Tren d Corruption REPORT Periode Januari - Juli
PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI Fakultas Hukum UGM
2013
PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI Fakultas Hukum UGM Jl Trengguli Blok E No.12 Bulaksumur, Yogyakarta Telp. 0274 746 7008 email
[email protected]
Pendahuluan Korupsi masih menjadi masalah serius. Penegakan hukum antikorupsi yang belum optimal menambah tingkat keseriusan masalah korupsi. Laporan Kecenderungan Korupsi atau Trend Corruption Report (TCR) Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM (PUKAT) periode Januari-Juli 2013 memberi potret usaha pemberantasan korupsi yang cenderung stagnan. Seperti dilansir dalam TCR tengah tahun kedua 2012, korupsi yang menjerat aktor politik—atau berasal dari partai politik—bertambah banyak bersamaan dengan semakin dekatnya pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada 2014. Tercatat, dua ketua umum partai politik, Lutfie Hassan Ishaaq (PKS) dan Anas Urbaningrum (Partai Demokrat), ditetapkan sebagai tersangka. Diduga kuat ada dana hasil korupsi yang mengalir ke partai politik. Selain korupsi politik, TCR tengah tahun pertama 2013 juga membingkai beberapa sektor yang sebelumnya bersih, sekarang terjangkit korupsi. antara lain sektor komunikasi dan informatika. Seperti tahun sebelumnya, antara pusat dan daerah, tidak ada perbedaan signifikan penurunan kasus korupsi. Keduanya masih rentan diserang oleh virus korupsi.
Halaman 1
A. Pendekatan dan Sumber Data Pendekatan yang digunakan dalam TCR adalah pendekatan kualitatif-representatif. Penelitian didasarkan pada kasus yang diberitakan oleh media massa, bukan pada jumlah keseluruhan kasus korupsi. Pendekatan ini diambil mengingat senyatanya kasus korupsi yang terjadi jumlahnya lebih banyak dari kasus yang sudah dirangkum dan diinfokan oleh media massa. Di samping juga keterbatasan untuk meneliti semua kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Data diambil dari pemberitaan media massa dalam rentang waktu antara 1 Januari dan 31 Juli 2013. TCR tengah tahun pertama 2013 adalah laporan yang mencermati kecenderungan tindak pidana korupsi pada tengah tahun pertama 2013. Sumber data meliputi pemberitaan dari media massa cetak seperti harian Jawa Pos, Kedaulatan Rakyat, Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, Seputar Indonesia, Suara Merdeka, dan Suara Pembaruan. Selain media cetak, sumber data juga berasal dari pemberitaan media online, seperti, antara.com, detik.com, harianjogja.com, inilah.com, joglosemar.com, okezone.com, tempointeraktif.com, thejakartapost.com, dan tribunnews.com. TCR tengah tahun pertama 2013 disusun dengan cara mencari berita korupsi dari sumber data yang berasal dari media cetak dan media online. Kemudian, berita diolah
Halaman 2
dan diteliti, serta dikelompokkan ke dalam kriteria sebagai berikut, (i) pelaku korupsi; (ii) sektor korupsi; (iii) modus korupsi; (iv) kerugian keuangan negara; (v) lembaga penegak hukum yang menangani kasus korupsi; (v) vonis atas tindak pidana korupsi; dan (vi) kasus korupsi strategis. Dari sumber data yang tersedia, PUKAT memantau 88 berita kasus korupsi. B. Pelaku Korupsi Dari 88 berita kasus korupsi, dicatat ada 143 pelaku atau aktor korupsi. Jumlah pelaku korupsi yang melampaui jumlah kasusnya dimungkinkan karena dalam satu kasus bisa terdapat beberapa terduga atau tersangka korupsi. Pelaku yang paling sering melakukan tindak pidana korupsi berasal dari kalangan aparatur maupun pejabat pemerintah daerah, yakni sebanyak 39 orang. Diikuti oleh kalangan swasta dengan jumlah 36 orang. Urutan ketiga ditempati oleh kalangan pemerintah pusat dan legislatif daerah dengan 16 orang. Kalangan pemerintah daerah yang menjadi aktor korupsi terdiri dari kelompok sekretaris daerah, bendahara daerah, sampai kepala dinas. Contohnya, kasus manipulasi dana anggaran pengadaan obat cacing dan vitamin pada kegiatan peningkatan ketahanan fisik anak sekolah tahun 2006 dan 2007 yang dilakukan oleh dr Fadly, Direktur Rumah Sakit Umum Sanggau, drg Ruth Juliani Baros, Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit, dan Polan Aryo
C. Sektor Korupsi
Tejo, Panitia Pejabat Pembuat Komitmen yang merugikan negara sebanyak Rp 7,1 miliar.
