tahun Anggaran 2014. Jadwal Kerja Badan Investasi dan Promosi Aceh Tahun 2014. Dokumentasi Foto dan Berita Kegiatan Tahun 2014. Rekam Jejak P2K-APBA. Data Operasional Pusdatin Tahun 2014


47

Lampiran I – Indikator Kinerja Utama (IKU)

Lampiran II – Perjanjian Kinerja Tahun 2014

FORM 2

MATRIKS PENILAIAN KINERJA BADAN INVESTASI DAN PROMOSI Tahun Anggaran 2014

Sasaran

Program /Kegiatan

1 Sasaran 1: Terlayaninya Kebutuhan Administrasi Perkantoran.

2 Program Pelayanan Admininstrasi Perkantoran.

Kondisi Awal RPJMA Tahun 2012 3

Evaluasi Pelaksanaan

Permasalahan Substansi Kegiatan

4 Secara umum, kebutuhan administrasi kantor pada Tahun Anggaran 2014 terpenuhi dan membuat tugas-tugas bidang penanaman modal dapat dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Kegiatan ini meliputi pengiriman surat-surat dinas, belanja perangko, materai dan benda-benda pos lainnya serta pengiriman paket dinas jangka waktu 12 bln.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan ini meliputi pembayaran jasa rekening telepon 7 saluran, biaya air PDAM dan biaya rekening listrik kantor. Jangka waktu 12 bln Listrik; 12 bln Telepon; 12 bln Jasa Air.

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Kegiatan ini meliputi pembayaran honorarium pegawai honorer/tidak tetap dan pembelian peralatan kebersihan dan bahan kebersihan kantor. Luasan lantai/lahan yang dikelola adalah Lt 1 = 1135m2; Lt 2 = 1135m2; dan halaman = 385m2.

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan.

Kegiatan ini meliputi belanja alat tulis kantor.

5

Permasalahan Kecukupan SDM/Anggaran/Sarana 6 Masih belum tersedia beberapa kebutuhan, antara lain: pengurus/imam mushalla, papan struktur organisasi, papan nama ruang/bidang, papan nama pejabat eselon dan pegawai, papan visi dan misi, papan pengumuman, papan informasi dan papan denah kantor.

Solusi 7 Perlu disediakan 1 orang pengurus mushalla, 1 papan struktur organisasi, 1 papan untuk informasi, 1 papan pengumuman, 1 papan pada masing-masing bidang, dan papan nama untuk semua pejabat/pegawai.

Caraka/pengantar surat yang Penambahan 1 (satu) orang caraka/pengantar surat. menangani masalah pengiriman surat dan pengiriman paket dinas belum terpenuhi sesuai kebutuhan.

Kegiatan ini meliputi pencetakan dokumen-dokumen dinas dan foto copy surat-surat dan blangko kedinasan.

1

Sasaran 1 Sasaran 1: Terlayaninya Kebutuhan Administrasi Perkantoran.

Evaluasi

Program /Kegiatan

Kondisi Awal RPJMA Tahun 2012

Pelaksanaan


2

3

4

5

Permasalahan Kecukupan SDM/Anggaran/Sarana 6

Solusi 7

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Kegiatan ini meliputi pembelian alat-alat listrik dan elektronik (lampu pijar batere kering).

Mesin genset yang sekarang ada Pengadaan 1 (satu) mesin genset yang baru sesuai dengan tidak mencukupi daya untuk kebutuhan kantor dengan fasilitas hidup secara otomatis jika menghidupkan listrik sesuai dengan listrik PLN mati. kebutuhan kantor pada saat terjadi pemadaman listrik oleh PLN.

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Kegiatan ini meliputi pengadaan barang dan honorarium tim pengadaan/pemeriksaan barang dan jasa.

Belum semua ruang Kepala Pengadaan TV baru dan lemari baru di setiap ruang pejabat Bidang/Sekretaris memiliki televisi. kantor. Begitu pula lemari-lemari kerja ada yang tidak layak lagi untuk digunakan.

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan.

Kegiatan ini meliputi belanja surat kabar/majalah (Serambi Indonesia; Kompas; Waspada; Majalah Tempo; The jakarta Post; dan Bisnis Indonesia) bukubuku sebagai sumber informasi dan peraturan yang ada.

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.

Kegiatan ini meliputi penyediaan makanan dan minuman keperluan rapat dan untuk tamu. Direncanakan sebanyak 2.675 OK (orang kerja).

Kegiatan Rapatrapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah.

Kegiatan ini meliputi pertemuan di dalam dan luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi, 24 orang bimtek/kursus singkat/diklat.

Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.

Tidak dialokasikan pada Tahun Anggaran 2014

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran 1 Sasaran 2: Program Peningkatan Peningkatan Sarana Sarana dan dan Prasarana Prasarana Aparatur. Aparatur.

Secara umum, kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2014 terpenuhi dan membuat tugas-tugas bidang penanaman modal dapat dilaksanakan dengan baik.

Toilet kurang memadai, parkir kendaraan roda empat kurang memadai, tidak ada penampungan air (polytank), pipa air banyak yang bocor, serta kurang armada kenderaan dinas untuk menjemput tamu dan kegiatan lapangan.

2

Rehap/perbaikan toilet, perbaikan atau penambahan tempat parkir, penambahan 1 (satu) polytank ukuran besar, ganti jaringan air yang baru, penambahan 1 (satu) kendaraan dinas ukuran besar khusus tamu, dan penambahan 2 (dua) kendaraan double cabin untuk kegiatan lapangan.


Evaluasi

Program /Kegiatan


Pelaksanaan


2

3

4

5

Kegiatan Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi.

Kegiatan ini berupa pengadaan alat-alat studio dan komputer untuk Pusdatin Badan Investasi dan Promosi Aceh.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

Kegiatan ini meliputi: pembelian suku cadang mobil dinas, pembelian suku cadang roda dua, pembelian bahan bakar dan pelumas mobil dan kenderaan roda dua, belanja Surat Tanda Kenderaan Bermotor (STNK) mobil dan kendaraan roda dua serta pengiriman 2 unit mobil hibah BKPM.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

Kegiatan ini meliputi jasa service peralatan dan perlengkapan.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor.

Tidak dialokasikan pada Tahun Anggaran 2014

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Kantor.

Kegiatan ini terdiri dari 4 paket pekerjaan rehabilitasi terhadap gedung kantor, terutama pada bagian-bagian yang telah rusak atau tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya.

Perbaikan dan pembelian suku cadang masih belum memenuhi kebutuhan.

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran 2

3


Solusi 7

Anggaran untuk Penambahan anggaran untuk perbaikan/pembelian suku perbaikan/pembelian suku cadang cadang kendaraan setidaknya sebesar Rp.100.000.000,mobil/kendaraan dinas tidak mencukupi.

Evaluasi

Sasaran

Program /Kegiatan


Pelaksanaan


1 1: Sasaran 3: Terlayaninya Meningkatnya Kebutuhan jumlah penanam Administrasi modal. Perkantoran.

2

3

4

5

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

105 Perusahaan

Minat investasi pada tahun 2014 yaitu: PMA 66, PMDN 18 Sebanyak 39 PMDN dan 19 PMA telah mendapat persetujuan Izin Persetujuan (IP) pada tahun 2014.

Kurang koordinasi antar bidang/sektor/SKPA terkait sehingga terkesan masing-masing SKPA berjalan sendiri dalam implementasi program kegiatan investasi.

Selain itu, program ini dapat dikatakan berhasil meningkatkan realisasi investasi sebesar 6,2 triliun di akhir Kurangnya SDM yang pro investasi terutama di tahun 2014 karena telah melampaui ketetapan target instansi terkait di kabupaten/kota. investasi. Layanan terhadap calon investor di instansi terkait Di lain pihak, kegiatan promosi diperbaiki kualitasnya Kabupaten/kota masih belum terfokus secara dengan strategi membuat buku detailed planed yang maksimal. menawarkan langsung proyek-proyek investasi baik infrastruktur maupun pengolahan komoditas unggulan. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Keikutsertaan pada forum bisnis juga berubah dari sekedar investasi serta manfaatnya bagi peningkatan peserta suatu event menjadi sebagai pembicara. ekonomi. Pemantauan Kegiatan Penanaman Modal belum dilaksanakan secara maksimal

Permasalahan Kecukupan SDM/Anggaran/Sarana 6 SDM bidang promosi perlu ditambah untuk mendukung pelayanan.

Solusi 7 Perlunya pembenahan pola koordinasi antara bidang/sektor/SKPA terkait.

Penyiapan SDM yang pro-investasi. Semua aparatur pemerintah, baik pada instansi terkait di provinsi maupun di kabupaten/kota, hingga ke gampong, harus memiliki wawasan, persepsi serta komitmen yang sama akan Juga perlu kerjasama dengan pentingnya investasi, dan memberikan pelayanan terbaik berbagai elemen masyarakat yang kepada calon investor. potensial untuk mendukung promosi investasi. Penguatan kelembagaan investasi di kabupaten/kota. Jika saat ini lembaga yang menangani investasi di daerah masih Anggaran promosi perlu ditambah berada di bawah instansi lain seprti BAPPEDA, maupun untuk melaksanakan promosi Bagian Ekonomi, ke depan diharapkan semua secara sistematis & professional. kabupaten/kota dapat membentuk lembaga khusus bidang koordinasi penanaman modal, agar pelayanan kepada calon Sarana promosi perlu ditingkatkan investor dapat optimal. untuk mendukung kegiatan promosi agar lebih professional. Perlunya sosialisasi tentang investasi kepada masyarakat secara umum untuk memahami pentingnya investasi agar senantiasa mendukung dan ikut serta menjaga keamanan dan kenyamanan berinvestasi di Aceh. Kepada calon investor agar yakin untuk berinvestasi di Aceh.

Hal yang diperbaiki adalah kegiatan pemantauan ke perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan pengiriman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah.

Kegiatan ini meliputi penguatan kelembagaan IPMK dan PTSP, evaluasi kinerja aparatur Penanaman Modal, menghadiri undangan rapat dan pembinaan bidang Penanaman Modal pada Kabupaten/Kota, dan mendampingi tamu BKPM/Instansi terkait & investor. Kegiatan ini meliputi cetak buku analisis jabatan & angka beban kerja. Kegiatan ini meliputi cetak Buku Agenda Kerja Badan Investasi dan Promosi Aceh Tahun 2014.

Kualitas cetakan masih belum memuaskan.

4

Kualitas pencetakan dan kertas perlu ditingkatkan. Informasi yang ada di dalam buku agenda perlu diperbaharui.


Evaluasi

Program /Kegiatan


Pelaksanaan


2

3

4

5

Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Melalui informasi dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dihimpun, ada 200 perusahaan/ proyek yang dapat dicatat realisasi nilai investasinya, dengan rincian: PMDN 145 perusahaan/ proyek dan PMA 55 perusahaan/ proyek. Nilai realisasi PMDN sebesar Rp 5.889.239.205.118, sedangkan PMA sebesar Rp 854.076.298.050

Banyak perusahaan yang belum patuh melaporkan LKPM secara tepat waktu dan berkesinambungan, alamat perusahaan sering berubah tapi tidak dilaporkan, dokumen perusahaan tidak tersedia di lokasi proyek, sehingga menyulitkan perolehan data dan informasi di lokasi, serta wakil perusahaan yang dihubungi masih belum semua mengetahui perkembangan realisasi investasi perusahaannya.

Permasalahan Kecukupan SDM/Anggaran/Sarana 6 Tenaga evaluasi LKPM masih kurang, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Demikian pula kendaraan operasional yang mampu beroperasi di segala medan belum ada.

Melakukan pemantauan 49 kali, pengawasan 4 kali, selebihnya untuk menghadiri rapat-rapat.

Solusi 7 Perlu adanya tambahan tenaga evaluasi LKPM untuk melakukan verifikasi atas LKPM yang diterima dengan mengoptimalkan SDM yang ada di kantor. Perlu sistem elektronik input data LKPM yang mudah dipakai petugas untuk mempercepat dan memperkecil kesalahan data base. Perlu adanya kendaraan yang bisa masuk ke lokasi proyek terutama untuk proyek perkebunan dan pertambangan. Menegur perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM melalui Surat Teguran dan perlu adanya sanksi sesuai ketentuan. Perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan kantor pusat, dan setiap perusahaan yang berinvestasi di Aceh agar membuka kantor di Aceh. Perlu diberi pembinaan kepada perusahaan agar menyampaikan kewajibannya untuk mengirimkan LKPM secara berkesinambungan dan benar sesuai ketentuan.

Perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan kantor pusat PMA/PMDN agar membuka kantornya di Aceh. Penciptaan kawasan industri akan memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan PMA/PMDN. Perlu diberi pembinaan kepada perusahaan agar menyampaikan kewajibannya untuk mengirimkan LKPM secara berkesinambungan dan benar sesuai ketentuan.

Melakukan pemantauan 134 kali, selebihnya untuk mengikuti rapat-rapat dan konsolidasi data (dalam dan luar daerah) Jumlah serapan tenaga kerja tahun 2014 sebanyak 13.811 orang dengan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 13.689 orang dan Tenaga Kerja Asing (TKA) 122 orang.

Perlu digalakkan investasi yang padat karya (lebih banyak menggunakan tenaga kerja), sehingga lebih banyak lapangan kerja baru yang tersedia untuk menurunkan tingkat pengangguran.

Kegiatan ini (APBA) meliputi pemantauan kepada perusahaan baik PMDN maupun PMA di 8 Kabupaten/Kota (Aceh Barat, Aceh Jaya, Pidie Jaya, Bener Meriah, Lhokseumawe, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Pidie)

Kapasitas tim pemantauan masih belum memadai.

Kegiatan ini (APBN) meliputi pemantauan kepada perusahaan baik PMDN maupun PMA di 20 Kabupaten/Kota (Kecuali Kab. Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Simelue)

5

Kualitas pemantauan perlu ditingkatkan dengan pembinaan kepada aparatur tenaga pemantauan realisasi penanaman modal provinsi dan kab/kota.


Evaluasi

Program /Kegiatan


Pelaksanaan


2

3

4

5

Kegiatan ini meliputi pengawasan kepada perusahaan yang memiliki permasalahan dalam realisasi pelaksanaan penanaman modal


Solusi 7 Diharapkan perusahaan dapat melaporkan permasalahan yang dihadapi dan realisasi importasi mesin, sehingga menjadi bahan dasar dalam melakukan pengawasan.

Kegiatan ini meliputi Bimbingan Teknis SPIPISE LKPM bagi perusahaan yang diikuti oleh Perusahaan.

Perusahaan masih sedikit yang menyampaikan LKPM melalui SPIPISE, padahal sebagian sudah mendapatkan kode akses.

Pembinaan kepada perusahaan harus terus dilakukan, dan diharapkan perusahaan dapat mengisi sendiri LKPM melalui SPIPISE.

Kegiatan ini meliputi Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Rapat Koordinasi dengan Instansi Teknis dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh yang diikuti oleh Instansi Teknis dan Penanaman Modal se-Aceh.

Instansi penanaman modal belum melakukan koordinasi optimal dengan perusahan yang berda di lokasi masing-masing. Masih sedikit dari Instansi penanaman modal kab/ kota yang melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Rapat koordinasi harus dihadiri oleh pengambil kebijakan, baik dari instansi terkait maupun dari perusahaan agar pengambilan kebijakan dapat segera diambil untuk menjadi solusi bagi masalah yang sedang dihadapi. Perlu peningkatan kerjasama, konsolidasi dengan pemerintah pusat dan daerah mengenai data dan informasi realisasi investasi yang disampaikan perusahaan. Perlu meningkatkan sosialisasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal bagi PDKPM dan instansi teknis Kabupaten/Kota.

Pembentukan satuan tugas (Tim Taskforce) . Kegiatan rapat taskforce pertama telah memfasilitasi permasalahan perusahaan PT. Kamadhenu Ventures Indonesia dan PT. Mandum Payah Tamita. Kegiatan taskforce kedua, yaitu memfasilitasi permasalahan PT. Velcan Ilthabi Hydropower, PT. Ingako Energy, PT. Agrabudi Jasa Bersama, PT. Senagan Coco Lestari, PLTU Nagan Raya, PLTA Peusangan.

Instansi teknis provinsi dan kab/ kota belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil rapat taskforce . Tim Taskforce belum melakukan kunjungan lapangan.

Diharapkan instansi teknis provinsi dan kab/kota dapat menindaklanjuti secara optimal permasalahan perusahaan seperti masalah lahan, regulasi teknis, dll. Tim Taskforce perlu turun ke lapangan untuk mengetahui persis permasalahan yang dihadapi perusahaan dan masyarakat setempat.

Kegiatan ini meliputi iklan pengumuman di media cetak tentang kewajiban perusahaan untuk menyampaikan LKPM sebagaimana amanah dari Perka BKPM No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Sarana web Publikasi tentang LKPM dapat dilakukan setiap triwulan investasi.acehprov.go.id dan media dengan dengan memasukkan jumlah perusahaan yang belum publikasi LED telah digunakan untuk menyampaikan LKPM dan yang tidak aktif. mempublikasikan hal-hal terkait LKPM. Media elektronik ini tidak saja mudah diakses publik tapi juga lebih efisien.

Kegiatan ini meliputi pemantauan dan pengawasan kepada perusahaan baik PMDN maupun PMA di 9 Kabupaten/Kota (Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Besar, Pidie, Sabang, Bener Meriah, Lhokseumawe, dan Aceh Tamiang).

6


Evaluasi

Program /Kegiatan


Pelaksanaan


2

3

4

5


Solusi 7

Kegiatan ini meliputi pengawasan kepada perusahaan terhadap fasilitas (keringanan bea importasi mesin) yang pernah diterima dari pemerintah yaitu PT Beurata Subur Persada dan PT Potensi Bumi Sakti. Kegiatan ini meliputi Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang diikuti oleh Instansi Teknis dan Perusahaan. Kegiatan ini meliputi Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Wilayah Timur dan di Wilayah Barat yang diikuti oleh Instansi Teknis dan Perusahaan di wilayah timur dan wilayah barat provinsi Aceh.

Rapat koordinasi harus dihadiri oleh pengambil kebijakan, baik dari instansi terkait maupun dari perusahaan agar pengambilan kebijakan dapat segera diambil untuk menjadi solusi bagi masalah yang sedang dihadapi. Perlu peningkatan kerjasama, konsolidasi dengan pemerintah pusat dan daerah, mengenai data dan informasi realisasi investasi yang disampaikan perusahaan. Perlu meningkatkan sosialisasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal bagi PDKPM dan instansi teknis Kabupaten/Kota.

Pembentukan satuan tugas (Taskforce) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi perusahaan penanaman modal di Aceh. Taskforce terdiri dari unsur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Investasi dan Promosi Aceh, serta instansi Pemerintah terkait lainnya, baik dari pusat maupun daerah. Tahun 2013 memfasilitasi permasalahan perusahan PT Sabang Mirae Energy, dan Perusahaan group Vogo (PT. Vogo Kora, PT. Vogo Blessing Aha, PT. Vogo Kora Utama, PT. Vogo Kora Indonesia, PT. Vogo PDPA Permina, dan PT. Vogo PDPA Permata). Perusahaan diberi tenggang waktu selama 1 bulan untuk menindaklanjuti hasil permasalahan yang dibahas bersama.

7


Evaluasi

Program /Kegiatan


Pelaksanaan


2

3

4

5

Kegiatan ini meliputi iklan pengumuman di media cetak tentang kewajiban perusahaan untuk menyampaikan LKPM sebagaimana amanah dari Perka BKPM No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Kegiatan Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait dengan Investasi.

Kajian dilakukan bersama dengan pihak ketiga, jasa konsultansi, yaitu CV. Jasa Lingkungan Aceh, Judulnya adalah “Master Plan Pengembangan Kawasan Industri Lhokseumawe.” Hasil kajian ini menjadi bahan bagi pengembangan kawasan industri di Aceh

Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia guna Peningkatan Pelayanan Investasi.

Kegiatan ini meliputi honorarium non PNS, belanja barang dan jasa, makan minum dan perjalanan dinas dalam/luar daerah dalam rangka bimbingan ketentuan/kebijakan penanaman modal.


Solusi 7

Sarana web Publikasi tentang LKPM dapat dilakukan satu kali dengan investasi.acehprov.go.id dan media dengan memasukkan jumlah perusahaan yang belum publikasi LED telah digunakan untuk menyampaikan LKPM dan yang tidak aktif. mempublikasikan hal-hal terkait LKPM. Media elektronik ini tidak saja mudah diakses publik tapi juga lebih efisien.

Hasil kajian belum disosialisasikan. Hasil kajian menyebutkan bahwa masih ada kendala status tanah dalam dari sebagian dalam kawasan industri Lhokseumawe

Kegiatan ini meliputi keikutsertaan aparatur dalam training/seminar di luar negeri. Kegiatan: Kerjasama dengan Pemerintah China dalam "Human Resource development Cooperation Program" dengan mengirimkan staf senior BIP ke China untuk mengikuti beberapa seminar: - Seminar Course on Tourism Industry Cooperation for China and BIMP-EAGA in 2014 - The 2014 Seminar on Agricultural Management for Officials of ASEAN Countries - 2014 - Seminar on Human Resource Development

8

Diharapkan hasil kajian dapat disosialisasikan kepada pihakpihak terkait. Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara dapat menyelesaikan status lahan yang belum siap pakai.


Evaluasi

Program /Kegiatan


Pelaksanaan


2

3

4

5

Kegiatan Peningkatan Promosi, Kerjasama Investasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah.

Proyek-proyek investasi yang ditawarkan adalah sebagai berikut: 1). AGRO INDUSTRI: 1.1. Food Crops & Horticultura a. Pabrik Pengolahan Padi (daerah potensial: Pidie, Aceh Utara, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Timur). b. Industri Pengolahan Pakan Ternak dari Jagung dan kedelai (daerah potensial: Aceh Selatan & Aceh Tenggara, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Barat dan Aceh Tenggara). 1.2 Fruits & Vegetable a. Pengembangan pertanianhortikultura organik (daerah potensial: Bener Meriah). 1.3 Perkebunan a. Industri pengolahan sawit dan berbagai turunan hasil sawit (daerah potensial: Aceh Tamiang, Aceh Singkil dan Nagan Raya). b. Industri Pengolahan Karet (daerah potensial: Aceh Timur, Aceh Tamiang & Aceh Barat). c. Industri Pengolahan dan Pengemasan Kakao (daerah potensial: Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat Daya. d. Industri Pengolahan Kopi (daerah potensial: Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues). e. Industri Pengolahan Kelapa (daerah potensial: Aceh Besar, Bireuen & Aceh Utara) f. Industri Pengolahani Nilam (daerah potensial: Aceh Jaya, 1.4 Peternakan a. Aceh Beef Industri (daerah potensial: Aceh Besar, Pidie, Bener Meriah, Nagan Raya dan Aceh Tengah). 1.5. Perikanan a.International Fishing Port Lampulo, Banda Aceh. b. Pelabuhan Ikan Idi, Aceh Timur

Kabupaten/Kota belum fokus menyediakan lahan untuk kegiatan investasi. Perencanaan kegiatan promosi investasi perlu diperbaiki, tidak saja untuk kebutuhan operasional dan barang/jasa tapi untuk memenuhi outcome program ini.

9


Solusi 7 Untuk proyek hydropower, perlu koordinasi intensif dengan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan berbagai SKPA sektoral, untuk mendapatkan informasi lahan dan kecukupan energi listrik untuk industri. Pemerintah Aceh perlu belajar dan meniru kebijakan positif yang telah dipraktikkan oleh negara/daerah lain. Dalam hal pemberian insentif nonfiskal, banyak tanah yang berstatus milik pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan oleh para investor. Namun, saat ini, peraturan kerja sama lahan, yaitu Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri No.22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah, dipandang belum proinvestasi.


