Anti Corruption Summit ‘Konsolidasi Gerakan Anti Korupsi berbasis Akademisi dan Kampus di Indonesia’, PUKAT FH UGM dan KPK, Yogyakarta, 25-26 Oktober 2016
Pengembangan Penelitian dan Kegiatan Anti Korupsi di Non-Fakultas Hukum; Studi Kasus FEB-UGM
Rimawan Pradiptyo Kepala Laboratorium Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada dan Penggiat GEMATI-UGM (Gerakan Masyarakat Akademis untuk Transparansi Indonesia di UGM) 26 Oktober 2016
GEMATI-UGM
Tantangan Gerakan Anti Korupsi di Universitas
Penelitian Tentang Korupsi
Pembangunan Database Korupsi
Situs Cegah Korupsi
2
Komitmen Anti Korupsi di FEB UGM • Database Korupsi (sejak 2008) MSc in Crime Economics (sejak 2009)
•
Penelitian Korupsi (sejak 2008)
–
Gemati-UGM (Sejak Sept 2013 )
• Situs: CegahKorupsi.feb.ugm.ac.id (sejak Nov 2015)
Sejak 2009 diresmikan konsentrasi MSc in Crime Economics di program Magister Sains dan Doktor, FEB UGM. Konsentrasi ini adalah yang pertama di Indonesia dan bahkan ASEAN. Sejak 2010 merger 10 unit di FEB menghasilkan P2EB (Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis). P2EB mengedepankan aspek GCG dalam pengoperasiannya. GEMATI-UGM didanai oleh dana CSR dari P2EB
Pada 10 Maret 2015 dicanangkan Prakarsa Bulaksumur Anti Korupsi yang didukung naskah akademik yang disusun oleh peneliti FEB UGM, diikuti launching MonitorKorupsi.net.
Diskusi Jumat: Thinking the Unthinkable 3
Mitos Analisis Tentang Korupsi Didominasi Aspek Hukum
Hanya ahli hukum yang boleh mengkritisi produk hukum
Fakta Korupsi dapat dianalisis dari berbagai cabang ilmu
Produk hukum dapat dianalisis oleh pakar di luar pakar hukum
Pusat Studi Anti Korupsi harus fokus pada aspek advokasi
Pusat Studi Anti Korupsi dapat fokus ke aspek lain selain advokasi (e.g. GCG, Transparansi, dll)
Pendirian Pusat Studi Anti Korupsi sebagai satu-satunya jalan pengembangan gerakan/studi anti korupsi
Berbagai inisiatif dapat dilakukan untuk mengembangkan gerakan/studi anti korupsi
Tantangan Pusat Studi Anti Korupsi Siapa yang bersedia menjadi motor?
Jika terbentuk, bagaimana keberlangsungan pendanaan lembaga?
Apakah perkembangan lembaga cukup konsisten untuk menjunjung prinsipprinsip anti korupsi?
• Aspek keberlangsungan (sustainability) menjadi tantangan utama pembentukan pusat studi anti korupsi. • pasar cenderung terbatas • Sistem keuangan negara tidak mendukung keberlangsungan pusat studi anti korupsi • Aturan pengadaan barang dan jasa cenderung diskriminatif terhadap PTN dan peneliti/dosen PNS • Pengembangan lembaga di Indonesia masih bergantung pada faktor individu.
