KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI Kebijakan Kepatuhan Global Maret 2017

Freeport-McMoRan Inc.


KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

PENDAHULUAN Tujuan Tujuan dari Kebijakan Antikorupsi ini ("Kebijakan") adalah untuk membantu memastikan kepatuhan oleh Freeport-McMoRan Inc ("FCX") dan afiliasinya ("Perusahaan") terhadap undang-undang antikorupsi global yang berlaku. Undang-undang tersebut meliputi Corrupt Practices US Foreign Act of 1977, sebagaimana telah diamandemen, ("FCPA" atau "Act") dan undang-undang lokal lainnya yang relevan di negara-negara di mana FCX beroperasi, apakah berlaku untuk transaksi di sektor publik, sektor swasta atau keduanya. Undang-undang antikorupsi ini membuat tindakan menyuap Pejabat Pemerintah Non-AS (selanjutnya disebut "Pejabat Pemerintah") menjadi ilegal. FCPA dalam hal tertentu membuat tindakan menyuap Pejabat pemerintah oleh warga dan perusahaan AS, manajer, direktur, karyawan dan agen serta semua pemegang saham yang bertindak atas nama mereka menjadi ilegal. FCPA juga mengharuskan perusahaan AS untuk menjaga pembukuan dan pencatatan yang akurat dan lengkap dan untuk mempertahankan kontrol akuntansi internal yang tepat. Semua personel Perusahaan dan pihak ketiga yang bertindak atas nama Perusahaan diharapkan untuk menjalankan bisnis secara legal dan etis. Penggunaan dana atau aset Perusahaan untuk tujuan tidak sah, tidak benar atau tidak etis adalah dilarang. Hadiah, pembayaran atau tawaran berharga apapun yang tidak semestinya kepada Pejabat Pemerintah atau mitra komersial juga bisa membahayakan pertumbuhan dan reputasi Perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Prinsip-Prinsip Perilaku Bisnis FCX dan Kode Perilaku Pemasok, FCX melarang penyuapan Pejabat Pemerintah atau mitra komersial dan mengharapkan kepatuhan penuh terhadap semua undang-undang antikorupsi yang berlaku, termasuk FCPA, dari semua orang yang bekerja atas nama Perusahaan. Selanjutnya, FCX mengharapkan afiliasinya untuk mengadopsi kebijakan dan prosedur yang mendidik karyawan mereka mengenai undang-undang antikorupsi lokal yang berlaku, dan dirancang untuk meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, berdasarkan profil risiko tertentu dari afiliasi. Tentang Kebijakan ini Kebijakan ini berlaku untuk FCX dan anak perusahaannya, serta untuk setiap usaha patungan atau perusahaan bisnis lain di mana FCX atau anak perusahaan FCX merupakan pemilik mayoritas (secara kolektif, "Perusahaan"). Kebijakan ini meluas ke semua operasi domestik dan luar negeri Perusahaan, termasuk operasi yang dilakukan oleh setiap divisi, departemen, anak perusahaan, agen, konsultan atau perwakilan lainnya, serta operasi dari setiap Perusahaan patungan atau Perusahaan bisnis lain di luar Amerika Serikat di mana Perusahaan merupakan pemilik mayoritas. Kebijakan ini juga meluas ke semua kegiatan pencatatan keuangan Perusahaan.

Halaman 1 dari 7



Dalam tanggung jawab pekerjaan sehari-hari, kita sering bersentuhan dengan Pejabat Pemerintah. Misalnya, memperoleh hak untuk mengeksplorasi dan mengembangkan aset tambang - baik melalui pengajuan memenangkan lelang, negosiasi langsung dengan pemerintah asing atau membeli konsesi yang ada - mungkin memerlukan persetujuan pemerintah. Konstruksi besar untuk proyek-proyek baru sering membutuhkan izin. Demikian pula, barang dan peralatan yang digunakan dalam operasi dan produk kami secara teratur melewati pabean. Operasi kami juga diatur secara ketat di bidang lingkungan hidup. Di beberapa negara Pejabat Pemerintah mungkin meminta—langsung maupun tidak langsung— pembayaran yang tidak tepat sehubungan dengan operasional Perusahaan. Ini semua adalah contoh situasi yang memerlukan kewaspadaan kita dalam mematuhi undang-undang antikorupsi. Jika tanggung jawab pekerjaan Anda mengekspos Anda ke area yang tercakup oleh undangundang antikorupsi yang relevan, pastikan untuk mempelajari Pedoman Kepatuhan Antikorupsi Perusahaan, yang mengatur kebijakan dan prosedur FCPA Perusahaan secara rinci. Pedoman ini diposting di Web FM agar mudah diakses. Banyak operasional Perusahaan non-AS akan perlu mengadopsi kebijakan lokal untuk melaksanakan kebijakan ini dan Pedoman untuk mematuhi undang-undang antikorupsi lokal serta untuk memberikan prosedur untuk evaluasi dan persetujuan transaksi yang meningkatkan risiko antikorupsi, seperti pembayaran kepada pejabat dan pemerintah asing. Kebijakan ini menggantikan kebijakan versi 2012.

