GARIS-GARIS PEDOMAN KETAATAN HUKUM ANTI-KORUPSI
KATA PENGANTAR Garis-garis pedoman ini disusun untuk menangani prosedur-prosedur, dan akan membantu anda dalam mengindentifikasi, hal-hal yang mencakup anti-korupsi. Jika anda tidak yakin atau kuatir pada situasi tertentu, segera hubungi Organisasi Hukum.
KEBIJAKSANAAN PERUSAHAAN Sudah merupakan kebijaksanaan Perusahaan Marathon Oil dan mayoritas cabang-cabangnya (“Perusahaan”) untuk mentaati Undang-undang Anti-Korupsi, termasuk Peraturan Praktek Korupsi di Luar Negara Amerika Serikat, atau “FCPA”, dimanapun kami melakukan bisnis. Kedua Undang-undang ini secara umum melarang penyogokan terhadap pejabat-pejabat pemerintah atau wakilwakilnya. Sementara negara Amerika Serikat, seperti hampir seluruh negara-negara lainnya, melarang penyogokan terhadap pejabat-pejabat pemerintahnya, peraturan FCPA juga mengecam hal tersebut sebagai tindakan pidana dalam hal menyogok "pejabat-pejabat asing", istilah yang dapat didefinisikan secara luas. Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak negara-negara yang telah menyetujui dengan perundangan-undangan yang serupa. Peraturan FCPA juga mengharuskan Perusahaan untuk menjalani pembukuan, pencatatan dan perhitungan disertai perinciannya, yang secara akurat dan terbuka memperlihatkan transaksi-transaksinya dengan luar negeri dan domestik. Perusahaan mewajibkan diadakannya pelatihan ketaatan pada FCPA dan antikorupsi yang menyeluruh bagi seluruh pegawai yang tanggung jawab kerjanya bersangkutan dengan ketaatan pada hukum-hukum FCPA dan anti-korupsi.
LINGKUNGAN HUKUM FCPA diundang-undangkan pada tahun 1977. Dua puluh tahun kemudian, Organisasi Perkembangan dan Kerjasama Ekonomi ("OECD") yang mengangkat Konvensi dalam Pemberantasan Penyuapan Pejabat-pejabat Asing di pertemuan Transaksi Bisnis Internasional (“Konvensi OECD”), menyimpulkan bahwa penyuapan dalam transaksi bisnis internasional menimbulkan
keprihatinan moral dan politik yang serius, menjatuhkan kepemerintahan yang bersih dan perkembangan ekonomi, serta merusak syarat berkompetisi secara internasional. Seluruh anggota OECD setuju menegakkan perundang-undangan yang akan mempidana penyuapan terhadap pejabat-pejabat asing. Konvensi-konvensi serupa juga telah dipakai oleh badan-badan internasional lainnya, termasuk Konvensi Pemberantasan Korupsi PBB dan Konvensi Persatuan Afrika dalam Mencegah dan Memberantas Korupsi. Anggota-anggota Persatuan Afrika termasuk Angola, Equatorial Guinea, Gabon dan Libya. Selain FCPA dan konvensi-konvensi tersebut diatas, hampir seluruh negara melarang penyuapan terhadap pejabat-pejabat pemerintah mereka. Walaupun tindakan atau pembayaran tertentu dapat dianggap sah dibawah peraturan FCPA atau dibawah pelaksanaan perundang-undangan sebuah konvensi, mungkin saja tindakan tersebut melanggar hukum setempat.
PENYOGOKAN Peraturan FCPA melarang untuk menerima tawaran, pembayaran, janji untuk membayar atau otorisasi pembayaran berbentuk uang, hadiah, atau barang berharga lainnya, kepada pejabat asing yang tujuan-tujuannya dapat – a. mempengaruhi tindakan atau keputusan pejabat asing, b. membujuk pejabat tersebut untuk melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan tugasnya yang absah, c. menjamin keuntungan sepihak yang tak layak, atau d. membujuk pejabat tersebut untuk menggunakan pengaruhnya dengan pemerintah asing. dengan maksud membantu untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis yang telah berlangsung. Elemen dalam “memperoleh atau mempertahankan bisnis” ini dapat diinterpretasikan secara luas yang meliputi keuntungankeuntungan berbisnis, misalnya dalam memperoleh ijin atau pengurangan pajak. Konvensi OECD mengharuskan negara-negara anggotanya untuk melarang penerimaan tawaran, janji atau pemberian dalam bentuk apapun yang bersifat uang ataupun keuntungan lainnya bagi pejabat pemerintah, dengan maksud agar pejabat tersebut menahan kelakuan atau tindakannya yang berhubungan dengan pendayagunaan jabatannya, atau dengan maksud untuk memperoleh atau mendapatkan bisnis ataupun keuntungan tak layak lainnya didalam melakukan bisnis internasional.