Evaluasi

Program /Kegiatan


Pelaksanaan


2

3

4

5


Solusi 7

2). INFRASTRUCTURE & ENERGI a.Layanan Roll-on/Roll-off Cargo Ferry Service, Langsa dan Krueng Geukeh b.Geothermal Power Plant (Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi), Bener Meriah c. Hydro Power Plant (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Pembangunan infrastruktur 'Jambo Aye Multipurpose Reservoir,' Aceh Utara. 3). PARIWISATA a. Kawasan pariwisata "Krueng Aceh River Walk," Banda Aceh. b. Kawasan pariwisata "Ulee Lheu Beach and Recreation," Banda Aceh. 4) Sabang Free Port & Free Trade Zone Project (Layanan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang) 5) Aceh Industrial & Trading Estate (Ladong, Aceh Besar) Kegiatan-Kegiatan Promosi Investasi: 1. Aceh Investment Promotion (AIP) dilaksanakan di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh pada 20 Mei 2014 yang dihadiri oleh 330 orang dari SKPA, DPRA, sektor swasta, Kadin, asosiasi, duta besar, konsulat dan chamber of comerse negara sahabat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan profil investasi Aceh kepada calon investor, membangun komitmen bersama guna meningkatkan image positif tentang kondisi dan situasi terkini Aceh dan menginput hambatan dan permasalahan yang dihadapi dunia usaha untuk segera dicarikan solusinya. 2. Indonesia-Malaysia-Thailand -Growth Triangle (IMT-GT) Inisiasi baru masih dalam tahap perencanaan. merupakan kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi terutama di daerah perbatasan di kawasan anggota IMT-GT. Diselenggarakan di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh pada 11-14 September 2014. Kegiatan ini dIhadiri oleh 300 orang, mulai dari menteri dan gubernur/wakil gubernur dari 3 negara, konjen negara sahabat, SKPA, perbankan, dan pengusaha dari tiga negara tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu: Joint Buisness Council (JBC), Senior Official Meeting (SOM), 11th Chief Minister and Governors' Forum (CMGF) dan 20th Ministerial Meeting (MM).

10

Perlu diperkuat koordinasi dan kerjasama promosi investasi antara pemerintah dengan pelaku usaha dengan mengedepankan kemitraan dengan masyarakat Mempercepat realisasi inisiasi baru IMT-GT, konektivitas Andaman (Phuket-Sabang) dengan koordinasi dan komunikasi yang intensif antar Phuket-Aceh.


Evaluasi

Program /Kegiatan


Pelaksanaan


2

3

4

5


Solusi 7

3. Aceh Expo dilaksanakan pada 21-25 Juni 2014. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi potensi investasi Aceh dan masyarakat dapat berdialog dan bertukar pikiran mengenai iklim investasi terkini dan tantangan yang dihadapi. 4. Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Makasar pada 1015 Juni 2014. Kegiatan ini meliputi seminar dan forum bekerjasama dengan BKPM. Pertemuan: Seminar Nasional Investasi. Pameran Investasi daerah dan One on One Meeting: 1) Uni European - Trade and Cooperation, membahas potensi terkait sektor infrastruktur, energi terbaharukan, pengembangan agro industri untuk memperkuat ketahanan pangan 2) PT. Pacific Energy Co. Ltd (Korea), Investasi Agroindustri, pengolahan kopi dan beras di Kab Aceh tengah, dll 3) Jeil Teknos Co. Ltd (Korea), Pembangunan industri kapal/spare part (mencari lahan seluas150.000 m2) 5. Trade Expo yang dilaksanakan oleh BKPM dan beberapa Kementrian lainnya mulai tanggal 8 s/d 12 Oktober 2014 di Jakarta merupakan pameran dagang internasional terbesar di Indonesia yang bertujuan mempromosikan potensi maupun berbagai produk dan jasa buatan dalam negeri yang berkualitas internasional dan telah diakui di mancanegara. Kegiatan ini meliputi Gelar Potensi Investasi Daerah, Seminar pertemuan konsultasi, field visit ke Jababeka Industrial Estate di Cikarang, dan one on one meeting dengan Solartech Co. Ltd dari Korea Selatan untuk membahas potensial solar power. Pekan Raya Jakarta (6 Juni s.d 6 Juli 2014) Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi potensi budaya Aceh melalui UKM dari Kabupaten/Kota.

Waktu yang terbatas untuk membahas rencana peluang investasi dengan calon investor di one on one meeting

Belum semua pengrajin dari 23 kab/kota yang potensial dapat berpartisipasi dalam PRJ untuk mempromosikan produk unggulan.

Pameran Penang Fair merupakan salah satu kegiatan tahunan promosi luar negeri. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi potensi budaya Aceh melalui UKM dari Kabupaten/Kota dan diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah melalui hasil pengrajin tradisional yang dipamerkan dalam kegiatan ini. Selain itu, juga untuk mengetahui sejauh mana tingkat informasi luar mengenai bagaimana ketertarikan masyarakat mancanegara mengenai produk komoditi unggulan Aceh.

11

Perlu ada slot booth untuk 23 kab/kota di PRJ


Evaluasi

Program /Kegiatan


Pelaksanaan


2

3

4

5

KEGIATAN KERJASAMA G TO G A. KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH MALAYSIA 1. Kerjasama investasi di bidang Agro Industri antara Pemerintah Aceh dan Kementrian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia. Ada 4 (empat) proyek utama: Ekspor hasil hortikultura & budidaya di Aceh Tengah dan Bener Meriah ke Malaysia, pembangunan pabrik pakan ternak di Aceh, ekspor hasil perikanan dari Aceh ke Malaysia dan AgroBazar Produk Malaysia di Banda Aceh 2. Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Penang (Invest Penang) dengan fokus utama Pengembangan konektivitas di Andaman cluster Kegiatan: - Pembahasan Plan Aceh-Penang dalam pertemuan Senior Official Aceh Cooperation 2014-2016 dan MatchMaking antara pengusaha Aceh dan Pengusaha Penang yang berada di bawah Penang Development Cooperation (PDC).

Kendala: 1. Kerjasama dengan Pemerintah Malaysia - Regulasi lokal tentang upah buruh dan lain-lainnya terkait aktivitas di Pelabuhan Krueng Geukeh masih belum ditetapkan sehingga membuat cost pengiriman produk lebih mahal dibandingkan daerah di luar Aceh seperti Pelabuhan Belawan. - Kontinuitas hasil komoditas unggulan untuk diekspor ke Port Klang masih belum maksimal. - kesiapan yang belum matang dari sektor swasta di Aceh terhadap bidang-bidang yang akan dikerjasamakan serta belum adanya inisiatif baik -Infrastruktur pendukung kegiatan ekspor-impor masih belum memadai.

B. KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH THAILAND Pembukaan jalur udara Phuket-Sabang untuk mempercepat pertumbuhan industri pariwisata di Sabang dan Aceh secara keseluruhan. Kegiatan: - Kunjungan kerja ke Thailand dan pertemuan dengan Deputy Permanent Secretary of Ministry of Interior (27 Oktober 2014) dan Gubernur Phuket (28 Oktober 2014) - Draft MoU terkait framework kerjasama antara Pemerintah Aceh dan Gubernur Phuket serta usulan penandatanganan MoU pada Maret 2015 - Pemerintah Aceh mengajak PT Garuda untuk mempertimbangkan pembukaan rute penerbangan AcehPhuket C. KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH ABU DHABI Pertemuan dengan Manajemen Mubadala Development (BUMN Abu Dhabi) pada Juni 2014 untuk membahas pengelolaan minyak dan gas Blok Andaman dan kemungkinan investasi di bidang agro industri. D. KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH TURKI Rencana kerjasama dengan Turki difokuskan pada pengembangan kota di kedua wilayah (Twin Sister Province).

Untuk Aceh Beef Project, perlu restrukturisasi BUMD sebagai mitra lokal. Sabang masih belum siap untuk dijadikan sebagai international hub port dan shipping line. Beberapa faktor diantaranya adalah belum adanya industri real yang beropearsi atau aktif dalam skala besar terutama agro industri dan infrastruktur pelabuhan yang masih belum lengkap.

12


Solusi 7 Diperlukan pembinaan dan pembudiyaan secara berkelanjutan terhadap petani lokal Perlu koordinasi yang berkesinambungan antar SKPA mengenai kerjasama investasi yang telah berjalan dan yang masih dalam perencanaan. BIP perlu menjemput bola ke dinas-dinas terkait proyek investasi sehingga tercipta kesamaan visi dan tujuan dalam kegiatan promosi investasi dan implementasinya


Evaluasi

Program /Kegiatan


Pelaksanaan


2

3

4

5

E. KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH JERMAN Kerjasama Pembangunan Rumah Sakit Nordwest-Krankeunhaus Frankurt. Pertemuan pada Juni 2014 membahas tawaran kerjasama telemedicine, semacam pelayanan 'second opinion' dari para pakar di Rumah Sakit Nordwest Krakenhaus. KERJASAMA B TO B 1. ACEH Beef Project Tujuan: Membangun sistem supply kebutuhan daging sapi yang efisien untuk masyarakat Aceh dan menjadikan Aceh sebagai penghasil daging sapi halal utama di Asia Tenggara Pembibitan dan penggemukan sapi dan dagingnya diberi label halal untuk diekspor ke Asia Tengara, merupakan kerjasama antara investor dari Australia, Central Meat Export, Livestock Improvement Company dengan perusahaan daerah. Pilot project di Aceh Besar 2. Kerjasama dengan Dubai Port World Pemerintah Aceh melalui Badan Pegusahaan Kawasan Sabang (BPKS) berencana melakukan kerjasama dengan Dubai Port World (DPW) untuk mengelola pelabuhan Sabang.

Pada September 2014, tim Pemerintah Aceh termasuk BIP melakukan lawatan kerja ke Terminal Peti Kemas, salah satu pusat operasional DPW yang bermitra dengan PT Pelindo III dan PT Peti Kemas Surabaya. Pertemuan antara DPW dengan BPKS dan dinas terkait dilaksanakan di Banda Aceh pada 9 Desember 2014 dikoordinir oleh BIP guna membahas pengembangan kawasan Sabang sebagai internasional Hubport dan transhipment. Dubai Port mempelajari peluang investasi di Sabang. Sebagai hasil akhir: DPW telah mengkonfirmasi pada 15 Januari 2015 bahwa DPW memutuskan tidak akan menjadi marine operator di Sabang dengan alasan proyek parameter kawasan maritim Sabang masih belum layak dimasukkan ke dalam business development strategy DPW. Pengadaan Rangka Baliho 8 Kabupaten/Kota: Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kota Sabang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Tenggara. Kegiatan ini meliputi pembuatan baliho untuk memberikan informasi mengenai potensi Aceh. Pembuatan Multimedia Display Elektronik Investasi Sektor Sarana infrastruktur dan energi - Ketersediaan Sarana Infrastruktur dan Energi di Aceh dan Sektor Pariwisata dengan total 300 keping CD.

13


Solusi 7


Evaluasi

Program /Kegiatan


Pelaksanaan


2

3

4

5


Cetak buku profil Aceh (Aceh Investment Profile) dan Proses penetapan pihak ketiga dilakukan melalui Penyusunan 3 buku Detail Plan Profil Investasi (Kelapa Sawit, lelang sehingga kualifikasi kandidat tidak bisa dinilai Kopi dan Peternakan). kelayakannya.

Solusi 7 Perlu dikaji penggunaan pihak ketiga untuk membantu kegiatan promosi terutama untuk memberi masukan terhadap suatu potensi unggulan dan mengkomunikasikannya kepada calon-calon investor potensial.

Cetak Leaflet We Welcome You to Invest in Amazing Aceh dalam bahasa Inggris

Cetak tabloid info investasi (2 edisi)

Pengadaan display elektronik investasi Aceh (LED TV 6 x 4 m) di Banda Aceh. Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran 3 Sasaran 4: Program Meningkatnya Peningkatan Iklim realisasi Investasi dan investasi. Realisasi Investasi. Rp Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal.

60%

1,269,203,702,854

Rata-rata total capaian kegiatan tahun 2013 adalah 76,4%. Sehingga untuk tahun pertama RPJMA 2012-2017 ini, pencapaian outcome program adalah 50.43% dari target 66%. Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal untuk Perusahaan Perizinan PMDN yang dikeluarkan oleh BP2T dan PTSP PMDN dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab/Kota tidak dilaporkan secara rutin. Yang (BP2T) Aceh dan PTSP Kab/Kota dan untuk perusahaan PMA dilaporkan rekapitulasi saja tanpa disertai salinan dikeluarkan oleh BKPM Pusat dan BPKS Sabang. Pada tahun lengkap dokumen perizinan penanaman modal 2014, izin yang telah diterbitkan adalah sebanyak 48 buah, dengan rincian PMDN 29 buah, dan PMA 19 buah. Total nilai rencana investasi tahun 2014 adalah sebesar Rp. 23,472,861,900,000 , dengan rincian PMDN sebanyak 39 buah perusahaan dan nilai rencana sebesar Rp.1,421,179,800,000,. Jumlah TKI yang direncanakan adalah sebanyak 909 orang. Sedangkan untuk perusahaan PMA, telah diterbitkan izin sebanyak 19 buah perusahaan dengan nilai rencana investasi sebesar Rp 22,051,682,100,000,- (US$ 2,100,160,200.00) dan jumlah TKI 2509 orang dan TKA 1 orang.

SDM, anggaran dan sarana transportasi masih kurang dari cukup untuk melakukan tinjauan ke Kabupaten/Kota.

Perlu penggabungan BIP dan BP2T sesuai kebijakan Pemerintah untuk mempercepat dan mempermudah pemberian izin dan pengendalian LKPM. Melakukan koordinasi lebih baik lagi dengan BP2T dan PTSP kab/Kota. Aplikasi SPIPISE agar dilakukan perbaikan dan update secara berkala. Melakukan koordinasi yang lebih sering lagi kepada BP2T dan BKPM agar semua izin dan dokumen yang diterbitkan dapat dilaporkan kepada Badan Investasi dan Promosi Aceh sesuai dengan amanat Perka BKPM No 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, dan direvisi dengan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2013. Menghubungi semua perusahaan baru yang sudah mendapat IP untuk dibantu dalam pengurusan perizinan lanjutan agar secepat mungkin dapat realisasi di Aceh.

Nilai rencana investasi tahun 2014 adalah Rp 6.133.436.193.Sedangkan tahun 2014 adalah Rp 25.783.037.600.000. Jadi terjadi kenaikan nilai rencana investasi sebesar 320.37 %.

14


Evaluasi

Program /Kegiatan


Pelaksanaan


2

3

4

5

- Cetak Buku Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebanyak 200 buah dengan anggaran Rp. 15.000.000,- Cetak Buku Saku Perizinan Penanaman Modal sebanyak 250 buah dengan anggaran Rp. 8.750.000. - Cetak Buku Perpres No. 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha tang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebanyak 200 buah dengan anggaran Rp. 10.000.000. - Cetak Buku Informasi Investasi Aceh sebanyak 300 buah dengan anggaran Rp. 15.000.000. - Cetak Leaflet Permit License Mechanism of Investment in Aceh sebanyak 300 buah dengan anggaran Rp. 6.000.000. - Seminar Penyederhaan Perizinan Penanaman Modal dengan jumlah peserta sebanyak 55 orang. Peserta Sosialisasi terdiri dari PDPPM, PDKPM Kabupaten/Kota, BP2T, PTSP Kabupaten/Kota dan Instansi terkait. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. Kegiatan Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait Investasi.

40%

Tidak dialokasikan pada Tahun Anggaran 2013. Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran 4

15


Solusi 7

Lampiran III - Matriks Pengukuran Kinerja 2014

FORM 1 MATRIKS PENGUKURAN KINERJA BADAN INVESTASI DAN PROMOSI TAHUN ANGGARAN 2014

Keuangan Sasaran

Program /Kegiatan

2013

Indikator Kinerja Target

1 2 Sasaran 1: Program Pelayanan Terlayaninya Admininstrasi Kebutuhan Perkantoran. Administrasi Perkantoran.

3 Meningkatnya kinerja instansi penanaman modal.

Realisasi

Fisik

2014 %

Target

Renstra 2012-2017

Realisasi

%

5 1,270,656,360

6 1,182,535,688

7 93.06

8 2,961,661,750

9 2,820,588,167

10 95.24

Target 11 8,827,800,000

2013

Realisasi s.d 2014

%

12 4,003,123,855

13 45.35

2014

Target

Realisasi

14

Renstra 2012-2017

%

Target

Realisasi

%

100 %

15 100 %

16 100

17 100%

18 100%

19 100

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Persentase pemenuhan kebutuhan perangko, materai dan pengiriman barang cetakan dalam dan luar negeri.

16,600,000

9,033,914

54.42

51,800,000

48,278,070

93.20

100 %

100 %

100

100%

100%

100

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Persentase pelunasan pembayaran listrik, telepon, dan air.

292,620,960

246,551,274

84.26

401,800,000

312,192,797

77.70

100 %

100 %

100

100%

100%

100

Kegiatan Jumlah gedung Penyediaan Jasa kantor yang masuk Kebersihan Kantor. pemeliharaan.

100,000,000

99,948,000

99.95

23,035,000

23,034,000

100.00

100

1 Unit

1 unit

100

80,850,000

80,847,000

99,55

72,420,750

72,418,000

100.00

100 %

100 %

100

100%

100%

100

1 unit

1 unit

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Persentase ketersediaan kebutuhan alat tulis kantor.

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan.

Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan.

100,117,400

100,111,000

99.99

102,400,000

100,867,000

98.50

100 %

100 %

100

100%

100%

100

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Persentase ketersediaan alatalat listrik dan elektronik yang dibutuhkan.

20,000,000

19,972,500

99.86

21,246,000

21,245,000

100.00

100 %

100 %

100

100%

100%

100

1

Target

Realisasi s.d. 2014

%

20 13 kegiatan

21 13 kegiatan

22 100

Keuangan Sasaran

Program /Kegiatan

2013


1

2 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

3 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang masuk pengadaan baru.

Realisasi

Fisik

2014 %

Target

Renstra 2012-2017

Realisasi

%

5 257,874,000

6 250,719,000

7 97.23

8 1,528,510,000

9 1,527,680,000

10 99.95

2013

2014

Target

Realisasi s.d 2014

%

Target

Realisasi

11

12

13

14

15 AC 5 unit; Komputer/Laptop 5 unit; Printer 4 unit; lemari 3 unit, TV 1 unit, proyektor 1 Unit, Kamera/tustel 2 unit;

AC 5 unit; Komputer/Laptop 5 unit; Printer 4 unit; lemari 3 unit, TV 1 unit, proyektor 1 unit, Kamera/tustel 2 unit;

%

Target

16 17 100 Mesin Hitung Uang 1 Unit;UPS 1 Unit;;Laptop 2 Unit;Komputer 1 Unit;Sofa 1 Unit;Kursi 13 Unit;AC 6 Unit;AC Portable 3 Unit;Printer 8 Unit;Meja 15 Unit;Mesin Fax 1 Unit;LED TV 1 Unit;

Renstra 2012-2017

Realisasi

%

18 Mesin Hitung Uang 1 Unit;UPS 1 Unit;Laptop 2 Unit;Komputer 1 Unit;Sofa 1 Unit;Kursi 13 Unit;AC 6 Unit;AC Portable 3 Unit;Printer 8 Unit;Meja 15 Unit;Mesin Fax 1 Unit;LED TV 1 Unit;

19 100

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan.

Persentase ketersediaan koran, majalah, buku perundangundangan.

23,500,000

23,080,000

98.21

25,000,000

24,510,000

98.04

100 %

100 %

100

100%

100%

100

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.

Persentase pelayanan makan minum rapat dan tamu.

56,194,000

36,667,000

65.25

100,700,000

58,862,000

58.45

100 %

100 %

100

100%

100%

100

Kegiatan Rapatrapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah.

Jumlah aparatur dalam keikutsertaan koordinasi dan konsultasi di luar daerah yang dihadiri.

236,000,000

235,306,000

99.71

204,450,000

202,801,300

99.19

24

24

100

Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.

Persentase ketersediaan pegawai non PNS dan tenaga keamanan kantor.

86,900,000

80,300,000

92.41

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Persentase ketersediaan pegawai kontrak.

100%

100%


430,300,000

89.13

428,700,000

26 orang

99.63

93.15

45.35

2

31 orang

119.23

100 %

100 %

100

100 %

100 %

100

101.60

100

Target

Realisasi s.d. 2014

%

20

21

22

100

Keuangan Sasaran

Program /Kegiatan

2013


1 Sasaran 2: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

5 836,321,000

Realisasi

2014 %

9 1,101,465,607

% 10 98.27

Target 11 6,879,621,000

Realisasi s.d 2014

%

12 1,922,452,383

13 27.94

%

Target

Realisasi s.d. 2014

17 5 Kegiatan

18 8 Kegiatan

19

20 5 Kegiatan

21 8 Kegiatan

2 led tv 60 inci; 2 led tv 40 inci; 2 pc desktop; 1 laptop; 1 printer; 2 tablet; 2 UPS; 1 paket peralatan jaringan; 1 paket software/program; 3 meja 1 kursi kerja;

2 led tv 60 inci; 2 led tv 40 inci; 2 pc desktop; 1 laptop; 1 printer; 2 tablet; 2 UPS; 1 paket peralatan jaringan; 1 paket software/program; 3 meja 1 kursi kerja; 6 unit roda empat, 4 unit roda dua;

100 Kamera 1 Unit;Recorder 1 Unit;

100 6 unit roda empat, 6 unit roda empat, 4 4 unit roda dua; unit roda dua;

100

AC 25 unit; komputer 15 unit; mesin generator 1 unit;

100 25 Unit AC, 20 Unit Komputer, 1 Unit mesin Genset, 2 Unit Mesin Fotocopy

25 Unit AC, 20 Unit Komputer, 1 Unit mesin Genset, 2 Unit Mesin Fotocopy

100

1 Paket

100

296,840,000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

Jumlah kendaraan dinas / operasional dalam keadaan baik.

105,000,000

100,519,776

95.73

187,660,000

179,365,607

95.58

6 unit roda empat, 4 unit roda dua;

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

Jumlah perlengkapan kantor yang masuk pemeliharaan.

80,000,000

79,809,000

99.76

193,000,000

192,854,000

99.92

AC 25 unit; komputer 15 unit; mesin generator 1 unit;

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor.

Presentase pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman.

50,000,000

50,000,000

100.00

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Kantor.

Jumlah gedung kantor yang direhab.

690,200,000

679,246,000

98.41

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya tertib dan disiplin pakaian aparatur.

143,000,000

Realisasi

15 4 Kegiatan

Jumlah alat-alat studio dan komputer untuk Pusdatin Badan Investasi dan Promosi Aceh

143,000,000

Target

14 4 Kegiatan

Kegiatan Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi.

99.45

% 16 100

1 Paket

Ruang pimpinan/ruang Ruang tamu lantai I dan II, Ruang pimpinan/ruang bidang, Ruang Pusdatin tamu lantai I dan II, Ruang bidang, Ruang Pusdatin

100.00

100 Ruang Sekretaris; Ruang Perizinan; Ruang Promosi; Mushalla; 100%

3

Renstra 2012-2017

Realisasi

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur penanaman modal.

97.07

2014

Target

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

352,518,000

8 1,120,860,000

Realisasi

2013

3

288,140,000

7 98.17

Target

Renstra 2012-2017

2

354,481,000

6 820,986,776

Fisik

Kamera 1 Unit;Recorder 1 Unit;

Ruang Sekretaris; Ruang Perizinan; Ruang Promosi; Mushalla; 100%

100

100

% 22 160

Keuangan Sasaran

1

Program /Kegiatan

2013

Indikator Kinerja

2014

Renstra 2012-2017 Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

11

12

13

14

15

16

17 162 Stel

18 162 Stel

19 100

100.00

58 Stel

58 Stel

100

100.00

58 Stel

58 Stel

100

80 Perusahaan

84 Perusahaan

Target

5

6

7

8 85,000,000

9 85,000,000

10 100.00

Kegiatan Jumlah pakaian Pengadaan Pakaian dinas KORPRI. KORPRI.

29,000,000

29,000,000

Kegiatan Jumlah pakaian Pengadaan Pakaian batik motif Aceh. Khusus Hari-Hari Tertentu.

29,000,000

29,000,000

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

98.00 6,402,183,100

6,286,014,166

98.19

9,979,329,058

Kegiatan Jumlah frekuensi Pengawasan dan pengawasan ke Evaluasi Kinerja dan kabupaten/kota. Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah.

112,700,000

112,208,733

99.56

456,958,600

Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

%

99.24

Meningkatnya minat investasi yang tercermin pada jumlah permohonan izin investasi.