Fraud dalam Penelitian/Pelatihan • Tantangan terbesar pengembangan lembaga riset adalah: – keberlanjutan lembaga riset – menerapkan GCG untuk menghindarkan diri dari korupsi dan fraud
• Di Indonesia, potensi fraud/korupsi dalam riset dan pelatihan selalu ada; • Faktor penyebab: – Heterogenitas sistem insentif di sektor publik – Transparansi bermasalah – evidence-based policy belum optimal diterapkan – Peraturan pemerintah yang seringkali tidak rasional
Dampak Fraud dan Korupsi di Riset Moral Hazard
Asymmetric Information PrincipalAgency problems
• Jika penelitian dan pelatihan terdapat unsur korupsi dan fraud: • Salah identifikasi masalah • Salah analisis • Salah rekomendasi • Salah kebijakan
Korupsi
Adverse Selection
Moral Hazard
Adverse Selection 7
Potensi Fraud dan Korupsi Swakelola dengan “titipan”
Pemotongan gaji peneliti sbg fee lembaga
Kontrak yang Lemah
Uang Kick Back
‘Jualan Stempel Lembaga’
Fraud dan korupsi
‘Penyembunyian’ pos gaji
8
Kendala Ketentuan Pemerintah No
Jenis Pengeluaran
1
Gaji dan upah (maksimum 30%)
2
Bahan perangkat/penunjang (40-50%)
3
Perjalanan (10-20%)
4
Pengolahan data, laporan, publikasi seminar, pendaftaran HKI, dll (Maksimum 10%)
Biaya yang diusulkan (Rp)
Sumber: Panduan riset pengembangan IPTEK, Kemenristek dan Dikti, 2015
• Di masa lalu, pemerintah HANYA mengakui 1 metodologi riset!! Selain menggunakan metodologi riset tersebut, siapapun yang mendapatkan dana riset pasti KORUPSI jika: • peneliti hanya menggunakan modeling matematika • peneliti hanya menggunakan data sekunder • peneliti menggunakan data kualitatif 9
Reputasi sebagai Kunci Keberlanjutan
Publikasi/ Jaminan Mutu
Integritas
• Bisnis lembaga penelitian bergantung pada reputasi dan musuh utama dari Keuangan reputasi adalah: • Fraud • Korupsi Proses • Bekerja serampangan/moral hazard Reputasi • Tidak fokus pada detail Lembaga • Tidak fokus pada jaminan mutu • Ketika reputasi telah terbangun, maka faktor harga adalah hal yang paling Kualitas Pekerjaan akhir dipertimbangkan klien 10
Fokus Peneliti dan Lembaga Penelitian Reputasi
Fokus Pengelola dan Staff
Reputasi
Fokus Alokasi Sumberdaya
Reputasi 11
Kontrak Individu ke Lembaga • Hanya di Indonesia, para mitra lembaga asing memiliki skema ‘kontrak individu’, meski di negara maju hal ini tidak mungkin terjadi. – Lembaga asing hanya beradaptasi dengan sistem di Indonesia. • Beberapa lembaga internasional telah bersedia untuk meninggalkan ‘kontrak individu’ dan beralih ke ‘kontrak lembaga’ dengan dosen FEB UGM dan kontrak dilakukan dengan P2EB FEB UGM • Idealnya semua kontrak antara lembaga luar dengan dosen/peneliti di universitas harus melalui lembaga (universitas/fakultas/lembaga penelitian) 12
Pencegahan Fraud dan Korupsi Transparansi Keuangan
Transparansi Proses Kegiatan
Transparansi SOP
Publikasi sbg Jaminan Mutu
Transparansi SPK, Kegiatan dan Pendanaan
Shared directory/ informasi
Hak dan kewajiban jelas
Working paper
WYSIWYG Keuangan
Kinerja peneliti
Pembagian tugas jelas
Journal International
Fee Lembaga
Peer reviews
Prosedur kerja 13
GEMATI-UGM
Tantangan Gerakan Anti Korupsi di Universitas
Penelitian Tentang Korupsi
Pembangunan Database Korupsi
Situs Cegah Korupsi
14
Evidence-Based Policy (EBP) • Di negara demokrasi, transparansi kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan: – media kontrol terhadap pemerintah – media pembelajaran bagi pengambil kebijakan (kebijakan apa yang berhasil, apa yang gagal, apa yang menjanjikan?) • Monitoring dan evaluasi terhadap program-program pemerintah sangat diperlukan • Pengambil kebijakan harus mampu memisahkan antara fakta (hard evidence) dan mitos (anecdotal evidence)
•
•
• •
Metoda: Economic Evaluation dan metoda lain yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi suatu program pemeirntah Tujuan: – Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelanjaan – Meningkatkan sistem perencanaan – Memisahkan mitos dan realitas – Meningkatkan transparansi and good governance Di negara maju, setiap program dialokasikan 10% dana untuk EBP Pelaksana: lembaga independen (universitas dan think tank) 15
Pendahuluan Korupsi
Narkoba Perpajakan Illegal Logging
Illegal Fishing
• Database korupsi adalah salah satu dari beberapa database kejahatan yang disusun oleh Laboratorium Ilmu Ekonomi, FEB, UGM. • Database didasarkan pada putusan MA yang dapat diakses publik di putusan.MahkamahAgung.go.id • Database-database ini selalu diupdate dari waktu ke waktu terutama untuk keperluan penelitian, meski dapat pula digunakan sebagai masukan 16 kebijakan.