Mengenai sektor korupsi, ada tujuh belas sektor yang dikorupsi. Sektor paling banyak diduduki oleh sektor keolahragaan, pendidikan, dan keagamaan dengan tujuh belas kasus. Pengadaan barang dan jasa dua belas kasus. Sektor penerimaan negara/daerah dan sektor pertanian/kehutanan/perkebunan/peri ka-
Swasta berada di posisi kedua dengan 36 pelaku korupsi (25,17 persen). Dalam banyak kasus, khususnya pada bidang pengadaan barang dan jasa, pelaku korupsi dari kalangan pemerintah daerah
Tabel 1. Pelaku Korupsi No
Pelaku Korupsi
1
Pemerintah Pusat
2
Pemerintah Daerah
3
Juli - Desember 2012 Jumlah
Januari - Juli 2013
%
Jumlah
%
1 Tahun Terakhir Jumlah
%
3
4,16
16
11,19
19
8,84
22
30,56
39
27,27
61
28,37
Legislatif Pusat
2
2,78
3
2,10
5
2,33
4
Legislatif Daerah
8
11,11
16
11,19
24
11,16
5
BUMN
1
1,39
2
1,40
3
1,40
6
Swasta
9
12,50
36
25,17
45
20,93
7
Kepala Daerah
15
20,83
8
5,59
23
10,70
8
Pegawai Sekolah
1
1,39
2
1,40
3
1,40
9
Penegak Hukum
5
6,94
5
3,50
10
4,65
10 Pegawai Universitas
4
5,56
10
6,99
14
6,51
11 Menteri
1
1,39
0
0,00
1
0,47
12 KPUD
1
1,39
0
0,00
1
0,47
13 Duta Besar
0
0,00
1
0,71
1
0,47
14 Partai Politik 15 Pejabat Negara
0 0
0,00 0,00
2 3
1,40 2,10
2 3
0,93 1,40
72
100
143
100
215
100
Total
dengan kalangan swasta. Misalnya, pada kasus-kasus pembangunan gedung Islamic Center Pelalawan, Terdapat dua pelaku, Ir. Syahril selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Fahran Ridwan. Pelaku lainnya, Rahman Saragih, swasta, sebagai supervisor engineer PT Wisatama Arsitek, dan Direktur PT Langgam Sentosa sebagai kontraktor.
-nan masing-masing sepuluh kasus. dan Fahran Ridwan. Pelaku lainnya, Rahman Saragih, swasta, sebagai supervisor engineer PT Wisatama Arsitek, dan Direktur PT Langgam Sentosa sebagai kontraktor. Contoh kasus untuk sektor keolahragaan, pendidikan dan keagamaan adalah kasus korupsi pengadaan barang dan alat olah-
Halaman 3
raga KONI yang dilakukan oleh Riza Kurniawan, deputi juru bicara DPRD Jawa Tengah. Selanjutnya, untuk sektor pengadaan barang dan jasa, ada korupsi proyek pengadaan mobil pusat layanan internet kecamatan (MPLIK) 2010-2012 yang melibatkan dua pelaku, Santoso Serad, Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Doddy Nasiruddin Ahmad, Direktur PT Multi Data Rancana Prima.
Contoh kasus korupsi pada sektor penerimaan negara/daerah yaitu kasus suap izin lokasi tanah pemakaman bukan umum di Tanjung Sari, Bogor, ke anggota DPRD Kabupaten Bogor sekitar Rp 900 juta. Iyus Djuher, Ketua DPRD Bogor merupakan salah satu pelaku yang menerima uang suap tersebut. Pelaku lainnya yakni Usep Jumenio, pegawai Pemkab Bogor, Listo Welly Sabu, pegawai honorer Pemkab Bogor, Nana Supriatna, swasta, dan Sentot Susilo, Dirut PT Garindo Perkasa.