9,259,191,770

93

27.94 50,839,064,833

15,545,205,936

100 69 Perusahaan

42 Perusahaan

60.87

600

Jumlah Buku Analisis Jabatan & Angka Beban Kerja.

70 buku

70 buku

100

70 buku

35 buku

50

Jumlah Buku Agenda Kerja Badan Investasi dan Promosi Aceh Tahun 2014.

200 buku

295 buku

147.5

200 buku

35 buku

17.5

201.45

80

200

250

500,000,000 APBN

478,789,123

463,972,300

93.65

69 perusa haan

92.79

APBN

4

139 perusah aan

21

22

27.04

6 kali

511,240,000

%

20

160

1 kali

93.73

Realisasi s.d. 2014

100

500

431,550,833

Target

62.50 466 Perusahaan 126 Perusahaan

5 kali

460,400,000

96.59

30.58

1 kali

Jumlah penanam modal asing/dalam negeri yang melaporkan LKPM.

441,356,977

Renstra 2012-2017

%

%

3 Kegiatan Jumlah pakaian Pengadaan Pakaian dinas harian, Dinas Beserta Linmas, pakaian Perlengkapannya. satpam, dan pakaian tenaga kontrak.

2014

Realisasi s.d 2014

Realisasi

2

Realisasi

2013

Target

Target

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran 2 Sasaran 3: Meningkatnya jumlah penanam modal.

Fisik

466

339

72.75

Keuangan Sasaran

1

Program /Kegiatan

2

2013

Indikator Kinerja

3 Jumlah nilai realisasi investasi.

Fisik

2014

Renstra 2012-2017

Renstra 2012-2017

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi s.d 2014

%

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi s.d. 2014

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2,000,000,000,000 rupiah

15 %

Rasio daya serap tenaga kerja.

1:130

263,006,000

127,384,333

48

248,490,000

233,870,500

94

393,162,000

372,868,800

95

APBN Frekuensi pengawasan perusahaan penanaman modal. Jumlah peserta bimbingan teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

2014

Target

Persentase kenaikan nilai realisasi investasi.

Frekuensi pemantauan perusahaan penanaman modal.

2013

47,239,000

42,470,400 89.91

7 kali

5,091,120,831,883

155 %

1:157

9 kali

254.56

2,300,000,000,000

6,226,851,054,556

270.73

1,030

15 %

170.73 %

121

1:140

1:101

73

129

31

49

158

29

134

462

100

1

2

200

91.43

40

40

100

14,619,500

14,619,500

100

1 kali

1 kali

64,500,000

50,750,600

79

35 orang

32 orang

90.92

2 kali

2 kali

100

6

6

100

81,150,000

73,780,600

Frekuensi koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

80,255,000

77,898,300

97.06

Frekuensi fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan penanaman modal.

25,200,000

21,450,000

85

61,450,000

41,675,000

68

1 kali

1 kali

100

1

2

200

Frekuensi publikasi informasi terkait LKPM.

30,000,000

29,937,600 99.79

44,810,400

30,069,600

67.10

2 kali

1 kali

50

2

3

150

Jumlah talkshow investasi.

5

4,022,714,000,000

11,317,971,886,439

15

181

1209

1,953

APBN

% 22 281.35

1:140

1:102

73

Keuangan Sasaran

1

Program /Kegiatan

2

Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia guna Peningkatan Pelayanan Investasi.

2013

Indikator Kinerja

3 Jumlah penerima penghargaan investasi. Jumlah peserta Bimbingan Ketentuan/ Kebijakan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Fisik

2014

Renstra 2012-2017

2013

Renstra 2012-2017

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi s.d 2014

%

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi s.d. 2014

%

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

519,000,000

515,207,301

99.27

270,610,000

266,678,400

98.55

Jumlah peserta kursus-kursus singkat. Kegiatan Jumlah proyek Peningkatan investasi yang Promosi, Kerjasama ditawarkan Investasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah.

2014

40 orang

40 orang

100

50

58

116

20 orang

31 orang

155

30

38

126.67

5,310,083,100

5,227,047,299

98

8,740,520,458

8,072,367,270

92

15 proyek

18 proyek

120

15

15

100

Jumlah kegiatan promosi investasi.

3,431,945,555

3,376,580,674

98

6,381,667,458

5,762,495,260

90

14 kali

16 kali

114

20

20

100

Jumlah judul buku profil proyek investasi. Jumlah leaflet promosi.

656,637,545

631,248,000

96

926,353,000

926,353,000

100

400

5 judul

5 judul

100

30,000,000

30,000,000

100

7,500,000

7,500,000

100

2000 lembar

Jumlah tabloid.

24,000,000

24,000,000

100

150,000,000

150,000,000

100

Jumlah buku peluang investasi.

37,500,000

37,500,000

100

24000 eksem plar 500 buah

Jumlah display elektronik investasi dan promosi.

900,000,000

898,178,000

99.80

Jumlah lokasi rak display investasi dan promosi.

30,000,000

29,600,000

98.67

Jumlah media penyimpan digital bahan promosi.

200,000,000

199,940,625

99.97


94.37

1,200,000,000

75,000,000

1,151,019,010

75,000,000

1 judul

96

100

30.58

6

2000 lembar

100

500

500

100

24000 eksempl ar 500 buah

100

37,500

37,500

100

100

1 buah

1 buah

100

2 lokasi

2 lokasi

100

110 keping

91.87

4 judul

110 keping

100

183.91

1

1

100

750

750

100

240.31

408.99

Keuangan Sasaran

Program /Kegiatan

2013


1 Sasaran 4: Meningkatnya realisasi investasi.

2

3 Program Meningkatnya Peningkatan Iklim informasi Investasi dan prosedur. regulasi Realisasi Investasi. dan perizinan investasi kepada masyarakat, serta meningkatnya realisasi investasi. Kegiatan Jumlah Penyederhanaan perusahaan yang Prosedur Perizinan mendapat dan Peningkatan persetujuan (izin) Pelayanan penanaman Penanaman Modal. modal.

Realisasi

Fisik

2014 %

5 313,420,000

6 302,126,550

7 96.39

313,420,000

302,126,550

96.39

Target 8 517,650,000

517,650,000

Renstra 2012-2017

Realisasi

%

9 511,259,750

10 98.77

511,259,750

Target 11 7,450,708,733

Realisasi s.d 2014 12 813,386,300

2013 % 13 10.92

98.77

Target

Realisasi

14 66 %

72 perusa haan

6,350,000,000,000 rupiah

Jumlah nilai rencana investasi. Persentase kenaikan nilai rencana investasi. Jumlah judul buku regulasi bidang penanaman modal.

2014

15 %

42 perusah aan

6,133,436,193,666

53.79

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi s.d. 2014

%

16 76.41

17 72

18 72

19 100.00

20

21

22

58.33

72

58

80.56

%

15 50.43 %

Renstra 2012-2017

96.59 7,302,500,000,000

% 358.60

23,472,861,900,000 321.44 42,814,720,937,500 29,606,298,093,666

15 %

382.70 %

4

4

2546.7

3 judul

2 judul

66.67

Jumlah buku regulasi bidang penanaman modal.

900 buku

600 buku

66.67

Frekuensi sosialisasi regulasi penanaman modal.

4 kali

1 kali

25

4

1

25

Jumlah peserta sosialisasi regulasi penanaman modal.

200 orang

50 orang

25

60

55

91.667

110.71

62

62

100

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

Meningkatnya ketersediaan data potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.

273,450,000

263,413,200

96.33

Kegiatan Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait Investasi.

Jumlah kajian perencanaan kawasan investasi.

273,450,000

263,413,200

96.33

283,904,000

283,904,000

100

7,782,899,866

547,317,200

7.03

56 %

1 kajian

7

62 %

1 kajian

100

1,250

69.15

1255

-31

-2.46

80

62

77.5

100

1,250

100

Keuangan Sasaran

1

Program /Kegiatan

2

2013

Indikator Kinerja

3 Jumlah kajian pengembangan investasi.

Fisik

2014

Target

Realisasi

%

5

6

7

Target 8 283,904,000

Renstra 2012-2017

Realisasi

%

9 283,904,000

10 100

2013

Target

Realisasi s.d 2014

%

Target

11

12

13

14

Realisasi

kajian

15 kajian

Renstra 2012-2017

%

Target

Realisasi

%

16

17 1

18 1

19 100

Jumlah buku hasil kajian kawasan investasi.

200 buku

200 buku

100

200

30

15

Jumlah media penyimpan data elektronik hasil kajian.

200 keping / buah

200 keping/ buah

100

200

50

25

116.67

56

56

100

200

510

255

2

1

50

Frekuensi sosialisasi hasil kajian investasi.

kali

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran 4 Sasaran 5: Tercapainya perencanaan bidang penanaman modal yang komprehensif .

2014

96.35

99.59

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Meningkatnya perencanaan pembangunan ekonomi bidang penanaman modal.

774,787,000

755,485,767

97.51

1,177,460,000

1,086,264,417

92.25

Kegiatan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal.

Jumlah Dokumen Perencanaan Investasi dan Laporan.

31,732,000

31,501,600

99.27

144,390,000.00

132,402,000.00

91.70

1,841,750,184

Jumlah judul buku data/panduan investasi. Jumlah buku data/panduan investasi. Frekuensi Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal.

366,395,000

350,619,584

96

373,885,000

352,601,709

94

15.67

100.69 48 %

8

56 %

200 buku

479 buku

239.5

1 judul

0 judul

0

150 buku

0 buku

0

1 kali

50

2 kali

Realisasi s.d. 2014

%

20

21

22

80

56

kali

7.03 11,756,325,230

Target

318.67

48.06 70

BADAN INVESTASI DAN PROMOSI ACEH

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN INVESTASI DAN PROMOSI ACEH TAHUN 2014 JANUARI NO

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

TEMPAT

PROGRAM/ KEGIATAN I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah 1 Rapat Kerja Penguatan Kelembagaan Bidang Penanaman Modal Kab/Kota

Sekretariat Hotel

27

2 Rapat Koordinasi Penanaman Modal Se-Aceh

Serba guna

22

II Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengembanga n

3 Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

6 Rapat Taskforce Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Perusahaan

The Pade

10

4 Bimbingan Tekhnis SPIPISE LKPM bagi Perusahaan 5 Rapat Koordinasi Dengan Instansi teknis dan Kab/Kota

The Pade

8 11

5

4

Oproom BIP

4

Oproom BIP 20

24

25

III Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi 7 Sosialisasi Bidang Penanaman Modal bagi Camat Se-Aceh

PENANGGUN G JAWAB

Sekretariat

20

Hotel

8 Pelatihan dan Kursus-kursus Singkat - Pembahasan Substansi Kehutanan dengan

IV Peningkatan Promosi, Kerjasama Investasi dan Pengembangan Potensi Unggulan

Promosi

9 Aceh Investment Promotian di Banda Aceh

Hermes Palace

20

10 Aceh Investment Promotion di Jakarta

Saripan Pacific

21

11 Marketing Investment Indonesia (MII) di Eropa/Asia/Australia

10-12

12 Marketing Investment Indonesia (MII) di Amerika

Australia Amerika

28 Mei-02 Juni

13 Pekan Raya Jakarta (PRJ) di Jakarta

JIE EXPO

6 Juni s.d 7 Juli

14 Pelaksanaan Kegiatan IMT-GT ke 20 Di Aceh -

Pelaksanaan JBC IMT-GT

-

Pelaksanaan SOM IMTGT

-

Pelaksanaan CMGF IMT-GT

-

Pelaksanaan MM IMT-GT

Sabang Hermes Palace

22 s. d 26

Hermes Palace Hermes Palace

15 Kerjasama Kawasan Asia -

Kerjasama Invest penang

-

Kerjasama Kawasan Andaman Cluster

16 Penang Fair

Penang

17-19

01 s.d 31

Penang

JANUARI NO

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

TEMPAT

PROGRAM/ KEGIATAN I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

V Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

PENANGGUN G JAWAB

Perizinan

17 Sosialisasi Regulasi Perizinan Penanaman Modal

5

18 Seminar Penyederhanaan Perizinan Penanaman Modal

13

The Pade The Pade

VI Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal

Program dan Pelaporan

19 Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal

Hermes Palace

11

20 Peyusunan Pergub Kawasan Perhatian Investasi (KPI) Aceh

Oproom BIP

03 Februari s.d 02 Agustus

21 Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kawasan Perhatian Investasi -MP3EI

The Pade

30

22 Revisi Pergub Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Aceh

Oproom BIP

03 februari s.d 02 juni

23 Sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah Aceh

12

Dishubkom

PENGESAHAN JADWAL KERJA BIP ACEH TAHUN 2014 Banda Aceh, 03 Februari 2014

1.

IR. ISKANDAR, M.Sc Kepala BIP Aceh

4. Fuadi, SE Kabid Program dan Pelaporan

2. Drs. H. M. Ali Alfata, MM Sekretaris BIP Provinsi Aceh

5. Syarifah Zulfa, SE Kabid Pengembangan Investasi

3. Ir. Nety Muharni, MURP Kabid Promosi

6.

Ir. Jonny Kabid Perizinan

Lampiran IV : Dokumentasi Foto dan Berita Kegiatan Tahun 2014 Berikut ini adalah dokumentasi foto dan berita kegiatan Badan Investasi dan promosi Aceh tahun 2014. Dapat juga dibaca di http://www.investasi.acehprov.go.id.

Gambar 1 : Tim Pemantau Ikuti Bimtek Banda Aceh, kamis ( 9/1/2014) Jika melihat realisasi Investasi pada tahun 2013 sebanyak Rp. 5,4 T sedikit menggembirakan dibanding 2012 hanya 2 T, maka target realisasi investasi yang di tetapkan BKPM tahun 2014 untuk Aceh sebesar Rp. 7,4 Triliun membuat Badan Investasi dan Promosi Aceh mengadakan pelatihan Bimtek Pengendalian Pelasanaan Penanaman Modal untuk aparatur Badan Investasi dan Promosi Aceh bertempat di oproom. Selain untuk meningkatkan kapasitas Sumber daya Manusia di BIP, pelatihan ini juga bertujuan membentuk tim pemantauan 2014, Ir. Iskandar, M. Sc sebagai kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh mengatakan “tim ini diharapkan dapat mengidentifikasi masalah dan solusi pelaksanaan penanaman modal dengan cepat dan tepat, memfasilitasi masalah yang dihadapi perusahaan dan melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang dijalankan oleh perusahaan”. LKPM sangat erat kaitannya dengan perizinan yang telah dikeluarkan, dan tugas berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan perkembangan perusahaan dilapangan sesuai izin yang dikeluarkan. Ruang lingkup pengendalian penanaman modal itu sendiri berupa pemantauan, pembinaan dan pengawasan. Pentingnya penguasaan SDM untuk tim monitoring yang akan mengunjungi atau perusahaan, ini dikarenakan realisasi penanaman modal yang harus dicapai perbulan saja harus bisa tercapai 616 Milyar dari yang ditargetkan. LKPM sangat bermanfaat untuk bahan rekomendasi kebijakan, melakukan pengawasan, pendataan, pertimbangan permohonan, bimbingan berdasarkan pemantauan yang dilakukan. diharapkan dengan telah diadakannya pelatihan pengendalian pelaksanaan penanaman modal realisasi penanaman modal dapat meningkat sesuai yang diharapkan ujar Syarifah Zulfa selaku Kabid Pengembangan Investasi 1

Gambar 2: Peluang Bagi Pelabuhan Krueng Geukueh, Banda Aceh Banda Aceh, Rabu (22 Januari 2014), Pintana Grup dari Australia kembali tertarik dengan potensi pengembangan investasi di Aceh. Pada rapat kali ini, Pintana Group yang diwakili Funky Intan difasilitasi oleh Badan Investasi dan Promosi Aceh untuk bertemu Dinas terkait, BUMD Pembangunan Daerah Aceh Utara dan Pihak yang berwenang pada Pelabuhan Krueng Geukueh. Pertemuan pada hari rabu (22/1/2014) adalah awal pembahasan ketertarikan investor asal Australia ini untuk bekerja sama dalam pengembangan Pelabuhan Krueng Geukueh. Funky mengemukakan keinginannya untuk berinvestasi dengan skala besar pada pengembangan segala sektor penunjang untuk pelabuhan di Utara Aceh ini, mulai dari pelatihan petani untuk menunjang produktifitas , proses pengolahan (industri) sampai dengan ekspor. Ada beberapa kendala terkait sarana dan prasarana pelabuhan krueng geukueh, seperti gudang untuk barang import belum tersedia, pendingin dan crane, diharapkan investor bisa merangkul secara keseluruhan demi tercapainya pelabuhan Krueng Geukueh yang aktif dan bermanfaat untuk masyarakat Aceh sebagaimana diimpikan oleh semua pihak. Pemerintah Aceh Utara yang diwakili Mehrabsyah menyambut baik dengan apa yang dikemukakan oleh Pintana Group untuk pengembangan Krueng Geukuh dan apapun yang dibutuhkan akan dibantu demi teralisasinya keinginan investor, lain halnya dengan A. Wahab Abdullah dari BUMD Aceh Utara sangat antusias dengan menyediakan lahan yang dibutuhkan. Selanjutnya Pemerintah kabupaten mempelajari proposal dari Pintana Group lebih lanjut, jika menemukan kesepakatan maka akan dilanjutkan proses survey dari investor sebagai bentuk keseriusan bagi kedua belah pihak.

Eksport & Import Krueng Geukueh pun dilirik Pintana Banda Aceh ( Rabu, 22/1/2014) pertemuan kesekian kali dengan Pintana group hari ini melibatkan instansi terkait di Aceh Utara yang berkaitan dengan Pelabuhan Krueng Geukueh. Ruang rapat 1 BIP menjadi tempat pertemuan dilakukan, dengan dipimpin oleh kabid Promosi BIP Netty Muharni koordinasi berjalan sempurna. Ada beberapa kendala terkait sarana dan prasarana pelabuhan krueng geukueh, seperti gudang untuk barang import belum tersedia, pendingin dan crane. 2

Pihak pintana digawangi oleh Funky Intan, Selanjutnya Pemerintah kabupaten mempelajari proposal dari Pintana Group lebih lanjut, jika menemukan kesepakatan maka akan dilanjutkan proses survey dari investor sebagai bentuk keseriusan bagi kedua belah pihak.

Gambar 3 : PT. Nafasindo Berniat Perluas Bisnis di Aceh Banda Aceh, Kamis (23 Januari 2014). Berawal dari pertemuan IMT-GT pada tahun 1995 di Medan, PT. Nafasindo dari Malaysia melakukan penanaman modal ke wilayah Aceh dengan jenis investasi perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya. Setelah hampir 20 tahun menjadi salah satu mitra investasi di Aceh, kini PT. Nafasindo kembali akan memperluas pengembangan bisnis dengan potensi yang ada di wilayah Aceh. Berniat memiliki jalur bisnis baru di Aceh setelah kelapa sawit dan pabrik pengolahan yang sudah berkembang, membuat para pesohor PT. Nafasindo ini mengajak Pemerintah Aceh untuk mendiskusikan keinginan mereka. Melalui koordinasi Badan Investasi dan Promosi Aceh, rapat dengan investor negeri jiran ini berlangsung di Pendopo Gubernur Aceh pada Kamis (23/1/14). Gubernur menyampaikan secara garis besar keadaan investasi Aceh yang sudah menggeliat pasca konflik dan Tsunami yang melanda Aceh beberapa tahun silam. Penawaran yang diberikan Gubernur mencakup berbagai aspek potensial di Aceh. Peryataan Gubernur ini diperkuat dengan berbagai argumen dari Dinas terkait yang hadir seperti Dinas Perkebunan (Ir. Said Sahifan) mengemukakan sangat terbuka bagi investor untuk melanjutkan pola yang sudah dijalankan mereka beberapa tahun terakhir ini guna kesejahteraan petani di Aceh. Bak gayung bersambut, Dinas Pertanian pun mengemukakan masih adanya potensi pangan yang perlu peningkatan seperti Padi, Jagung dan Kedelai bagi para investor, balai pembenihan tersedia untuk benih padi dan hortikultura, bibit unggul pun sangat diperlukan untuk meningkatnya produksi dibidang pertanian. Selain itu, perwakilan dari Dinas Perikanan mengutarakan kebersediaan untuk investor dalam mengembangkan Pelabuhan Perikanan Lampulo karena setelah diresmikan beberapa 3

minggu yang lalu, baru dua investor yang bersedia antara lain pabrik pengalengan ikan dan pengolahan rumput laut. “Masih terdapat 36% peluang investasi perikanan di Aceh” imbuhnya. Setali tiga uang dengan Dinas Perikanan, dari Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan juga menyampaikan harapan mereka kepada PT. Nafasindo untuk mendorong terpenuhinya pangan seperti telur dan daging sapi yang masih meroket harganya karena keterbatasannya, ungkap DR. Ir. M. Yunus, M.Sc selaku Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan ini. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh (BAPPEDA) yang diwakili oleh Martunis turut memuluskan peryataan dari berbagai instansi dalam menyambut hangat investor negeri Malaysia untuk mengembangkan investor yang memang sudah ada di Aceh. Menurutnya “Aceh memiliki aset unggulan yang perlu di eksplore seperti susu kedelai karena konsumsi di Aceh tinggi tapi tidak memiliki pabrik sehingga harus di eskpor dari Malaysia, padahal jika diproduksi disini tentu menguntungkan” ujarnya. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda) menyampaikan perihal pentingnya menjaga lingkungan melalui program produk yang dihasilkan dari usaha (investasi) tentu harus berlabel “ECO” yang artinya tidak merusak lingkungan dan aman. Badan Investasi dan Promosi Aceh (BIP Aceh), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2T), dan seluruh SKPA berkolaborasi untuk siap mendukung PT. Nafasindo dalam mengembangkan investasi Aceh. Diakhir pertemuan ini pihak Nafasindo memberi tanggapan bahwa mereka akan mendiskusikan secara intern untuk menentukan potensi apa yang akan mereka pilih sebagai investasi berikutnya dan meminta Gubernur menunjuk sebagai perantara antara Pemerintah Aceh dan PT. Nafasindo. Gubernur menunjuk Badan Investasi dan Promosi Aceh menjembatani hubungan kedua belah pihak dan sekaligus menutup pertemuan pada hari ini dengan sangat bersahaja.

Gambar 4 : Niat Pemerintah China ber-investasi di Aceh Banda Aceh ( Jumat, 14/2/2014) Kunjungan Investor China disambut baik oleh, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Safwan, perwakilan Kapet dihadiri oleh Salahuddin serta Kabid Promosi BIP Aceh Netty Muharni perbincangan hangat mengalir begitu saja mereka 4

mengungkap ketertarikan Pemerintah Cina untuk berkomitmen bekerjasama dengan pemerintah Aceh, pertemuan berlangsung di Ruang Rapat 1 Badan Investasi dan Promosi Aceh. Pembicaraan sebelumnya telah mereka lakukan dengan gubernur Aceh, mereka juga telah mengirimkan surat kepada Zaini Abdullah selaku gub Aceh, respon baik diberikan oleh gubernur, ujar Francis Foo managing director pada perusahaan Apex Development (S) PTE LTD. Niat untuk berinvestasi tiga bidang diantaranya Minyak dan gas dengan jumlah investasi sekitar 400 T, Kawasan industri mereka inginkan lahan lebih kurang 500 Ha dan Pertambangan. Mr. Poniman Lo mengatakan Pihak pemerintah China bersama dengan sekotar 60 orang pengusaha China pada maret mendatang telah merencanakan untuk mengunjungi Aceh, untuk membahas rencana investasi mereka secara lebih detail. Safwan mengatakan akan menelusuri surat yang dikirimkan dari pihak investor kepada gubernur, karna akan diadakan rapat internal untuk membahas beberapa investasi yang diinginkan. Penyediaan lahan untuk kawasan industry telah disediakan di ladong sebesar 52 Ha , jika diperlukan penambahan luas area tersebut akan dibicarakan kembali demikian ujar Salahuddin. Di akhir pertemuan Netty meminta kepada Mr. Foo untuk mengirimkan surat pemberitahuan akan kedatangan sejumlah perwakilan dari pemerintah dan pengusaha China, agar dapat dipersiapkan pertemuan dengan sempurna.