Perkembangan Database Korupsi
V2 2001-2012 • 549 kasus • 831 terdakwa V1 2001-2009
• 1289 kasus • 1831 terdakwa
V4 2001-2015 • 1518 Kasus • 2142 Terdakwa
• 2321 • 3109 Terdakwa
V3 2001-2013
17
Sumber dan Pola Update Data
MA In Kracht hanya di level MA atau PK
KPK In Kracht di level MA dan PK
In Kracht di level Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
• Update data putusan pengadilan cenderung tidak linear: – Update cenderung tidak linear – Update di tahun 2015 seringkali berisi peningkatan putusan-putusan untuk tahun-tahun sebelumnya
• Masih terdapat 1016 kasus korupsi yang tidak dapat diakses di situs putusan.mahkamahagung.or.id • Hasil update data ditampilkan di Peta Korupsi di situs CegahKorupsi.feb.ugm.ac.id. 18
Distribusi Kasus Korupsi Distribusi Terdakwa & Terpidana Gurem (
409 381
395 398 372 372 326 301 254
Kecil (Rp10 juta - Rp99.9 juta)
299 288 254 219
Sedang (Rp100 juta - Rp999.9 juta)
185 178 194 186 121
9 7
140
Besar (Rp1 miliar - Rp24.9 miliar)
102
61 36 34 17 26 12
48
Kakap (Rp25 miliar atau lebih)
Terdakwa
Terpidana
19
Distribusi Wilayah Terpidana Wilayah Terpidana MALUKU DAN PAPUA
• Keberadaan terpidana korupsi masih didominasi di Jawa dan Sumatera • Terdapat hubungan yang erat antara pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi dengan jumlah terpidana korupsi. • Nilai total korupsi masih didominasi oleh Jabodetabek dan Sumatera yaitu Rp121,3 T (harga berlaku), 94,08% dari total korupsi, atau senilai Rp195,14 T di tahun 2015
111
BALI & NT
136
SULAWESI
360
KALIMANTAN
225
SUMATERA
578
JAWA LAIN
735
JABODETABEK
424 0
100
200
300
400
500
600
700
800
20
Kerugian Negara Menurut Wilayah Kerugian Negara Wilayah Jabodetabek Jawa Lain Sumatera Kalimantan Sulawesi Bali & NT Maluku dan Papua Total
Harga Berlaku Harga Konstan (Rp Miliar) Proporsi (Rp Miliar) Proporsi 88,207.4 68.39% 129,258.0 63.03% 4,012.1 3.11% 5,110.5 2.49% 33,137.0 25.69% 65,881.4 32.12% 1,640.8 1.27% 2,562.5 1.25% 1,580.2 1.23% 1,779.6 0.87% 123.5 0.10% 147.1 0.07% 275.2 0.21% 341.8 0.17% 128,976.1 100.00% 205,080.8 100.00% 21
GEMATI-UGM
Tantangan Gerakan Anti Korupsi di Universitas
Penelitian Tentang Korupsi
Pembangunan Database Korupsi
Situs Cegah Korupsi
22
Ide Situs CegahKorupsi Database Penelitian
Diskusi
Diseminasi Pengetahuan
• Akumulasi pengetahuan mengenai korupsi dan anti korupsi di FEB-UGM dituangkan dalam situs CegahKorupsi.feb.ugm.ac.id • Pembangunan situs ini didanai oleh UGM di bawah skema ‘Menara Air’ suatu skema diseminasi ilmu pengetahuan yang disusun oleh para pakar di UGM • CegahKorupsi dibangun berdasarkan prinsip EBP
Misi dan Visi Cegah Korupsi Misi
Visi
Strategi
Pendanaan
MISI: • Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya laten korupsi dan pencucian uang serta berbagai metoda penanggulangan korupsi dan pencucian uang di Indonesia VISI: • Menjadi media diseminasi pengetahuan mengenai penanggulangan korupsi dan pencucian uang yang terpercaya di Indonesia 24
Strategi Cegah Korupsi 1. Mendiseminasikan hasil penelitian mengenai korupsi dan pencucian uang beserta berbagai strategi penanggulangannya secara sederhana dan mudah dicerna oleh publik. 2. Memfasilitasi debat publik terkait berbagai aspek penanggulangan korupsi dan pencucian uang melalui media daring 3. Memfasilitasi penelitian di bidang korupsi dan pencucian uang beserta penanggulangannya dengan menyediakan database terkait korupsi dan pencucian uang 4. Meningkatkan jangkauan (outreach) melalui daring terhadap kelompok tujuan yang selama ini terkendala faktor geografis dan bahasa dalam mengakses akumulasi pengetahuan mengenai korupsi dan pencucian uang beserta penanggulangannya. 25