1 RINGKASAN FCPA 1.1

Pemba yaran yang dilarang Ketentuan antisuap FCPA ini membuat tindakan menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan yang tidak semestinya menjadi ilegal. Secara khusus, FCPA melarang membuat, menawarkan, menjanjikan atau mengizinkan hadiah, pembayaran atau hal lain yang berharga, dengan maksud korupsi, kepada Pejabat Pemerintah. FCPA tidak membuat pengecualian untuk kasus-kasus di mana seorang pejabat meminta atau memohon pembayaran yang tidak semestinya. Untuk tujuan kebijakan ini, "Pejabat Pemerintah" mencakup semua hal berikut: Jenis Pejabat Pemerintah

Contoh

Pejabat atau pegawai dari badan nasional, regional, lokal atau badan pemerintah lainnya

Seorang inspektur bea cukai, petugas polisi atau menteri pemerintahan

Pejabat terpilih

Seorang wali kota, legislator atau anggota dewan

Pejabat atau karyawan perusahaan CEO sebuah perusahaan pertambangan milik pemerintah atau yang dikendalikan Cina pemerintah

Halaman 2 dari 7



Jenis Pejabat Pemerintah

Contoh

Orang pribadi yang bertindak sementara Seorang konsultan pemerintah yang dalam kapasitas resmi untuk atau atas bertindak di bawah kewenangan nama badan pemerintah pemerintah Calon pejabat politik atau pejabat pemerintah terpilih

Calon legislatif lokal

Partai politik atau pejabat partai

Pemimpin partai politik lokal

Petugas, karyawan atau perwakilan organisasi internasional publik

Karyawan Bank Dunia, Inter-American Development Bank atau PBB

Anggota keluarga dari salah satu yang disebutkan di atas

Pasangan dari Menteri Pertambangan

Seperti dijelaskan dalam daftar di atas, ada banyak jenis Pejabat Pemerintah di luar pejabat yang baru saja terpilih. Seorang Pejabat Pemerintah bisa berada di setiap tingkat pemerintahan, baik lokal, regional maupun nasional. FCPA melarang pembayaran langsung mau pun tidak langsung kepada Pejabat Pemerintah. Itu berarti Perusahaan dan orang-orang yang terlibat dapat menghadapi kewajiban berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh karyawan FCX maupun yang dilakukan oleh pihak ketiga. "Pihak ketiga" termasuk konsultan, agen, kontraktor dan individu atau badan lainnya yang mewakili FCX di hadapan otoritas atau pejabat pemerintah yang dinyatakan berinteraksi dengan pemerintah atas nama Perusahaan. Contoh pihak ketiga meliputi: • Agen lisensi; • Penyedia jasa outsource; • Agen atau pejabat yang berinteraksi dengan petugas bea cukai atas nama kami; • Konsultan hubungan pemerintah; • Konsultan yang dipertahankan untuk membantu mendapatkan izin atau lisensi; dan • Di luar pengacara, akuntan dan penasihat pajak yang berinteraksi dengan Pejabat Pemerintah. Untuk mematuhi FCPA, Kebijakan ini menetapkan aturan yang jelas: karyawan, pihak ketiga dan mitra bisnis tidak boleh membuat, menawarkan, menjanjikan atau mengizinkan hadiah, pembayaran atau hal lainnya yang berharga kepada Pejabat Pemerintah. Berdasarkan peraturan ini, pembayaran juga tidak boleh dilakukan, ditawarkan atau dijanjikan kepada pihak ketiga yang cenderung memberikan hadiah, pembayaran atau transfer hal berharga lainnya kepada Pejabat Pemerintah. Satu-satunya pengecualian dari aturan ini adalah untuk pembayaran yang khusus diizinkan oleh Kebijakan ini, atau yang telah diizinkan berdasarkan pedoman, kebijakan atau prosedur FCX atau afiliasinya yang berlaku, sesuai dengan Kebijakan ini.