Gambar 5 : Action Plan Kopi Aceh Banda Aceh ( Rabu, 19/2/2014) rapat pembahasan pengembangan komoditas Kopi Aceh dibuka oleh Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh Iskandar, berlangsung di ruang rapat 1 BIP Aceh, hadir di dalam pertemuan tersebut Deputi Promosi Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Dr. Ir. Himawan Hariyoga, M. Sc, Kementrian Perdagangan di wakili oleh Oke 5

Nirwan, Dipl. Ing serta para bupati central penghasil kopi, seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Pidie, SKPA dan pengusaha yang turut hadir juga. Pertemuan sangat interaktif Iskandar memaparkan beberapa materi mengenai pengembangan komoditas kopi gayo di Uni Eropa, pertemuan ini merupakan follow up event di Brussels- Belgia, pertemuan Gubernur Aceh dengan Dubes RI untuk Belgia pada acara Marketing Investment Indonesia (MII) Juni 2013, hasil pertemuan tersebut dilaporkan ke Presiden SBY pada Agustus 2013. Bantuan yang diharapkan Pemerintah Aceh kepada Dubes RI untuk Belgia adalah pembangunan pusat penelitian kopi, pengembangan agro industry kopi, mempromosikan kopi gayo sebagai kopi terbaik didunia dan mensosialisasikan kepemilikan sertifikasi Geographical Indication (GI) oleh masyarakat Gayo. Menurut Oke Nirwan ini merupakan langkah awal yang tepat, apa yang direncanakan Aceh sejalan dengan rencana nasional bekerjasama dengan world bank kami akan mengembangkan kopi Indonesia, tujuannya awal adalah supaya kopi Aceh dikenal oleh pasar internasional. Ada yang unik demikian ujar Oke biasanya yang dijual adalah produk tetapi di Aceh berbeda cita rasa yang dipromosikan, karena jika rasa sudah di kenal maka produk pun akan dicari. Oke pun menjelaskan beberapa rencana jangka pendek dan panjang, beliau berharap Pemerintah Aceh lebih proaktif dengan menyelenggarakan event berskala international dengan mengundang buyer dan satu hal lagi yang terpenting kesiapan untuk pameran dan pembenahan pasca pameran. Deputi Promosi BKPM mengapresiasi dengan iklim investasi di Aceh, karena menurut nya Aceh paling sering berpartisipasi dalam event yang digelar baik di luar negeri maupun dalam negeri. Beberapa point penting yang dijabarkan beliau investasi adalah cara yang efektif untuk pembangunan ekonomi, kita patut bangga karna Indonesia sekarang menjadi tujuan utama para investor mengalahkan Cina dan India. Himawan menyebutkan BKPM akan selalu siap membantu baik dalam action plan dan promosi dan agar lebih fokus untuk pemasaran domestik. Bupati Bener Meriah mengeluhkan fluktuasi harga kopi, Ruslan Abdul Gani menyebutkan agar pelabuhan Krueng Geukueh bisa dimaksimalkan dan beliau juga mengharapkan untuk fokus didalam negeri karana pangsa pasarnya lebih banyak. Perwakilan dari bupati Aceh Tengah M. Syukri menyebutkan GI belum didaftarkan di perjanjian perdagangan yang ada di Eropa, syukri berujar Surat Keterangan Asal (SKA) apa bisa dilimpahkan ke kabupaten/kota sehingga bisa lebih mudah dengan packing dan eksport, sistem resi gudang dan pasar lelang juga menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, beliau pun sepakat dengan Himawan dan Ruslan bahwa fokus untuk pemasaran didalam negeri perlu ditingkatkan. Gayo Mountain telah didaftarkan oleh Belanda demikian petikan Kakanwil Hukum & HAM Aceh tetapi masa berlaku pendaftaran mereka telah habis pada tahun 2010, jadi jika ingin mendaftarkan sudah bisa atas kepemilikan kopi gayo tersebut, dalam waktu dekat diharapkan segera membentuk tim kecil untuk bertemu pada Maret 2014 untuk pendaftaran tersebut. Pada akhir pertemuan Oke Nirwan mengomentari tiga point; pertama apa keuntungan GI, kedua mengundang investor dan resi gudang yang harus diperbaiki managementnya. Himawan menambahkan jangan dilupakan pasar domestik, aspek budidaya diperkuat sekaligus kelembagaannya dan identitas atau branding sangat diperlukan. Setelah semuanya memberikan masukan dan saran, Iskandar pun menutup pertemuan tersebut karena dilanjutkan dengan field 6

visit kepelabuhan perikanan Lampulo, tujuan berikutnya ke kawasan Industri Ladong, pelabuhan Malahayati dan peternakan sapi milik PT. Lamora Kuta Malaka, Deputi Promosi BKPM RI dan rombongan disambut hangat oleh masing-masing leader kawasan investasi tersebut.

Gambar 6 : Lawatan Menteri Pertanian Malaysia Banda Aceh, Sabtu (1 Maret 2014). Setelah melakukan pertemuan PT. Nafasindo dengan Gubernur Aceh pada (24/1/2014) di Pendopo Gubernur. Hari ini PT. Nafasindo meresmikan kantor wilayah cabang di Banda Aceh. Peresmian dihadiri oleh YB Dato’ Sri Ismail Sabri Bin Yaakob sebagai Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani dari Malaysia, komisaris serta direktur utama PT. Nafasindo beserta rombongan. Rombongan dari Malaysia ini, tiba di Bandara Internasional SIM pada Sabtu pagi, bersamaan dengan Gubernur Zaini Abdullah dan Kepala Badan Investasi dan Promosi (BIP) Aceh, Ir. Iskandar, M.Sc. Selain untuk meresmikan kantor Perwakilan PT. Nafasindo, lawatan ini juga untuk mengunjungi beberapa industri di Aceh seperti peternakan, kilang padi, Pelabuhan dan Kawasan industri. Perusahan yang sudah tujuh belas tahun berinvestasi di bidang kelapa sawit di daerah Aceh Singkil datang untuk menunjukkan keseriusaanya dalam melebarkan investasi di Aceh khususnya bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Menteri Pertanian dan industri Asas Tani Malaysia ini sangat bersyukur atas peresmian kantor Nafas di Banda Aceh dengan nama PT. Nafasindo, “ini semua terwujud berkat dukungan dari gubernur Aceh dan saya sangat berterima kasih atas itu serta atas sambutan yang luar biasa ini” ujarnya. Selain Ir. Iskandar, Ibu Raihanah (Kadis perikanan dan kelautan Aceh), Ir. H. H. Yunus (Kadis Kesehartan hewan dan Peternakan) dalam kesempatan tersebut turut mendampingi Menteri dan rombongan. Selanjutnya setelah melakukan peresmian kantor tempat pertama yang dikunjungi adalah wilyah Peternakan ayam GRD Farm di Blang Bintang Aceh Besar. Beliau melihat langsung proses pembuatan pakan ayam, sarana kadang ayam yang cukup luas serta bertanya peluang investasi yang sesuai untuk mengembangkan peternakan ayam di Aceh.

7

Kemudian rombongan dari Negara tetangga ini juga mengunjungi Kilang Padi di Blang Bintang untuk melihat langsung kondisi pengolahan beras dan gabah. Menteri juga mengatakan ketertarikkannya bekerjasama dalam sektor pabrik padi. Untuk menutup sesi terakhir kunjungan lapangan hari ini maka langsung bertolak ke Peternakan Sapi PT. Leumona Kutra Malaka di Aceh Besar. Menteri sangat antusias melihat peternakan dan diharapkan bisa terwujud investasi yang diharapkan terutama di sector peternakan sapi.

Gambar 7 : Menteri Kelautan dan Perikanan Peusijuek Kapal Nelayan Banda Aceh ( Sabtu/ 8/3/2014) Pelabuhan Internasional Perikanan Lampulo hari ini kembali dikunjungi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sharif Cicip Sutardjo, didampingi Gubernur Aceh, Ketua DPRA, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh serta SKPA terkait, BKKBN, Plt Walikota Banda Aceh dan Nelayan Aceh secara keseluruhan. Kunjungannya selain dalam rangka peluncuran kapal 30 Gt dan 40 Gt, pencanangan Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) juga menjadi agenda pak Menteri. Gubernur Aceh dalam sambutannya“ keluarga nelayan Aceh sangat bahagia dengan adanya pencanangan PKN, diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, mampu mendorong kemandirian serta kesejahteraan bagi nelayan” ujar Zaini Abdullah. Dalam pidato singkatnya sang menteri mengatakan Indonesia akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ke-7 pada tahun 2030 karna empat faktor, pertama sektor perikanan, pertanian, oil & gas dan Jasa. Setelah sambutan selesai bapak menteri langsung melihat lokasi program PKN PPI Panteraja , masih didalam area pelabuhan lampulo Menteri, Gubernur Aceh besera Ibu Niazah meresmikan pameran ikan hias milik SUPM Ladong, peusijueuk kapal bantuan gubernur Aceh kepada nelayan menjadi penutup kunjungannya hari ini. Semoga dengan adanya kapal ini dapat menambah pendapatan para nelayan sehingga terciptanya kesejahteraan bagi para nelayan tutup sang Menteri. 8

Gambar 8 : Silahturahmi Dubes Malaysia untuk Indonesia Banda Aceh, Jum’at (14 Maret 2014). Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato’ Seri Zahrain Mohamed Hashim beserta Istri, para Penasihat Kedutaan Bidang PDRM, bidang Pelancongan, Bidang Ekonomi, Bidang MARA, Bidang Promosi Pendidikan yang di dampingi Atase Pendidikan, Atase Imigrasi, Atase Buruh serta Atase Kastam beserta seluruh rombongan mengunjungi Aceh pada Jum’at hingga Minggu (14-16/3/2014). Rombongan tiba di Bandara SIM pada Jum’at pukul 11.00WIB dan langsung bertolak ke Mesjid Raya Baiturrahman untuk melaksanakan shalat Jum’at bersama Gubernur dan jajaran Pemerintah Aceh. Setelah itu rombongan langsung menuju Pendopo Gubernur guna memenuhi jamuan makan siang Gubernur Aceh. Pada pukul 14.00 WIB rombongan dari Malaysia ini didaulat untuk bertemu dengan jajaran Pemerintah Aceh yaitu Badan Investasi dan Promosi Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan Hewan dan Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BP2T, KAPET dan lain-lain, Ucapan selamat datang Ke Aceh bagi rombongan dari Jakarta dan Medan ini disampaikan oleh Gubernur. Bak gayung bersambut, Dubes turut membalas hangat sambutan dari Gubenur dengan mengatakan Aceh memiliki ikatan semenjak Aceh dengan Kerajaan termashur nya. Dato’ mengatakan ingin melakukan kerjasama dengan Aceh di bidang perdagangan karena untuk tahun 2013 Aceh- Malaysia minim hanya 5 juta USD, sedangkan Indonesia secara keseluruhan dengan Malaysia tergolong besar yaitu 21 Milyar USD. “Event Asean Economy Community (AEC) merupakan ajang yang bagus untuk meningkatkan ekonomi masing-masing Negara, karena anggota kebanyakan dari IndonesiaMalaysia”, ujar Dato’ sebelum menutup acara ramah tamah siang ini.

9

Gambar 9 : Aceh-Malaysia Business Forum Gubernur Aceh mengatakan dalam sambutannya bahwa Aceh siap dalam segala bidang untuk menerima investasi, terlebih Aceh memiliki potensi yang kaya dan infrakstruktur yang sudah memadai, dan Malaysia diharapkan mengajak para pengusahanya untuk dapat berinvestasi di Aceh. Dubes mengutarakan bahwa ingin meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Aceh karena dibandingkan daerah lain di Indonesia, hubungan perdagangan dengan Aceh tergolong rendah. Padahal Aceh berada dijalur yang strategis dengan Malaysia. Kesiapan Pelabuhan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan perdagangan antara negeri serumpun ini. Dubes juga menyatakan ketertarikan terhadap potensi besar yang dimiliki Aceh setelah mendengarkan paparan dari Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh, Iskandar, yang menjelaskan detailed plan project investasi Aceh. Banyak proyek yang menjadi unggulan di Aceh yang ditawarkan Aceh. Sebelumnya, Dubes juga telah mendengar dari Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia (kunjungan dua minggu lalu) mengenai potensi yang ditawarkan Aceh kepada Malaysia, sehingga muncul keinginan yang besar untuk bekerjasama dalam ekspor impor perdagangan. Acara yang didaulat oleh Badan Investasi dan Promosi Aceh ini turut mengundang beberapa kepala SKPA terkait dan pihak swasta guna berdialog langsung dengan pihak Kedubes yang bertolak dari Jakarta dan Medan tersebut. Kunjungan beberapa hari ini diharapkan membuka peluang bagi investasi lain yang dapat mengikuti jejak PT. Nafasindo yang telah lebih dulu berkecimpung ber-investasi Aceh. Pertemuan ramah tamah ini memberikan kesan positif bagi kedua belah pihak sehingga pihak Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia ini berniat mengajak para pengusaha Malaysia menyambangi Aceh sebagai tujuan investasi dan juga dengan berlandaskan hubungan baik kedua belah pihak sejak zaman Kesultanan dulu. Kunjungan Lampulo Pagi harinya, rombongan Kedutaan Besar ini bertolak menuju Pelabuhan Perikanan Lampulo untuk melihat langsung kehidupan pelabuhan yang digadang-gadang menjadi pelabuhan bertaraf internasional ini. Kunjungan yang didampingi oleh Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh beserta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh bersama dengan Para Panglima Laot menyambut rombongan Dubes dengan sangat ramah. Berinteraksi dengan para Panglima laot mengenai kondisi penangkapan ikan dan pengelolaan hasil tangkap hingga berbicara mengenai kebijakan dalam pengelolaan hasil tangkap serta kesejahteraan nelayan

10

lokal. “Saat ini secara keseluruhan jumlah Nelayan Aceh 106.000 jiwa dan untuk wilayah lokal berjumlah 7000 jiwa” ujar Raihanah selaku Kadis DKP Aceh. Menurut Dato’, jumlah ini cukup fantastis, Dubes berharap kedepannya Aceh dapat memiliki sarana penangkapan ikan yang lebih modern dan canggih (seperti di Negara lain) sehingga memudahkan para nelayan dan dapat meningkatkan kesejahteraan Ekonomi Aceh. Panglima Laot juga menuturkan kesiapan mereka menerima investor yang benar-benar serius untuk memajukan masyarakat Aceh dan membantu para nelayan Aceh. Dubes berharap dapat mengunjungi Aceh lagi ke depannya, dan segera menindaklanjuti hasil dari kunjungan ini. Taiwan tawarkan Teknologi Perikanan dan Pertanian Banda Aceh, Jum’at (28 Maret 2014) Investor dari Taiwan menyambangi Aceh untuk berinvestasi di bidang teknologi budidaya udang dan ikan, teknologi ini telah diperkenalkan ke beberapa Negara luar Taiwan dan telah mendapat sambutan baik, di Aceh ada tiga point penting yang membuat investor tertarik pertama budidaya udang dan ikan, Ikan Laut ( bidang perikanan), kedua teknologi padi ( pertanian) dan terakhir tentang budidaya tumbuhan herbal. Ruang rapat I Badan Investasi dan Promosi Aceh ( 28/3/2014) menjadi saksi lahirnya rencana investasi dari pihak Taiwan tentunya sudah tidak perlu diragukan lagi dengan teknologi modern mereka, dengan di hadiri beberapa instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Ekonomi, BP2T. Kepala Bidang Perizinan BIP Aceh Ir. Jonni menjadi pembuka rapat tersebut, mengatakan “kami selalu terbuka untuk para investor dengan mempermudah segala perizinan yang diperlukan”. Selanjutnya Hj. Ahmad Nizal A Desa sebagai chief executive di Ultra energy resources SDN-BHD memaparkan “rencana investasi mereka seperti bidang budidaya udang dan ikan mereka ingin memberikan pembekalan teknis dan teknologi kepada masyarakat setempat, bibit yang akan di impor untuk keperluan budidaya tentunya dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak”. Ahmad Nizal menjelaskan lagi tentang tuna dan ikan laut lainnya, mereka akan menyediakan boat yang lebih besar untuk menangkap ikan sehingga ikan yang ditangkap lebih banyak daripada saat ini, selanjutnya menyediakan tempat untuk pemroresan hasil laut yang lebih modern dan besar. Tentu kita perlu menyambut baik akan hal ini ditanggapi oleh semua instansi yang hadir pada dasarnya mereka merespon positif akan investasi ini. Semoga rencana investasi ini akan terwujud demi kepentingan ekonomi rakyat Aceh secara keseluruhan . Perikanan jadi daya tarik investor Malaysia Banda Aceh, Selasa (1 April 2014). Selamat datang calon investor baru, kalimat ini menjadi pembuka rencana investasi berikutnya dalam bidang perikanan untuk RH Fishery SDN. BHD yang berasal dari Negara tetangga, Malaysia. Investor yang baru pertama kalinya menggelar rapat dengan Badan Investasi dan Promosi (BIP) Aceh pada Selasa (1/4/14) pagi untuk dikoordinasikan dengan Dinas kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, BP2T, Bea dan Cukai Aceh serta Biro Perekonomian. Dalam rapat yang dibuka oleh Kepala Bidang Perizinan Ir. Jonni mewakili Kepala BIP Aceh, mengkoordinir arah pembicaraan investor untuk menfokuskan minat mereka dalam berinvestasi di Aceh. Di awali dari tanggapan Ibu Nova A. Zuhra dari DKP Aceh yang 11

memberikan pemahaman mengenai kondisi Kelautan Aceh, Pengurusan yang sesuai peraturan berlaku di Aceh serta kesiapan dan keseriusan dari Investor Negeri dari Jiran ini untuk Ekspor hasil laut Aceh ke Malaysia. Sangat penting dan yang perlu dilakukan pertama adalah memberikan proposal mengenai profil perusahaan dan jenis investasi yang ingin dilakukan di Aceh” ujar Nova. Disperindagkop dan Bea cukai berkesempatan untuk menjelaskan mekanisme proses yang harus dilakukan oleh Penanaman Modal Asing (PMA) untuk mewujudkan investasi. Investor yang begerak dalam bidang Pengalengan hasil tangkapan laut tersebut ini sebelumnya telah melakukan tinjauan lapangan dipesisir pantai Barat Aceh untuk melihat kondisi perairan Aceh. RH Fishery SDN. BHD perusahan yang di gawangi oleh Hashim bersaudara ini menjelaskan mengenai infrakstruktur yang mereka miliki, mereka berkeinginan untuk mendirikan pabrik pengalengan cumi (secara lebih spesifik). Asumsi dari Hashim bersaudara “Malaysia memiliki laut yang kecil namun mampu mensejahterakan rakyat Malaysia, Aceh memiliki Laut yang luas seharusnya lebih bisa mensejahterakan rakyat, untuk itu kami tertarik mengembangkan investasi disini” ungkap salah satu juru bicara investor. Yang penting untuk ditelisik oleh semua kalangan di Aceh adalah pertanyaan mereka seputar keamanan yang mampu melindungi mereka dari hal-hal yang tidak dinginkan baik di darat maupun di lautan. Pola kerjasama yang ditawarkan untuk invetasi ini akan dibahas setelah mereka menyelesaikan kewajiban untuk pembuatan proposal yang akan dipelajari instansi terkait.

Gambar 10 : The Aceh Business Forum 2014 Digelar: Go West! Invest in Aceh Doto Zaini: Pemerintah Aceh Akan Berikan Berbagai Kemudahan Untuk Investor Jakarta – The Aceh Business Forum “Go West! Invest in Aceh” digelar. Acara monumental yang berlangsung di Four Season Hotel, Jakarta, Selasa, (15/4) ini terselenggara 12

atas inisiatif Sugeng Harjadi Syndicate dan Pemerintah Aceh. Sejumlah tokoh nasional dan duta besar negara sahabat hadir dalam momentum ini, sebut saja Dubes Irak dan Wakil Dubes Amerika Serikat. Dari Kementerian hadir Wakil Menteri Pariwisata RI Sapta Nirwanda, yang juga bertindak sebagai nara sumber. Selain itu juga hadir Staf Khusus Presiden bidang Penanggulangan Kemiskinan HS Dillon, Mantan Menteri Tenaga Kerja Abdul Latief yang juga pemilik Pasaraya, Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, Ketua Kadin, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi, Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Anwar Nasution, Sekjen kementerian Pertanian, Pengamat Ekonomi Indonesia Ichsanuddin Noersy dan sejumlah perwakilan dunia usaha dari luar dan dalam negeri. Sementara dari Aceh, selain Gubernur Zaini Abdullah, pula hadir Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar, Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah serta sejumlah pejabat terkait lingkup Pemerintah Aceh. Gubernur Aceh diawal sambutannya, mengucapka terimakasih dan penghargaan kepada Bapak Kepala Staf TNI- AD Jenderal TNI Budiman yang berkenan menjadi keynote speaker. Dalam kesempatan itu, Gubernur Zaini memberikan penjelasan dan gambaran tentang prospek investasi yang bisa dikembangkan di Aceh. “Sebelum masuk ke masalah peluang bisnis, saya ingin meluruskan terlebih dahulu berbagai informasi menyesatkan tentang Aceh yang berkembang belakangan ini. Informasi itu ada menyebutkan bahwa saat ini kondisi Aceh tidak aman,” kata Doto Zaini. Alasannya macam-macam, jelas Gubernur, ada karena masalah penerapan syariat Islam yang dituding melanggaran Hak Asasi Manusia, ada soal perbedaan pendapat antara Aceh dan Pemerintah pusat soal kebijakan lokal, ada pula tuduhan soal gangguan keamanan terkait dengan Pemilu legislatif dan Pemilu presiden. “Isu-isu seperti ini adalah isu yang tidak mendasar. Sampai saat ini situasi di Aceh boleh dikatakan sangat aman. Bahkan jauh lebih aman dari kota-kota besar lainnya di Indonesia,” tegas Gubernur. Dikatakan Gubernur Zaini, penerapan syariat islam di Aceh juga berjalan lancar. Sama sekali tidak ada masalah dengan kebijakan ini, sebab menurutnya, syariat Islam justru menjadi pedoman yang mendorong perdamaian Aceh lebih terjamin. “Syariat Islam di Aceh hanya berlaku untuk masyarakat muslim. Bagi yang non muslim, tidak ada kewajiban untuk menurutinya. Bahkan rakyat Aceh sangat melindungi warna non muslim untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Itu sebabnya dalam sejarah Aceh, sama sekali tidak pernah terjadi bentrokan antar agama,” ungkapnya. Rasa aman dan damai yang ada di Aceh juga dirasakan kalangan dunia usaha. “Alhamdulillah, selama dua tahun terakhir, investor mulai banyak yang membuka usaha di Aceh. Tidak hanya dari dalam negeri, investor asing pun sudah mulai menjalankan usahanya di Aceh. Selama menjalanan aktivitas bisnisnya, para investor itu sama sekali tidak pernah mendapat hambatan atau gangguan, apalagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota aktif membangun komunikasi,” kata Gubernur. Zaini Abdullah menambahkan, Pemerintah Aceh dan seluruh jajarannya akan berada di garis depan melindung kalangan investor manakala ada potensi gangguan yang mengusik mereka. 13

“Yang terpenting, patuhi aturan hukum dan aktif membangun komunikasi dengan pemerintah daerah setempat,” pinta Zaini Abdullah. Pemerintah Aceh, kata Gubeenur juga sudah bertekad untuk menjadikan Aceh sebagai kawasan investasi yang terbaik di wilayah Indonesia bagian barat. Ia meyakini, dengan potensi sumber daya alam dan kondisi geografis yang dimilikinya, Aceh akan menjadi kawasan investasi yang terbaik di masa depan. 4 (Empat) Kekuatan Utama Aceh Gubernur Zaini Abdullah mengutarakan, setidaknya ada empat kekuatan utama Aceh untuk dijadikan sebagai tujuan utama investasi di wilayah Indonesia bagian barat. Pertama, letak geografisnya sangat strategis di pintu masuk selat malaka, sehingga dekat dengan pasar-pasar potensial di Asia, Afrika, Timur tengah, dan juga benua Australia. Kedua, Aceh memiliki beberapa undang-undang dan peraturan khusus yang pro terhadap investasi, antara lain Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberi kewenangan kepada Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Kami juga memiliki qanun penanaman modal yang berpihak kepada investor. Dan dalam waktu dekat, Insya Allah akan terbit beberapa turunan dari Undang-Undang pemerinttahan Aceh, seperti Peraturan Pemerintah tentang Minyak dan Gas dan Peraturan soal pengalihan masalah pertahanan yang akan menjadi kewenangan Aceh,” jelas Gubernur. Selanjutnya, (3) Aceh memiliki kawasan pelabuhan Bebas Sabang yang ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2000, sehingga membuat kawasan Sabang menjadi pusat investasi ideal di masa depan. “Kawasan ini memberikan insentif yang menarik bagi investor, seperti pembebasan bea masuk dan pembebasan pajak, dan juga kemudahan dalam perizinan,” kata Doto Zaini Kemudian, (4) Aceh memiliki sumber daya alam yang cukup besar. Gubernur menjelaskan, berbagai komoditi mudah sekali didapatkan di Aceh, seperti komoditas pertanian, sumber daya laut, dan sumber daya mineral. Ketersediaan tenaga listrik juga cukup berlimpah karena beberapa sumber energi baru akan segera difungsikan di Aceh. “Di samping itu, Aceh juga memiliki sumber daya manusia yang siap pakai untuk mendukung kebutuhan investasi di daerah,” imbuhnya. Dengan semua fasilitas itu, Pemerintah Aceh menawarkan fasilitas dan kebijakan investasi terbaik kepada para investor untuk membuka usaha di Aceh. “Untuk itu berbagai kemudahan investasi siap kami tawarkan, seperti percepatan perizinan dan penyederhanaan prosedur investasi. Kami juga akan membenahi Kantor pelayanan terpadu untuk investasi, sehingga pelayanan lebih cepat, mudah dan efektif. Kami juga membentuk Tim Task Force untuk membantu para investor dan calon investor melakukan studi kelayanan di lapangan,” tutup Gubernur.