SIAPA YANG MENJADI SASARAN PERATURAN FCPA? Peraturan FCPA berlaku untuk “pihak-pihak penerbit” dan “masyarakat yang berkepentingan”. “Pihak-pihak penerbit” adalah semua perusahaan yang punya tingkat keamanan tertentu atau yang diharuskan untuk melapor rutin dibawah Undang-undang Pertukaran Keamanan. “Masyarakat yang berkepentingan” adalah perorangan baik warga negara nasional maupun yang tinggal di Amerika Serikat, atau perusahaan yang bisnis utamanya berada di Amerika Serikat ataupun yang bisnis perusahaannya dijalankan dibawah undang-undang negara bagian Amerika Serikat. Peraturan FCPA juga berlaku untuk semua petugas, direktur, pegawai atau wakil pihak penerbit atau masyarakat yang berkepentingan atau pemegang saham yang bertindak atas namanya sendiri. Meskipun secara tehnik FCPA tak berlaku bagi cabang-cabang perusahaan dari pihak penerbit maupun masyarakat yang berkepentingan, pejabat-pejabat pelaksana Amerika Serikat bekerja sangat agresif dalam mempertalikan tindaktanduk cabang-cabang perusahaan asing dengan induk perusahaannya. Ditambah lagi, pihak penerbit yang memiliki lebih dari 50% perusahaan afiliasi asing harus memastikan bahwa perusahaan afiliasinya mematuhi peraturan akuntasi yang dibuat oleh FCPA. Oleh karena itu, di dalam kebijaksanaan perusahaan, mayoritas semua perusahaan yang memiliki afiliasi diwajibkan untuk patuh pada peraturan FCPA.
SIAPA YANG DISEBUT PEJABAT ASING? FCPA mendefinisi sebutan “pejabat asing” secara luas. Seorang ”pejabat asing” adalah pejabat atau pegawai pemerintah asing, atau “organisasi masyarakat internasional” (atau departemen, perwakilan atau personil yang menjalankannya), atau perorangan yang bertugas dalam kapasitasnya sebagai pejabat bertindak untuk dan atas nama suatu pemerintahan atau organisasi masyarakat internasional (atau departemen, perwakilan atau personil yang menjalankannya). Seorang “pejabat asing” termasuk bukan saja sebagai seseorang yang menjalankan pemerintahan secara tradisionil atau fungsi-fungsi administrasi, tetapi juga sebagai pegawai suatu perusahaan atau perusahaan perseroan lainnya dimana badan pemerintah punya saham kepemilikan. Seorang pegawai tertentu dapat dikualifikasikan sebagai pejabat asing walaupun orang tersebut akan lebih cenderung menjalankan kegiatan perdagangan daripada tugas pemerintahan. Organisasi-organisasi masyarakat internasional termasuk organisasi-organisasi yang antara lainnya Dana Moneter Internasional (IMF).
