BUKU PEDOMAN PROGRAM STUDI HUKUM

BUKU PEDOMAN PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Departemen FH-USU : Buku Pedoman Program Studi Hukum. USU e-Repository © 2008

1

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i iii

BAB I

1 1 1 7 8 8 9 10 11 14 18 24 36

BAB II

BAB III BAB IV BAB V

BAB VI

BAB VII BAB VIII BAB IX BAB X

: PENDAHULUAN A. Visi dan Misi Fakultas Hukum B. Sejarah Singkat Fakultas Hukum C. Lambang/Bendera Fakultas Hukum : ORGANISASI FAKULTAS A. Pimpinan Fakultas B. Dewan Pertimbangan Fakultas C. Departemen D. Laboratrium Hukum E. Bagian dan Sub Bagian Administrasi F. Unit/Panitia Tetap/Satuan Tugas : KURIKULUM : SILABI : SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN A. Tujuan Pendidikan B. Pengertian Sistem Kredit Semester C. Beban Kredit dan Lamanya Pendidikan D. Evaluasi Prestasi Keberhasilan E. Evaluasi untuk Menentukan Putus Studi (Drop Out) F. Penawaran Mata Kuliah G. Sistem Penilaian H. Skripsi : PEMBINAAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI A. Pembinaan Kemahasiswaan B. Organisasi Kemahasiswaan C. Alumni : PROFIL DOSEN : DAFTAR NAMA DOSEN LUAR BIASA : DAFTAR PEGAWAI TETAP : DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP

97 97 98 99 100 103 103 104 107 119 119 124 125 127 249 250 251

LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN

A. VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM


2

Visi

: Menghasilkan sarjana hukum yang berkualitas, mampu berkompetisi dan beradaptasi

dengan kemajuan IPTEK sesuai dengan perkembangan global. Misi

: Menyelenggarakan

pendidikan

ilmu

hukum

untuk menghasilkan lulusan yang

berkualitas, mempunyai kompetensi bidang ilmu hukum

dan profesi hukum sesuai dengan

perkembangan IPTEK dalam era global.

B. SEJARAH SINGKAT FAKULTAS HUKUM Yayasan Universitet Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 Juni 1952 oleh : a. Abdul Hakim (Gubernur Propinsi Sumatera Utara) b. Dr. Mansoer (Chirurg di Medan) c. Dr. Soemarsono (Inspektur Kesehatan Rakyat Propinsi Sumatera Utara) Pada bulan Januari 1954 Yayasan Universitet Sumatera Utara mendirikan Fakultet Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, yang diresmikan Selanjutnya

pada

pada

tanggal 12 Januari 1954.

tanggal 1 September 1955 Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat

serta Fakultas Kedokteran diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Beberapa tokoh yang berperan dalam hal ini adalah: a. Prof. Mr. T. Dzulkarnain b. Prof. Mr. Mahadi c. Prof. Mr. Ani Abbas Manoppo d. Prof. Mr. Mahammad Yusuf e. Mr. Tagor Ginagan Harahap f.

T. Jafizham, S.H. Para tokoh tersebut kemudian disertakan dalam proses pembentukan Universitas Negeri

di Medan yang tercantum di dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan RI No. 34175/S tanggal 29 Maret 1957. Pada hari Rabu tanggal 20 November 1957 DR. Ir. Soekarno Presiden Republik Indonesia meresmikan berdirinya Universitas Sumatera Utara. Tokoh-tokoh lain yang tidak dapat dilupakan peranannya dalam hal ini adalah: a. Prof. Mr. Suhunan Hamzah b. Drs. Cung Tet Lie c. Prof. Mr. Tan Tjeng Bie d. Prof. Mr. T.M. Hanafiah


3

Sejak keluarnya Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2003 pada tanggal 11 November 2003, USU ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT. BHMN) dan Fakultas Hukum merupakan salah satu unit pelaksana akademik dari PT. BHMN USU. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0325/U/1994 tanggal 9 Desember 1994 dan Surat Keputusan Rektor USU No. 1637/PT05.H/SK/I/95 dinyatakan bahwa Fakultas Hukum hanya mengelola satu program studi yaitu Program Studi Ilmu Hukum. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sejak berdirinya hingga saat ini adalah sebagai berikut: Periode 1954 – 1955 Dekan

: Prof. Mr. T. Dzulkarnain

Sekretaris

: Prof. Mr. Mahadi

Periode 1955 – 1959 Masa peralihan dari swasta menjadi Fakultas Hukum Negeri: Dekan

: Prof. Mr. Ani Abbas Manopo

Sekretaris


Pada tahun 1955 Prof. Mr. Ani Abbas Manoppo bertugas ke luar negeri, oleh karena itu Prof. Mr. Mahadi ditunjuk sebagai akting Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sampai akhir tahun akademik 1958. Periode 1959 – 1962 Dekan


Sekretaris

: Prof. Mr. Suhunan Hamzah

Periode 1962 – 1964 Dekan

: Hatunggal Siregar, S.H.

Sekretaris

: Bachtiar Agus Salim, S.H.



Pembantu Dekan I


Pembantu Dekan II

: Ny.Mariam Darus, S.H.

Pembantu Dekan III

: Madjloes, S.H.



Pembantu Dekan I


Pembantu Dekan II

: M. Solly Lubis, S.H.


4

Pembantu Dekan III

: Drs. T. Mustafa


: Madjloes, S.H.

Pembantu Dekan I

: Miharza, S.H.

Pembantu Dekan II

: Abdul Azis, S.H.

Pembantu Dekan III

: Amru Daulay, S.H.



Pembantu Dekan I

: Miharza, S.H.

Pembantu Dekan II

: Abdul Azis, S.H.

Pembantu Dekan III

: Muhammad Abduh, S.H.



Pembantu Dekan I


Pembantu Dekan II

: Sanwani Nasution, S.H.

Pembantu Dekan III

: Dt. Usman, S.H.


: Amru Daulay, S.H.

Pembantu Dekan I

: Mariam Darus, S.H./Usman, S.H.

Pembantu Dekan II

: Issanuddin, S.H.

Pembantu Dekan III

: Abdul Muthalib Sembiring, S.H.


: Amru Daulay, S.H.

Pembantu Dekan I

: Dt. Usman, S.H.

Pembantu Dekan II

: Issanuddin, S.H.

Pembantu Dekan III

: Abdul Muthalib Sembiring, S.H.



Pembantu Dekan I

: O.K. Chairuddin, S.H.

Pembantu Dekan II

: Muhammad Daud, S.H.

Pembantu Dekan III

: Karim Kueteh Sembiring, S.H.




5

Pembantu Dekan I

: O.K. Chairuddin, S.H.

Pembantu Dekan II


Pembantu Dekan III

: Karim Kueteh Sembiring, S.H.



Pembantu Dekan I


Pembantu Dekan II

: Rehngena Purba, S.H.

Pembantu Dekan III

: M. Djafar Ali, S.H.



Pembantu Dekan I


Pembantu Dekan II

: Rehngena Purba, S.H.

Pembantu Dekan III

: Hasnil Basri Siregar, S.H.


: O.K Chairuddin, S.H.

Pembantu Dekan I

: Zainul Pelly, S.H.

Pembantu Dekan II

: T. Mansyurdin, S.H.

Pembantu Dekan III

: Tinggi Sembiring, S.H.


: O.K Chairuddin, S.H.

Pembantu Dekan I

: Zainul Pelly, S.H.

Pembantu Dekan II

: T. Mansyurdin, S.H.

Pembantu Dekan III

: Tinggi Sembiring, S.H.


: Rehngena Purba, S.H., M.S.

Pembantu Dekan I

: Issanuddin, S.H.

Pembantu Dekan II

: M.Djafar Ali, S.H.

Pembantu Dekan III

: Hasan Basri Siregar, S.H.

Periode 1997 – 2000 Tahun 1997 – 1998 Dekan

: Rehngena Purba, S.H., M.S.

Pembantu Dekan I

: Issanuddin, S.H.

Pembantu Dekan II

: M. Djafar Ali, S.H.


6

Pembantu Dekan III

: Hasan Basri Siregar, S.H.

Tahun 1998 - 2000 Pembantu Dekan I

: Issanuddin, S.H.

Pembantu Dekan II

: Sulaiman, S.H.

Pembantu Dekan III

: Madiasa Ablisar, S.H., M.S.

Periode 2000 – 2005 Tahun 2000 – 2002 Dekan

: Hasnil Basri Siregar, S.H.

Pembantu Dekan I

: Issanuddin, S.H.

Pembantu Dekan II

: Sulaiman, S.H.

Pembantu Dekan III


Tahun 2002– 2005 Pembantu Dekan I

: Abdul Rahman, S.H., M.H.

Pembantu Dekan II


Pembantu Dekan III

: Armansyah, S.H., M.H.


: Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum.

Pembantu Dekan I

: Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H.

Pembantu Dekan II

: Syafruddin Hasibuan, S.H., M.H.,DFM.

Pembantu Dekan III

: Muhammad Husni, S.H., M.H.

C. LAMBANG/BENDERA FAKULTAS HUKUM Lambang Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara adalah lambang Universitas

Sumatera Utara berupa karangan bunga bertuliskan Fakultas Hukum, yang terdiri dari: a. Bintang, melambangkan ketinggian ilmu; b. Rangkaian kembang melati, melambangkan keluhuran budi; c. Rangkaian padi, melambangkan kian berilmu kian merunduk; d. Rangkaian daun tembakau, melambangkan hasil tanah Deli, tempat Universitas Sumatera Utara berada. Bendera Fakultas Hukum berwarna merah hati dengan tulisan hitam di tengah lambang Universitas Sumatera Utara bertuliskan Fakultas Hukum, bunga kapas putih, padi kuning, bunga melati putih, daun tembakau hijau, tulisan hitam dasar lingkaran kuning hijau, dan les hitam.


7

BAB II ORGANISASI FAKULTAS

A. PIMPINAN FAKULTAS Fakultas Hukum dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan yakni: seorang Pembantu Dekan I bidang Akademik, seorang Pembantu Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan dan seorang Pembantu Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Pimpinan Fakultas bertugas: a. Memimpin pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pelayanan kepada masyarakat berdasarkan peraturan, kaidah, dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan akademik Universitas; b. Menyusun Rencana Strategis Fakultas berdasarkan Rencana Strategis Universitas;


8

c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas; d. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembinaan tenaga kependidikan, peserta didik, tenaga administrasi, dan golongan tenaga kerja lain di Fakultas; e. Membina hubungan dengan alumni, lingkungan Fakultas dan masyarakat umum; f.

Menyelenggarakan pembukuan Fakultas;

g. Melaporkan secara berkala kepada Dewan Pertimbangan Fakultas (DPF) mengenai kemajuan Fakultas; h. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Rektor dengan persetujuan DPF; i.

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan golongan tenaga kerja lain kepada Rektor;

j.

Mengusulkan pengangkatan pimpinan Departemen dan pimpinan unit yang berada di bawahnya kepada Rektor;

k. Menyampaikan usul pengangkatan Guru Besar fakultasnya kepada Rektor; l.

Mendelegasikan pelaksanaan tugas Pimpinan Fakultas kepada Pimpinan Unit yang berada di bawahnya;

m. Mengusulkan pembukaan dan/atau penutupan Departemen, dan unit pelaksana akademik lainnya berdasarkan pertimbangan DPF kepada Rektor; n. Menyampaikan Laporan Tahunan dalam rapat DPF. Dekanat dalam mengelola Program Reguler Mandiri (PRM) dan Program Pendidikan Khusus dibantu oleh Para Pelaksana yaitu Pelaksana Bidang Pendidikan, Pelaksana Bidang Keuangan dan Pelaksana Bidang Kemahasiswaan.

B. DEWAN PERTIMBANGAN FAKULTAS (DPF) Dewan Pertimbangan Fakultas (DPF) merupakan organ fakultas yang berperan untuk memberikan pertimbangan dan arahan dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan fakultas. DPF terdiri dari unsur: a. Pimpinan Fakultas; b. Guru Besar; c. Ketua Departemen; d. Perwakilan dosen non guru besar yang duduk di Senat Akademik Universitas. Ketua dan Sekretaris DPF dipilih dari dan oleh anggota DPF. DPF menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan atau atas permintaan Dekan. Tata cara penyelenggaraan rapat diatur lebih lanjut dalam tata tertib DPF.


9

C. DEPARTEMEN Departemen merupakan organ Fakultas yang berfungsi melaksanakan pendidikan akademik yang dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris. Departemen terdiri dari: a. Ketua Departemen; b. Sekretaris Departemen; c. Kepala Laboratorium; d. Para dosen dan e. Staf administrasi atau tenaga penunjang lainnya. Dalam melaksanakan fungsinya, Departemen: a. Bertanggung jawab dalam pengembangan dan perbaikan program studi secara berkelanjutan; b. Bertugas memobilisasi staf akademik untuk dimanfaatkan secara optimal; c. Membuat perencanaan pengembangan staf akademik. Pembukaan dan/atau penutupan Departemen ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat Akademik berdasarkan usulan Dekan yang bersangkutan; d. Usulan Dekan tentang pembukaan dan/atau penutupan Departemen pada setiap fakultas disampaikan kepada Rektor dalam suatu proposal yang komprehensif dan telah memperoleh pertimbangan DPF; e. Departemen dapat melakukan pengembangan pendidikan, penelitian dan kerjasama dengan pihak lain atas persetujuan Pimpinan Universitas; Departemen sebagai unsur pelaksana akademik fakultas untuk pengelolaan sumber daya manusia bagi pengembangan ilmu hukum. Di samping departemen ada pula program kekhususan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengkhususkan pengetahuan hukum yang akan dikuasainya sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Departemen dan Program Kekhususan (PK) yang ada di Fakultas Hukum: 1. Departemen Hukum Keperdataan -

PK Hukum Perdata BW

-

PK Hukum Dagang

-

PK Hukum Islam

-

PK Hukum Adat

2. Departemen Hukum Pidana 3. Departemen Hukum Tata Negara 4. Departemen Hukum Administrasi Negara


10

-

PK Hukum Administrasi Negara

-

PK Hukum Agraria

-

PK Hukum Perburuhan

5. Departemen Hukum Internasional 6. Departemen Hukum Ekonomi

D. LABORATORIUM HUKUM Berdasarkan SK Mendikbud No. 0325/U/1994 di setiap Fakultas Hukum terdapat sistem Pendidikan dengan pendekatan terapan. Untuk melaksanakan kegiatan laboratorium tersebut, laboratorium ini terdiri dari: a. Unit Litigasi (UL) b. Unit Non Litigasi (UNL) c. Unit Bantuan Hukum (UBH) Ketiga unit tersebut diharapkan mampu memberikan kemahiran dan keterampilan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan profesional para lulusan fakultas. 1. Unit Litigasi

a. Membuat dokumen-dokumen hukum pengadilan, misalnya: - surat gugatan, jawaban dalam bidang hukum perdata - surat dakwaan dan pembelaan dibidang hukum pidana - berita acara sidang (panitera) - keputusan perkara (hakim bidang perdata dan pidana) - memori banding, memori kasasi dan kontra memori - dan lain-lain; b.

Praktek beracara di Pengadilan: tata tertib, sopan-santun, etika beracara (untuk hakim, jaksa, penasehat hukum) dapat disimulasikan melalui peradilan semu yang pada dasarnya akan mengajarkan antara lain teknik, keterampilan dan etika dasar dalam beracara di Pengadilan;

c. Manajemen dalam menangani kasus litigasi, persiapan-persiapan untuk maju di muka Pengadilan, menangani kasus yang mendapat atau kasus yang telah menimbulkan ”emosi publik” atau kasus yang menyangkut klien yang banyak mendapat sorotan publik. 2. Unit Non-Litigasi (UNL) a. Mewakili klien dalam bernegosiasi untuk transaksi bisnisan, baik dengan pihak pemerintah, pihak mitra maupun lawan, teknik-teknik mempersiapkan diri, pendekatan take and give, penyusunan laporan untuk klien dan lain-lainnya;


11

b. Menyusun kontrak dagang atau bisnis berdasarkan fakta dan instruksi klien; c.

Menyusun peraturan perundang-undangan tingkat daerah dan tingkat pusat, menelusuri peraturan yang akan menjadi dasar yang perlu diubah atau dicabut dan lain-lainnya;

d. Menyusun dokumen-dokumen hukum resmi seperti pendirian perusahaan, jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya. 3. Unit Bantuan Hukum (UBH) Kegiatan dalam unit ini mencerminkan kepedulian dan keprihatinan Fakultas Hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat yang tidak mampu. Partisipasi para mahasiswa ini bersifat sukarela dan berdasarkan seleksi dalam UBH oleh karena tujuannya adalah menanamkan ”Pelayanan Sosial” (Public Service). Melalui Laboratorium Hukum ini dapat pula dilaksanakan kegiatan lain-lainnya, misalnya : a. Penelusuran efektif peraturan dan yurisprudensi; b. Menulis pendapat hukum atau nasehat hukum secara singkat dan sederhana; c. Memimpin rapat, misalnya rapat umum tahunan perusahaan dan lain-lainnya; d. Tata cara melangsungkan perdamaian atau dading, menjadi mediator arbitratur dan lainlainnya; e. Pengabdian pada masyarakat: i.

Mengadakan penyuluhan hukum atau memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat;

ii.

Membantu para mahasiswa untuk pelaksanaan kuliah kerja nyata;

E. BAGIAN DAN SUB BAGIAN ADMINISTRASI 1. Unsur Pelaksana Administrasi Unsur Pelaksana Administrasi Fakultas adalah Kepala Bagian Tata Usaha yang terdiri dari: 1. Sub Bagian Pendidikan; 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; 4. Sub Bagian Kemahasiswaan. Rincian Tugas, Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Tata Usaha adalah: a.

Menyusun rencana dan program kerja bagian dan mempersiapkan penyusunan rencana dan program kerja Fakultas;


12

b. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang ketatausahaan, akademik dan kemahasiswaan; c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data ketata-usahaan, akademik dan kemahasiswaan; d. Melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan; e. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan; f. Melaksanakan urusan rapat dinas dan upacara resmi; g. Melaksanakan urusan pengelolaan barang perlengkapan; h. Melaksanakan urusan kepegawaian; i.

Melaksanakan urusan pengelolaan keuangan;

j.

Melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

k. Melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan hubungan alumni; l.

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di lingkungan fakultas;

m. Melaksanakan administrasi perencanaan dan pelayanan informasi; n. Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat yang berhubungan dengan kegiatan fakultas; o. Menyusun laporan bagian dan mempersiapkan penyusunan laporan fakultas.

Rincian Tugas Sub Bagian Pendidikan adalah: a. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian dan mempersiapkan penyusunan rencana dan program kerja bagian; b. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan dibidang akademik; c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; d. Melakukan penyusunan jadwal perkuliahan, praktikum dan pelaksanaan ujian; e.

Melakukan penyusunan rencana kebutuhan sarana akademik;

f.

Melakukan administrasi perkuliahan, praktikum dan pelaksanaan ujian;

g. Menghimpun dan mengklasifikasi data pencapaian target kurikulum; h.

Melakukan urusan kegiatan pertemuan ilmiah di lingkungan fakultas;

i.

Melakukan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas;


13

j.

Melakukan penyimpanan dokumen dan surat dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

k. Menyusun laporan sub bagian dan mempersiapkan penyusunan laporan Bagian. Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan adalah: a. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian; b. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan dibidang ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan; c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan; d. Melakukan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan fakultas; e. Melakukan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan keamanan lingkungan; f.

Melakukan urusan penerimaan tamu pimpinan;

g. Mempersiapkan sarana pelaksanaan rapat dinas, upacara resmi dan pertemuan ilmiah di lingkungan Fakultas; h. Melakukan urusan pengelolaan barang perlengkapan; i.

Melakukan penyusunan instrumen pemantauan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;

j.

Melakukan penyimpanan dokumen dan surat dibidang ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;

k. Melakukan urusan hukum dan ketatalaksanaan; l.

Menyusun laporan sub bagian.

Rincian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian adalah: a.