Tabel 2. Sektor Korupsi No 1 2 3
Sektor Korupsi Penerimaan Negara Daerah
Juli - Desember 2012 Jumlah
%
Januari - Juli 2013 Jumlah
%
1 Tahun Terakhir Jumlah
%
21
29,17
10
11,36
31
19,38
Pemilukada
1
1,39
1
1,14
2
1,25
Pertanian / Kehutanan /
5
6,94
10
11,36
15
9,38
perkebunan / perikanan 4
Pekerjaan Umum
13
18,06
8
9,09
21
13,13
5
Keolahragaan, Pendidikan dan
11
15,28
17
19,32
28
17,50
Keagamaan 6
Penegak Hukum
7
9,72
2
2,27
9
5,63
7
Kesejahteraan Sosial
5
6,94
3
3,41
8
5,00
8
BUMN / BUMD
9
12,50
1
1,14
10
6,25
9
Energi dan SDM
0
0,00
4
4,55
4
2,50
10 Departemen Luar Negeri
0
0,00
1
1,14
1
0,63
11 Komunikasi dan Informatika
0
0,00
1
1,14
1
0,63
12 Kesehatan
0
0,00
6
6,82
6
3,75
13 Proyek Pengadaan Barang dan
0
0,00
12
13,64
12
7,50
Jasa 14 Legislatif
0
0,00
4
4,55
4
2,50
15 Perdagangan & Perindustrian
0
0,00
2
2,27
2
1,25
16 Keuangan / Perbankan
0
0,00
5
5,69
5
3,13
17 Keagamaan
0
0,00
1
1,14
1
0,63
72
100,00
88
100,00
160
100,00
Total
2Halaman 4
D. Modus Korupsi
dari tindak pidana korupsi pada tengah tahun pertama 2013 adalah Rp. 3.336.193.092.361. Besaran ini dikelompokkan ke dalam kelompok kerugian keuangan negara sebagai berikut, terdapat 24 kasus yang jumlahnya di bawah Rp 1 miliar. Dua puluh kasus dengan kerugian negara sekitar Rp 1-10 miliar. Lima belas kasus pada rentang Rp 10-50 miliar. Enam kasus merugikan negara sekitar Rp 50-100 miliar. Lima kasus di atas Rp 100 miliar. Sedangkan delapan
PUKAT menyimpulkan ada lima modus yang sering digunakan dalam kasus korupsi pada periode Januari-Juli 2013. Peringkat pertama diduduki oleh modus merugikan keuangan negara dan/atau menyalahgunakan wewenang sebanyak tujuh puluh kasus. Suap-menyuap dua belas kasus. Disusul penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, dan pemerasan masing-masing dua kasus.
Tabel 3. Modus Korupsi No
Modus Korupsi
Juli - Desember 2012 Jumlah
%
Januari - Juli 2013 Jumlah
%
1 Tahun Terakhir Jumlah
%
1 Merugikan Keuangan Negara dan / atau
59
81,94
70
79,55
129
80,63
Menyalahgunakan Wewenang 2 Suap Menyuap
13
18,06
12
13,64
25
15,63
0 0
0,00 0,00
2 2
2,27 2,27
2 2
1,25 1,25
0
0,00
2
2,27
2
100,00
72
100
88
100
160
100
3 Penggelapan Dalam Jabatan 4 Gratifikasi 5 Perbuatan Pemerasan Total
Modus merugikan keuangan negara dan/atau menyalahgunakan wewenang, misalnya, dilakukan oleh mantan Walikota Magelang Fahriyanto, berupa persetujuan pencairan asuransi bagi dua puluh lima anggota DPRD yang diambil dari dana peningkatan pelayanan pemerintahan senilai Rp 1,57 miliar. Modus suapmenyuap terjadi di kasus revisi Peraturan Daerah tentang Pekan Olahraga Nasional ke XVIII di Provinsi Riau yang menjerat tujuh anggota DPRD. E. Kerugian Negara Dari hasil penghitungan sementara, jumlah kerugian keuangan negara yang diderita
kasus belum diketahui jumlahnya karena masih dalam penghitungan auditor Pada periode Januari-Juli tahun 2013, PUKAT mencatat 24 kasus (30,77 persen) dengan kerugian negara di bawah Rp 1 miliar. Contohnya, korupsi yang dilakukan oleh Ramses Sianipar, Bendahara Kepala Sekolah Menengah Atas 1 Simangumban Tapanuli Utara yang melakukan korupsi gaji guru yang mengakibatkan negara rugi sebesar 43 Juta, dan juga kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana yang melakukan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Mentawai tahun anggaran 2009 sebesar Rp 858.500.000.