KERJASAMA DENGAN MITRA DAN PARA KONTRAKTOR Ada kemungkinan Perusahaan tidak lagi menggunakan saluran dalam menyogok pejabat-pejabat pemerintah melainkan menyogok secara langsung. Perusahaan dapat dituntut tanggung jawabnya jika Perusahaan mengetahui
adanya penyuapan yang dilakukan oleh mitra kerja-sama perusahaan atau kontraktornya, dimana Perusahaan gagal dalam mengambil langkah-langkah pencegahan penyuapan, yang kemudian secara tak langsung mengijinkan penyogokan. Pengetahuan yang cukup untuk membuat Perusahaan bertanggung jawab didefinisikan sebagai termasuk yang percaya bahwa pembayaran tak layak “secara substantial” terjadi atau bahwa terdapat “kemungkinan besar” akan terjadi. Seseorang tak dapat menghindari tanggung jawabnya hanya dengan menengok kearah lain, atau dengan menguburkan kepalanya ke dalam pasir. Kontrak-kontrak kerja yang dibuat untuk mitra kerja-sama yang beroperasi diluar Amerika Serikat, Kanada dan Eropa Barat (misalnya perjanjian kerja sama atau perjanjian pemegang saham) akan menimbulkan masalah-masalah khusus. Anda dianjurkan untuk melibatkan ahli hukum anda pada saat-saat awal penanganan proyek. Pemeriksaan berkala mungkin akan diwajibkan disamping ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pertimbangan dalam etikabisnis harus pula dicantumkan di dalam kontrak khusus. Tersedia pula garis-garis pedoman anti-korupsi tersendiri yang dipakai dalam proses mempekerjakan kontraktor yang akan ditempatkan di negara-negara di luar Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa Barat. Jika salah satu dari benderabendera merah berikut terpampang, maka garis-garis pedoman ini butuh pemeriksaan ulang. Hubungi Organisasi Hukum mana saja jika ada pertanyaan mengenai keberadaan bendera merah, dan jika demikian keadaannya, tindakantindakan apa saja yang harus diambil. 1. Pihak kontraktor akan mewakili Perusahaan dalam berurusan dengan pemerintah, perwakilan pemerintah atau badan usaha milik pemerintah. Beberapa contoh misalnya perantara pabean, perusahaan pengangkutan, atau konsultan yang digaji untuk melobi atau untuk berhubungan dengan pemerintah, perwakilan pemerintah, atau badan usaha milik pemerintah. 2. Pihak kontraktornya adalah yang dianjurkan oleh pemerintah, perwakilan pemerintah, atau badan usaha milik pemerintah. 3. Anda mengetahui atau mempunyai alasan untuk percaya bahwa pemilik perusahaan kontraktor adalah pejabat pemerintah atau sanak-keluarga dari pejabat pemerintah tersebut. 4. Pihak kontraktor mengajukan permintaan-permintaan yang tak layak yaitu dengan pembayaran uang tunai dimuka yang mana jumlahnya tidak dialokasikan untuk pembelian alat berat, bahan baku atau untuk pembayaran jasa-jasa yang mereka pakai setelah menyelesaikan pekerjaan tertentu. 5. Pihak kontraktor mengajukan syarat-syarat yang berlawanan hukum.
Sebagai contoh misalnya, kadang-kadang pembayaran dilakukan ke rekening bank luar negeri atau kadang pembayaran dilakukan dalam bentuk mata uang asing yang mungkin dapat melanggar hukum-hukum lokal pertukaran mata uang.
Bahkan seandainya dengan contoh-contoh seperti tersebut diatas bendera merah tak juga muncul, maka dibutuhkan perubahan pada garis-garis pedoman tersebut yaitu dengan menambahkan kalimat-kalimat yang menyatakan antikorupsi didalam kontrak perjanjian dengan pihak kontraktor. Selain itu, pengawasan yang wajar pada mitra kerja-sama dan kontraktor perlu dilakukan. Faktur-faktur perlu diperiksa secara hati-hati dan bila terdapat keadaan yang mencurigakan, harus segera dilaporkan pada Organisasi Hukum.
PROSEDUR-PROSEDUR PEROLEHAN/LEVERANSIR Saat menjalankan bisnis diluar Amerika Serikat, Kanada dan Eropa Barat, hal yang penting bagi perusahaan adalah untuk dapat menunjukkan bahwa keputusan dalam memakai perusahaan lokal sebagai leveransir adalah berdasarkan prestasi, dan keputusan ini diambil bukan untuk mempengaruhi pejabat pemerintah dengan tak pantas. Oleh sebab itu prosedur-prosedur untuk memilih perusahaan leveransir lokal harus diterapkan untuk memastikan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan prestasi dan perlu didokumentasikan secara baik.