Menyusun rencana dan program kerja sub bagian;

b. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kepegawaian; c.

Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data di bidang keuangan dan kepegawaian;

d. Melakukan

penerimaan,

penyimpanan,

pengeluaran,

pembukuan

dan

pertanggungjawaban keuangan; e.

Melakukan pembayaran gaji, tunjangan ikatan dinas, lembur, vakasi, perjalanan dinas, pekerjaan borongan dan pembelian;

f. Mempersiapkan usulan formasi pegawai; g. Mempersiapkan usul mutasi, pengembangan dan kesejahteraan pegawai; h. Mempersiapkan usul pengangkatan dosen luar biasa; i.

Melakukan urusan pemberian cuti pegawai;


14

j.

Melakukan penyusunan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), Daftar Urut Kepegawaian (DUK), Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Induk (Karin), Kartu Istri (Karis), Kartu Suami (Karsu), Asuransi Kesehatan (Askes), Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP4) dan Lembaga Pembayaran Pajak Pembangunan (LP2P);

k. Melakukan urusan penyelesaian kasus kepegawaian; l. Mempersiapkan usul pemberian penghargaan pegawai; m. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat dibidang keuangan dan kepegawaian; n. Menyusun laporan sub bagian. Rincian Tugas Sub Bagian Kemahasiswaan adalah: a. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian; b. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang kemahasiswaan; c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data di bidang kemahasiswaan dan alumni; d. Melakukan urusan pemberian izin atau rekomendasi kegiatan kemahasiswaan; e. Mempersiapkan usul pemilihan mahasiswa berprestasi; f. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan; g. Melakukan administrasi kegiatan kemahasiswaan; h. Melakukan pengurusan beasiswa, pembinaan karir dan layanan kesejahteraan mahasiswa; i. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembinaan kemahasiswaan; j. Melakukan penyajian informasi dibidang kemahasiswaan; k. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat dibidang kemahasiswaan; l. Menyusun laporan sub bagian.

F. UNIT/PANITIA TETAP/SATUAN TUGAS 1. Unit Pengembangan Pendidikan (UPP) Unit Pengembangan Pendidikan merupakan unit kelompok kerja yang membantu pengembangan Proses Belajar Mengajar (PMB) di Fakultas Hukum USU. Program-program pendidikan mencakup tujuan, metode dan evaluasi pendidikan, penelitian, administrasi pendidikan dan etika pendidikan. UPP menyusun berbagai programnya antara lain: 1. Mengidentifikasi berbagai permasalahan pendidikan yang timbul dalam proses belajar mengajar; 2. Menganalisa permasalah pendidikan dan mensyaratkan pemecahan permasalahan tersebut;


15

3. Menyusun rencana pengembangan pendidikan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat untuk masa yang akan datang; 2. Unit Pengembangan Riset (UPR) Unit Pengembangan Riset merupakan unit kelompok kerja yang membantu pengembangan riset bagi staf pengajar Fakultas Hukum USU. Program-program UPR mencakup: 1. Menginventarisir semua laporan penelitian dan proposal penelitian yang telah dilaksanakan oleh staf pengajar; 2. Mengkoordinasikan dan meneruskan semua proposal penelitian staf pengajar ke Lembaga Penelitian (LP) USU untuk mendapatkan pengesahan; 3. Melaksanakan seminar laporan hasil penelitian. 4. a. Menjalin kerja sama dengan pihak luar USU yang dapat memberikan peluang dana untuk penelitian; b. Mempublikasikan hasil-hasil penelitian ke berbagai mass media jurnal yang memuat laporan hasil penelitian.

3. Unit Pengabdian pada Masyarakat (UPM) Unit Pengabdian pada Masyarakat (UPM) merupakan unit kelompok kerja yang membantu pengembangan atau penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat sebagai pelaksanaan salah satu program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan juga pelaksanaan program kerja yang telah digariskan oleh pimpinan. Program-program Pengabdian pada Masyarakat mencakup pendidikan atau penyuluhan dan pelayanan pada masyarakat, yakni: 1. Menginventarisir semua kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang dilaksanakan oleh staf pengajar; 2. Mengkoordinasikan dan meneruskan semua proposal Pengabdian pada Masyarakat USU; 3. Memberikan bantuan hukum pada masyarakat yang kurang mampu; 4. Menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam rangka mengembangkan dan memberikan peluang untuk melakukan pengabdian pada masyarakat. 4. Pusat Studi Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia (PSHHI dan HAM) Sesuai dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Tahun 1998-2003, di dalam rangka penegakan, perlindungan dan penghormatan HAM, Fakultas Hukum mendirikan Pusat Studi Hukum Humaniter Internasional dan HAM untuk mendesiminasikan Hukum Humaniter


16

Internasional dan HAM. Melalui Pusat Studi, Fakultas melakukan seminar, penataran, work Shop di Kampus dan mengirim staf pengajar mengikuti hal-hal yang sama di luar Kampus. 5. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Keberadaan Laboratorium Hukum mendapat legitimasi melalui Keputusan Mendikbud No. 0325/U/1994. Laboratorium ini bertugas menyelenggarakan pendidikan dan latihan kemahiran hukum serta membina pendidikan hukum dengan pendekatan terapan (applied approach). Dengan demikian program pendidikan hukum bermuatan teori, hukum positif dan kasus. Untuk menunjang program pendidikan tersebut Fakultas Hukum membentuk Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai penyedia materi perkuliahan yang dapat dipergunakan oleh staf pengajar dan mahasiswa. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum ini juga berfungsi sebagai wadah untuk menginventarisir produk-produk peraturan hukum yang terus lahir dan skripsi mahasiswa serta tulisan-tulisan ilmiah oleh para staf pengajar. Koleksi Pusat Dokumentasi ini sebagian berasal dari sumbangan, antara lain sumbangan dari keluarga Alm. Prof. Ny. Anni Abbas Manopo,S.H. dan keluarga Alm. Prof. Mahadi,S.H. dan Notaris Ibu Alina Hanum Nasution, S.H. Pusat Dokumentasi juga menerima sumbangan buku dari ELIPS Project. Kesemuanya ini diletakkan di Taman Bacaan. Selain sumbangan dalam bentuk buku, Pusat Dokumentasi juga menerima koleksi yang bersifat mikro, yakni microfiche peraturan perundang-undangan serta microfiche reader-nya dari ELIPS Project dan CD ROM peraturan perundang-undangan dari Departemen Kehakiman RI. Upaya yang telah dimulai ini akan terus dikembangkan guna menunjang program pendidikan hukum yang mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kesiapan kerja.

6. Jurnal Hukum Equality Untuk meningkatkan kemampuan staf pengajar dalam bidang penulisan, fakultas secara berkala menerbitkan Jurnal Hukum Equality. Jurnal hukum ini mewadahi kemampuan menulis dan sekaligus sebagai media komunikasi ilmiah di kalangan staf pengajar, yang juga berfungsi untuk menyebarkan informasi yang diperoleh dari penelitian yang dilaksanakan. Jurnal hukum ini telah terakreditasi di Departemen Pendidikan Nasional dengan Surat Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 39/Dikti/Kep/2004 tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002, serta surat Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Nomor 005/D3.4/N/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah. 7. Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa


17

Untuk mengatasi berbagai hambatan studi mahasiswa pada umumnya dan khususnya untuk mencegah terjadinya penurunan prestasi dan Drop Out (DO) maka perlu dibentuk satu unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa, sehingga dapat diketahui akar permasalahan yang dihadapi oleh seorang mahasiswa serta dapat dicarikan solusi yang tepat dari setiap permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan studi mahasiswa. 8. Unit Pusat Data dan Sistem Informasi Keberadaan Pusat Data dan Sistem Informasi berbasis Teknologi Informasi merupakan hal yang mutlak untuk mendukung peningkatan akreditasi, kualitas dan kinerja kelembagaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Pusat Data dan Sistem Informasi Fakultas Hukum USU yang mempunyai Program Kerja yakni: a. Membuat Data Base Fakultas Hukum USU antara lain: i.

Data Base Pendidikan;

ii. Data Base Kepegawaian dan Perlengkapan; iii Data Base Kemahasiswaan. b. Membuat Sistem Komputerisasi i.

Mengaktifkan fasilitas Internet Fakultas Hukum USU;

ii.

Membuat Web Site Fakultas Hukum USU;

iii. Membuat Sistem On Line Kegiatan Fakultas Hukum USU. c. Mengadakan Pelatihan-pelatihan Sistem Informatika bagi staf pengajar dan pegawai administrasi Fakultas Hukum USU; d. Memberikan Informasi Fakultas Hukum USU kepada para staf pengajar, pegawai administrasi, mahasiswa dan para stake holders melalui media, antara lain: Buku Pedoman, Profil dan Brosur Fakultas Hukum USU. BAGAN ORGANISASI FAKULTAS HUKUM USU

DEKAN PD I

PD II

PD III

DEWAN PERTIMBANGAN FAKULTAS

KTU

KASUBAG

BAGIAN

UNIT / PANITIA TETAP / SATGAS

DEPARTEMEN

Departemen FH-USU : Buku Pedoman Program Studi Hukum. USU e-Repository - UPP© 2008 - Dept. Hk Perdata - UPR - UPM

- Dept. Hk. Pidana - Dept. Hk. Tata Negara

LABORATORIUM HUKUM

18

BAB III KURIKULUM MATA KULIAH SEMESTER I

NO.

KODE

MATA KULIAH Semester I

SKS

1

HK 106

Pengantar Ilmu Hukum

3

2

HK 107

Pengantar Hukum Indonesia

3

3

HK 108

Ilmu Negara

2

4

SG

Sosiologi

2

5

HK 195

Pengantar Ilmu Ekonomi

2

6

UNI 107

Bahasa Indonesia

2

7

BB

Bahasa Belanda

2

8

SPU 162

Ilmu Budaya Dasar

2

Pendidikan Agama

2

191

194

9 UNI 101

Pendidikan Agama Islam

UNI 102

Pendidikan Agama Katolik

UNI 103

Pendidikan Agama Kristen Protestan

UNI 104

Pendidikan Agama Budha

UNI 105

Pendidikan Agama Hindu Jumlah SKS

NO.

KODE

20

MATA KULIAH Semester II

SKS

1

UNI 108

Bahasa Inggris

2

2

HK 269

Ekonomi Pembangunan

2

3

HK 602

Hukum Kegiatan Ekonomi

2

4

UNI 106

Kewarganegaraan

2

5

AB 192

Antropologi Budaya

2

6

HK 264

Ilmu Pengetahuan undangan


Perundang-

2

19

7

HK 313

Hukum Adat

2

8

HK 212

Hukum Islam

2

9

HK 600

Hukum dan Hak Asasi

2

10

SPU 603

Statistik

2 Jumlah SKS

NO.

KODE

MATA KULIAH Semester III

20 SKS

1

HK 310

Hukum Perdata

3

2

HK 240

Hukum Pidana

3

3

HK 350

Hukum Tata Negara

3

4

HK 260

Hukum Administrasi Negara

3

5

HK 380

Hukum Internasional

3

6

HK 360

Hukum Agraria

3

7

HK 319

Hukum Dagang

3

8

HK 416

Hukum Perdata Internasional

3

Jumlah SKS NO.

KODE

MATA KULIAH Semester IV

24 SKS

1

HK 440

Hukum Pidana Lanjutan

3

2

HK 410

Hukum Perdata Lanjutan

3

3

HK 261

Hukum Administrasi Negara Lanjutan

3

4

HK 262

Hukum Perburuhan

3

5

HK 314

Hukum Adat Lanjutan

3

6

HK 343

Hukum Internasional Lanjutan

3

7

HK 485

Hukum Humaniter

2

8

HK 460

Hukum Pajak

2

9

HK 442

Kriminologi

2

Jumlah SKS NO.

KODE

MATA KULIAH Semester V

24 SKS

1

HK 311

Hukum Acara Perdata

3

2

HK 341

Hukum Acara Pidana

3

3

HK 342

Hukum Acara PTUN

2

4

HK 442

Hukum Hak Milik Intelektual

2

5

HK 450

Hukum Tata Negara Lanjutan

3

6

HK 412

Hukum Islam Lanjutan

3


20

7

HK 371

Hukum Agraria Lanjutan

3

8

HK 415

Hukum Dagang Lanjutan

3

9

HK 361

Hukum Lingkungan

2

Jumlah SKS

24

NO.

KODE

MATA KULIAH Semester VI

SKS 2

1

HK 291

2

HK 605

Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif

3

HK 448

Tindak Pidana Khusus

2

4

HK 593

Lembaga Perwakilan Rakyat

1

5

HK 470

Pendaftaran Tanah

1

6

HK 588

Filsafat Hukum

3

7

HK 592

Etika Profesi Hukum

2

Jumlah SKS

13

NO.

KODE

MATA KULIAH Semester VII

2

SKS

1

HKK 421

Hukum Pembiayaan/Perbankan

2

2

HKK 423

Hukum Kontrak Dagang

2

3

HKK 148

Perbandingan Hukum Perdata

1

4

HKK 418

Hukum Konsumen

2

Jumlah SKS NO.

KODE

MATA KULIAH Semester VIII

7 SKS

1

HKK 421

Hukum Pembiayaan/Perbankan

2

2

HKK 423

Hukum Kontrak Dagang

2

3

HKK 427

Hukum Pengangkutan

2

4

HKK 430

Hukum Asuransi

1

Jumlah SKS NO.

KODE

MATA KULIAH Wajib Hukum Adat

7 SKS

1

HKK 403

Hukum Perjanjian

2

2

HKK 404

Hukum Tanah

2

3

HKK 412

Hukum Adat dalam PTHI

2

4

HKK 414

Hukum Adat dalam Pembangunan

1

Jumlah SKS


7

21

NO.

KODE

MATA KULIAH Wajib Hukum Islam

SKS

1

HKK 413

Hukum Zakat/Wakaf

2

2

HKK 433

Perbandingan Hukum Islam

2

3

HKK 434

Hukum Waris Islam

1

4

FAI

Filsafat Agama Islam

2

Jumlah SKS

7

NO.

498

KODE

MATA KULIAH Wajib Hukum Pidana

SKS

1

HKP 443

Penitentiere Recht

2

2

HKP 444

Kedokteran Kehakiman

1

3

HKP 445

Psikologi Kriminal

1

4

HKP 446

Perbandingan Hukum Pidana

1

5

HKP 547

Kapsel Hukum Pidana

2

Jumlah SKS NO.

KODE

MATA KULIAH Wajib Hukum Tata Negara

7 SKS

1

HKT 451

Ilmu Politik

2

2

HKT 452

Kapita Selekta HTN

2

3

HKT 453

Perbandingan HTN

2

4

HKT 594

Lembaga Kepresidenan

1

Jumlah SKS

7

NO.

KODE

MATA KULIAH Wajib Hukum Adm Administarsi Negara

SKS

1

HKA 463

Hukum Administrasi Daerah

2

2

HKA 464

Perbandingan HAN

2

3

HKA 465

Kapsel HAN

1

4

HKA 466

Hukum Perizinan

2

Jumlah SKS NO.

KODE

MATA KULIAH Wajib Hukum Agraria

7 SKS

1

HKA 471

Pendaftaran Tanah Lanjutan

2

2

HKA 472

Hukum Tata Ruang

2

3

HKA 473

Kapsel Hukum Agraria

2

4

HKA 477

Hak Tanggungan

1

Jumlah SKS


22

7 NO.

KODE

MATA KULIAH Wajib Hukum Perburuhan

SKS

1

HKA 562

Hukum Perburuhan Lanjutan

1

2

HKA 565

Kapsel Hukum Perburuhan

2

3

HKA 566

Sejarah Gerakan Buruh

2

4

HKA 569

Organisasi Perburuhan Internasional

2

Jumlah SKS NO.

KODE

MATA KULIAH Wajib Hukum Internasional

7 SKS

1

HKI 481

Hukum Lingkungan Internasional

2

2

HKI 482

Hukum Laut Internasional

2

3

HKI 483

Kapsel Hukum Internasional

1

4

HKI 487

Hukum Organisasi Internasional

1

5

HKI 595

Hukum Diplomatik

1

Jumlah SKS NO.

KODE

MATA KULIAH Wajib Hukum Ekonomi

7 SKS

1

HKE 601

Hukum Organisasi Perusahaan

2

2

HKE 603

Hukum Kepailitan

2

3

HKE 616

Hukum Pasar Modal

2

4

HKE 604

Hukum Investasi

1

Jumlah SKS NO.

KODE

MATA KULIAH

7 SKS

1

HKK 599

HukumPasar Modal

2

2

HKK 469

Hukum Jaminan

2

3

HKK 420

Kapsel Hukum Perdata

2

4

HKK 425

Hukum Kontrak Bangunan

2

5

HKK 424

2

6

HK

589

Hukum Hak Milik Atas Bangunan Bertingkat Sosiologi Hukum

2

7

HK

590

Antropologi Hukum

2

8

HK

591

Psychologi

2

9

HK

612

Hukum dan Wanita

2

NO.

KODE

MATA KULIAH


SKS

23

1

HKK 428

Kapsel Hukum Dagang

2

2

HKK 426

Handelskoop

2

3

HKK 424

4

HK

589

H. Hak Milik Bertingkat Sosiologi Hukum

5

HK

590

Antropologi Hukum

2

6

HK

591

Psychologi

2

7

HK

612

Hukum dan Wanita

2

NO.

KODE

Atas

MATA KULIAH

Bangunan

2 2

SKS

1

HKK 405

Kapsel Hukum Adat

2

2

HKK 406

Delik Adat

2

3

HKK 417

Hukum Hutang piutang

2

4

HK

589

Sosiologi Hukum

2

5

HK

590

Antropologi Hukum

2

6

HK

591

Psychologi

2

7

HK

612

Hukum dan Wanita

2

NO.

KODE

MATA KULIAH

SKS

1

HKK 411

Kapsel Hukum Islam

2

2

HKK 432

Hukum Pidana Islam

2

3

HKK 436

Hukum Perkawinan Islam

2

4

HK

589

Sosiologi Hukum

2

5

HK

590

Antropologi Hukum

2

6

HK

591

Psychologi

2

7

HK

612

Hukum dan Wanita

2

Mata Kuliah Pilihan Departemen Hukum Pidana NO.

KODE

MATA KULIAH

SKS

1

HKP 447

Kejahatan Anak

2

2

HKP 449

Politik Hukum Pidana

2

3

HKP 450

Victimologi

2

4

HK

589

Sosiologi Hukum

2

5

HK

590

Antropologi Hukum

2

6

HK

591

Psychologi

2

7

HK

612

Hukum dan Wanita

2

NO.

KODE

MATA KULIAH


SKS

24

1

HKT 405

Hukum Organisasi Internasional

2

2

HKT 406

Hukum Administrasi Daerah

2

3

HKT 613

Lembaga Pemilu

2

4

HKT 614

Keuangan Daerah

2

5

HK

589

Sosiologi Hukum

2

6

HK

590

Antropologi Hukum

2

7

HK

591

Psychologi

2

8

HK

612

Hukum dan Wanita

2

NO.

KODE

MATA KULIAH

SKS

1

HKA 461

Hukum Ekonomi

2

2

HKA 462

Hukum Agraria Khusus

2

3

HKA 468

Hukum Keuangan Negara

2

4

HKA 469

Hukum Kependudukan

2

5

HK

589

Sosiologi Hukum

2

6

HK

590

Antropologi Hukum

2

7

HK

591

Psychologi

2

8

HK

612

Hukum dan Wanita

2

Program Kekhususan Hukum Agraria NO.

KODE

MATA KULIAH

SKS

1

HKA 474

Tentang Pencabutan Hak

2

2

HKA 475

Praktek Pembuatan Akta Tanah

2

3

HKA 476

Perumahan, Pemukiman, REI

2

4

HK

589

Sosiologi Hukum

2

5

HK

590

Antropologi Hukum

2

6

HK

591

Psychologi

2

7

HK

612

Hukum dan Wanita

2

Program Kekhususan Hukum Perburuhan NO.