Halaman 5
Selanjutnya, pada kategori Rp 1-10 miliar untuk periode tersebut, tercatat sebanyak dua puluh kasus (25,64 persen) seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara dalam kasus korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya sebesar Rp 2,27 miliar. Sementara itu, jumlah kasus yang merugikan keuangan negara Rp 1050 miliar sebanyak lima belas (19,23 persen). Misalnya, korupsi yang dilakukan Sudjadnan Parnohadiningrat, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat yang melakukan penyalahgunaan wewenang berkaitan dalam pengelolaan sejumlah kegiatan di Depertemen Luar Negeri, dan pencairan ilegal uang negara secara ilegal dengan menyetujui pengeluaran anggaran untuk renovasi gedung dan rumah dinas di lingkungan Kedutaan Besar RI di Singapura dengan total kerugian Rp 18 miliar.
pengadaan alat kesehatan dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung tahun anggaran 2006-2007 di Kementerian Kesehatan yang merugikan Negara sebesar Rp Rp 50.477.847.078. sedangkan, pada kerugian negara di atas Rp 100 miliar misalnya kasus pengadaan dua belas pesawat latih dan unit simulator di STPI Curug sebesar RP 138,8 miliar. PUKAT mencatat tiga kasus yang merugikan negara sangat besar. Pertama, kasus korupsi Bank BRI sebesar Rp 249 miliar dengan terpidana Yudi Kartolo, Mantan Komisaris PT Delta Makmur. Kedua, kasus korupsi divestasi PT Kalimantan Prima Coal milik Pemerinah Kabupaten Kutai Timur pada 2008 dengan terpidana Anung Nugroho, Mantan Direktur Utama PT Kutai Timur Energi yang menguras keuangan negara hingga Rp 575 miliar. Ketiga, kasus korupsi proyek pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) 2010-2012 dengan tersangka bernama Santoso Serad, Kepala Balai Penyedia & Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi & Informatika (BP3TI) Kementerian dan Doddy Nasiruddin Ahmad selaku Direktur PT Multi Data Rancana Prima.
Di samping itu, ada enam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 50-100 miliar. Contohnya, yang dilakukan oleh Ratna Dewi Umar, Mantan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan yang menyalahgunakan wewenang dalam-
Tabel 4. Kerugian Negara No
2Halaman 6
Kerugian Negara
1 2
Dibawah 1 M
3 4
10 -50 M
5 6
Diatas 100 M
1 - 10 M 50 - 100 M Belum Diketahui Total
Juli - Desember 2012 Jumlah
%
Januari - Juli 2013 Jumlah
%
1 Tahun Terakhir Jumlah
%
21 20
29,17 27,78
24 20
30,77 25,64
45 40
30,00 26,67
15 1
20,83 1,39
15 6
19,23 7,69
30 7
20,00 4,67
7 8
9,72 11,11
5 8
6,41 10,26
12 16
8,00 1,67
72
100
78
100
150
100
F. Lembaga yang Menangani
Idham Samawi dan mantan kepala kantor pemuda dan olahraga Edi Nur Cahyo terkait korupsi dana hibah komisi olahraga nasional DIY pada tahun 2011. Selanjutnya, Kejaksaan Agung menangani sembilan kasus di antaranya korupsi pengadaan bibit hibrida di Kementan pada 2008-2012 yang dilakukan oleh Elda Devianne Adiningrat, Komisaris PT Radina Niaga Mulia.