PROSEDUR KETENAGA KERJAAN Saat menjalankan bisnis diluar Amerika Serikat, Kanada dan Eropa Barat, hal lain yang penting bagi Perusahaan yaitu untuk dapat menunjukkan bahwa keputusan dalam memakai tenaga kerja lokal adalah berdasarkan prestasi, dan keputusan ini diambil bukan untuk mempengaruhi pejabat pemerintah dengan tak pantas. Oleh sebab itu prosedur-prosedur dalam memakai tenaga kerja lokal harus diterapkan untuk memastikan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan prestasi dan perlu didokumentasikan secara baik. Tambahan kewaspadaan harus dipakai ketika mempekerjakan sanak-keluarga dari Pejabat Senior Pemerintah. Dalam memperjelas maksud tujuan dari garisgaris pedoman ini, “sanak-keluarga” didefinisikan yaitu sebagai yang berhubungan dengan keturunan darah yang sama atau yang sederajat lebih dekat dari saudara sepupu pertama (contohnya, sepupu pertama, kemenakan laki-laki/perempuan, paman/bibi, saudara laki-laki/perempuan, anak lakilaki/perempuan, dan ayah/ibu). “Pejabat Pemerintah Senior” didefinisikan sebagai pejabat pemerintah yang memegang jabatan yang sama dengan
menteri atau yang lebih tinggi dari menteri. Tak seorangpun dari sanak-keluarga Pejabat Pemerintah Senior yang boleh diperkerjakan tanpa mendapat persetujuan dari Organisasi Hukum dan pimpinan yang berdedudukan di Houston, kepada siapa manajer residen (atau yang sama posisinya) yang bermukim di negara tersebut melapor. Pimpinan yang berkedudukan di Houston dan Organisasi Hukum harus mendasarkan putusan-putusan mereka pada kenyataan apakah sanak-keluarga dari Pejabat Pemerintah Senior tersebut adalah calon yang terbaik untuk posisi pekerjaan itu. Tambahan kewaspadaan juga harus dipakai apabila terdapat tekanan (sesuatu yang melebihi rekomendasi biasa yang didasarkan pada prestasi tertentu) yang diterima dari pejabat pemerintah sewaktu meperkerjakan orang tertentu. Orang tersebut sebaiknya tidak diperkerjakan tanpa mendapat persetujuan lebih dulu dari Organisasi Hukum dan pimpinan yang berdedudukan di Houston, kepada siapa manajer residen (atau yang sama posisinya) yang bermukim di negara tersebut melapor. Sebagai tambahan, harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Badan Hukum Perusahaan sebelum seseorang dipekerjakan atau dipindahkan ke posisi nonadministrasi yang berhubungan dengan kepemerintahan. Selain itu, pemeriksaan harus dilaksanakan untuk menentukan apakah orang tersebut masih memiliki hubungan saudara dengan pegawai senior pemerintah
HADIAH-HADIAH DAN HIBURAN Hadiah-hadiah yang diberikan kepada pejabat-pejabat pemerintah dan organisasi- organisasi badan pemerintah, amal, dan organisasi lainnya dimana seorang pejabat asing terlibat atau mungkin terlibat, kemungkinan besar hal ini akan menyebabkan terjadinya pelanggaran peraturan FCPA. Oleh karena itu, hadiah-hadiah tersebut, selain dari hadiah-hadiah yang bernilai nominal rendah yang memakai logo Perusahaan, tidak boleh diberikan tanpa ditinjau lebih dulu oleh Organisasi Hukum, yang mana akan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut; 1) apakah hadiah tersebut dapat ditafsirkan ada hubungannya dengan permintaan untuk menjalankan tugas tertentu; 2) berapa nilai dari hadiah itu sendiri; 3) apakah hadiah itu diberikan sebagai basa-basi atau sebagai tanda hormat; 4) apakah hadiah itu sesuai dengan hukum dan kebiasaan yang berlaku di negara yang bersangkutan; 5) apakah terjadi pola kebiasaan yang sering dalam memberikan hadiah kepada orang atau organisasi yang sama; dan 6) jika penerima hadiah adalah sebuah organisasi, apa hubungannya dengan pejabat asing tersebut. Hadiah berbentuk uang yang diberikan kepada pejabat-pejabat asing umumnya dilarang. Dalam kasus apapun, pengeluaran-pengeluaran biaya harus dicatat secara benar dan akurat di dalam pembukuan dan catatan Perusahaan.