KODE

MATA KULIAH

1

HKA 567

Sosiologi Industri

2

2

HK

589

Sosiologi Hukum

2

3

HK

590

Antropologi Hukum

2

4

HK

591

Psychologi

2


SKS

25

5 NO.

HK

612

KODE

Hukum dan Wanita

2

MATA KULIAH

SKS

1

HKI 486

Hukum Ekonomi Internasional

2

2

HKI 484

Hukum Udara/RuangAngkasa

2

3

HKI 488

Hukum Perjanjian Internasional

2

4

HKI 615

Penyelesaian Sengketa Internasional

2

5

HK

589

Sosiologi Hukum

2

6

HK

590

Antropologi Hukum

2

7

HK

591

Psychologi

2

8

HK

612

Hukum dan Wanita

2

Mata Kuliah Pilihan Departemen Hukum Ekonomi NO.

KODE

MATA KULIAH

SKS

1

HKE 602

Hukum Persaingan Usaha

2

2

HKE 606

Hukum Ekonomi Internasional

2

3

HKE 607

Hukum Maritim

2

4

HKE 608

Hukum Transaksi Berjaminan

2

5

HKE 609

Akuntasi untuk ahli hukum

2

6

HKE 610

Transaksi Bisnis Internasional

2

7

HKE 611

Hukum Telematika

2

8

HK

589

Sosiologi Hukum

2

9

HK

590

Antropologi Hukum

2

10

HK

591

Psychologi

2

11

HK

612

Hukum dan Wanita

2

NO.

KODE

MATA KULIAH

SKS

1 2 3

HKK 616 HKP 617 HKA 618

Praktek Peradilan Perdata Praktek Peradilan Pidana Praktek Peradilan Tata Usaha Negara

2 2 2

4

HK

619

Perancangan undangan

2

5

HK

620

NO. 1

KODE PS 586

Peraturan

Perundang-

Perancangan Kontrak Jumlah SKS MATA KULIAH Penulisan Skripsi Jumlah SKS


2 10 SKS 4 4

26

Rekapitulasi : Semester I Semester II Semester III Semester IV Semester V Semester VI Semester VII Semester VIII Jumlah = 148 SKS

= = = = = = = =

20 SKS 20 SKS 24 SKS 24 SKS 24 SKS 22 SKS 10 SKS 4 SKS

Kurikulum Inti: Kurikulum Institusional:

47,30% 52,70%

BAB IV SILABI

PENGANTAR ILMU HUKUM / HK 106,3 SKS Mata kuliah ini membahas persoalan umum seputar ilmu hukum (pengantar), pengertianpengertian dasar hukum, penggolongan hukum, manfaat mempelajari ilmu hukum, norma-norma sosial, tujuan dan fungsi hukum serta mazhab dalam ilmu hukum. Team Teaching: Prof. Chainur Arrasyid, S.H. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum. Pieter Sijabat, S.H. Hasyim Purba, S.H., M.Hum. Liza Erwina, S.H., M.Hum. Sinta Uli, S.H., M.Hum. Ramli Siregar, S.H., M.Hum. Amsali Syahputra Sembiring, S.H.


27

PENGANTAR HUKUM INDONESIA / HK 107,3 SKS Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar pemahaman tentang hukum positif di Indonesia seperti Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional dan sebagainya. Team Teaching: Prof. Chainur Arrasyid, S.H. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum. Hasnil Basri Siregar, S.H. M. Nuh, S.H., M.Hum. Lukman Hakim Nainggolan, S.H. Liza Erwina, S.H., M.Hum. Ramli Siregar, S.H., M.Hum. Sinta Uli, S.H., M.Hum. Berlin Nainggolan, S.H. Dedi Harianto, S.H., M.Hum. Aflah, S.H.

ILMU NEGARA / HK 108,2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang kedudukan dan status ilmu negara dalam lingkup ilmu kenegaraan serta memberikan dasar pengetahuan untuk mempelajari Hukum Tata Negara. Team Teaching: Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H. Armansyah, S.H., M.H. Drs. Nazaruddin, S.H., M.A. Faisal Akbar, S.H., M.Hum. Edy Murya, S.H.

Yusrin, S.H., M.Hum. Mirza Nasution, S.H., M.Hum. SOSIOLOGI / SG 191,2 SKS Sosiologi sebagai ilmu sosial di dalamnya terdapat teori, konsep dan metode yang berkaitan dengan hubungan manusia. Teori, konsep dan metode ini dianut pula oleh sosiologi hukum sebagai cabang dari sosiologi.


28

Team Teaching: Jusmadi Sikumbang, S.H., M.S. Suria Ningsih, S.H., M.Hum. M. Husni, S.H., M.H. Dedi Harianto, S.H., M.Hum. Syamsiar Yulia, S.H., C.N. Syafruddin Siba, S.H. Erna Herlinda, S.H., M.Hum. Latifah, S.H. Zulfi Chairi, S.H. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S. M. Husni, S.H., M.H. Zulkifli Sembiring, S.H. Asmin Nasution, S.H. PENGANTAR ILMU EONOMI / HK 196,2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang ekonomi dan gejala-gejalanya, permintaan, penawaran, the law of dimishing returns, pendapatan nasional dan perilaku masyarakat dalam mempergunakan pendapatannya dan multiplier, acceleration principle, inflassionary gap, konjungtur, pasar berjangka dan istilah-istilah dalam ekonomi. Team Teaching: Dra. Sadri Azuly M. Hayat, S.H. Kelelung Bukit, S.H. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum. BAHASA INDONESIA / UNI 107,2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang pokok-pokok bahasa yang meliputi riwayat Bahasa Indonesia, sikap berbahasa lisan dan tulisan, ejaan Bahasa Indonesia, penggunaan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan 1972.

Team Teaching: Drs. Syahrial Isya Drs. Hariadi Susilo


29

Dra. Salliyanti, M.Hum Dra. Darnanila, M.Hum

BAHASA BELANDA / BB 194,2 SKS Para mahasiswa di semester pertama dipersiapkan untuk menguasai istilah-istilah hukum di bidang pengantar ilmu hukum. Team Teaching: Edy Ikhsan, S.H., M.A. Darwini, S.H., M.Hum.

ILMU BUDAYA DASAR / SPU 162,2 SKS Mata kuliah ini menelaah berbagai masalah kemanusiaan dan budaya dengan menggunakan pengertian-pengertian yang berasal dari dan telah dikembangkan oleh pengetahuan seperti kesusasteraan, filsafat, hukum, seni, folklore, dan sejarah tanpa terikat pada pengetahuan keahlian manapun. Team Teaching: Prof. Warsani, S.H. Drs. Suwarto, S.H., M.Hum. Rabiatul Syahriah, S.H., M.Hum. PENDIDIKAN AGAMA / ISLAM (UNI 101,2 SKS) KATOLIK (UNI 102,2 SKS) / KRISTEN PROTESTAN (UNI 103,2 SKS) / BUDHA (UNI 104,2 SKS) HINDU (UNI 105,2 SKS) Pendidikan agama di perguruan tinggi bertujuan untuk membantu terbinanya mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap nasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan manusia dan nasional (Kep.Dirjen.Dikti 263/Dikti/KEP/2000). Team Teaching: Drs. Ramlan Yusuf Rangkuti, M.A. Dra. Zakiah, M.Pd. Megawati S. B.M. Sembiring Tommy Tanthawy


30

BAHASA INGGRIS / UNI 108,2 SKS Mata kuliah ini melatih keterampilan mahasiswa dalam memahami teks Bahasa Inggris yang meliputi pengetahuan tentang tenses, actif passive voice, direct and indirect speech, intransitif, transitif, conjungtions, clause, vocabularies dan comprehension baik dalam kalimat positif, negatif maupun kalimat tanya. Team Teaching: Dra. Harti Sari Dra. Swesana Mardia Lubis Dra. Siti Norma EKONOMI PEMBANGUNAN / HK 269,2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang masalah pembangunan dan analisa ekonomi pembangunan, sumber-sumber alam, penduduk dan tenaga kerja, modal, pengusaha, tahap-tahap pertumbuhan ekonomi, inflasi, pembangunan dan kesulitan-kesulitan umum dalam pembangunan ekonomi. Team Teaching: Dra. Sadri Azuly M. Hayat, S.H. Kelelung Bukit, S.H. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum. HUKUM KEGIATAN EKONOMI / HK 602,2 SKS Hukum Kegiatan Ekonomi meliputi ilmu pengetahuan di bidang kebijakan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan regulasi dalam pembangunan ekonomi. Team Teaching: Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum. Dr. T. Kezeirina Devi Azwar, S.H., C.N., M.Hum.

KEWARGANEGARAAN / UNI 106,2 SKS Mata kuliah ini mempelajari, memahami dan menghayati pengetahuan dan kemampuan dasar warga negara dalam hubungannya dengan negara, termasuk hak dan kewajiban bela negara. Pendidikan kewarganegaraan meliputi kajian tentang pokok-pokok bahasan pengantar pendidikan


31

kewarganegaraan yang mencakup: hak dan kewajiban warga negara, pendidikan pendahuluan bela negara, demokrasi Indonesia, hak azasi manusia, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional (Kep.Dirjen.Dikti 267/Dikti/KEP/2000). Team Teaching: Dr. M. Yamin, S.H., M.S., C.N. Armansyah, S.H., M.H. Abdul Rahman, S.H., M.H. Syamsul Rizal, S.H., M.Hum. Drs. Nazaruddin, S.H., M.A. Edy Murya, S.H.

ANTROPOLOGI BUDAYA / AB 192,2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang manusia dan kebudayaannya, pola-pola tingkah laku, cara berpikir dan cara hidup manusia. Team Teaching: Prof. Warsani, S.H. Edy Ikhsan, S.H., M.A. Keriahen Purba, S.H. Rabiatul Syahriah, S.H., M.Hum. ILMU PENGETAHUAN PERNDANG-UNDANGAN / HK264,2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang ketentuan-ketentuan yang mendasar dari peraturan yang ada di negara. Peraturan-peraturan apa saja yang ada dalam suatu negara, bagaimana cara pembuatannya dan pengundangannya. Team Teaching: Prof. Dr. M.Solly Lubis, S.H. Armansyah, S.H., M.H. Faisal Akbar, S.H., M.Hum. Drs. Nazaruddin, S.H., M.A. Mirza Nasution, S.H., M.Hum. Yusrin, S.H., M.Hum. HUKUM ADAT / HK 313,2 SKS


32

Mata kuliah ini memberikan gambaran tentang Hukum Adat dalam sistem hukum di Indonesia, sifat, unsur-unsur Hukum Adat serta objek dari Hukum Adat. Team Teaching: Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S. Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum. Keriahen Purba, S.H. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum. Syaiful Azam, S.H. Idha Aprilyana , S.H., M.Hum.

HUKUM ISLAM / HK 212,2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang kerangka dasar ajaran Islam, pengetahuan tentang fiqh dan syariah, sumber-sumber Hukum Islam, asas-asas Hukum Islam, sejarah perkembangan Hukum Islam, kaidah-kaidah Hukum Islam, serta bagaimana kedudukam Hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia. Team Teaching: Drs. Ramlan Yusuf Rangkuti, M.A. Rusydi, S.H., M.Hum. Dr.Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum. Yefrizawati, S.H., M.Hum. Idha Aprilyana, S.H.,M.Hum. HUKUM DAN HAK ASASI / HK 600,2 SKS Hak azasi adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin oleh karena itu bersifat azasi dan universil. Dari sinilah berkembang pemikiran bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya dengan tidak mengabaikan kultur budaya dan norma-norma yang berlaku dimana dia hidup berbangsa dan bernegara. Team Teaching: Prof. Sulaiman Hamid, S.H. Drs. Nazaruddin, S.H., M.A. Abdul Rahman, S.H., M.H.


33

Makdin Munthe, S.H., M.Hum. Rosmi Hasibuan, S.H., M.H.

STATISTIK / SPU 603,2 SKS Mata kuliah statistik mempelajari tentang statistik dasar yang berkaitan dengan penelitian-penelitian di bidang ilmu hukum. Team Teaching: Dr. Sutarman, M.Sc. Dra.Elly Rosmaini, M.Si. HUKUM PERDATA / HK 310,3 SKS Mata kuliah ini membahas tentang pentingnya peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu maupun dengan kelompok dalam kehidupan sosial di masyarakat. Team Teaching: Prof. T. Syams.ul Bahri, S.H. Dr. Tan Kamelo, S.H., M.S. Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum. Wan Sadjaruddin Baros, S.H. Darwini, S.H., M.Hum. Sudarmiaty, S.H. Sunarto Ady Wibowo, S.H., M.Hum. HUKUM PIDANA / HK 240,3 SKS Mata kuliah ini membahas dasar-dasar teoritis tentang Hukum Pidana, yang materinya meliputi tentang perbuatan apa yang sepatutnya dipidana (tindak pidana), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan sanksi (pidana) apa yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Team Teaching: Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S. Setiawan Siregar, S.H. M. Nuh, S.H., M.Hum. M. Hamdan, S.H., M.H. Syafruddin, S.H., M.H., DFM. Nurmalawaty S.H., M.Hum.


34

Berlin Nainggolan, S.H. Abul Khair, S.H., M.Hum. M. Ekaputra, S.H., M.Hum. HUKUM TATA NEGARA / HK 350,3 SKS Mata kuliah ini membahas tentang lembaga-lembaga negara, tugas dan fungsinya, hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, hubungan antara lembaga negara dengan warga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Team Teaching: Armansyah, S.H., M.H. Drs. Nazaruddin, S.H., M.A. Ahmad Siregar, S.H. Mirza Nasution, S.H., M.Hum. Afnila, S.H., M.Hum.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA / HK 260,3 SKS Mata kuliah ini objeknya adalah kekuasaan eksekutif. Hukum yang mengatur wewenang dan kewenangan pemerintah (eksekutif) agar dapat menjalankan fungsinya dalam konsep negara modern. Team Teaching: Prof. Muhammad Abduh, S.H. Dr. Pendastaren Tarigan, S.H., M.S. Jusmadi Sikumbang, S.H., M.S. Marwan Arhas, S.H. Syamsiar Yulia, S.H., C.N. Suria Ningsih, S.H., M.Hum. Afrita, S.H., M.Hum. Affila, S.H., M.Hum. HUKUM INTERNASIONAL / HK 380,3 SKS Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar Hukum Internasional publik, antara lain mengenai sejarah dan perkembangan Hukum Internasional dan Organisasi Internasional serta eksistensi Hukum Internasional di dalam hukum nasional. Team Teaching:


35

Prof. Sanwani Nasution, S.H. Prof. Sulaiman Hamid, S.H. Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H. Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum. Bachtiar Hamzah, S.H. Makdin Munthe, S.H., M.Hum. Chairul Bariah, S.H., M.Hum. Arif, S.H., M.H.

HUKUM AGRARIA / HK 360,3 SKS Mata kuliah ini membahas tentang pentingnya memahami azas, filosofis dan pokok pikiran yang terkandung pada ketentuan dasar pokok-pokok agraria sebagai alasan dan titik tolak untuk mempelajari dan memahami (pasal-pasal) UUPA (UU No. 5/1960) serta menyelesaikan masalah-masalah pertanahan. Team Teaching: Dr. M. Yamin, S.H., M.S., C.N. Tampil Anshari Siregar, S.H., M.S. Affan Mukti, S.H., M.Hum. Zaidar, S.H., M.Hum. Mariati Zendrato, S.H., M.Hum. HUKUM DAGANG / HK 319,3 SKS Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dasar Hukum Dagang, sejarah Hukum Dagang, bentuk-bentuk perusahaan dan asuransi. Team Teaching: Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum. Hasnil Basri Siregar, S.H. Abdul Muis, S.H., M.S. Ramli Siregar, S.H., M.Hum. Puspa Melati Hasibuan, S.H., M.Hum. Megarita, S.H., C.N. Mulhadi, S.H., M. Hum Zulfi Chairi, S.H.


36

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL / HK 416,3 SKS Mata kuliah ini membahas tentang peristiwa perdata yang di dalamnya terdapat dua atau lebih sistem hukum yang terkait untuk menemukan apa yang merupakan hukum dan hukum apa yang harus diberlakukan untuk menyelesaikannya. Team Teaching: Prof. Sanwani Nasution, S.H. Prof. Sulaiman Hamid, S.H. Abdul Muthalib Sembiring, S.H. Makdin Munthe, S.H., M.Hum. Abdul Rahman, S.H., M.H. Zulkifli Sembiring, S.H. Dedi Harianto, S.H., M.Hum. Zulkarnain Mahfudz, S.H., C.N. Zulkarnain, S.H., M.Hum. Asmin Nasution, S.H. Rabiatul Syariah, S.H., M.Hum. M. Siddik, S.H., M.Hum. Yefrizawati, S.H., M.Hum. HUKUM PIDANA LANJUTAN / HK 440,3 SKS Mata kuliah ini antara lain membahas tentang materi yang terdapat di dalam Buku I KUHP antara lain tentang percobaan, penyertaan, concursus, dan hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Selain itu juga dibahas materi yang terdapat di dalam Buku II KUHP antara lain kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap tubuh, kejahatan terhadap harta. Team Teaching: Madiasa Ablisar, S.H., M.S. M. Hamdan, S.H., M.H. Suwarto, S.H., M.H. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum. M. Ekaputra, S.H., M.Hum. Marlina, S.H., M.Hum.

HUKUM PERDATA LANJUTAN / HK 410,3 SKS


37

Mata kuliah ini membahas tentang hukum perjanjian khusus dan hukum warisan. Team Teaching: Prof. T. Syamsul Bahri, S.H. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S. Sudarmiaty, S.H. Idris Zainal, S.H. Asmin Nasution, S.H. Zulkarnain Mahfudz, S.H., C.N. Yefrizawati, S.H., M.Hum. Zulkarnain, S.H., M.Hum. M. Siddik, S.H., M.Hum. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA LANJUTAN / HK 261,3 SKS Mata kuliah ini membahas tentang ketentuan-ketentuan hukum yang memberi wewenang dan kewenangan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan fungsinya mewujudkan tujuan negara serta memungkinkan masyarakat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang merugikan kepentingannya. Team Teaching: Prof. Muhammad Abduh, S.H. Dr. Pendastaren Tarigan, S.H., M.S. Dr. T. Kezeirina Devi Azwar, S.H., C.N., M.Hum. Jusmadi Sikumbang, S.H., M.S. Suria Ningsih, S.H., M.Hum. Marwan Arhas, S.H. Syamsiar Yulia, S.H., C.N. Afrita, S.H., M.Hum.

HUKUM PERBURUHAN / HK 262,3 SKS Memberikan pengertian tentang perburuhan, sifat hukum perburuhan, pendapat para sarjana, ruang lingkup perjanjian kerja, perjanjian perburuhan (PKB), kesehatan kerja, keamanan atau keselamatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan organisasi perburuhan internasional. Team Teaching: Prof. Chainur Arrasyid, S.H. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum.


38

Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum. Kelelung Bukit, S.H. Suria Ningsih, S.H., M.Hum. Zulkarnain Nasution, S.H. Agusmidah, S.H., M.Hum.

HUKUM ADAT LANJUTAN / HK 314,3 SKS Memberikan pengertian tentang Hukum Adat yang berlaku pada Masyarakat Adat. Team Teaching: Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S. Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum. Malem Ginting, S.H. Aguswinta Sembiring, S.H., M.Hum. Maria Kaban, S.H., M.Hum. Keriahen Purba, S.H. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum. Idha Aprilyana, S.H., M.Hum. Syaiful Azam, S.H.

HUKUM INTERNASIONAL LANJUTAN /HK 343,3 SKS Mata kuliah ini membahas lebih dalam tentang dasar-dasar hukum dan beberapa kajian dasar yang mengatur hubungan antara negara khusus di bidang publik yang merupakan kelanjutan dari mata kuliah Hukum Internasional serta sebagian dari HAM, Hukum Humaniter, Hukum Diplomatik dan Hukum Pengungsi yang terkait. Team Teaching: Prof. Sanwani Nasution, S.H. Prof. Sulaiman Hamid, S.H. Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H. Abdul Rahman, S.H., M.H. Rosmi Hasibuan, S.H., M.H. Bachtiar Hamzah, S.H. Makdin Munthe, S.H., M.Hum. Arif, S.H., M.H.