14

Gambar 11 : Beberapa sektor di Aceh kembali menjadi incaran Investor asal Negeri Jiran Banda Aceh, Rabu (25 April 2014) Kunjungan kedua ke Aceh oleh Ultra Energy Resources SDN BHD yang di gawangi oleh Hj. Ahmad Nizal A Desa beserta Tim pada Badan Investasi ,setelah datang pada kunjungan pertama dengan Taiwan silahkan membuka link berikut ini, http://acehinvestment.com/news/taiwan-tawarkan-teknologi-perikanan-dan-pertanian/ (tanggal 28 Maret 2014). Rapat koordinasi rencana investasi Pertambangan, Perkebunan, Perbankan serta Perhotelan oleh calon investor Malaysia dipimpin oleh Kabid Perizinan BIP Aceh Jonni, beberapa instansi terkait juga turut hadir seperti Disbudpar Aceh, Distamben, Biro ekonomi, BP2T dan Bank Indonesia. Terlihat antusias dari pihak investor menanyakan sektor Emas dan Barite/Barium Sulfate atau lebih dikenal didalam ilmu Kimia (BaSO4) yang ingin di investasikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi, perwakilan Distamben menjawab “ketentuan hukum yang berlaku saat ini, kami sangat membutuhkan industrilisasi tambang sebagai peningkatan nilai tambah”, “pertambangan yang tidak boleh dilakukan di pesisir pantai dan hutan lindung” demikian ujar Sugeng. Perhotelan dan Perbankan menjadi daya tarik untuk investor tersebut seperti “dimana lokasi yang tepat” serta mereka turut menanyakan apakah sulit mendiirikan atau men-transfer uang asing ke Aceh karena harus melalui Pusat/Jakarta, terlebih dahulu dan seperti apa pula tahapan yang harus mereka di lalui ungkap Ahmad Nizal. Bank Indonesia dihadiri oleh Zulfan menjawab bahwa tidak ada kesulitan sama sekali asal sesuai dengan prosedur, jika untuk transfer beliau menguraikan selama ini belum ada kendala karena banyak saat ini mengalir uang asing di Aceh, seperti kita ketahui bersama Aceh tengah untuk pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Air, investor asal Korea selama ini berjalan lancar, baik itu untuk transfer sebagai pembayaran karyawan maupun material, saya rasa tidak ada masalah untuk hal tersebut. Terkait Hotel mereka berencana meng-upgrade hotel seperti Lido Graha di Lhokseumawe dan beberapa hotel lain yang potensial untuk di kembangkan Banyak kemudahan yang akan di berikan Aceh kepada investor dan segala kendala apapun itu kami akan membantu mendampingi dan fasilitasi sampai selesai, jadi pihak investor tidak perlu khawatir tutup Jonni mengakhiri pertemuan hari ini. 15

Gambar 12 : Doto Zaini Resmikan PT. Boswa Megalopolis Calang, Sabtu (26 April 2014) Masyarakat Aceh khusus nya penduduk Calang dapat bergembira karena Pabrik Kelapa Sawit milik PT. Boswa Megalopolis hari ini diresmikan langsung oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Peresmian turut dihadiri oleh ketua DPRA Hasbi Abdullah, Sekda Aceh Dermawan, Kepala BIP Aceh, Iskandar, M.Sc serta perangkat daerah baik di Calang maupun kabupaten lain. Di Aceh Jaya Rombongan Gubernur disambut hangat oleh wakil bupati Aceh Jaya serta Direktur Utama PKS Sutanto. Dalam sambutan, orang no satu di Aceh terlebih dahulu mengucapkan selamat kepada pimpinan dan seluruh staf yang telah terlibat atas selesainya pembangunan pabrik kelapa sawit ini, kehadiran perusahaan ini menjadi bukti bahwa iklim investasi di Aceh semakin memikat. Lebih lanjut Gubernur mengharapkan investasi tidak hanya dalam bidang perkebunan, sektor lain masih terbuka lebar seperti perikanan, pertanian, keuangan. Ada beberapa himbauan langsung oleh zaini diantaranya semua perkebunan yang ada di Aceh agar aktif membangun kebun-kebun plasma sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat, Pengalokasian anggaran untuk kegiatan Corporate social Responsibility (CSR) bagi penguatan masyarakat jangan diabaikan, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) harus disampaikan tepat waktu, sehingga kita bisa mengevaluasi progress investasi yang berjalan, khusus kepada para aparatur pemerintahan di seluruh Aceh saya menghimbau untuk memberi kemudahan kepada dunia usaha dalam mengurus segala administrasi, terkait investasi ini jangan sampai ada Pungli diluar ketentuan dan kepada kalangan perbankan saya menghimbau agar aktif memberi dukungan modal kepada usaha sektor perkebunan sehingga ruang bagi pelaku usaha dalam menggerakkan usahanya semakin terbuka lebar tutup Gubernur asal Pidie dengan tegasnya. Reporter Badan Investasi sempat wawancara Hasbi Abdullah terkait peresmian tersebut “ Saya sangat bahagia dengan adanya CPO, sehingga masyarakat tidak perlu menjual kelapa sawit ke Medan, karna Pt. Boswa sudah bisa menampung kelapa sawit” ujar beliau. Mill Manager Mahyudin beserta Direktur Sutanto turut mendampingi rombongan untuk melihat aktifitas pabrik secara keseluruhan, menyebutkan “masyarakat dekat pabrik dan seluruh 16

Aceh sekarang sudah bisa menjual karna PKS akan menampung dengan harga saat ini 1.850 per kilo”. Semoga dengan diresmikan PKS dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh dan membuka jalan untuk investor lain untuk segera masuk ke Aceh, sehingga Aceh maju di segala sektor seperti harapan semua pihak.

Persiapan Matang, Investor Datang Banda Aceh, Selasa (6 Mei 2014). Kedatangan tamu Pemerintah Aceh merupakan sesuatu hal yang lumrah namun setiap tamu yang hadir punya kekhasan masing-masing. Setiap kali mereka sudah menyinggahi Provinsi Aceh, tentu membawa harapan baik bagi daerah yang sedang gencarnya mencari investor untuk menanamkan modal. Tak terkecuali dari belahan bumi mana sang investor datang. Setelah lalu lalang dan bertemu banyak pihak penting di Aceh, tamu dari negeri serumpun ini siap bertolak kembali ke Negara asalnya Penang-Malaysia. Dato’ Mohd Rashid Hasnon, Dato’ Lie Ka Chun, Miss Lulilian dan Sazhanah, pada Jum’at (25/4/2014) bersiap kembali melalui Bandara SIM Banda Aceh. Sambil menunggu keberangkatan, masing-masing bersantai di ruang tunggu Bandara SIM. Saat itulah saya mengambil kesempatan untuk bisa ngobrol langsung dengan mereka secara terpisah. Dato’ Mohd Rashid Hasnon selaku Timbalan Ketua Menteri I Pulau Pinang masih melaksanakan sholat Jum’at di sekitar Bandara, sehingga saya tidak dapat berbicara langsung. Kemudian perhatian saya teralih pada sosok yang terlihat sedang duduk dan memegang majalah adalah Dato’ Lie Ka Chun yang merupakan penasehat invest Penang, sepertinya tidak terlalu sibuk untuk diajak ngobrol. Ketika saya mengutarakan niat untuk mewawancarai beliau, langsung mendapat sambutan baik. Tidak perlu terlalu banyak mukadimah, bapak paruh baya ini sepertinya sudah cukup nyaman dengan tema wawancara yang akan kita bicarakan. Mengulas kembali potret panjang perjalanan invest Penang yang berawal di tahun 2010, merupakan sebuah trobosan yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Singkatnya, menciptakan berbagai trobosan peningkatan perekonomian antar kedua belah pihak yang sudha dibina harmonis. Setelah melalukan berbagai hal pada fase pertama perjanjian, maka tiba limit waktu menetukan keberlanjutan program kerjasama tersebut. Setelah MoU kedua dirilis di penang beberapa waktu lalu, tugas selanjutnya yang sudah menanti adalah melaksanakan isi dari kerjasama fase kedua. Dato’ lie Ka Chun bercerita singkat mengenai kerjasama yang pernah dijalin pada beberapa tahun silam. Salah satu hal penting mengenai kerjasama dan ingin terus ditingkatkan adalah “program intensif magang bagi putra-putri Aceh” ujarnya. Menurut pria berkulit putih ini, jika ingin mendatangkan investor bidang pariwisata, bentuk dahulu tenaga kerja yang terampil. “jika sudah mampu memberikan pelayanan yang prima terhadap tamu atau wisatawan maka akan menjadi awal yang baik untuk perkembangan pariwisata Aceh”. Pada dasarnya walaupun memiliki banyak potensi wisata tapi jika para wisatawan tidak nyaman dari segi pelayanan tentu hal ini akan mengurungkan niat calon wisatawan lainnya untuk berwisata ke Serambi Mekkah ini.

17

Tidak perlu muluk-muluk dan terlalu jauh berimajinasi untuk menciptakan infrakstruktur nomor wahid seperti hotel berbintang, resort dan lain-lain, cukup diawali dengan home stay dari penduduk di Aceh sendiri. Toh sangat mungkin hal ini sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Selanjutnya yang terpeting yaitu hadirnya SDM kompeten untuk memberi kenyamanan pelayanan. Untuk itu, kami siap menerima jika ada anak Aceh yang magang (program intensif) di Penang untuk berlatih ilmu pelayanan, nantinya siswa akan belajar pada hotel-hotel di Penang. Tujuannya agar pelajar mendapat pengalaman untuk mendapat pemahaman pengendalian hotel dan sudah pasti pelajar diberikan fasilitas yang cukup ketika menimba ilmu di Penang. Yang penting adalah menemukan perwakilan pelajar yang tepat untuk mendapat pengalaman pekerjaan di Penang agar program ini sempurna. Untuk itu pertemuan dengan pihak Univesitas di Aceh sudah barang tentu untuk tidaklanjutnya. Dato’ Lie Ka Chun menjelaskan bahwa program intensif pada kerjasama invest Penang yang pernah dilaksanakan sudah pernah ada pelajar yang dilatih, sehingga untuk rencana kedepannya hanya perlu sedikit peningkatan saja. Melihat potensi Aceh untuk mengembangkan sektor pariwisata sangat besar, apa lagi jika pengelolaaan kerjasama antara investor Penang dan Pemerintah aceh maupun swasta terjalin dengan baik. Asumsinya adalah kerjasama ini menghasilkan “win-win” saling menguntungkan kedua belah pihak. Para agen atau travel pariwisata kedua wilayah bekerjasama, misalnya dengan menawarkan turis Penang untuk mengujungi Aceh juga. Keberhasilan pariwisata bukan hanya terletak pada kekayaan potensi yang dimiliki sebuah wilayah semata namun berdasarkan kenyamanan dan mengerti kemauan wisatawan ketika berada di wilayah tersebut. Di tempat yang sama, saya juga sempat berbincang dengan General Manager Invest Penang, Miss Lulilian yang didamipingi stafnya, Sazhanah. Miss Lulilian yang saat itu tampil santai mengurai jawaban yang cukup cerdas. Tidak jauh berbeda dengan sang Dato’, Miss Lulilian ini menjelaskan bahwa untuk mendapatkan investor sebenarnya tidak perlu terlalu sulit. Kunci adalah pada daerah itu sendiri dan apa yang ditawarkan pada calon wisatwan ini. Sebut saja jika investasi pariwisata yang menjadi sorotan penting, selain dari lokasi yang strategis, objek-objek wisata yang sangat menarik, kemudian fasilitas penunjang apa saja yang ada di sekitar lokasi investasi, serta kekhasan apa yang menjadikan Aceh layak dipilih investor untuk menanamkan modalnya. Wisatawan yang datang ke Aceh untuk berllibur tentunya mencari apa saja hal pendukung seperti kuliner yang menjadi cirri khas, tempat-tempat untuk memanjakan diri seperti spa dan lain-lain, pusat oleh-oleh yang lebih terpadu, atau fasilitas pendukung yang lengkap untuk bersantai. Apalagi Aceh cukup kaya dengan hasil pertanian, tentu menjadi daya tarik lainnya. Untuk dapat memaksimalkan perkembangan sebuah daerah, tentu dilakukan proses bertahap sama seperti yang dijalani Penang, sedikit-sedikit baru maju seperti sekarang ini. Dimulai dari teknologi standar, dengan fasilitas infrakstruktur standar dan memperkerjakan masyarakat lokal yang tentunya sudah diberi keterampilan, sehingga setelah 40 tahun barulah Penang menuai hasil seperti sekarang. Hal ini dapat dicontoh oleh Aceh. Untuk mewujudkan itu semua, sudah pasti butuh investor yang menamkan modalnya, oleh karena itu untuk mendatangkan investor semua pihak harus mendukung. Terutama pemerintah yang harus memberikan kemudahan dan insetif, misalnya dengan membebaskan pajak tanah selama beberapa tahun dan memberi informasi akurat tentang jumlah wisatawan 18

yang pernah berkunjung, ini adalah salah satu strategi mumpuni. Pada dasarnya investor juga pemilih, memilih dimana kenyamanan dan keuntungan lebih besar jika ada dua pilihan wilayah untuk menanamkan modal. Strategi promosinya adalah apa yang kita berikan pada investor sehingga mereka akan memilih Aceh untuk berinvestasi. Menutup obrolan siang itu, miss Lulilian memberikan contoh mengapa sebuah daerah dipilih untuk investasi. Kematangan menjadi kunci sebuah peluang itu terlihat lebih nyata untuk diwujudkan. Mari kita berbenah diri sebelum mengundang sang investor baru.

Evaluasi dan Capaian Pusdatin BIP Aceh Banda Aceh, Kamis (8 Mei 2014) Pusat Data dan Informasi Badan Investasi Aceh telah mencapai usia lebih dari satu tahun, sejak diresmikan pada Maret 2013 silam. Masih perlu banyak pembenahan untuk mencapai target lebih tinggi. Dibuka oleh Kepala Bidang Program dan Pelaporan (Fuadi,SE), dan dipimpin Kepala BIP Aceh, Iskandar, diadakan rapat evaluasi dan capaian yang telah diraih Pusdatin BIP Aceh. Ikut serta dalam rapat tersebut antara lain Sekretaris BIP Aceh, Kepala Bidang dan anggota Pusdatin BIP Aceh. Iskandar mengapresiasi apa yang telah diraih oleh Pusdatin dan mengharapkan selanjutnya dapat menciptakan inovasi dan terobosan baru untuk Pusdatin. Setiap Bidang wajib mendukung dengan menyampaikan bahan dan kegiatan demi tercapainya target untuk dapat peringkat pertama dalam kategori Komisi Informasi Aceh (KIA). LED (Light-Emitting Diode) dan WEB merupakan produk yang dihasilkan oleh Pusdatin. Sejauh ini LED sudah menampilkan banyak video dan Ucapan selamat atau seruan dari Pemerintah Aceh serta Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al- Haytar. Arif Arham selaku penanggung jawab Pusdatin menyarankan Website khusus informasi Investasi sedangkan LED bisa lebih terbuka untuk umum dengan merangkul berbagai informasi dari dinas lain agar terlihat banyak hal yang ditampilkan tentang Aceh secara menyeluruh. Pencapaian gemilang yang diraih Pusdatin mengenai peningkatan pengunjung yang luar biasa di bandingkan tahun 2012 hanya sebanyak 491 pengunjung, sedangkan 2013 mencapai 15.881 pengunjung. Pada awal Mei 2014 sudah mencapai 10.731 sungguh angka yang fantastatis, tidak menutup kemungkinan pengunjung akan terus meningkat. Jumlah pengunjung Web BIP Aceh bukan hanya berasal dari Negara Indonesia tapi berbagai Negara lain, hal ini terlihat top 25 negara, seperti Amerika dan China dan Negara-negara lain yang menyusul dibawahnya. Prestasi yang dicapai dengan usia belia adalah Terbaik ke-2 informasi wajib disediakan dan diumumkan berkala serta Terbaik ke-3 kategori informasi wajib disediakan setiap saat. Semoga dengan adanya evaluasi hari ini pusdatin dapat lebih baik dan mendapatkan prestasi lainnya.

19

Gambar 13 : Calon Investor dari Seoul Meninjau Potensi di Aceh Selatan Banda Aceh, Jumat (9 Mei 2014) Berbagai Potensi di Aceh dipaparkan oleh Iskandar selaku kepala BIP Aceh dihadapan calon investor asal Korea Selatan di Badan Investasi dan Promosi Aceh (9/5/2014). Kim Eung Kyo selaku Ceo DSK Engineering, Co, Ltd sangat tertarik akan hal tersebut dan hari ini ditemani Wakil Bupati Aceh Selatan Kamarsyah, S. Sos, MM mereka akan meninjau langsung lokasi dan Potensi yang ada di Aceh Selata Jika melihat Korea Selatan dulu (masa perang) tidak pernah terfikirkan akan bisa semaju sekarang, tidak ada sumber daya alam sama sekali, tetapi setelah perang usai negara yang beribukota Seoul, sekarang bisa menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia yang meningkat jauh urai Kim Eung Kyo. Maka dari itu niat mereka ingin membangun Aceh dan bertukar ide serta visi untuk membangun Aceh dengan Pemerintah Korea Selatan, dengan pengalaman tantangan pembangunan Korea saat itu, sehingga Aceh juga bisa maju.

20

Gambar 14 : Tiga Perusahaan yang terkendala Realisasi Investasi Banda Aceh, Senin (19 Mei 2014) Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan investasi di Aceh Badan Investasi dan Promosi (BIP) Aceh memfasilitasi Perusahaan yang mengalami kendala dalam merealisasikan investasi dan terkendala dalam persiapan persyaratan yang harus dipenuhi dari daerah yang blm siap. Agar permasalahan yang dihadapi oleh pihak perusahaan bisa terselesaikan diadakan Taskforce Penyelesaian Permasalahan Perusahaan di ruang rapat I BIP Aceh (19/5/2014). Setelah mendapatkan izin untuk melakukan realisasi investasi di Aceh, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bukan artinya langsung menghasilkan realisasi. Kendala yang muncul dapat terjadi seperti masalah perizinan dan lainnya, untuk itu BIP Aceh bersama BKPM RI memfasilitasi tiga perusahaan yang mengalami kendala tersebut. Perusahaan ini antara lain PT. Kamadhenu Ventures Indonesia, PT. Mandum Payah Tamita, dan PT. Angsa Emas Putera Aceh. Ketiga perusahaan ini difasilitasi dengan instansi terkait Bappeda Aceh Tengah, Bappeda Provinsi, Dinas Perkebunan, BP2T serta BKPM dan Dirjen Perkebunan Pusat. Berbagai kendala yang dihadapi oleh PT. Kamandhenu Ventures Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan tebu dan industri gula pasir diantaranya terkendala dalam pengurusan rekomendasi dari Kementerian untuk mendapatkan izin prinsip penanaman modal. PT. Mandum Payah Tamita bidang Perkebunan Kelapa sawit terpadu dengan pengolahannya menjadi minyak sawit (CPO) dan inti terkendala tidak melaksanakan kegiatan sesuai izin yang telah diterbitkan dan belum menyampaikan LKPM. Berbeda halnya dengan PT. Angsa Emas Putera Aceh bidang Pembibitan dan Budidaya Tanaman Kentang, kendala yang dihadapi hutan lindung yang belum dibebaskan lahannya. Rapat yang dipimpin oleh Kabid Pengembangan Investasi Syarifah Zulfa berlangsung alot, karena hanya satu perusahaan yang menghadiri yaitu PT. Angsa Emas Putera Aceh. Dua perusahaan lainnya tidak menghadiri sehingga belum dapat dibahas secara langsung untuk langkah pemecahan permasalahannya. 21

Gambar 15 : KFW Bank Jerman Siap Kucurkan Tambahan Dana Untuk Persiapan Pembangunan Rumah Sakit Regional di Aceh Senin (02/06/2014) di kantor pusat KfW di Frankfur, Jerman. Pendanaan ini ditujukan untuk membantu persiapan konstruksi rumah sakit dan puskesmas, peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan, serta persiapan tender proyek. Dalam pertemuan ini Gubernur Zaini menjelaskan status negosisasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Saat ini Presiden Republik Indonesia telah memerintahkan Menteri PPN dan Sekretaris Kabinet untuk segera memasukkan project ini kedalam Blue Book. Selanjutnya Gubernur Zaini juga menjelaskan bahwa, Pemerintah Aceh telah menyediakan lahan di 5 kabupaten/kota untuk pembangunan rumah sakit regional dan juga lahan untuk pembangunan pusat kesehatan lainnya. Jika Pembangunan Rumah Sakit Regional dan Pusat Kesehatan Masyarakat ini dapat masuk ke Blue Book pada tahun 2014, Perencanaan seperti Feasibility Study dan DED dapat dilaksanakan pada tahun 2014 dan Pembangunan akan dimulai pada awal 2015. Penasehat Gubernur Aceh Dr. Phillipp Stokoe, menjelaskan secara rinci tahap-tahap persiapan yang telah dilakukan dan rencana pelaksanaan kedepan, termasuk langkah-langkah yang perlu diambil segera untuk pendanaan tahap persiapan. Pihak KfW menyambut baik perkembangan ini dan menyetujui pendanaan untuk persiapan pembangunan sebesar €250.000,Pertemuan sesi selanjutnya membahas status pengelolaan Geothermal di Selawah Agam. Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Jerman telah menyediakan pendanaan untuk eksplorasi panas bumi di kawasan Seulawah ini. Dari hasil tender terbuka, Pertaminan dan Pemerintah Aceh yang diwakili oleh PDPA akan membangun PLTP secara bersama di lokasi tersebut. Penasehat Gubernur bidang energi, M. Abdullah menjelaskan bahwa status negosiasi Share Holder Agreement (SHA) antara Pertamina dan PDPA sudah final. Dokumen hasil negosiasi masih dalam pembahasan internal Pemerintah Aceh. Gubernur Aceh segera mendorong penyelesaian akhir SHA untuk dapat ditandatangani oleh kedua pihak. Pembahasan sesi selanjutnya adalah mengenai rencana kerjasama konservasi ekosistem Leuser. Iskandar, Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh, menjawab berbagai persoalan yang ditanyakan oleh Kfw seputar isu-isu manajemen pengelolaan dana, serta isu lingkungan terkait konversi lahan kawasan KEL dalam RTRW Aceh. Masih diperlukan kerangka acuan yang lebih jelas mengenai sistem manajemen pengelolaan anggaran sebelum dana dikucurkan oleh KfW 22

kepada pemerintah Aceh untuk memastikan bahwa pengelolaan dana transparan dan tepat sasaran. Pertemuan yang berlangsung alot tersebut, dihadiri oleh pejabat Kfw Dr. Christine Heimburger (Director East Asia and Pacific, Patric Shirzadi (Head of Energy Division), Dr. Marlis Sieburger (Head of Health Division), Dieter Schulze-Vornhagen (country manager Indonesia) dan beberapa pejabat terkait lainnya. Sebelum pertemuan dengan Kfw, delegasi Aceh melakukan kunjungan ke NordwestKrankenhaus Frankfurt, dan diterima oleh Tim dokter Rumah Sakit tersebut. Pertemuan membahas tawaran kerjasama telemedicine, suatu sistem komunikasi jarak jauh antar para dokter untuk membahas penanganan pasien, semacam pelayanan “second opinion”, dari para pakar di Rumah Sakit Nordwest Krakenhaus untuk para dokter di negara lain. Brunei Darussalam dan beberapa Rumah Sakit di Malaysia telah memulai program ini. Doto Zaini membahas beberapa peluang kerjasama dengan rumah sakit ini, terkait soft loan dari Kfw Bank. Dr. Phillipp Stokoe dan M. Yani (penasehat Gubernur bidang kesehatan), menyarankan beberapa peluang yang dapat dikerjasamakan diantaranya pengiriman tenaga medis dan dokter untuk magang di rumah sakit ini, kerjasama penanganan penyakit stroke dan kanker di rumah sakit di Aceh, serta kemungkinan pelayanan jasa tele-medicine. (dilaporkan oleh Netty Muharni, Kabid Promosi Badan Investasi dan Promosi Aceh).