Ada aturan-aturan yang beralasan dalam mengatur hiburan bagi pejabat-pejabat asing. Rangkaian tingkah-laku yang tak pantas dalam menyediakan hiburan secara terus-menerus kepada seorang pejabat yang memberikan bantuan khususnya pada Perusahaan, dapat menimbulkan masalah. Ditambah lagi, pengeluaran-pengeluaran biaya tersebut harus diijinkan oleh hukum setempat. Dalam kasus apapun, pengeluaran-pengeluaran biaya harus dicatat secara benar dan akurat di dalam pembukuan dan catatan Perusahaan.
BIAYA PERJALANAN DAN PENGINAPAN Dibawah peraturan FCPA, Perusahaan boleh membayar kembali pengeluaranpengeluaran uang pejabat-pejabat asing atas ongkos-ongkos yang layak (tidak mewah atau berlebihan) untuk sejumlah biaya perjalanan dan penginapan yang dapat dipercaya, yang secara langsung berhubungan dengan : a. Pengadaan promosi, demonstrasi, atau penjelasan produk atau jasa; atau b. Pelaksanaan atau penandatanganan kontrak dengan pemerintah asing atau perwakilan yang ditunjuk. Sangat dianjurkan agar Perusahaan membayar ongkos-ongkos pengeluaran ini secara langsung, kalau mungkin, daripada membayar kembali pengeluaran biaya-biaya tersebut kepada perseorangan, dan juga sangat dianjurkan agar Perusahaan memberitahu pemerintah yang bersangkutan atau perwakilan permerintah tersebut bahwa biaya-biaya tersebut akan dibayar oleh Perusahaan. Seringkali pemerintah atau perwakilan pemerintah memberikan amanat untuk membayar ongkos-ongkos perjalanan dalam bentuk uang harian. Praktek ini dapat diterima sepanjang jumlahnya cukup masuk akal dan sesuai dengan biaya, namun Perusahaan tidak membayar kembali ongkos-ongkos pengeluaran tersebut. Disamping pertimbangan- pertimbangan dari peraturan FCPA ini, hukum-hukum setempat mungkin akan melarang atau menyesuaikan aturanaturan dalam pembayaran kembali pengeluaran uang untuk ongkos perjalanan dan penginapan. Oleh sebab itu, jangan sampai anda setujui pembayaran kembali pengeluaran ongkos-ongkos perjalanan dan penginapan dari pejabatpejabat asing tanpa lebih dulu mendapatkan persetujuan dari Organisasi Hukum. Selain itu, didalam pencatatan dokumen-dokumen Perusahaan, termasuk permintaan inspeksi atau laporan pengeluaran biaya, perusahaan harus mendokumentasikan (i) tujuan dari pembayaran; (ii) identitas dari siapa-siapa yang menerima pembayaran tersebut; (iii) dan jumlah uang yang terlibat.
PEMBAYARAN FASILITASI ATAU PELANCAR FCPA memperbolehkan pembayaran “fasilitasi atau pelancar” kepada pejabat asing ketika tujuan pembayaran tersebut adalah untuk mempercepat atau menjamin kinerja “tindakan pemerintah rutin”. Tindakan pemerintah melibatkan penggunaan kebijaksanaan atau memandang persyaratan hukum bukan merupakan suatu “tindakan pemerintah rutin.” Kadangkala ditujukan sebagai pembayaran pelicin, “pembayaran fasilitasi maupun pelancar” merupakan jenis pembayaran skala kecil untuk mendorong pegawai pemerintah di tingkat-bawah untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan; misalnya, memberikan perlindungan polisi, mengirim surat, jadwal inspeksi, menyediakan layanan telepon atau memproses dokumen pemerintah. Meskipun diperbolehkan oleh FCPA, ada sejumlah masalah yang terkait dengan pembayaran fasilitasi atau pelancar, meliputi hal-hal berikut: 1) Beberapa karyawan adalah warna negara atau penduduk negara yang melarang penyuapan di luar negeri tetapi tidak membuat pengecualian untuk pembayaran fasilitasi maupun pelancar. 2) Pembayaran fasilitasi atau pelancar mungkin hal yang illegal menurut hukum setempat. 3) Garis antara tindakan rutin dan tidak rutin dapat menjadi sulit untuk dijelaskan. 4) Konsep bahwa menyuap dengan nilai besar adalah buruk namun menyuap dengan nilai kecil tidak masalah, dan ini adalah standar ganda. 5) Pembayaran fasilitasi atau pelancar merusak kepatuhan hukum. 6) Pembayaran fasilitasi atau pelancar mendorong perilaku korupsi. Oleh karena itu, pembayaran fasilitasi atau pelancar seharusnya hanya dilakukan seperlunya untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia. Pembayaran atau pelancar apapun yang dibuat untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia harus dicatat secara akurat dan wajar di dalam buku Perusahaan dan harus dilaporkan kepada Manajer Perlindungan Karyawan dan Eksekutif serta Hukum Organisasi sesegera mungkin.