39

HUKUM HUMANITER / HK 485, 2 SKS Pemahaman tentang Hukum Perang yang merupakan tonggak awal Hukum Humaniter yang menjabarkan tentang cara-cara berperang. Pemahaman tentang Hukum Humaniter yang sudah memperhatikan hak-hak azasi terhadap korban perang dan tawanan perang akan memperluas cakrawala mahasiswa tentang kasus-kasus perang yang terjadi yang akan dikaji berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter. Team Teaching: Prof. Sulaiman Hamid, S.H. Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H. Abdul Rahman, S.H., M.H. Sutiarnoto MS, S.H., M.Hum Chairul Bariah, S.H., M.Hum. HUKUM PAJAK / HK 460, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang sejarah penerapan pajak,

penggolongan pajak,

perbedaannya dengan retribusi, sumbangan, teori-teori pemungutan pajak, dasar penetapan pajak (tax base) terutang: PBB, PPh, PPN dan PPnBM, pajak dan retribusi daerah, sistem pemungutan pajak, penagihan pajak dengan surat paksa, dan sistem peradilan pajak di Indonesia. Team Teaching: Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum. Abdul Muis, S.H., M.S. Jusmadi Sikumbang, S.H., M.S. Asmin Nasution, S.H. Megarita, S.H., C.N. KRIMINOLOGI / HK 442, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang pentingnya kriminologi sehingga memberikan wawasan yang lebih luas bagi mahasiswa dalam mengamati kejahatan sebagai gejala masyarakat dengan segala akibat dan permasalahannya. Team Teaching: Prof. M. Daud, S.H. Edi Yunara, S.H., M.Hum. Nurmalawaty, S.H., M.Hum. Alwan, S.H.


40

HUKUM ACARA PERDATA / HK 311, 4 SKS Mata kuliah ini membahas tentang aspek-aspek yang terdapat di dalam proses perkara perdata dan pentingnya surat gugatan yang efektif dan efisien dilihat dari fungsi Hukum Acara Perdata. Team Teaching: M. Hayat, S.H. Hermansyah, S.H., M.Hum. M. Husni, S.H., M.H.

HUKUM ACARA PIDANA / HK 341, 3 SKS Mata kuliah ini membahas tentang aspek-aspek yang terdapat di dalam proses perkara pidana mulai dari disangka telah terjadi tindak pidana sampai kepada pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan. Team Teaching: Tambah Sembiring, S.H. Abul Khair, S.H., M.Hum. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum. Edi Yunara, S.H., M.Hum. Rafiqoh Lubis, S.H., M.Hum Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum. HUKUM ACARA PTUN / HK 342, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang segala aspek hukum yang terdapat di dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara, mulai dari awal proses pendahuluan sampai pelaksanaan putusan. Team Teaching: Dr. Pendastaren Tarigan, S.H., M.S. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum. Suria Ningsih, S.H., M.Hum. Edi Yunara, S.H., M.Hum. Amsali Syahputra Sembiring, S.H.


41

HAK MILIK INTELEKTUAL / HK 422, 2 SKS Mata kuliah ini menguraikan mengenai berbagai konvensi internasional di bidang Hak Milik Intelektual dan hubungannya dengan pengaturan Hak milik Intelektual di Indonesia, ruang lingkup Hak Milik Intelektual menurut persetujuan TRIPS dan pengaturannya di Indonesia, pengertian dari berbagai macam jenis Hak Milik Intelektual yaitu hak cipta dan hak terkait, paten, merek, indikasi geografis, indikasi asal, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu, syarat-syarat pendaftaran, prosedur pendaftaran, dan masa perlindungan hukum dari masing-masing Hak Milik Intelektual tersebut. Syarat-syarat dan cara-cara pengalihan Hak Milik Intelektual, bentuk-bentuk pelanggaran hukum atas Hak Milik Intelektual dan sanksi hukumnya serta cara-cara penyelesaian sengketa Hak Milik Intelektual. Team Teaching: Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum. O.K. Saidin, S.H., M.Hum. Syafruddin, S.H., M.H., DFM. Dr. T. Kezeirina Devi Azwar, S.H., C.N., M.Hum. Syamsul Rizal, S.H., M.Hum.

HUKUM TATA NEGARA LANJUTAN / HK 450, 3 SKS Materi kuliah Hukum Tata Negara Lanjutan membahas masalah aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memotivasi mahasiswa untuk mengembangkan sistem konstitusional dalam konteks mendukung pembangunan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Team Teaching: Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H. Armansyah, S.H., M.H. Faisal Akbar, S.H., M.Hum. Edy Murya, S.H. Yusrin, S.H., M.Hum. Afnila, S.H., M.Hum HUKUM ISLAM LANJUTAN / HK 412, 3 SKS Sebagai kelanjutan dari Hukum Islam, mata kuliah Hukum Islam Lanjutan membahas tentang hukum perkawinan Islam, pembagian pusaka (faraidh), wasiat dan hukum wakaf. Team Teaching: : Drs. Ramlan Yusuf Rangkuti, M.A.


42

Rusydi, S.H., M.Hum. Dr.Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum. Dra. Zakiah, M.Pd. Yefrizawati, S.H., M.Hum. Idha Aprilyana, S.H., M.Hum.

HUKUM AGRARIA LANJUTAN / HK 371, 3 SKS Mata kuliah ini membahas tentang pentingnya memahami dan penjabaran lebih lanjut ketentuan-ketentuan dasar pokok di dalam UUPA (UU No. 5/1960) melalui Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksana lainnya. Team Teaching: Dr. M. Yamin, S.H., M.S., C.N. Tampil Anshari Siregar, S.H., M.S. Affan Mukti, S.H., M.Hum. Zaidar, S.H., M.Hum. Mariati Zendrato, S.H., M.Hum. HUKUM DAGANG LANJUTAN

HK 415, 3 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang surat-surat berharga, hukum pengangkutan laut, kepailitan dan penundaan pembayaran serta lanjutan pertanggungan. Team Teaching: Abdul Muis, S.H., M.S. Sinta Uli, S.H., M.Hum. Ramli Siregar, S.H., M.Hum. Puspa Melati Hasibuan, S.H., M.Hum. Megarita, S.H., C.N. Zulkarnain, S.H., M.Hum. Dedi Harianto, S.H., M.Hum. Mulhadi, S.H., M.Hum. Zulfi Chairi, S.H.

HUKUM LINGKUNGAN

HK 361, 2 SKS

Mata kuliah ini memberikan pengertian dan pemahaman mengenai aspek-aspek hukum yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Materi kuliah meliputi


43

ekologi pembangunan, pembangunan berwawasan lingkungan, kebijakan dan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup, kelembagaan dan sarana kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan, peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan hukum lingkungan internasional. Team Teaching: Prof. Syamsul Arifin, S.H., M.H. Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S. Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H. Abdul Rahman, S.H., M.H. Jelly Leviza, S.H., M.Hum.

METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM HK 291, 2 SKS Mata kuliah ini membahas ini membahas tentang prinsip-prinsip dasar prosedur dan teknik dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum baik penelitian hukum normatif maupun empiris. Team Teaching: Zulkarnain Mahfudz, S.H., C.N. Armansyah, S.H., M.H. Edy Ikhsan, S.H., M.A. Mirza Nasution, S.H., M.Hum. PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF ½ HK 605 2 SKS Mata Kuliah ini membahas tentang konflik, sengketa, manfaat konflik dan penyelesaian sengketa alternatif. Team Teaching: Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum. Hermansyah, S.H., M.Hum. Deni Ansari Purba, S.H., LLM.

TINDAK PIDANA KHUSUS

HK 448, 2 SKS

Salah satu pembagian Hukum Pidana adalah Hukum Pidana Umum (ius commune) dan Hukum Pidana Khusus (ius singulare atau ius speciale). Mata kuliah ini membahas tentang Undang-undang Pidana Khusus tersebut. Bagaimana kedudukannya dalam Hukum Pidana. Ia


44

juga merupakan pelengkap dari Hukum Pidana yang dikodifikasi dalam KUHP. Perkembangan tindak pidana khusus di Indonesia merupakan perkembangan tindak pidana dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami modernisasi. Team Teaching: Prof. M.Daud, S.H. Edi Yunara, S.H., M.Hum. M. Hamdan, S.H., M.H. Madiasa Ablisar, S.H., M.S. Nurmalawaty, S.H., M.Hum. Syafruddin, S.H., M.H., DFM. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum. Alwan, S.H.

LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT

HK 593, 1 SKS

Mata kuliah ini akan menguraikan hubungan antara wakil-wakil rakyat (MPR, DPR, DPD dan DPRD) dengan rakyat. Keberadaan Lembaga Perwakilan Rakyat akan dijelaskan mulai dari awal kemerdekaan, keberadaannya di dalam UUD mulai dari Konstitusi RIS, UUDS dan UUD 1945, juga akan diuraikan tentang kedudukan, tugas dan wewenang serta haknya. Dengan demikian akan dilihat segala peraturan perundang-undangan yang ada termasuk peraturan Tata Tertib yang berlaku bagi lembaga-lembaga tersebut. Team Teaching: Armansyah, S.H., M.H. Faisal Akbar, S.H., M.Hum. Yusrin, S.H., M.Hum. Mirza Nasution, S.H., M.Hum. Afnila, S.H., M.Hum.

PENDAFTARAN TANAH ½ HK 470, 1 SKS Mata kuliah ini dimaksudkan sebagai perluasan dan pendalaman pengetahuan yang diperoleh dari mata kuliah Hukum Agraria yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Pembicaraan dititikberatkan kepada isi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Mahasiswa akan memperoleh pengetahuan praktis mengenai hal-hal yang terkait dengan pensertifikatan tanah dan perbuatan-perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah. Team Teaching:


45

Dr. M.Yamin, S.H., M.S, C.N. Tampil Anshari Siregar, S.H., M.S. Affan Mukti, S.H., M.Hum. Zaidar, S.H., M.Hum. Mariati Zendrato, S.H., M.Hum.

FILSAFAT HUKUM

HK 588, 3 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang pentingnya Filsafat Hukum bagi mahasiswa untuk membulatkan dan mengutuhkan pengetahuannya tentang hukum sekaligus memberikan pedoman dalam berprofesi hukum. Team Teaching: Prof. Syamsul Arifin, S.H., M.H. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S. Darwini, S.H., M.Hum. Syamsul Rizal, S.H., M.Hum. M. Siddik, S.H., M.Hum. Rabiatul Syariah, S.H., M.Hum.

ETIKA PROFESI HUKUM

HK 592, 2 SKS

Mata kuliah ini menjelaskan tentang aksiologi filsafat yang berfokus pada etika, sikap tingkah laku (behaviour) berbudi pekerti sesuai dengan kaidah-kaidah budaya Indonesia maupun norma-norma dalam kehidupan beryarakat dan bernegara, khususnya bagi profesi di bidang hukum dalam koteks kedudukannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dengan mempelajari dan memahami etika profesi ini diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab betapa pentingnya sikap atau moral demi keberhasilan pelaksanaan tugas maupun pemenuhan kewajiban baik sebagai penegak hukum, pendukung hukum dan pengembangan hukum. Dengan beretika atau bermoral para profesional di bidang hukum akan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, pelanggaran kaidah atau norma masyarakat dan keberadaannya dapat diakui oleh masyarakat dan sekaligus dapat menjunjung tinggi kehormatan diri dan almamaternya. Team Teaching: Abdul Rahman, S.H., M.H. Sinta Uli, S.H., M.Hum. Syamsul Rizal, S.H., M.Hum.


46

HUKUM PEMBIAYAAN/PERBANKAN ½ HKK 421, 2 SKS Perbankan merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang penting dalam menunjang kegiatan perekonomian dan berusaha menyalurkan dana kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan pembiayaan dan produk-produk perbankan yang ada, yang pada pokoknya patut untuk dikaji baik secara teoritis maupun praktis terutama dari sudut kerjasama hukum perbankan. Oleh karenanya mata kuliah ini membahas bagaimana pengaturan tentang perbankan di Indonesia, usaha-usaha kegiatan atau pembiayaan perbankan yang ada di Indonesia, serta kredit dalam dunia perbankan. Team Teaching: Dr. Tan Kamello, S.H.,M.S. Dr.Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum. Zulkarnain, S.H., M.Hum. Puspa Melati Hasibuan, S.H., M.Hum.

HUKUM KONTRAK DAGANG ½ HKK 423, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang hubungan Hukum Perdata dengan unsur-unsur luar negeri yang berkenaan dengan masalah-masalah yang timbul dalam kontrak-kontrak kerjasama dengan pihak asing dan negosiasi. Team Teaching: Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. Zulkifli Sembiring, S.H. Azwar Mahyuzar, S.H.

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA ½ HKK 148, 1 SKS Mata kuliah ini membahas tentang pentingnya perbandingan hukum untuk memperluas wawasan mahasiswa dalam bidang hukum perdata khususnya tentang persamaan dan perbedaan dari beberapa lembaga atau sistem hukum. Team Teaching: Darwini, S.H., M.Hum. Syamsul Rizal, S.H., M.Hum.

HUKUM KONSUMEN ½ HKK 418, 2 SKS


47

Mata kuliah ini membahas tentang Hukum Perlindungan Konsumen yang merupakan bagian dari Hukum Konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Team Teaching: Idris Zainal, S.H. Zulkarnain, S.H., M.Hum. M. Siddik, S.H., M.Hum.

HUKUM PENGANGKUTAN ½ HKK 427, 2 SKS Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran nyata dan terintegrasi mengenai pengangkutan dan hukum pengangkutan barang dan penumpang di Indinesia, yang meliputi pengangkutan darat, perasuransian di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1992. Team Teaching: Hasnil Basri Siregar, S.H. Sinta Uli, S.H., M.Hum.

HUKUM ASURANSI ½ HKK 430, 1 SKS Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar hukum asuransi, jenis-jenis asuransi dan usaha perasuransian di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1992. Team Teaching: Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum. Abdul Muis, S.H., M.S. Zulfi Chairi, S.H.

HUKUM PERJANJIAN ½ HKK 403, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang perjanjian sebagai sarana dalam hubungan antar anggota masyarakat. Team Teaching:

Malem Ginting, S.H. Maria Kaban, S.H., M.Hum. Keriahen Purba, S.H. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum. Syaiful Azam, S.H.


48

HUKUM TANAH ½ HKK 404, 2 SKS Mata kuliah ini memperluas pandangan dan pengetahuan mahasiswa tentang sistem hukum tanah yang didasarkan kepada berbagai konsepsi. Team Teaching: Maria Kaban, S.H., M.Hum. Malem Ginting, S.H. Keriahen Purba, S.H. Idha Aprilyana S, S.H., M.Hum. Aguswinta Sembiring, S.H., M.Hum.

HUKUM ADAT DALAM PTHI½ HKK 412, 2 SKS Mata kuliah ini membahas antara lain tentang kedudukan hukum adat di Indonesia yang merupakan hukum positif dan yang sifatnya tidak tertulis namun secara faktual tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Team Teaching: Maria Kaban, S.H., M.Hum. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum.

HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN½ HKK 414, 1 SKS Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang aspek Hukum Adat dalam era pembangunan dalam mendukung proses pembangunan dan pembangunan Hukum Adat itu sendiri yang diarahkan kepada peningkatan percepatan proses pembangunan tanpa meninggalkan objek Hukum Adat. Team Teaching: Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum Maria Kaban, S.H., M.Hum. Keriahen Purba, S.H. Syaiful Azam, S.H. Aguswinta Sembiring, S.H., M.Hum.

HUKUM ZAKAT/WAKAF ½ HKK 413, 2 SKS


49

Mata kuliah ini membahas tentang seluk beluk zakat dan wakaf menurut system ajaran ekonomi Islam, fungsi, tujuan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Team Teaching: Drs. Ramlan Yusuf Rangkuti, M.A. Rusydi, S.H., M.Hum.

PERBANDINGAN HUKUM ISLAM ½ HKK 433, 2 SKS Mata kuliah ini membahas asas-asas perbandingan hukum dalam Hukum Islam, sebabsebab terjadinya perbedaan pendapat mazhab di dalam Islam. Team Teaching: Drs. Ramlan Yusuf Rangkuti, M.A. Rusydi, S.H., M.Hum.

HUKUM WARIS ISLAM ½ HKK 434, 1 SKS Mata kuliah ini membahas seluk-beluk masalah warisan antara lain tentang bagian (porsi) masing-masing, siapa yang tidak dapat bagian (terhijab), serta cara pembagian pusaka berdasarkan Hukum Islam sesuai dengan Alqur’an, Hadist dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Team Teaching: Drs. Ramlan Yusuf Rangkuti, M.A. Rusydi, S.H., M.Hum.

FILSAFAT AGAMA ISLAM ½ FAI 498, 2 SKS Mata kuliah ini mbahas tentang sejarah dan perkembangan falsafah dalam Islam, kedudukan akal dan wahyu dalam Islam, para filsuf muslim dan pemikiran mereka terhadap falsafah, sejarah dan perkembangan mititisme dalam Islam, jalan (stasiun) untuk dekat dengan Tuhan, metodologi kajian Hukum Islam serta falsafah Hukum Islam. Team Teaching: Drs. Ramlan Yusuf Rangkuti, M.A. Rusydi, S.H., M.Hum.

PENITENTIERE RECHT

HKP 443, 2 SKS

Mata kuliah ini membahas segala peraturan-peraturan positif mengenai pelaksanaan sistem hukuman dan sistem tindakan. Team Teaching:


50

Prof. Warsani, S.H.

Suwarto, S.H., M.H. Marlina, S.H., M.Hum.

KEDOKTERAN KEHAKIMAN ½ HKP 444, 1 SKS Mata kuliah ini membahas tentang prinsip pemeriksaan Kedokteran Kehakiman, tanalogi, peraturan perundang-undangan, visum et repertum, aspiksia, gantung diri, mati tenggelam, perkosaan, abortus, kematian mendadak, identifikasi, penggalian kuburan, bedah jenazah, traumatologi, dan infanticide. Team Teaching: Prof. dr. Amri Amir dr. Rita M., S.Pf.

PSIKOLOGI KRIMINAL ½ HKP 445, 1 SKS Dengan mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui sekaligus memahami adanya hubungan antara perbuatan yang melanggar hukum dengan factor-faktor kejiwaan (psikis). Team Teaching: Prof. Chainur Arrasyid, S.H. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum. Liza Erwina, S.H., M.Hum.

PERBADINGAN HUKUM PIDANA

HKP 446, 1 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang ketentuan-ketentuan umum Hukum Pidana yang termasuk ke dalam sistem Hukum Pidana terkemuka di dunia dengan cara membandingkannya dengan ketentuan-ketentuan umum Hukum Pidana Indonesia. Team Teaching: Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum. Syafruddin, S.H., M.H., DFM. Edi Yunara, S.H., M.Hum. Rafiqoh Lubis, S.H., M.Hum. Alwan, S.H.


51

KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA ½ HKP 547, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang masalah-masalah Hukum Pidana yang aktual di dalam masyarakat, terutama masalah (materi) yang belum diberikan atau dibahas secara terstruktur pada mata kuliah Hukum Pidana sebelumnya. Team Teaching: Prof. Chainur Arrasyid, S.H. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum. Liza Erwina, S.H., M.Hum.

ILMU POLITIK ½ HKT 451, 2 SKS Ilmu politik dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun mempunyai peranan yang khas. Kekhasan ini dilihat dari keinginan masyarakatnya membentuk suatu Negara nasional yang diatur dan dikuasai oleh rakyatnya sendiri. Agar tidak ketinggalan zaman mereka meniru bentuk lembaga-lembaga politik yang ada dalam masyarakat Negara yang lain di luar masyarakat negaranya (asing) tanpa memberi waktu dan pengalaman kepada diri sendiri untuk mempelajari dan kemudian menyesuaikannya pada keadaan kondisi masyarakat sendiri yang berakibat pada instabilitas nasional. Team Teaching: Edy Murya, S.H. Armansyah, S.H., M.H.