Penyusunan Database Dan Penelitian
Database TPPU
Database Korupsi
1. Daring Fakta vs Mitos
Pusat Data
Hasil Penelitian
Community Practice
Database lain
Akumulasi Pengetahuan • •
Survey literature Praktek terbaik (best practice) • Materi perkuliahan
2. Webinar Seminar
Bedah Buku
Diskusi
Kuliah Jarak Jauh
Community of Practice di CegahKorupsi.Net Evidence Based Policy Penanggulangan Korupsi • Fokus: – Konsep dan metodologi evidence-based policy (EBP) – Best practice penanggulangan korupsi – Konsep dan metodologi estimasi biaya sosial korupsi – Impact evaluation di bidang penanggulangan korupsi
• Kelompok Sasaran: – Aparat penegak hukum – CSO dan aktivis anti korupsi – Akademisi dan mahasiswa
NKRI 3015 • Fokus – Konsep NKRI 3015 – Pembangunan institusi untuk mendukung NKRI 3015 – Optimalisasi strategi pembangunan untuk mendukung NKRI 3015 • Kelompok Sasaran: – Aparat penegak hukum – Birokrat – Politisi dan Partai Politik – CSO – Akademisi dan mahasiswa 27
http://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id
GEMATI-UGM
Tantangan Gerakan Anti Korupsi di Universitas
Penelitian Tentang Korupsi
Pembangunan Database Korupsi
Situs Cegah Korupsi
30
Penelitian Berbasis Database Penelitian Mandiri
Penelitian KPK, UNODC
Database Korupsi Disertasi S3
• Database korupsi memungkinkan studi korupsi berbasis analisis kuantitatif • Pola korupsi dengan mudah diketahui: Skripsi/Thesis • faktor demografis: gender, usia, pekerjaan, agama (kecuali pendidikan) • faktor geografis: pulau, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. • skala korupsi: gurem - kakap
Penelitian Empiris Penelitian Analitis Probabilitas hukuman Intensitas hukuman
Aspek geografis Periode proses pengadilan
Biaya Sosial Korupsi
Optimalisasi LHKPN
Pembukaan KPK Regional Dampak Pilkada Tidak Langsung Optimalisasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Evaluasi UU 8/2010 tentang TPPU
Kontribusi Konsep Korupsi Struktural
Rakyat Menyubsidi Koruptor Biaya Sosial Korupsi Hukuman Berbasis Reputasi Prakarsa Bulaksumur Anti Korupsi
Biaya Sosial Korupsi (KPK, 2012) • Biaya Eksplisit Korupsi
1 2 Biaya Reaksi Korupsi
3
Biaya Implisit Korupsi
•
Biaya Antisipasi Korupsi
•
4
•
Biaya Eksplisit Korupsi – Nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bukan (kerugian negara secara eksplisit) Biaya Implisit Korupsi – Opportunity costs akibat korupsi, termasuk beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu – Perbedaan multiplier ekonomi antara kondisi tanpa adanya korupsi dengan kondisi jika terdapat korupsi Biaya Antisipasi Tindak Korupsi – Biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten – Reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi (memisahkan orang korupsi karena terpaksa atau karena keserakahan) Biaya Akibat Reaksi Terhadap Korupsi – Biaya peradilan (jaksa, hakim, dll) – Biaya penyidikan (KPK, PPATK, dll) – Policing costs (biaya operasional KPK, PPATK dll) – Biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri
Estimasi Biaya Sosial Korupsi (KPK, 2012) SUMBER DAYA ALAM (0.18%) • Biaya sosial • Hukuman finansial
= Rp 923 milyar = Rp 2 milyar
PERDAGANGAN (2.09%) • Biaya sosial • Hukuman finansial
= Rp 218 milyar = Rp 5 milyar
INFRASTRUKTUR (26.59%) • Biaya sosial • Hukuman finansial
= Rp 9.6 milyar = Rp 2.5 milyar
PELAYANAN PUBLIK (25.48%) • Biaya sosial • Hukuman finansial
= Rp 75 milyar = Rp 19 milyar
• Subsidi kepada koruptor di atas belum sepenuhnya mencerminkan biaya sosial korupsi • Nilai biaya sosial korupsi di 4 kasus ternyata jauh lebih besar daripada besarnya kerugian negara di 4 kasus tersebut (KPK, 2012) 35
Kerugian Negara vs Kerugian Ekonomi (KPK, 2012) Kasus di Sektor Kehutanan Perdagangan
Biaya Sosial Hukuman Kerugian Korupsi Finansial Negara (A) Tercatat (B) (C ) B/A (%)
C/A (%)
C/B (%)
Rp10,2 Miliar Rp 923,2 Miliar
Rp 1,7 Miliar 9.040,22% 16.65%
0,18%
Rp5,2 Miliar Rp218,2 Miliar
Rp4,6 M 4.165,76% 86.94%
2,09%
Kesehatan
Rp26,7 Miliar
Rp 75,6 Miliar
Rp19,3 Miliar
283,33% 72.21% 25,48%
Transportasi
Rp3,9 Miliar
Rp 9,7 Miliar
Rp 2,6 Miliar
250,02% 66.60% 26,64% 36
Kerugian Negara vs Biaya Sosial Korupsi 320,5 286,5
203,9 182,6
128,2 114,6
KERUGIAN NEGARA (HARGA BERLAKU)
KERUGIAN NEGARA (HARGA KONSTAN 2015)
Biaya Korupsi
Subsidi Koruptor
BIAYA SOSIAL KORUPSI TERCATAT
• Dampak korupsi akan jauh lebih besar jika dihitung berdasarkan biaya sosial korupsi daripada kerugian negara saja • Estimasi biaya sosial korupsi dilakukan dengan mengalikan kerugian negara (harga berlaku) dengan angka pengali 2,5x lipat yang diperoleh dari hasil analisis untuk kasus transportasi (minimum irreducible approach) • Biaya sosial korupsi akan jauh lebih tinggi jika kasus korupsi tsb merusak lingkungan 37
GEMATI-UGM
Tantangan Gerakan Anti Korupsi di Universitas
Penelitian Tentang Korupsi
Pembangunan Database Korupsi
Situs Cegah Korupsi
38
GEMATI-UGM • GEMATI-UGM: Gerakan Masyarakat Akademis untuk Transparansi Indonesia di UGM – Ajang akademisi UGM untuk mempromosikan transparansi – Media silaturahmi dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan transparansi di Indonesia
• Berbagai kegiatan Gemati-UGM didokumentasikan di situs Gemati.feb.ugm.ac.id • Pada tanggal 10 Maret 2015, diselenggarakan seminar Prakarsa Bulaksumur Anti Korupsi di Grha Sabha Permana dihadiri 500 lebih partisipan dan para dekan dan pakar UGM dan universitas-universitas di Yogyakarta. 39
Forum Diskusi Jum’at • Forum Diskusi Jum’at bertujuan membangun analisis berbasis pemodelan Ekonomika terhadap berbagai aspek menyangkut masalah korupsi • Tujuan: thinking the unthinkable menciptakan terobosan-terobosan baru di bidang anti korupsi: – optimalisasi LHKPN, – Pembukaan KPK Regional, – Resiko Pilkada Tidak Langsung, dll
Pengembangan GEMATI di Perguruan Tinggi • GEMATI-UGM adalah forum komunikasi civitas akademika dalam meningkatkan transparansi – GEMATI-UGM adalah CSR dari P2EB FEB UGM • Aktivitas GEMATI-UGM – Diskusi dengan topik-topik aktual – Bedah buku – Forum komunikasi akademisi UGM ttg Transparansi dan Anti Korupsi • GEMATI dapat didirikan di universitas lain, misalnya: GEMATI-UI, GEMATIUNCEN, GEMATI-USU, dll • GEMATI dapat dimanfaatkan untuk menjembatani kebutuhan instansi penegak hukum terhadap pakar/tenaga ahli dan hal ini dapat disediakan oleh jaringan GEMATI se Nusantara 41
THANK YOU