MELAKUKAN BISNIS DENGAN PEJABAT-PEJABAT ASING Pada hakekatnya tidak terjadi pelanggaran hukum dalam melakukan bisnis dengan seorang pejabat asing, dengan sanak-keluarga pejabat asing tersebut, dengan perusahaan swasta atau dengan perusahaan lainnya yang dimiliki oleh seorang pejabat asing atau oleh sanak-keluarganya, atau dengan suatu perusahaan yang mempekerjakan seorang pejabat asing, akan tetapi situasi demikian akan dianggap berbahaya (pertanda bendera merah) dan harus diatasi dengan tindakan yang waspada. Bisnis demikian harus dijalankan dengan menjaga jarak, bebas dari maksud untuk mempengaruhi tindakan-tindakan yang
bisa diambil pejabat asing itu dalam kapasitas jabatannya, dan pada awalnya telah ditinjau dan disetujui oleh Organisasi Hukum.
MALATIH PEJABAT-PEJABAT ASING Kemungkinan Perusahaan dapat memberikan pelatihan kepada pejabat-pejabat asing yang maksudnya ditujukan untuk membangun kapasitas pegawai-pegawai pemerintah setempat. Walaupun peserta-peserta program pelatihan ini mungkin dinominasi oleh pemerintah, Perusahaan harus menetapkan aturan dan menentukan kebutuhan minimum orang-orang yang dinominasi dengan maksud untuk menjamin kualitas para peserta latihan. Program pelatihan sudah harus tersusun dan para peserta juga diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dengan penuh ketekunan. Setelah pelatihan selesai, Perusahaan harus membuktikan bahwa para peserta kembali bekerja untuk menjalankan tugas-tugasnya di pemerintahan, dan Perusahaan harus melapor pada Organisasi Hukum jika para peserta tidak kembali ke tugasnya masing-masing. Pelatihan hanya boleh diberikan kepada pejabat-pejabat asing yang telah mendapat persetujuan dari Organisasi Hukum dan dari Pimpinan yang berkedudukan di Houston, kepada siapa Manajer Residen (atau yang sama posisinya) yang bermukim di negara tersebut melapor.
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN AKUNTING Pihak penerbit, seperti misalnya Marathon, diwajibkan untuk memegang pembukuan, bukti-bukti pembayaran, dan rekening-rekening yang mana dalam perincian yang sebenarnya akan menunjukkan keakuratan dan kejujuran semua transaksi, baik internasional maupun domestik. Pihak penerbit juga diwajibkan untuk menggunakan sistim pengontrolan akunting internal yang cukup untuk memberikan jaminan-jaminan yang masuk akal: A. Semua transaksi dilaksanakan sesuai dengan manajemen umum dan otorisasi khusus; B. Semua transaksi dicatat untuk kemudian dibuatkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum akuntansi, dan untuk terus diperhitungkan seluruh jumlah assetnya; C. Akses terhadap seluruh asset hanya diijinkan bila dilengkapi dengan surat otorisasi manajer; dan D. Catatan perhitungan untuk seluruh asset tersebut perlu dicocokkan dengan jumlah asset-asset yang sebenarnya dalam selang waktu yang cukup dan jika terdapat perbedaan-perbedaan, harus segera diambil
tindakan yang sesuai. Jika pihak penerbit memiliki lebih dari 50% perusahaan afiliasi baik domestik maupun asing, kepatuhan pada peraturan harus yakin akan diterapkan. Oleh sebab itu, peraturan-peraturan tersebut diatas diterapkan pada Marathon Oil Corporation dan pada mayoritas anak-anak perusahaannya. Jika penerbit memegang lebih atau kurang dari 50% perusahaan afiliasi baik domestik ataupun asing, kewajiban dari penerbit, dengan melihat pembukuan akuntansi dari perusahaan afiliasi itu, harus dilanjutkan maksud baiknya dengan menggunakan pengaruhnya, sampai pada selang waktu yang cukup untuk meneruskan sistim akunting dengan mengikuti peraturan-peraturan diatas.