KAPITA SELEKTA HUKUM TATA NEGARA ½ HKT 452, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang hal-hal yang sangat mendasar dan perkembangan Hukum Tata Negara dan hal-hal yang aktual. Team Teaching: : Prof. Dr. M.Solly Lubis, S.H. Ahmad Siregar, S.H. Mirza Nasution, S.H., M.Hum.

PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA ½ HKT 453, 2 SKS Perbandingan Hukum Tata Negara membahas tentang asas-asas yang dijadikan sebagai bahan perbandingan antar sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, bentuk negara dan lainnya, yang dijadikan obejek perbandingan antara lain negara-negara ASEAN dan model sistem pemerintahan seperti Inggris dan Amerika Serikat.


52

Team Teaching: : Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H. Ahmad Siregar, S.H. Afnila, S.H., M.Hum. LEMBAGA KEPRESIDENAN ½ HKT 594, 1 SKS Keberadaan lembaga kepresidenan dijelaskan melalui latar belakang sejarahnya serta pengaturannya dalam konstitusi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia. Berdasarkan UUD 1945 dijelaskan kedudukan, kekuasaan/tugas/wewenang Presiden/Wakil Presiden dan pengisian jabatan tersebut. Mekanisme pengisian jabatan Presiden/Wakil Presiden apabila Presiden/Wakil Presiden berhalangan dan hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden serta hubungan Presiden/Wakil Presiden dengan lembaga-lembaga lainnya.

Team Teaching: Drs. Nazaruddin, S.H., M.A. Ahmad Siregar, S.H.

HUKUM ADMINISTRASI DAERAH ½ HKA 463, 2 SKS Mata kuliah ini membahas Hukum Administrasi Daerah dan Desa, pemerintahan pusat dan daerah, pemerintahan desa, otonomi daerah, fungsi kepala daerah dan wilayah, hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah, fungsi DPR dan DPRD, lembaga musyawarah desa dan masyarakat desa dalam konteks pembangunan desa. Team Teaching: Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum. Erna Herlinda, S.H., M.Hum. Amsali Syahputra Sembiring, S.H.

PERBANDINGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ½ HKA 464, 2 SKS Mata kuliah ini membahas perbandingan sistem Hukum Administrasi Negara dan sistem pengawasan atas perbuatan pemerintah antar negara-negara yang menganut sistem Kontinental dan Anglo Saxon. Team Teaching: Dr. Pendastaren Tarigan, S.H., M.S.


53

Latifah, S.H. Affila, S.H., M.Hum.

KAPITA SELEKTA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ½ HKA 465, 1 SKS Aproach system dari Kapita Selekta HAN ditekankan pada pokok-pokok yang dipilih untuk dijadikan topik bahasan yang setiap tahunnya mengalami perubahan karena recht karacter dari HAN itu sendiri yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging), misalnya tentang prinsip-prinsip dalam bidang Hukum Administrasi Daerah, Hukum Lingkungan, tentang konsep-konsep hukum dari HAN baik materil atau hukum formal dari HAN dimaksud, atau bisa juga menyangkut perburuhan dan Agraria. Team Teaching: : Prof. Muhammad Abduh, S.H. Dr. Pendastaren Tarigan, S.H., M.S. Dr. T. Kezeirina Devi Azwar, S.H., C.N., M.Hum.

HUKUM PERIZINAN ½ HKA 466, 2 SKS Hukum Perizinan adalah suatu bentuk keputusan pemerintah sebagai norma penutup untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan mewujudkan keadaan tertentu dalam negara hukum. Team Teaching: Prof. Muhammad Abduh, S.H. Dr. Pendastaren Tarigan, S.H., M.S. Afrita, S.H., M.Hum.

PENDAFTARAN TANAH LANJUTAN ½ HKA 471, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang teori pendaftaran tanah dan penerapannya di Indonesia, antara lain tentang pengertian pendaftaran tanah, perkembangan kegiatan pendaftaran tanah menurut tujuannya, tujuan utama penyelenggaraan legal cadastre dan bagaimana mencapainya. Team Teaching: Dr. M. Yamin, S.H., M.S., C.N. Tampil Anshari Siregar, S.H., M.S. Affan Mukti, S.H., M.Hum.


54

HUKUM TATA RUANG ½ HKA 472, 2 SKS Undang-undang Penataan Ruang ini telah dipatokkan sebagai skala undang-undang yang akan disinkronkan kepada seluruh kegiatan yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan bumi, air dan ruang angkasa yang bersumber dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan dijabarkan dalam UUPA Pasal 14 dan 15, Undang-undang Lingkungan Hidup. Undang-undang ini seolaholah bukan dari Hukum Agraria dan berdiri sendiri, oleh karena itu perlu dijelaskan bahwa Undang-undang No. 24 Tahun 1992, Undang-undang Penataan Ruang Nasional dan Peraturan Pemerintah Peraturan Tata Ruang untuk di daerah-Perda. Team Teaching: : Zaidar, S.H., M.Hum. Affan Mukti, S.H., M.Hum.

KAPITA SELEKTA HUKUM AGRARIA ½ HKA 473, 2 SKS Mata kuliah ini memberikan pengetahuan yang lebih luas dan mendalam tentang hukum tanah nasional yang didasarkan kepada UUD 1945 dan UUPA No. 5 Tahun 1960. Team Teaching: Tampil Anshari Siregar, S.H., M.S. Zaidar, S.H., M.Hum.

HAK TANGGUNGAN½ HKA 477, 1 SKS Mata kuliah ini membahas tentang sejarah Hak Tanggungan, posisi Hak Tanggungan dalam Hukum Jaminan, subjek Hak Tanggungan dan Objek Hak Tanggungan, terjadinya Hak Tanggungan, APHT, SKMHT, pendaftaran Hak Tanggungan, Roya Hak Tanggungan, Eksekusi Hak Tanggungan, Grosse Akta hak tanggungan serta perbandingannya dengan Mortgage. Team Teaching: Dr. M. Yamin, S.H., M.S., C.N. Affan Mukti, S.H., M.Hum. Zaidar, S.H., M.Hum.

HUKUM PERBURUHAN LANJUTAN ½ HKA 562, 1 SKS Mata kuliah ini membahas tentang prosedur penyelesaian sengketa dari kasus-kasus buruh di dalam negeri, kasus-kasus TKI di luar negeri dan penerapan konvensi-konvensi ILO yang baru diratifikasi.


55

Team Teaching: Kelelung Bukit, S.H. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum.

KAPITA SELEKTA HUKUM PERBURUHAN ½ HKA 565, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang perbandingan Hukum Perburuhan di Indonesia dengan negara-negara khususnya di Asia Pasifik. Team teching: Kelelung Bukit, S.H. Maria Kaban, S.H., M.Hum. Zulkarnain Nasution, S.H.

KAPITA SELEKTA HUKUM PERBURUHAN ½ HKA 565, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang sejarah gerakan buruh sejak zaman penjajahan hingga kemerdekaan, selain itu diuraikan juga beberapa hal pengertian buruh serta organisasi perburuhan yang ada baik di tingkat nasional, regional dan internasional. Team Teaching: Kelelung Bukit, S.H. Maria Kaban, S.H., M.Hum.

ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL ½ HKA 569, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang sejarah konstitusi ILO dan dilihat dari fungsi-fungsi Organisasi Perburuhan Internasional. Team teching: Kelelung Bukit, S.H. Agusmidah, S.H., M.Hum.

HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL ½ HKI 481, 2 SKS Hukum Lingkungan Internasional membahas teori serta perkembangan hukum menyangkut permasalahan lingkungan secara internasional. Aspek komponen lingkungan meliputi daratan, lautan (dan perairan tawar: sungai dan danau), serta udara dan ruang angkasa. Kerusakan dan pencemaran yang disebabkan aktivitas manusia baik secara damai (pertambangan, transportasi, deforestry-limbah B3-Konvensi Basel 1979) maupun perang (senjata nuklir, biologi


56

dan kimia, ranjau darat). Masalah ganti rugi pencemaran oleh industri internasional. Konvensi traktat dan persetujuan internasional mengenai upaya konservasi SDA dan pengaturan pemanasan iklim global (Protokol Kyoto). Peran lembaga internasional dan PBB mengenai permasalahan lingkungan global. Team Teaching: : Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H. Abdul Rahman, S.H., M.H. Jelly Leviza, S.H., M.Hum.

HUKUM LAUT INTERNASIONAL ½ HKI 482, 2 SKS Mata kuliah ini membahas perkembangan Hukum Laut Internasional yang tumbuh dengan pesatnya sejalan dengan perkembangan teknologi kelautan dalam memanfatkan laut. Team Teaching: Rosmi Hasibuan, S.H., M.H. Deni Ansari Purba, S.H., LLM.

KAPITA SELEKTA HUKUM INTERNASIONAL ½ HKI 483, 1 SKS Mata kuliah ini mempelajari kasus-kasus internasional yang terjadi yang berkaitan dengan Hukum Internasional Publik. Team Teaching: Prof. Syamsul Arifin, S.H., M.H. Arif, S.H., M.H.

HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL ½ HKI 487, 1 SKS Mata kuliah ini menjelaskan bagaimana latar belakang lahirnya organisasi internasional, fungsi dan peranan organisasi internasional yang ada dan bagaimana peranan Indonesia dalam keanggotaan organisasi internasional yang ada dan perannya dalam pergaulan internasional. Team Teaching: Hasnil Basri Siregar, S.H. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li.


57

Sutiarnoto MS, S.H., M.Hum.

HUKUM DIPLOMATIK ½ HKI 595, 1 SKS Mata kuliah ini membahas tentang sejarah lembaga diplomatik, hubungan diplomatik dalam praktek, kekebalan staf diplomatik di negara ketiga, berakhirnya misi diplomatik. Hukum Diplomatik sebagai hukum kebiasaan merupakan bagian dari hukum internasional yang pada awalnya lebih banyak bersendi pada azas-azas timbal balik (reciprositas) dan akhirnya banyak tertuang pada konvensi-konvensi internasional yang dirinci dalam satuan pelajaran. Team Teaching: Prof. Sanwani Nasution, S.H. Prof. Sulaiman Hamid, S.H. Bachtiar Hamzah, S.H. Sutiarnoto MS, S.H., M.Hum. Arif, S.H., M.H.

HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN½ HKE 601, 2 SKS Mata kuliah Hukum Perusahaan ditekankan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimaksudkan sebagai alat untuk memperkenalkan mahasiswa pada peraturan-peraturan hukum umumnya dan peraturan-peraturan pokok yang mengatur bentuk organisasi perusahaan Perseroan Terbatas. Team Teaching: Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum. Ramli Siregar, S.H., M.Hum. Windha, S.H., M.Hum.

HUKUM KEPAILITAN ½ HKE 603, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang konsep kepailitan, pengertian pailit, akibat pailit, pengertian utang, perdamaian, permohonan kewajiban pembayaran hutang, rehabilitasi, acara Pengadilan Niaga dan teknis pembuatan surat gugatan. Team Teaching: Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum. Hermansyah, S.H., M.Hum.


58

Windha, S.H., M.Hum.

HUKUM PASAR MODAL½ HKE 616 ½HKK 599, 2 SKS Mata kuliah ini memberikan pengertian dan pengenalan tentang teori dan praktek dasar, modal sebagai alternatif investasi bagi pemodal dan alternatif sumber pembiayaan bagi pengembangan dunia usaha, selian itu juga diberikan pemahaman tentang peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Team Teaching: Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. Ramli Siregar, S.H., M.Hum.

HUKUM INVESTASI ½HKE 604, 1 SKS Mata kuliah ini membahas peraturan perundang-undangan tentang investasi asing di Indonesia, kontrak investasi, pendirian dan pengoperasian perusahaan modal asing, perlunya investasi asing bagi negara-negara berkembang, pandangan negara maju atau pemodal kuat terhadap investasi di negara tujuan modalnya, metode penanaman modal asing di Indonesia, kebijakan pemerintah terhadap modal asing/ perizinan/daerah berusaha/pembebasan pajak dan atau barang modal, perkembangan investasi di Indonesia, alih teknologi dalam investasi asing dan penyelesaian sengketa bidang investasi. Team Teaching: Prof. Muhammad Abduh, S.H. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum. Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum.

HUKUM JAMINAN ½ HKK 469, 2 SKS Hukum Jaminan adalah bidang hukum yang berhubungan dengan lembaga yang berada dalam sistem Hukum Perdata. Objek jaminan berkaitan dengan Hukum Benda, sedangkan praktek penjaminan (pemasangan hak jaminan) berkaitan dengan Hukum Perikatan sebagai perjanjian pokok. Perjanjian pokok biasanya dalam bentuk perjanjian kredit perbankan. Team Teaching: Dr. Tan Kamello, S.H., M.S. O.K. Saidin, S.H., M.Hum.


59

Megarita, S.H., C.N.

KAPITA SELEKTA HUKUM PERDATA ½ HKK 420, 2 SKS Mata kuliah ini memberi pengertian yang lebih mendalam kepada mahasiswa mengenai masalah-masalah umum ditemui dan dikenal dalam praktek dengan membahas kasus-kasus. Team Teaching: Prof. T. Syamsul Bahri, S.H. Darwini, S.H., M.Hum.

KAPITA SELEKTA HUKUM PERDATA ½ HKK 420, 2 SKS Hukum Kontrak Bangunan merupakan variant dari Hukum Perjanjian. Sebab dalam Hukum Kontrak yang diketengahkan juga persoalan dalam Hukum Perjanjian tetapi dengan analisis yang lebih berorientasi kepada teori dan praktek hukum bisinis. Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang menitikberatkan kepada pembangunan di bidang ekonomi, Hukum Bangunan (bouwrecht) mempunyai fungsi penting dalam menunjang kemajuan ekonomi dan mencakup sejumlah peraturan perundang-undangan, berupa undang-undang ataupun peraturan-peraturan khusus lainnya yang dapat disimpulkan dalam satu sistem. Hukum Bangunan mengatur perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan pemborongan bangunan. Team Teaching: Dr. Tan Kamello, S.H., M.S. Rustam Zein, S.H. Zulkifli Sembiring, S.H.

HUKUM HAK MILIK ATAS BANGUNAN BERTINGKAT ½ HKK 424, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang Hak Milik Atas Bangunan Bertingkat mengenai rumah susun (condominium). Team Teaching: Rustam Zein, S.H. Chairul Bariah, S.H., M.Hum. Zulkarnain, S.H., M.Hum.

KAPITA SELEKTA HUKUM DAGANG


HKK 428, 2 SKS

60

Mata kuliah ini membahas tentang beberapa hal pokok di dalam Hukum Dagang yang terpilih untuk dibahas

yaitu tentang perbankan, penanaman modal asing (PMA), koperasi,

asuransi, makelar, merek dan lembaga-lembaga. Team Teaching: Puspa Melati Hasibuan, S.H., M.Hum. Zulfi Chairi, S.H.

HANDELSKOOP

HKK 426, 2 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang pengertian jual-beli perusahaan, berlakunya ketentuan UCP 5000 dan cara pembayaran yang sering dipergunakan adalah membuka kredit berdokumen (L/C). Team Teaching: Puspa Melati Hasibuan, S.H., M.Hum. Aflah, S.H.

KAPITA SELEKTA HUKUM ADAT ½ HKK 405, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang Hukum Adat pra Hindu, zaman Hindu, zaman VOC, zaman Dandels, zaman Rafles, zaman kolonial, dari tahun 1928-1945, 1945-1976, 1966 sampai Orde Baru, tahun 1998 sampai sekarang, hak ulayat serta beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak ulayat. Team Teaching: Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S. Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum. Malem Ginting, S.H. Maria Kaban, S.H., M.Hum. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum. Aguswinta Sembiring, S.H., M.Hum.

DELIK ADAT ½ HKK 406, 2 SKS Hukum Pidana Adat bersama dengan hukum positif lainnya yang sifatnya tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan secara faktual merupakan the living law. Hukum Pidana Adat (delik adat) adalah kaidah hukum yang turut mendasari pola hidup dan kehidupan masyarakat hukum adat. Fungsi pidana adat adalah untuk menjaga keseimbangan hidup dan ketentraman


61

masyarakat. Secara faktual juridis keberadaan hukum pidana adat masih relevan sebagai hukum positif

tidak

tertulis,

sebagaimana

dalam

keputusan

Pengadilan

Negeri

Mataram

No.052/Pid.Rin/1998 tanggal 23 Maret 1988. keputusan Pengadilan Negeri di Klungkung Bali No.654/K/Pd/83. Team Teaching: Maria Kaban, S.H., M.Hum. Malem Ginting, S.H. Idha Aprilyana, S.H., M.Hum. Syaiful Azam, S.H.

HUKUM HUTANG PIUTANG ½ HKK 417, 2 SKS Meningkatnya kegiatan ekonomi di masyarakat dan atau pengusaha, tidak terlepas dari aspek hutang-piutang. Pendalaman pengetahuan diperluas tentang bagaimana hukumnya, apa jaminannya dan bagaimana pengaturannya.

Team Teaching: Malem Ginting, S.H. Maria Kaban, S.H., M.Hum. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum. Keriahen Purba, S.H. Idha Aprilyana, S.H., M.Hum. Aguswinta Sembiring, S.H., M.Hum.

KAPITA SELEKTA HUKUM ISLAM ½ HKK 411, 2 SKS Mata kuliah ini membahas berbagai masalah dalam Hukum Islam yang aktual yang tercakup dalam kaidah-kaidah Fiqh dan pandangan para mujtahid berdasarkan Al-Qur’an, Hadist dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Team Teaching: Drs. Ramlan Yusuf Rangkuti, M.A. Rusydi, S.H., M.Hum. Idha Aprilyana SH., M.Hum. Dr.Utary Maharany B.,SH., M.Hum Yefrizawati, SH., M.Hum.


62

HUKUM PIDANA ISLAM ½HKK 432, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang perbuatan-perbuatan dalam Hukum Pidana yang dilakukan dalam bentuk kejahatan atau pelanggaran maupun ancaman hukumnya. Team Teaching: Drs. Ramlan Yusuf Rangkuti, M.A. Rusydi, S.H., M.Hum. Idha Aprilyana SH., M.Hum. Dr.Utary Maharany B.,SH., M.Hum Yefrizawati, SH., M.Hum.

HUKUM PERKAWINAN ISLAM ½HKK 436, 2 SKS Mata kuliah ini membahas bagaimana perkawinan dalam Islam, perceraian dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, serta kedudukan harta dalam perkawinan. Team Teaching: Drs. Ramlan Yusuf Rangkuti, M.A. Rusydi, S.H., M.Hum. Idha Aprilyana SH., M.Hum. Dr.Utary Maharany B.,SH., M.Hum Yefrizawati, SH., M.Hum.

KEJAHATAN ANAK ½ HKP 447, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang kejahatan anak, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dan usaha penanggulangannya. Team Teaching: Lukman Hakim Nainggolan, S.H. Abul Khair, S.H., M.Hum. M. Ekaputra, S.H., M.Hum. Rafiqoh Lubis, S.H., M.Hum.

POLITIK HUKUM PIDANA ½ HKP 449, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang cara-cara penanggulangan kejahatan dengan kebijakan yang menggunakan sarana penal (pidana) dan sarana non penal (di luar Hukum Pidana). Team Teaching: :


63

M. Hamdan, S.H., M.H.. Rafiqoh Lubis, S.H., M.Hum. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum.

VICTIMOLOGI ½ HKP 450, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang korban, memberikan dasar pemikiran untuk memahami dan menanggulangi berbagai masalah perilaku manusia yang menimbulkan penderitaan dan korban mental, fisik dan sosial. Team Teaching: Edi Yunara, S.H., M.Hum. Rafiqoh Lubis, S.H., M.Hum.

HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL ½ HKT 405, 2 SKS Mata kuliah ini menjelaskan bagaimana latar belakang lahirnya organisasi internasional, fungsi dan peranan organisasi internasional yang ada dan bagaimana peranan Indonesia dalam keanggotaan organisasi internasional yang ada dan perannya dalam pergaulan internasional. Team Teaching: Ahmad Siregar, S.H. Drs. Nazaruddin, S.H., M.A. HUKUM ADMINSTRASI DAERAH ⏐ HKT 406, 2 SKS Mata kuliah ini membahas Hukum Administrasi Daerah dan Desa, pemerintahan pusat dan daerah, pemerintahan desa, otonomi daerah, fungsi kepala daerah dan wilayah, hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah, fungsi DPR dan DPRD, lembaga musyawarah desa dan masyarakat desa dalam konteks pembangunan desa. Team Teaching: : Prof. M.Solly Lubis, S.H. Ahmad Siregar, S.H. LEMBAGA PEMILU ⏐ HKT 613, 2 SKS Mata kuliah ini mempelajari tentang Pemilu pada umumnya, Pemilu di Indonesia baik dari proses dan lembaga pelaksana.


64

Team Teaching: Armansyah, S.H., M.H. Mirza Nasution, S.H., M.Hum. KEUANGAN DAERAH ⏐ HKT 614, 2 SKS Mata kuliah ini mempelajari tentang sumber-sumber keuangan daerah, pengolahannya dan pertanggungjawabannya. Team Teaching: Faisal Akbar, S.H., M.Hum.

Yusrin, S.H., M.Hum. HUKUM EKONOMI ⏐ HKA 461, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang hukum yang berkenaan dengan peran serta pemerintah atau negara dalam pembangunan atau ekonomi. Team Teaching: Dr. Pendastaren Tarigan, S.H., M.S. Syafruddin Siba, S.H. Latifah, S.H. HUKUM AGRARIA KHUSUS ⏐ HKA 462, 2 SKS Mata kuliah ini membahas pengertian Hukum Agraria dalam konteks hukum pertanahan nasional, pendaftaran tanah, pembebasan dan pencabutan hak atas tanah. Team Teaching: Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum. Amsali Syahputra Sembiring, S.H. HUKUM KEUANGAN NEGARA ⏐ HKA 468, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang manajemen keuangan negara mulai dari pengurusan dalam arti luas dan perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, pengesahan pemeriksaan serta pengesahan perhitungan anggaran belanja negara secara khusus. Team Teaching: Prof. Muhammad Abduh, S.H. Dr. Pendastaren Tarigan, S.H., M.S. Marwan Arhas, S.H.


65

HUKUM KEPENDUDUKAN ⏐ HKA 469, 2 SKS Hukum dan Kependudukan merupakan suatu studi yang melakukan kajian kependudukan dan hukum sebagai variabel-variabel yang berpengaruh secara timbal balik atau kajian hukum kependudukan dengan memasukkan dimensi sosialnya. Team Teaching: : Suria Ningsih, S.H., M.Hum. Syamsiar Yulia, S.H., C.N.

TENTANG PENCABUTAN HAK ⏐ HKA 474, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang pencabutan hak atas tanah yang berlaku atas semua tanah yang merupakan satu-satunya jalan terakhir untuk mendapatkan tanah yang akan dipergunakan bagi kepentingan umum dan dalam penetapannya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah (Presiden), namun bekas pemilik harus mendapat ganti kerugian yang layak. Pelaksanaannya melalui prosedur tertentu dan bersifat memaksa, baik dilakukan secara biasa apalagi secara mendesak. Team Teaching: Tampil Anshari Siregar, S.H., M.S. Mariati Zendrato, S.H., M.Hum. PRAKTEK PEMBUATAN AKTA TANAH ⏐ HKA 475, 2 SKS Mata kuliah ini memperkenalkan beberapa macam formulir akta, yang pembuatannya wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berfungsi sebagai penghubung antara lembaga PPAT dan Kantor Pertanahan dalam rangka pendaftaran pengalihan hak, beralihnya hak, pendirian hak baru di atas hak lain, atau dijadikannya objek hak tanggungan. Praktek pengisian formulir akta adalah sebagai realisasi dari pengetahuan mahasiswa tentang akta tersebut. Team Teaching: Dr. M. Yamin, S.H., M.S., CN. Tampil Anshari Siregar, S.H., M.S.. PERUMAHAN, PEMUKIMAN, REI ⏐ HKA 476, 2 SKS Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna tanah untuk pembangunan, perlu dibangun bangunan perumahan, pemukiman yang pada umumnya dibangun oleh pengusaha yang


66

tergabung di dalam REI. Mata kuliah ini membahas masalah-masalah yang bersangkutan dengan pemilikan, pemberian tanda bukti pemilikannya, dan kemungkinan dijadikan jaminan hutang. Team Teaching: : Dr. M. Yamin, S.H., M.S., C.N. Affan Mukti, S.H., M.Hum. Mariati Zendrato, S.H., M.Hum. SOSIOLOGI INDUSTRI ⏐ HKA 567, 2 SKS Sosiologi Industri adalah bagian dari sosiologi yang memfokuskan pembahasannya pada struktur ekonomi dan industrinya atau interaksi masyarakat industri menunjukkan karakter, nilainilai tujuan serta arah perkembangannya. Team Teaching: Prof. Muhammad Abduh, S.H. Dr. Pendastaren Tarigan, S.H., M.S. Zulkarnain Nasution, S.H. HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL ⏐ HKI 486, 2 SKS Pengembangan hukum ekonomi merupakan langkah solusi terhadap pengembangan hukum internasional. WTO merupakan suatu solusi hukumuntuk menerapkan kaidah perdagangan dalam hubungan perdagangan internasional. Bank Dunia bekerjasama dengan WTO dalam menegakkan kaidah hukum internasional dan perdagangan dalam mengembangkan hukum investasi, pengamanan modal di masing-masing negara. Pengembangan Hukum Ekonomi Internasional meliputi masalah investasi, perdagangan, kelautan, penanaman modal dan bea cukai.

Team Teaching: Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H. Abdul Rahman, S.H., M.H.. HUKUM UDARA/RUANG ANGKASA ⏐ HKI 484, 2 SKS Hukum Udara dan Ruang Angkasa atau Hukum Angkasa (space law) terbagi atas hukum udara (air law) dan hukum ruang angkasa atau hukum antariksa (out space law). Hukum Udara membahas teori kedaulatan di udara (Konvensi Paris 1919, Protokol Paris 1929 dan Konvensi Chicago 1944), No fly zone, air piracy (Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Montreal 1971), dan


67

lalu lintas penerbangan sipil, peran PBB dan lembaga internasional ICAO (International Civil Aviation Organization). Hukum Ruang Angkasa membahas tentang kebebasan di antariksa (oter space treaty 1967), masalah GSO (Orbit Geo Stasioner) prinsip common heritage ofmankind, satelit komunikasi RSS (Remote Sensing Satellite), stasiun ruang angkasa-Deklarasi Bogotta. Protokol Kyoto 1997 mengenai perubahan iklim global oleh emisi gas rumah kaca ke ruang udara/angkasa. Team Teaching: Sutiarnoto MS, S.H., M.Hum. Arif, S.H., M.H. HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL ⏐ HKI 488 , 2 SKS Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang utama dan sempurna karena dibuat oleh negara-negara dan dibuat secara tertulis sehingga lebih menjamin kepastian hukum. Konvensi Wina tahun 1969 merupakan kesepakatan masyarakat bangsa-bangsa tentang hukum perjanjian internasional. Selain memuat perkembangan-perkembangan progresif, konvensi juga masih juga tetap mengakui eksistensi hukum kebiasaan perjanjian internasional tentang persoalan-persoalan yang belum diatur dalam konvensi. Mengenai ruang lingkup berlakunya konvensi Wina 1969 hanya membatasi mengatur perjanjian internasional yang dibuat antar negara-negara. Sedangkan lingkup materinya meliputi: hal kesepakatan untuk mengikatkan diri pada perjanjian, hal pelaksanaan, hal perubahan, hal penghentian perjanjian serta penutup dan lampiran. Team Teaching: : Rosmi Hasibuan, S.H., M.H. PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL ⏐ HKI 615, 2 SKS Penyelesaian sengketa menurut Hukum Internasional dapat dilakukan dengan cara damai dan dengan cara paksa. Perkembangan kedua cara penyelesaian sengketa ini sangat signifikan sesuai dengan perkembangan yang ada pada masyarakat internasional baik melalui forum lembaga-lembaga internasional, forum regional, maupun forum antar masyarakat internasional lainnya. Team Teaching: Prof. Sanwani Nasution, S.H. Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H.


68

Jelly Leviza, S.H., M.Hum. HUKUM PERSAINGAN USAHA ⏐ HKE 602, 2 SKS Mengkaji hukum persaingan, pengertian hukum persaingan, sejarah hukum persaingan, teori hukum persaingan, dan ruang lingkup hukum persaingan, serta ketentuan-ketentuan hukum persaingan dalam kaitannya dengan perkembangan IPTEK. Team Teaching: Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li.

HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL ⏐HKE 606, 2 SKS Mata Kuliah ini membahas tentang sistem ekonomi internasional mulai dari sebelum Perang Dunia ke II, sistem moneter internasional, sistem keuangan internasional dan sistem perdagangan internasional. Team Teaching: Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H. Abdul Rahman, S.H., M.H. HUKUM MARITIM ⏐HKE 607, 2 SKS Hukum Maritim adalah mata kuliah pilihan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum pada Bagian Hukum Ekonomi, dimana mata kuliah ini dimaksudkan memberikan teori dan gambaran nyata mengenai Hukum maritime di Indonesia. Team Teaching: Hasnil Basri Siregar, S.H. HUKUM TRANSAKSI BERJAMIN ⏐ HKE 608, 2 SKS Mengemukakan berbagai bentuk dan atau sistem lembaga jaminan, dan hak tanggungan yang saat ini diatur dalam hukum Indonesia. Mulai dari cara mengikatkannya hingga pendaftarannya dan peroyaan. Team Teaching: Dr. M. Yamin, S.H., M.S., C.N. Tampil Anshari Siregar, S.H., M.S. AKUNTANSI UNTUK AHLI HUKUM ⏐ HKE 609, 2 SKS


69

Mata kuliah ini membahas pengertian Dasar Akuntansi, Akuntansi dan Kegiatan Perusahaan, Pembukuan, Prinsip-prinsip Dalam Praktek Neraca, Laporan Keuangan, Piutang Dagang, Akuntansi Publik, Profesi Akuntan di Pasar Modal, Analisis Kasus. Team Teaching: Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. Dr.Sunarmi, S.H.,M.Hum. Dr. T. Kezeirina Devi Azwar, S.H., C.N., M.Hum. TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL ⏐HKE 610, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang para pelaku dalam bisnis internasional, perdagangan barang dan jasa, investasi baik langsung maupun tidak langsung dan masalah keuangan global maupun perantara keuangan resmi lainnya. Team Teaching: Prof. Sanwani Nasution, S.H. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. Abdul Rahman, S.H., M.H. HUKUM TELEMATIKA ⏐HKE 611, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang Kerangka Kajian Hukum Telematika, Aspek Hukum Telematika, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi, Aspek Hukum Media dan Internet, Aspek Hukum Perikatan dan Aspek Hukum Kekayaan Intelektual.

Team Teaching: Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. Dr. T. Kezeirina Devi Azwar, S.H., C.N., M.Hum. Windha, S.H., M.Hum. SOSIOLOGI HUKUM ⏐ HK 589, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang sejarah perkembangan Sosiologi Hukum di barat dan di Indonesia, teori-teori dan metode pada studi hukum dalam masyarakat yang tercermin dalam perundang-undangan di Indonesia, bagaimana berfungsinya hukum dalam masyarakat serta


70

hubungan timbal-balik antara hukum dengan bidang ilmu lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Team Teaching: Jusmadi Sikumbang, S.H., M.S. Suria Ningsih, S.H., M.Hum. M. Husni, S.H., M.H. Dedi Harianto, S.H., M.Hum. Syamsiar Yulia, S.H., C.N. Syafruddin Siba, S.H. Erna Herlinda, S.H., M.Hum. Latifah, S.H. ANTROPOLOGI HUKUM ⏐ HK 590, 2 SKS Dalam mata kuliah ini akan diperkenalkan sejarah perkembangan Antropologi Hukum, teori-teori dan tema-tema yang berkembang di dalamnya seperti proses penyelesaian sengketa (dispute settlement), yang sangat mendominasi karya-karya Antropologi Hukum sejak awal kemunculannya dan masalah pluralisme hukum (legal pluralism) yang hingga saat ini menjadi acuan. Dengan diperkenalkannya pendekatan-pendekatan ini diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi antara hukum dan perkembangan masyarakat yang demikian pesat dimana hukum tumbuh dan berkembang didalamnya. Team Teaching: Prof. Warsani, S.H. Edy Ikhsan, S.H., M.A. PSYCHOLOGI ⏐HK 591, 2 SKS

HUKUM DAN WANITA⏐ HK 612, 2 SKS Mata kuliah ini memperkenalkan adanya diskriminasi dan ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan di dalam hukum, yang antara lain membahas tentang istilah-istilah kunci dan berbagai aliran dalam studi perempuan, masalah ketidakadilan gender dan seksualitas yang dialami perempuan, serta masalah kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan di depan hukum melalui instrumen internasional dan nasional. Team Teaching: Sinta Uli, S.H., M.Hum.


71

Chairul Bariah, S.H., M.Hum. Nurmalawaty S.H., M.Hum. PRAKTEK PERADILAN PERDATA ⏐ HKK 616, 2 SKS Mata kuliah ini memberi dasar-dasar kemahiran/keterampilan dalam berperkara Perdata di pengadilan yang meliputi : o

Pemahaman terhadap sebuah kasus Perdata;

o

Mensimulasikan sebuah kasus dalam persidangan Perdata;

o

Memberikan pendapat hukum terhadap sebuah kasus yang telah selesai disidangkan.

Dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat berperan dan memahami tata cara berperkara baik sebagai Hakim, Jaksa, Advokad, Panitera, Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Hukum Acara Perdata, sehingga tujuan dan fungsi hukum dapat tercapai. Team Teaching: Abdul Muis, S.H., M.S. M. Hayat, S.H. M. Nuh, S.H., M.Hum. Hermansyah, S.H., M.Hum. M. Husni, S.H., M.H. Malem Ginting, S.H. PRAKTEK PERADILAN PIDANA ⏐ HKP 617, 2 SKS Mata kuliah ini memberi dasar-dasar kemahiran/keterampilan dalam berperkara pidana di pengadilan yang meliputi : o

Pemahaman terhadap sebuah kasus pidana;

o

Mensimulasikan sebuah kasus dalam persidangan pidana;

o

Memberikan pendapat hukum terhadap sebuah kasus yang telah selesai disidangkan.

Dengan demikian diharapkan mahasiswa secara utuh dapat berperan sebagai Hakim, Jaksa, Advokad, Panitera, sesuai dengan Hukum Acara Pidana.

Team Teaching: Abul Khair, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum. Tambah Sembiring, S.H. Edi Yunara, S.H., M.Hum.


72

PRAKTEK PERADILAN TATA USAHA NEGARA ⏐ HKA 618, 2 SKS Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar kemahiran/keterampilan dalam berperkara. Mengikuti peradilan semu Peradilan Tata Usaha Negara mahasiswa diharapkan mampu berperan sebagai Tergugat, Penggugat dan Perangkat Pengadilan khususnya hakim yang memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Team Teaching: Dr. Pendastaren Tarigan, S.H., M.S. Dr.Budiman Ginting, S.H., M.Hum. Bachtiar Hamzah, SH Suria Ningsih, S.H.,M.Hum. PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ⏐ HK 619, 2 SKS Peraturan perundang-undangan suatu negara, terutama undang-undang merupakan barometer negara. Kebutuhan akan peraturan perundang-undangan negara akan semakin meningkat, dimana pelaksanaan hukum dalam negara hukum (rule of law) tidak hanya berdasarkan undang-undang semata, tetapi telah menjurus kepada peraturan pelaksananya berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan Pelaksana lainnya (peraturan organik). Dengan mata kuliah ini diharapkan setiap mahasiswa dapat mengetahui prosedur dan cara merancang seluruh peraturan perundang-undangan sampai kepada pengundangannya. Team Teaching: Ahmad Siregar, S.H. Drs. Nazaruddin, S.H., M.A. Faisal Akbar, S.H., M.Hum. Mirza Nasution, S.H., M.Hum. Afnila, S.H., M.Hum PERANCANGAN KONTRAK ⏐ HKP 620, 2 SKS Mata kuliah ini membahas tentang teknik-teknik pembuatan kontrak dari yang bersifat sederhana sampai kepada kontrak yang bersifat internasional. Team Teaching: Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H.


73

M. Hayat, S.H. M. Husni, S.H., M.H. Hermansyah, S.H., M.Hum. PENULISAN SKRIPSI ⏐ PS 586, 4 SKS Penulisan skripsi mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam menguasai dan merumuskan suatu masalah, menerapkan teori dan metode yang sesuai serta mengikuti tata cara sistematik, logis, terpadu dan jelas.

BAB V SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. TUJUAN PENDIDIKAN Tujuan program studi ilmu hukum Fakultas Hukum USU adalah menghasilkan lulusan berkualitas yang : 1. Menguasai hukum Indonesia; 2. Menguasai dasar ilmiah dan dasar kemahiran kerja untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum; 3. Mengenal dan peka terhadap masalah keadilan dan masalah kemasyarakatan; 4. Mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat; 5. Mampu menggunakan hukum sebagai saranan untuk memecahkan masalah kemasyarakatan dengan bijaksana dan berdasar atas prinsip hukum. Untuk berprofesi dibidang hukum lulusan S1 Fakultas Hukum akan dibekali dengan dasar-dasar “Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).”


74

Sebagai pedoman penyusunan kurikulum berbasis kompetensi adalah dengan diterbitkannya SK.Mendiknas No.232/U/2000 dan No.045/U/2002. SK ini menggantikan kurikulum tahun 1994 yang dituangkan dalam SK.Mendikbud No.056/U/1996. Adapun yang dimaksud dengan kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain sebagai a methode of inquiry, yang merupakan suatu metode pembelajaran yang menumbuhkan hasrat besar untuk ingin tahu, meningkatkan kemampuan untuk menggunakan atribut kompetensi guna menentukan pilihan jalan kehidupan dimasyarakat, meningkatkan cara belajar sepanjang hayat (learning to learn dan learning throught of life).

B. PENGERTIAN SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) Program pendidikan sarjana diselenggarakan berdasarkan sistem kredit semester (SKS). Sistem kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan pendidikan dinyatakan dalam Satuan Kredit. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam waktu suatu jenjang pendidikan. Satu semester setara dengan 16-18 minggu. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar. Satuan kredit semester perkuliahan tiap semester meliputi

kegiatan:

a. 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal antara dosen dan mahasiswa; b. 60 menit kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan yang tidak terjadwal, yang diberi oleh dosen untuk dilakukan mahasiswa misalnya dalam bentuk tugas atau penyelesaian soal; c. 60 menit kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau menyelesaikan tugas akademik lain, misalnya dalam bentuk membaca buku referensi. C. BEBAN KREDIT DAN LAMANYA PENDIDIKAN Jumlah pengambilan beban kredit untuk mahasiswa baru diberikan dalam bentuk paket yaitu 40 SKS untuk semester I dan II. Mahasiswa baru harus mengambil beban kredit seluruh mata kuliah Semester I yang ditawarkan (< 20 SKS).