Pada periode Januari-Juli 2013, KPK dan Kejaksaan Negeri menempati posisi pertama dengan menangani kasus yang jumlahnya sama, yakni tiga belas kasus (27,08 persen). Sementara itu, Kejaksaan tinggi berada pada posisi kedua dengan sebelas kasus atau 22,92 persen. KPK menangani kasus besar, khususnya yang diduga berkaitan dengan korupsi politik. Sebagai contoh, kasus korupsi impor daging sapi. Di lain sisi, intansi pemerintah terkait juga terus melakukan aksi pemberantasan korupsi. usaha yang dilakukan oleh kejaksaan negeri, misalnya, memeriksa kasus penyelewengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (MP) yang melibatkan Hilda GSM Lau, ketua Unit Pengelola Kecamatan (UPK) Kecamatan Bikomi Selatan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kefamenanu.
Polri juga tidak ketinggalan. Kepolisian Daerah mengusut kasus korupsi politik. Semisal, skandal Walikota Kediri dan PT SGS dengan pelaku Fajar Purna Wijaya. PT SGS diduga membiayai Walikota dalam pilkada. Sebagai kompensasi, walikota memberikan sebuah proyek kepada rekanannya. G. Vonis. Ada 42 pelaku korupsi yang divonis bersalah. Delapan belas terdakwa dipidana di bawah tiga tahun. Sembilan orang me-
Tabel 5. Lembaga yang Menangani Kasus Korupsi No
Lembaga Penegak Hukum
1 2
KPK
3 4
Polisi Daerah
Juli - Desember 2012 Jumlah
Januari - Juli 2013
%
Jumlah
%
1 Tahun Terakhir Jumlah
%
20 1
27,78 1,39
13 0
27,08 0,00
33 1
27,50 0,83
Kejaksaan Negeri
5 27
6,94 37,50
2 13
4,17 27,08
7 40
5,83 33,33
5
Kejaksaan Tinggi
17
23,61
11
22,92
28
23,33
6
Kejaksaan Agung
2
2,78
9
18,75
11
9,17
72
100
48
100
120
100
Polisi Resor
Total
Kejaksaan tinggi juga sedang gencar melakukan pemeriksaan kasus korupsi. Di wilayah Pemda DIY, Kejati DIY saat ini sedang memeriksa mantan Bupati Bantul
-nerima hukuman antara 3-5 tahun.Sepuluh orang dengan pidana penjara antara 5-10 tahun. Sedangkan lima orang diganjar bui di atas 10 tahun.
Halaman 7
Vonis tertinggi terjadi pada kasus proyek pengadaan laboratorium dan penggandaan Al-Quran 2011-2012 di Kementerian Agama dengan terpidana Zulkarnaen Djabar, Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat yang divonis lima belas tahun penjara; Anung Nugroho, mantan Direktur Utama PT Kutai Timur Energi; dan Yudi Kartolo, mantan Komisaris PT Delta Makmur. Tabel 6. Vonis Pengadilan No
Vonis Pengadilan
1 2
dibawah 3 Tahun
3 4
5 - 10 Tahun
3 - 5 Tahun 10 Tahun Ke atas Total
Januari - Juli 2013 Jumlah
% 18 9
42,86 21,43
10 5
23,81 11,90
42
100
Melihat pada kelompok lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan kepada koruptor, tampak sekali kurang adanya efek jera bagi koruptor. Dari 42 pelaku korupsi yang divonis bersalah, hanya lima pelaku yang dihukum penjara 10 tahun ke atas. Hal ini kemungkinan besar juga menjadi penyumbang masih seringnya muncul para koruptor. H. Kasus Strategis Makna strategis dalam kasus korupsi, setidaknya didasarkan pada tiga kriteria, (i) angka kerugian negaranya di atas Rp 1 miliar; (ii) menyita perhatian publik; dan (iii) dilakukan oleh pejabat negara. Dalam TCR tengah tahun pertama 2013, ditentukan tiga kasus korupsi yang bernilai strategis.