Halaman 3 dari 7


1.2


Pemba yaran yang diperbolehkan FCPA memungkinkan beberapa jenis pembayaran tertentu kepada Pejabat Pemerintah dalam keadaan yang sangat terbatas. Misalnya, berbagai jenis biaya promosi mungkin diperbolehkan menurut FCPA dalam keadaan non-korup tertentu. Misalnya, biaya wajar yang jujur yang dikeluarkan ketika mempromosikan Perusahaan kepada Pejabat Pemerintah, menjadi tuan rumah perjalanan Pejabat Pemerintah di fasilitas Perusahaan, atau menjamu mereka mungkin diperbolehkan. Namun, harus diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan jenis kegiatan ini untuk memastikan semuanya tidak melibatkan kegiatan atau keuntungan yang tidak semestinya. Jangan memberikan hadiah atau jamuan kepada Pejabat Pemerintah atau mengizinkan pengeluaran promosi atau acara untuk Pejabat Pemerintah tanpa mengikuti Pedoman Kepatuhan Antikorupsi Perusahaan serta semua kebijakan dan prosedur lokal dan memperoleh persetujuan yang semestinya. FCPA juga memungkinkan uang "pelicin" atau "pelumas" kepada Pejabat Pemerintah untuk mendapatkan tindakan kebijaksanaan, rutin dan legal dari pemerintah. Tindakan tersebut termasuk perizinan rutin untuk menjalankan bisnis di negara asing, meminta perlindungan polisi atau memproses visa, faktur pabean atau dokumen pemerintah lainnya dalam urutan yang tepat. Namun, pembayaran tersebut mungkin tidak diperbolehkan menurut undang-undang yang berlaku lainnya dan dapat menimbulkan berbagai masalah yang kompleks. Oleh karena itu, menurut Kebijakan ini, uang pelicin itu dilarang, dengan pengecualian yang sangat terbatas. Semua biaya, termasuk biaya promosi, harus dijelaskan secara lengkap dan akurat dalam pembukuan dan pencatatan kami dan di dalam rekening yang ditunjuk.

1.3

Praktik pencatatan, akuntansi dan pelaporan Ketentuan pencatatan dari FCPA mewajibkan perusahaan AS milik publik seperti FCX untuk menjaga pembukuan, pencatatan dan akuntansi secara lengkap dan akurat yang cukup mencerminkan semua transaksi dan disposisi aset secara rinci. Salah menggolongkan atau kelalaian dari setiap transaksi pada pembukuan kami, atau kegagalan untuk mempertahankan kontrol akuntansi yang semestinya yang mengakibatkan salah menggolongkan atau kelalaian adalah dilarang. Karenanya, menyimpan deskripsi semua pembayaran dan biaya secara rinci dan akurat itu sangat penting. Kita semua harus mengikuti standar, prinsip, undang-undang dan praktik Perusahaan yang berlaku untuk pelaporan akuntansi dan keuangan. Tepat waktu dan lengkap ketika mempersiapkan semua laporan dan catatan yang diperlukan oleh manajemen. Dalam berurusan dengan Pejabat Pemerintah, dan dalam transaksi lainnya yang dijelaskan dalam Kebijakan ini, dapatkan semua persetujuan yang diperlukan secara tertulis. Kemudian, berikan dokumentasi tersebut kepada pengendali lokal untuk pencatatan yang semestinya. Sebelum membayar atau mengizinkan pembayaran kepada Pejabat Pemerintah, pastikan bahwa tidak ada bagian dari pembayaran yang digunakan untuk tujuan selain dari yang dijelaskan secara lengkap dan akurat dalam pembukuan dan pencatatan Perseroan. Tidak boleh ada rekening Perusahaan yang tidak diungkapkan atau tidak tercatat untuk tujuan apapun. Rekening palsu atau tiruan dilarang.

Halaman 4 dari 7



Pembayaran kepada, atau biaya promosi untuk, Pejabat Pemerintah harus diteliti secara hati-hati dan dicatat dengan semestinya. Diperlukan item baris yang terpisah untuk mencatat semua transaksi ini dengan semestinya dan semua dokumen pendukung harus disimpan untuk tujuan audit. Pedoman Kepatuhan Antikorupsi menguraikan persyaratan pelaporan khusus untuk transaksi yang diperbolehkan, seperti memfasilitasi pembayaran dan biaya promosi untuk Pejabat Pemerintah. Dana pribadi tidak dapat digunakan untuk melakukan apa yang dinyatakan dilarang oleh kebijakan Perusahaan. 1.4

Mitra bisnis perusahaan Perusahaan akan bersaing untuk semua peluang bisnis dengan penuh semangat, wajar dan legal serta akan menegosiasikan kontrak dengan cara yang wajar dan terbuka. Terlepas dari tekanan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah, Perusahaan hanya akan menjalankan bisnis dengan menggunakan sarana yang legal dan etis. Praktik keadilan dan profesionalisme ini harus diterapkan dalam kegiatan pihak ketiga, konsorsium dan mitra usaha patungan Perusahaan. Hati-hati untuk menghindari situasi yang melibatkan jenis pihak ketiga ini atau yang lainnya yang bisa mengakibatkan pelanggaran FCPA. Sebelum memasuki perjanjian dengan pihak ketiga yang mungkin berinteraksi dengan pemerintah atas nama Perusahaan, pastikan untuk melakukan dan mendokumentasikan uji kelayakan terkait FCPA berbasis risiko. Dapatkan jaminan kepatuhan tertentu dari pihak ketiga. Uji kelayakan terhadap mitra bisnis lainnya juga mungkin diperlukan guna memastikan Perusahaan melakukan bisnis dengan mitra berkualitas yang sesuai.