75

Untuk semester II beban kredit yang boleh diambil tidak tergantung pada keberhasilan hasil studi Semester I. Besar beban kredit pada Semester II yang boleh diambil jumlahnya adalah 40 SKS dikurangi jumlah SKS yang diambil pada Semester I dan mata pelajaran yang dibenarkan untuk diambil hanyalah mata pelajaran yang ditawarkan pada Semester I dan II. Khusus bagi mahasiswa yang pada hasil evaluasi akhir Semester I menunjukkan prestasi yang baik, maka beban SKS yang diijinkan disesuaikan dengan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh. Untuk semester berikutnya (Semester II ke atas) beban kredit yang dapat diambil ditentukan dengan memperhitungkan keberhasilan studi pada semester sebelumnya. Besar beban SKS maksimum yang dijinkan ditetapkan berdasarkan IP yang diperoleh adalah : IP Semester dan beban SKS Maksimum yang diijinkan :

INDEKS

PRESTASI

BEBAN SKS MAKSIMUM

SEMESTER YANG DIIJINKAN >3

24

2,50 – 2,99

22

2,00 – 2,49

20

1,50 – 1,99

17

< 1,50

15

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 390/JO5.1/PP/01, tanggal 18 Juni 2001 Program Pendidikan Sarjana Hukum dengan beban Kredit 144-148 SKS yang dijadwalkan selesai dalam 8 semester.


76

D. EVALUASI KEBERHASILAN Tujuan evaluasi keberhasilan belajar yang dilakukan terhadap mahasiswa bertujuan untuk menentukan : o

Keberhasilan belajar mahasiswa

o

Beban studi yang diperbolehkan untuk diambil mahasiswa pada semester berikutnya.

o

Kelanjutan mahasiswa dalam program pendidikan yang sedang ditempuh

o

Akhir masa studi mahasiswa

o

Putus studi, drop out (DO)

Evaluasi untuk menentukan keberhasilan belajar mahasiswa menempuh program sarjana dilakukan dalam bentuk :

1. Evaluasi perkuliahan dijadwalkan dalam kalender akademik dengan ketentuan: a. Ujian tengah semester dilaksanakan minimal sekali dalam 1 (satu) semester; b. Ujian akhir semester dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada akhir semester dengan ketentuan tidak ada ujian susulan; c. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian akhir semester mata kuliah yang diambil dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka mata kuliah tersebut tidak diperhitungkan dalam menetapkan Indeks Prestasi (IP) semester; d. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian akhir semester seluruh mata kuliah dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pada semester berikutnya mahasiswa dibolehkan mengambil beban kredit yang sama jumlahnya dengan beban kredit pada semester sebelumnya; e. Nilai ujian kuliah ditentukan dari hasil ujian tengah semester, ujian semester dan nilai tugas-tugas atau kegiatan terstruktur lainnya dengan perbandingan bobot sebagai berikut: - Nilai ujian tengah semester

: 30%

- Nilai tugas

: 10%

- Nilai akhir semester

: 60%

2. Evaluasi Prestasi Keberhasilan Prestasi keberhasilan ditentukan oleh angka Indeks Prestasi yang ditentukan pada setiap akhir semester. Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung berdasarkan jumlah beban kredit yang diambil dalam satu semester dikalikan dengan bobot prestasi masing-masing mata kuliah dibagi jumlah beban kredit yang diambil.


77

∑ (K x N) IP = ∑K K = SKS masing-masing mata kuliah yang tercantum dalam KRS pada semester yang bersangkutan N = Bobot prestasi masing-masing mata kuliah Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah IP yang dihitung berdasarkan jumlah beban kredit yang diambil mulai semester I sampai dengan semester yang terakhir dikalikan bobot prestasi masing-masing mata kuliah dibagi beban kredit yang diambil. ∑ (K x N) IP = ∑K K = Jumlah SKS setiap mata kuliah mulai semester satu sampai semester yang

terakhir

dijalani. N = Bobot prestasi masing-masing mata kuliah

Nilai Prestasi

Bobot Prestasi

Golongan Prestasi

A

4,00

Sangat Baik

B+

3,50

Baik

B

3,00

Baik

C+

2,50

Cukup

C

2,00

Cukup

D

1,00

Kurang

E

0,00

Gagal

E. EVALUASI UNTUK MENENTUKAN PUTUS STUDI ATAU DROP OUT (DO) 1. Bagi mahasiswa baru yang telah terdaftar sebagai mahasiswa USU tetapi tanpa sesuatu alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak mengikuti perkuliahan pada semester I yang semestinya wajib diikutinya, dengan sendirinya dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa USU;


78

2. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi dan melaksanakan kewajiban akademik yang secara peraturan harus dipenuhinya (dua semester) dan mahasiswa tersebut tanpa ijin secara tertulis dari Pimpinan Fakultas dan Universitas, maka mahasiswa tersebut dengan sendirinya dinyatakan putus studi atau mengundurkan diri. Bagi mahasiswa yang oleh Pengadilan Negeri dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi hukuman Pidana maka mahasiswa tersebut secara sendirinya dinyatakan gugur haknya sebagai mahasiswa Universitas Sumatera Utara dan dinyatakan sebagai mahasiswa putus studi; 3. Bagi mahasiswa yang pada evaluasi akhir semester II, IV, VI dan VIII, tidak dapat mengumpulkan jumlah SKS yang lulus masing-masing sekurang-kurangnya sebanyak 22 SKS, 45 SKS, 72 SKS dan 96 SKS dengan bobot nilai ujian sekurang-kurangnya C, maka mahasiswa tersebut dinyatakan putus studi. Sebelum Surat Keputusan putus studi diterbitkan mahasiswa tersebut diminta untuk mengundurkan diri.

F. PENAWARAN MATA KULIAH Penawaran mata kuliah dilakukan dengan mengelompokkan mata kuliah dalam semester Ganjil dan Semester Genap. Walaupun telah dikelompokkan, berdasarkan semester ganjil dan genap untuk memperpendek masa studi mata kuliah tersebut ditawarkan secara simultan. Pelaksanaan kuliah simultan dilaksanakan tetap mengacu pada semester ganjil dan genap. Pada semester ganjil, maka kuliah reguler adalah semua mata kuliah semester ganjil, sedang mata kuliah semester genap menajdi pendamping. Sebagai contoh: bila pada semester ganjil, yang reguler adalah semester 1, 3, 5 dan 7, sedangkan semester genap 2, 4, 6 dan 8 menjadi pendamping demikian sebaliknya.

G. SISTEM PENILAIAN Sistem penilaian dalam evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa dilakukan dengan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau Penilaian Acuan Norma (PAN). Sistem Penilaian Acuan Patokan adalah sistem yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa berdasarkan patokan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu menentukan nilai batas lulus untuk masing-masing mata kuliah, misalnya: 80-100

:A

73-79

: B+

68-72

:B

62-67

: C+


79

56-62

:C

45-55

:D

0-44

:E

Contoh sistem Penilaian Acuan Patokan mata kuliah HK 240 : -

Nilai ujian tengah semester (UTS) bobot 30 %, mahasiswa benar 69 dari skor ideal 100.

-

Nilai tugas, bobot 10% mahasiswa benar 65 dan skor ideal 80

-

Nilai akhir semester (UAS) bobot 60%m nahasiswa benar 70 dari skor ideal 100.

Cara perhitungan adalah sebagai berikut : Nilai UTS

: 69/100 x 30% = 20,7%

Nilai Tugas

: 65/80 x 10% = 8,13%

Nilai UAS

: 70/100 x 60% = 42% ____________________ Total

= 70,83%

Maka nilai yang diperoleh mahasiswa berdasarkan kriteria di atas adalah “B”. Sistem penilaian acuan norma adalah sistem yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa berdasarkan hasil ujian mahasiswa lain dalam kelompoknya. Misalnya kriteria nilai yang ditetapkan sebagai berikut : 10% tertinggi

:A

10% lebih baik

: B+

10% baik

:B

20% di atas rata-rata

: C+

20% rata-rata

:C

20% di bawah rata-rata

:D

10% kurang

:E

Sistem penilaian acuan norma mata kuliah HK 240, setelah menggabung nilai ujian tengah semester, nilai tugas dan nilai ujian akhir semester adalah sebagai berikut:

No

NIM

Nilai

1

900200287

65

2

940200292

55


80

3

930200263

70

4

920200283

85

5

910200251

75

6

900200293

40

7

930200267

35

8

920200269

80

9

910200259

90

10

940200293

95

Untuk mengkonversi nilai tersebut menjadi nilai prestasi ditentukan lebih dahulu nilai tertinggi dan terendah untuk mendapatkan selisih yakni : 95-35 = 60. Nilai prestasi yang diperoleh mahasiswa dalam MK HK.240 adalah sebagai berikut : A

: 95-(10/100x60) = 89 --- 95

B+

: 95-(20/100x60) = 83 --- 88

B

: 95-(30/100x60) = 77 --- 82

C+

: 95-(50/100x60) = 65 --- 76

C

: 95-(70/100x60) = 53 --- 64

D

: 95-(90/100x60) = 41 --- 52

E

: 95-(100/100x60) = 35 --- 40

Berdasarkan rentang Nilai tersebut dapat diberikan nilai kepada masing-masing mahasiswa misalnya NIM 910200251 mendapat nilai “C+”. Untuk meringankan beban mahasiswa diadakan ujian khusus. Sesuai dengan kebijakan Fakultas, ujian khusus diberikan kepada mahasiswa yang tinggal 2 (dua) mata kuliah dengan nilai C,D,E untuk mengulang sedang yang lain sudah lulus. Mahasiswa yang boleh mengikuti ujian khusus di samping persyaratan di atas, pada KRS mahasiswa yang bersangkutan telah tercantum untuk skripsi dan hanya diberikan sekali dalam 1 semester.

H. SKRIPSI Skripsi merupakan karya ilmiah mahasiswa yang dibuat berdasarkan hasil penelitian di lapangan atau penilitian di perpustakaan yang nantinya akan diuji oleh satu tim. 1. Tata Cara/Teknis Penulisan Skripsi : a. Pengetikan :


81

1. Jenis atau bentuk huruf Times New Roman dengan ukuran 12 2. Ukuran kertas standard (A4) 3. Jarak baris Jarak antara baris satu dengan baris lainnya 2 (dua) spasi 4. Batas tepi Diukur dari tepi kertas sebagai berikut: a. Batas atas

: 4 cm

b. Batas bawah : 3 cm c. Batas kiri

: 4 cm

d. Batas kanan

: 3 cm

5. Pengisian ruangan Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh mulai dari batas tepi kiri samapai batas kanan, jangan ada ruangan yang terbuang, kecuali kalau akan mulai dengan alinea baru, sub judul atau hal-hal khusus. 6. Alinea baru Dimulai dengan jarak 1,1 cm atau pengetikan karakter yang kesepuluh dari batas tepi kiri. 7. Judul, sub judul, sub-sub judul dan lain-lain a. Judul harus ditulis dengan huruf besar (kapital) semua diatur simetris dengan jarak 4 cm dari tepi atas, tanpa diakhiri titik; b. Sub judul diketik mulai dari batas kiri, semua kata dimulai dengan huruf besar (kapital), kecuali kata penghubung atau kata depan, tanpa digaris bawah, dan tidak diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah Sub Judul dimulai dengan alinea baru; c. Sub sub judul diketik mulai dari batas tepi kiri, hanya huruf pertama saja menggunakan huruf besar(kapital), tanpa diakhiri titik. Kalimat pertama sesudah sub sub judul dimulai dengan alinea baru. 8. Perincian ke bawah Jika ada perincian yang harus disusun ke bawah, dipakai nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat perincian. Penggunaan tanda selain angka dan huruf tidak dibenarkan. 9. Huruf miring Huruf miring biasanya digunakan untuk : a. Penekanan sebuah kata atau kalimat; b. Menyatukan judul buku atau majalah;


82

c. Menyatakan kata atau frasa asing. 10. Penulisan angka Perlu diperhatikan ketentuan penulisan sebagai berikut : a. Bilangan di bawah seratus dan kelipatannya, seribu dan kelipatannya ditulis dengan huruf; b. Bilangan terdiri dari tiga angka atau lebih ditulis dengan angka; c. Prosentase tetap ditulis dengan angka; d. Angka tidak boleh digunakan sebuah kalimat. b. Struktur Penulisan : 1. Judul 2. Halaman pengesahan/persetujuan 3. Kata Pengantar 4. Daftar Isi 5. Daftar Tabel (jika ada) 6. Abstrak 7. Bab Pendahuluan berisi : 7.1. Latar Belakang 7.2. Perumusan Masalah 7.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan 7.4. Keaslian Penulisan 7.5. Tinjauan Kepustakaan 7.6. Metode 7.7. Sistematika 8. Bab-bab Pembahasan (disusun berdasarkan masalah) 9. Bab Kesimpulan dan Saran 10. Daftar Pustaka 11. Lampiran (jika ada) Judul Skripsi, rumusan pokok yang dikemukakan dalam penulisan, judul harus dinyatakan dengan singkat, jelas dan relevan dengan isi sehingga mudah dipahami. Apabila diperlukan judul terdiri dari sub judul. Sub judul hendaknya merupakan rumusan singkat dan jelas. Kata Pengantar, berisi gambaran umum tentang adanya kewajiban penulisan skripsi serta hasil yang diharapkan dari penulisan tersebut. Di dalam kata pengantar termuat ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memungkinkan selesainya skripsi.


83

Daftar Isi, merupakan keseluruhan pokok atau isi skripsi mulai dari kata pengantar. Daftar isi, daftar table, abstrak, bab-bab, sub bab, daftar pustaka hingga lampiran. Daftar Tabel, merupakan daftar dari table yang dimasukkan dalam naskah skripsi, table yang tidak termasuk dalam naskah hendaknya dicantumkan dalam laporan. Abstrak, merupakan pernyataan tentang masalah skripsi secara keseluruhan, metode, hasil penelitian dan pembahasan secara ringkas dan padat sehingga dapat dipahami masalahmasalah pokok yang ditulis tanpa membaca skripsi keseluruhan, diketik satu sapasi dalam satu halaman. Bab Pendahuluan, memuat informasi tentang latar belakang, tinjauan pustaka, metode dan sistematika. Bab Pembahasan, merupakan pokok permasalahan yang dibahas

dalam skripsi dan

terorganisir dalam beberapa bab yang tersusun secara logik. Bab Kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan dari permasalahan pokok dari keseluruhan. Kesimpulan bukan merupakan rangkuman ataupun ikhtisar. Saran merupakan upaya yang diusulkan agar hal-hal yang dikemukakan dalam pembahasan dapat lebih berhasil guna berdaya guna. Daftar Kepustakaan, terdiri atas kepustakaan terbaru berupa buku, jurnal atau majalah ilmiah dan terbitan berkala lainnya. Sebaliknya daftar ini terbagi atas daftar rujukan dan daftar bacaan. Daftar rujukan merupakan uraian bibliografis yang lengkap dari setiap sumber yang dikutip dalam penulisan sedangkan daftar bacaan adalah keseluruhan bibkiografi yang relevan yang dibaca guna memperkaya wawasan dalam penulisan skripsi. Lampiran merupakan kelengkapan skripsi yang tidak dicantumkan dalam naskah. c. Penomoran I,II,III, … A,B,C, … 1,2,3, … a),b),c), … 1),2),3), … Untuk menyatakan sub bag di dalam skripsi dan seterusnya. d. Kutipan 1. Kutipan langsung a. Harus sama dengan aslinya baik mengenai susunan kata-katanya, ejaannya, maupun tanda-tanda bacanya;


84

b. Jika panjangnya kurang dari lima baris, pengetikannya diintegrasikan dalam teks atau naskah dengan dua spasi dan diberi tanda kutip pada dan akhir; c. Jika panjangnya lima baris atau lebih diketik berspasi satu tanpa tanda kutip pada awal dan akhir kutipan, dimulai setelah 1,02 cm dari margin kiri. Jarak antara kutipan yang panjangnya lima baris atau lebih dan teks adalah dua spasi; d. Apabila dalam kutipan perlu dihilangkan beberapa bagian dari kalimat, maka pada bagian yang dihilangkan diganti 3 titik; e. Kalau dari suatu kutipan itu yang dihilangkan langsung pada akhir kalimat, maka diganti dengan 4 titik; f. Titik 4 juga digunakan jika yang dihilangkan bagian awal kalimat berikutnya atau lebih; g. Kalau perlu disisipkan sesuatu ke dalam kutipan, dipergunakan tanda kurung besar (…); h. Kalau dalam kutipan yang panjangnya kurang dari lima baris terdapat tanda kutip (dua koma), maka tanda kutip itu diubah menjadi tanda kutip satu koma; i. Kata-kata yang tidak bergaris dalam aslinya, tetapi oleh pengutip dianggap perlu diberi bergaris, dibubuhi catatan langsung di belakang bagian yang diebri bergaris di antara tanda kurung besar; j. Tiap-tiap kutipan diberi nomor kutipan pada akhir kutipan. Nomor diketik setengah spasi di atas baris kalimat, langsung sesudah akhir kutipan. Nomor kutipan berurut sampai bab terakhir, tidak dibubuhi titik, tanda kurung dan lain-lain. 2. Kutipan tidak langsung (parafrasa) a. “Paraphrase” (paraphrase) adalah “a restatement of the sense of a text or passage in othr words, as for clearness; a free rendering or translation, as of a passafe…” Yang diutamakan dalam kutipan langsung dan tidak langsung adalah semata-mata isi, maksud, atau jiwa kutipan bukan cara dan bentuk kutipan; b. Pada kutipan tidak langsung harus dicantumkan nomor kutipan dan sumber kutipan yang dimuat dalam footnote dengan nomor yang sama. 2. Footnote (Catatan Kaki) 1. Footnote adalah catatan kaki di halaman untuk menyatakan sumber, pendapat, fakta atau ikhtisar atau suatu kutipan dan dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks. 2. Sesuai dengan namanya, footnote ditempatkan di kaki halaman,yaitu:


85

a. Tiap-tiap footnote ditempatkan pada halaman yang sama dengan bagian yang dukutip atau diberi komentar; b. Pada jarak dua spasi di bawah teks baris kalimat terakhir ditarik garis pemisah mulai dari batas margin kiri sampai margin kanan; c. Footnote pertama pada halaman yang bersangkutan juga ditempatkan pada jarak dua spasi di bawah garis pemisah; d. Nomor-nomor footnote disusun berurutan mulai nomor satu sampai nomor terakhir (nomor footnote pertama dalam bab berikutnya adalah lanjutan nomor footnote terakhir bab sebelumnya), tanpa titik, tanpa kurung dan lain-lain. 3. Tiap-tiap nomor footnote ditempatkan setengah spasi di baris pertama tanpa dibubuhi titik, tanda kurung, dan lain-lain, tetapi langsung diikuti huruf pertama dalam footnonte (tanpa diselingi satu pukulan ketik). 4. Tiap-tiap footnote diketik berspasi satu dan dimulai sesudah 1,78 cm dari margin kiri. Baris kedua dan seterusnya dari suatu footnote dimulai dari margin kiri. 5. Kalau suatu footnote terdiri atas dua alinea atau lebih, maka tiap-tiap alinea disusun seperti petunjuk di atas ini. 6. Jarak antara tiap-tiap footnote adalah dua spasi.

a. Bentuk-Bentuk Footnote Berikut ini diuraikan benntuk-bentuk dan contoh-contoh footnote untuk sumber kutipan dari buku, makalah, surat kabar, karya yang dietrbitkan, wawancara, ensiklopedi, dan lain-lain. 1. Buku Yang dicantumkan berturut-turut adalah nomor footnote nama pengarang (nama kecil atau nama depan, nama tengah atau inisial untuk orang barat pada umumnya dan nama akhir atau nama keluarga), judul buku, jilid, cetakan, penerbit, tempat penerbitan, tahuin penerbitan, dan nomor halaman yang dikutp. Judul buku diberi bergaris atau dicetak miring, jilid dan cetakan tidak selalu ada. 2. Majalah Yang dicantumkan berturut-turut: nama penulis (seperti pada buku), judul tulisan di antara kutip, nama majalah (diberi bergaris), nomor, tahun majalah dalam angka Romawi (kalau ada), bulan dan tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip. 3. Surat Kabar


86

Yang

dicanumkan

berturut-turut:

nama

penulis,

judul,

nama

surat

kabar,

tanggal/bulan/tahun, halaman. 4. Wawancara Yang dicantumkan : Pihak yang diwawancarai, tanggal wawancara. b. Mempersingkat Footnote (Pengulangan) Kalau suatu sumber sudah pernah dicantumkan lengkap dalam footnote, maka footnote itu selanjutnya dapat dipersingkat dengan menggunakan ibid., op.cit., dan loc.cit. 1.