Kunjungan Delegasi Uni-Eropa Banda Aceh, Selasa (17 Juni 2014). Gubernur Aceh doto Zaini Abdullah menerima delegasi dari Uni-Eropa seperti Jerman, Swedia, Denmark dan lain-lain, bertempat di Pendopo Gubernur Aceh pada Selasa (17/6/14).Gubernur membuka pertemuan pagi ini dengan memberi gambaran mengenai keadaa Aceh pasca konflik dan tsunami. Gubernur juga menceritakan pembangunan Aceh yang semakin meningkat disetiap tahunnya. Pada pertemuan kali ini delegasi mendengarkan beberapa penjelasan dari beberapa SKPA terkait yang hadir seperti bidang investasi dan regulasi yang dijabarkan oleh Iskandar Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh, pendidikan oleh Suraiya IT adalah wakil kepala lembaga pengembangan sumber daya manusia. Sektor pariwisata dari Bagian Pariwisata Provinsi dan topik terhangat mengenai isu Syariah Islam di Aceh, karena selama ini berita Syariah Islam di Aceh menjadi sebuah momok bagi masyarakat non muslimnasional maunpun internasional yang berkunjung ke tanah rencong ini. Pertemuan sangat interaktif dengan pertanyaan yang lebih terfokus pada bidang pendidikan dan Syariah. Keingintahuan mereka mengenai implementasi syariah yang ada di Aceh dan lain . Kepala Dinas Syariah islam menjelaskan dengan rincibagaimana islam diterapkan di Aceh adalah islam yang sangat bersahabat sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW berdasarkan Al-quran dan hadist, bukan islam seperti garis keras atau Taliban. Islam di Aceh hanya berlaku untuk muslim dan tidak berlaku untuk non-muslim, syariah yang diterapkan juga untuk kebaikan penduduk Aceh dalam hal moral, etika, ekonomi dsb. Suraiya juga menjelaskan bahwa pendidikan di Aceh masih minim, tetapi ada beberapa orang yang dikirim ke beberapa negara untuk menempuh pendidikan lanjutan bidang kesehatan seperti untuk bidang dokter. Pemerintah Aceh mengirim mahasiswa ke banyak negara, berbagai 23

bidang, kesehatan, teknik, ekonomi, politik, dll Pembicaraan yang berlangsung hangat tersebut diakhiri dengan sangat bersahaja.

Rakor Pengendalian Penanaman Modal Banda Aceh, Rabu (25 Juni 2014) Rapat koordinasi mengenai Pengendalian Penanaman Modal tahun 2014 di gelar di The Pade Hotel (25/6/2014), acara ini diselenggarakan oleh Badan Investasi dan Promosi (BIP) Aceh. Narasumber yang hadir dari Kementerian Energi dan Sumber daya mineral yaitu Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Krisdanyolan Simarmata, Kasubdit Wilayah I Aceh, Sumbar dan Sumut Kedeputian Dalaks BKPM RI Muhammad Subehan; Ir.Mahdinur Kepala bidang pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi Dinas Pertambangan dan Energi Aceh; dan Kepala Bidang Pengembangan Investasi (BIP) Aceh, Syarifah Zulfa. “Indonesia memiliki banyak sumber daya mineral dan energi namun hanya dieksploitasi dan dijual secara mentah. Ekspor barang mentah dari Aceh keluar sudah berlangsung sangat lama, seharusnya Indonesia dapat melakukan inovasi teknologi agar mampu mengolah sumber daya mineral dan energi sendiri sebelum diekspor. Seperti mendirikan smelter di Aceh” hal ini disampaikan oleh Krisdanyolan dalam paparannya. Selain itu disampaikan pula mengenai tantangan dan peluang investasi pertambangan di Aceh disamping keunggulan dan jenis-jenis pertambangan yang juga dijelaskan oleh pemateri pertama. Setali tiga uang dengan penjelasan pertama, Mahdinur turut menjelaskan tatanan letak geografis pertambangan di Aceh dan potensi terbentuknya mineral dan batu bara. Ketentuan untuk eksplorasi pertambangan oleh investor di Aceh dan mengenai kendala dalam pembangunan smelter di Aceh. “deposit mineral bijih besi dari masing-masing pemegang IUP OP masih terbatas, dan ketersesiaan energi listrik dan infrastruktur belum mendukung untuk memenuhi kebutuhan pabrik smelter di Aceh, karena itu perlu adanya kajian kelayakan terhadap pembangunan pabrik smelter di Aceh” ujar Mahdinur. Mengenai proses perizinan investasi tambang, disampaikan secara teknis oleh pemateri dari BKPM. Mengenai penyampaian LKPM dan kendala serta proses untuk memperoleh izin sebagai syarat mutlak melakukan investasi. Dan diakhir sesi, Syarifah Zulfa selaku Kepala Bidang pengembangan Investasi pun mengemukakan Pemerintah sebagai fasilitator dalam investasi, serta menekankan pentingnya melaporkan LKPM bagi setiap perusahaan. Diskusi menjadi penutup rangkaian acara rapat koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Peserta terlihat antusias dari banyaknya pertanyaan dari para pengusaha sektor pertambangan yang menghadapi beberapa kendala terkait perizinan dan yang belum menyampaikan LKPM. PT. Mifa Bersaudara mengeluhkan proses perizinan yang sering tumpang tindih dan proses birokrasi yang cukup berbelit. Penutupan acara ini dilakukan oleh Kepala Bidang Pengembangan Investasi mewakili Kepala BIP Aceh.

24

Konsolidasi Data; Rencana dan Realisasi Investasi Banda Aceh, Kamis (26 Juni 2014) Dalam rangka pencapaian target realisasi investasi tahun 2014 sebesar 5,4 Trilliun, Badan Investasi dan Promosi Aceh menggelar Rapat Konsolidasi Data Realisasi Pelaksanaan Penanaman Modal tahun 2014 dengan Instansi Penanaman Modal se Aceh di The Pade Hotel (26/6/2014). Rapat ini merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh BIP untuk mencapat target realisasi yaitu dengan menyamakan dan mengsinkronkan data rencana investasi dan data realisasi investasi kondisi Triwulan I – 2014 dan persiapan pelaporan LKPM Triwulan II dan Semester I – 2014. Kepala BIP Iskandar dalam sambutannya “Semua pihak diharapkan untuk fokus dalam mengejar angka-angka realisasi investasi, karena angka ini merupakan kunci untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Ia menambahkan berbagai upaya terus ditempuh sebagai upaya mengejar target realisasi investasi dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia”. Aceh mendapat peringkat 6 terbesar realisasi investasi, Ia berharap bahwa untuk tahun 2015 Aceh bisa menduduki peringkat ke 3. “Pihaknya optimis dengan kerjasama semua pihak target ini bisa tercapai sehingga pada tahun 2017 Aceh bisa mendapat peringkat pertama untuk jumlah nilai realisasi terbesar di Indonesia” ujar orang no satu di BIP. Syarifah Zulfa selaku Kepala bidang Pengembangan Investasi mengatakan “menurut Perka No. 5/2013 proses perizinan harus dipermudah dan diseragamkan baik dalam waktu proses penerbitan perizinan, cara penilaian permohonan dan penyeragaman format produk perizinan yang diterbitkan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah investor dalam mengurus semua perizinan dan tidak membingungkan bagi investor”. Pemerintah memberikan banyak kemudahan kepada investor seperti fasilitas fiskal ( pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan), fasilitas non fiskal (API-P, RPTKA, IMTA), Insentif dan lainnya. Dengan demikian investor dapat merealisasikan nilai rencana investasinya di Aceh tanpa ada hambatan ujar Syarifah. Setiap instansi penanaman modal kab/kota untuk menyampaikan berapa nilai realisasi yang telah dicapai di masing-masing kab/kota dan menyamakan data rencana dan realisasi investasi antara daerah dengan provinsi. Dari semua kab/kota yang hadir Lhokseumawe termasuk daerah yang paling banyak mendapatkan LKPM dari perusahaan namun belum diteruskan ke Badan Investasi dan Promosi Aceh.

Konselor Ekonomi Kedutaan France ingin mengetahui regulasi investasi di Aceh Banda Aceh, Kamis (26 Juni 2014) Pertemuan dengan konselor ekonomi asal Perancis di Jakarta berlangsung hangat di Ruang Rapat I Badan Investasi dan Promosi Aceh dengan instansi terkait serta BPKS dan perwakilan PT. Lafarge cement Indonesia. E. Bouleteou tertarik akan potensi di Aceh serta menanyakan bagaimana tahapan untuk memulai usaha di Aceh serta regulasinya dan kemudahan apa yang diberikan oleh Pemerintah Aceh yang berbeda dari daerah lain di Indonesia, E. Bouleteou datang dalam rangka persiapan kedatangan duta besar Prancis untuk Indonesia di Aceh beberapa waktu yang akan datang dimana rencana nya akan mengajak pengusaha asal negara dimana menara Eifel berdiri megah.

25

Ada 3 priotas dalam rangka pembahasan lanjutan dengan kunjungan Duta besar Perancis untuk Indonesia pada bulan oktober 2014 kepada Pemerintah aceh yaitu pertama public private patnership pembangunan jaringan kereta api Aceh kedua pelabuhan freeport dan free trade zone dan ketiga pengembangan investasi cement di wilayah Laweung Pidie. Kepala bidang Promosi BIP Aceh memaparkan potensi dan peluang investasi serta regulasi dan kemudahan yang bisa menarik para investor asal ibukota Paris pun begitu dengan kepala BIP Aceh Iskandar menguatkan paparan yang disuguhkan. Fauzi kepala BPKS sabang juga memaparkan tentang pulau indah sabang, sektor pariwisata baik darat maupun laut masih natural dan sangat luar biasa potensi yang bisa di explore.

Konsolidasi Data; Rencana dan Realisasi Investasi Banda Aceh, Kamis (26 Juni 2014) Dalam rangka pencapaian target realisasi investasi tahun 2014 sebesar 5,4 Trilliun, Badan Investasi dan Promosi Aceh menggelar Rapat Konsolidasi Data Realisasi Pelaksanaan Penanaman Modal tahun 2014 dengan Instansi Penanaman Modal se Aceh di The Pade Hotel (26/6/2014). Rapat ini merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh BIP untuk mencapat target realisasi yaitu dengan menyamakan dan mengsinkronkan data rencana investasi dan data realisasi investasi kondisi Triwulan I – 2014 dan persiapan pelaporan LKPM Triwulan II dan Semester I – 2014. Kepala BIP Iskandar dalam sambutannya “Semua pihak diharapkan untuk fokus dalam mengejar angka-angka realisasi investasi, karena angka ini merupakan kunci untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Ia menambahkan berbagai upaya terus ditempuh sebagai upaya mengejar target realisasi investasi dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia”. Aceh mendapat peringkat 6 terbesar realisasi investasi, Ia berharap bahwa untuk tahun 2015 Aceh bisa menduduki peringkat ke 3. “Pihaknya optimis dengan kerjasama semua pihak target ini bisa tercapai sehingga pada tahun 2017 Aceh bisa mendapat peringkat pertama untuk jumlah nilai realisasi terbesar di Indonesia” ujar orang no satu di BIP. Syarifah Zulfa selaku Kepala bidang Pengembangan Investasi mengatakan “menurut Perka No. 5/2013 proses perizinan harus dipermudah dan diseragamkan baik dalam waktu proses penerbitan perizinan, cara penilaian permohonan dan penyeragaman format produk perizinan yang diterbitkan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah investor dalam mengurus semua perizinan dan tidak membingungkan bagi investor”. Pemerintah memberikan banyak kemudahan kepada investor seperti fasilitas fiskal ( pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan), fasilitas non fiskal (API-P, RPTKA, IMTA), Insentif dan lainnya. Dengan demikian investor dapat merealisasikan nilai rencana investasinya di Aceh tanpa ada hambatan ujar Syarifah. Setiap instansi penanaman modal kab/kota untuk menyampaikan berapa nilai realisasi yang telah dicapai di masing-masing kab/kota dan menyamakan data rencana dan realisasi investasi antara daerah dengan provinsi. Dari semua kab/kota yang hadir Lhokseumawe termasuk daerah yang paling banyak mendapatkan LKPM dari perusahaan namun belum diteruskan ke Badan Investasi dan Promosi Aceh.

26

IMT-GT : Working Group SDM Banda Aceh (Rabu/ 16/7/2014). Pertemuan pertama sesi Working Group bidang Sumber Daya Manusia untuk IMT-GT September nanti, dilakukan di Dinas Pendidikan Aceh(16/4/2014). Turut hadir dalam rapat ini adalah DInas terkait yang membidangi SDM antara lain sebagai leader adalah Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan dan Mobilitas Penduduk Aceh, Unsyiah dan Badan Investasi dan Promosi (BIP) Aceh. Program yang ditawarkan dan dikembangkan pada acara puncak IMT-GT berupa pertukaran tenaga kerja tidak hanya level SMK, tetapi juga Universitas bahkan magister. Mengaktifkan kembali University Network yang telah vakum beberapa tahun, karena hal tersebut sangat berguna untuk Economic ASEAN 2015 mendatang. Mengaitkan setiap Fakultas di Unsyiah untuk dilibatkan seperti Teknik untuk infrastruktur, sains Fakultas MIPA, pertanian dan sebagainya. BIP Aceh mengatakan pentingnya standarisasi tenaga kerja di ketiga negara untuk disamakan. Ketiga negara dalam IMT GT (Indonesia, Malaysia, Thailand) nantinya setiap tenaga kerja memiliki sertifikat dapat bekerja dinegara-negara tersebut dan diakui kemampuannya. Selain itu, pelatihan menulis juga diperlukan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mengapresiasikan Metode ujian yang sering diterapkan di Indonesia adalah choice sehingga anak didik kita terlalu minim penalarannya. Hal penting selanjutnya adalah bukan hanya kita yang belajar atau mengikuti pelatihan diluar tetapi guru atau siswa/mahasiswa juga dapat magang di Aceh. Disnakermobduk mengajukan proposal program untuk menjadi bahan dalam working grup yang akan digelar nanti, diantaranya pelatihan keterampilan lulusan SMA, kewirausahaan, kerjasama magang tenaga kerja terampil dan kemitraan lahan kawasan transmigrasi.

Gambar 16 : Konektivitas Transportasi Kawasan Andaman Jadi Isu Penting IMT-GT MENKO Ekonomi Republik Indonesia, Chairul Tanjung mengajak seluruh investor asing untuk terus meningkatkan investasinya di Aceh. Ini karena Aceh dianggap sudah membuka pintu investasi yang selebar-lebarnya bagi investor asing yang ingin masuk ke daerah ini. “Saya 27

harap kepada investor atau pengusaha yang ingin berinvestasi bisa datang ke Aceh karena Gubernur Aceh, Pak Zaini Abdullah akan menerima Anda semuanya dengan senang hati,” ujar Chairul tanjung dalam temu pers, Minggu 14 September 2014. “Kita berharap setelah selesainya pertemuan ini kita dapat melakukannya sekarang dan tidak berbicara banyak lagi,” ujar Chairul Tanjung lagi. Dalam pertemuan itu juga, Chairul Tanjung mengapresiasi penuh terhadap kinerja Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang turut berperan aktif selama pelaksanaan IMT-GT, 11-14 September 2014. “Kita patut bersyukur karena Gubernur Aceh berani mengambil langkah bijak untuk mengundang para anggota delegasi dari Malaysia dan Thailand untuk mengadakan pertemuan di Aceh. Ini menandakan adanya komitmen dan kepedulian besar Gubernur Aceh dalam usahanya untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Aceh,” ujar Chairul Tanjung. Menurutnya, dengan dilaksanakannya acara IMT-GT di Aceh akan mampu mendorong bagi para pengusaha Aceh untuk semakin mengembangkan sektor ekonomi kreatif di daerahnya. Chairul juga menambahkan, semua program yang ada di IMT-GT secara otomatis akan lebih berperan penting dalam meningkatkan kerjasama antara ketiga negara ini dengan harapan tidak mempersempit ruang gerak bagi para investor yang ingin melakukan investasi ke Aceh. “Kita berharap apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh ketiga negara ini dalam upaya meningkatkan kerjasama di bidang usaha, baik sektor perdagangan, investasi serta sektor pariwisata (tourism) dapat terlaksana dengan mudah dan tanpa hambatan administrasi apapun,” ujarnya.

Gambar17 : Dubes Australia Sambangi Aceh Banda Aceh, Minggu (28 September 2014) Mr.Greg Moriarty Duta Besar Australia untuk Indonesia berkunjung ke Aceh dalam rangka untuk mendampingi Harry Lawson calon Investor asal negeri Kangguru untuk berinvestasi di bidang peternakan serta melihat kondisi Aceh terkini pasca Tsunami dan bertemu dengan alumni penerima beasiswa Australia di Aceh. Dalam pertemuan terbatas di Pendopo Gubernur Aceh (28/9/2014) tampak Greg sangat menikmati kunjungan nya ke Aceh. Serta sangat antusias dengan perkembangan Aceh sekarang, kondisi semakin kondusif dan pertumbuhan perekonomian membaik begitu ujarnya, hubungan 28

antara Ausralian dan Aceh sudah terjalin sejak Tsunami melanda 10 tahun terakhir, Australia turut membantu rekontruksi Aceh untuk bangkit dari musibah dahsyat yang melanda. Greg berharap hubungan Indonesia dan Australia bisa terjalin baik, begitu juga dengan Aceh seperti yang telah dilakukan selama ini. Kepada Gubernur: Greg menanyakan bagaimana situasi Aceh terkini, infrastruktur, dan apa yang telah dicapai Aceh hingga saat ini. Kepala Badan Investasi Iskandar dalam kesempatan tersebut memaparkan potensi Peternakan yang ada di Aceh. Pertemuan hangat tersebut ditutup dengan penyerahan cendera mata dari kedua pihak.

Gambar 18 : Mr. Greg Moriarty; Dukung Project Aceh Beef Development Industry Banda Aceh, Selasa (30 September 2014) Badan Investasi dan Promosi Aceh berkesempatan dikunjungi oleh Ambassador of Australian for Indonesia H.E Greg Moriarty disela-sela jadwal yang begitu padat, Iskandar sebagai tuan rumah menyambut hangat kedatangan Dubes asal negeara yang memiliki suku asli aborogin tersebut. Ruang rapat I menjadi tempat pertemuan dilaksanakan dengan agenda membahas kelanjutan Proyek Aceh Beef Development Industry dengan para pelaku usaha di sektor swasta; Livestock Improvement Company, Central Meat Exsports, PT. Investa Holding dan PT. Peternakan Sapi Aceh Ada beberapa point penting yang menjadi hasil pertemuan bahwa Duta besar Australia pertama akan mendukung capacity building, selanjutnya peningkatan sumber daya manusia dengan mengirim petani dari Aceh ke Australia dan bisa sebaliknya dan yang terakhir mendukung penguatan bisnis to bisnis untuk para investor yang sudah tertarik untuk berinvestasi di Aceh. Menurut beliau memang sudah pernah ada orang-orang Indonesia yang dikirimkan untuk magang tepatnya di Australia bagian utara, tidak menutup kemungkinan petani Aceh akan menyusul untuk magang demi kemajuan Aceh. Netty Muharni Kepala Bidang Promosi BIP dalam waktu singkat mempersentasikan detil menjelaskan bisnis model project Aceh Beef yang melibatkan nucleus dan plasma seperti yang 29

selama ini diajukan oleh Pemerintah Aceh dan Mr. Moriarty sangat mendukung akan hal tersebut dan tentunya Project Aceh Beef Development Industry yang melibatkan langsung calon investor Australia Harry Lawson.

Seminar Detailed Plan Pelabuhan Perikanan Idi Banda Aceh, Rabu (15 Oktober 2014). Bertempat di ruang rapat I Badan Investasi dan Promosi Aceh pada hari ini (15/10/2014) digelar Penyusunan Detail Plan Pelabuhan Perikanan di Kawasan Aceh Timur. Workshop dipimpin oleh Kepala Bidang perizinan BIP Aceh, Ir. Jonni dan dihadiri oleh SKPA terkait diantaranya Dinas Perikanan Aceh, Dinas Perikanan Aceh Timur, UPTD Idi dan Dinas Perhubungan Aceh. Selama dua jam lebih acara ini berlangsung, banyak masukan dan saran yang diberikan peserta kepada tim ahli untuk menyempurnakan Detail Plan Pelabuhan Perikanan Idi. Untuk perbaikan draft akhir yang sudah dipaparkan, dibutuhkan data terbaru karena data yang disajikan tidak update, terlihat dari sample data yang digunakan masih dari tahun 2012, ujar salah satu peserta. Selain itu, berbagai masukan pun berdatangan dari SKPA lainnya dan peserta dari BIP Aceh seperti meminta agar tim kembali mengkaji data lebih dalam agar lebih relevan perkembangannya seperti di Pelabuhan Perikanan Lampulo. Mengingat Pelabuhan di Idi merupakan salah satu terbesar di Aceh, disamping Pelabuhan Lampulo Banda Aceh dan Pelabuhan di Labuhan Haji., serta lebih baik lagi jika mengkaji peluang-peluang investasi di Idi, seperti pabrik es, pengolahan ikan, perbaikan kapal serta detail Infrastruktur yang tersedia Penting juga dilakukan oleh tim ahli untuk berkoordinasi dengan Pemkab Aceh Timur supaya data dan hasil yang diperoleh tidak tumpang tindih dengan masterplan yang sudah digodok Pemkab Aceh Timur.