MEMERIKSA PEMBUKUAN/MENGAUDIT Perusahaan memeriksa pembukuan demi untuk meyakinkan kepatuhan dalam melaksanakan undang-undang anti-korupsi.
TIDAK MEMATUHI HUKUM Kegagalan dalam mematuhi undang-undang anti-korupsi dapat merugikan Perusahaan secara serius. Dibawah peraturan FCPA, penaltinya bisa mencapai sampai sejumlah $2,000,000. Dibawah Garis-garis Pedoman Hukum Federal, suatu perusahan dapat didenda sampai tiga kali besarnya dari hasil kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum. Namun yang lebih serius lagi adalah rusaknya reputasi sebuah perusahaan; reputasinya dalam berhubungan dengan pemerintah asing dan domestik, hubungannya dengan mitra kerja-sama dengan perusahaan lain, dengan para investor, para kontraktor, para pemberi pinjaman dan para pegawai tetap ataupun baru. Reputasi suatu perusahaan dengan mudah dihancurkan, namun sangat sulit untuk dipulihkan kembali. Bagi perseorangan, tidak mematuhi hukum berarti suatu kehancuran. Hukuman untuk pelanggar peraturan FCPA adalah 5 tahun penjara dan denda $100,000. Ditambah lagi, melanggar hukum berarti melakukan tindak pidana. Bagi para pelanggar hukum di Amerika Serikat mereka tak punya hak pilih, tak dapat atau akan sulit mendapatkan lisensi profesional, dan akan sulit mendapatkan pekerjaan, apapun jenis pekerjaan itu. Disamping itu bagi yang bukan warga negara Amerika Serikat, mereka akan dideportasi dan kemungkinannya akan dihalang untuk masuk kembali ke Amerika Serikat nantinya. Walaupun pemerintah Amerika Serikat tidak mengambil tindakan hukum pada perseorangan, akibatnya akan tetap merugikan. Pelanggaran atas undangundang anti-korupsi kemungkinannya akan membuat seorang pegawai terpaksa dipecat. Pemerintah tertarik untuk terus mengamati apakah suatu perusahaan akan mengambil keputusan dengan cepat dan mengambil tindakan yang tegas ketika terungkapnya sebuah pelanggaran hukum. Biasanya salah satu
pertanyaan yang ditanyakan oleh penegak hukum adalah: “Sudahkah pihakpihak yang bertanggung jawab dipecat?”
KETAATAN PADA HUKUM Jadi, apa yang harus anda lakukan ketika anda menghadapi situasi yang tidak nyaman atau anda ragu-ragu dalam mematuhi undang-undang antikorupsi? Jawabannya sederhana: "Tanyakan pada Organisasi Hukum." Dan ini juga merupakan tindakan yang cerdik. Biarkan Organisasi Hukum yang membuat keputusan apakah situasi tertentu melanggar hukum atau tidak, dan biar Organisasi Hukum itu yang bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Pihak penegak hukum biasanya akan mengambil tindakan keras terhadap perseorangan (dan perusahaan dia bekerja) yang melakukan kesalahan tanpa mengetahui apa-apa, dibandingkan dengan perseorangan (dan perusahaan dia bekerja) yang sudah tahu tetapi mendapatkan anjuran yang salah. Jangan ambil resiko bila tindak pidana melawan hukum dilibatkan. Tidak ada manfaatnya.