2Halaman 8
1. Kasus Hambalang Kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat perlu serius diperhatikan mengingat muncul perkembangan baru setelah diselesaikannya audit kedua oleh BPK. Apalagi, ada dua versi hasil audit yang beredar ke masyarakat. Versi pertama mencantumkan lima belas inisial nama anggota DPR yang ditengarai memberikan persetujuan pencairan anggaran pembangunan P3SON. Versi kedua, lima belas inisial nama tersebut hilang. Sepertinya ada permainan politik yang kuat di kasus ini. Kasus yang sudah menyeret mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Mantan ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, Pejabat pembuat komitmen proyek Hambalang Deddy Kusdinar, dan mantan Direktur Operasional PT Adhi Karya Teuku bagus Muhammad Nur ini diharapkan tidak berhenti di empat aktor ini. Namun, harus dikembangkan kepada pihak legislatif dan eksekutif yang “bermain api” korupsi. Untuk dapat mengurai hulu sampai hilir kasus pembangunan P3SON, harus ditelusuri dari beberapa nama yang disebut oleh BPK sebagai pihak yang diduga menerima dana aliran proyek Hambalang. Penuntasan kasus ini hingga ke semua aktor penting untuk menunjukan komitmen bahwa penegak hukum tegas
dalam pemberantasan korupsi politik yang sudah terjadi sangat masif. karena menjelang pemilu 2014, kasus korupsi politik akan terus-menerus berulang bahkan diprediksi akan terjadi semakin gencar untuk mengisi pundi-pundi modal kampanye.
dengan Pasal 263 KUHAP. Bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
2. Kasus Mahkamah Agung Kasus penangkapan pengacara Mario C Bernardo yang menyuap staf MA pada Agustus 2013 menghentak masyarakat. Reformasi birokrasi yang digadanggadang oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali tercoreng oleh perilaku oknum. Penangkapan yang dilakukan oleh KPK mensinyalir bahwa Institusi Mahkamah Agung masih berkutat dengan perilaku korup yang dilakukan pegawainya. Penangkapan ini juga memnyiratkan perilaku korupsi di sektor penegakan hukum tidak terlepas dari peran para pengacara hitam yang bergerilya mencari celah untuk memenangkan kasusnya. Belakangan Mahkamah Agung juga disorot atas putusan bebas mantan Direktur Utama PT bahan Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Sudjiono Timan, terdakawa kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,1 triliun. Putusan peninjauan kembali (PK) yang membatalkan putusan kasasi berisi vonis kepada Sudjiono Timan 15 tahun penjara dan denda Rp 50 juta serta membayar uang pengganti Rp 369 miliar ini dianggap janggal karena dianggap bertentangan
Namun nyatanya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh istri Sudjiono kemudian dikabulkan oleh majelis hakim agung. Oleh karena itu, dugaan suap di Mahkamah Agung harus diperiksa dengan sangat intesif, karena Mahkamah Agung adalah benteng terakhir usaha pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Kasus Bantul Penetapan Idham Samawi, mantan Bupati Bantul, sebagai tersangka dalam kasus dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menandai babak baru pemberantasan korupsi di Kabupaten Bantul. Kasus korupsi dana hibah sebesar Rp 12,5 miliar mesti didorong dan dikawal secara hukum sebagai edukasi bahwa siapapun yang melakukan korupsi di daerah, harus dihukum. Terlepas apapun jabatannya, dari manapun asalnya, dan bagaimanapun pengaruhnya. Penanganan kasus korupsi di Bantul sekaligus ingin mendudukkan kerangka hukum di atas kerangka elite politik lokal. Pendek kata, korupsi yang dilakukan atas kepentingan politik apapun, pasti bisa diperiksa oleh hukum.
Halaman 9
Dukungan harus diberikan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi DIY, agar komprehensif melakukan pemeriksaan. I. Penutup Secara umum, kasus korupsi sampai pada tengah tahun pertama 2013 masih sangat masif dilakukan. Perlu ada dukungan semua kalangan, khususnya untuk penanganan korupsi di daerah, di mana akan terdapat gesekan langsung antarkelompok masyarakat yang mungkin terjadi akibat upaya penegakan hukum antikorupsi. Kebersatuan kelompok masyarakat akan memudahkan dilakukannya usaha pemberantasan korupsi, baik di pusat maupun di daerah.
Yogyakarta, 5 September 2013 Salam Antikorupsi Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar Hasrul Halili Totok Dwi Diantoro Hifdzil Alim Oce Madril Fariz Fachryan Zaenur Rohman Dwija Paramasatya Sutiyoso (magang) Devita Kartika Putri (magang)
2 Halaman 10