Pengusaha Pulau Pinang dan Aceh sepakati busines to busines bidang Logistik Banda Aceh, Kamis (16 Oktober 2014). Pertemuan pembahasan kerjasama investasi dan perdagangan antara Pemerintah Aceh dan Negeri Pulau Pinang berlangsung di gedung Serbaguna kantor Gubernur Aceh (16/10/2014). Hadir dalam kesempatan rapat tersebut TYT Tun Dato' Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas yang di -Pertua Negeri Pulang Pinang, tidak seperti 9 negeri lain,’Raja’ bagi negeri pulau pinang disandang oleh Yang DiPertua Negeri atau Tuan Yang Terutama (TYT) dan kalau dulu dikenali sebagai Gabenor, bersama beliau hadir dengan berbagai bidang pengusaha dari Malaysia seperti pengusaha Kopi, Penerbanagn Firefly, Kakao dan lainnya, dari Pemerintah Aceh diwakili oleh Sekretaris Daerah Aceh Drs. Dermawan, Kepala Badan Badan Investasi dan Promosi Aceh, BPKS, SKPA terkait serta pengusaha Aceh yang juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Rapat ini bertujuan untuk meninjak lanjuti mengenai kerjasama antara Pemerintah Aceh dan negeri Pulau Pinang dibuktikan dengan Mou Pemerintah Aceh dengan Negeri Pulau Pinang, dimana dari pengusaha Malaysia oleh Dato’ Haji Mohd Sabree bin Abdullah dan dari pihak 30

pengusaha Aceh Teuku Zulkiram langsung dihadapan Sekretaris daerah Aceh dan dihadapan petinggi dari Negeri Pulau Pinang. Pemerintah Aceh pada saat ini sedang menfokuskan pada tiga hal yaitu Pertanian yang arti yang sangat luas, Infrastruktur dan energi serta Pariwisata Islami yang gencar di promosikan. Setelah paparan yang sangat apik dari Iskandar kepala BIP Aceh serta Kepala Bidang Promosi BIP Aceh Netty Muharni tentang peluang inbestasi yang masih terbuka lebar di Aceh ternyata sangat menarik minat para calon investor dari negeri serumpun. Ini dapat dilihat dari antusias mereka ingin mengekspor kopi langsung dari Aceh, karena yang selama ini diketahui oleh mereka kopi Gayo tersebut adalah kopi Mandarin. Dengan kedatangan mereka kemari bisa terbuka peluang di beberapa sector seperti kopi, konektifitas laut dan udara serta hal-hal lain ang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu pengusaha Malaysia mengatakan bahwa selama ini mereka mengimpor kopi sebanyak 80 ton perbulan dari berbagai Negara dan kebutuhan kopi mereka pertahun adalah sebanyak 1000 ton dan keingan pengusaha asal negeri jiran tersebut bisa langsung mengekspor kopi yang berasal dari Aceh yang sudah terkenal kualitas terbaik di dunia. Pertemuan persahabatan ini ditutup dengan rangkaian foto bersama dan kita berharap ada tindakan yang konkrit setelah pertemuan ini dilakukan. TYT Tun Dato' Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas dalam wawancara ekslusif dengan reporter Badan Investasi mengatakan bahwa ia baru pertama kali ke Aceh dan setelah melihat “Aceh mempunyai masa depan yang bagus untuk berkembang jauh dari Pulau Pinang” ujarnya. Saya datang ke Aceh ingin melihat secara langsung bagaimana pertumbuhan ekonomi Aceh sekarang dan perkembangan nya sangat luar biasa lanjut sosok yang masih terlihat bugar diusia yang sangat senja. “Aceh tidak bisa terpisah dengan Malaysia bila melihat sejarah masalalu, dan pada masa muda saya beliau pernah membuat kajian tentang ulama Kharismatik Aceh Hamzah Fansuri dan ulama lainnya” tutupnya diakhir wawancara.

Gambar 19 : Pembahasan Action Plan: Air dan Sea Connectivity serta Potential Reverse Investment Aceh- Malaysia 31

Banda Aceh, Jumat (17 Oktober 2014). Rapat Koordinasi Percepatan Action plan hari ini (17/10/2014) yang dipimpin oleh Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh Iskandar berlangsung di ruang rapat I BIP Aceh, dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang sangat terkait diantaranya hadir langsung Perwakilan dari beberapa deputi Kementerian Perekonomian RI, Ruslan Abdul Gani Bupati Bener, Sekretaris Daerah Aceh Besar Zulkifli Ahmad, General Manager PT. Garuda Indonesia Aceh Nano Setiawan, BPKS, Direktur Pelindo Bidang SDM dan Umum PT. Pelindo M. Hamied Wijaya, disertai Manager Pelindo Malahayati dan Krueng Geukuh, BPKS serta SKPA terkait seperti Dinas Perhubungan, Bappeda dll. Action plan air connectivity (konektifitas udara) antara Banda Aceh- Sabang- KrabiPhuket dan Langkawi Malaysia sedang dalam pembahasan yang membutuhkan banyak masukan dan saran demi terwujud nya hal yang telah dirancang. Beberapa point penting untuk dilaksanakan segera adalah pembahasan dengan operator penerbangan untuk pembukaan penerbangan Sabang Phuket/Krabi sesegera mungkin, termasuk opsi melakukan charter flight atau subsidi penerbangan pada tahap awal pembukaan penerbangan. Untuk sea connectivity (konektifitas laut) antara Krueng Geukuh- Malahayati-Sabang-Ranong-Penang serta Port Klang pembahasan difokuskan pada jalur pelayaran Krueng Geukuh Port Klang dan Penang, untuk menyelesaikan beberapa persoalan dasar seperti ketersediaan infrastruktur dan saranan pelabuhan, kesiapan aparatur dan masyarakat, serta kesiapan komoditas ekspor di Aceh. Action Plan yang disusun sangat komprehensif ini dipaparkan oleh Kepala bidang Promosi Netty Muharni dan mendapat respon positif dan masukan dari berbagai pihak yang mendukung kegiatan ini. Begitupun dengan hal yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Investasi Syarifah Zulfa mengenai potential reverse investment dilakukan kunjungan Menteri Pertanian dan Industri Azas Tani Malaysia Ke Aceh YB Dato' Seri Ismail Sabri bin Yaacob serta kunjungan balasan dari Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah ke Malaysia pada awal tahun ini, pertemuan ini disusul beberapa lawatan tim teknis dari kedua belah pihak serta yang paling anyar adalah pembahasan program kerjasama ini dalam IMT-GT di Banda Aceh 11 s.d 14 September 2014 lalu dari rangkaian pertemuan tersebut telah disepakati kerjasama dibidang perdagangan sayur mayur dan buah-buahan dari Aceh ke Malaysia, rencana pembukaan agrobazar produk Malaysia di Aceh serta rencana pembukaan pabrik pakan ternak di Aceh Besar dan Aceh Utara. Berbagai pihak sepenuhnya mendukung action plan dengan membenahi beberapa bagian yang belum sempurna seperti pelindo yang mengatakan sedang melengkapi sarana pelabuhan dan akan selesai akhir tahun ini. Begitupun dengan Garuda Indonesia berharap sesegera mungkin melakukan pertemuan dengan operator penerbangan yang ada di Aceh serta dengan CIQ dan Pemkot Sabang, dan mengharapkan agar Gubernur segera menyurati Dirut Garuda untuk dukungan pembukaan Rute baru ini. Inti pertemuan yang dilakukan hari ini adalah harus adanya kesiapan dari bebagai pihak untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan baik itu masyarakatnya, SDM serta sarana dan prasarana standar Internasional tidak bisa terwujud jika hanya satu pihak yang bekerja dan paling konkrit adalah semua pihak bisa focus, juga perlu direbranding Sabang Diving Paradise. Sudah siapkan Aceh menerima kunjungan dari turis dari berbagai belahan dunia??? Dan Kemajuan dari berbagai sektor Pertanian dan Industi. 32

Koordinasi Kab/kota Untuk sinkronkan realisasi Investasi TW III Banda Aceh, Selasa (28 Oktober 2014). Data Realisasi Investasi dari Badan Investasi dan Promosi (BIP) Aceh berbeda dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat dikarenakan Perusahaan tidak melaporkan LKPM secara online melalui SPIPISE. Hal ini bermuara pada tidak singkronnya data yang dimiliki BIP Aceh dengan data yang tersedia di masing-masing Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, BIP Aceh mengundang Kabupaten/kota bagian penanaman modal dan PTSP untuk hadir mengikuti Rapat Koordinasi Realisasi Penanaman Modal, pada hari Selasa (28/10/2014). Bertempat di Ruang Rapat I BIP Aceh. Turut hadir dari Aceh Selatan, Aceh Jaya, Kota Banda Aceh, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Timur dari Bagian Ekonomi Pemda daerah masing serta PTSP. Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Program dan Pelaporan, Fuadi, yang mengkonfirmasikan Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penggabungan Kelembagaan. Paling lambat 2015 program telah selesai dan 2016 awal sudah digabungkan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah perusahaan untuk pengurusan hal-hal mengenai investasi dan realisasinya. Beberapa Kabupaten/kota yang hadir menyampaikan banyak perusahaan yang sudah aktif tetapi kurang melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat bahkan ada yang berkoordinasi langsung ke BIP atau BKPM. Selain itu, beberapa perusahaan ada yang sudah tidak aktif lagi dan sudah dicabut izin operasionalnya karena tidak ada realisasi atau kendala lainnya. Pada triwulan I, realisasi investasi cukup baik karena penyampaian LKPM yang dipatuhi oleh perusahaan. Pada triwulan II mengalami peningkatan dalam penyampaian LKPM dari perusahaan PMA maupun PMDN. Namun memasuki triwulan III, penyampaian LKPM kembali menurun sehingga dianggap perlu bantuan pemerintah daerah untuk menyampaikan kewajiban memberikan LKPM dari perusahaan Kabupaten/Kota masing-masing. Agar target realisasi investasi 5,4 T untuk Aceh tercapai pada tahun ini. Detailed Plan Peternakan Bener Meriah Banda Aceh, Jumat (7 November 2014). Setelah beberapa waktu lalu Badan Investasi dan Promosi Aceh dibawah naungan Kepala Bidang Promosi Netty Muharni mengadakan Detail Plan Kelapa sawit di Nagan Raya http://acehinvestment.com/news/workshop-kelapa-sawit-dinagan-raya/?lang=in Detail Plan komoditi kopi di Aceh Tengah http://acehinvestment.com/news/bip-adakan-seminar-detailed-plan-komoditi-kopi/?lang=in Detail Plan Peternakan Sapi di Aceh Besar dan Pidie http://acehinvestment.com/news/workshopdetailed-plan-peternakan-aceh-besar-dan-pidie/?lang=in (red; baca berita sebelumnya di website BIP Aceh) serta yang paling anyar hari ini bertempat di Ruang Rapat I (7/11/2014) Badan Investasi dan Promosi Aceh rapat yang di pimpin oleh kepala Bidang Perizinan Jonni diadakan Penyusunan detail plan Peternakan Sapi Kawasan Bener Meriah oleh narasumber dari PT. Benua Rasa Consultant dan dihadiri oleh SKPA terkait.

33

Dari pemaparan yang dipaparkan oleh tim ahli Dr. M. Dawod, MP, M.Si yang juga seorang Dosen, ada beberapa masalah sektor peternakan sapi di Aceh diantaranya pola pemeliharaan yang salah sehingga inbreeding, tidak adanya regulasi yang ketat tentang pengeluaran sapi bibit, kebiasaan masyarakat menjual ternak lebih unggul sehingga stok indukan semakin habis dan adopsi teknologi peternakan oleh masyarakat tergolong rendah. Lebih lanjut dijelaskan pula gambaran umum serta potensi lahan yang tersedia di Bener Meriah. Berbagai masukan disampaikan demi kesempurnaan detail plan karena masih terlihat gambaran umum sekali sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan, Irmawati mengatakan tidak ditampilkan hitungan bisnis yang real yang dibutuhkan oleh investor, Zulkifli H. Paloh setuju dengan hal seperti dikemukakan pembari masukan sebelumnya akan tetapi menambahkan data yang disuguhkan oleh ti ahli masih memakai data lama, tidak update dan lahan yang ditampilkan belum diketahui apakah punya masyarakat tau pemerintah dan bagaimana jika investor datang dan model kerjasama. Rapat ditutup dengan berbagai masukan untuk tim ahli.

Gambar 20 : Keseriusan Pemerintah Membantu Investor Perikanan di Pelabuhan Lampulo Banda Aceh, Selasa (11 November 2014). PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari (ALJB) yang dipimpin oleh Husein, diundang pada rapat koordinasi percepatan realisasi investasi pabrik perikanan di Lampulo Banda Aceh. Rapat didaulat oleh BIP Aceh pada Selasa, (11/11/2014) yang bertempat di Oproom BIP Aceh. Dalam kesempatan tersebut hadir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Safwan, dan juga instansi terkait lainnya seperti Bappeda, PLN, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, UPTD Lampulo, dan PDAM Tirta Daroy. Rapat ini diselenggarakan untuk membuktikan kesungguhan Pemerintah Aceh dalam mempermudah kendala yang dihadapi oleh para investor yang telah menanamkan modalnya di Aceh. Husein, mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi PT. ALJB, yaitu Status Lahan, karena fasilitas sudah dibangun tetapi lahan belum jelas karena realisasi yang sudah dikeluarkan untuk investasi tersebut sudah berkisar 22,5 Milyar nilainya sangat jauh diatas rencana awal 14 Milyar.

34

Kendala lainnya, listrik 850 MW yang belum tersedia hingga saat ini, akses jalan belum memadai serta mengenai pembayaran sewa lahan untuk ditunda karena saat ini belum dapat berproduksi. Beberapa hal yang menjadi kendala seperti yang diuraikan oleh investor diatas,ditanggapi oleh Fanny, dari Dinas Kelautan dan Perikanan, “Sertifikat lahan sudah selesai dengan status hak pakai, selanjutnya sedang dalam pengurusan untuk hak penggunaan agar investor yang lain bisa mendirikan bangunan” ujarnya. Kepala UPTD Lampulo, T.Nurmahdi, menyampaikan Masterplan Kawasan lampulo akan ditata kembali oleh Dinas kelautan dan Perikanan Aceh untuk lebih memudahkan dalam marketing kepada calon investor lainnya. Dari perwakilan PLN mengemukakan bahwa “memang benar potensi listrik di Aceh saat lah besar tetapi belum di olah”, imbuhnya. Sehingga transmisi belum bisa dibangun (karena permasalahan lahan juga) masalah PLN seperti itu belum bisa mewujudkan permintaan 850 MW, tetapi PLN mengajukan beberapa tahapan untuk pemenuhan listrik yaitu 240 – 345 – 555 – 850 MW. Hal ini disetujui oleh calon investor untuk dapat segera merealisasikan investasinya, wlauapun untuk tahap berproduksi tidak 100% terlebih dahulu. Safwan, selaku Kadis Perindustrian dan Perdagangan Aceh menambahkan bahwa perbaikan jalan akan di selesaikan pada tahun 2015 dan pabrik pengolahan tepung ikan juga akan dianggarkan pada tahun 2015. Diakhir pertemuan Husein mengatakan bahwa saat ini mereka membutuhkan Putra dan putri terbaik Aceh untuk di training di Medan sebagai operator pabrik PT. Lampulo Jaya Bahari. SDM yang handal sangat diperlukan dan ini merupakan kesempatan kerja luar biasa untuk meningkatkan perekonomian daerah Aceh.

Gambar 21 : BIP Aceh dikunjungi Dubes France Banda Aceh, Kamis (27 November 2014). Badan Investasi dan Promosi (BIP) Aceh menerima kunjungan Duta Besar Perancis untuk Indonesia Mme Corinne Breuze di Ruang Rapat 35

I BIP Aceh. Kunjungan berlangsung pada pukul 08.30 wib, Kamis (27/11/2014), dipimpin oleh Iskandar Kepala BIP Aceh. Acara ini dihadiri oleh SKPA terkait seperti BPKS, Asperai, Ceo Lafarge, Dishubkomintel, Dishut, Distamben, Biro Ekonomi Setda Aceh. Rombongan Delegasi Perancis tersebut terdiri dari pengusaha dari berbagai bidang, seperti M. Maurice Dres, Alstom – bidang transportasi dan komunikasi, M. Jacques Rebaudo, Velcan Energy – bidang infrastruktur, M. Alain Symoens, In Vivo – bidang Development durable, M. Patrice Brun, Egis – bidang transportasi, pembangunan, air, M. Armand Steinmeyer, Tauzia – bidang perhotelan, untuk melihat peluang kerjasama dengan kita (Aceh). Kunjungan kali ini beragendakan pengenalan potensi Aceh, dan melihat peluang kerjasama yang mungkin dapat dijalin antara Pemerintah Aceh dengan pihak Perancis. Para delegasi yang dari negara yang terkenal dengan menara Eiffel nya ini, mengemukakan bahwa sebelumnya sudah ada beberapa perusahaan mereka di Aceh seperti Bener Meriah dan Aceh Barat. Kunjungan berlangsung 2 jam ini, ditutup dengan pemberian cendera mata dari Kepala BIP Aceh, dan foto bersama. Nanti malam dijadwalkan rombongan delegasi Perancis ini akan diterima di Pendopo Gubernur.

Gambar 22 : BIP Fasilitasi Permasalahan Perusahaan di Aceh Banda Aceh, Rabu (03 Desember 2014). Beberapa Perusahaan yang terkendala dalam realisasi Investasi di Aceh dipertemukan dalam forum taskforce pada Badan Investasi dan Promosi Aceh, ruang rapat I menjadi tempat pertemuan tersebut dilangsungkan (3/12/2014) dengan mengundang narasumber dari Instansi terkait seperti Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh serta instansi terkait lainnya serta turut hadir BPKM RI. Berikut diantara Perusahaan yang bermasalah PT. Velcan Ilthaby Hydropower, PT. Ingako Energy, PLTU Nagan Raya, PLTA Peusangan, Agrabudi Jasa Bersama, Senagan Coco Lestari.

36

Rapat yang di pimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Investasi Syarifah Zulfa diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan yang selama ini menjadi kendala perusahaan sehingga terunda realisasi investasi. Seperti halnya kendala yang dihadapi perusahaan PT. Velcan Ilthaby Hydropower bidang pembangkit tenaga listrik tenaga air yang bertempat di Bener Meriah, perusahaan milik mantan anak orang no satu di Indonesia BJ. Habibi terkendala penggunaan air permukaan yang terlampau tinggi pajak sebesar 700, 00/kwh untuk Aceh, mereka membandingkan dengan Sumatera Utara hanya 75, 00/kwh. Terkendala dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang pajak Aceh begitu pun halnya yang dialami PT. Ingako Energy. Dinas Kekayaan Aceh menjawab atas apa yang dikemukakan oleh kedua perusahaan tersebut bahwa sudah menerima surat dari perusahan dan telah melakukan studi banding ke Jawa Timur sehingga keluarlah revisi atas pergub 39 Tahun 2013 yaitu no. 52 Tahun 2014 untuk 101 MgW dibebankan sebesar 75 rupiah sedangkan dibawah itu dikenakan 7,5/Kwh PLTU Nagan Raya terkendala perizinan dan pembebasan tanah untuk pembangunan tower ternyata sudah tidak terkendala lagi permasalahan karena telah selesai ungkap Jamal Musda Kasubbag Investasi dan Promosi Bagian Perekonomian dan Investasi Aceh Barat . Sedangkan PLTA Peusangan berterimakasih kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh yang telah mengadakan forum seperti ini, mereka (perusahaan, red) mengungkapkan bahwa tanah masih dalam sengketa sehingga belum bisa didirikan tower karena diklaim menjadi 2 (dua) pemilik serta masyarakat setempat yang menanyakan kenapa perekrutan tenaga kerja tidak transparan di walayah tersebut karena jalur kerja perusahaan ini adalah Aceh Tengah – Bener Meriah dan Bireuen. Serta apa keuntungan bagi mereka (masyarakat) Ini di karenakan kurang sosialisasi saja kepada masyarakat ujar peserta forum taskforce, jika proyek tersebut selesai maka kebutuhan listrik yang dihasilkan itu 88 MW sedangkan kebutuhan listrik Aceh Tengah 18 MW sangat mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lain halnya dengan PT. Agrabudi Jasa Bersama kesulitan mencari rute jalan pengangkutan (hauling road) batu bara dari lokasi tambang menuju pelabuhan karena kondisi daerah berawa dan banyak melewati pemukiman penduduk demikian urai Kris Maharta. Pun demikian Pemda Aceh barat telah mencari jalan keluar agar perusahan tersebut bekerja sama business to business dengan PT. Mifa bersaudara untuk jalan dan pelabuhan. Dan perusahan terakhir yang difasilitasi permasalahan adalah PT. Senagan Coco Lestari dihadiri oleh Komisaris Utama El- Syahnal mengungkapkan bahwa izin yang terkaendala akan segera selesai dalam waktu dekat. Rapat ditutup dengan permasalahan yang telah mendapat jalan keluar, dengan demikian tidak ada lagi kendala yang dihadapi oleh perusahan untuk meningkatkan realisasi investasi sesuai rencana investasi sperti yang telah teruang didalam izin prinsip awal.

37

Gambar 23 : Audiensi Revisi RUPM Banda Aceh, Jum’at (05 Desember 2014). Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen jangka panjang untuk pembangunan Aceh yang berkesinambungan dan terkonektivitas. Pergub RUPM pada tahun 2014 ini mengalami revisi sebagai bentuk penyempurnaan. Setelah draft revisi selesai dikerjakan oleh tim ahli maka tiba saatnya untuk melakukan audiensi dengan SKPA terkait. Audiensi dilaksanakan di ruang rapat I Badan Investasi dan Promosi (BIP) Aceh pada Jum’at (5/12/2014). Audiensi yang dimulai pada pukul 09.00 Wib, dibuka oleh Sekretaris BIP Aceh, M. Ali Alfata. Dalam sambutan Kepala BIP Aceh yang dibacakan, RUPM ini diharapkan dapat nebjadi alat sinergisitas perencanaan Penanaman Modal di Aceh. Acara ini berlangsung cukup interaktif dengan berbagai masukan,ide, dan penambahan dari perwakilan SKPA yang hadir. Menurut beberapa SKPA yang hadir seperti dari Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, Dinas Perkebunan Aceh, Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan, Bank Indonesia, KAPET dan lain-lain. Dari Dinas Perhubungan sendiri menyatakan bahwa belum tergambar jelas apa mengenai sektor perhubungan dalam RUPM ini. Ditambahkan oleh KAPET yang memberikan arahan agar revisi RUPM ini disingkronkan dalam bentuk perundangundangan. Beberapa menilai bahwa revisi ini harus jauh lebih bagus dari yang pertama, namun masih perlu beberapa hal yang perlu dipertajam seperti data yang lebih di update. Dari Dinas Perkebunan, disampaikan untuk dijelaskan bagaimana potensi investasi perkebunan dalam RUPM. Dinas Pertambangan dan Energi member masukan mengenai nilai investasi tambang yang belum sesuai dengan data kami. RUPMA pada dasarnya dirancang berdasarkan rangkuman dari RUPMK, tetapi sejauh ini hanya beberapa Kab/kota yang telah membuat draf tersebut sehingga belum menyeluruh hal yang harus nya lengkap di dalam revisi RUPMA. Jika merujuk pada RPJM yang telah ada sangat berbeda dengan hasil analisis pada ahli seperti sample Bener Meriah didalam RPJM daerah tersebut 38

cocok untuk kopi, berbeda dengan pendapat para ahli daerah tersebut cocok untuk kopi hanya dalam jangka waktu 2-3 tahun saja, lebih tepat jika ditanam pisang karena tanah diwilayah tersebut gambut, sama halnya dengan Aceh Jaya daerah terbut yang digadang tepat untuk tumbuhan Nilam ternyata tidak tepat sama sekali setelah diteliti tanah tersebut. Banyak hal yang belum tercakup didalam revisi seperti diungkapkan oleh Syafruddin Chan dari BPKS Sabang, Aceh ini terlalu istimewa seharusnya zero tax dan kemudahan lainnya di sabang juga dicantumkan, audiensi ditutup oleh moderator Arif Arham dengan berbagai masukan untuk kesempurnaan RUPMA dari peserta.

Gambar 24 : Finalisasi Pergub KPI dengan Biro Hukum Aceh Banda Aceh (Senin/ 08/12/2014). Rancangan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Perhatian Investasi (KPI) hari ini dilakukan finalisasi dengan Biro Hukum Setda Aceh, ruang Taskforce Biro hukum Lt. II Kantor Gubernur Aceh (8/12/2014)tempat dimana acara tersebut berlangsung, dengan dihadiri oleh tim penyusun Pergub, Kepala bidang Program dan Pelaporan Fuadi serta rapat dibuka oleh Sulaiman selaku Kasubbag pergub tepat pukul 9.30 WIB. “Pergub KPI ini dirancang untuk meningkatkan penanaman modal di Aceh, karena ini adalah cara yang efektif dan strategis” urai Kepala Subbidang evaluasi dan pelaporan Badan Investasi dan Promosi Aceh Arif Arham. Lebih jauh Asrul selaku tim penyusun pergub mengungkapkan “ Kawasan Perhatian Investasi yang tertuang ada prioritas dan potensial. Kawasan Aceh Tamiang dan Lampulo disebut sebagai Prioritas sedangkan Kawasan Ladong, Krueng Geukueh, Melaboh dan Subulussalam sebagai kawasan potensial. Melalui pendekatan kawasan hulu dan hilir terhadap sentra-sentra produksi komoditas unggulan yang ada di Aceh, maka di tetapkan visi KPI Aceh yaitu menjadikan Aceh sebagai tujuan investasi unggulan agro industry yang berkelanjutan. 39

Diharapkan dengan berlakunya Pergub KPI akan meningkatkan penanaman Modal di Aceh, rapat ditutup dengan selesainya bedah pergub dengan biro hukum serta pengambilan nomor untuk pergub tersebut.