1.5

Hukuman dan konsekuensi dari ketidakpatuhan FCPA membebankan tanggung jawab pidana kepada individu dan perusahaan. Bagi individu yang melanggar ketentuan antisuap FCPA, hukuman pidana meliputi: • Denda yang besar; • Pengembalian keuntungan; • Hukuman penjara hingga lima tahun per pelanggaran; dan • Hukuman lainnya. Jaksa juga dapat menggunakan ketentuan akuntansi FCPA atau undang-undang kriminal lainnya AS, seperti peraturan konspirasi dan pencucian uang, yang juga memberikan hukuman yang signifikan. Perusahaan tidak boleh mengganti denda yang dikenakan kepada individu. Perusahaan juga dikenakan denda signifikan dan hukuman perdata, dan mungkin diminta untuk mengembalikan keuntungan dari bisnis yang dianggap diperoleh dengan cara yang tidak semestinya. Ada banyak konsekuensi negatif lainnya dari ketidakpatuhan terhadap FCPA. Penyelidikan dugaan pelanggaran membutuhkan banyak waktu manajemen dan sumber daya untuk menyelesaikannya, bahkan meskipun hasil akhirnya menguntungkan. Sebuah penyelidikan di Amerika Serikat dapat memicu penyelidikan di negara-negara lain, dan sebaliknya. Hukuman tambahan mungkin berlaku berdasarkan undang-undang negara selain Amerika Serikat. Rusaknya reputasi dan hubungan masyarakat bagi perusahaan atau individu bisa sangat serius akibat dugaan pelanggaran FCPA.

Halaman 5 dari 7



Melanggar FCPA juga akan menyebabkan tindakan disiplin oleh Perusahaan, sampai dan termasuk pemutusan hubungan kerja.

2 TANGGUNG JAWAB KARYAWAN DAN MITRA BISNIS YANG TERLIBAT DALAM MASALAH INTERNASIONAL Semua orang—karyawan, agen dan mitra bisnis lainnya—yang tugasnya cenderung menyebabkan keterlibatan dalam atau terpapar ke salah satu wilayah yang dicakup oleh FCPA dan undang-undang antikorupsi yang berlaku lainnya diharapkan untuk mempelajari dan mematuhi Kebijakan ini dan Pedoman Kepatuhan Antikorupsi, serta kebijakan dan prosedur lokal. Sertifikasi kepatuhan periodik akan diperlukan, seperti juga partisipasi dalam sesi pelatihan dari waktu ke waktu.

3 MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN MELAPORKAN KEKHAWATIRAN Jika Anda khawatir bahwa sebuah kebijakan telah dilanggar, atau memiliki pertanyaan tentang Kebijakan ini, transaksi dengan Pejabat Pemerintah atau praktik pembayaran, Anda harus membicarakan hal ini dengan atau hubungi salah satu dari yang berikut: • Supervisor atau manajer Anda; • Level manajemen di atasnya; • Perwakilan Sumber Daya Manusia setempat; • Petugas Kepatuhan setempat: Orang yang ditugaskan ke lokasi geografis Anda tersedia di situs intranet lokal; • Salah satu Petugas Kepatuhan kami yang ditunjuk: 602-366-7550 atau melalui email di [email protected]; • Tim Kepatuhan Global: [email protected]; • Saluran Kepatuhan FCX: Nomor telepon untuk lokasi geografis Anda tersedia di situs intranet lokal. Pelaporan anonim diperbolehkan, kecuali Spanyol 1. • Portal Pelaporan Web Kepatuhan FCX: https://fcxcompliance.alertline.com Mitra bisnis juga dapat mendiskusikan pertanyaan atau masalah laporan dengan salah satu saluran di atas. Catatan: Perusahaan tidak akan mentolerir pembalasan terhadap karyawan yang secara wajar dan dengan itikad baik mengajukan pertanyaan atau keprihatinan tentang praktik bisnis perusahaan atau kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku, atau memanfaatkan Saluran Kepatuhan FCX.

1 Undang-Undang Perlindungan Data Spanyol (Undang-Undang Organik 15/1999 tentang Perlindungan Data Pribadi) melarang pelaporan secara anonim.

Halaman 6 dari 7



4 KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERKAIT Silakan lihat daftar kebijakan dan prosedur terkait di bawah ini: • Pedoman Antikorupsi • Prinsip-Prinsip Perilaku Bisnis (PBC) • Unit Bisnis – Kebijakan dan Prosedur khusus

Halaman 7 dari 7

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

Recommend Documents