Ibid

Ibid kependekan dari ibidem, artinya “pada tempat yang sama”. Dipakai apabila kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang langsung mendahului (tidak disela oleh sumber lain), meskipun antara kedua kutipan itu terdapat beberapa halaman. Ibid tanpa nomor halaman dipakai, jika bahan yang dikutip diambil dari nomor halaman yang sama. Jika bahan yang dikutip diambil dari nomor halaman yang berbeda, maka digunakan ibid, dengan nomor halaman yang berbeda. Contoh: 1

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT.Citra

Aditya Bakti,

Bandung, 2000, h. 8. 2

Ibid.

2. Op.cit Op.cit., kependekan dari opera citato, artinya dalam karya yang telah disebut”. Dipakai untuk menunjuk kepada sumber yang telah disebut sebelumnya dengan lengkap, tetapi telah diselingi oleh sumber lain. Pemakaian op.cit harus diikuti nomor halaman yang berbeda. Kalau dari seorang penulis telah disebut dua macam buku atau lebih, maka untuk menghindarkan kekeliruan harus dijelaskan buku mana yang dimaksud dengan mencantumkan nama penulis diikuti angka Romawi besar I,II dan seterusnya pada footnote sesudah tahun penerbitan di antara dua tanda kurung. Contoh : 1

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1978. h. 10.

2

Achmad SaM.S.udin, Yurrisprudensi Hukum Waris, Seri Hukum Adat Bag.II., Alumni, Bandung, h.2.

3

Subekti, op.cit., h. 35

c. Loc.cit.


87

Loc.cit., kependekan dari loco citato, artinya pada tempat yang telah disebut. Digunakan kalau menunjuk kepada halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebut sebelumnya dengan lengkap, tetapi telah diselingi oleh sumber lain. Contoh : 1

E.Utrecht, Pengantar Hukum Adinistrasi Negara Indonesia, Cet.IV, Ichtiar, Jakarta, 1960, h. 178.

2

Ali Budiarjo, Reformasi Hukum di Indonesia, Cyber Consult, Jakarta, 2000, h. 50.

3 E.Utrecht, loc.cit. 4

Ali Budiarjo, loc.cit.

3. Daftar Pustaka (Kepustakaan) Daftar pustaka ini dapat berupa rujukan dan daftar bacaan yang biasanya disusun secara alfabetis tanpa menggunakan nomor. Daftar pustaka dalam skripsi minimal 15 buah buku. Catatan kuliah tidak termasuk dalam daftar pustaka. Daftar pustaka diatur menurut 15 buah buku. Catatan kuliah tidak termasuk dalam daftar pustaka. Daftar pustaka diatur menurut kelompoknya: 1. Kelompok buku 2. Kelompok peraturan perundang-undangan 3. Kelompok internet (dengan menggunakan web site) 4. Kelompok media massa TV, Koran, majalah Urutan penyebutan keterangan tentang buku adalah : 1. Nama Pengarangan (nama akhir pengarang yang dipisahkan dengan koma) 2. Tahun Penerbitan 3. Judul 4. Nama Penerbitan Apabila buku tersebut diterbitkan oleh badan/lembaga/ins-tansi, urutannya adalah : 1. Nama badan/lembaga/instansi (didahului nama Negara/dae-rah) 2. Tahun Penerbitan 3. Judul 4. Tempat Penerbitan Tiap penyebutan keterangan bibliografis ini kecuali penyebutan tempat penerbitan diakhiri dengan tanda titik. Pada akhir nama tempat penerbitan diakhiri dengan tanda titik dua (:) 1. Nama Pengarang (didahului nama akhir pengarang) 2. Tahun Penerbitan


88

3. Judul Artikel 4. Judul Majalah/Jurnal 5. Nomor Majalah 6. Bulan Penerbitan (kalau ada) 7. Tahun Penerbitan (kalau ada) 8. Halaman Tiap penyebutan keterangan tentang nama pengarang, tahun penerbitan dan judul artikel diakhiri dengan tanda titik. Judul majalah dan nomor majalah dipisahkan dengan nomor majalah dipisahkan dengan koma, diikuti bulan dan tahun penerbitan keberapa di dalam kurung dan diakhiri titik dua sebelum penyebutan nomor halaman. Uraian di atas dapat lebih jelas dengan contoh berikut: Indonesia, Lembaga Administrasi Negara, 1975, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, 2 jilid, Jakarta: Gunung Agung. Rahardjo, Satjipto, 1991, Pembangunan Kualitas Manusia dan Masyarakat dalam Ilmu Hukum, Analis, CSIS, 2 (Januari-Februari, XX): 20-27. Sevilla, Consuelo G., dkk. 1993, Pengantar Metode Penelitian, Jakarta: UI Press.

4. Hal-hal lain 1. Gelar, pangkat, dan sebagainya seperti Prof., Mr., S.H., Dr., dan atribut-atribut lain semacam itu terutama dalam footnote dan daftar bacaan tidak usah dicantumkan. Perkecualian hanya dalam kata pengantar yang berisi pernyataan terima kasih, dan dnegan alasan-alasan tertentu dalam teks. 2. Daftar singkatan. Dalam daftar singkatan berikut ini dimasukkan juga singkatan-singkatan yang belum biasa digunakan oleh para penulis Indonesia, tetapi yang perlu diketahui untuk memahami tulisantulisan dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris.


89

BAB VI PEMBINAAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

A. PEMBINAAN KEMAHASISWAAN Untuk melengkapi Kegiatan Intra Kurikuler dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kampus perguruan tinggi, tanpa diberikan bobot Satuan Kredit Semester. 1. Pengembangan Penalaran dan Keilmuan Adalah kegiatan dalam upaya untuk menanamkan sikap, memperluas wawasan ilmiah, memperkenalkan norma, etika, nilai dan tradisi akademik, meningkatkan minat dan kemampuan meneliti, meningkatkan keterampilan, membaca dan menulis ilmiah, pemahaman arah profesi dan meningkatkan kerja sama dan rasa persatuan nasional. Kegiatan Pengembangan Penalaran dan Keilmuan adalah sebagai berikut: o Forum Akademik /Pertemuan Ilmiah


90

o Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa (LKIM) o Kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa o Kegiatan Keorganisasian Kampus. Beberapa kegiatan Pengembangan Penalaran dan Keilmuan yang telah berjalan di Fakultas Hukum USU yaitu: 1. Forum Akademik/Pertemuan Ilmiah Tujuan dari kegiatan ini adalah mahasiswa dapat mengetahui dan memahami hukum dalam geraknya (Law in Action) di tengah-tengah masyarakat disamping untuk dapat mengetahui hal-hal yang aktual dalam bidang hukum. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang pembicara baik dari kalangan praktisi hukum maupun pakar hukum. 2. Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa (LKIM) Tujuan kegiatan LKIM adalah untuk melatih mahasiswa untuk mengemukakan pikirannya dalam bentuk tulisan. 3. Diskusi Panel Tujuan Diskusi Panel adalah untuk merangsang mahasiswa belajar mengemukakan pendapat diantara sesama mahasiswa dan merangsang mahasiswa untuk lebih kreatif menggali ilmu pengetahuan.

2. Pengembangan Minat dan Bakat Adalah upaya untuk menyalurkan minat, bakat dan kegemaran, mengembangkan kemampuan berorganisasi dan kepemimpinan, menumbuhkan apresiasi, kreativitas, kecintaan pada budaya bangsa, bela Negara serta kepedulian sosial. Kegiatan Pengembangan Minat dan Bakat adalah sebagai berikut: o Olah Raga o Kesenian Mahasiswa o Pramuka Mahasiswa o Resimen Mahasiswa o Penerbitan Kampus Mahasiswa o Pencinta Alam o Korps Sukarela PMI. Beberapa kegiatan Pengembangan Minat dan Bakat yang telah berjalan di Fakultas Hukum USU yaitu:


91

1. Lomba Kreativitas Mahasiswa (LKM) Tujuan kegiatan LKM adalah untuk mempraktekkan kemampuan, keahlian, sikap tanggung jawab dan kerja tim mahasiswa dibidang hukum, mengembangkan kemandirian melalui kegitan yang kreatif sebagai bekal pembentukan pribadi unggul sesuai profesinya dengan melakukan suatu penelitian yang dibiayai oleh Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 2. Lomba Mahasiswa Berprestasi Tujuan kegiatan Lomba Mahasiswa Berprestasi adalah untuk menanamkan sikap ilmiah dan sikap profesional di kalangan mahasiswa, merangsang mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan yang inovatif produktif, menanamkan kebiasaan belajar secara teratur dan tekun dalam bidang studi yang dipilihnya dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi tinggi untuk merangsang mahasiswa berlomba mencapai prestasi terbaik. 3. Olah Raga Pembinaan olah raga dilakukan dengan: a. Latihan-latihan secara kontiniu dan terarah b. Pertandingan olah raga di laingkungan Fakultas c. Pertandingan persahabatan. Cabang olah raga yang telah dibina: a. Bola Volly b. Bola Basket c. Tenis Meja d. Catur e. Bola Kaki. Sedangkan olah raga lainnya misalnya panjat tebing, renang dan lain-lain pembinaannya diarahkan melalui kelompok maupun perorangan. 4. Kesenian Pembinaan kesenian bertujuan: a. Mengembangkan minat, sikap pengetahuan dan ketrampilan dibidang seni b. Membangkitkan kecintaan dan kebanggaan budaya bangsa c. Memupuk rasa persaudaraan sesama almamater. 3. Pengembangan Kesejahteraan mahasiswa Adalah upaya untuk membantu meningkatkan iman dan taqwa, kesejahteraan bagi mahasiswa yang kurang manpu dan berprestasi serta pemberian beberapa fasilitas lain. Kegiatan Pengembangan Kesejahteraan Mahasiswa adalah sebagai berikut:


92

o Kerohanian Mahasiswa o Bea Siswa o Koperasi o Asrama Mahasiswa o Bimbingan Konseling Beberapa kegiatan Pengembangan Kesejahteraan Mahasiswa yang telah berjalan di Fakultas Hukum USU yaitu: 1. Kerohanian Mahasiswa Dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya sebagai umat manusia, mahasiswa Fakultas Hukum USU melakukan kegiatan Kerohanian Mahasiswa yang antara lain berupa Perayaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Pengajian Mahasiswa dan Perayaan Natal Bersama. 2. Bea Siswa a. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi syarat-syarat : 1. Kondisi orang tua kurang mampu 2. Mengajukan pernohonan di atas segel/bermaterai Rp. 6000 kepada Rektor USU melalui Dekan Fakultas Hukum dengan lampiran: i. Fotocopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) ii. Fotocopi Bukti Pembayaran SPP yang terakhir iii. Menyerahkan fotocopi KHS dari semester 1 s/d akhir iv. Surat Penghasilan orang tua dari instansi setempat/surat keterangan lurah v. Mengisi formulir beasiswa vi. Pas foto ukuran 3 x 4 = 3 lembar 3. Fotocopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 4. Tidak menerima beasiswa dari sumber lain 5. Belum menyelesakan studi dan tidak akan drop out. b. Seleksi untuk mendapatkan calon beasiswa dilakukan dengan cara: 1. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan mengajukan permohonan kepada Dekan c/q Pembantu Dekan III 2. Tim Fakultas yang diketuai oleh Pembantu Dekan III dan Relawan mahasiswa yang ditunjuk oleh Pemerintahan Mahasiswa (Pema Fakultas Hukum) sebagai sumber informasi melakukan seleksi nama-nama calon 3. Nama-nama calon penerima beasiswa sementara diumumkan secara terbuka 4. Pengusulan nama-nama calon penerima kepada Rektor USU.


93

c. Jenis-jenis beasiswa: 1. Pemerintah: o Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) o Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) o PKPS BBM o Bank Indonesia o Bantuan Belajar Pendidikan Mahasiswa (BBPM) 2. Yayasan: o Yayasan Supersemar o Yayasan Salim 3. Perusahaan: o BP. MIGAS-KKKS (Pertamina) o PT. Gudang Garam o SCTV o PTPN III o PTPN IV 3. Asrama Mahasiswa 4. Bimbingan dan Konseling Untuk mengatasi hambatan studi mahasiswa agar terhindar dari Drop Out (DO) dibentuk tim yang terdiri dari staf pengajar untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan.

B. ORGANISASI KEMAHASISWAAN Organisasi kemahasiswaan di Universitas Sumatera Utara adalah sebagai media bagi mahasiswa dalam menumbuh kembangkan visi keintelektualan, sikap ilmiah dan komitmen yang progresif dalam menyuarakan kebenaran dan keadilam sehingga terbentuk insan akademis yang memiliki kemandirian, kepemimpinan dan kepedulian terhadap lingkungan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas yang merupakan perwakilan tertinggi di fakultas sebagai lembaga legislatif disebut Majelis Mahasiswa Fakultas disingkat MMF dan sebagai lembaga eksekutif disebut Pemerintahan Mahasiswa disingkat Pema. Majelis Mahasiswa Fakultas (MMF) mempunyai tugas dan wewenang: 1. Mengajukan dan menetapkan rancangan juklak organisasi kepada Pemerintahan Mahasiswa (Pema); 2. Menilai pertanggungjawaban Pema; 3. Wadah aspirasi mahasiswa;


94

4. Memberikan kritikan dan saran baik diminta terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil Pema. Pemerintahan Mahasiswa Fakultas (Pema) mempunyai tugas dan wewenang: 1. Pema mengajukan rancangan peraturan/ketetapan organisasi kepada Majelis; 2. Pema bertugas menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi Fakultas (RAPBOF) yang akan disahkan oleh Majelis; 3. Pema memberikan laporan pertanggungjawaban selama satu periode kepengurusan kepada mahasiswa melalui MMF; 4. Pema melantik Himpunan Mahasiswa Departemen.

C. ALUMNI Sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 2006 Alumni Fakultas Hukum telah berjumlah 6.947 orang. Alumni Fakultas Hukum terhimpun dalam Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum (IKA- FAKULTAS HUKUM USU) mempunyai maksud dan tujuan:

1. Merupakan perkumpulan kebajikan bersifat independen dan sosial non politik; 2. Berfungsi sebagai wahana penghimpun potensi alumni, penyerap dan penyalur aspirasi; 3. Mewujudkan kerja sama diantara alumni dalam upaya saling mengisi, membantu, melestarikan masing-masing bidang dan disiplin ilmu yang telah ditekuni alumni sekaligus menyukseskan pembangunan nasional;

4. Melaksanakan penyuluhan kadarkum, pembinaan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya;

5. Membantu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dalam meningkatkan sumber daya manusia. Susunan Dewan Pengurus Pusat Masa Bakti 2002 – 2007 Ketua Umum

: H. Abdul Wahab Dalimunthe, S.H

Ketua Harian

: Syarief Siregar, S.H

Ketua I

: Syafarudin, S.H

Ketua II

: O.H. Simarmata, S.H

Sekretaris Umum

: Sofyan Edihar Harahap, S.H

Sekretaris Harian

: Nurdin Lubis, S.H

Sekretaris I

: Marasamin Ritonga, S.H

Sekretaris II

: Syahruzal Yusuf, S.H


95

Lampiran DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM Jalan Universitas 4, Telp. 8213571 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA UTARA Nomor : 1040/JO5.5/SK/PP/2006 Tentang Pedoman Teknis Penulisan Skripsi

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Setelah:

Menimbang

: 1.

Bahwa berdasar pada Peraturan Akademik Universitas Sumatera Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor No. 1751/JO5/SK/K.99 Pasal 20 dinyatakan bahwa tugas akhir mahasiswa adalah penulisan skripsi sebagai syarat penyelesaian pendidikan S1 eksplisit penyelesaian studi dalam bidang ilmu hukum;

2.

Bahwa dirasa perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai Pedoman Teknis dan Prosedur Skripsi tersebut agar penyelenggarannya sesuai dengan Peraturan Akademik Universitas Sumatera Utara dalam rangka melahirkan Sarjana Hukum yang bermoral, berkualitas dan mampu menghadapi tantangan masa depan;.

Mengingat

: 1.

UU No. 20/2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4310) ; 2. PP No. 56/2003 tentang Penetapan USU sebagai BHMN (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 125) ; 3. Keputusan Majelis Wali Amanat USU No.1/SK/MWA/ I/2005 tentang Anggaran Rumah Tangga USU; 4. Surat Keputusan Rektor USU No.755/J05/SK/KP/2005 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum USU.

Memperhatikan

: Memutuskan

Menetapkan

: 1. Bahwa prosedur pengajuan skripsi mahasiswa pengaturan tata alurnya terlampir dalam Surat Keputusan ini. 2. Bahwa Ketua Departemen berkewajiban untuk mengirimkan ke fakultas baik sebagai departemen atau atas nama program kekhususan nama dosen pembimbing dan penguji sejak judul telah disetujui untuk mendapat pengesahan dari pimpinan fakultas. 3. Bahwa Ketua Departemen berkewajiban mengirimkan ke fakultas rekapitulasi mahasiswa yang sedang atau sudah menyelesaikan tugas akhir ke fakultas pada setiap akhir semester.


96

4. Bahwa dalam proses bimbingan apabila dirasa perlu untuk melengkapi pertanggung jawaban bimbingannya dapat mengisi jadwal bimbingan. 5. Bahwa setiap dosen diberi kewenangan membimbing penulisan skripsi maksimal berjumlah 6 (enam) dalam satu semester dengan memperhatikan EWMP setiap dosen di departemen. 6. Bahwa maksimal jumlah pembimbing pada setiap penulisan adalah 2 (dua) orang dan jumlah dosen penguji termasuk pembimbing lebihdari 2 (dua) orang maksimal berjumlah 5 (lima) orang. 7. Bahwa ujian skripsi dapat dilaksanakan apabila : 7.1. Permohonan ujian terlebih dahulu disampaikan mahasiswa kepada Ketua Departemen dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan akademik. Permohonan ini diteruskan oleh Ketua Departemen ke fakultas sesuai dengan jadwal yang diatur dalam kalender akademik. 7.2. Fakultas/Bagian Pendidikan mengumumkan hari dan tanggal pelaksanaan ujian. 8. Bahwa ujian dilaksanakan dengan sistem majelis. 9. Bahwa di saat ujian akan dilaksanakan Ketua Departemen berhak untuk : 9.1. Mengganti dosen penguji setelah terlebih dahulu bermusyawarah dengan Pimpinan Fakultas (Dekan/Pembantu Dekan I) apabila dosen penguji tersebut berhalangan hadir dengan ketentuan ujian dihadiri 1 (satu) orang pembimbing. 9.2. Meneruskan pelaksanaan ujian walaupun ada sebagian dosen pembimbing berhalangan hadir. 9.3. Berkonsultasi dengan Pimpinan Fakultas apabila dosen pembimbing tidak hadir pada waktu pelaksanaan ujian. 10. Bahwa berita acara ujian skripsi disertai dengan hasil penilaian diserahkan oleh Ketua Departemen ke Pembantu Dekan I selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah ujian selesai. 11. Bahwa yudisium hasil ujian akhir/skripsi dilaksanakan setelah Ketua Departemen berkonsultasi dengan pimpinan fakultas dan memperhatikan jadwal wisuda pada semester tersebut. Pada saat yudisium Ketua Departemen menyerahkan nilai skripsi kepada mahasiswa yang bersangkutan 12. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Fakultas Hukum USU. 13. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal Dekan,

: Medan :

Prof.Dr.Runtung, S.H., M.Hum. NIP. 131460769 Tembusan : 1. Rektor USU 2. Karo Akademik USU 3. Para Pembantu Dekan FH-USU 4. Para Ketua Departemen FH-USU 5. Para Staf Pengajar Departemen FH-USU


97


98

BUKU PEDOMAN PROGRAM STUDI HUKUM

Recommend Documents