Gambar 25 : RUPM Aceh 2012 di ganti menjadi RUPM Aceh 2014 Banda Aceh, Senin (08 Desember 2014). Setelah melaksanakan rapat audiensi dengan seluruh instansi terkait, mengenai revisi dari Peraturan Gubernur Rencana Umum Penanaman Modal (Pergub RUPM) Aceh, di Oproom BIP Aceh pada Jum’at (5/12/2014). maka pada Senin (8/12/2014) dilaksanakanlah rapat pembahasan draft akhir revisi dari Pergub RUMP Aceh, yang bertempat di Biro Hukum. Hasil dari pembahasan yang berlangsung selama lebih dari tiga jam ini, menyimpulkan bahwa akan dihapuskannya pergub RUPM Aceh tahun 2012, namun diperbaharui dengan dan disempurnakan isinya menjadi pergub RUPM Aceh tahun 2014. Hasil kajian dari Pergub RUPM Aceh yang baru ini akan menggantikan isi pergub RUPM Aceh sebelumnya, akan tetapi judul dari pergub ini tetap sama. Pembahasan draft akhir ini dipimpin oleh drs. Sulaiman, selaku Kepala Sub Bagian Peraturan Gubernur dengan diikuti staf dari Biro Hukum Setda Aceh. Dari BIP Aceh mewakili Kepala Bidang program dan Pelaporan, Fuadi, SE; serta Arif Arham selaku Kasubbid. Evaluasi dan Pelaporan. Perwakilan tim ahli yang hadir antara lain Jen Surya dan Khairul Amri. Pergub RUPM Aceh yang baru ini telah dikaji tim ahli selama lebih dari tujuh bulan hingga dinyatakan selesai menjadi draft akhir. Masukan dan saran dari peserta pembahasan menjadi bagian penting dari tim untuk menambah, mengurangi dan melengkapi pasal demi pasal dari pergub ini untuk mencapai kesempurnaan. Draft akhir dari pergub ini telah banyak mengalami perubahan dari yang telah disahkan pada tahun 2012, dan dipandang lebih kaya serta mendalam isinya setelah di revisi. Pembahasan ditutup dengan proses pembubuhan paraf dari BIP Aceh untuk selanjutnya akan diserahkan ke biro umum sebagai proses penomoran dari Pergub RUPM Aceh yang baru tersebut. 40

Gambar 26 : KIA : BIP Juara Banda Aceh, Kamis (11 Desember 2014). BIP Aceh juara 1! Kalimat ini menjadi sebuah kado indah dipenghujung tahun 2014. BIP menjadi salah-satu instansi Pemerintah yang dinilai memiliki skor tertinggi dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dan mendorong partisipasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik. Penghargaan ini diserahkan kepada Kepala BIP Aceh oleh Komisi Informasi Aceh (KIA), pada Kamis (11/12/2014), di Aula Sultan Selim II Aceh Community Center, Banda Aceh. Pada tahun 2013 yang lalu, BIP Aceh dinyatakan sebagai terbaik ke-2 untuk kategori yang sama. Jadi, pada tahun ini terjadi peningkatan prestasi kinerja oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Investasi BIP Aceh. Menyusul di posisi terbaik dua adalah Dinas Kesehatan dan diposisi tiga adalah Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Politik. Perangkat Pusdatin BIP Aceh turut hadir antara lain Kepala BIP Aceh Iskandar selaku Pengarah, Arif Arham selaku Pejabat Pengelola Data dan Informasi (PPID), Yudha Elfransyah selaku Pengelola Data dan Sistem Informasi, serta dua wartawati pengolah data dan informasi, yaitu Ayu Mutia J. dan Fadliana. Diusia yang masih sangat belia, 2 tahun pasca terbentuknya Pusdatin, beberapa hal lain yang sudah diraih seperti kecepatan dalam mengupdate berita dan data di website. Informasi terbaru yang disajikan dalam web Pusdatin BIP mampu meraih perhatian pengunjung website tidak kurang dari 50% lebih tinggi dari tahun pertama peluncurannya. 41

Semoga penghargaan ini membawa dampak dan respon positif dari semua kalangan dan Pusdatin BIP Aceh bertekad untuk mempertahankan kiprahnya sebagai salah satu instansi dengan keterbukaan informasi publik dan memberikan pelayan terbaik mengenai informasi publik dan ini lah bukti transparansi yang kita berikan kepada publik. Terimakasih tak terhingga kepada seluruh tim dari hulu ke hilir yang sangat solid dalam bekerja dengan keras cerdas demi tersedianya informasi yang dapat dibaca semua kalangan.

Finalisasi Pergub KPI dengan Biro Hukum Aceh Banda Aceh (Senin/ 08/12/2014). Rancangan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Perhatian Investasi (KPI) hari ini dilakukan finalisasi dengan Biro Hukum Setda Aceh, ruang Taskforce Biro hukum Lt. II Kantor Gubernur Aceh (8/12/2014)tempat dimana acara tersebut berlangsung, dengan dihadiri oleh tim penyusun Pergub, Kepala bidang Program dan Pelaporan Fuadi serta rapat dibuka oleh Sulaiman selaku Kasubbag pergub tepat pukul 9.30 WIB. “Pergub KPI ini dirancang untuk meningkatkan penanaman modal di Aceh, karena ini adalah cara yang efektif dan strategis” urai Kepala Subbidang evaluasi dan pelaporan Badan Investasi dan Promosi Aceh Arif Arham. Lebih jauh Asrul selaku tim penyusun pergub mengungkapkan “ Kawasan Perhatian Investasi yang tertuang ada prioritas dan potensial. Kawasan Aceh Tamiang dan Lampulo disebut sebagai Prioritas sedangkan Kawasan Ladong, Krueng Geukueh, Melaboh dan Subulussalam sebagai kawasan potensial. Melalui pendekatan kawasan hulu dan hilir terhadap sentra-sentra produksi komoditas unggulan yang ada di Aceh, maka di tetapkan visi KPI Aceh yaitu menjadikan Aceh sebagai tujuan investasi unggulan agro industry yang berkelanjutan. Diharapkan dengan berlakunya Pergub KPI akan meningkatkan penanaman Modal di Aceh, rapat ditutup dengan selesainya bedah pergub dengan biro hukum serta pengambilan nomor untuk pergub tersebut.

42

Gambar 27 : Ombudsman RI; BIP Zona Hijau Banda Aceh, Rabu (21 Januari 2015). Penyerahan piagam penghargaan Ombudsman Republik Indonesia terhadap kepatuhan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan UUD No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Bertempat di Gedung Serbaguna (21/01/2015) acara tersebut berlangsung, dengan dihadiri berbagai elemen baik dari akademika tampak terlihat Rektor Unsyiah Syamsurizal, perwakilan berbagai SKPA, Sekda Aceh Drs. Dermawan, serta orang no satu di Aceh doto Zaini. Penyampaian hasil survey kepatuhan pelayanan publik dibacakan oleh Dr. Taqwaddin, M.S selaku kepala Ombudsman Perwakilan RI Aceh, ombudsman melakukan survey “Bagaimanakah kepatuhan Pemerintah Aceh kepada publik?” setelah survey dilakukan bahwa terdapat peningkatan dari beberapa SKPA tahun lalu mendapat zona kuning sekarang berada di Zona Hijau. Ombudsman melakukan “program intervensi” untuk meningkatkan standar pelayanan publik seperti; Standar Opresional Prosedur (SOP), penetapan, pelayanan pubik, dan diberlakukannya SOP tersebut. Hasil dari program intervensi maka pada tahun ini ada 8 SKPA yang masuk zona Hijau diantaranya Badan Investasi dan Promosi Aceh (BIP), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, RSUZA, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Perhubungan Aceh dan Disperindag dengan perbandingan nilai yang tidak terlampau jauh ujar Taqwaddin. Selanjutnya Iskandar Kepala BIP Aceh menerima langsung piagam Unit Layanan Pengendalian dan Promosi Badan Penanaman Modal dan Investasi Aceh, yang diserahkan oleh kepala Ombudsman begitupun halnya dengan ke-tujuh SKPA diterima oleh perwakilan masing-masing. Gubernur Aceh dalam pidatonya menyampaikan bahwa mengapresiasi Ombudsman selaku lembaga yang patuh kepada Pemerintah, telah melakukan survey kepatuhan pelayanan publik kepada Pemerintah Aceh. Lebih lanjut Gubernur menghimbau dengan tegas kepada SKPA untuk segera membenahi diri bagi yang belum memiliki rapor bagus. Karena pemerintah Aceh ingin mewujudkan Good governance and Clean government. Acara ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Pemerintah Aceh dimana langsung diterima oleh Zaini Abdullah. 43

Lampiran V – Rekam Jejak P2K-APBA ALAT

FUNGSI

REKAM JEJAK KEGIATAN NON KONSTRUKSI PEMERINTAH ACEH - APBA 2014

F2

0518.A.34

Created by P2K-APBA

:

NAMA PAKET

ALAMAT

Pengadaan Display Elektronik Investasi (LED TV) di Aceh Besar/Banda Aceh

SKPA

:


KPA Alamat

: :

BADAN INVESTASI DAN PROMOSI ACEH JL. A. YANI NO.39 BANDA ACEH

: Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh

PENGELOLA ANGGARAN SKPA

RIWAYAT PENGADAAN A. YANG MENGUSULKAN

1.

Nama PA

Ir. Iskandar, M.Sc

:

2.

Nama Bendahara :

Baighaqi, ST

- NAMA

: Drs. H. M. Ali Alfata, MM

3.

Nama KPA

:

Drs. H. M. Ali Alfata, MM

- JABATAN

: Kuasa Pengguna Anggaran

4.

Nama PPTK

:

Taufiq, S.Sos

- LEGALITAS

: : Drs. H. M. Ali Alfata, MM

1.

Nama

:

Ir. Iskandar, M.Sc

: Kuasa Pengguna Anggaran

2.

Jabatan

:

3.

Alamat

:

Pengguna Anggaran Badan Investasi dan Promosi Aceh Jl. A. yani No.39 Banda Aceh

PENGGUNA / PENERIMA

B. YANG MEMBUAT SPESIFIKASI - NAMA - JABATAN - LEGALITAS

:

C. YANG BERTANGGUNG JAWAB SECARA TEKNIS No Nama Keahlian Teknis

Kesiapan Operasional

1.

PENGELOLA TEKNIS

Keterangan No

Nama

Instansi Asal

TIM PROVISIONAL HAND OVER (PHO) No

Nama

Instansi Asal

2.

1. Budi Cahyadi, S.sos

Badan Investasi dan Promosi Aceh

3.

2. M. Gade, ST


4.

3. Arisandi, S.Kom


5.

4. Hermi Suhendri


5. Didit Mohd. Nur


KONDISI 100%

PELAKSANA 1.

Nama Perusahaan :

CV. Tumbuh Sejahtera

2.

Alamat Perusahaan :

Jl.Belibis Lr.Sekolah No.2A Link. Labui Gp.Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh

3.

Nomor Kontrak

:

01/SP/BIP/2014

4.

Nilai Kontrak

:

5.

Waktu (Tanggal)

:

Rp. 1,135,535,000 120 Hari (Tgl 25 April 2014 s/d 25 Agt 2014)

6.

Nama Pimpinan

:

Hadi Miswar

7.

Sumber Dana

:

APBA

PROVISIONAL HAND OVER (PHO) Tanggal

25 Agustus 2014

Nomor

030.05/BA-STP/57/2014

HASIL AKHIR

LED TV

100% BERBAGAI SISI

1

KONSULTANSI

FUNGSI


F5

0518.A.34

Created by P2K-APBA

NAMA PAKET

ALAMAT

: Penyusunan Rencana Detail Profil Proyek (Detail plan of SKPA Aceh Investment Project Profile) Komoditi Kopi Gayo di KPA : Aceh Tengah/Gayo Lues/Bener Meriah Alamat : : Desa ------------------------ Kec. ------------------------ Paket Provinsi


:

KONDISI 100%

Badan Investasi dan Promosi Aceh Jl. Ahmad Yani No.39 Banda Aceh Telp.(0651) 23170, Fax (0651) 23171

PENGELOLA ANGGARAN SKPA 1.

Nama PA

:

Ir. Iskandar, M.SC

2.

Nama Bendahara

:

Baihaqi, ST

3.

Nama KPA

:

Drs.H. M. Ali Alfata, MM

4.

Nama PPTK

:

Junaidi, SE

1.

Nama

:

Ir. Iskandar, M.SC

2.

Jabatan

:

3.

Alamat

:

kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh Jl. A. yani No.39 Banda Aceh

PENGGUNA / PENERIMA

PENGELOLA TEKNIS No

Nama

Instansi Asal


Nama

Instansi Asal

1.

Budi Cahyadi, S.sos


2.

M. Gade, ST


3.

Arisandi, S.Kom


4.

Hermi Suhendri


5.

Didit Mohd. Nur


1.

Nama Perusahaan

:

PELAKSANA CV. AGRI UTAMA KONSULTAN

2.

Alamat Perusahaan

:

Jl. Utama Utama Rukoh No.81-B Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

3.

Nomor Kontrak

:

020/PR/05/SPK/2014 tanggal 20 Juni 2014

4.

Nilai Kontrak

:

5.

Waktu (Tanggal)

:

Rp. 194.040.000 90 Hari (Tgl 20 Juni s/d 17 September 2014)

6.

Nama Pimpinan

:

Hendro Saputra

7.

Sumber Dana

:

APBA


17 September 2014

Nomor

030.5/60 /BA-STP/2014

HASIL AKHIR

Buku

2

KONSULTANSI

FUNGSI


F5

0518.A.34

Created by P2K-APBA

NAMA PAKET

ALAMAT

: Penyusunan Rencana Detail Profil Proyek (Detail plan of SKPA Aceh Investment Project Profile)Peternakan kawasan KPA : Aceh besar dan Pidie Alamat : : Desa ------------------------ Kec. ------------------------ Paket Provinsi


:

KONDISI 100%



Nama PA

:

Ir. Iskandar, M.SC

2.

Nama Bendahara

:

Baihaqi, ST

3.

Nama KPA

:


4.

Nama PPTK

:

Junaidi, SE

1.

Nama

:

Ir. Iskandar, M.SC

2.

Jabatan

:

3.

Alamat

:


PENGGUNA / PENERIMA

PENGELOLA TEKNIS No

Nama

Instansi Asal


Nama Budi Cahyadi, S.sos


2.

M. Gade, ST


3.

Arisandi, S.Kom


4.

Hermi Suhendri


5.

Didit Mohd. Nur


1.

Nama Perusahaan

:

PELAKSANA PT. YUSTA MARGARAYA

2.

Alamat Perusahaan

:

Jl. Mars Selatan No.11A (P97) Margahayu Raya Bandaung 40286

3.

Nomor Kontrak

:

020/PR/07/SPK/2014 tanggal 20 Juni 2014

4.

Nilai Kontrak

:

5.

Waktu (Tanggal)

:

Rp. 194.040.000 172.287.000 90 Hari (Tgl 20 juni s/d 17 September 2014)

6.

Nama Pimpinan

:

Anreva Chlodiana, SS

7.

Sumber Dana

:

APBA


15 September 2014

Nomor

030.5/60.h /BA-STP/2014

Instansi Asal

1.

HASIL AKHIR

Buku

3

KONSULTANSI

FUNGSI


F5

0518.A.34

Created by P2K-APBA

NAMA PAKET

ALAMAT

: Penyusunan Rencana Detail Profil Proyek (Detail plan of SKPA Aceh Investment Project Profile) Peternakan Sapi KPA : Kawasan Bener Meriah Alamat : : Desa ------------------------ Kec. ------------------------ Paket Provinsi


:

KONDISI 100%



Nama PA

:

Ir. Iskandar, M.SC

2.

Nama Bendahara

:

Baihaqi, ST

3.

Nama KPA

:


4.

Nama PPTK

:

Junaidi, SE

1.

Nama

:

Ir. Iskandar, M.SC

2.

Jabatan

:

3.

Alamat

:


PENGGUNA / PENERIMA

PENGELOLA TEKNIS No

Nama

Instansi Asal




2.

M. Gade, ST


3.

Arisandi, S.Kom


4.

Hermi Suhendri


5.

Didit Mohd. Nur


1.

Nama Perusahaan

:

PELAKSANA CV. BENUA RASA CONSULTAN

2.

Alamat Perusahaan

:

Jl.Tgk Dilhong 1 Kec. Banda raya Banda Aceh

3.

Nomor Kontrak

:

020/PR/05/SPK/2014 tgl 20 Juni 2014

4.

Nilai Kontrak

:

5.

Waktu (Tanggal)

:

Rp. 194.040.000 174.134.000 90 Hari (Tgl 20 juni s/d 17 September 2014)

6.

Nama Pimpinan

:

Yusri, SE, M.Si

7.

Sumber Dana

:

APBA


Instansi Asal

1.

HASIL AKHIR

16-Sep-14

Buku Nomor

030.5/

/BA-STP/2014

4

KONSULTANSI

FUNGSI


F5

0518.A.34

Created by P2K-APBA

NAMA PAKET

ALAMAT

: Penyusunan Rencana Detail Profil Proyek (Detail plan of SKPA Aceh Investment Project Profile)Kawasan Perikanan Idi KPA : Aceh Timur Alamat : : Desa ------------------------ Kec. ------------------------ Paket Provinsi


:

KONDISI 100%



Nama PA

:

Ir. Iskandar, M.SC

2.

Nama Bendahara

:

Baihaqi, ST

3.

Nama KPA

:


4.

Nama PPTK

:

Junaidi, SE

1.

Nama

:

Ir. Iskandar, M.SC

2.

Jabatan

:

3.

Alamat

:


PENGGUNA / PENERIMA

PENGELOLA TEKNIS No

Nama

Instansi Asal




2.

M. Gade, ST


3.

Arisandi, S.Kom


4.

Hermi Suhendri


5.

Didit Mohd. Nur


1.

Nama Perusahaan

:

PELAKSANA PT. ARIA RIPTA SARANA

2.

Alamat Perusahaan

:

Jl. Tanjung Raya No.21 Antapani Bandung 12093

3.

Nomor Kontrak

:

020/PR/SPK/06/2014 tanggal 20 Juni 2014

4.

Nilai Kontrak

:

5.

Waktu (Tanggal)

:

Rp. 194.040.000 90 Hari (Tgl 20 juni s/d 17 September 2014)

6.

Nama Pimpinan

:

Ir. Muchdar Umar, M.Si

7.

Sumber Dana

:

APBA


15 September 2014

Nomor

030.5/60.i /BA-STP/2014

Instansi Asal

1.

HASIL AKHIR

Buku

5

KONSULTANSI

FUNGSI


F5

0518.A.34

Created by P2K-APBA

Master Plan Pengembangan Kawasan Industri Lhokseumawe

NAMA PAKET

:

ALAMAT

KPA : Alamat : : Desa ------------------------ Kec. ------------------------ Paket Provinsi

KONDISI 100%

SKPA


:



Nama PA

:

Ir. Iskandar, M.SC

2.

Nama Bendahara

:

Baihaqi, ST

3.

Nama KPA

:


4.

Nama PPTK

:

Junaidi, SE

1.

Nama

:

Ir. Iskandar, M.SC

2.

Jabatan

:

3.

Alamat

:


PENGGUNA / PENERIMA

PENGELOLA TEKNIS No

sedang memperbaiki laporan ahir

Nama

Instansi Asal




2.

M. Gade, ST


3.

Arisandi, S.Kom


4.

Hermi Suhendri


5.

Didit Mohd. Nur


1.

Nama Perusahaan

:

PELAKSANA CV. JASA LINGKUNGAN ACEH

2.

Alamat Perusahaan

:

Jl. Amaliah No.101 Peuniti Kec. Baiturrahman Banda Aceh

3.

Nomor Kontrak

:

02/SP/PI/06/2014 tgl 23 Juni 2014

4.

Nilai Kontrak

:

5.

Waktu (Tanggal)

:

Rp. 194.040.000 283.904.000 120 Hari (Tgl 23 Juni s/d 20 Oktober 2014)

6.

Nama Pimpinan

:

Kasturi, ST,MT

7.

Sumber Dana

:

APBA

PROVISIONAL HAND OVER (PHO)

Instansi Asal

1.

HASIL AKHIR

Tanggal

Buku Nomor

030.5/

/BA-STP/2014

6

KONSULTANSI

FUNGSI


F5

0518.A.34

Created by P2K-APBA

NAMA PAKET

ALAMAT

: Penyusunan Rencana Detail Profil Proyek (Detail plan of SKPA Aceh Investment Project Profile) KomoditiKelapa Sawit KPA : di Nagan Raya Alamat : : Desa ------------------------ Kec. ------------------------ Paket Provinsi


:

KONDISI 100%



Nama PA

:

Ir. Iskandar, M.SC

2.

Nama Bendahara

:

Baihaqi, ST

3.

Nama KPA

:


4.

Nama PPTK

:

Junaidi, SE

1.

Nama

:

Ir. Iskandar, M.SC

2.

Jabatan

:

3.

Alamat

:


PENGGUNA / PENERIMA

PENGELOLA TEKNIS No

Nama

Instansi Asal


Nama

Instansi Asal

1.

Budi Cahyadi, S.sos


2.

M. Gade, ST


3.

Arisandi, S.Kom


4.

Hermi Suhendri


5.

Didit Mohd. Nur


1.

Nama Perusahaan

:

PELAKSANA CV. AGRI UTAMA KONSULTAN

2.

Alamat Perusahaan

:

Jl. Utama Utama Rukoh No.81-B Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

3.

Nomor Kontrak

:

020/PR/ADD/01/2014 TANGGAL 08 Agustus 2014

4.

Nilai Kontrak

:

5.

Waktu (Tanggal)

:

Rp. 193.380.000 104 Hari (Tgl 13 Mei s/d 25 Agustus 2014)

6.

Nama Pimpinan

:

Hendro Saputra

7.

Sumber Dana

:

APBA


25 Agustus 2014

Nomor

030.5/ 85 /BASTP/2014

HASIL AKHIR

Buku

7

Lampiran VII – Data Operasional Pusdatin Tahun 2014 Statistik Website Badan Investasi dan Promosi Aceh (http://www.acehinvestment.com) Tahun 2014

Data Pemanfaatan LED TV (Lokasi Sp.Surabaya - Banda Aceh dan Bandara Sultan Iskandar Muda) Tahun 2014

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Nama Instansi/Lembaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sabang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sabang Polda Aceh BPKS Sabang Dinas Perkebunan Aceh Walinanggroe Unsyiah Dinas PU Banda Aceh Humas Setda Aceh BPLUH Humas Kota Banda Aceh Inspektorat Aceh PemKab Bireuen Korpri Aceh Walinanggroe Humas Setda Aceh Walinanggroe

Nama Kegiatan Publikasi Disperindag Aceh 10th Tsunami Festival Sabang Fair Zikir Akbar Seruan Polda Aceh Rakor BPKS IICS 2014 Ucapan Jamaah Haji Seminar Psikologi Pembangunan Flyover Damai Aceh 9 Publikasi BPLUH Ucapan Hari Raya Idul Fitri Ucapan Hari Raya Idul Fitri Ucapan Hari Raya Idul Fitri MTQ Korpri Tahun Baru Islam Hardikda Seruan Walinanggroe

Tanggal 3/3/2014 3/12/2014 7/6/2014 7/6/2014 8/4/2014 10/3/2014 14/11/2014 17/09/2014 17/10/2014 18/11/2014 19/08/2014 22/07/2014 23/07/2014 24/07/2014 24/07/2014 24/07/2014 24/10/2014 27/08/2014 28/04/2014

Daftar Isi. KATA PENGANTAR... ii DAFTAR ISI... iii RINGKASAN EKSEKUTIF... iv

Recommend Documents